RENJATA (RENCANA KERJA TAHUNAN)

RENJATA (RENCANA KERJA TAHUNAN)

INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015

Visi : Melalui Pengawasan yang Profesional Berperan Aktif dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 2015 Renjata Inspektorat Tahun 2015

20

Renjata Inspektorat Tahun 2015

21

DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR…………………………………………………………..

i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………

ii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………

vi

DAFTAR LAMPIRAN….................…………………………………………

vii

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………..……….

1

Latar Belakang ………………………………………….

1

1.1.1

Visi dan Misi Kab. Tasikmalaya ……........

1

1.1.2

Kondisi Umum. …………………............…..

2

1.1.2.1 Kondisi Umum Daerah ................

2

1.1.2.2 Kondisi Umum Inspektorat...........

5

1.1

1.2 Isu dan Masalah Strategis ………………………….. 1.2.1

Hambatan, permasalahan dan Cara penyelesaian masalah ............................ - 1.2.1.1.

BAB II

Hambatan dan Permasalahan.

12 12 12

- 1.2.1.2.

Cara Penyelesaian Masalah ....

13

- 1.2.1.3.

Isu Strategis ……………….......

13

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan...…………........................................

14

1.3.1

Kedudukan……………………………………

14

1.3.2

Tugas Pokok…………………………………..

14

1.3.3

Fungsi…………………………………………..

14

1.3.4

Susunan Organisasi………………………….

14

VISI DAN MISI INSPEKTORAT ………………………………

16

Visi Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya…...............

16

2.1 2.2

2.3 2.4

Misi Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya………………

17

Tujuan …………………………………………………….

17

Strategi ……………………………………………………

19


22

BAB III

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015……………… 3.1

Program/Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015……………................... 1.

2. 3.

3.2

Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Kab. Tasikmalaya …........…………......... Meningkatnya kemampuan aparat Inspektorat ....................................................

20 2 2 2 2

Meningkatnya daya dukung sarana prasarana untuk pengawasan …………............................

2 4

Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Tahun 2015……..................……….......................

3 0

Kebijakan Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2015…….………………………………………………....

3 2

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015 ………………

3 3

4.1

Prioritas Program dan Pembangunan Tahun 2015………………………………………………………..

3 3

4.2

Rencana Kegiatan Tahun 2015 ……………………..

3 3

3.3

BAB IV

20

4.2.1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH ………………………………..................

3 5

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala ………………….

35

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah ..........

36

Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan...........................

37

Koordinasi pengawasan yang lebih konprehensif ………………………………

37

Evaluasi Kinerja SKPD........................

37

4.2.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ………………………………………..

38

Pendidikan dan Pelatihan formal Aparatur Inspektorat .........................

38

4.2.3 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan .....

39

    






Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

39

23

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan . 

Reviu laporan keuangan......................

39



Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.........................................

39

Bimbingan Teknis P2UPD...................

39

4.2.4 Pelayanan Administrasi Perkantoran ……

39

Penyediaan Jasa komunikasi, air dan Listrik ................................................

39



Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ..

39



Penyediaan Jasa ATK ……………………

40



Penyediaan Barang Percetakan & Penggandaan .....................................

40

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor ................................................

40

Penyediaan Bahan Bacaan dan dan Peraturan Perundang-undangan

40



Penyediaan Makanan dan Minuman....

40



Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

40



Rapat Koordinasi dan Konsultasi........

41

4.2.5 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur …………………………………….....

41

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ……………………………………..

41



Pengadaan Mebeulair …………………..

41



Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor ...............................................

41

Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ...........

41

Pemerliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ...................

41

 

 



 

4.3 Rencana Kegiatan Lintas Inspektorat Tahun 2014 …………………………………………......

42

BAB V PENUTUP …………………………………………………………

43


24

DAFTAR TABEL TABEL 1.1

TABEL 1.2

TABEL 1.3

:

:

:

OBYEK AUDIT (OBDIT) YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA ………………………………………..

4

OBYEK AUDIT (OBDIT) YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA PADA PKPT 2015 ……………….

