b. RENCANA KERJA NON COMMON GOALS

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

b. RENCANA KERJA NON COMMON GOALS URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN

NOMOR/KODE 1

2 WAJIB Pendidikan Kurikulum Kebijakan dan standar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Implementasi dan Evaluasi Pendidikan Kesadaran Lingkungan Hidup di Tingkat Pendidikan Dasar

1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01

03 03 03 03

01 01 01

01 01

01

1

01

03

01

01

02

Penguatan Materi Kebudayaan Lokal Jawa Barat untuk Satuan Pendidikan Dasar di Jabar Bagian Selatan, dan di Perbatasan Jateng, Banten dan DKI Jakarta

1

01

03

01

01

03

Pembinaan dan Pengembangan Kreativitas Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Pendidikan Dasar

1

01

03

01

01

04

Pengembangan dan Evaluasi Pembelajaran Budi Pekerti di Pendidikan Dasar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET

3

Terlaksananya implementasi dan evaluasi Pendidikan Kesadaran Lingkungan Hidup Terlaksananya implementasi kurikulum berbasis kebudayaan lokal Jawa Barat untuk Satuan Pendidikan Dasar di Jabar Bagian Selatan, dan di Perbatasan Jateng, Banten dan DKI Jakarta Terlaksananya : - Workshop Pengembangan UKS - Jambore Nasional UKS - Workshop Pembina Pramuka Terlaksananya : - Sekolah Model Rintisan Pembelajaran Budi Pekerti - Semiloka Pengembangan Pembelajaran Budi Pekerti

SATUAN

SUMBER DANA & PAGU INDIKATIF UNTUK APBD PROV.

LOKASI

OPD PENANGGU NG JAWAB

4

5

6

7

8

436

Kepsek/Guru

0,01 % APBD

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

52

Sekolah

APBD

Kab/Kota Daerah Jabar Selatan dan Daerah Perbatasa n

Dinas Pendidikan

APBD 100

Orang

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

52 130

Orang Perwakilan Orang APBD

52

Sekolah

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

100

Orang

IV - 82


1 1

1

1

01 01

01

01

03 03

03

03

1 01 01

01

01

02 01

02

02

01

02

03

1

01

03

01

02

04

1 1

01 01

03 03

01 01

04 04

01

2 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Pembinaan dan Pengembangan Kreativitas Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Pendidikan Menengah

Optimalisasi Pendidikan Kejuruan Melalui Pemberdayaan Lembaga Tri Partit Bidang Pendidikan

Peningkatan Wawasan Kewirausahaan Siswa SMA/SMK di Jawa Barat

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi dan Penilaian Vocasional di Kab./Kota Se Jawa Barat

Program Pendidikan Luar Biasa Peningkatan Keterampilan dan kreativitas serta Promosi Siswa Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)


3 Terlaksananya : - Lomba Kreativitas Kader Kesehatan Remaja - Workshop Pengembangan UKS - Jambore Nasional UKS - Workshop Pembina Pramuka Terlaksananya : - Workshop Pemberdayaan Tri Partit - Implementasi Program Kerja Tri Partit dan Job Matching antara lulusan SMK dengan DUDI Terlaksananya : - Sosialisasi Kewirausahaan - Implementasi Kurikulum Kewirausahaan di SMA/SMK - Magang pada perusahaan/industri Terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi dan Penilaian Vocasional di Kab./Kota Se Jawa Barat Terlaksananya : - Lomba Kreativitas Siswa SLB dan Sekolah Umum Penyelenggara Pendidikan Inklusif - Kemah Bhakti Pramuka SLB

4

5

100

Orang

100

Orang

52 130

Perwakilan Orang

130

Orang

4

Kali

1

Kali

-

Sekolah

100 1 300

kelompok Kali Peserta

6 0,04 % APBD

7

8

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

APBD

Jawa Barat

Dinas Pendidikan

APBD

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

APBD

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

0,17 % APBD 1

Kali

3

Kawasan

IV - 83


1

01

03

1 01

1 1 1 1

01 01 01

04 04

01

1

01

04

01

1

01

04

01

04

02

2 Pengembangan Kurikulum Pembelajaran dan Sistem Penilaian Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

3 Terlaksananya : - Ujian Sekolah (US) SDLB, SMPLB, SMALB, Pendidikan Inklusif - Rapat Koordinasi Teknis Pengurus Gugus SLB - Pengembangan Model Pembelajaran dan Penilaian KTSP dalam KKG dan K3S di Tingkat Gugus SLB - Penyusunan profil penyelenggaraan PK, PLK dan Resource Centre (RC) - Penyusunan Model Bahan Ajar Pendidikan Khusus - Pendampingan Untuk kegiatan Ujian Sekolah dan KKG-KKKS di 48 Gugus SLB

4

5

48

Gugus

96

Orang

11

Mata Pelajaran

6 APBD

7 26 kab/kota

8 Dinas Pendidikan

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

Paket 1

5

Layanan Khusus Gugus

48

WAJIB Pendidikan Sarana dan Prasarana Kebijakan dan standar 03 03

Program Pendidikan Non Formal 01

Peningkatan Layanan PAUD Non Formal


Terlaksananya : - Pelatihan Tenaga Pengelola PAUD Non Formal - Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD Non Formal - Sosialisasi Program PAUD Non Formal - Bantuan penyediaan sarana dan prasarana PAUD Non Formal

270

Orang

270

Orang

100

Orang

130

lembaga

IV - 84


1 1

1

1 1

1 1 1 1 1 1

01 01

01

01 01

01 01 01 01 01

04 04

04

04 04

05 05 05 05

1 01 01

01

01 01

01 01 01

05 05

05

04 04

05 05

01

02

01

01

2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pembinaan dan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah di Jawa Barat

Revitalisasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Jawa Barat Berbasis GIS

Program Pendidikan Luar Biasa Pengembangan Sarana dan Prasarana SLB Jawa Barat

WAJIB Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kebijakan dan standar Program Manajemen Pelayanan Pendiidkan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2010


3 Terlaksananya : - Workshop Pembinaan Perpustakaan untuk Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) - Pelatihan Tenaga Pengelola Perpustakaan SD, SMP, SMA dan SMK - Bantuan Biaya bagi pengadaan buku Perpustakakan Sekolah Terlaksananya : - Pemberdayaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Berbasis GIS - Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Geografis (GIS) Tingkat Provinsi - Pemutakhiran Dokumen Data Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Terlaksananya : - Rehabilitasi, penambahan ruang kelas baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) - Pembangunan Resource Center SLB - Penyediaan alat bantu pembelajaran untuk Siswa SLB

Terlaksananya : - Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Rapat Teknis dan Koordinasi Peningkatan

4

5

130 204

Sekolah Orang

104

Sekolah

130

Sekolah

1

Paket

130

Orang

1

Paket

6 0,18 % APBD

APBD

0,06 % APBD 60

Sekolah

1

Unit

60

Sekolah

0,50 % APBD 13

Kegiatan

52

Orang

7

8

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

IV - 85

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 1

1

1 1

1

01

01 01

01

05

05 05

05

01

01 01

01

2

05

04 04

04

02

01

02

Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan , Komite Sekolah dan Siswa Berprestasi Tahun 2010

Program Pendidikan Luar Biasa Peningkatan Kesejahteraan Guru PK. PLK dan Inklusif di Jawa Barat

Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK, PLK dan Inklusif Negeri dan Swasta di Jawa Barat


3 Mutu Pendidik - Training OF Trainer (TOT) Sistem Pengembangan Profesi melalui KKG - TOT Sistem Pengembangan Profesi melalui MGMP SMP/SMK Terlaksananya : - Pemilihan Guru TK, SD, SMP, SMA Berprestasi Tingkat Provinsi - Pemilihan Kepala TK, SD, SMP, SMA Berprestasi Tingkat Provinsi - Pemilihan Kepala SD dan Pengawas Berdedikasi dan Guru Daerah Terpencil Berdedikasi - Pemilihan Siswa SD/MI, SMP, SMA Berprestasi Tingkat Provinsi - Pemilihan Komite SD, SMP, DAN SMA Berprestasi Tingkat Provinsi

Tersedianya : - Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PLB - Pemberian Bea Siswa Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PLB Terlaksananya : - Workshop Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK, PLK Dan Inklusif Negeri dan Swasta

4

5

52

Orang

13

Mata Pelajaran

104

Orang

104

Orang

78

Orang

104

Orang

78

Orang

6

7

8

APBD

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

0,06 % APBD 940

Guru

58

Orang

130

Orang

APBD

IV - 86


1 1 1 1 1 1

1 1

1

1

01 01 01 01 01

01 01

01

01

06 06 06 06

06 06

06

06

01 01 01

01 01

01

01

2

01 01

02 02

02

02

01

01

02

03

WAJIB Pendidikan Pengendalian Mutu Pendidikan Kebijakan dan standar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pembinaan Peserta Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD/SMP Tingkat Provinsi. Olimpiade SAIN Nasional (OSN) SD/SMP, Festival dan Lomba Siswa Seni (FLS2N) TK, SD/ SMP Tingkat Provinsi Serta Olimpiade Sain Tingkat Nasional

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Pengembangan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan

Akreditasi SMA/SMK Negeri/Swasta

Pelatihan Keahlian dan Uji Kompetensi Kejuruan Teknik Guru dan Siswa SMK


3 - Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK, PLK Dan Inklusif Negeri dan Swasta

Terlaksananya : - Rakor Tim Teknis Pembina O2SN, OSN dan FLS2N - Seleksi Peserta O2SN SD, SMP - Pembinaan Tim O2SN SD, SMP - Pembinaan FLS2N TK, SD, SMP - Penyelenggaraan O2SN Tingkat Nasional Terlaksananya : - Pelatihan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan - Pelatihan Pengembangan Potensi Sekolah Bidang TIK - Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK Terlaksananya : - Diklat Tim Assesor - Visitasi Akreditasi SMA dan SMK - Sosialisasi Akreditasi dan Instrumen Evaluasi Diri SMA dan SMK Terlaksananya : - Pelatihan Kejuruan Siswa SMK - Pelatihan Kejuruan Guru SMK

4 24

5 Jenis Pelatihan

6

7

8

Jawa Barat

Dinas Pendidikan

Jawa Barat

Dinas Pendidikan

APBD

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

APBD

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

0,01 % APBD 52

Orang

641

Siswa

74

Siswa

60

Siswa

212

Siswa 0,05 % APBD

208

Guru

312

Guru

18.000

Buah

156 35 270

Orang Sekolah Orang

4.800 264 96 120

Siswa Guru Guru Guru

IV - 87


1

1

01

01

06

06

01

01

2

02

02

1

01

06

01

03

1

01

06

01

03

1 1 1

01 01 01

06 06 06

01 01 01

05 05 05

04

05

Revitalisasi dan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum, MKKS, MGMP dan Peningkatan Mutu SMA/SMK SBI

Pembinaan Peserta Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Provinsi. Olimpiade SAIN Nasional (OSN) SMA, Festival dan Lomba Siswa Seni (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi Serta Tuan Rumah Olimpiade Sain Tingkat Nasional

3 - Pelatihan dan Sertifikasi Assesor - Uji Kompetensi Teknis Guru dan Siswa SMK Terlaksananya : - Workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA dan SMK - Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Guru SMA/SMK SBI - Implementasi Sertifikasi ISO Bagi SMA/SMK SBI Terlaksananya : - Rakor Tim Teknis Pembina O2SN, OSN dan FLS2N - Seleksi Peserta O2SN SMA - Pembinaan Tim O2SN SMA - Pembinaan FLS2N SMA - Penyelenggaraan O2SN SMA Tingkat Nasional

4 585

5 Siswa

215

Guru

130

Guru

10

SMA/SMK

26

Orang

320

Siswa

37

Siswa

20

Siswa

106

Siswa

Program Pendidikan Non Formal 01

Peningkatan Mutu Kursus dan Kelembagaan

Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Serta Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di Jawa Barat


7

8

APBD

Jawa Barat

Dinas Pendidikan

APBN

Jawa Barat

Dinas Pendidikan

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

1,73 % Terlaksananya : - Pelatihan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) - Pelatihan Assesor Uji Kompetensi - Pelatihan Pengelola Kursus Pendidikan Non Formal (PNF)

APBD 156

Orang

312

Orang

156

Orang

0,25 %

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 01

6

Terlaksananya : - Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Implementasi MBS - Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Kepala

APBD 130

Orang

130

Orang

IV - 88


1

01

06

01

2

05

02

Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Dasar dan Menengah di Jawa Barat

1

01

06

01

05

03

Perencanaan dan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK

1

01

06

01

05

04

Perencanaan, Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan

1

01

1 1 1 1 1

02 02 02 02 02

06

06 06 06

01

01 01

05

07

05

Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Inovasi Pembangunan Pendidikan

BIDANG KESEHATAN Sub Bidang Kesehatan Sub-sub Bidang Manajemen Kesehatan Kebijakan Program Manajemen Pelayanan Kesehatan


3 Sekolah & Komite Sekolah dalam Implementasi MBS dan PBM - Implementasi Model PBM Terlaksananya : - Pendataan & Pengolahan Data Calon Peserta UASBN - Penyelenggaraan UASBN di Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pemindaian di Kab/Kota dan Validasi Hasil Pemindaian di Tk. Provinsi Meningkatnya Mutu SMK di Jawa Barat Terlaksananya : - Rakor Sinkronisasi dan Sinergitas Program Pembangunan Pendidikan - Penyusunan Rencana Kerja Disdik th.2011 dan Evaluasi Kinerja th.2010 - Bintek Perencanaan Pembangunan Pendidikan Tersusunnya Hasil Kajian mengenai pengembangan kebijakan dan inovasi pembangunan pendidikan di Jawa Barat

Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya regional Jawa Barat Tersedianya berbagai

4

5

52

Lembaga

27.370

Sekolah

1

Paket

1

Paket

1

Paket

78

Orang

2

Naskah

78

Orang

1

Naskah

6

7

8

APBD

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

APBN

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

APBD

26 kab/kota

Dinas Pendidikan

APBD

Bandung

Dinas Pendidikan

0,12 % APBD Provinsi

IV - 89


2

3

6

4

5

1/5

dokumen

100

%

18,18 %

Labkesda

APBD

84,37 % 3,33%

RS Puskesmas

APBD dan Non APBD

100%

Sarana Alkes, PKRT

APBD

100

%

APBD dan APBN

25

%

7

8

kebijakan, standar pelayanan kesehatan provinsi, SPM bidang kesehatan provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan Terwujudnya sistem informasi kesehatan yang evidence base, akurat di seluruh kab/kota, provinsi Jawa Barat dan on line dengan nasional Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian kinerja program pembangunan kesehatan yang baik 1

02

06

01

07

01

1

02

06

01

07

03

Indikasi Kegiatan : Penyusunan regulasi di bidang kesehatan Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana dan distribusi ALKES

1

02

06

01

07

03

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1

02

06

01

07

03

Pembinaan standar mutu sarana pelayanan kesehatan

1

02

06

01

07

04

Pengembangan BPLK sebagai CoE pelayan penunjang diagnostik dan kesehatan masyarakat

1

02

06

01

07

05

Peningkatan Manajemen dan Layanan Kesehatan RS Al Ihsan, RSJ, RSP dan KP4


Perda/pergub Bidang kesehatan Prosentase sarana yankes dan alkes yang tersertifikasi Persentase Labkesda Terakreditasi

Persentase RSUD terakreditasi Persentase Puskesmas Akreditasi Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan (ALKES) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi syarat sesuai peraturan perunadang-undangan data dan informasi hasil pembangunan kesehatan secara spasial dan aspasial di tingkat provinsi Peningkatan status puskesmas Peningkatan kapasitas BPLK sebagai CoE pelayanan penunjang diagnostik dan kesehatan masyarakat Meningkatnya manajemen dan layanan kesehatan di RS provinsi

70%

APBD

Provinsi

Dinas Kesehatan

4 Wilayah (Kota Cirebon, Bogor, Tasikmalaya , Subang

Dinas Kesehatan

26 Kab./Kota 26 kab./Kota

Provinsi, 26 Kab/Kota

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

APBD

Bandung

BPLK

APBD

Jawa Barat

RS Al ihsan, RSJ, RSP dan KP4 Cirebon

IV - 90


3

2

4

5

6

7

1

dokumen

APBD

100

%

APBD

Kab.Bandun g Barat/ Kota Bandung Kota Bandung

1

02

06

01

07

07

Pembuatan Master Plan RSJ Provinsi Jawa Barat

Dokumen master plan RSJ Provinsi

1

02

06

01

07

08

Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)

SIM RS

1

02

06

01

07

09

Peningkatan Status Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) lanjutan.

Peningkatan status RSJ Provinsi

1

APBD

1

02

06

01

07

10

Pengembangan media informasi dan promosi penyakit jiwa dan penyakit TB paru

Penyebarluasan informasi kesehatan

1

APBD

1

02

06

01

07

13

Pengembangan pelayanan pasien stroke secara terpusat

1

02

06

01

07

14

Monitoring dan evaluasi manajemen dan pelayanan kesehatan

Laporan monitoring dan evaluasi

1

dokumen

APBD

1

02

06

01

07

20

dokumen

APBD

02

06

01

07

22

Dokumen standar mutu pelayanan Pertemuan koordinasi dan fasilitasi

1

1

175

Orang

APBD Provinsi

1

02

06

01

07

23

Penyusunan standar mutu pelayanan dan pelaksanaan audit mutu Optimalisasi Koordinasi dan Fasilitasi Kapasitas Peran KPA dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Barat Optimalisasi Koordinasi dan Fasilitasi TP-UKS dalam mewujudkan Sekolah Sehat di Jawa Barat

Pertemuan koordinasi dan fasilitasi

175

Orang

APBD Provinsi

1

02

06

01

07

24

Fasilitasi pemusnahan jarum suntik bekas yang telah terinfeksi Virus HIV dari pelayanan Harm Reductian

Pemusnahan jarum suntik bekas

25

Kab/kota

APBD Provinsi

1

02

06

01

07

25

Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar Bidang Kesehatan di Jawa Barat

Pertemuan koordinasi

25

Orang

APBD Provinsi

1

02

06

01

07

26

Pertemuan koordinasi dan fasilitasi

175

Orang

APBD Provinsi

1

02

06

01

07

27

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Kesinambungan Gerakan Sadar Perilaku Hidup Sehat di Jawa Barat Koordinasi dan fasilitasi penanganan narkoba dan korban narkoba

1 1 1 1

02 02 02

01 01

04

1

02

01

04

06

1

02

01

04

06

01

Indikasi Kegiatan : Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji

1

02

01

04

06

03

Penyediaan pelayanan bagi pasien Gakin

URUSAN WAJIB Bidang Kesehatan Sub Bidang Upaya Kesehatan Sub-sub Bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan dan masyarakat Program Upaya Kesehatan


APBD

Pertemuan koordinasi dan fasilitas

APBD

Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat resiko tinggi


Jumlah pasien terlayani

Kab.Bandun g Barat/ Kota Bandung Wilayah Cirebon RSUD Al Ihsan Jawa Barat RSUD Al Ihsan Provinsi, Kab/Kota se Jabar Provinsi, Kab/Kota se Jabar Provinsi, Kab/Kota se Jabar Provinsi, Kab/Kota se Jabar Provinsi, Kab/Kota se Jabar Jawa Barat

8 RSJ Provinsi

RSI Al-Ihsan, RSJ dan RSP Provinsi RSJ Provinsi

RSJ, RSP Provinsi, RS al ihsan dan KP4 RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan, RSJ, RSP dan KP4 RSUD Al Ihsan, RSJ, RSP, KP4 Biro Yansosdas

Biro Yansosdas Biro Yansosdas

Biro Yansosdas

Biro Yansosdas Badan Narkotika Provinsi

APBD

Jawa Barat

Dinkes

APBD

Wilayah

RSP Provinsi,

IV - 91


3

2

4

5

6

7 Cirebon

1

02

01

04

06

04

Kemitraaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

APBD

1

02

01

04

06

05

Penyebarluasan informasi bahaya narkoba

APBD

1

02

06

01

06

06

Peningkatan kualitas Pelayanan pasien penderita gangguan jiwa dan keluarganya

1 1 1 1

02 02 02

01 01

04

1

02

01

04

09

1

02

01

04

09

URUSAN WAJIB Bidang Kesehatan Sub Bidang Upaya Kesehatan Sub-sub Bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan dan masyarakat Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

01

1

02

01

04

09

02

1

02

01

04

09

03

Konseling masyarakat

keluarga

dan

100

%

Kab.Bandun g Barat/ Kota Bandung

Badan Narkotika Provinsi RSJ Provinsi

2,06% APBD Provinsi

Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit Peningkatan kuantitas dan kualitas serta fungsi sarana prasarana pelayanan puskesmas dan jaringannya Peningkatan kualitas sarana dan prasarana UPT kesehatan

Indikasi Kegiatan : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan RSUD

APBD Jumlah Puskesmas mampu PONED & PPGD Persentase Puskesmas Ramah penderita cacat dan lansia Jumlah Pembangunan Puskesmas baru 1 : 25.000 Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

151

buah

10

%

25

Buah

Kab/Kota

APBD Meningkatnya Kualitas dan kwantitas Sarana dan Prasarana BKKM 1. Pengadaan/pembebasan Tanah 2. Pengadaan bangunan gedung 3 lantai 3. Pengadaan Kendaraan Medical Check Up roda empat (bus) dengan mini laboratorium penunjang 4. Pengadaan Alkes & peralatan laboratorium

Dinkes Provinsi

35 RSD Pemerinta h

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana BKKM


APBD

Kota Cirebon Jawa Barat

8 KP4, RSJ, RS Al ihsan KP4

1

Dinkes Provinsi

Paket

1 Ha 3.000 m2 1 unit

1 paket

IV - 92


2

3

4

5

6

7

8

Paket

APBD

Jawa Barat

APBD

Provinsi

BPTKM Dinkes Prov. Jabar Dinas Kesehatan (UPTD)

kesehatan kerja

1

02

01

04

09

04

Peningkatan Sarana dan Prasarana BPTKM

1

02

01

04

09

06

Pelayanan laboratorium kesehatan

1

1 1 1 1 1 1

02

02 02 02 02 02

01

04 04 04 04

04

01 01 01

09

07 07

10

01

Pemberian izin RS yang melaksanakan rujukan flu burung, HIV/AIDS, malaria dan PONEK

5. Pengadaan Obat-obatan & bahan habis pakai 6. Pengadaan Generator Set dan UPS 7. Pengadaan IPAL dan Incenerator Meningkatnya Kwantitas Sarana dan Prasarana BPTKM terlayaninya kebutuhan masyarakat dan instansi pada bidang pemeriksaan laboratorium medis dan kesehatan masyarakat Jumlah UTDC sesuai standar & berfungsi Meningkatnya jumlah RS yang memelaksanakan : Rujukan flu burung Rujukan HIV/AIDS Rujukan malaria PONEK

1 paket 1 paket 1 paket 17 100%

23

UTDC

23 Kab/Kota

Dinas Kesehatan

Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota

Dinkes Provinsi

Provinsi

Dinkes Provinsi

APBD 8 RS 17 RS 19 RS

URUSAN WAJIB Bidang Kesehatan Sub Bidang Upaya Kesehatan Sub-sub Bidang Kesehatan perseorangan dan masyarakat Program Upaya Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

0,36 % APBD Provinsi APBD 30 PKM, 26 Kab/Kota, 20 RS

1

02

04

01

07

02

Peningkatan kualitas kesehatan anak dan remaja

APBD Peningkatan pelayanan pada remaja dan penjaringan kesehatan SD/MI

1

02

04

01

07

03

1

02

04

01

07

04

1

02

04

01

07

05

Bantuan Keuangan Peningkatan Manajemen Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Peningkatan cakupan layanan kesehatan bagi keluarga miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit

Pengembangan model Jaminan Pemeliharaan Kesehatan


Tersalurkan dana Bangub Meningkatnya cakupan layanana kesehatan bagi keluarga miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan masyarakat skala provinsi Tersedianya model dan Raperda Jamkesmas Provinsi

26

Kab/Kota

APBD

2

Paket

APBD

90 % Puskesma s dan 95 % RS.

Persentase

APBD dan Non APBD

Dinkes Provinsi

0

100%

Persentase

APBD

IV - 93


2

3 Meningkatnya persentase kepesertaan semesta

1

1

02

02

04

04

01

01

07

07

06

07

Peningkatan pelayanan kesehatan PONEK di Rumah Sakit

Jumlah Fasilitasi batra ke kab/kota Semua masyarakat melaksanakan aktivitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur Persentase masyarakat yang melaksanakan aktivitas fisik dan olahraga yangbaik,benar Pemantapan Manajemen PONEK di RS Pemerintah

Pertemuan Evaluasi Jejaring Pelayanan darah Aman di 4 Wilayah

02

04

01

07

08

5

6

7

Persentase

APBD dan Non APBD

Kabupaten/ Kota

Dinkes Provinsi

Provinsi, Kab/Kota Provinsi, Kab/Kota Provinsi, Kab/Kota

Dinkes Provinsi

Peningkatan Pelayanan olah raga dan batra

Evaluasi Paska Pemantapan Manajemen PONEK di RS Pemerintah Workshop Konselor Inisiasi Menyusu Dini (IMD) untuk meningkatkan Pelaksanaan ASI Eksklusif di RS Pertemuan Jejaring Pelayanan Darah Aman di Wilayah Priangan Barat

1

4 50%

50

%

APBD

50

%

APBD

75

%

APBD

78 org dari 10 RS Pemerinta h & 9 K/K 10 RS Pemerinta h 40 orang dari 10 RSD

Keg. Provinsi Keg. Provinsi

5 K/K di Wilayah Cirebon, Bogor, Purwasuka, dan Priangan Timur 26 K/K

50 org per- Wil. (Cirebon, Bogor, Purwasuka & Priangan Timur APBD dan APBN

Meningkatnya penggunaan obat yg rasional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah & swasta disetiap jenjang Meningkatnya kecukupan Obat dan perbekalan kesehatan (standar nasional


Keg. Provinsi Keg. Provinsi

50 orang dari 5 K/K di Wil. Priangan Barat

Ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan

8

50%

APBD

60%

APBD

IV - 94


2

3 Rp. 9.000,-/ orang / tahun) Anggaran obat/kapita Rp. 9000/orang/tahun 36 obat esential terpenuhi di semua Kab/Kota selama 9 bulan Prosentase ketersediaan OGB di sarana distribusi meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan, sediaan perbekalan farmasi terutama napza, & obat tradisional persentase pelaporan anrkotika dan psikotropika persemtase panti rehab penyalahguna narkoba sesuai standar Sarana industri rumah tangga yang memmenuhi syarat Persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat Presentase produk farmasi (Alkes,obat, kosmetik, alkes, otrad dan PKRT) yang memenuhi syarat

1

02

04

01

07

09

4

6

7

8

APBD APBD

APBD

70%

APBD

15%

18000

APBD

70%

APBD

65%

APBD

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kerja di BKKM

APBD Provinsi Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Kerja di BKKM Pembahasan kasus-kasus menarik yang berhubungan dengan PAK/PAHK di BKKM. Audit medik pada perusahan yang bermitra kerja dengan BKKM. Pencegahan dan penanggulangan PAK/PAHK Deteksi dini Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Penyakit akibat Hubungan Kerja(PAHK) pada pekerja informal/formal. Peningkatan mutu pelayanan lingkungan kerja Identifikasi dan Pengukuran Nilai Ambang Batas (NAB) faktor risiko/ potensial hazart Pembahasan lingkungan kerja pada perusahan yang bermitra kerja dengan BKKM.


5

12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan

6 kegiatan

20 perusahaa n 6 kali

IV - 95


2

3 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Peningkatan pengetahuan & ketrampilan seluruh karyawan BKKM (Diklat, Seminar, dll.)

1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02

04 04 04 04

01 01 01

07 10

01

4

5

7

8

15 kegiatan

URUSAN WAJIB Bidang Kesehatan Sub Bidang Upaya Kesehatan Sub-sub Bidang Kesehatan perseorangan dan masyarakat Program Upaya Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan khusus

0,36 % APBD Provinsi APBN,APBD Jumlah masyarakat yang diperiksa kebugaran jasmaninya Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur Cakupan deteksi dini gangguan Keswa di pelayanan kesehatan (Puskesmas dan RS) Jumlah PKM yang memberikan Pelayanan kesehatan jiwa Kab / Kota yang mengintegrasikan Keswa pd program Yankes lainnya Petugas yg mendapat pelatihan kesehatan jiwa Tenaga kesgi yang memahami penatalaksanaan ODHA : Prevalensi karies Prevalensi penyakit gusi dan periodontal pada ibu hamil Jumlah operasi katarak bagi Gakin di Prov. Jawa Barat Healthy Eye District Deteksi dini gangguan pendengaran & ketulian : OMSK Sekolah Dasar,Tuli bising,Tuli kongenital Tenaga PKM terlatih dalam diagnose katarak Tenaga PKM terlatih dalam


6

25

%

25

%

60

%

100

%

75

%

90

%

25

%

78 70

% %

3585

kasus

5 Kab/Kota 9

Kab/Kota

50

%

10

%

Pusat,Provin si dan Kab/Kota

Dinkes Provinsi

%

IV - 96


3

Ketersediaan, pemerataan, mutu obat & keterjangkauan harga obat & perbekalan kesehatan & wasdal peredaraan sediaan farmasi, kosalkes dan mamin

diagnose gangguan pendengaran dan ketulian PKM yang dapat memberikan pelayanan kes. Telinga Teridentifikasinya Penyakit Akibat Kerja Terbentuknya Pos UKK di seluruh Kab/Kota Tenaga kesehatan terlatih kesehatan kerja di Kab/Kota Tenaga kesehatan terlatih kesehatan kerja di Puskesmas Meningkatnya penggunaan obat yg rasional & pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah & swasta disetiap jenjang Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaraan sediaan farmasi, kosalkes & mamin Terjalinnya kemitraan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Meningkatnya penemuan 10% dari capaian tahun 2009

1

1

1

02

02

01

01

01

01

10

10

02

03

Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular di KP4

Meningkatnya kesembuhan penderita

1

4

5

25

%

40

%

10

%

50

%

50

%

50%

6

7

Dinkes Prov

APBD

100

%

100

%

APBD

%

1,07 % APBD Provinsi APBN,APBD

%

APBN,APBD

8

Dinkes Prov

Kota Cirebon

KP4 Cirebon

Meningkat nya penemuan 10% dari capaian tahun 2010 20% dari capaian tahun 2008

URUSAN WAJIB

1

02

1

02

03

Bidang Kesehatan

1

02

03

01

1 1

02 02

03 03

01 01

10 10

01

Sub-sub Bidang Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan Pembinaan Puskesmas

1

02

03

01

10

02

Peningkatan kualitas Sumber Daya Kesehatan di Rumah Sakit

1

02

03

01

10

03

Ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga

Sub Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan


Puskesmas yang memenuhi Standar Mutu Tersedianya SDM dan sarana Yankes RS sesuai standar

70

Kab/Kota

Dinkes Provinsi

APBN,APBD

IV - 97


2

3

4

5

6

7

8

obat dan perbekalan kesehatan

1

1 1 1 1

02

03 03 03

03

01 01

01

10

04

Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan

WAJIB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Pengendalian Dampak Lingkungan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

01 11

01

Pengelolaan Limbah Padat dan B3


Meningkatnya kecukupan Obat dan perbekalan kesehatan (standar nasional Rp. 9.000,-/ orang / tahun) Anggaran obat/kapita Rp. 9000/orang/tahun 36 obat esential terpenuhi di semua Kab/Kota selama 9 bulan Presentase desa siaga yg memiliki poskesdes Tersedianya hasil identifikasi kebutuhan diklat Tersedianya Kurikulum dan Modul Diklat Teknis & Fungsional Kesehatan Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan profesional di Bidang Teknis Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan profesional di Bidang Fungsional Tersedianya Hasil Evaluasi Pasca Diklat

Mengurangi beban penceamar air oleh domestic dan industri, mengawasi pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3, Meningkatkan kemitraan dalampengellolaan lingkungan serta penerapan teknologi bersih dalam pengelolaan lingkungan - Terfasilitasinya pengelololaan limbah B3 - Tersedianya kerjasama penanganan, pengelolaan dan pemanfaatan B#

5000

APBD

18 Kab/Kota

APBD

70%

APBD

1

dokumen

APBD

1

dokumen

APBD

3,331

orang

APBD dan APBN

120

orang

APBD

1

dokumen

APBD

0.1%

6

Lokasi

APBD

Kota Cimahi, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab.

BPLHD

IV - 98


2

3

4

5

6

7

8

Purwakarta 1

03

01

02

11 02

1

03

01

03

11 03

1

1

1

1 1

03

03

03

03 03

01

01

01

01 01

11

15

18

03 03

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Berbasis Daya Dukung Tata Air

04

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Pembinaan Pola Kemitraan Lingkungan Jawa Barat

05

Optimalisasi Publikasi dan Kampanye Lingkungan Jawa Barat

06

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Jawa Barat

07

Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Peningkatan Sumber Daya Alam

08

Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan dan ISO 9001

09

Penunjang Penguatan Kapasitas Manajemen Lingkungan Hidup

10

Fasilitasi Program ADIPURA

11

Penegakan Hukum Lingkungan Pembinaan dan Penataan Hukum Lingkungan

12

Laboratorium Lingkungan Optimalisasi Peran Laboratorium Lingkungan Keliling

11

11

11

12

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Fasilitasi Pembinaan Teknis AMDAL

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


Terciptanya system penilaian kelayakan Lingkungan dari dokumen AMDAL

1

paket

APBD

Jawa Barat

BPLHD

Tersedianya dokumen strategis lingkungan hidup berbasis daya dukung tata air Jawa Barat

1

Dokumen

APBD

Jawa Barat

BPLHD

Tersedinanya pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Terpantaunya status lingkungan hidup Jawa Barat Terimplementasikannya teknologi tepat guna dalam pengelolaan SDA Tercapainya Optimalisasi manajemen pengelolaan lingkungan hidup

1

Dokumen

APBD

Jawa Barat

BPLHD

1

Dokumen

APBD

Jawa Barat

BPLHD

1

Dokumen

APBD

Jawa Barat

BPLHD

1

Dokumen

APBD

Jawa Barat

BPLHD

1

Dokumen

APBD

Jawa Barat

BPLHD

Meningkatnya kapasitas institusi pengelola lingkungan hidup Terlaksananya Program Adipura

1

Dokumen

APBN, APBD

DAS Cisadane

BPLHD

26

Lokasi

APBD,APBN

26 Kabupaten/ Kota

BPLHD

- Terfasilitasinya penegakan hukium liangkungan dan penyelesaian kasus lingkungan

30

Kasus

APBD

Jawa Barat

BPLHD

Tercapainya peningkatan pengelolaan llaboratorium lingkungan

1

paket

APBD

Jawa Barat

BPLHD

Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup Jawa Barat, terbangunnya sinergitas dalam rehabilitasi dan konservasi SDA dan LH, serta meningkatnya peran masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi SDA dan LH

0.05%

IV - 99

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 1 1 1

03 03

01 01

05 05

2 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut

14

01

1 1

03 03

06 06

1 1 1

04 04 04

01 01

BIDANG PEKERJAAN UMUM Sumber Daya Air Pembangunan/ Pengelolaan Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

03

01

04

04

03

Meningkatnya daya dukung lingkungan pesisir laut, pengembangan fungsi kawasan pesisir dan laut, dan meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan pesisir Terlaksananya pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan laut Jawa Barat

4

5

6

7

8

0.05%

2

Kawasan

APBD

40

Sumur

APBD/APBN

Pesisir Pantura dan Pansela Jabar

BPLHD, DKP

17 Kabupaten

Dinas ESDM

Persampahan Pembangunan

03

20

0 1

Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut Jawa Barat

3

22

Fasilitasi Pemanfaatan Air Tanah untuk Kepentingan Pertanian Air Minum Pembangunan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah


Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung dan pantai dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai, Tersedianya perencanaan teknis pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sumber daya air, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Tersedianya fasilitasi untuk pemanfaatan air tanah

Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah di Jawa Barat, serta terfasilitasinya kapasitas teknis pengelolaan air minum dan air limbah di

0.3%

IV -100


5

6

1

paket

APBBD

Jawa Barat

Dinas Kimrum

5

Lokasi

APBD/APBN

Dinas Kimrum

Terencananya pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM-IKK) ibukota kecamatan di beberapa kabupaten/kota

9

Lokasi

Terfasilitasinya peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pengelolaan air minum di kabupaten/kota Terkendalinya kegiatan pembangunan dan pengelolaan SPAM perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat Tersedianya air bersih di desa-desa yang belum terlayani sistem PDAM, desa terpencil dan desa tersisolir

26

Lokasi

APBD

Kab. Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon Kab. Bogor, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya , Kuningan, Subang, Bekasi, Cirebon, Cianjur Kabupaten/ Kota

26

Lokasi

APBD/APBN

Kabupaten/ Kota

Dinas Kimrum

26

Lokasi

APBD/APBN

Dinas Kimrum

Fasilitasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Terfasilitasinya program penyediaan air bersih nasional di Jawa Barat

5

Lokasi

APBD/APBN

Pembuatan sumur bor dalam untuk keperluan air bersih di daerah rawan air bersih Air Limbah

Tersedianya fasilitasi sumuer bor untuk keperluan air bersih

5

lokasi

APBN

Kab. Bogor, Bandung, Sukabumi, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Purwakarta, Bandung Barat, Cianjur, Tasikmalaya Kab. Garut, Tasikmalaya , Kuningan, Sumedang, Subang Jawa Barat

Terencananya sistem

26

Kab/kota

APBD/APBN

Jawa barat

Dinas Kimrum

1

2 01

02

03 0 1 0 1 0

04

05

04

05

03

04

05

03

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Jawa Barat

3 kabupaten/kota Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih di Jawa Barat Meningkatnya cakupan pelayanan bagi kawasan rawan air bersih di Pantura

7

8

Dinas Kimrum

Dinas Kimrum

Dinas Kimrum

Dinas ESDM

Pembangunan 22

04

Fasilitasi Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah dan


IV -101


2

1

Drainase di Jawa Barat

05

0 1 0 1 0 1

04

10

04

10

01

04

10

01

04

10

04

10

23

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

02

03

06

6

7

8

5

kawasan

APBD/APBN

Kab. Indramayu, Sumedang, Kota Sukabumi, Tasikmalaya , Bogor

Dinas Kimrum

03

03

0.03%

5

Kali

APBD

Jawa Barat

Dinas Kimrum

Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Meningkatkan kinerja di bidang jasa konstruksi melalui pemberdayaan pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan

10.000

Peserta

APB0

Jawa Barat

Dinas Kimrum

Termonitornya penyelenggaraan jasa konstruksi di kab/kota sebagai bagian pembinaan jasa konstruksi Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di perkotaan melalui peningkatan kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota di Jawa Barat, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya, pengembangan teknologi

50

Kali

APBD

Jawa Barat

Dinas Kimrum

Pengawasan

23

15

Pengaturan Jasa Konstruksi

Terlaksananya sosialiasi dan diseminasi peraturan jasa konstruksi, meningkatnya pengawasan, pengaturan, dan pemberdayaan jasa konstruksi Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Pemberdayaan

23

02

0 1

5

Pengaturan

03

0 1

4

Jasa Konstruksi

01

0 1

Fasilitasi Teknis Pengolahan Limbah di Perkotaan Pendukung Fungsi PKW dan Sentra Industri Kecil di Jawa Barat

3 pengelolaan air limbah dan drainase perkotaan di Jawa Barat Terencananya sistem pengolahan limbah di perkotaan serta sentra industri kecil di Jawa Barat

Pengawasan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


0.3%

IV -102


0 1

07

09

02

2

01

Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan

02

Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota pendukung fungsi PKW di Jawa Barat

30

Program Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

01

Bantuan Teknis Pengelolaan Gedung/Rumah Negara

02

Fasilitasi Pengelolaan Gedung/Rumah Negara

03

0 1

07

07

Pembinaan Teknis Bangunan Gedung/Rumah Negara

3 pemanfaatan sampah, serta pengembangan kerjasama pengelolaan sampah Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis konsep 3R secara komunal Optimalnya kinerja TPA-TPA eksisting di Kabupaten/Kota, tersedianya sarpras pendukung, serta tertatanya kondisi lingkungan sekitar TPA

Meningkatnya tertib pengelolaan dan kemampuan teknis pembangunan gedung/rumah negara, serta peningkatan manajemen aset gedung/rumah negara Meningkatnya tertib pengelolaan dan kemampuan teknis pembangunan gedung/ rumah negara Terlaksananya pendataan teknis seluruh bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tersusunnya standar harga bahan/upah dan satuan pekerjaan bangunan gedung/rumah negara Terkelolanya data dan sistem informasi bangunan gedung milik Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya proses pengalihan status dan pengalihan hak rumah negara Terselenggaranya bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah untuk instansi pemerintah

4

5

6

7

8

5

Lokasi

APBD

PKN Metro Cirebon

Dinas Kimrum

10

Lokasi

APBD

Kab : Tasikmalaya , Majalengka, Indramayu, Purwakarta, Sukabumi, Sumedang, Garut, Kuningan, Kota : Bogor, Tasikmalaya

Dinas Kimrum

0.01%

26

Lokasi

APBD

Kabupaten/ Kota

Dinas Kimrum

1400

Bangunan

APBD

Jawa Barat

Dinas Kimrum

1

Standar

APBD

Jawa Barat

Dinas Kimrum

1

Sistem

APBD

Kota Bandung

Dinas Kimrum

300

Proses

APBD

Jawa Barat

Dinas Kimrum

100

Instansi

APBD

Jawa Barat

Dinas Kimrum

Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya


IV -103

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 1 1 1 1 1

04 04 04

02 02

3

2

03

1. 1

04

02

03

16

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2.

3.

1 1

04

02

03

4

5

6

7

8

Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota Dinas Bina Marga Prov.

WAJIB Pekerjaan Umum Bina Marga Pembangunan dan Pengusahaan

16

01

Indikasi Kegiatan : WAJIB Pembangunan Jalan dan Jembatan

1

04

02

03

16

02

Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

1

04

02

03

16

03

Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

1

04

02

03

16

04

Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan


APBN APBD Prov (2,6%)

Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan Fly Over pada ruas-ruas strategis di Jawa Barat Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan

1. Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan di Jawa Barat

Jalan Nasional, Jalan Provinsi =5

km

APBN APBD Prov

Jawa Barat

2. Terlaksananya pembangunan jalan poros tengah BandungPangalengan-Rancabuaya Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan

40

km

APBD Prov

Kab. Bandung, Kab.Garut

Jalan Nasional, Jalan Provinsi = 41.198 Pembangu nan Jalan Provinsi =5,297, Pengganti an Jalan = 108

km

APBN APBD Prov

Jawa Barat

km

APBD Prov

Jawa Barat

km

APBD Prov

Jawa Barat

Terkendalinya kualitas mutu pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan serta pembangunan/penggantian jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat Tersedianya desain perencanaan jalan dan jembatan untuk pelaksanaan

Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota Dinas Bina Marga Provinsi

Dinas Bina Marga Provinsi

IV -104


1

04

02

03

2

17

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3

4

6

5

program tahun 2011 Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan

7

8

APBD Prov (3,2%)

Indikasi Kegiatan : Terpeliharanya kondisi ruasruas jalan dan jembatan 1

04

02

03

17

01

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

Terpeliharanya kondisi ruasruas jalan dan jembatan 1

04

1 1 1 1

04 04 04

1

04

02

02 02

02

03

17

02

km

Jalan Nasional, Jalan Provinsi = 1401,028

km

Jawa Barat

Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota

Jawa Barat

Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota

Paket

Jawa Barat

Dinas Bina Marga Prov.

paket

Jawa Barat


APBD Prov

APBD Prov

WAJIB Pekerjaan Umum Bina Marga Pengawasan

04

04

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jalan Nasional, Jalan Provinsi = 174,969

19

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

1. Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemen jaringan jalan (IRMS) dan Sistem Manajemen Jembatan (BMS) serta penentuan peran dan status jalan di Jawa Barat 2. Tersedianya data Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) pada ruas-ruas jalan provinsi sebagai bahan informasi basis data jalan dan jembatan

APBD Prov (0,015%)

Indikasi Kegiatan: 1

04

02

04

19

01

Pengumpulan Data Kondisi Jalan dan Jembatan


1. Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status 2. Tersusunnya perencanaan program penanganan jalan dan jembatan berdasarkan rekomendasi program IRMS/BMS

APBD Prov 1

1

IV -105


1

04

02

04

1 1 1 1

04 04 04

02 02

03

1

04

02

03

1

04

2

19

02

Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan

3 1. Terdatanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan pada jalan provinsi dan jalan nasional 2. Tersosialisasinya tata cara pemanfaatan ruang milik jalan kepada para calon pemakai / pengguna.

4

6

5

7

1 paket

APBD Prov

8

Jawa Barat


Jawa Barat


WAJIB Pekerjaan Umum Bina Marga Pembangunan dan Pengusahaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

18

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan

APBD Prov (0,017%)

Indikasi Kegiatan : 02

03

18 01

1

04

02

03

1

04 04 04

04

01 01

01

Pengadaan Peralatan Jalan

Tersedianya peralatan jalan sebagai penunjang pelaksanaan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan

1 paket 1 paket

Jawa Barat


Jawa Barat


APBD Prov

APBD Prov

WAJIB Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Pembangunan/Pengelolaan

03

03

Tersedianya sarana pengujian dan hasil uji mutu pelaksanaan kegiatan

18 02

1 1 1 1

Pelaksanaan dan Peningkatan Sarana Pengujian Tanah dan Bahan Jalan

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

21

Meningkatkan kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku pertanian domestik, dan industri



04

01

03

21

01

Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai

1. Terlindunginya areal sawah dari bahaya longsor dan Banjir

APBN APBD Prov

26 Kab/Kota

Dept. PU • Dinas PSDA Prov. • Dinas PSDA Kab./Kota

26 Kab/Kota

Dept. PU • Dinas PSDA Prov. • Dinas PSDA

2. Terjaganya kapasitas sungai 1

04

01

03

21

02

Pengembangan dan Pengelolaan waduk, situ, dan embung


1. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk keperluan pertanian, domestik, dan

APBN APBD Prov

IV -106


3

2

4

6

5

7

industri

8 Kab./Kota

2. Berlanjutnya fungsi situ, waduk, embung 3. Tersedianya kajian pembangunan dan pengembangan waduk, situ, embung, serta infrastruktur sumber daya air lainnya 04

01

03

21

04

Identifikasi Kondisi dan Potensi Situ-Situ

Tersedianya data kondisi, potensi, manfaatan dan status situ di Jawa Barat

1

1

04

01

03

21

05

Pengaturan Sempadan Sumber Air

Terlindunginya sempadan sungai dan situ sebagai konservasi sumber daya air

1

1

1

04

01

03

21

06

Penunjang Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air

1 1 1 1

04 04 04

01 01

03

1. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan air permukaan 2. Tersusunnya program pengembangan infrastruktur sumber daya air 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air 4. Tersedianya dokumen studi dan perencanaan infrastruktur sumber daya air 5. Terlaksananya pelaksanaan teknis bagi pengelolaan sumber daya air 6. Meningkatnya pemberdayaan lembaga koordinasi dan kerjasama pengelolaan sumber daya air 7. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air

1

paket

APBD Prov

26 Kab/Kota di Jabar

Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov


Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov

Jawa Barat

Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov

Jawa Barat

Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov

Jawa Barat

Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov

Jawa Barat

Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov

Jawa Barat

Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov

Jawa Barat

Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov

Jawa Barat

Dinas PSDA Prov.

1

1

1

1

1

1

WAJIB Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Pembangunan/Pengelolaan


IV -107


2

1

04

01

03

20

0 1

04

01

03

20

01

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Indikasi Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi

3

2. Meningkatnya tanam padi 04

1

04

01

03

20

02

01

03

20

03

Penunjang Pengembangan Infrastruktur irigasi

1

04

01

03

20

04

Pemberdayaan P3A Mitra Cai

1

04

01

03

20

05

Pendamping Program WISMP

1 1 1

04 04

01

Daerah Irigasi

kondisi

7

8

APBN APBD Prov

Tersebar di Jawa Barat

• Dept. PU • Dinas PSDA Prov. • Dinas PSDA Kab./Kota

APBN APBD Prov


APBD Prov


• Dept. PU • Dinas PSDA Prov. • Dinas PSDA Kab./Kota Dept. PU • Dinas PSDA Prov. • Dinas PSDA Kab./Kota Dept. PU • Dinas PSDA Prov. • Dinas PSDA Kab./Kota

intensitas

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

89 Mempertahankan jaringan irigasi

6

5

APBN APBD Prov (0,5%) 66

1. Meningkatnya jaringan irigasi

0 1

4

Tersedianya jaringan irigasi yang handal

Daerah Irigasi

kondisi

1. Tersusunnya Program pengembangan jaringan irigasi 2. Tersedianya dokumen studi dan perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 4. Terlaksananya pelaksanaan teknis bagi pengelolaan jaringan irigasi 5. Meningkatnya pemberdayaan lembaga koordinasi dan kerjasama pengelolaan infrastruktur irigasi 6. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur irigasi Terciptanya penguatan kelembagaan petani pemakai air Terciptanya penguatan kelembagaan program WISMP

1 paket

1 paket

APBD Prov


paket

APBD Prov


Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov


Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov


Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov


Dinas PSDA Prov.

paket

APBD Prov

Jawa Barat

paket

APBD Prov

Jawa Barat

1

1

1

1

1 1

Dinas PSDA Prov Dinas PSDA Prov

WAJIB Pekerjaan Umum Sumber Daya Air


IV -108

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 1 1

04

01

2

03

3

4

6

5

7

8

Pembangunan/Pengelolaan

1

04

01

03

22

1

04

01

03

22

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai

APBD Prov (0,05%)

Indikasi Kegiatan

1

0 1 0 1 0 1 0 1

04

01

03

1

22

Pengelolaan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai

Pemantauan dan Penanggulangan Banjir dan Kekeringan

05

1. Berkurangnya areal genangan banjir 2. Terjaganya stabilitas garis pantai 3. Tersedianya dokumen studi dan perencanaan pengendalian banjir dan pengamanan pantai Berkurangnya areal banjir dan kekeringan di areal permukiman dan pertanian Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan banjir dan kekeringan

Dinas PSDA Prov

APBD Prov Jawa Barat

APBD Prov

Jawa Barat

Dinas PSDA Prov

BIDANG PENATAAN RUANG

05

02

Pembinaan

05

02

00

05

02

00

Sub-Sub Bidang ………………… 25

Program Perencanaan Ruang

01

Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat


Terlaksananya perencanaan ruang Jawa Barat secara optimal yang didukung oleh pranata yang berkualitas, mekanisme koordinasi yang mantap, serta ketersediaan data pendukung yang handal, untuk kebutuhan pengambilan keputusan Terkendalinya kinerja perencanaan,pemanfaatan dan pengendalian ruang di Jawa Barat dan terselenggaranya koordinasi dan diseminasi peraturan terbaru penataan ruang di Jawa Barat, terwujudnya mekanisme dan media pertukaran serta publikasi data yang optimal dalam rangka mendukung kebijakan satu integrasi data dari aspek spasial, serta terkelolanya data spasial secara mutakhir

0.7%

1

paket

APBD

Jawa Barat

Bappeda

IV -109


2 02

0 1 0 1

0 1

0 1 0 1

05

03

05

03

05

03

05

04

05

04

Fasilitasi dan Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di Jawa Barat

4

5

6

Terkendalinya kinerja pengelolaan, fungsi fasilitasi dan koordinasi perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1

Paket

APBD

Jawa Barat

Bappeda

Tersedianya Dokumen juklak implementasi RTRWP Jabar sampai dengan 2025 Terencananya pengelolaan ruang kawasan strategis Jawa Barat secara mantap Tersusunnya materi raperda Kawasan Strategis KEKI Bekasi-Cikampek Tersedianya data pendukung untuk penyusunan rencana kawasan strategis ke depan Meningkatnya pemahaman dan wawasan stake holderkabupaten/kota dalam penataan ruang kawasan strategis di Jawa Barat Optimalisasi produk rencana detail dalam menunjang pengelolaan zona industri Jatinangor-Cimanggung Meningkatnya sinkronisasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Barat Terlaksananya amanat RTRWP Jabar dalam pengelolaan PKL Perkotaan di Jawa Barat Terlaksananya amanat RTRWP Jabar dalam pengelolaan PKL Perdesaan di Jawa Barat