5

KETERKAITAN SASARAN RPJP KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA…..

8

TABEL 3.1

:

JUMLAH AUDITOR/PENGAWAS YANG BERSERTIFIKAT ……………………………………. 22

TABEL 3.2

:

JULAH AUDITOR DAN NON AUDITOR YAG MEMILIKI PENDIDIKAN SUBSTANTIF ………… 23

TABEL 3.3

:

RENCANA PENAMBAHAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN ……………………………………….. 24

TABEL 3.4

:

RENCANA ANGGARAN KEGIATAN INSPETORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 ……. 26

TABEL 3.5

:

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 …………………………………………. 30

TABEL 4.1

:

OBJEK AUDIT YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA PADA PKPT 2015 ................. 35

- - oOo - -


25

DAFTAR LAMPIRAN : LAMPIRAN 1.

:

MATRIK HAMBATAN DAN PERMASALAHAN INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015;

LAMPIRAN 2.

:

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015;

LAMPIRAN 3.

:

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR : 700/KEP.10–INSPEKTORAT/2013, TANGGAL 16 JANUARI 2013, TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015;

LAMPIRAN 4.

:

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR : 700/KEP.2–INSPEKTORAT/2013, TANGGAL 4 JANUARI 2013, TENTANG WILAYAH KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

- - oOo - -


26

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renjata) Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan Tugas Pengawasan Inspektorat untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya. Dalam rencana kerja tahunan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai. Rencana Kerja Tahunan memuat indikator kinerja, sasaran dan rencana capaian, program dan kegiatan serta kelompok indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Selain itu memuat pula keterangan yang menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi / sektor lain. Rencana Kerja Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut :  Realisasi anggaran tahun 2014  Perkiraan-perkiraan yang nyata tentang kebutuhan Inspektorat yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  Prioritas sasaran yang hendak dicapai. 1.1.1. VISI DAN MISI KABUPATEN TASIKMALAYA Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya tertuang dalam Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015. Visi : “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, mandiri, unggul di bidang Agribisnis dan Berbasis Perdesaan “ Misi : Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan beberapa misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulqarimah, berkualitas dan mandiri ; 2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis ;


27

3. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik (Good Governance) ; 4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Insfrastruktur wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan. 1.1.2. KONDISI UMUM 1.1.2.1 KONDISI UMUM DAERAH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Adapun untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah yang diatur oleh : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Perijinan Kabupaten Tasikmalaya; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan


28

urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan bupati. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 4. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas : a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu Wilayah; d. Sub Bagian, dan ; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Program kerja pengawasan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang merupakan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. PKPT ini sebagai salah satu dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan kepala daerah, yang dituangkan dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (audit reguler), berdasarkan obyek audit yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati, disamping itu Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya juga melaksanakan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah berupa audit insidentil (audit kasus & audit khusus). Audit Insidentil (Audit Khusus dan Kasus) dilakukan terhadap kasus-kasus yang timbul dari pengaduan masyarakat/OPD, media masa, surat perintah/tugas dari Bupati atau pelimpahan dari lembaga pengawas fungsional lainnya. Jumlah seluruh obyek audit di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi cakupan tugas Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya yaitu 685 obdit, seperti terlihat dalam ringkasan tabel berikut :


29

Tabel 1.1 OBYEK AUDIT (OBDIT) YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA

No.

Jenis Obdit

Jml. Obdit

1.

Badan

4

2.

Sekretariat

3

3.

Dinas

14

4.

Kantor

5

5.

Satuan

1

6.

RSUD

1

7.

Kantor Camat

8.

Desa

351

9.

UPTD

260

10.

PD BPR

2

11.

PD PK PANCATENGAH

1

12.

PD BPR LPK

2

13.

PDAM

1

14.

PDUP

1

39

Jumlah

685

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tasikmalaya, telah ditetapkan misi terkait dengan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya yaitu : “Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik (Good Governance) ” dengan tujuan ”Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme” dengan sasaran yang hendak dicapai ”Mencegah terjadinya praktek KKN dilingkungan pemerintah dan masyarakat”, sedangkan langkah


30

strategis yang diambil ditetapkan melalui kebijakan yaitu : Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek KKN yang diuraikan lebih lanjut dalam Bab II. 1.1.2.2 KONDISI UMUM INSPEKTORAT A. ASPEK PENGAWASAN Pelaksanaan audit reguler terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) direncanakan sebanyak 44 Objek Audit (Obdit) yang akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 dengan obyek Audit, meliputi : Tabel 1.2 OBYEK AUDIT (OBDIT) YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA PADA PKPT 2015

No.

Nama seluruh Instansi Obyek Audit yang menjadi cakupan tugas Inspektorat Kab. Tasikmalaya

Jml. OBDIT yg ada di Wil. Kab. Tasik Malaya

2015

Keterangan

1.

Badan

4

4

2.

Sekretariat

3

2

3.

Dinas

14

14

4.

Kantor

5

5

5.

Satuan

1

1

6.

Rumah Sakit

1

1

7.

UPTD Balai Latihan Kerja

1

saat uji petik Dinas ybs.

1


1


1


8. 9. 10.

UPTD Loka Bina Karya UPTD Rumah Potong Hewan UPTD Labkeswan

11.

UPTD Pengembangan Benih Ikan

1


12.

UPTD Pasar Hewan

1


13.

UPTD Pasar Ikan

1


14.

UPTD Pembibitan Ternak

1


15.

UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan

1


1


16.

UPTD Perbenihan & Kultur Jaringan


31

No.



2015

Keterangan

17.

UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil. Ciawi

1


18.

UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil. Singaparna

1


19.

UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil. Taraju

1


20.

UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil. Manonjaya

1


21.

UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil. Karangnunggal

1


22.

UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil. Cikatomas

1


23.

UPTD PU Wil. Ciawi

1


24.

UPTD PU Wil. Sukaratu

1


25.

UPTD PU Wil. Manonjaya

1


26.

UPTD PU Wil. Taraju

1


27.

UPTD PU Wil. Singaparna

1


28.

UPTD PU Wil. Sukaraja

1


29.

UPTD PU Wil. Karangnunggal

1


30.

UPTD PU Wil. Cikatomas

1


31.

UPTD Peralatan & Perbengkelan

1


32.

UPTD Laboratorium

1


33.

UPTD Pemadam Kebakaran

1

34.

UPTD Kebersihan, Pertamanan & Pemakaman

1


35.

UPTD Terminal

1


36.

UPTD Parkir

1


37.

UPTD Balai Benih Padi & Palawija

1


38.

UPTD Benih Holtikultura

1


39.

UPTD SPMA

1

saat ijupetik Dinas ybs

40.

UPTD Pertanian Wil. Ciawi

1


41.

UPTD Pertanian Wil. Singaparna

1


42.

UPTD Pertanian Wil.Taraju

1


43.

UPTD Pertanian Wil. Karangnunggal

1



32

No.



2015

Keterangan

44.

UPTD Pertanian Wil. Cikatomas

1


45.

UPTD Pertanian Wil. Manonjaya

1


46.

UPTD Pertanian Wil. Sukaraja

1


47.

UPTD Pengelolaan Pasar Singaparna

1


48.

UPTD Pengelolaan Pasar Ciawi

1


49.

UPTD Pengelolaan Pasar Manonjaya

1


50.

UPTD Pengelolaan Pasar Taraju

1

51.

UPTD Laboratorium Kesehatan

1

saat uji petik Dinas ybs. saat uji petik Dinas ybs.

52.

UPTD Instalasi Farmasi

1


53.

UPTD Puskesmas

40

-

54.

Kantor Camat

39

39

55.

UPTD Pengelola TK, SD/SLB

39

-

56.

UPTD SMA/SMK/MA Negeri

19

-

57.