1

Dokumen

APBD

Jawa Barat

Bappeda

2

Kawasan

APBD/APBN

Jawa Barat

Dinas Kimrum

1

Bahan

APBD

Jawa Barat

Dinas Kimrum

20

Kawasan

APBD

Jawa Barat

Dinas Kimrum

26

Lokasi

APBD

26 Kabupaten/ Kota

Dinas Kimrum

1

Zona

APBD

Kab. Sumedang

Dinas Kimrum

3

7

8

Pembangunan 00

00

25

03

Penyusunan Petunjuk Operasional RTRW Provinsi Jawa Barat 2025

04

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Jawa Barat

05

Penyusunan Bahan Teknis Peraturan Daerah Rencana Rincil Tata Ruang Kawasan KEKI

06

Pemutakhiran Data Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

07

Fasilitasi dan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

08

Revisi RDTR Zona Industri Jatinangor - Cimanggung

26

Program Pemanfaatan Ruang

01

Penyusunan model pemanfaatan ruang di PKL Perkotaan di Jawa Barat

02

Penyusunan model pemanfaatan ruang di PKL Perdesaan di Jawa Barat

0.4%

20

Lokasi

APBD

Jawa Barat

Dinas Kimrum

30

Lokasi

APBD

Jawa Barat

Dinas Kimrum

9

Kota

APBD

Kota : Bogor, Sukabumi, Bandung, Cimahi, Tasikmalaya , Banjar,

Dinas Kimrum

Pengawasan 00

26

03

Fasilitasi Implementasi Peraturan tentang RTH Perkotaan


Terlaksananya implementasi peraturan tentang RTH di perkotaan Jawa Barat

IV -110


2

3

4

5

6

7

8

Cirebon, Bekasi, Depok 0 1 0 1

05

01

05

01

Pengaturan 00

27

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

01

0 1 0 1

05

02

05

02

0 1 0 1

05

04

05

04

1 1 1 1 1

06 06 06 06

01 01 01

Penyusunan NSPK Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan

Terkendalinya pemanfaatan ruang kawasan strategis, kawasan khusus, dan kawasan cepat tumbuh di Jawa Barat, serta Tersedianya perangkat penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang Tersusunnya standar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di kabupaten/kota

0.4%

26

Lokasi

APBD

26 Kabupaten/ Kota

Dinas Kimrum

Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota

26

Lokasi

APBD

Kabupaten/ Kota

Dinas Kimrum

Terkendalinya pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara

1

Kawasan

APBD

Kab. : Bandung, Bandung Barat, Kota : Bandung, Cimahi

Dinas Kimrum

Pembinaan 00

27

02

Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota di Jawa Barat Pengawasan

00

01 01

27

28

03

Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Perumusan Kebijakan Program Kerjasama Pembangunan


0,07

Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/ kota antar provinsi dan luar provinsi Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kab/kota Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan

AD=3, AP=8, LN=6

0,05

55%

90% 90%

IV -111


2

1

06

01

01

28

01

Kerjasama Luar Negeri

1

06

01

01

28

02

Kerjasama Dalam Negeri

1

06

01

01

28

03

Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

1 1

06 06

01 01

02 02

29

Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

1

06

01

02

29

01

Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kecamatan

1

06

01

02

29

02

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Pemerintahan wilayah I

1

06

01

02

29

03

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Pemerintahan wilayah II

1

06

01

02

29

04

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Pemerintahan wilayah III

1

06

01

02

29

05

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Pemerintahan wilayah IV

1

06

01

02

29

06

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluiasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Ekonomi wilayah I

1

06

01

02

29

07

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluiasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Ekonomi Wilayah II

1

06

01

02

29

08

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluiasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Ekonomi Wilayah III


3 daerah: spasial dan sektoral Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri Terselenggaranya fasilitasi dan oordinasi kerjasama antar daerah Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah Jumlah temuan penyimpangan Jumlah tindak lanjut temuan penyimpangan Terselenggaranya sosialisasi dan fasilitasi peningkatan kinerja kecamatan Meningkatnya komitmen pembangunan aspek pemerintahan antar Kabupaten/Kota Meningkatnya komitmen pembangunan aspek pemerintahan antar Kabupaten/Kota Meningkatnya komitmen pembangunan aspek pemerintahan antar Kabupaten/Kota Meningkatnya komitmen pembangunan aspek pemerintahan antar Kabupaten/Kota Meningkatnya komitmen pembangunan aspek perekonomian antar Kabupaten/Kota Meningkatnya komitmen pembangunan aspek perekonomian antar Kabupaten/Kota Meningkatnya komitmen pembangunan aspek perekonomian antar

4

5

5

dokumen

5

dokumen

7

kegiatan

80%

6

7

8 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

0,49

70%

10% 100% kali

Wilayah Bogor

BKPP Wil. I

kali

Wilayah Bogor

BKPP WIL I

kali

Wilayah Purwakarta

BKPP WIL II

kali

Wilayah Cirebon

BKPP WIL IIII

kali

Wilayah Priangan

BKPP WIL IV

kali

Wilayah Bogor

BKPP WIL I

kali

Wilayah Purwakarta

BKPP WIL II

kali

Wilayah Cirebon

BKPP WIL IIII

IV -112


2

3

06

01

02

29

09

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluiasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Ekonomi Wilayah IV

1

06

01

02

29

10

Kegiatan Fasilitasi, koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Wilayah I Tahun 2011

1

06

01

02

29

11

Kegiatan Fasilitasi, koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Wilayah II Tahun 2011

1

06

01

02

29

12

Kegiatan Fasilitasi, koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Wilayah III Tahun 2011

1

06

01

02

29

13

Kegiatan Fasilitasi, koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Wilayah IV Tahun 2011

1

06

01

02

29

14

1

06

01

02

29

15

1

06

01

02

29

16

1

06

01

02

29

17

1

06

01

02

29

18

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Kesejahteraan Sosial Wilayah I Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Kesejahteraan Sosial Wilayah II Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Kesejahteraan Sosial Wilayah III Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Kesejahteraan Sosial Wilayah IV Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah Bidang Fisik Wilayah I

Kabupaten/Kota Meningkatnya komitmen pembangunan aspek perekonomian antar Kabupaten/Kota Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan wilayah Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan wilayah Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan wilayah Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan wilayah Meningkatnya komitmen pembangunan aspek kesejahteraan sosial Meningkatnya komitmen pembangunan aspek kesejahteraan sosial Meningkatnya komitmen pembangunan aspek kesejahteraan sosial Meningkatnya komitmen pembangunan aspek kesejahteraan sosial Terselenggara Fasilitasi dan koordinasi aspek fisik

1

06

01

02

29

19

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah Bidang Fisik Wilayah II

1

06

01

02

29

20

1

06

01

02

29

1

06

01

02

1

06

01

1

06 06

1

1

4

5

6

7

8

kali

Wilayah Priangan

BKPP WIL IV

kali

Wilayah Bogor

BKPP Wil. I

kali

Wilayah Purwakarta

BKPP Wil. II

kali

Wilayah Cirebon

BKPP Wil. III

kali

Wilayah Priangan

BKPP Wil. IV

kali

Wilayah Bogor

BKPP Wil. I

kali

Wilayah Purwakarta

BKPP Wil. II

kali

Wilayah Cirebon

BKPP Wil. III

kali

Wilayah Priangan

BKPP Wil. IV

kali

Wilayah Bogor

BKPP Wil. I

Terselenggara Fasilitasi dan koordinasi aspek fisik

kali

Wilayah Purwakarta

BKPP Wil. II

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah Bidang Fisik Wilayah III


kali

Wilayah Cirebon

BKPP Wil. III

21

Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah Bidang Fisik Wilayah IV


kali

Wilayah Priangan

BKPP Wil. IV

29

22

Kegiatan Pemantauan Isi Siaran

Terlaksananya monitoring dan evaluasi Isi Siaran

kali

Bandung

KPID Jawa Barat

02

29

23

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Lembaga Penyiaran

kali

Bandung dan Jakarta

KPID Jawa Barat

01

02

29

24

Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat

kali

02

29

25

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian; Kelautran dan Perikanan; serta Ketahanan Pangan

26 Kabupaten/ Kota Bandung

BAPPEDA

01

Terwujudnya sinergitas program Lembaga Penyiaran di Jawa Barat Terlaksanannya sosialisasi Penataan Ruang Daerah di Jawa Barat Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian; Kelautran dan


6

dokumen

BAPPEDA

IV -113


2

1

06

01

02

29

26

Rencana Peningkatan Efisiensi Produksi dan Distribusi Komoditas Pertanian

1

06

01

02

29

27

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan di Jawa Barat

1

06

01

02

29

28

Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Perencanaan Program dan Kegiatan APBD

1

06

01

02

29

29

Penyusunan Sinergitas Perencanaan Pembangunan yang bersumber dari dana APBN/PHLN dan Kemitraan

1

06

01

02

29

30

Kajian Strategik Operasional Perencanaan Pembangunan Topik Ekonomi dan Infrastruktur

1

06

01

02

29

31

Kajian Strategik Operasional Perencanaan Pembangunan Topik Sosial Budaya dan Pemerintahan

1

06

01

02

29

32

Fasilitasi dan Koordinasi Aspek Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1

06

01

02

29

33

Perencanaan Kerjasama Pembangunan Provinsi Jawa Barat

1

06

01

02

29

34

1

06

01

02

29

35

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Investasi, KUMKM, Industri dan Perdagangan, Pariwisata dan Usaha Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1

06

01

02

29

36

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di Jawa Barat


3

4

Perikanan; serta Ketahanan Pangan; Tersusunnya dokumen Road Map Pembangunan Pertanian Terbentuknya sistem produksi dan distribusi komoditas pertanian yang efisien, Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pembangunan di Bidang Pemerintahan antar OPD Provinsi dan Kab/Kota se Jabar Terwujudnya suatu sistem informasi yang mendukung perencanaan APBD yang akuntabel Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sinergis Tersusunnya kajian strategik operasional perencanaan pembangunan topik ekonomi dan infrastruktur Tersusunnya kajian strategik operasional perencanaan pembangunan topik sosial budaya dan pemerintahan Terwujudnya sinergitas pelaksanaan pembangunan aspek tata ruang dan lingkungan hidup Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Program Kerjasama Pembangunan Terjalinnya sinergitas perencanaan pembangunan bidang Ekonomi Terwujudnya sinergitas Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan, Kependudukan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Ol;ah Raga, Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat, Gender dan Keluarga Berencana di Jawa Barat Terjalinnya sinergitas perencanaan pembanagunan

5

6

7

8

dokumen

Bandung

BAPPEDA

dokumen

Bandung

BAPPEDA

dokumen

Bandung

BAPPEDA

dokumen

Bandung

BAPPEDA

dokumen

Bandung

BAPPEDA

dokumen

Bandung

BAPPEDA

kali

Bandung

BAPPEDA

kali

Bandung

BAPPEDA

4

aspek

Bandung

BAPPEDA

13

aspek

Bandung

BAPPEDA

10

kali

Bandung

BAPPEDA

IV -114


2

1

06

01

02

29

37

Fasilitasi dan Koordinasi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1

06

01

02

29

38

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

1

06

01

02

29

39

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari dana Swasta/Kemitraan

1

06

01

02

29

40

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1

06

01

02

29

41

Perencanaan dan Pengembangan Riset Daerah

1

06

01

02

29

42

Penyelenggaraan KONREG PDRB Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

1

06

01

02

29

43

Fasilitasi penyusunan Program/kegiatan Pembangunan

1

06

01

02

29

44

Koordinasi,sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program


3 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Terjalinnya sinergitas perencanaan pembanagunan Infrastruktur Wilayah Terjalinnya kerjasama antara pemerintah dan swasta Tersalurkannya dana dari swasta/ kemitraan dalam pembangunan daerah. Tersusunnya evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2009 Tersusunnya evaluasi makro pembangunan tahun 2009 Tersusunnya evaluasi kinerja pelaksnaaan RKPD tahun 2009 di Kabupaten/Kota Tersusunnya evaluasi stimulus dana fiskal Tersusunnya evaluasi triwulan Terfasilitasinya kesekretariatan Dewan Riset Daerah Terlaksananya Sekesi, Sosialisasi TTG Fasilitasi dan Koordinasi Litbang dan PT serta UPTD di Jabar Terlaksananya Gelar Teknologi Tingkat Provinsi dan Nasional Terlaksananya KONREG PDRB Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Terwujudnya sinergitas pelaksanaan Program/kegiatan bersumber dana APBD 2010 Terfasilitasinya penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan Terlaksananya koordinasi/sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lingkup bagian fisik, sosial budaya,

6

7

8

4

5

10

kali

Bandung

BAPPEDA

kali

Bandung

BAPPEDA

kali

Bandung

BAPPEDA

kali

Bandung

BAPPEDA

BAPPEDA

1

kali

Bandung

BAPPEDA

kali

Jawa Barat

Biro Administrasi Pembangunan

kali

Jawa Barat


IV -115


2

3

1

06

01

02

29

45

Pembaharuan basis data dan sistem informasi Administrasi Pembangunan

1

06

01

02

29

46

Penyusunan Petunjuk Teknis dan Standar Biaya Belanja Daerah APBD Provinsi

1

06

01

02

29

47

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian

1

06

01

02

29

54

Pelaksanaan Pemeriksaan pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

1

06

29

55

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana kerja Pembinaan dan Pengawasan

1

06

01

02

29

56

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Zonasi Pengelolaan Pesisir dan laut di Jawa Barat

Meningkatnya daya dukung lingkungan pesisir dan laut

1

06

01

02

29

57

Penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir dan Laut

Termanfaatkannya dokumen legal rencana pengelolaan pesisir dan laut di Jawa Barat

1 1

06 06

01 01

03 03

27

01

02

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah


4

perekonomian dan pemerintahan serta fasilitasi kegiatan infrastruktur strategis di Jawa Barat Terbaharuinya data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Terlaksanannya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di bagian Protokol,Tata Usaha dan Kepegawaian

Terlaksananya Pemeriksaan pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana kerja Pembinaan dan Pengawasan

Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi Tingkat partisipasi masyrakat

5

6

7

8

kali

Jawa Barat


dokumen

Jawa Barat


kali

Provinsi Jawa Barat

Biro Humas,Protokol dan Umum

58

OPD

58 OPD dan 26 Kab/Kota

Itwilprop Jabar

58 26

OPD Kabupaten/Kota

58 OPD dan 26 Kab/Kota

Itwilprop Jabar

dokumen

Bandung

BAPPEDA

dokumen

Bandung

BAPPEDA

80

%

70

%

0,49

IV -116


3

2

dalam perencanaan daerah Jumlah temuan Penyimpangan Jumlah tindak lanjut temuan penyimpangan

1

06

02

03

27

01

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di Jawa Barat

1

06

02

03

27

02

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010

1

06

02

03

27

03

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

1

06

02

03

27

04

Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Ke Kab./Kota Wilayah I

1

06

02

03

27

05

Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Ke Kab./Kota Wilayah II

1

06

02

03

27

06

Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Ke Kab./Kota Wilayah III

1

06

02

03

27

07

Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Ke Kab./Kota Wilayah IV

1

06

02

03

27

08

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kab/Kota

1

06

02

03

27

09

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

07

Pemerintahan

Akuntabilitas Kinerja Pembangunan di Jawa Barat Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2010 Terlaksananya evaluasi program dan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 Terlaksananya Evaluasi dan monitoring Bantuan Keuangan ke Kab/Kota Terlaksananya Evaluasi dan monitoring Bantuan Keuangan ke Kab/Kota Terlaksananya Evaluasi dan monitoring Bantuan Keuangan ke Kab/Kota Terlaksananya Evaluasi dan monitoring Bantuan Keuangan ke Kab/Kota

Daerah

4

5

10

%

100

%

6

7

8

dokumen

Jawa Barat

BAPPEDA

dokumen

Jawa Barat


dokumen

Jawa Barat


dokumen

Wilayah Bogor

BKPP WIL I

dokumen

Wilayah Purwakarta

BKPP WIL II

dokumen

Wilayah Cirebon

BKPP WIL IIII

dokumen

Wilayah Priangan

BKPP WIL IV

dokumen

OPD Provinsi dan 26 Kab/Kota OPD Provinsi dan 26 Kab/Kota

Inspektorat

dokumen

500.000.000

Inspektorat

BIDANG PERUMAHAN

07

09

Bangunan Gedung dan Lingkungan

07

09

02

Pembinaan

07

07

01

Pembangunan Baru

07

07

01

31

Program Pengembangan Permukiman


Terfasilitasinya program permukiman dari aspek koordinasi pengembangan perumahan, pengembangan PSD lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan,

0.16%

IV -117


2

01

Perencanaan, Pengelolaan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman Jawa Barat

4

5

6

7

4

Lokasi

APBD

2

Lokasi

APBD

10

lokasi

APBD

Kota : Bandung, Cirebon, Kab. Kuningan, Bandung Barat, Kab. Kuningan, Kota Bogor, Jawa Barat

3

Lokasi

APBD

2

Lokasi

APBD

3

Lokasi

APBD

Terfasilitasinya rencana pengembangan perumahan termasuk identifikasi pemenuhan kebutuhan rumah susun

20

Lokasi

APBD

Terfasilitasinya program nasional Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Meningkatnya koordinasi dalam perencanaan dan

280

Desa

APBD

100

Lokasi

APBD

3 penataan dan perbaikan lingkungan permukiman, optimalisasi pranata, dan rencana pembangunan perumahan sederhana di Jawa Barat Terencana dan tertatanya kawasan wisata dan kawasan budaya di Jawa Barat

Terlaksananya model percontohan RTH perkotaan di Jawa Barat Terfasilitasinya percepatan penyediaan rumah sehat sederhana melalui konsep kredit mikro, CSR, dan Swadaya Terlaksananya pembangunan PSD kawasan rusunawa/rusunami di Jawa Barat Terlaksananya perbaikan permukiman eks lokasi bencana dan pengembangan permukiman translok Terfasilitasinya rencana penyelenggaraan kasiba/lisiba di Kabupaten/Kota

02

Optimalisasi Tim Teknis Pembangunan Perumahan dan Permukiman (TKPP) Jawa Barat


Kota : Cimahi, Bandung, Bogor Kab. Kuningan, Cirebon, Pantura PKN Metro Bodebek, PKN Metro Bodebek, PKN Metro Cirebon PKW Sukabumi, PKW Pangandara n, PKW CikampekCikopo, PKW Palabuhan Ratu, 16 Kab/Kota 14 Kabupaten Jawa Barat

8

Dinas Kimrum

Dinas Kimrum Dinas Kimrum

Dinas Kimrum

Dinas Kimrum

Dinas Kimrum

Dinas Kimrum

Dinas Kimrum

Biro Yansos

IV -118


2

3

4

5

6

3

Lokasi

APBD

7

8

pemecahan permasalahan perumahan dan permukiman di Jawa Barat 0 1 0 1

07

03

07

03

Pembinaan Perumahan Swadaya

Pembangunan Baru

01 03

0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1

07

08

07

08

02

07

08

00

Fasilitasi Channeling Perumahan Swadaya di Jawa Barat

Terwujudnya kerjasama antar pelaku (masyarakat/kelompok masyarakat, swasta, dan perbankan) dalam pembiayaan dan pembangunan perumahan swadaya

PKN Metro Bodebek, PKN Metro Bodebek, PKN Metro Cirebon

Biro Yansos

Dinas Kimrum

Biro Yansos

Biro Yansos

Permukiman

07

07

07

07

03

07

07

03

Permukiman Kumuh/ Nelayan 32

Program Lingkungan Permukiman Sehat

01

Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

02

Optimalisasi Pola Kemitraan dalam Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Permukiman

03

Fasilitasi Penyehatan Lingkungan Permukiman berbasis Partisipasi Masyarakat

Terfasilitasinya pengembangan sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman, unutk peningkatan kualitas lingkungan sehat permukiman di Jawa Barat Terlaksananya perbaikan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di lokasi kumuh perkotaan, kawasan perbatasan, dan permukiman nelayan

Penerapan kemitraan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur sanitasi di permukiman kumuh Meningkatnya partisipasi masyarakat perumahan dan permukiman dalam menunjang pola hidup sehat

0.01%

7

Lokasi

APBD

10

lokasi

APBD

Kab. Bandung, Kab. Bogor, Kab. Kuningan, Kab. Sumedang, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi Jawa Barat

20

lokasi

APBD

Jawa Barat

Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya Perbaikan 33

Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman


Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman, termasuk

0.01%

IV -119


2 01

Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan di Perumahan dan Permukiman

02

Fasilitasi KSM dan LKM Bidang Perumahan

03

Pendampingan Model Lingkungan Bermartabat

1

08

1 1

08 08

02 02

01

1

08

02

01

35

1

08

02

01

35

01

1

08

02

01

35

02

Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olah Raga (SP3OR)

1

08

02

01

35

03

Fasilitasi Pembangunan Ruang Terbuka Publik dan Sarana Olahraga Masyarakat

1

08

02

01

35

04

Pengembangan Database dan Informasi Keolahragaan dan Kepemudaan

1 1

08 08

02 02

04

1

08

02

04

3 pengembangan sanitasi lingkungan Terselenggaranya bantuan fisik perbaikan sarana dan prasarana lingkungan sekitar pontren Optimalisasi komunitas masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan permukiman Meningkatnya partisipasi pondok pesantren dan masjid dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang permukiman melalui pelatihan CAP (Community Action Plan) model lingkungan bermartabat.

4

5

6

7

20

Lokasi

APBD

11 Kabupaten/ Kota

Dinas Kimrum

20

lokasi

APBD

Jawa Barat

Biro Yansos

20

Kawasan

APBD

Jawa Barat

8

Biro Yansos

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Olah Raga Kebijakan Di Bidang Keolahragaan Program Pembinaan Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga (Minggu Bergerak (GURAK), Jumat Bersih dan Sehat (JUMSIHAT))

0,107 %

Meningkatnya upaya pengembangan olahraga masyarakat dan tradisional Meningkatnya peran sarjana dalam pembangunan olahraga masyarakat tersedianya sarana ruang terbuka publik di kecamatan dan sarana olahraga masyarakat di setiap desa/kelurahan Tersedianya Database dan Buku Profile Keolahragaan dan Kepemudaan

3

Kali

APBD

26 Kab/Kota

Disorda

100

orang

APBD

26 Kab/Kota

Disorda

26

Kabupaten/ Kota

APBD

26 Kab/Kota

Disorda

1

Paket

APBD

26 Kab/Kota

Disorda

Olah Raga Pembinaan dan Pengawasan 35

Program Pembinaan Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Kegiatan :


0,021 %

IV -120

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 2 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa (PPLP, POPDA, POPWILDA, POPNAS) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Atlet Potensial

3 Meningkatnya prestasi olahraga pelajar dan mahasiswa Meningkatnya prestasi atlet potensial Jawa Barat

4 2750

5 Orang

6 APBD

7 26 kab./kota

8 Disosrda/Disdi k

648

orang

APBD

26 kab./kota

Disorda

03

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi/Klub Olahraga

Meningkatnya prestasi organisasi/klub olahraga

15

klub

APBD

26 kab./kota

Disorda

35

04

Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Keolahragaan

200

orang

APBD

26 kab./kota

Disorda

04

35

05

Penyusunan Data Base Tenaga Keolahragaan sesuai dengan profesi dan keahliannya

Meningkatnya pengembangan dan pembinaan tenaga keolahragaan Tersedianya data base tenaga keolahragaan

1

Paket

APBD

Bandung

Disorda

04

35

06

Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi

Meningkatnya mutu dan kesejahteraan pelaku olahraga berprestasi

50

cabang olahraga

APBD

26 kab./kota

Disorda

26 Kab/Kota

Disorda/Biro Bangsos

26 kab./kota

Disorda

1

08

02

1 04

35

01

1

08

02

04

35

02

1

08

02

04

35

1

08

02

04

1

08

02

1

08

02

1

08

1 1

08 08

02 02

02

1

08

02

02

35

1

08

02

02

35

1 1 1

08 08 08

01 01 01

01 01

34

1

08

01

01

34

1

08

1

08

Kepemudaan dan Olahraga Olah Raga

01

01

Pelaksanaan Program Pembinaan Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga dan Organisasi Keolahragaan di Masyarakat

Sub Bidang Kepemudaan Sub-sub Bidang Kebijakan di Bidang Kepemudaan Program Peningkatan dan Pembinaan Peranserta Kepemudaan Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda

0.003 %

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan olahraga

8

Kegiatan

APBD

0,007 %

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Peningkatandan Pembinaan peran serta kepemudaan

360

orang

APBD

Bidang Olah Raga dan Pemuda 01

Sub Bidang Kepemudaan


IV -121


1 1

08 08

01 01

1 02 02

2 34

1

08

01

02

34

1

08

1 1 1

08 08 08

01 01 01

03 03

34

1

08

01

03

34

4

5

6

7

8

01

Program Peningkatan dan Pembinaan Peranserta Kepemudaan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan

0,014 % Terlaksananya pelatihan, magang dan pendampingan kegiatan pemuda; Terselenggaranya Latihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda

1030

orang

APBD

26 kab./kota

Disorda

26 kab./kota

Disorda/Biro Bangsos

26 kab./kota

Disorda

Bidang Olah Raga dan Pemuda

1

08

1 1 1

08 08 08

01 01 01

04 04

34

1

08

01

04

34

0 1 0 1 0 1 0 1 1

3

Pelaksanaan

01

Sub Bidang Kepemudaan Koordinasi Program Peningkatan dan Pembinaan Peranserta Kepemudaan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pembinaan peran serta kepemudaan

0,05 % Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pembinaan peran serta kepemudaan

780

orang

APBD

Bidang Olah Raga dan Pemuda Sub Bidang Kepemudaan Pembinaan dan Pengawasan

01

Program Peningkatan dan Pembinaan Peranserta Kepemudaan Fasilitasi Pembinaan Pemuda Penggerak Pembangunan

0,01 % Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Pemuda Penggerak Pembangunan

780

orang

APBD

WAJIB 09

BIDANG PENANAMAN MODAL

09

02

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

09

02

09

02

02

37

1

09

02

02

37

0 1

09

02

02

04

PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

1

Penyusunan road map promosi Provinsi Jawa Barat

Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pembangku kepentingan terkait di Jawa Barat Tersusunnya road map promosi Provinsi Jawa Barat