UPTD SMP Negeri

115

-

58.

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

1

-

59.

Desa

351

351

60.

PD BPR

2

-

61.

PD PK Pancatengah

1

-

62.

PD BPR LPK

2

-

63.

PDAM

1

1

64.

PDUP

1

-

685

418

Jumlah

Objek audit yang diaudit pada tahun 2015 yaitu sebanyak 418 obdit, ini dikarenakan pencanangan tahun 2015 sebagai Tahun Kualitas baik dari sisi pemeriksaan, Laporan Hasil Audit maupun dari sisi profesionalisme aparatur Inspektorat. Keterkaitan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tasikmalaya dengan Sasaran Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :


33

Tabel 1.3 KETERKAITAN SASARAN RPJP KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA Kabupaten Tasikmalaya

Inspektorat

Sasaran Kabupaten Uaraian Indikator

Sasaran Inspektorat Uaraian Indikator

Berkurang nya praktek KKN di lingkungan pemerintah daerah

Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kab. Tasikmalaya

Temuan ketidaktaatan pelaksanaan peraturan perundangundangan

Pengaduan masyarakat yang terselesaikan

Kegiatan

Rata-rata temuan oleh setiap Obdit (PKPT) dari hasil audit berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan.

- Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala - Pelaksanaan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Evaluasi Kinerja SKPD - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Jumlah pengaduan masyarakat/ SKPD yang berindikasika n KKN dan Non-KKN yang dapat diselesaikan baik dari audit Khusus atau kasus.

- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Dari keterkaitan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Indikator capaian sasaran temuan ketidaktaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan diindikasikan dengan Rata-rata temuan oleh setiap Obdit (PKPT) dari hasil audit berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan berbagai kemungkinan yaitu : a. Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan perubahan pola pemikiran dan kebijakan baru pada metode kerja yang pada umumnya belum banyak diketahui/dipahami. b. Seringnya mutasi besar-besaran yang menimbulkan pemahaman auditan terhadap prosedur kerja/pola kerja ditempat kerja baru kurang optimal.


34

c. Kemampuan aparat pengawasan dalam mengungkap suatu permasalahan semakin meningkat, sehingga berbagai kemungkinan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan, dapat diungkap. d. Ketidaktaatan auditan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 2. Indikator capaian sasaran berkurangnya praktek KKN di lingkungan pemerintah daerah diindikasikan dengan jumlah pengaduan masyarakat/SKPD yang berindikasikan KKN dan Non KKN yang dapat ditangani, yang ditargetkan untuk tahun 2015 kasus KKN yang dapat ditangani 100%. B. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Untuk menjalankan tugas dalam rangka perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pengawasan pengelola keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan pengembangan perekonomian dan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan aparatur serta pelaksanaan urusan tata usaha, diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang profesional demi terwujudnya pencapaian akuntabilitas kinerja. Dukungan sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya seluruhnya sebanyak 47 orang dengan struktur dan klasifikasi perangkat daerah sebagai berikut : a). Jumlah Pegawai Organisasi :

berdasarkan

Struktur

1.

Inspektur

:

1

Orang

2.

Sekretaris

:

1

Orang

3.

Inspektur Pembantu

:

4

Orang

4.

Sub Bagian

:

3

Orang

5.

Auditor

:

12

Orang

6.

P2UPD

:

15

Orang


35

b). Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonisasi : 1.

Eselon II

:

1

Orang

2.

Eselon III

:

5

Orang

3.

Eselon IV

:

3

Orang

c). Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan : 1. Struktural

:

9

Orang

2. Fungsional Umum

:

12

Orang

3. Fungsional Tertentu

:

27

Orang

d). Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi yang terkait dengan pemeriksaan/audit, adalah sebagai berikut : 1. Non-fungsional :

:

21

(Skiled

:

-

Orang

b. Auditor Ahli (Expert/Senior

:

5

Orang

:

1

Orang

:

1

Orang

a. Auditor

Trampil

Orang

/Junior Auditor) Auditor) c. Peran

Ketua

Tim

(Team

Leader) d.