0,006%

1

paket

Jawa Barat

BKPPMD

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL


IV -122

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 1 0 1

09

0 1

09

02

02

2

04

04

36

36

1

0 1 0 1

09

02

06

09

02

06

36

0 1

09

02

06

36

1 1 1

10 10 10

03 01

00

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

PENYEBARLUASAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

1

Pembinaan, sosialisasi dan pelatihan penanaman modal

BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMBERDAYAAN UMK PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

38

1

10

01

00

38

1

Sinkronisasi kebijakan KUMKM di Provinsi dan Kabupaten/Kota

1

10

01

00

38

2

Pemantapan Usaha Koperasi

3 Terfasilitasinya jaminan keamanan dan kepastian hukum Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat Tersedia dan terevaluasinya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari perusahaan PMA/PMDN Tertanganinya permasalahan PMA/PMDN melalui task force penanaman modal Terpilihnya PMA/PMDN terbaik di Jawa Barat

5

6

7

8

0,018%

700

Perusahaan PMA/PMDN

26 kab/kota

BKPPMD

50

%

26 kab/kota

BKPPMD

78

Perusahaan PMA/PMDN yang akan dinilai

26 kab/kota

BKPPMD

Jawa Barat

BKPPMD

Provinsi

Biro Administrasi Perekonomian

Koperasi di 5 Lokasi Gapura , 100 lokasi Gemar, 5 lokasi Gempita Sentra Koperasi di bidang lingkup pertanian, pasar, industri

Dinas KUMKM

0,01% Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat Terlaksananya pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan penanaman modal

3

paket

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Terfasilitasinya penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis Terwujudnya sinergitas kebijakan KUMKM di Provinsi Jawa Barat Meningkatnya kinerja koperasi primer dalam pelayanan usaha kepada anggotanya

Meningkatnya kinerja koperasi sekunder dalam pelayanan usaha kepada koperasi primer


4

0,16

4

paket

110

Koperasi

90 35

Koperasi Koperasi

IV -123


2

1

10

01

00

38

1

10

03

00

39

1

10

03

00

39

1

10

03

00

39

3

Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

01

02

Perencanaan Pengendalian dan Penyebarluasan Informasi KUMKM Jawa Barat

Pendampingan dan bimbingan konsultasi bagi KUMKM

3

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan SDM KUMKM Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha Tersusunnya dokumen perencanaan KUMKM Jawa Barat Terwujudnya pengendalian program KUMKM Jawa Barat Tersusunnya data dan informasi KUMKM Terfasilitasinya pendampingan bagi KUMKM

Terfasilitasinya bimbingan konsultasi dan audit koperasi 1

10

03

00

39

03

Fasilitas dan Pengembangan Produk UMKM

1

10

03

00

39

04

Peningkatan Kemitraaan KUMKM

1

10

03

00

39

05

Promosi dan Pemasaran Produk KUMKM

4

jasa (JBK)

Terfasilitasinya KUMKN dalam rangka peningkatan daya saing melalui sertifikasi dan pengembangan produk (halal, PiRT, merk) Meningkatnya optimalisasi SENBIK KUMKM Jawa Barat Meningkatnya pengembangan jaringan KUMKM Terfasilitasinya pelaku usaha KUMKM dalam meningkatkan akses pasar melalui promosi

5000

10

03

00

40

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMD DAN LEMBAGA KEUANGAN NON PERBANKAN


6

7 IKM, lembaga keuangan mikro, fungsional Bandung

orang

8

Dinas KUMKM,

0,08

1

Dokumen

1

Paket

1

Paket

250

orang

50

KSP/USP

1500 (500 halal, 500 PiRT, 500 Merk)

UMKM anggota koperasi

1

Paket

276

KUMKM skala nasional

8

KUMKM skala internasional KUMKM skala regional

300 1

5

Provinsi

KUMKM

Gapura 5 Lokasi, Gemar 100 lokasi, Gempita 5 lokasi dan KUMKM unggulan OPD 26 Kb/Kota

KUMKM

KUMKM di lokasi Gapura, Gemar dan KUMKM unggulan OPD

KUMKM

Provinsi

KUMKM

Jakarta, Bandung dan Luar Negeri (sesuai event BKPPMD)

KUMKM

KUMKM

Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan

IV -124


2

1

10

01

00

40

01

Penyusunan kebijakan pengembangan KUMKM, pariwisata, industri dan perdagangan, BUMD, PD BPR dan PDPK

1

10

01

00

40

02

Perkuatan kinerja BUMD, PD BPR, dan PDPK

1 1

11

1 1 1

10 10 10

02 02 02

03 03

41

1

10

02

03

41

1 1 1

10 10

03

1 1

10 10

03 03

02 02

41

1

10

03

02

41

1 1 1 1

12 12 12

3 memberikan sumbangan terhadap keuangan daerah Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan Tersusunnya rancangan ketentuan dan peraturan tentang KUMKM, pariwisata, industri dan perdagangan, BUMD, PD BPR dan PDPK Meningkatnya kinerja BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pengembalian kredit DAKABALAREA dan terlaksananya pembiayaan mitra usaha

6

7

8

4

5

20

Paket

Provinsi


3

Paket

Provinsi


2

Paket

Jawa Barat

Biro Pemerintahan Umum

Jawa Barat


URUSAN WAJIB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

01 01

03

Sub Bidang Pencatatan Sipil Sub-sub Bidang Penyelenggaraan Program Penataan Administrasi Kependudukan

01

Indikasi Kegiatan : Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

0,01% APBD Provinsi Pembangunan replikasi data Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi

URUSAN WAJIB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Sub Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub-sub Bidang Sosialisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan

01

Indikasi Kegiatan : Penataan Administrasi Kependudukan

APBD

0,01% APBD Provinsi Pembangunan reflikasi data kependudukan dan Catatan Sipil di provinsi

APBD

URUSAN WAJIB Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Sub Bidang Ketenagakerjaaan Sub-sub Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja


IV -125


12

01

03

2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

42

3

4

5

6

7

8


Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan Standarisasi dan sertifikasi

Indikasi Kegiatan : 12 1

01

03

1 1 1

12 12

01

1

12

01

04

1

12

01

04

1

12

01

04

1 1 1

12 12

01

1

12

01

06

1

12

01

06

42

03

Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja

12

01

06

2780

orang

APBD dan Non APBD

26 Kab/Kota

Disnakertrans

URUSAN WAJIB Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Sub Bidang Ketenagakerjaaan Sub-sub Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 44

44

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

01

Indikasi Kegiatan : Publikasi dan Informasi Pasar Kerja serta konsolidasi program kesempatan kerja

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada 9 sektor lapangan usaha Penyebaran informasi pasar kerja Pengembangan bursa kerja online dan job fair Konsolidasi Program-program perluasan Kesempatan Kerja


9

Keg

APBD

Jawa Barat

Disnakertrans

12

Bln

APBN

Jawa Barat

Disnakertrans

URUSAN WAJIB Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Sub Bidang Ketenagakerjaaan Sub-sub Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

43

Indikasi Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasaan Norma Ketenagakerjaan 1

Terwujudnya Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja bagi pencari kerja, TK Perusahaan, Usaha mandiri, LLS, LLK, LPK, dan Instruktur LPK

43

01


Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaian kasus hubungan industrial Pemberdayaan sarana hubungan industrial Pengembangan sistem pengupahan Fasilitsi perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi Perusahaan, Pegawai Pengawas, Kab/ Kota di Jawa Barat Terlaksananya pengawasan Norma Keselamatan dan


26

Kab/ Kota

APBD

26 Kab/Ko

Disnakertrans

4

Paket/ Keg

APBN

Jawa Barat

Disnakertrans

IV -126


2

3 Kesehatan Kerja (K3) bagi Pengusaha, Pekerja, Pegawai Pengawas Terlaksananya perlindungan bagi Pekerja Anak dan Perempuan, Komite Aksi PBPTA di perusahaan Terlaksananya Pembinaan Hubungan Industrial Perusahaan, Pekerja (SP/SB) Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negosiasi Bipartit Tercapainya jaminan sosial kesejahteraan tenaga kerja Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya

1

12

01

06

43

02

Perlindungan Pekerja Anak dan Perempuan

1

12

01

06

43

03

Pembinaan Hubungan Industrial

1

12

01

06

43

1

12

01

06

43

04

Jaminan Sosial Kesejahteraan Tenaga Kerja

1

12

01

06

43

05

Fasilitasi dan Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tingkat Provinsi Jawa Barat

1

12

01

06

43

06

Koordinasi Pelaksanaan Upah Minimum di Jawa Barat (Penyusunan Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan, Koordinasi Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota)

1. Adanya Peraturan Gubernur mengenai tata cara pengusulan anggota dewan pengupahan. 2. Adanya keputusan gubernur mengenai Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten /Kota

Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat

Tersinergikannya penanganan dan perlindungan hukum tenaga kerja asal Jawa Barat

1

12

01

06

43

07


4

5

1,764

Orang

6,240 7

Pekerja dan peusahaan Paket

260 Kesepakat an Bersama 26 Tim KF Pelaksana an Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kab/Kota

UMK 1 angka Dan penetapan -nya dilaksanak an tepat waktu Kesepakat an Bersama antara Kab/Kota di Jawa Barat dalam penangan an Tenaga Kerja asal Jawa Barat

Orang

6

7

8

APBD

26 Kab/Kota

Disnakertrans

APBD

26 Kab/Kota

Disnakertrans

APBN

26 Kab/Kota

Disnakertrans

APBN

26 Kab/Kota

Disnakertrans

APBD

Jawa Barat

Biro Bangsos

APBD

Jawa Barat

Biro Bangsos

APBD

Jawa Barat

Biro Bangsos

IV -127


12

01

06

2 2 2 2

12 12

02

12

02

05

2

12

02

05

43

08

2

3

Pembinaan Ketenagakerjaan melalui pemilihan pekerja teladan tingkat Provinsi dan Penilaian Perusahaan Terbaik yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan

Terpilihnya 3 (tiga) orang pekerja teladan tingkat Provinsi Jawa Barat dan 3 (tiga) perusahaan pembina terbaik yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di Jawa Barat

Program Pengembangan Transmigrasi

2

12

02

05

95

01

Indikasi Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sertifikasi Lahan di Lokasi Transmigrasi Lokal

2

12

02

05

95

02

Pengarahan dan Pemindahan Penduduk

2

12

02

05

95

03

Koordinasi dan Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah dengan Daerah Penempatan Transmigrasi

12

02

05

5

6 APBD

7

8

Jawa Barat

Biro Bangsos

URUSAN PILIHAN Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Sub Bidang Ketransmigrasian Sub-sub Bidang Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi

95

2

4

95

04

Fasilitasi Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Terlaksananya kerhasama bidang ketransmigrasian antar provinsi penempatan di luar Jawa dengan kab/kota di Jawa Barat Meningkatnya kemampuan penduduk pada lokasi translok dan resetlemen pada bidang wirausaha Terlaksananya proses sertifikasi pada 21 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Jawa Barat


Terlaksananya pensertifikatan lahan pekarangan warga translok Terlaksananya pemindahan dan penempatan penduduk daerah genangan wadu Jatigede Terlaksananya tindak lanjut dengan daerah penempatan

1,201

Persil

APBD

Jawa Barat

Disnakertrans

75

KK

APBD

Jawa Barat

Disnakertrans

7

Provinsi

APBD

Disnakertrans

Terevaluasinya transmigran asal Jawa Barat di Daerah Penempatan

7

Provinsi

APBD

Terlaksananya Koordinasi dengan Provinsi Pengirim

3

Provinsi

APBD

Kalbar, Kalteng, Jambi, Sulteng, Sulut, Sultra dan Malut Riau, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Sumsel, Sumbar dan Malut DIY, Jateng dan Jatim

Koordinasi dan Konsolidasi Program Transmigrasi 2010

1

Keg

APBD

Bandung

Disnakertrans

Terlaksananya Administrasi Penyiapan, Pengendalian program P2MKT, Keterpaduan

12

Kab/ Kota

APBN

Bandung

Disnakertrans

Disnakertrans

Disnakertrans

IV -128


2

2

12

02

05

95

05

Fasilitasi kerjasama bidang ketransmigrasian

2

12

02

05

95

06

Fasilitasi Pelaksana Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

2

12

1 1 1 1

13 13 13

02

05

07

Fasilitasi Penguatan Modal Usaha Masyarakat Transmigrasi

6

7

8

4

5

1,132

Orang

APBN

Cianjur, Kuningan dan Bandung

Disnakertrans

12

Bulan

APBN

Bandung

Disnakertrans

4

Paket

APBN

Bandung

Disnakertrans

4,082

KK

APBN

Bandung

Disnakertrans

1,000

KK

APBN

Bandung dan Kab. Bandung

Disnakertrans

1

Kali

APBD

Bandung

Biro Bangsos

4

Bakorwil

APBD

Biro Bangsos

6

Provinsi

500

KK

Riau, Kalsel, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel dan Kalbar Riau, Kalsel, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel dan Kalbar

APBD

Biro Bangsos

URUSAN WAJIB Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

04 04

95

3 pelaksanaan P2MKT antara Pusat, Provinsi dan Kab/ Kota Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigras dan Tercapainya tingkat pendapatan masyarakat transmigrasi Terlaksananya Administrasi Penyiapan pemukiman, Berkembangnya Sistem Informasi Manajemen Ketransmigrasian, Terkelolanya Sistim Akuntasi Pemerintah Tersusunya Perencanaan teknis bidang permukiman dan perpindahan Terlaksananya pembinaan. Promosi, investasi dan Kemitraan di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dan Tersedianya data informasi potensi lokasi transmigrasi Terlaksananya pelayan prima perpindahan dan penempatan transmigran dari mulai pendaftaran dan seleksi, pembekalan dan motivasi, ketersedian perbekalan dan barang bawaan serta angkutan Terlaksananya Rakor dan Penandatanganan kerjasama di bidang Ketransmigrasian Terselenggaranya Pelaksanaan TSM di Calon Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Luar Pulau Jawa Terselenggaranya Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Jawa Barat dan Daerah Penempatan

06

Sub-sub Bidang …


IV -129


1

13

13

2

04

06

47

04

06

47

01

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Indikasi Kegiatan : Fasilitasi korban Trafficking.

Penyediaan Pusat Pelayanan Trafficking dan KDRT

1

13

04

06

47

03

Fasilitasi Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Traffiking

1

13

04

06

47

04

Koordinasi dan Evaluasi Pemberantasan Buta Aksara Perempuan

1

13

04

06

47

07

Penyusunan Draf Perda ttg Keluarga Bersih Pornografi beserta Turunannya

1

13

04

06

47

09

Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan Provinsi Jawa Barat

3

4

5

6

7

8

0,04 dari APBD Provinsi Fasilitasi penanganan trefficking di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Perdagangan Orang di Jawa Barat Fasilitasi korban penanganan korban kekerasan dan trafficking Monev dan Evaluasi trafficking Sosialisasi Pemberdayaan Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Gugus Tugas Daerah Provinsi Jabar Terlaksananya Pertemuan dalam rangka penanganan Korban Traffiking di Provinsi Kalimantan Barat Terlaksananya Rakor Gugus Tugas Daerah Tersusunnya Data Traffiking di Jawa Barat Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Traffiking Terlaksananya Rakor PBAP

APBD

26 Kab./Kota

Bangsos/BPPKB/ Dinsos

Jawa Barat

Jawa Barat


Jawa Barat 90 org 60 org 346 Org

APBD

Bandung, Kalimantan Barat dan Jawa Barat

260 Org

APBD

Bandung, 26 Kab/Kot

BPP dan KB

1 Draft, 650 Org

APBD

Bandung

BPP dan KB

150 Org, 26 Lokasi

APBD

Bandung, 26 Lokasi

BPP dan KB


Terlaksananya Evaluasi PBAP


Terlaksananya Penyusunan Draft Perda Terlaksananya Rakor/Seminar ttg Keluarga Bersih Pornografi kepada seluruh aparat pemerintah (Penegak Hukum) masyarakat Terlaksananya Sosialisasi bahaya terjadinya keluarga yang tidak bersih Pornografi (Remaja, sekolah-sekolah) Terlaksananya Penyusunan Pelaksana Forum PPEP Terlaksananya Rakor Forum PPEP Provinsi Jabar Terlaksananya Fasilitasi dan

IV -130


1

1

13

13

13

04

06

3

2 47

11

Stimulan bagi daerah yang melaksanakan progranm PPEP Terlaksananya Analisis Data dan Informasi ttg Kespro

Fasilitasi Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan

04

06

47

12

Fasilitasi Lomba Perempuan/Lembaga Perempuan yang berprestasi di Jawa Barat

04

06

47

14

Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)

1

13

04

06

47

15

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga PEKKA

1

13

04

06

47

16

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

1

13

04

06

47

17

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Posyandu (SIP) di Jawa Barat

Sistem

Informasi

1

13

04

06

47

18

Fasilitasi Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)

Terlaksananya Penyusunan Draft Raperda ttg Kespro Perempuan Terlaksananya Sosialisasi Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan Terlaksananya Sosialisasi Hasil Penyusunan Raperda Kespro Perempuan Terlaksananya Seleksi dalam rangka Perlombaan Perempuan yang berprestasi di Jabar Terlaksananya Rakor P2WKSS Terlaksananya Pelatihan Kader P2WKSS Terevaluasinya pelaksanaan terpadu P2WKSS Terlaksananya Rakor Program PEKKA Terlaksananya Pelatihan Pendamping PEKKA Terlaksananya Pelatihan Anggota PEKKA Terlaksananya Forum Wilayah Terlaksananya Pembinaan KPPI Terlaksananya Pendidikan Politik Perempuan Terlaksananya Rakor SIP di Jawa Barat Terlaksananya Rakor Pokjanal Posyandu

4

5

6

7

8

2 Dokumen, 300 Org

APBD

Bandung

BPP dan KB

10 Org

APBD

Bandung

BPP dan KB

160 Org

APBD

Bandung

BPP dan KB

490 Org, 7 Kab/Kot

APBD

Bandung

BPP dan KB

APBD

Jawa Barat

BPP dan KB

100 Org

APBD

Bandung

BPP dan KB

160 Org, 300 orang, 6 posyandu 6 orang

APBD

Kab/Kota

BPP dan KB

110 Org

Terselenggaranya Pelatihan Kader Posyandu dari 26 Desa/Kelurahan Terlaksananya Pemilihan Posyandu Terbaik Tk. Provinsi Terlaksananya Pemilihan Kader Posyandu Tingkat Provinsi


IV -131


8

3

4

13

04

06

47

23

Advokasi dan Pelatihan Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa di Jawa Barat

1000 Org

APBD


BPP dan KB

1

13

04

06

47

24

Fasilitasi Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)

Terlaksananya Sosialisasi Pengenalan wawasan Kebangsaan bagi Perempuan di Jawa Barat Terlaksananya Rakor Pemberdayaan P2TPA

150 Org

APBD

Bandung Kab/Kota

BPP dan KB

1

13

04

06

47

25

Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak

168 Orang

APBD

5 Lokasi

BPP dan KB

04

06

26

Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Anak Nasional

200 Orang

APBD

26 Lokasi

BPP dan KB

28

Program Makanan Tambahan Anak ( PMT-AS)

270 Orang

APBD

9 Lokasi

BPP dan KB

29

Pemetaan Profil Anak Jawa Barat

Terlaksananya sosialisasi kota ramah anak dan pedoman pembentukan kota ramah anak Terselenggaranya pelatihan pengelola kota layak anak Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi program Nasional Pemimpin Muda Indonesia Terlaksananya Fasilitasi seleksi Pemimpin Muda Indonesia Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan Hari Anak Nasional Terlaksananya Forum Anak Berprestasi Terlaksananya Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Tanpa rokok Terlaksananya Lokakarya Forum Anak Terlaksananya Rakor PMT-AS Terlaksananya Rakor Evaluasi PMT-AS Terlaksananya Penyusunan Indikator Pemetaan Profil Anak Jawa Barat Terlaksananya Perumusan methoda yang tepat dalam pendataan profil anak Jawa Barat Terlaksananya Pendataan dan Penyusunan profil anak Jawa Barat Meningkatnya pelayanan & perlindungan sosial kepada korban trafficking dan korban KDRT Sosialisasi Pemberdayaan

Dokumen

APBD

26 Lokasi

BPP dan KB

40

Orang Aksidental

APBD

10 Kab/Kota

Dinas Sosial

90 60

Orang Orang

1

1

13

47

1

13

04

06

1

13

04

06

47

47

1

1

13

04

06

47

31

Pelayanan dan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan

5

6

2

1

1

URUSAN WAJIB


IV -132


13

1

13

1

13

1

13

1

13

4

5

6

7

8

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 04

Sub Bidang Data dan Informasi gender dan anak

04

06

04

06

04

06

1 1

13

1

13

01

1

13

01

01

1

13

01

01

Sub-sub Bidang data dan Informasi Gender dan Anak 46

46

01

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Indikasi Kegiatan : Pengumpulan Data dan Informasi Gender

0,08 dari APBD

Tersusunnya Data dan Informasi dari 26 Kabupaten/Kota Tersusunnya Data Terpilah dan Statistik Gender Teranalisis Data dan Informasi Statistik Gender Terlsusunnya Angka Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Terlaksananya Penggandaan hasil Pengumpulan Data dan Informasi Gender

26

Kabupaten/ Kota

APBD

Jawa Barat

BPP dan KB

URUSAN WAJIB Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) Sub-Sub Bidang Kelembagaan PUG 46

13

Kebijakan

pelaksanaan

PUG

dan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

13 1

3

2

0,08 dari APBD


01

46

01

Penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Berperspektif Gender

1

13

01

01

46

02

Penguatan Kelembagaan Forum Komunikasi (FORKOM) Gender

1

13

01

01

46

03

Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG)


Tersusunnya Pedoman Teknis PUG di Jawa Barat Penyusunan Model Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Terlaksananya Rakor Penguatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Gender Terlaksananya Sosialisasi PUG bagi Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bagi Aparat Pemerintah Kab/Kota Terselenggaranya Pelatihan

1

Paket

APBD

Jawa Barat

BPP dan KB

1

Paket

APBD

Jawa Barat

BPP dan KB

APBD

Jawa Barat

BPP dan KB

191 Orang,

IV -133


2

1

13

01

01

46

04

Pengembangan Perpustakaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)

1

13

01

01

46

05

Fasilitasi Pengembangan Organisasi Perempuan di Jawa Barat

1

13

01

01

46

06

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

1

13

01

01

46

07

Bimbingan Usaha Ekonomi Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

1 1 1

14 01

1 01

01

1

01

01

1

01

01

48 48

01

URUSAN WAJIB Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Keluarga Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak Program Keluarga Berencana Indikasi Kegiatan : Peningkatan Kesertaan ber-KB


3 Bagi Fasilitator PUG Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Bagi Fasilitator PUG Tingkat Kab/Kota Terbentuknya Pokja PUG Provinsi Jawa Barat Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (Randa) PUG di Jawa Barat Terlaksananya Pengadaan Koleksi Bahan Perpustakaan Terlaksananya Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan Terlaksananya Rakor Organisasi Perempuan Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Perempuan Terselenggaranya Pelatihan Anggota Organisasi Perempuan Peningkatan kualitas perempuan sebagai penggerak masyarakat Fasilitasi koordinasi dan optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam partisipasi pembangunan Peningkatan kualitas hidup perempuan pada sumber potensi potret perempuan Jabar Terlaksananya bimbingan usaha ekonomi produktif bagi WRSE

6

7

8

4

5

1

Paket

APBD

Jawa Barat

BPP dan KB

1

Paket

APBD

Jawa Barat

BPP dan KB

200 WRSE di 5 Kab. @ 40 WRSE

APBD

Jawa Barat

Biro Bangsos

APBD

Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Ciamis Kab. Sukabumi

Dinas Sosial

Jawa Barat

BPP dan KB

0,06 dari APBD

Terlaksananya Konsolidasi Pengelola PPKB Terlaksananya Pembinaan UPT PPKB Tahap II Terlaksananya Pertemuan

1 Paket

APBD

IV -134


2

3

4

5

6

7

8

PLKB/PKB Terlaksananya Pembinaan Forum Pos KB Desa Terlaksananya Workshop Tim penjaga Mutu Pelayanan Terlaksananya Seminar Kontrasepsi Terkini Terlaksananya Konsultasi ke Tingkat Pusat dan Pertemuan Nasional Terlaksananya Operasional MO Terlaksananya Operasional IUD Terlaksananya Pelayanan Papsmear Terlaksananya Bantuan Biaya Kegagaln dan Komplikasi Berat Terlaksananya Bhakti IBI Terlaksananya Operasional KBKES Bhayangkara Terlaksananya Operasional KBKes Kesatuan Gerak PKK Terlaksananya Bhakti TNI Terlaksananya Operasional Pengumpulan dan Pengolahan data Kesertaan ber KB di Puskesmas dan Desa Terlaksananya Pengadaan Alat Kontrasepsi Implant Terlaksananya Pengadaan Alat/Obat Efek Samping Pelayanan KB Terlaksananya Pengadaan Media Luar Ruang (Umbulumbul, Spanduk, Bilboard dan Baligo) Terlaksananya Pengadaan R/4 TKBK Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi 1 1 1 1

02 02

01

1

02

01

1

02

01

48 48

01

URUSAN WAJIB Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Program Keluarga Berencana Indikasi Kegiatan : Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)


0,06 dari APBD Terlaksananya Workshop PUP

1 Paket

APBD

Provinsi dan Kab/Kota

BPP dan KB

IV -135


1

02

1 1 1 1

01

2

48

02

Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)

01

URUSAN WAJIB Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Keluarga Berencana Indikasi Kegiatan : Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

03 03

01

1

03

01

48

1

03

01

48

1 1 1 1

16 16 16

01 01

01

1

16

01

01

3 Terlaksananya Operasional Pusat Kajian PUP Terlaksananya Orientasi Pengembangan Life Skill PIK KRR PUP Terlaksananya Operasional PUP melalui Media Tradisional Terlaksananya Operasional PIK-KRR Terlaksananya Pengembangan dan KIE Program KRR Terlaksananya Apresiasi Remaja Terlaksananya Bantuan Modal Bagi Kelompok Usaha PIK KRR Terlaksananya Upacara Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi

4

11 Kali

5

6

APBD

7

8

Provinsi

BPP dan KB

Provinsi dan Kab/Kota

BPP dan KB

0,06 dari APBD Terlaksananya Pertemuan Pengelola Kelompok Kegiatan Bina-Bina Ketahanan Keluarga Terlaksananya Work Shop UPPKS Terlaksananya Temu Kader Institusi Masyarakat Terlaksananya Peringatan Hari AIDS Sedunia Melalui Lomba Rap Terlaksananya Bantuan Modal Bergulir Bagi Kelompok UPPKS Terlaksananya Pengkajian Pengelolaan UPPKS

6 Kali, 104 orang

APBD

WAJIB Bidang Perhubungan Perhubungan Darat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 49

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan

APBD Prov (0,005%)

IV -136


2

3

6

4

5

2

ha

APBN

1

ha

APBN

1

paket

APBD Prov

7

8

2. Meningkatnya pengendalian Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan pada jaringan jalan di Jawa Barat Indikasi Kegiatan: 1

16

1

16

1 1 1 1 1

16 16 16 16

1

16

01

01

01 01 01

01

01

01

01 01

01

49

49

01

02

Pembuatan Basis Data Transportasi di Jawa Barat WAJIB Perhubungan Perhubungan Darat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

50

50

Pembangunan jembatan timbang di Jawa Barat

01

Indikasi Kegiatan: Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat

Terlaksananya pembangunan jembatan timbang pada jalur Cianjur-Sukabumi Terlaksananya pembangunan jembatan timbang pada jalur Cianjur-Bandung Tersusunnya perencanaan transportasi wilayah berdasarkan Sistrawil dan Tatrawil

Kota Bandung

Dep.Perhubunga n Dep.Perhubunga n

Dinas Perhubungan Prov.

APBD Prov (0,06%)

Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tersedianya fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan di Jawa Barat melalui pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, warning light, traffic light, RPPJ (Rambu Petunjuk Pendahuluan Jalan), dan PJU

Cimangkok, Sukaraja, Kab. Cianjur Desa Sindangjaya, Kec. Cipeuyeum

APBN

Jalan provinsi : rambu 488 Marka 40.000 Pagar pengaman jalan 312 Warning light 25 RPPJ 70 PJU 190

APBD Prov. APBN Buah Meter Unit


Dept. Perhubungan Dinas Perhubungan Prov. Dinas Perhubungan Kab/Kota

Buah Buah Buah

Jalan Nasional: rambu (60x60 cm) 2000 rambu lalu lintas (75 x 75 cm) 300 Marka 120000 Guard Rail 6500


IV -137


2

3

4

5

6

7

8

Traffic light 9 Solar cell 6 PJU 200 Traffic cone 2000 1 1 1 1

16 16 16

01 01

01

1

16

01

01

WAJIB Perhubungan Perhubungan Darat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

51

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum

2. Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum 3. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang 4. Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Jawa Barat 5. Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut, dan Udara di Jawa Barat

APBD Prov (0,017%)


1 1 1

16

16 16

01

01

01

51

01

Peningkatan kesadaran, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas

Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum Meningkatnya jaringan trayek angkutan umum di Jawa Barat Terlaksananya pengawasan dan pengendalian operasional perhubungan di Jawa Barat

2

paket

APBD Prov

Jawa Barat

1

Paket

APBD Prov

Jawa Barat

26

Kab/Kota

APBD Prov

Jawa Barat

Dinas Perhubungan Prov. Dinas Perhubungan Prov. Dinas Perhubungan Prov.

WAJIB Perhubungan Perhubungan Darat


IV -138


16

01

01

1

16

01

01

2

3

4

5

6

7

8

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 53

Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor

1. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri 2. Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor

APBD Prov (0,005%)


1 1 1 1

1

16

16 16 16

16

01

01 01

01

01

53

01

Terlaksananya pemeriksaan dan penyuluhan terhadap perusahan karoseri dan Dinas Kab/Kota Tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

2

paket

APBD Prov

3

unit

APBN

Jawa Barat Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor

Dinas Perhubungan Prov. Dept. Perhubungan

WAJIB Perhubungan Perhubungan Darat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

01

01

Pembinaan dan Pengawasan pengujian kendaraan bermotor di Jawa Barat

52

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1. Meningkatnya keselamatan pelayaran dan penerbangan Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara Kereta Api dengan jalan 2. Tertibnya penyelengaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Jawa Barat 3. Meningkatnya pengendalian MST kendaraan pada jaringan jalan di Jawa Barat

APBD Prov (0,02%)


16

01

01

52

01

Penyelenggaraan LLAJ Lebaran, Natal, dan Tahun Baru

1

16

01

01

52

02

Pengembangan Teknologi Jaringan Trayek Angkutan Umum

1 1 1 1 1

16 16 16 16

01 01 01

02 02

49

WAJIB Perhubungan Perhubungan Darat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


Terfasilitas dan terkoordinasinya penyelenggaraan LLAJ Lebaran, Natal, dan Tahun Baru di JawaBarat Tersusunnya pemetaan struktur jaringan trayek melalui digitlisasi hasil kegiatan evaluasi jaringan

1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana

26

Kab/kota

APBD Prov

Jawa Barat


1

paket

APBD Prov

Jawa Barat



IV -139


2

3

4

5

3

lokasi

6

7

8

perhubungan Indikasi Kegiatan: 1

16

01

01

02

1

16

1 1 1 1 1

16 16 16 16

01 01 01

02 02

51

1

16

01

02

51

1 1 1 1 1

16 16 16 16

03 03 03

01 01

49

1

16

03

01

49

1 1 1 1

16 16 16

03 03

02

49

01

49

06

07

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Dermaga Danau dan Sungai di Jawa Barat

Terlaksananya pra desain pembangunan dermaga danau dan sungai di Jawa Barat

Peningkatan fasilitas dermaga sungai dan danau di Jawa Barat

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dermaga sungai dan danau di Jawa Barat

WAJIB Perhubungan Perhubungan Darat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

01

Indikasi Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Pedalaman di Jawa Barat

WAJIB Perhubungan Perhubungan Laut Pelabuhan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

03

Indikasi Kegiatan: Persiapan Pembangunan Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat

8

lokasi

40

orang

Terlaksananya pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut di Jawa Barat Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan Tersusunnya studi kelayakan pengembangan pelabuhan laut regional di Jabar Selatan

APBN APBD Prov

Muara Gembong Kab. Bekasi, Jamari, dan Cipicung Kab. Ciamis, Kab. Bekasi, Kab. Indramayu, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Purwakarta

Dinas Perhubungan Prov. Dep. Perhubungan Dinas Perhubungan Prov.

APBD Prov (0,002%)

Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Jawa Barat Meningkatnya keterampilan ABK Kapal Pedalaman dan menjamin keselamatan dan keamanan lalu lintas perairan daratan

APBD Prov

APBD Prov

Jawa Barat


Jawa Barat


APBD Prov (0,015%)

5

Kab/Kota

APBD Prov

WAJIB Perhubungan Perhubungan Laut Pelabuhan


IV -140


2

1

16

03

01

51

1

16

03

01

51

1 1 1 1

16 16 16

04 04

1

16

04

1

16

1 1 1

17 17 17

01 01

02

1

17

01

02

1 1

17 17

01

03

Indikasi Kegiatan: Optimalisasi pelayanan angkutan barang

WAJIB Perhubungan Perhubungan Udara Bandar Udara Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

03

03 04

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

49 49

01

Indikasi Kegiatan: Pengembangan Bandara di Jawa Barat

3

4

Program Pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi

01

02

54

01

Pengadaan sarana dan prasarana LPSE

01

02

54

01

Kegiatan Pembangunan Jaringan radio komunikasi Bencana Alam di Jawa Barat


7

8

APBD Prov (0,002%)

1

Terlaksananya pelayanan jasa angkutan barang di pelabuhan Cirebon

Paket

Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat

APBD Prov

Kab. cirebon


APBN

1. Terlaksananya optimalisasi Bandara Husein Sastranegara

APBN

WAJIB Bidang Komunikasi dan Informatika Pos dan Telekomunikasi Telekomunikasi 54

6

5

Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut, dan Udara di Jawa Barat Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum

Kota Bandung

Dept. Perhubungan

Kota Bandung

Diskominfo

Jawa Barat

Diskominfo

0,37

Jumlah jaringan komunikasi (telepon genggam dan stasioner) Jumlah satuan sambungan telepon Rasio pengguna internet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang beredar Penerbit Tiras Jumlah penyiaran yang masuk ke daerah TV Radio Termanfaatkannya LPSE Tersedianya jaringan komunikasi bencana alam di Jawa Barat

0,37 870.000 1:3500

org

46

15 31 1

kegiatan ...

kegiatan

2.300.000.000

IV -141


7

8

2

3

4

5

1

17

01

02

54

02

Penyusunan Rencana Induk Pos dan Telekomunikasi di Jawa Barat 2019 dan Penyusunan PERDA dan PERGUB Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

3

dokumen

1.250.000.000

Jawa Barat

Diskominfo

1

17

01

02

54

03

Penyusunan Data Base Pos dan Telekomunikasi : 1. Kantor Cabang dan loket pelayanan operator 2. Data galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kab/kota atau jalan provinsi per tahun 3. Profil Usaha Pos di Jawa Barat

3

dokumen

850.000.000

Jawa Barat

Diskominfo

1

17

Tersedianya Rencana Induk Pos dan Telekomunikasi di Jawa Barat 2010 dan Tersedianya PERDA dan PERGUB Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Tersedianya database kantor cabang dan loket pelayanan operator, ata galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kan/kota atau jalan provinsi per tahun, dan profil dan potensi usaha pos di Jawa Barat Tersosialisasikannya LPSE ke Kab/Kota,Asosiasi, Pengusaha, Media Cetak,TV, Radio Meningkatnya Komunikasi data antar OPD, Bakor PP kedalam jaringan Leasedeline (-Bundling ISP dan Leasedeline) dan kelancaran Arus informasi dan komunikasi antar Kab/Kota dengan Pemerintah Pusat dan Masyarakat Meningkatnya kemitraan dalam kompilasi data Pembangunan Terlaksananya pengelolaan dan pemutahiran database satkorlak penanggulangan bencana di Provinsi dan Kab/Kota Layanan Informasi Publik Pemprov melalui Help Desk berbasis SMS Gateway TTerselenggarnya Diseminasi Informasi Isue Strategis ,Aktual dan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pendayagunaan TIK dan Budaya Daerah Terlaksananya program kerjasama 10 (sepuluh) Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika Terbentuknya masyarakat Jawa Barat yang berbudaya informasi melalui pendayagunaan TIK

5

kegiatan

1.200.000.000

Jawa Barat

Diskominfo

1

kegiatan

20.000.000.000

Kota Bandung

Diskominfo

1

kegiatan

700.000.000

Kota Bandung

Diskominfo

2

kegiatan

1.450.000.000

Kota Bandung

Diskominfo

12

kegiatan

2.600.000.000

Kota Bandung

Diskominfo

1

kegiatan

200.000.000

Jawa Barat

Diskominfo

2

kegiatan

500.000.000

Kota Bandung

Diskominfo

1

01

02

54

04

Sosialisasi dan Training LPSE : 1. Sosialisasi LPSE ke Kab/Kota, Asosiasi Pengusaha, Media Cetak,TV, Radio, Selebaran, Pameran 2. Training untuk Vendor dan Panitita Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Kab/ Kota sebagai Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1

17

01

02

54

05

1

17

01

02

54

06

Optimalisasi kemitraan dalam kompilasi data Pembangunan

1

17

01

02

54

07

Pengelolaan dan Pemutahiran database satkorlak penanggulangan bencana di Provinsi Kab/Kota serta Pengembangan dan Layanan Informasi Publik Pemprov melalui Help Desk berbasis SMS Gateway

1

17

01

02

54

08

Diseminasi Informasi Isue Strategis Aktual dan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

17

01

02

54

09

Kerjasama MPU Bidang Komunikasi dan Informatika

17

01

02

54

10

Pemberdayaan dan Advokasi Lembaga Komunikasi Informasi Masyarakat

1


IV -142


7

8

2

3

4

5

1

17

01

02

54

11

Akselerasi Daerah Inkubator e-Government menuju Jabar Cyber Province pada 26 Kab/Kota/464 kecamatan DAN Pembangunan Layanan antar Pemangku kepentingan Berbasis TIK (e-commerce, e-businness, early warning system)

156

Desa

22.197.000.000

Kota Bandung

Diskominfo

1

17

01

02

54

12

Kegiatan Penataan Data PNSD Prov. Jabar dan Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian

Terwujudnya Layanan antar Pemangku kepentingan Berbasis TIK Ie-cpommerce, e-business, Early warning system) dan Terdukungnya kegiatan Jabar Cyber Province di kab/Kota/464 kecamatan Tersusunnya Data base Pegawai

15.000

org

2.875.000.000

Bandung

BKD

15.000 1

org paket

1

paket

150

org

10.000

leaflet

15.000

org

1

paket

15.000 1

org paket

120.000.000

Bandung

Setwan DPRD

45

OPD

500.000.000

Kota Bandung

Biro Organisasi

...

dokumen

1.000.000.000

BKPP Wil. II

BKPP Wil. II

12

Bulan

4.000.000.000

Provinsi

Biro Humas, Protokol dan umum

12

Bulan

1.000.000.000

Provinsi

Biro Humas, Protokol dan umum

26 Lembaga Kearsipan Kab/kota

BAPUSIPDA

1

1

17

01

02

54

13

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi online DPRD Provinsi Jawa Barat

1

17

01

02

54

14

Kegiatan Penataan Sistem Informasi Keorganisasian

1

17

01

02

54

15

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah

1

17

01

02

54

16

Penyediaan Dokumentasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

1

17

01

02

54

17

Kegiatan Peningkatan peran media massa dalam penyebaran informasi Publik

1

17

01

02

54

18

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan


Terlaksananya Validasi Data Terlaksananya Pengembangan Website BKD Terlaksananya Pengembangan Aplikasi SIMPEG Terlaksananya Rapat Kerja Pengelola SIMPEG Pembuatan dan Penyebaran Informasi Kepegawaian Terlaksananya Pembuatan Daftar Urutan Kepangkatan Terlaksananya Penataan Arsip Digital Tersususnnya Arsip Pegawai Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi online DPRD Terwujudnya Penataan Sistem Informasi Keorganisasian Tersedianya data dan informasi massa yang akurat dan lengkap Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam penyediaan dan penyebaran dokumentasi dan informasi Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggung jawab Terlaksananya pengembangan sistem informasi manajemen kearsipan antar kab/kota se-

200.000.000

IV -143


2

1

17

01

02

54

19

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Telematika

1

17

01

02

54

20

Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah di Media Massa

1 1

17 17

01 01

04 04

54

1

17

Standarisasi Pos dan Telekomunikasi Program Pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi

01

04

54

01

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Standarisasi Pos dan Telekomunikasi serta Monitoring/Penertiban Jasa Titipan Pos dan Telekomunikasi

1

17

01

04

54

02

Penyusunan Pedoman Mekanisme Prosedur Pengukuran Frekuensi Radio (Radio,Televisi,Radio Konsesi lokal dll), telsus tanpa menggunakan Frekuensi, serta Penyelenggaraan Ujian ORARI

1

17

01

04

54

03

Kegiatan Pengembangan SIM Diklat

1

17

01

04

54

04

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas materi promosi dan Informasi Pembangunan kepada masyarakat

1

18

WAJIB Bidang Pertanahan


3 Jabar Terlaksananya i pengembangan sistem informasi manajemen dan telematika Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat

Jumlah jaringan komunikasi (telepon genggam dan stasioner) Jumlah satuan sambungan telepon Rasio pengguna internet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang beredar Penerbit Tiras Jumlah penyiaran yang masuk ke daerah TV Radio Meningkatnya kemampuan/pengetahuan masyarakat terhadap standarisasi pos dan telekomunikasi serta Terlaksananya kegiatan monitoring Jasa titipan Pos dan Telekomunikasi Tersedianya Pedoman Mekanisme Prosedur Pengukuran Frekuensi Radio (Radio,Televisi,Radio Konsesi lokal dll),Telsus tanpa menggunakan frekuensi dan Tercetaknya 500 anggota ORARI yang lulus ujian Meningkatnya pemanfaatan IT Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas materi promosi dan Informasi Pembangunan kepada masyarakat

4

5

1

Kegiatan

….

kali

6

7

8

Bandung

Bappeda

Kota Bandung

Dipenda

0,37

870.000 1:3500

0rg

46

15 31 26

Kegiatan

500.000.000

Jawa Barat

Diskominfo

1

dokumen

450.000.000

Jawa Barat

Diskominfo

1

unit apkl

250.000.000

Bandung

Bandiklatda

1

Kegiatan

400.000.000

Kantor Perwakilan

0,09

IV -144


2

1 1 1 1

18 18 18 18

02 02 02

0 0

55

1

18

02

0

55

1 1 1

18 18 18

03 03 03

0 0

55

1

18

03

01

55

1 1 1 1

19 19 19 19

04 04 04

03 03

56

1

19

04

03

56

01

Kegiatan Sistem dan Mekanisme Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

1

19

04

03

56

02

Kegiatan Re-Orientasi Pembangunan Etika, Moral dan Budaya Politik bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Organisasi Kewanitaan

1

19

04

03

56

03

Kegiatan Kemah Remaja Pembauran di Jawa Barat

1

19

04

03

56

04

Kegiatan Forum Ketahanan Bangsa Dalam Pencegahan Konflik

1

19

04

03

56

05

Kegiatan Indentifikasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Aktual di Daerah

1

19

04

03

56

06

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Orang Asing di Daerah

1

19

04

03

56

07

Kegiatan Pemantapan Tugas Intelijen Daerah

01

01

Bidang Pertanahan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Program Pengadaan, penataan dan pengendalian administrasi pertanahan Kegiatan Pengadaan Penataan dan Pengendalian Adminitrasi Pertanahan

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Pengadaan, penataan dan pengendalian administrasi pertanahan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah di wilayah perbatasan kabupaten/kota dan provinsi lainnya

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Politik Dalam Negeri Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Pendidikan Politik Masyarakat


3

4

5

6

7

8

0,09

Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Terselenggaranya Rakor Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Adminitrasi Pertanahan di Wil. II Prov. Jabar

80

%

0,09

1

kegiatan

250.000.000

Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Terwujudnya bahan rekomendasi kepada kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa tanah garapan

80

%

0,09

....

%

300.000.000

BKPP Wil. II

BKPP Wil. II

Kab/ Kota di Jabar


0,19

Tingkat partisipasi masyarkaat dalam pemilu Terlaksananya Sistem dan Mekanisme Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Terwujudnya Re-Orientasi Pembangunan Etika, Moral dan Budaya Politik bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Organisasi Kewanitaan Terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Terlaksananya Forum Ketahanan Bangsa Dalam Pencegahan Konflik Terlaksananya Indentifikasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Aktual Meningkatnya Pengawasan Orang Asing di Daerah Terwujudnya Pemantapan Tugas Intelijen Daerah

80%

0,05

2

angkatan

300.000.000

Kab/Kota di Jabar

Bakesbanglinma s

200

org

700.000.000

Kab/Kota di Jabar

Bakesbanglinma s

250

org

700.000.000

Kab/Kota di Jabar

Bakesbanglinma s

120

org

600.000.000

Kab/Kota di Jabar

Bakesbanglinma s

150

org

700.000.000

Kab/Kota di Jabar

Bakesbanglinma s

150

org

500.000.000

....

kegiatan

500.000.000

Kab/Kota di Jabar Kab/Kota di Jabar

Bakesbanglinma s Bakesbanglinma s

IV -145


7

8

2

3

4

5

1

19

04

03

56

08

Kegiatan Halaqah Wawasan Kebangsaan Bagi Santri di Jawa Barat

120

orang

450.000.000

Kab/Kota di Jabar

Bakesbanglinma s

1

19

04

03

56

09

Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

...

kegiatan

750.000.000

Provinsi, Kab/Kota

1

19

04

03

56

10

Kegiatan Rakor dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Walikota/ Wakil Walikota Depok)

...

kegiatan

200.000.000

Kota Depok

Biro Pemerintahan Umum BKPP I

1

19

04

03

56

11

Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Bagi Remaja

1

19

04

03

56

12

Kegiatan Bimbingan Teknis Deteksi Dini Aparatur bagi Aparatur Kesbang Kab/Kota se Jawa Barat

Kab/Kota di Jabar Kab/Kota di Jabar

Bakesbanglinma s Bakesbanglinma s

1

19

04

03

56

13

Fasilitasi Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat

Tersosialisasikannya konsepsi wawasan kebangsaan kepada santri dan meningkatnya wawasan kebangsaan santri di Jawa Barat Terlantiknya Bup/Wabup dan Walikota/Wakil Walikota terpilih Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Terlaksananya Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Bimbingan Teknis Deteksi Dini Aparatur bagi Aparatur Kesbang Kab/Kota se Jawa Barat Meningkatnya kesadaran dan pemahaman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

Kab/Kota di Jabar

Bakesbanglinma s

1

20

1 1 1

20 20 20

1

01 01 01

01 01

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah Pemerintahan Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah

57

1

20

01

01

57

01

Kegiatan Penataan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemprov. Jabar

1

20

01

01

57

02

Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Belanja (SBB) TA 2011


160

org

150

org

150

orang

7,34

Tingkat ketersediaan peraturan perundangundangan tentang penyelenggaraan urusan Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja Jumlah OPD Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO Proporsi SPM pada urusan pemerintah Proporsi SOP pada SKPD Jumlah Regulasi penegasan batas daerah Terlaksananya Penataan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemprov. Jabar Tersusunnya Draft Kepgub tentang Standar Biaya Belanja

60

%

85

%

6

%

60

%

0,26

3 69

Jabatan Fungsional

Kota Bandung

Biro Organisasi

1

dokumen

Kota Bandung

Biro Organisasi

IV -146


2

1

20

01

01

57

03

Kegiatan Penyempurnaan Pedoman Tata Naskah Dinas

1

20

01

01

57

04

Kegiatan Monitoring dan evaluasi Ketatalaksanaan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1

20

01

01

57

05

Kegiatan Orientasi Pemantapan Kinerja Kecamatan di Ka/Kota di Wilayah II Provinsi Jawa Barat

1

20

01

01

57

06

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1

20

01

01

57

07

Sinkronisasi Pelayanan Informasi dan Perijinan Bidang Investasi di Jawa Barat

1

20

01

01

57

08

Sosialisasi Pelayanan Perijinan

1

20

01

01

57

09

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perijinan

1

20

01

01

57

10

Pengembangan Pelayanan Perijinan

3 (SBB) TA 2011 Tersusunnya Draft Pergub tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Terlaksananya monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan OPD di Jawa Barat Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Aparatur Kecamatan di Wil II Prov. Jawa Barat Meningkatkan pelayanan pimpinan dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, para Assisten dan Staf Ahli untuk penyelenggaraan Pemerintahan Dukungan penyelenggaraan pemerintahan ke Kabupaten/Kota, Luar Provinsi dan Luar Negeri Dukungan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat Meningkatnya kecepatan penyampaian informasi kepada publik dan antar Kab./Kota yang bersifat transparan secara elektronik Tersusunnya materi sosialisasi pelayanan perijinan Terlaksananya sosialisasi peraturan pelayanan dan perijinan Terselenggaranya Rapat Kerja Pelayanan Perijinan di 4 Wilayah Meningkatnya sinergitas pelayanan perijinan dengan OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tersusunnya pedoman teknis pelayanan perijinan Terevaluasinya pelayanan


6

7

8

4

5

1

dokumen

Kota Bandung

Biro Organisasi

45

OPD

Kota Bandung

Biro Organisasi

75

org

Wilayah Purwakarta

BKPP WIL II

Jawa Barat

Biro Keuangan

23

Bidang

23

Bidang

4

Wilayah

20 26

OPD Kab./Kota

1

Jenis

111

jenis

Jawa Barat, Bogoa, Cirebon, Garut, Purwakarta

IV -147


2

1

20

01

01

57

1 1

20 20

01 01

02 02

57

11

Penyusunan Data Base dan Perencanaan Pelayanan Perijinan

Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah

1

20

01

02

57

01

Akselerasi Penyelenggaraan kebijakan Otda Provinsi

1

20

01

02

57

02

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab/ Kota

1

20

01

02

57

03

Evaluasi Daerah Otonom Baru

1

20

01

02

57

04

Penyusunan data base laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota

1

20

01

02

57

05

Fasilitasi penyelenggaraan Otda Kabupaten/Kota

1

20

01

02

57

06

Fasilitasi Penyusunan Pergub Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan

1

20

01

02

57

07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab/Kota


3 perijinan Tersusunnya grand design pelayanan perijinan terpadu di Jawa Barat Tersusunnya profil pelayanan perijinan terpadu Jawa Barat Tersusunnya data base pelayanan perijinan

Tingkat ketersediaan peraturan perundangundangan tentang penyelenggaraan urusan Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja Jumlah OPD Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO Proporsi SPM pada urusan pemerintah Proporsi SOP pada SKPD Jumlah Regulasi penegasan batas daerah Tersusunnya Kebijakan Otda Provinsi Tersusunnya laporan identifikasi dan fasilitasi action plan grand design kab/kota aparatur yang mengikuti lokakarya best practice otda Tersusunnya dokumen evaluasi daerah otonom baru Tersusunnya data base penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota Terselenggaranya fasiliasi penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah kabupaten/kota Terlaksananya fasilitasi penyusunan Pergub Urusan Pemerintah Penilaian sinergitas kinerja

4

5

3

dokumen

3

6

7

8

0,26

85

%

6

%

60

%

3 34 1

Draft Juklak/Juknis eksemplar

Bandung

50

orang

1

dokumen

Bandung

1

dokumen

Bandung

...