Peran Pengendali Teknis

2. Fungsional Jumlah

pegawai

: berdasarkan

Jabatan Fungsional Auditor

:

12

Orang

a. Ahli Madya

:

5

Orang

b. Ahli Muda

:

1

Orang

c. Ahli Pertama

:

3

Orang

d. Terampil Penyelia

:

1

Orang

e. Pertama

:

1

Orang

f.

:

1

Orang

:

15

Orang

a. Pengawas Madya

3

Orang

b. Pengawas Muda

9

Orang

c. Pengawas Pertama

3

Orang

Jumlah

Terampil Pelaksana pegawai

berdasarkan

Jabatan Fungsional P2UPD


Orang

36

e). Jumlah Pegawai Pendidikan :

berdasarkan

Kualifikasi

1.

S3

:

1

Orang

2.

S2

:

12

Orang

3.

S1

:

27

Orang

4.

D3

:

2

Orang

5.

SLTA

:

5

Orang

6.

SLTP

:

-

Orang

7.

SD

:

1

Orang

f). Jumlah Pegawai berdasarkan Kepangkatan : 1.

Pembina Utama Muda

:

1

Orang

2.

Pembina Tk. I

:

8

Orang

3.

Pembina

:

5

Orang

4.

Penata Tk.I

:

11

Orang

5.

Penata

:

4

Orang

6.

Penata Muda Tk.I

:

9

Orang

7.

Penata Muda

:

6

Orang

8.

Pengatur Tk. I

:

2

Orang

9.

Pengatur

:

-

Orang

10. Pengatur Muda Tk. I

:

1

Orang

11. Pengatur Muda

:

1

Orang

12. Juru

:

-

Orang

g). Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan : 1.

Golongan IV / c

:

1

Orang

2.

Golongan IV / b

:

8

Orang

3.

Golongan IV / a

:

5

Orang

4.

Golongan III / d

:

11

Orang

5.

Golongan III / c

:

4

Orang

6.

Golongan III / b

:

9

Orang

7.

Golongan III / a

:

6

Orang

8.

Golongan II / d

:

2

Orang

9.

Golongan II / c

:

-

Orang


37

10. Golongan II / b

:

1

Orang

11. Golongan II / a

:

1

Orang

12. Golongan I / c

:

-

Orang

1.2. ISU DAN MASALAH STRATEGIS Isu atau masalah diartikan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau sebuah pokok persoalan. Terhadap sebuah isu, kita harus menghadapi dan memecahkan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara lebih baik. Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat adalah sebagai berikut : 1.2.1. Hambatan, Permasalahan dan Cara Penyelesaian Masalah 1.2.1.1 Hambatan dan Permasalahan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hambatan dan masalah diartikan sebagai sebuah pokok persoalan. Terhadap hambatan dan masalah, kita harus menghadapi dan memecahkan persoalan dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara lebih baik. Beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi Inspektorat adalah sebagai berikut : o Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional yang ada baik auditor maupun P2UPD, sehingga jumlah obdit yang ada belum tertangani seluruhnya. o Aparat Inspektorat masih terbatas secara kualitas yang memenuhi kriteria Pemeriksa / Pengawas profesional. o Kurangnya tenaga staf untuk menunjang operasional di lingkungan Inspektorat o Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. o Keterbatasan dalam mengungkap suatu kasus/permasalahan secara terbuka sehubungan dengan minimnya bukti dan informasi dari stakeholder/masyarakat pengadu. o Terbatasnya sarana prasarana untuk mendukung kinerja Inspektorat o Belum tersedianya perpustakaan yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan khususnya yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat.