Kali

Bandung

Biro Otda dan KS

1

dokummen

1

dokumen

Bandung

Biro Otda dan KS

26

Kab/Kota/ 9 Kec

Bandung

Biro Otda dan

Bandung

Biro Otda dan KS Biro Otda dan KS

Biro Otda dan KS Biro Otda dan KS

IV -148


2

1

20

01

02

57

08

1

20

01

02

57

09

1

20

01

02

57

10

1

20

01

02

57

11

1 1

20 20

01 01

05 05

64

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Non Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian penataan organisasi Perangkat daerah Kab/kota Kegiatan Penyelenggaraan Analisis Jabatan pada 13 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kegiatan Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Provinsi Jawa Barat

Pejabat Negara Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1

20

01

05

64

01

Kegiatan Reses

1

20

01

05

64

02

Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

1

20

01

05

64

03

1

20

01

05

64

04

1

20

01

05

64

05

Kegiatan Biaya Fasilitasi dalam rangka Kelancaran dan Pengawalan Pimpinan DPRD Kegiatan Asosiasi Pimpinan dan Anggota DPRD SeIndonesia/Forkomkon Setwan Se-Indonesia Kegiatan Parlementaria

1

20

01

05

64

06

1

20

01

05

64

07

1

20

01

05

64

08

1

20

01

05

64

09

1

20

01

05

64

10

1

20

01

05

64

11

1

20

01

05

64

12

1

20

01

05

64

13

Kegiatan Fasilitas dan Konsultasi Masalah-masalah Hukum dan Administrasi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya bagi Anggota DPRD Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan bagi Anggota DPRD

Kegiatan Penyusunan Informasi DPRD, Layanan Aspirasi dan Apresiasi Keprotokolan, Pembuatan Agenda dan Kalender Kegiatan Raker/Musda Forkomkon Se-Jawa Barat Kegiatan Pembahasan Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD (5 buah Raperda) dan Kegiatan Pembahasan Keputusan DPRD tentang Perda/Non Perda/Masalah Khusus Kegiatan Penelaahan Raperda di Panitia Legislasi, Fasilitasi Pembahasan Perda DPRD dan Kegiatan Fasilitasi Sekretariat DPRD Kegiatan Laporan Kinerja DPRD


3 Kecamatan Pergub instrumen penilaian sinergitas kinerja kecamatan Kepgub tentang penetapan pemenang penilaian sinergitas kinerja kecamatan Terbentuknya Lembaga Non Organisasi Perangkat Daerah 26 Kab/kota

4

5

6

7

8 KS

1

pergub

1

kepgub

10

OPD

Kota Bandung

Biro Organisasi

26

Kab./Kota

Kota Bandung

Biro Organisasi

13 OPD Provinsi Jawa Barat

13

OPD

Kota Bandung

Biro Organisasi

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan UPTD/UPTB pada Dinas/Badan

21

Dinas/Badan

Kota Bandung

Biro Organisasi

Jumlah perda yang disetujui Jumlah perda inisiatif Jumlah rapat kerja inisiatif dewan Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel

12

Setwan DPRD

Setwan DPRD

Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel Terwujudnya peningkatan

0,62

6 110 3

kali

100

keg

12

kali

7

keg

Kab/Kota se Jabar Kab/Kota se Jabar, DKI dan Luar Prov. Jabar Kab/Kota se Jabar & DKI Kota Bandung

12

keg

Kota Bandung

Setwan DPRD

1

keg

Kota Bandung

Setwan DPRD

1

keg

Kota Bandung

Setwan DPRD

1

keg

Kota Bandung

Setwan DPRD

100 12

angg bln

Kota Bandung

Setwan DPRD

7

keg

Kota Bandung

Setwan DPRD

5

Raperda

Kota Bandung

Setwan DPRD

23

keg

Kota Bandung

Setwan DPRD

50

keg

Kota Bandung

Setwan DPRD

Setwan DPRD

Setwan DPRD

IV -149


2

3

1

20

01

05

64

14

Kegiatan Fasilitasi penggantian antar waktu Pimpinan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

1

20

01

05

64

15

Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Anggaran DPRD Kab/ Kota

Terfasilitasinya tupoksi anggota DPRD Kab/Kota

1

20

01

05

64

16

Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli dan Kajian Akademik

Termanfaatkannya tenaga ahli dan kajian akademik

1 1 1

20 20 20

02 02 02

02 02

Pemerintahan Umum Trantibum dan Linmas Program Penataan Peraturan Perundangundangan,kesadaran Hukum dan Ham

63

1

20

02

02

63

01

Kegiatan Pembinaan Dunia Usaha dalam Upaya Peningkatan sadar hukum

1

20

02

02

63

02

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Perencanaan dan Pembentukan Produk Hukum


4

kinerja DPRD yang akuntabel Terlatiknya Pimpinan dan Anggota DPRD hasil …………..

Jumlah peraturan daerah yang disusun Jumlah regulasi yang dapat memperbaiki efektivitas pemerintahan Jumlah regulasi yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan Jumlah regulasi yang dapat menurunkan praktek korupsi Produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan local dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan Jumlah penanganan perkara dengan lembaga lain Tingkat kesadaran hukum dan penataan hukum masyarakat serta penegakan hukum dan HAM Jumlah produk hukum yang tidak saling bertentangan Jumlah produk hukum yang aspiratif dan berpihak pada publik Terbinanya Dunia Usaha dalam Upaya Peningkatan sadar hukum Terbinanya aparatur bidang hukum terhadap penyusunan produk hukum serta terdidiknya aparatur dalam penyusunan aspek perjanjian kerjasama daerah

8

5

6

7

orang

Provinsi, Kab/Kota

orang

Bandung

keg

20

Kota Bandung

8 Biro Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Umum Setwan DPRD

0,09

15 15

3

25

12

95%

130 25

100

orang pengusaha

200

org aparatur Kab/Kota

Kab. Bandung Barat

Satuan Pol PP

Bandung

Biro Hukum dan HAM

IV -150


2

1

20

02

02

63

03

Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Produk Hukum Kabupaten/ Kota

1

20

02

02

63

04

Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Informasi terhadap Materi Muatan Produk Hukum Kab/ Kota

1

20

02

02

63

05

Kegiatan Sinkronisasi Pembatalan Peraturan Daerah Kab/Kota

1

20

02

02

63

06

Kegiatan Penanganan Perkara Secara Litigasi

1

20

02

02

63

07

Kegiatan Legislasi Daerah

1

20

02

02

63

08

Kegiatan Pembangunan Materi Hukum dan Pembaharuan Produk Hukum

1

20

02

02

63

09

Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah

1

20

02

02

63

10

Kegiatan Diseminasi Legal Opinion Kriminalisasi Perbuatan Administrasi Negara


6

7

8

3

4

5

Terlaksananya pengkajian Klarifikasi Raperda/ Perda Kab/Kota tentang APBD, Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Tata Ruang Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan penyusunan materi hukum Prarancangan Peraturan Daerah dan Perkepda Pemantauan hasil rekomendasi implementasi Keputusan Mendagri tentang Pembatalan Perda Kab/Kota Membuat jawaban, duplik, kesimpulan, pengumpulan alat bukti, memori & kontra memori kasasi & PK dalam penanganan perkara perdata dan TUN Terbentuknya peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonoomi daerah yang berlandaskan prinsip-prinsip good governance, aspiratif, akokmodatif dan aplikatif dengan perkembangan masyarakat serta untuk terwujudnya kepastian hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah Terbetuknya peraturan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah yang aspiratif, akomodatif dan aplikatif dengan perkembangan masyarakat Terciptanya validitas dan efektivitas produk hukum daerah Terwujudnya pemahaman Pejabat dan aparatur Pemerintah Daerah mengenai adanya kemungkinan kriminalisasi perbuatan administrasi negera yang

90

Perda Kab/Kota

Prov. Jawa Barat

Biro Hukum dan HAM

100

Perda Kab/Kota

Prov. Jawa Barat

Biro Hukum dan HAM

40

revisi Perda Kab/Kota

Prov. Jawa Barat

Biro Hukum dan HAM

5 5

Perkara Perdata Perkara TUN

1.110.000.000

Bandung

Biro Hukum dan HAM

20

Raperda

1.400.000.000

Bandung

Biro Hukum dan HAM

20

Pergub

Bandung

Biro Hukum dan HAM

10

produk hukum

Bandung

Biro Hukum dan HAM

2

angkatan

Bandung

Biro Hukum dan HAM

IV -151


2

1

20

02

02

63

11

Kegiatan Penegakan Perda Provinsi Jawa Barat secara Terkoordinasi Kegiatan Peningkatan Disiplin aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1

20

02

02

63

12

1

20

02

02

63

13

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

1

20

02

02

63

14

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1

20

02

02

63

15

Kegiatan Sinergitas Pemberdayaan Jaringan Dokumentasi and Informasi (JDI) Hukum

1

20

02

02

63

16

Kegiatan Pengelolan JDI Hukum Provinsi

1

20

02

02

67

1

20

02

02

67

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat

01

Kegiatan Optimalisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa


3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah 5(lima) Kab/Kota, 5 Perda Prov Jabar Tegaknya disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pergub Jabar No. 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Terlaksananya sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Terpahaminya Peraturan Perundang-undangan kepada aparat dan masyarakat Jawa Barat Terlaksananya Bimbingan Teknis, Rakerja pembinaan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum kepada aparat dan masyarakat Tingkat kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan Jumlah kasus peredaran narkoba Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba Tingkat keamanan dan kenyamanan linkungan Jumlah unjuk rasa Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Rasio jumlah linmas per penduduk Rasio pos siskamling per desa/kelurahan Meningkatnya Optimalisasi

4

5

26

Kab./Kota

26

6

7

8 Satuan Pol PP

Kab./Kota

Kab/Kota se Jabar Di Jawa Barat

1

dokumen

Provinsi


4

Bakorwil I s/d IV

Biro Hukum dan HAM

4 50 50

perda (media cetak) perda (elektronik) orang org (Provinsi) org (Kab/Kota)

Kota Bandung & Prov. Jawa Barat

Biro Hukum dan HAM

....

kali

Bandung

Biro Hukum dan HAM

Jawa Barat

Satuan Pol PP

4

68,00%

Satuan Pol PP

0,04

80,00% 350 81,00%

.....

kegiatan

IV -152


2 Barat

1

20

02

02

67

02

Kegiatan Peningkatan kinerja pemeliharaan Trantibum di Jawa Barat Kegiatan Lokakarya Penanggulangan gangguan trantibum di Jawa Barat

1

20

02

02

67

03

1

20

02

02

67

04

1

20

02

02

67

05

1

20

02

02

67

06

1

20

02

02

67

07

Kegiatan Pemberdayaan Satuan Linmas dalam menunjang terwujudnya ketentraman dan ketertiban secara Swakarsa di Jawa Barat. Kegiatan Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Kerusuhan di Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate dan DPRD). Kegiatan Fasilitasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum Trantibum di Jawa Barat Kegiatan pemeliharaan Trantibum Daerah Perbatasan

1

20

02

02

67

08

Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Tindak Pidana Narkoba

1

20

02

02

67

09

Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Narkoba

1

20

02

02

67

10

Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Ketersediaan Jalur Resmi Narkoba dan Prekursor

1

20

02

02

67

11

Kegiatan Operasional Penyelidikan dan Penindakan

1

20

02

02

67

12

Kegiatan Fasilitasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

1

20

02

02

67

13

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Penyelidikan dan Penindakan Tindak Pidana Narkoba

1

20

02

02

67

14

1

20

02

02

67

15

Kegiatan Pengendalian Operasi dan Razia Terkait Bidang Narkoba di Jawa Barat Fasilitasi Pemberdayaan Satgas Operasi dan Razia

1 1

20 20

02 02

05 05

68

1

20

02

05

68

01

Kegiatan Pemberdayaan Satuan Linmas dalam Penanggulangan Bencana di Kab/Kota di Jawa Barat

1

20

02

05

68

02

Kegiatan Penataran Tenaga Fasilitator Pelatih/ Pengajar Penyuluh Kebencanaan di Jawa Barat

Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat


3

6

7

8

4

5

.....

kegiatan

Jawa Barat

Satuan Pol PP

.....

kegiatan

Jawa Barat

Satuan Pol PP

.....

kegiatan

Kab/Kota di Jawa Barat

Bakesbanglinma s

Terlaksananya Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Kerusuhan Terlaksananya fasilitasi trantibum Terciptanya Pemeliharaan Trantibum di daerah perbatasan antar Provinsi dan antar Kab/Kota serta anggota MPU Terfasilitasinya penyediaan tindak pidana Narkoba Tersosialisasikannya Perundang-undangan Bidang Narkoba Terfasilitasinya pengawasan terhadap distributor bahan kimia Terlaksananya Penyelidikan dan Penindakan Tindak Pidana Narkoba Terfasilitasinya proses penyidikan Tindak Pidana Narkoba Terfasilitasinya kerjasama Penyelidikan dan Penindakan Tindak Pidana Narkoba Terfasilitasinya operasi dan razia Terfasilitasnya satgas operasi dan razia

.....

kegiatan

Kab/Kota di Jawa Barat

Bakesbanglinma s

26

Kab./Kota

26 Kabupaten/ Kota Daerah Perbatasan Jabar-Jateng, Jabar-DKI, Jabar-Banten Jawa Barat

Satuan Pol PP

Jawa Barat

BNP

Tingkat kesiapan pemerintah dalam penanggulangan bencana Terlaksananya pemberdayaan satuan Linmas dan penanggulangan bencana Terlaksananya penataran tenaga fasilitator

150

orang/ desa

250

org

Kab/Kota di Jabar

Bakesbanglinma s

150

org

Kab/Kota di Jabar

Bakesbanglinma s

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya kinerja pemeliharaan Trantibum Terlaksananya Lokakarya Penanggulangan gangguan trantibum Terlaksananya Pemberdayaan Satuan Linmas

kali

paket 4

kali

Satuan Pol PP

BNP

paket

BNP

paket

BNP

paket

BNP

paket

BNP

paket

BNP

paket

BNP

0,12

IV -153


2

1

20

02

05

68

03

1

20

02

05

68

04

1 1 1

20 20 20

03 03 03

02 02

1

1

20

20

03

03

02

02

Administrasi Keuangan Daerah Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

65

65

65

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan SDM Satuan Linmas dalam rangka Kesiagaan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Barat

01

02

Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2011 dan Perubahan Tahun Anggaran 2010

Asistensi, Konsultasi dan Evaluasi APBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota


3 pelatih/pengajar penyuluh kebencanaan Meningkatnya SDM Satuan Linmas Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan keterbiban umum

Tingkat pendapatan daerah : PAD Dana Perimbangan Sumber lainnya yang sah Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran Tersusunnya Rancangan Perda Perubahan APBD TA. 2010 Tersusunnya Rancangan Pergub Perubahan Penjabaran APBD TA. 2010 Tersusunnya Rancangan Perda APBD TA. 2011 Tersusunnya Rancangan Pergub Penjabaran TA. 2011 Tersusunnya dan diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk seluruh SKPD Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan Analisis Keuangan Terselenggaranya Asistensi Perubahan APBD Provinsi TA. 2010 dengan Pemerintah Pusat Terselenggaranya Asistensi APBD Provinsi TA. 2011 dengan Pemerintah Pusat Terlaksananya evaluasi Rancangan Perda tentang APBD 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Terlaksananya evaluasi Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

4

5

....

kali

....

kali

76,96 22,89 0,15 55

% % % %

95

%

6

7

8

Prov., Kab/Kota di Jabar Kab/Kota di Jabar

Biro Pem Um

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

Biro Pem Um

0,26

Dokumen Dokumen

Dokumen Dokumen Dokumen

dokumen

IV -154


20

03

02

65

03

2

3

4

5

Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terwujudnya sinergitas pengelolaan keuangan dengan SKPD dan Kabupaten/Kota Terlaksananya sosialisasi paket regulasi pemerintah tentang keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten/Kota Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah Pokokpokok Keuangan daerah pada 45 SKPD Tersosialisasikannya Aplikasi Penganggaran kepada 45 SKPD Tersusunnya perhitungan Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa Terlaksananya fasilitasi Bantuan Subsidi, hbah. dan Sosial Terlaksananya Penerbitan SP2D Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan SP2D Bantuan Tersusunnya Laporan Penerbitan SP2D bulanan, triwulan, semester dan tahunan Tersusunnya Perencanaan/Perubahan Anggaran Fixed Cost Belanja Pegawai Terlaksananya penyelesaian gaji Kenaikan Pangkat Otomatis, (KPO) Pensiun dan Mutasi yang tepat waktu.

……..

Kali

……..

Kali

……..

Kali

…….

kali

1

20

03

02

65

04

Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan

1

20

03

02

65

05

Kegiatan Fasilitasi Penatausahaan Belanja langsung dan Tidak Langsung

1

20

03

02

65

06

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Belanja Pegawai dan Penyelesaian Gaji PNSD Provinsi Jawa Barat

1

20

03

02

65

07

Kegiatan Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pengelola APBD dan APBN

1

20

03

02

65

08

Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah di Provinsi Jawa Barat


Tersusunnya dokumen Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelola Dana APBD dan Pengelola Dana APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Terselesaikannya Kasus TP/TGR

6

7

8

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

IV -155


2

1

20

03

02

65

09

Penyusunan Raperda dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rapergub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2009 dan APBD Kabupaten/Kota

1

20

03

02

65

10

Kegiatan Penyediaan Data Dasar Akuntansi dan Keuangan Setda

1

20

03

02

65

11

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan APBD TA. 2010 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

1 1 1

20 20 20

03 03 03

03 03

61

1

20

03

03

61

01

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

1

20

03

03

61

02

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas

1

20

03

03

61

03

Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor

1

20

03

03

61

04

Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa

Administrasi Keuangan Pendapatan dan Investasi Daerah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


3

4

5

6

Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009 & Pergub Penjabaran Pelaksanaan APBD TA 2009 yang Akurat Tersusunnnya Keputusan Gubernur Tentang Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota TA 2009 yang akuntabel Tersusunnya Data Dasar serta Sistem Akuntansi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya Sinergitas dan Kualitas Data dan Informasi Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tersusunnya Buku Saku Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2009 Tersusunnya Buku Profil Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Terintegrasinya data anggaran kas seluruh Biro dilingkungan Setda TA. 2010 Tersusunnya data RKA/DPA Perubahan APBD Setda TA 2010 Tersusunnya data RKA/DPA APBD Setda TA 2011

7

8

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan, Kasda

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana aparatur berupa ......

100

%

....

unit

Bandung

Satuan Pol PP

Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Tersedianya Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pengelolaan

....

unit

Bandung

....

unit/kali

Bandung

....

dokumen

Bandung

Biro Pengelolaan Barang Daerah Biro Pengelolaan Barang Daerah Biro Pengelolaan

2,34

IV -156


2

1

20

03

03

61

05

Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Bangunan

1

20

03

03

61

06

Kegiatan Pengelolaan Pemeliharaan Barang Daerah

1

20

03

03

61

07

Kegiatan Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah

1

20

03

03

61

08

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (pembangunan R.Simulas & Pembangunan SIM-WAS)

1

20

03

03

61

09

Kegiatan Penataan Gedung Kantor

1

20

03

03

61

10

Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor

1

20

03

03

61

11

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1

20

03

03

61

12

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor

1

20

03

03

61

13

Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Perkantoran

1

20

03

03

61

14

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas

1

20

03

03

61

15

Kegiatan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

1

20

03

03

61

16

Kegiatan Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Perwakilan

1

20

03

03

61

17

1

20

03

03

61

18

1

20

03

03

61

19

1

20

03

03

61

20

1

20

03

03

61

21

Kegiatan Peningkatan BKPP Wilayah I Kegiatan Peningkatan BKPP Wilayah II Kegiatan Peningkatan BKPP Wilayah III Kegiatan Peningkatan BKPP Wilayah IV Kegiatan Peningkatan

1

20

03

03

61

22

Sarana dan Prasarana Aparatur pada kantor Sarana dan Prasarana Aparatur pada kantor Sarana dan Prasarana Aparatur pada kantor Sarana dan Prasarana Aparatur pada kantor Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Sandi dan telekomunikasi


3 Barang dan Jasa Terlaksananya Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Terlaksananya Pengelolaan Pemeliharaan Barang Daerah Terlaksananya Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran (pembangunan R.Simulas & Pembangunan SIM-WAS) Terlaksananya Penataan Gedung Kantor Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor berupa ..... Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa ..... Tersedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Tersedianya Pengadaan Barang/Jasa Perkantoran Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas Terlaksananya Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Meningkatnya kompetensi dan Kinerja Aparatur Kantor Perwakilan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya saran dan prasarana kantor dalam rangka fasilitasi pemberdayaan masyarakat Tersedianya dan terpenuhinya pertukaran informasi pemerintahan sampai daerah terpencil di Jawa Barat

4

5

6

7

8 Barang Daerah Biro Pengelolaan Barang Daerah

....

kali

Bandung

....

kali

Bandung

....

kali

Bandung

....

paket/unit

Bandung

Inspektorat Prov

1

Ruang

Bandung

Bandiklatda

....

paket/unit

Bandung

Bandiklatda

....

paket/unit

Bandung

BKD

....

paket/unit

Bandung

Setwan DPRD

12

keg

Bandung

Setwan DPRD

99

keg

Bandung

Setwan DPRD

....

kali

Bandung

Setwan DPRD

....

kali

Jakarta

Kantor Perwakilan

....

unit

Bogor

BKPP Wil. I

....

unit

Purwakarta

BKPP Wil. II

....

unit

Cirebon

BKPP Wil. III

....

unit

Garut

BKPP Wil. IV

1

tahun

Bandung

12

Bulan

Bandung,Puncak ,Gunung Tangkuban Perahu dan Jabar Selatan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Biro Humas,Protokol dan Umum

Biro Pengelolaan Barang Daerah Biro Pengelolaan Barang Daerah

IV -157


8

5

20

03

03

61

23

Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Kerumahtanggaan

Tersediannya sarana dan prasarana Kerumahtanggaan

12

Bulan

Bandung

1

20

03

03

61

24

Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana keprotokolan,Ketatausahaan dan kepegawaian

Tersediannya sarana dan prasarana kerja

12

Bulan

Provinsi

1

20

03

03

61

25

Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana kehumasan

Tersediannya sarana dan prasarana kerja

12

Bulan

Provinsi

1

20

03

03

61

26

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran

...

unit

Bandung

1

20

03

03

61

27

Kegiatan Penyediaan Kendaraan Operasional BKD Proinsi Jawa Barat

Meningkatnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja aparatur. Tersedianya sarana mobilitas

Biro Humas,Protokol dan Umum Biro Humas,Protokol dan Umum Biro Humas,Protokol dan Umum Inspektorat Prov

Bandung

BKD

Sedan 1800 cc Minibus 1500 cc Minibus 2000 cc Mikro Bis Ambulance Kendaraan Roda 2 125 cc Terlaksananya renovasi gedung kantor BKD Provinsi Jawa Barat Tersedianya alat perlengkapan kantor BNP Tersedianya sarana transportasi Terlaksananya pembangunan kantor BNP Tersedianya barang sebagai penunjang kegiatan perkantoran Terwujudnya Pusat Pemerintahan

1 6 1 1 1 3 1

unit unit unit unit unit unit paket/unit

Bandung

BKD

paket

Bandung

BNP

paket

Bandung

BNP

paket

Bandung

BNP

1

paket

Kota Bandung

Biro Keuangan

3

Kabupaten

Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya

Biro Keuangan

100

%

80

%

1

tahun

Jawa Barat

Seluruh OPD/UPPD/ UPT/UPTD/Balai di lingkup pemprov Jawa Barat

1

2

1

20

03

03

61

1

20

03

03

61

29

1

20

03

03

61

30

Penyediaan Alat Perlengkapan Kantor Sekretariat Badan Narkotikan Provinsi Jawa Barta Pengadaan Sarana Transportasi

1

20

03

03

61

31

Pembangunan Kantor BNP

1

20

03

03

61

32

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1

20

03

03

61

33

Pembangunan Pusat Pemerintahan

1

20

03

03

63

1

20

03

03

63

28

Kegiatan Renovasi Gedung Kantor BKD Provinsi Jawa Barat

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor


3

6

4

1

Tingkat pemeliiharaan sarana dan prasarana operasional SKPD/UPT/UPTD Tingkat kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat 'Terpeliharanmya sarana dan prasarana kantor meliputi bangunan kantor, lingkungan/ taman, pagar/ benteng, fasilitas kantor, pajak, alat-alat lab, pengadaan lampu/ penerangan, alat listrik dan

IV -158


2

3

4

5

76,96 22,89 0,15 55

% % % %

95

%

...

kegiatan

...

dokumen

...

dokumen

Terlaksananya Pengkajian Pemanfaatan Aset Tanah Milik Terlaksanya Analisa Kebutuhan Barang Terlaksananya Komparasi/Implementasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan PAD

...

dokumen

...

dokumen

...

kali

...

kali

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Terlaksananya Evaluasi Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

...

kali

...

dokumen

Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan sistem informasi arus pelaporan keuangan dan sumber pendapatan Terdatanya kendaraan Operasional yang tidak layak

...

kali

...

dokumen

6

7

8

barang pecah belah, jasa service kendaraan bermotor, penggantian suku cadang, BBM/pelumas dan Belanja jasa kebersihan 1

20

03

03

65

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

1

20

03

03

65

01

Kegiatan Penanganan Status Hukum Aset Bermasalah

1

20

03

03

65

02

Penyusunan Standar Harga Tertinggi/Standar Barang

1

20

03

03

65

03

Pengamanan Aset Barang Tidak Bergerak

1

20

03

03

65

04

1

20

03

03

65

05

Pengkajian Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Analisa Kebutuhan Barang

1

20

03

03

65

06

Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1

20

03

03

65

07

Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan PAD

1

20

03

03

65

08

Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan

1

20

03

03

65

09

Evaluasi Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

1

20

03

03

65

10

Fasilitasi Pembangunan sistem informasi arus pelaporan keuangan dan sumber pendapatan

1

20

03

03

65

11

Pendataan Kelayakan Kendaraan Operasional milik Provinsi Jawa Barat


Tingkat pendapatan daerah : PAD Dana Perimbangan Sumber lainnya yang sah Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran Terlaksananya Penanganan Status Hukum Aset Bermasalah Tersusunnya dokumen Standar Harga Tertinggi/Standar Barang Terlaksananya pengamanan aset barang tidak bergerak

0,26

Biro Pengelolaan Barang Daerah Kota Bandung

Biro Pengelolaan Barang Daerah Biro Pengelolaan Barang Daerah(CG) Biro Pengelolaan Barang Daerah Biro Pengelolaan Barang Daerah Biro Pengelolaan Barang Daerah

Biro Otonomi Daerah dan kerjasama Biro Otonomi Daerah dan kerjasama Biro Otonomi Daerah dan kerjasama

Biro Otonomi Daerah dan kerjasama

Biro Pengelolaan Barang Daerah

IV -159


2

1

20

03

03

65

12

Evaluasi Tanah milik Provinsi Jawa Barat

1

20

03

03

65

13

Intensifikasi Pemungutan PKB dan BBNKB secara Terpadu

1

20

03

03

65

14

1

20

03

03

65

15

Implementasi Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB tahun 2010 dan Analisis Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2011 Koordinasi dan fasilitasi pemungutan pendapatan Retribusi Daerah

1

20

03

03

65

16

1

20

03

03

65

1

20

03

03

65

1 1

20 20

03 03

04 04

65

3 Terciptanya Tertib Administrasi Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi

4

5

...

dokumen

6

7

8 Biro Pengelolaan Barang Daerah

Kota Bandung

Dipenda

Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi

Kota Bandung

Dipenda

Pendataan terhadap Perusahaan Industri yang menggunakan bahan bakar kendaraan beromotor pada kab/ kota se Jawa Barat

Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi

Kota Bandung

Dipenda

17

Koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Pendapatan Daerah Kab/Kota se Jawa Barat

Kota Bandung

Dipenda

18

Penyempurnaan/Review terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Akuntabel Tersedianya dokumen operasional Teknis Dinas

Kota Bandung

Dipenda

Kota Bandung

Inspektorat

Kota Bandung


Kota Bandung

Dispenda

Dana Perimbangan Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

1

20

03

04

65

01

Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparatur fungsional

1

20

03

04

65

02

Penunjang Pelaksanaan Tugas Pembantuan APBN di Jawa Barat

1

20

03

04

65

03

Kegiatan Penyusunan Data Dasar Pegawai sebagai dasar perhitungan DAU dan Penggajian


Tingkat pendapatan daerah : PAD Dana Perimbangan Sumber lainnya yang sah Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran Terlaksanannya penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Terlaksananya tugas pembantuan APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penyusunan Laporan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kota ke Pemerintah Pusat Penyusunan Data Dasar Dana Perimbangan dan Penyusunan Laporan Dana Alokasi Umum (DAU), Tabungan Perumahan (Taperum), Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan PPh pasal 21. Terlaksananya Pemutahiran Data Pegawai untuk basis Penyusunan Gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar

0,26 76,96 22,89 0,15 55

% % % %

95

%

.......

%

IV -160


20

03

05

1

20

03

05

2 Pelaksanaan, Penatausahaan,Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

65

1

20

03

05

65

01

Kegiatan Pemutahiran Data dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri Departemen lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

1

20

03

05

65

02

Kegiatan DESK Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1

20

03

05

65

03

Penyusunan dan Pembuatan Laporan Keuangan

1

20

03

05

65

04

Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat

1

20

03

05

65

05

Rekonsiliasi Data Realisasi Belanja dan Pendapatan Asli Daerah


3 Tingkat pendapatan daerah : PAD Dana Perimbangan Sumber lainnya yang sah Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran Tersusunnya laporan peleksanaan pemutahiran data dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah dan BAP hasil tindak Lanjut Terlaksananya DESK Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD Triwulanan dan Semester berdasarkan SPJ dan SP2D Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Keuangan Diterbitnkannya SPM Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tersusunnya Pengesahan SPJ di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tersusunnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2009 Tersusunnya SPP, SPM, SPJ dan Laporan Keuangan Belanja Kepala Daerah Tersedianya data Realisasi Belanja APBD yang Akuntabel Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang

6

7

8

4

5

76,96 22,89 0,15 55

% % % %

95

%

.....

dokumen

OPD Provinsi dan 26 Kab/kota

Inspektorat Provinsi

....

kegiatan

Bandung

Inspektorat Provinsi

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

0,26

IV -161


2

1

20

03

05

65

06

Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Data Kas Daerah dengan SKPD dan Kabupaten/Kota

1

20

03

05

65

07

1

20

03

05

65

08

Kegiatan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas PAD seluruh SKPD Kegiatan Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Penggajian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1

20

03

05

65

09

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Pelaksanaan APBD Akhir Tahun Anggaran 2009.

1

20

03

05

65

10

Kegiatan Fasilitasi, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat

1

20

03

05

60

1

20

03

05

60

1

20

03

05

60

1

20

03

05

60

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran


3

4

5

Akurat untuk Perhitungan Bagi Hasil Kab/Kota Akurasi data keuangan daerah Tersedianya data informasi keuangan Tersedianya data penerimaan dan pengeluaran kas Tersedianya laporan Kas Pemerintah Daerah Tersedianya sistem penggajian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang lebih akseptabel Terlaksananya Fasilitasi Penatausahaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tingkat keterampilan aparatur

80

%

Tingkat profesionalisme aparatur Tersedianya kebutuhan kinerja aparatur melalui pengalokasian dana pengembangan karir dan pendidikan, pengadaan pakaian dinas, serta kesejahteraan pegawai melalui olah raga, kesehatan, kerohanian dan menjelang pensiun

65

%

1

Tahun

Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tersedianya kebutuhan operasional kinerja dalam penyediaan ATK, cetakan/penggandaan, perjalanan dinas, makanan dan minuman untuk

100

%

1

Tahun

6

7

8

Kota Bandung

Biro Keuangan, Kasda

Kota Bandung Kota Bandung

Biro Keuangan, Kasda Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

Jawa Barat

Seluruh OPD/UPPD/ UPT/UPTD/Balai di Pemprov Jawa Barat

Jawa Barat

Seluruh OPD/UPPD/ UPT/UPTD/Balai di Pemprov

IV -162


2

3

4

5

6

7

menunjang kegiatan serta kebutuhan dasar seperti telepon, listrik, air dan gas 1

20

03

05

1

20

03

05

1 1

20 20

05 05

14

1

20

05

14

1

20

05

14

66

66

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Kepegawaian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

58

58

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD

01

Kegiatan Penilaian Prestasi Kerja PNSD Jawa Barat

1

20

05

14

58

02

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

1

20

05

14

58

03

Kegiatan Peningkatan kemampuan PPNS terhadap Perda

1

20

05

14

58

04

Kegiatan Pembinaan teknis Pol.PP selaku aparat trantib dan penegakan Perda

1

20

05

14

58

05

Kegiatan Peningkatan Kualitas Aparatur Pengawasan melalui Bimtek (Bimtek SPIP & Bimtek Review Laporan Keuangan)


Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja padaunit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran Tingkat ketersediaan dokumen operasional Tersusunnya data laporan capaian kinerja meliputi laporan Renja, LKPJ, LAKIP/AKIP, penyusunan RKA/DPA, dan lap keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahun

Tingkat Produktivitas Aparatur Tingkat Kasus Pelanggaran Disiplin dan Kasus Kepegawaian Terlaksananya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Terlaksananya Penilaian Prestasi Kerja Penyusunan Data Base Pembuatan Aplikasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tersosialisasikannya Aplikasi instrumen Penilaian Prestasi Kerja Terlaksananya Sosialisasi Peraturan serta Kedudukan Hukum PNSD di Kab/Kota Meningkatnya kemampuan PPNS terhadap Perda Terlaksananya Pembinaan teknis Pol.PP selaku aparat trantib dan penegakan Perda Meningkatnya Kualitas Aparatur Pengawasan melalui Bimtek (Bimtek SPIP & Bimtek

8 Jawa Barat

95

%

85

%

1

tahun

Jawa Barat

Seluruh OPD/UPPD/ UPT/UPTD/Balai dan Biro di Pemprov Jawa Barat

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

BKD

0,50 65

%

2000

org

800

org

1

kali

1

kali

8

Kab/Kota

120

orang

Bandung

Satuan Pol PP

200

orang

Bandung

Satuan Pol PP

Kota Bandung

Itwilprop

kali

IV -163


2

1

20

05

14

58

06

Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat

1

20

05

14

58

07

Kegiatan Pengembangan Sistem Instruksional

1

20

05

14

58

08

Kegiatan Pengangkatan CPNSD Prov. Jabar

1

20

05

14

58

09

Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Bagi PNSD, Badan dan Masyarakat

1

20

05

14

58

10

Kegiatan Pengelolaan Mutasi Kepegawaian dan Kenaikan Pangkat PNSD Jawa Barat

1

1

20

20

05

05

14

14

58

58

11

12

Kegiatan Penataan dan Redistribusi PNSD Prov. Jabar serta Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan Seleksi Pendidikan Gelar PNS/IPDN, Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan dan Kerjasama Kediklatan dan Bantuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan PNSD Prov. Jabar

3 Review Laporan Keuangan) Terlaksananya Analisis Kebutuhan Diklat Terlaksananya Pengembangan Sistem Instruksional Formasi dan Peta Jabatan PNSD Pengadaan CPNS dari Umum Th. 2010 Evaluasi Program Pengangkatan CPNSD dari Tenaga Honorer Analisis/Kajian Formasi dan Penempatan PNS Bantuan Biaya bg Honorer yg hbs masa bhakti Penghargaan dan Tanda Jasa bagi PNS, Badan dan Masyarakat Kenaikan Pangkat Satu Atap periode April 2010 Kenaikan Pangkat Satu Atap periode Okt 2010 Penggujian Kesehatan dan Peningkatan Status CPNSD Terlaksananya Ujian Dinas Terlaksananya Ujian Penyesuaian Ijazah Terlaksananya Sumpah Janji PNS Terlaksananya pensiun dini terbatas Terlaksananya Assesment CPNSD Penempatan CPNSD Terlayaninya Pelayanan Perpindahan antar Kab/Kota Terlaksananya Fasilitasi Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen Terlaksananya seleksi Capra IPDN Terlaksananya Seleksi Calon Mahasiswa TB Terlaksananya Penunjang Keg. Pusat dan Kerjasama Diklat Terfasilitasinya Seleksi Dikpim


6

7

8

4

5

4

jenis

Bandung

Bandiklatda

2

kurikulum

Bandung

Bandiklatda

15.000

org

Bandung

BKD

15.000

org

4.248

org

15.000

org

200

org

150

org

Bandung

BKD

1.000

org

Bandung

BKD

1.000

org

822

org

27 27

Kab/Kota Kab/Kota

499

org

Bandung

BKD

499 27

org kab/kota

4

bln

700

org

Bandung

BKD

200

org

1

paket

27

Kab/Kota

IV -164


1

1

1

20

20

20

05

05

05

14

14

14

2

58

58

58

13

14

15

Kegiatan Penempatan dalam Jabatan Struktural dan Pengembangan dalam Jabatan Fungsional di Prov. Jabar

Kegiaatan Penyusunan Pedoman Pembinaan Mental PNSD

Kegiatan Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Disiplin PNS


3 III dan IV Kab/Kota Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bg Aparatur Terlaksananya Penempatan dalam Jabatan Struktural Penyusunan standar Kompetensi Jabatan Pejabat Struktural sesuai PP 41/2007 Terevaluasinya Jabatan Terlayaninya Assesment dan Konseling terlaksananya Pengembangan dalam Jabatan Fungsional di Jabar Terlaksananya Pembinaan Pejabat Fungsional di lingkup Pemprov Jabar Tersusunnya Pedoman Pembinaan Mental PNSD Pemerintah Propinsi Jawa Barat Terlaksananya seminar peningkatan produktivitas dan kinerja aparatur Pemerintah Propinsi Jawa Barat Terlaksananya pelaporan pembinaan mental PNSD aparatur Pemerintah Propinsi Jawa Barat Sekretariat Tim Disiplin dan proses penjatuhan hukuman Fasilitas penyelesaian masalah/ sengketa kepegawaian Fasilitas Pemberian Izin kepada PNS (Izin Cerai, Izin Cuti, Izin Kepala Desa/ Kepala Daerah) Pembinaan Disiplin dan kedudukan hukum ke SOPD Bimtek bagi para pengelola kepegawaian tentang Tatacara Penjatuhan Hukum Disiplin Pembuatan/Cetak Buku Peraturan Kepegawaian dan Peraturan Disiplin, pembuatan baliho Pelaksanaan Sumpah Janji Bimtek prosedur penjatuhan

4

5

200

org

500

org

5

buku

1 300

kali org

250

org

300

org

50

buku

2

kali

25

orang

50

orang

25

orang

35

orang

8

SOPD

100

orang

100

eksemplar, Baliho untuk semua SOPD

1115 12

org SOPD bulan

6

7

Bandung

8

BKD

Kota Bandung

Kota Bandung

BKD

BKD

IV -165


2

1

20

05

14

58

16

Kegiatan Pembinaan Kearsipan Sekretariat DPRD dan Penyusunan Akusisi Arsip

1

20

05

14

58

17

Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Kepustakaan

1

20

05

14

58

18

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD

1

20

05

14

58

19

Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Kantor Perwakilan

1

20

05

14

58

20

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Penyiaran

1

20

05

14

58

21

Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat serta Pengelolaan Jabatan Fungsional

1

20

05

14

58

22

Kegiatan peningkatan kemampuan aparatur Bidang Keprotokolan dan Humas melalui Bintek

1

20

05

14

58

23

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur BAPUSIPDA

1

20

05

14

58

24

Kegiatan Bintek bagi Pengelola Perpustakaan di Jawa Barat

1

20

05

14

58

25

Kegiatan Pembinaan SDM Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Barat

1

20

05

14

58

26

Kegiatan Sosialisasi Penyusunan angka kredit Jafung Pustakawan dan arsiparis

1

20

05

14

58

27

Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bandiklatda

1

20

05

14

58

28

Kegiatan Perencanaan Kediklatan

1

20

05

14

58

29

Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Struktural

1

20

05

14

58

30

Kegiatan Diklat Fungsional

1

20

05

14

58

31

Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Umum

1

20

05

14

58

32

Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif

1

20

05

14

58

33

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum


3 disiplin Terlaksananya Pembinaan Kearsipan Sekretariat DPRD dan Penyusunan Akusisi Arsip Terlaksananya Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Kepustakaan Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Tersedianya Profesionalisme aparatur Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Meningkatnya kinerja Sumber Daya Manusia Lembaga Penyiaran Meningkatnya Kemampuan aparatur dalam Pengembangan di Bidang Perencana Meningkatnya Kemampuan aparatur dan disiplin aparatur Terselenggaranya administrasi penilaian angka kredit Jafung pustakawan dan arsiparis Terlaksananya Bintek/Diklat bagi Jafung dan Pengelola Perpustakaan di Jawa Barat Terbunanya Jafung pustakawan dan arsiparis di Jawa Barat Tersosialisasikannya mekanisme penyusunan angka kredit Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Bandiklatda Terlaksananya Perencanaan Kediklatan Terselenggaranya Diklat Struktural Terselenggaranya Diklat Fungsional Terselenggaranya Diklat Teknis Umum Terselenggaranya Diklat Teknis Substantif Terlaksananya, terbinanya

6

7

8

4

5

2

keg

Bandung

Setwan DPRD

1

keg

Bandung

Setwan DPRD

6

keg

Bandung

Setwan DPRD

kegiatan

Jakarta

Kantor Perwakilan

kegiatan

Bandung

KPID Jawa Barat

kegiatan

Bandung

BAPPEDA

kegiatan

Bandung

500

Jafung Pustakawan dan Arsiparis

Bandung

Biro Humas,Protokol dan Umum BAPUSIPDA

10

angkatan

Bandung

BAPUSIPDA

25 52

Kab/Kota OPD

Bandung

BAPUSIPDA

100

Jafung

Bandung

BAPUSIPDA

50

org

Bandung

Bandiklatda

3

kali

Bandung

Bandiklatda

120

org

Bandung

Bandiklatda

150

org

Bandung

Bandiklatda

240

org

Bandung

Bandiklatda

240

org

Bandung

Bandiklatda

100

orang

26 kabupaten

Biro Hukum dan

IV -166


2 Masyarakat

3

4 3

1

20

05

14

58

34

Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Kantor Perwakilan

1

20

05

14

58

35

Peningkatan Disiplin dan Kemampuan Aparatur

1

20

05

14

58

36

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur BPLHD serta Pengelolaan Jabatan Fungsional

1

20

05

14

58

37

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Dinas ESDM

1

20

05

14

58

38

Kegiatan Peningkatan Kinerja Para Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah

1

20

05

14

58

39

Kegiatan Bintek Penatausahaan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

1 1 1 1

21 21 21 21

01 01 01

1

21

01

06 06

06

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

68

68

01

Kegiatan Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat


5

6

serta terpilihnya kadarkum dalam masyarakat hukum

1

paket

1

laporan

…..

8 HAM

Jakarta

Kantor Perwakilan

Jawa Barat Jawa Barat

Bakesbanglinma s BPLHD

Bandung

Dinas ESDM

Kota Bandung

Biro Keuangan

Kota Bandung

Biro Keuangan

26 kab/kota

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

kelompok keluarga sadar hukum

Tersedianya Profesionalisme aparatur Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tercapainya upaya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Badan dalam pelaksanaan tugas Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan aparatur Dinas ESDM Meningkatnya kualitas SDM para pengelola Keuangan di lingkungan Setda dalam penatausahaan keuangan yang cepat, tepat dan akurat Terbinanya Penatausahaan diseluruh SKPD di linglingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

7 dan kota

kali

0,07

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat Tingkat keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Jumlah LSM Jumlah Ormas Tingkat keterlibatan LSM dan ormas dalam penetapan kebijakan Meningkatnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri Meningkatnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi program Beras Miskin,

90

%

75

%

200 410 70

%

26

kab/kota

0,04

IV -167


2

6

7

3

4

5

Keluarga Harapan, Konversi Mitan ke Gas dan Bantuan Langsung Tunai Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang informasi teknologi melalui Posyantekdes

40

orang

8 kab/kota

60

orang

8 kabupaten

26

Kabupaten/Kota

1

21

01

06

68

02

Kegiatan Revitalisasi dan Pembinaan Posyantekdes di Jawa Barat

1

21

01

06

68

03

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir

1

21

01

01

68

04

Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa

1

21

01

06

68

05

Kegiatan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam Pembangunan Desa

26

kab/kota

26 kabupaten/ kota

1

21

01

06

68

06

Kegiatan Pemasyarakatan dan Pengembangan Gelar Teknologi Tepat Guna

26

kab/kota

26 kabupaten/ kota

1

21

01

06

07

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin berbasis Kelompok Usaha dan Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dalam kemiskinan di Jawa Barat

Terwujudnya promosi peralatan TTG pengrajin Jawa Barat di tingkat nasional, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan TTG Meningkatnya penguatan ekonomi kelompok usaha masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap perbankan

26

kab/kota

1

21

02

1

21

02

03

1

21

02

03

68

Menngkatnya Perekonomian desa pesisir

8

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintahan Desa Biro Bina Pemerintahan Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Penguatan Kelembagaan Masyarakat 69

Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa


Tingkat ketrampilan perangkat desa Tingkat Pengetahuan Perangkat Desa Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa

30%

0,03

20% 30%

IV -168


2

5

6

7

3

4

Tingkat pelayanan pemerintahan desa Tingkat tertib dokumen administrasi pemerintahan desa Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa Meningkatnya kemampuan aparat desa/kelurahan dalam penyusunan potensi

30%

52

Desa/ kelurahan

26 kabupaten/ kota

35%

80%

1

21

02

03

69

01

Kegiatan Pelatihan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

1

21

02

03

69

02

Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan

Terwujudnya lomba Desa dan Kelurahan

17 9

Desa Kelurahan

26 kabupaten/ kota

1

21

02

03

69

03

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TNI Mannggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa

Meningkatnya tingkat pembangunan desa/kelurahan dan berkembangnya hasilhasil kegiatan TMMD

2

manunggal

11 kabupaten/ kota 23 kab/kota BSMSS

1

21

02

03

69

04

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tersusunnya Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

17

Kab

1 1 1 1 1

22 22 22 22

05 05 05

06 06

1

22

05

06

70

01

URUSAN WAJIB Bidang Sosial Sub Bidang Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial Sub-sub Bidang … Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Indikasi Kegiatan : Peningkatan Penanganan Lanjut Usia dalam Panti BPSTW

1

22

05

06

70

02

Penanganan Gelandangan dan Pengemis di BPSBK

1

22

05

06

70

03

Peningkatan Penanganan Wanita Tuna Susila di BPSWTS

1

22

05

06

70

04

Pemulihan Sosial Penyandang Cacat dalam Panti di BPSPC

1

22

05

06

70

05

Pengembangan Sosial Anak dalam Panti di BPSA

70


8

Provinsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Biro Pemerintahan Umum

0,15% dari APBD

Terlaksananya kegiatan penanganan lanjut usia dalam panti

350 org

Terlaksananya peningkatan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis Terlaksananya peningkatan penanganan terhadap WTS Terlaksananya pemulihan sosial penyandang cacat di dalam panti Terlaksananya bimbingan bagi anak penyandang PMKS di dalam panti

350 450

Orang Gemis PMKS

APBD dan Non APBD

160

Orang

APBD dan Non APBD

100

Orang

APBD dan Non APBD

220 orang

Anak Putus Sekolah Anjal

APBD dan Non APBD

80

APBD dan Non APBD

Kab. Bandung, Garut, Karawang dan Kota Bogor Kab. Bandung Barat Kab. Cirebon Kab. Cirebon Kab. Sukabumi Kota Cimahi

Dinas Sosial

Kota Cimahi Kab. Ciamis Kab. Garut

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

IV -169


2

3

6

4

5

220 640

AT Anak U`sia SD

120 120 20

Ortu AT Ortu di Anjal Anak Balita Terlantar Anak (HAN) Orang

APBD dan Non APBD

200

KK di 5 Kab, masing-masing 40 KK

APBD dan Non APBD

7 Kab. Subang Kota Bogor Kota Bandung Kota Cimahi Kab. Garut Kab. Cianjur Kab. Sumedang Kota Bandung 3 Kab/Kota

8

Dinas Sosial

1

22

05

06

70

06

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Terlantar

Terlaksananya perlindungan dan pelayanan sosial anak terlantar

1

22

05

06

70

07

Akses Pelayanan Sosial Penyandang Cacat

1

22

05

06

70

08

Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang cacat Terlaksananya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga berumah tidak layak huni

1

22

05

06

70

09

Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam Kelompok Usaha Bersama

Terwujudnya pemberdayaan terhadap keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama

400

KK

APBD dan Non APBD

1

22

05

06

70

10

Akses Perlindungan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Terlaksananya perlindungan lanjut usia terlantar di luar panti

60

Orang

APBD dan Non APBD

1

22

05

06

70

11

Peningkatan Penanganan dan Pemulihan Tuna Sosial

Terlaksananya peningkatan pena nganan dan pemulihan bagi tuna sosial

200

APBD dan Non APBD

Dinas Sosial

Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat adat Terlaksananya pemulihan sosial terhadap anak nakal & korban narkoba berbasis masyarakat

80

Orang resiko tinggi Orang Toma KBS TS Eks Binaan 20072008 KK di Kab. Masing2 Kab 40 KK Orang

APBD dan Non APBD

Dinas Sosial

Orang Anak Nakal Orang Eks Penyalahgunaan Narkoba

APBD dan Non APBD

1

22

05

06

70

12

Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat

1

22

05

06

70

13

Pemulihan Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba Berbasis Masyarakat

1

22

05

06

70

14

Pemulihan Sosial Anak Nakal dan Korban Narkotika di BPSPP

22 22

04

1 1

22 22

04 04

06 06

70

URUSAN WAJIB Bidang Sosial Sub Bidang Pengumpulan uang atau barang (sumbangan social) Sub-sub Bidang … Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat


40 30

125

80 Terlaksananya pemulihan sosial terhadap anak nakal dan korban narkoba

1 1 1

150 80

100

APBD dan Non APBD

APBD dan Non APBD

Kab. Sumedang Kab. Majalengka Kab. Subang Kab. Bekasi Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kota Bogor Kab. Sukabumi Kab. Purwakarta Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Bandung Kota Banjar

Kab. Karawang Kota Bandung Kab. Sukabumi Kab. Subang Kab. Sumedang Kab. Bandung Barat Kab. Bogor

Dinas Sosial Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

0,15 dari APBD

IV -170


1

1

22

22

04

04

04

06

06

1

22

06

1 1 1

22 22

06

1 1

22 22

05 05

06 06

1

22

05

06

1

22

05

06

70

70

70

01

02

03

71

71

01 02

71 1

22

05

06

1

22

05

06

1

22

05

06

3

2

71 71 71

Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Indikasi Kegiatan : Koordinasi dan fasilitasi penanganan WTS, Lansia, Masalah anak, anak jalanan, penyandang cacat.

Koordinasi dan fasilitasi bidang pengembangan kesetiakawanan sosial di jawa barat

sosial

dan

Peningkatan koordinasi penanganan komunitas adat terpencil di jawa barat

4

5

APBD

1. Meningkatnya sinerjitas pelaksanaan penanganan WTS 2. Meningkatnya sinerjitas pelaksanaan penanganan Lansia 3. Meningkatnya sinerjitas pelaksanaan penanganan masalah anak 4. Meningkatnya sinerjitas pelaksanaan penanganan anak jalanan 5. Meningkatnya sinerjitas pelaksanaan penanganan penyandang cacat Meningkatnya sinergitas program bidang pengembangan sosial Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai sosial Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada komunitas masyarakat adat

05


8

Biro Bangsos

Jawa Barat

Biro Bangsos

Jawa Barat

Biro Bangsos

Jawa Barat

Biro Bangsos

Jawa Barat

Biro Bangsos

Bandung

Biro Bangsos

Bandung

Biro Bangsos

Kab. Bogor, Tasikmalaya, Sukabumi

Biro Bangsos

APBD

Jawa Barat

APBD

Jawa Barat

Badan Narkotika Provinsi Badan Narkotika Provinsi

APBD

Jawa Barat

APBD

Jawa Barat

APBD

0,27 dari APBD

03 04

7

Jawa Barat

APBD

URUSAN WAJIB Bidang Sosial Sub Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Sub-sub Bidang … Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Indikasi Kegiatan : Pemantapan P4GN dalam Rangka Pembinaan UKS dan UKM Anti Narkoba Fasilitasi Pendidikan, Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Penyuluh P4GN bagi Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda, Tenaga Pendidik, dan Organisasi Masyarakat Lainnya serta Desa Saga Narkoba dan bagi aparatur Upaya Peningkatan SDM Bidang Terapi dan Rehabilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Provinsi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Bagi Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

6 Provinsi

Penyuluhan dan Bimsos bagi pelaku usaha kesejahteraan sosial Terlaksananya sosialisasi

80

Orang

60

Orang

APBD

Jawa Barat

Badan Narkotika Provinsi Badan Narkotika Provinsi Dinas Sosial

IV -171


3

2

1

22

05

06

71

06

1

22

05

06

71

07

1

22

05

06

71

08

1

22

05

06

71

09

1

22

05

06

71

10

1

22

05

06

71

11

1 1 1

22 22

14

1 1

22 22

14 14

06 06

71

1

22

14

06

71

01

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Program

Aspek

Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial di BPPS

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Karang Taruna dalam Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial (UKS)

Usaha

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku UKS Berbasiskan Masyarakat Penyusunan Data Kesejahteraan Sosial

URUSAN WAJIB Bidang Sosial Sub Bidang Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial Sub-sub Bidang … Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Fasilitasi dan koordinasi penanganan kepahlawanan dan nilai-nilai kejuangan


pendaya-gunaan sumber dana sosial Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kesos

Meningkatnya kemampuan tenaga kesejahteraan sosial Tersusunnya laporan akhir tentang Kinerja Pembangunan Kesos Terlaksananya pemberdayaan Karang Taruna dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial Meningkatnya wawasan Orsos dan PSM dalam pelaksanaan UKS Tersusunnya data dan informasi pembangunan kesos

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilainilai kepahlawanan (LVRI, DI + D45, KCVRI, PEPABRI dan WARKAURI) 2. Tumbuhnya solidaritas masyarakat terhadap jasajasa para perintis kemerdekaan dan kepahlawanan 3. Terinformasinya nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan pada generasi muda 4. Meningkatnya pemahaman

4

5

6

7

8

APBD

Jawa Barat

Dinas Sosial

Orang

APBD

Jawa Barat

Dinas Sosial

4

Dokumen

APBD

Jawa Barat

Dinas Sosial

75

Karang Taruna

APBD

Jawa Barat

Dinas Sosial

APBD

20 Kab/Kota

Dinas Sosial

APBD

Jawa Barat

Dinas Sosial

0,27% dari APBD Provinsi APBD

Jawa barat

Biro Bangsos

APBD

Bandung

Biro Bangsos

APBD

Jawa barat

Biro Bangsos

Jawa barat

Biro Bangsos

Buku Renja 1 Pergub dan 40 Juknis MPU Bidang Kesos 700

Orsos, BKPS, PSM Andalan 50

Dokumen/ Buku Data PSKS dan PMKS Informasi Pemb. Kesos mealui Website

IV -172


1

22

14

06

3

2

71

02

Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial janda PKRI serta pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan

1.