38

1.2.1.2. Cara Penyelesaian Masalah Tindakan yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara lebih baik dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut : o Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga Pemeriksa / Pengawas dalam pelaksanaan audit terhadap Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor (OPD), yaitu sebagai berikut : - Melibatkan tenaga struktural/non-fungsional yang ada di Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, baik yang sudah memiliki sertifikat auditor atau belum. - Mengadakan program peningkatan SDM setiap tahun dengan cara mengikutisertakan aparat Inspektorat untuk Diklat Sertifikasi Auditor (Terampil, Ahli dan Ketua Tim) di BPKP dan Diklat Pengawasan di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. o Membuat jadwal penggunaan kendaraan seefektif mungkin serta mengoptimalkan sarana prasarana yang ada, mengusulkan pengadaan barang kepada Pemerintah Daerah. o Memanfaatkan literatur yang ada dan mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait. o Pelatihan/Diklat untuk meningkatkan wawasan pengawasan. o Optimalisasi sumber daya yang ada serta intensifikasi dan ekstensifikasi pencarian data/informasi. o Upaya–upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut dapat disusun melalui suatu matriks (lihat lampiran 1). 1.2.1.3. Isu Strategis Sedangkan yang menjadi isu strategis saat ini adalah adanya Jabatan fungsional baru di Inspektorat yaitu Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF-P2UPD) yang menyebabkan diperlukannya penataan peran dan fungsi masing-masing Jabatan Fungsional sehingga dalam pelaksanaan Tugas pengawasan bisa bersinergi satu sama lain. Hal lain yang menjadi isu strategis di Inspektorat adalah Bahwa RPJMD Kabupaten Tasikmalaya memasuki tahun kelima, sehingga Inspektorat perlu menyusun strategi untuk turut mensukseskan pencapain RPJMD Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2016.


39

1.3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut : 1.3.1. Kedudukan a. Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara Teknis administratif di bawah pembinaan Sekretaris Daerah. 1.3.2. Tugas pokok Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan Bupati. 1.3.3. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan d. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati 1.3.4. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari : a. Inspektur b. Sekretariat membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; g. Kelompok Jabatan Fungsional.


40

Uraian lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bagian dan sub-bagian dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, sampai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tasikmalaya yang baru, untuk mengaakomodasi berubahnya Struktur Organisasi Inspektorat dengan dihapuskannya Jabatan Struktural Kepala Seksi.


41

BAB II VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA Menurut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Lebih lanjut dinyatakan bahwa visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka rumusan visi merupakan tujuan terluas dan terumum yang memperjelas arah yang akan dicapai organisasi, gambaran aspirasi di masa depan dan inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran secara lebih operasional visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi akan menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan memberikan fokus terhadap apa yang akan dilakukan oleh organisasi, sehingga menjadi landasan kerja bagi organisasi. 2.1. Visi Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Semangat Reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan serta fungsi penyelenggaraan Pemerintahan negara dan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dimana Inspektorat dituntut sebagai pionir untuk melaksanakan manifestasi Undang-undang di atas sejalan dengan Misi ketiga Kabupaten Tasikmalaya yaitu Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam upaya terselenggaranya pemerintahan yang baik, maka diperlukan lembaga yang profesional serta mampu melakukan pengawasan. Inspektorat yang didukung oleh SDM yang professional diharapkan menjadi sebuah institusi yang berwibawa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Demi terselenggaranya pemerintah yang baik maka diperlukan Lembaga Pengawasan yang profesional serta mampu Renjata Inspektorat Tahun 2015

42

melaksanakan pengawasan, Inspektorat sebagai berikut :

maka

diformulasikan

visi

“Melalui Pengawasan yang Profesional Berperan Aktif dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2015“ Makna Visi Inspektorat yang didukung oleh SDM yang profesional diharapkan menjadi sebuah institusi yang berwibawa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal untuk mengabdi kepada masyarakat serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian pelaksanaan pengawasan yang profesional dalam arti luas merupakan suatu sistem yang mencakup Instansi Inspektorat yang profesional dan aparat yang profesional. Aparat Inspektorat akan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan standar pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) apabila didukung dengan sistemnya. Secara optimal kondisi ini ditargetkan akan terlaksana tahun 2015, dengan mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi birokrasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta situasi dan kondisi di Instansi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sendiri. 2.2. Misi Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka telah dirumuskan misi sebagai berikut : 1. Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Tasikmalaya. Makna : Mampu mendukung pemerintahan yang bisa mempertanggungjawabkan seluruh kinerjanya kepada masyarakat. 2. Mendorong Profesionalisme Aparat Inspektorat Makna : Mampu mendorong terwujudnya aparat Inspektorat yang memahami akan tugas dan fungsinya yang didukung dengan kemampuan individu. 2.3 Tujuan Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Hasil akhir yang akan dicapai jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun.