2.

1

22

14

06

71

03

Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi keperintisan melalui organisasi kejuangan dan Pembinaan Pahlawan daerah Jawa Barat

1.

2.

1

1

22

22

14

14

06

06

71

71

04

05

Sosialisasi dan Penyusunan Pedoman Kebijakan Pemberdayaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

Peningkatan Pelayanan Kesos Janda PKRI serta Pelestarian NilaiNilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kejuangan


4

5

generasi penerus melalui sosialisasi pelestarian dan nilai-nilai kejuangan. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesejahteraan Janda PKRI Terwujudnya penghargaan atas perjuangan dan pengorbanan para perintis kemerdekaan dan pahlawan Terfasilitasinya peningkatan pemahaman pelestarian dan nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan bagi organisasi kejuangan Tersedianya fasilitasi dan koordinasi Badan Pembina Pahlawan Daerah melalui sosialisasi gerakan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial daerah Jawa Barat

3. Terinformasinya nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan pada generasi muda 1. Adanya penetapan agar nilai-nilai kegiatan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan yang dijiwai semangat nilai 45 yang djungjung tinggi, dikembangkan dan dilestarikan melalui pendidikan 2. Tersedianya pedoman bagi generasi muda untuk melestarikan nilai-nilai kepeloporan, keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan di Jawa Barat Terwujudnya peningkatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan ke

50 350 7

PKRI, Janda PKRI Pahlawan

6

7

8

APBD

Jawa barat

Biro Bangsos

APBD

Bandung

Biro Bangsos

APBD

Jawa barat

Biro Bangsos

APBD

Jawa barat

Biro Bangsos

APBD

Jawa barat

Biro Bangsos

APBD

Bandung

Biro Bangsos

APBD

Bandung

Biro Bangsos

APBD

Jawa Barat

Dinas Sosial

IV -173


2

3

4

5

sejahteraan PKRI

1 1 1 1

23 23 23 23

01 01 01

01 01

73

1

23

01

01

73

1

23

01

01

74

1

23

01

01

74

1

23

01

01

74

02

Fasilitasi seni budaya daerah/Pagelaran seni Budaya daerah Wilayah I

1

23

01

01

74

03

Fasilitasi seni budaya daerah/Pagelaran seni Budaya daerah Wilayah II

1

23

01

01

74

04

Fasilitasi seni budaya daerah/Pagelaran seni Budaya daerah Wilayah III

Kebudayaan dan Pariwisata Kebijakan Bidang Kebudayaan Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya 03

01

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya di Jawa Barat

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya


6

7

8

Nasional

0,004 % Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat

1

Paket

APBD

4 WKPP

Disparbud/ Biro Yansosdas

Bandung

Disparbud/ Biro Yansosdas

0,005 % Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Apresiasi Masyarakat terhadap Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda; Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Generasi Muda; Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan dan Pengakuan HAKI Bidang Seni dan Budaya; Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Seni dan Budaya Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi seni budaya daerah/Pagelaran seni Budaya daerah Terlaksananya Fasilitasi seni budaya daerah/Pagelaran seni Budaya daerah Terlaksananya Fasilitasi seni budaya daerah/Pagelaran seni

4

Paket

APBD

kali

Wilayah Bogor

BKPP WIL I

kali

Wilayah Purwakarta

BKPP WIL II

kali

Wilayah Cirebon

BKPP WIL IIII

IV -174


2

3

4

5

6

7

8

Budaya daerah 1

23

01

01

74

05

Fasilitasi seni budaya daerah/Pagelaran seni Budaya daerah Wilayah IV

kali

Terlaksananya Fasilitasi seni budaya daerah/Pagelaran seni Budaya daerah

Wilayah Priangan

BKPP WIL IV

1 1 1 1 1

23 23 23

02 02 02

01 01

73

1

23

02

01

73

01

Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar Budaya

Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar Budaya

-

15 50 48 3 202 0

Kali Situs Buah Lokasi M2

APBD

Jawa Barat

Disparbud

1

23

02

01

73

02

Pelestarian dan Pengembangan Bahasa, dan Sastra Daerah

Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah

-

110 0 35 6 4 12 5 3 680 00 26 300 250 5 4 1 2 1 4

Pelajar Pakar Jenis Wilayah Kali Kali Buku

APBD

Jawa Barat

Disparbud

Orang Naskah Kuno Buah Koleksi Buah Jenis Replika

APBD

Jawa Barat

Disparbud

Wilayah Draft Masterplan Will & Museum di Jabar Kali Workshop Dokumen

APBD

Jawa Barat

Disparbud

Exemplar Dokumen Buku Kali

APBD

Jawa Barat

Disparbud

1

23

02

01

73

WAJIB Kebudayaan dan Pariwisata Pelaksanaan Bidang Kebudayaan Penyelenggaraan Program Pengembangan Nilai Budaya

03

Peningkatan Apresiasi Permuseuman Jawa Barat

0,086 %

Meningkatnya Apresiasi Permuseuman Jawa Barat

1

23

02

01

73

04

Pembinaan Pelestarian & Pengembangan Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah & Nilai Tradisional

Terlaksananya Pelestarian & Pengembangan Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah & Nilai Tradisional

1

23

02

01

73

05

Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah serta Nilai-nilai Tradisional Jawa Barat

Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah serta Nilai-nilai Tradisional


-

-

500 0 1 1

IV -175


3

2 Jawa Barat

1

23

02

01

74

1

23

02

01

74

1

23

02

01

74

01

02

Program Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya Peningkatan Apresiasi Seni dan Pembinaan serta Pengembangan Seni Budaya Daerah di Taman Budaya

Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian Tradisional Jawa Barat

4 -

23

02

01

74

03

Pemanfaatan dan Pengembangan Seni Kontemporer dan Perfilman Jawa Barat

5 Paket Kab/kota

6

7

8

0,105 % Meningkatnya Apresiasi Seni dan Pembinaan serta Pengembangan Seni Budaya Daerah di Taman Budaya

Terlaksananya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian Tradisional Jawa Barat

Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengembangan Seni Kontemporer dan Perfilman Jawa Barat Meningkatnya upaya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kelembagaan Sumber Daya Kesenian Terfasilitasinya Minat Bakat Seni kepada Masyarakat

1

23

02

01

74

04

Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kelembagaan Sumber Daya Kesenian

1

23

02

01

74

05

Fasilitasi Minat Bakat Seni kepada Masyarakat

1

23

02

01

74

06

Peningkatan Informasi dan Promosi Budaya di BP. Anjungan TMII

Meningkatnya Informasi dan Promosi di BP. Anjungan TMII

1

23

02

01

74

07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gelar Karya, Kreativitas Seni dan Budaya Daerah

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gelar Karya, Kreativitas Seni dan Budaya Daerah

APBD

Jawa Barat

Disparbud

APBD

Jawa Barat

Disparbud

APBD

Jawa Barat

Disparbud

APBD

Jawa Barat

Disparbud

APBD

Jawa Barat

Disparbud

Kali

APBD

Jawa Barat

Disparbud

Paket

APBD

Jawa Barat

Disparbud

-

3 580 1 120 452 400

Jenis Kesenian Seniman Kali Pelajar Orang

-

Kab/Kota Wilayah Kali Jenis Seniman Pelajar Kesenian

-

26 8 7 26 115 94 130 0 52

-

4 24

Wilayah Kali

-

15 7 7 9 1 2 121

Jenis Kab/Kota Pengrajin Kali Buku Lokasi Kali

-

183

1

-

-

1

2 1 24

-

WAJIB


IV -176


2

1 1 1 1

24 24 24 24

04 04 04

01 01

75

1

24

04

01

75

1 1 1 1

25 25 25 25

01 01 01

02 02

Bidang Statistik Statistik Khusus Pengembangan Jejaring Statistik Khusus Program Pengembangan Data Informasi/Informasi/Statistik Daerah 01

4

5

6

7

1

25

01

02

76

01

Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolan Arsip Sekretarist Daerah

1

25

01

02

76

02

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Dinamis dan Statis

1

25

01

02

76

03

Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan

1

25

01

02

76

04

Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Kearsipan di Jawa Barat

1

25

01

02

76

05

Peningkatan Pelaksanaan Akuisisi dan Pelestarian Kearsipan


8

0,07 80% 0,07

Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

Kegiatan Evaluasi/Pemutakhiran Data Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Kearsipan Kearsipan Pembinaan Program Pengembangan Kearsipan

76

3

Biro Pengelolaan Barang Daerah 0,03

Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan Tingkat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pelestarian dokumen/arsip daerah Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat Tersedianya data kearsipan yang mendukung Manajemen Pemerintah Daerah Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna arsip Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan publik Terkelolanya khasanah arsip dinamis dan statis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tersebarnya informasi kearsipan kepada masyarakat

75%

0,03

85%

85%

85% 85%

Provinsi Jawa Barat

Biro Humas,Protoko l dan Umum

60.000

Boks Arsip

Jawa Barat

BAPUSIPDA

12

Bulan

Jawa Barat

BAPUSIPDA

OPD Provinsi dan Kab/kota

52 26

OPD Kab/Kota

Jawa Barat

BAPUSIPDA

Terselamatkannya arsip/dokumen pemerintah

12

Kab/Kota

Jawa Barat

BAPUSIPDA

IV -177


2

1

25

01

02

76

06

Peningkatan Sistem Penataan Kearsipan

1

25

01

02

76

07

Peningkatan Perngelolaan Kearsipan

1 1 1 1 1 1

26 26 26 26 26 26

01 01 01 01 01

01 01 01

77 77

01

Bidang Perpustakaan WAJIB Perpustakaan Kebijakan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perpustakaan

1

26

01

01

77

02

1 1 1 1 1 1

26 26 26 26 26

01 01 01 01

02 02 02

77 77

01

WAJIB Perpustakaan Perpustakaan Pembinaan Teknis Perpustakaan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Fasilitasi Peningkatan Budaya Baca

1

26

01

02

77

02

Peningkatan Layanan Perpustakaan umum

1

26

01

02

77

03

Pemberdayaan Kelembagaan Perpustakaan di Jawa Barat

1 1 1 1 1

26 26 26 26 26

01 01 01

03 03

77

1

26

01

03

77

01

Pelestarian Bahan Perpustakaan

1

26

01

03

77

02

Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat serta Implementasi UU No. 4 Tahun 1990

Penyusunan Master Plan Pembangunan Perpustakaan Khusus Jawa Barat Berstandar Internasional

3

4

5

Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan para pengguna arsip Terkelolanya arsip pada Dinas Bina Marga

1

kegiatan

Adanya sinergitas perencanaan antara lembaga perpustakaan daerah dan pusat Tersedianya Master Plan Pembangunan Perpustakaan Khusus Jawa Barat Berstandar Internasional

1

Kali

1

Terwujudnya masyarakat Gemar Membaca Terwujudnya pemberdayaan perpustakaan umum di Jawa Barat terbinanya pengelola perpustakaan pondok pesantren, desa dan panti asuhan di Jawa Barat

6

7

8

Kota Bandung

Dipenda

Kota Bandung

Dinas Bina Marga

0,003 % APBD

Bandung

Bapusipda

Paket

APBD

Bandung

Bapusipda

12

Kali

0,042 % APBD

Jawa Barat

Bapusipda

27

Perpustakaan

APBD

26 Kab/Kota

Bapusipda

60

Kali

APBD

Jawa Barat

Bapusipda

WAJIB Perpustakaan Perpustakaan Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

0,005 % Terpeliharanya bahan perpustakaan Tersedianya karya cetak dan karya rekam tentang Jawa Barat

1.000

eksemplar

APBD

Bandung

Bapusipda

1.000

eksemplar

APBD

Bandung

Bapusipda

URUSAN PILIHAN


IV -178

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

2

01

3

5

6

7

8

BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

01

04

Sub Bidang Perikanan Budidaya

01

04

00

01

04

00

Sub-sub Bidang Budidaya Laut, Payau dan tawar 78

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Meningkatnya produksi perikanan

Indikasi Kegiatan:

0 2

01

04

00

78

01

Fasilitasi pengembangan usaha perikanan

0 2

01

04

00

78

02

Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan serta validasi Data

0 2 0 2 0 2

01

04

01

04

00

01

04

00

0,01% Regulasi pengemba ngan usaha perikanan Jawa Barat

Terfasiltasinya pengembangan usaha perikanan Tersusunnya perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan dan data base

Dokumen

APBD

Jawa Barat

• Biro Binprod BKPP, Dinas Perikanan dan Kelautan

Dokumen

APBD

Jawa Barat


Jawa Barat


Jawa Barat

Biro Binprod, BKPD Provinsi,

Sub Bidang Perikanan Tangkap Sub-sub Bidang Penangkapan di Laut dan Perairan Umum 79

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap

Indikasi Kegiatan:

0 2 0 2 0 2 0 2

4

02

0,01% Terfasilitas inya pengemba ngan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Dokumen

BIDANG PERTANIAN

02

01

Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

02

01

01

02

01

01

80

Sub-sub Bidang Teknis Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Produksi Pertanian

Indikasi Kegiatan:


Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian

0,01%

Target produksi

Pergub

IV -179


2

3

4

5

6

7

dan produktivit as pertanian 0 1 0 1

13

04

01

80

01

Fasilitasi peningkatan produksi pertanian

13

04

01

80

02

Perencanaan Pembangunan Pertanian dan validasi Data

0 2 0 2 0 2

02

02

02

02

01

02

02

01

80

0 1

13

04

01

80

0 2 0 2 0 2

02

03

02

03

01

02

03

01

Terfasilitasinya target dan sasaran produksi pertanian Tersusunnya perencanaan pembangunan pertanian dan data base

APBD Dokumen

APBD

Jawa Barat

Biro Binprod, BKPD Provinsi, Dinas Pertanian

Jawa Barat

Dinas Perkebunan, Biro Binprod

Jawa Barat

Biro Binprod, BKPP Provinsi, Dinas Peternakan

Jawa Barat

Biro Binprod, BKPP Provinsi, Dinas Peternakan

Sub Bidang Perkebunan Sub-sub Bidang Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian

01

Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan validasi Data

Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian Meningkatnya pendapatan usahatani komoditi pertanian, perkebunan, dan peternakan Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian serta penerapan teknologi pengelolaan sumber daya pertanian Tersusunnya perencanaan pembangunan perkebunan dan data base

0,01%

Dokumen

APBD

Regulasi

0,02% APBD

Dokumen

APBD

Sub Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub-sub Bidang Teknis Budidaya Peternakan 80

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian

Indikasi Kegiatan:

0 1 0 1

13

04

01

80

01

Peningkatan ketersediaan sarana produksi peternakan

13

04

01

80

02

Perencanaan Pembangunan Perternakan dan validasi Data

0 2 0 2

03 03

8 Dinas Pertanian

Meningkat nya produksi peternaka n Terpenuhinya ketersediaan sarana produksi peternakan Tersusunnya perencanaan pembangunan peternakan dan data base

BIDANG KEHUTANAN 47

Sub Bidang Kehutanan


IV -180

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 1 0 2 0 2

03

47

00

03

47

00

2

3

84

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan

0 2 0 2

13

04

01

5

Terlaksananya pengembangan aneka usaha dan pengelolaan Kehutanan Terbina dan terkendalinya usaha-usaha bidang kehutanan Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri

Indikasi Kegiatan:

0 1

4

6

7

8

Sub sub Bidang ….

84

01

Fasilitasi pengembangan usaha kehutanan

02

Perencanaan Pembangunan Kehutanan dan validasi Data

04

0,01%

Tersusunn ya kebijakan pengemba ngan usaha keutanan Terfasilitasinya pengembangan usaha kehutanan Tersusunnya perencanaan pembangunan kehutanan dan data base

Dokumen

0,10%

Jawa Barat

Biro Binprod - BKPD, Dinas Kehutanan

Dokumen

0,10%

Jawa Barat

Biro Binprod - BKPD, Dinas Kehutanan

Kab. Cianjur, Sukabumi, Garut, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis Jawa Barat

Dinas ESDM

BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

04

01

Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah

0 2

04

01

00

0 2

04

01

00

Sub-Sub Bidang ………………… 86

Program Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi

01

Peningkatan Pemanfaatan Potensi Panas Bumi di Jawa Barat

02

Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasi dan Pengusahaan Panas Bumi di Jawa Barat Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertambangan Skala Kecil Menengah di Jawa Barat

03

04 05

Pengembangan Inventarisasi Jejaring Produk Unggulan Pertambangan dan Energi Jawa Barat Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dan Batubara di Jawa Barat


Menignkatkan kosservasi air bawah tanah, meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam Tercapainya peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi Terlaksanya pengawasan panas bumi Tercapainya peningkatan pengembangan pertambangan skala kecil menengah Terlaksanya jejaring produk pertambangan dan energi Terselenggaranya aktivitas usaha pertambangan umum dan batubara secara baik dan terkoordinir

0.3%

6

kabuapten

APBD

5

kawasan

APBD

20

Lokasi

1

paket

100, 100, 28

pengusaha pertambangan, pengusaha batubara, suplier

Jawa Barat

Dinas ESDM, Binprod Dinas ESDM

APBD

Jawa Barat

Dinas ESDM

APBD/APBN

Jawa Barat

Dinas ESDM

IV -181


0 2

04

01

02 00

2

6

4

5

APBD

7

8

06

Evaluasi Zona Konservasi Air Tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) kritis

Tercapinya peningkatan pengendalian air tanah

1

batubara paket

07

Pembangunan Infrastruktur Pemantauan Air Tanah di CAT Kritis

Terlaksananya pemantauan pemanfaatan air tanah

10

Sumur Pantau

APBN/APBD

08

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Jawa Barat

100

Sumur

APBD

09

Fasilitasi dan Rehabilitasi lahan eks pertambangan

Tercapainya Optimalisasi pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah Terlaksananya rehabilitasi lahan eks pertambangan yang tertangani

10

Lokasi

APBD/APBN

Kab. Bandung, Kab. Sukabumi, Kab. Cirebon

Dinas ESDM

4

Kawasan

APBD/APBN

Jawa Barat

Dinas ESDM

Geologi Program Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi

86

04

3

10

Evaluasi Kawasan Karst di Jawa Barat

CAT Bandung, CAT KarawangBekasi, CAT Bogor CAT Bandung, CAT KarawangBekasi, CAT Bogor, CAT Soreang Jawa Barat

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam Tercapainya Optimalisasi pengelolaan kawasan karst Jawa Barat

04 0 2

04

03

0 2

04

03

Ketenagalistrikan 00

87

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi 01

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Energi dan Listrik

02

Inventarisasi Aset Pembangunan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Jawa Barat Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Diversifikasi Pemanfaatan Mineral dan Energi Minyak dan Gas Bumi

03 0 2

04

04

0 2

04

04

00

87

0 2

04

04

00

87

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi

04

Pengembangan Pemanfaatan dan Distribusi Gas Jawa Barat


meningkatnya cakupan pelayanan dan distribusi neergi dan ketenagalistrikan Jawa Barat Tercapainya peningkatan dalam pengelolaan di sektor energi dan ketenagalistrikan Informasi aset di bidang energi dan mineral Tingkat pemanfaatan TTG mineral dan energi

Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan hemat energi, dan meningkatnya cakupan pelayanan dan distribusi neergi dan ketenagalistrikan Jawa Barat Tingkat pemanfaatan dan distribusi gas Terbangunnya

0.45%

1

paket

APBD

Jawa Barat

Dinas ESDM, Binprod

1

paket

APBD

Jawa Barat

Dinas ESDM

1

paket

APBD

Kota Bandung

Dinas ESDM

2

kawasan

APBD

PKN Bodebek PKN Bodebek dan wilayah cirebon

Dinas ESDM

APBN

IV -182


2

05 06

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha di Sektor Energi Peningkatan Upaya Konservasi Energi

07

Pemantauan Pelaksanaan Konversi Gas 3 kg di Jawa Barat

2 2 2 2

06 06 06 06

12 12 12

… …

90

2

06

12

00

90

01

Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah

0 2

07

01

00

93

02

Fasilitasi,Koordinasi dan Pengendalian distribusi komoditaskomoditas strategis

2 2 2 2

07 07 07 07

02 01 01

00 00

94

2

07

01

09

94

01

Peningkatan Tertib usaha, tertib niaga dan pelayanan di bidang kemetrologian

2

07

01

00

94

02

Pembangunan Laboratorium Kemetrologian

3 proyek percontohan pipanisasi gas perkotaan Tingkat pengendalian pemanfaatan energi Tingkat konservasi energi di sektor pengguna Terpantaunya konversi gas 3 kg di Jawa barat

6

7

8

4

5

1

paket

APBD

Jawa Barat

Dinas ESDM

100

Pelaku usaha

APBD

Jawa Barat

Dinas ESDM

26

kab/kota

APBN

Jawa Barat

Dinas ESDM

Kab. Cirebon, Garut, Sumedang,Majal engka,Purwakar ta,Kuningan 26 Kab/Kota

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

26 Kab/Kota


Kab. Garut


BIDANG INDUSTRI KERJASAMA INDUSTRI PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antar industri Terwujudnya Kerjasama Industri usaha pada Industri rotan/furniture,minyak atsiri, keramik dan industri kreatif Terfasilitasi dan terkoordinasinya distribusi komoditas-komoditas strategis


BIDANG PERDAGANGAN METROLOGI LEGAL PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

91 01

Peningkatan daya saing dan akses pasar


Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dari dan produsen Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur/takar/timbangan dan perlengkapannya Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat di bidang kemetrologian ( BDKT,UTTP terhadap SPBU, meter air, meter KWH) dan perlindungan konsumen Tersedianya Laboratorium Kemetrologian

Meningkatnya perdagangan ekspor dari Jawa Barat Meningkatnya daya saing dan akses pasar

3.285.964 dan 1220

UTTP dan BDKT

1

unit

Disperindag

IV -183


01

2 Agama Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

3

Fasilitasi Peningkatan Kualitas SDM Keagamaan (khotib, mubaligh, kader juru dakwah, pembina majelis taklim)

Meningkatnya kualitas SDM keagamaan dalam implementasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat; Meningkatnya pemahaman & pengamalan agama di kalangan pemuda, pelajar, mahasiswa, dan santri pondok pesantren Meningkatnya kualitas kerukunan hidup intern dan antar umat beragama

02

Fasilitasi Pemeliharaan Kerukunan Hidup Inter dan Antar Umat Beragama

03

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Agama

04

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberantasan Buta Huruf AlQuran

05

Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Program Pembinaan Lembaga-Lembaga Keagamaan


4

5

6

7

8

0.02%

Terlaksananya MTQ Tingkat Jawa Barat; Terlaksananya pembinaan & pengiriman kafilah MTQ Tingkat Nasional; Terlaksananya Safari Ramadhan dan Tarling Gubernur Menurunnya Angka Buta Huruf al-Qur'an Tersedianya bantuan biaya ibadah haji untuk masyarakat

orang

APBD

26 kab/kota

Biro Yansosdas

kali

APBD

4 Wilayah

Biro Yansosdas

orang

APBD

Jawa Barat

Biro Yansosdas

1

Paket

APBD

4 Wilayah

Biro Yansosdas

1

Paket

APBD

26 kab/kota

Biro Yansosdas

1.400

2

9.500

0.05%

IV -184


2 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan (madrasah, pondok pesantren, DKM, Lembaga Pengelola Zakat, dan Penyelenggara Ibadah Haji)

02

Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan SDM Lembaga Pendidikan Agama

03

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Lembaga Sosial Keagamaan


3 Terlaksananaya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan porseni pondok pesantren tingkat Jabar dan Nasional; Meningkatnya peran lembaga sosial dan pendidikan keagamaan melalui pemberdayaan DKM, Madrasah, Pondok Pesantren, Lembaga Pengelola Zakat, dan Penyelenggara Ibadah Haji di Jawa Barat Meningkatnya peran lembaga sosial dan pendidikan keagamaan melalui pembinaan guru madrasah swasta di Jawa Barat Tersedianya data dan informasi lembaga sosial keagamaan; Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan agama dalam pembangunan

4 600

5 Orang

6 APBD

7 4 Wilayah

8 Biro Yansosdas

10.000

Orang

APBD

Kab/Kota

Biro Yansosdas

2

Paket

APBD

Kab/Kota

Biro Yansosdas

IV -185

b. RENCANA KERJA NON COMMON GOALS

Recommend Documents