43

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan yang tertuang dalam Renstra berdasarkan misi yang ditetapkan sebagai berikut : 1. Mendorong kualitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. 3. Mewujudkan aparat Inspektorat yang profesional untuk perbaikan kinerja Inspektorat Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai. Adapun Sasaran Inspektorat sebagai berikut : 1. Menurunnya penyimpangan di instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Meningkatnya efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kab.Tasikmalaya. Indikatornya : a. Rata-rata temuan oleh setiap Obdit (PKPT) dari hasil audit berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan. b. Jumlah pengaduan masyarakat/SKPD Non-KKN yang dapat diselesaikan baik dari audit Khusus atau kasus. 2. Berkurangnya KKN di Kabupaten Tasikmalaya. Indikatornya : a. Jumlah pengaduan masyarakat/SKPD berindikasikan KKN.

yang

3. Meningkatnya kemampuan aparat Inspektorat. Indikatornya : a. Jumlah auditor yang bersertifikasi. b. Jumlah aparat Inspektorat yang memiliki pendidikan substansif. 4. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana untuk pengawasan. a. Jumlah sarana penunjang pengwasan.


44

2.4 Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk arah kebijakan, program dan Kegiatan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakantindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan dan tidak hanya baik secara teori. Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf pada Inspektorat untuk melangkah. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, sasaran, tujuan, penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan yang ada merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun beberapa Kebijakan Inspektorat yang dianggap strategis dalam tahun 2011-2015 sesuai dengan kewenangan yang ada sebagai berikut : 1. Mendorong dilaksanakannya pengawasan dan pembinaan dengan memperhatikan skala prioritas ; 2. Mendorong ditanganinya kasus-kasus KKN atas pengaduan masyarakat/SKPD sesuai dengan kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; 3. Mendorong aparat Inspektorat untuk mengembangkan keahlian baik secara kuantitas maupun kualitas; 4. Mendorong pelaksanaan TUPOKSI Inspektorat.


45

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 3.1. PROGRAM/KEGIATAN TASIKMALAYA TAHUN 2015

INSPEKTORAT

KABUPATEN

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, bahwa tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1-5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai. Adapun Sasaran Inspektorat seperti yang telah dijelaskan pada Bab II adalah sebagai berikut : 5. Menurunnya penyimpangan di instansi Pemrintah Kabupaten Tasikmalaya Meningkatnya efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kab.Tasikmalaya. Indikatornya : c. Rata-rata temuan oleh setiap Obdit (PKPT) dari hasil audit berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan. d. Jumlah pengaduan masyarakat/SKPD Non-KKN yang dapat diselesaikan baik dari audit Khusus atau kasus. 6. Berkurangnya KKN di Kabupaten Tasikmalaya. Indikatornya : b. Jumlah pengaduan masyarakat/SKPD yang berindikasikan KKN.


46

7. Meningkatnya kemampuan aparat Inspektorat. Indikatornya : a. Jumlah auditor yang bersertifikasi. c. Jumlah aparat Inspektorat yang substansif.

memiliki

pendidikan

8. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana untuk pengawasan. a. Jumlah sarana penunjang pengawasan. Dalam rangka mengaplikasikan kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan harus ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang akan dilakukan dalam masa mendatang.

Dalam Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 telah menetapkan 5 program pokok yang akan dilakukan untuk mencapai Tujuan di Inspektorat Kebupaten Tasikmalaya. Program-program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan dan kewenangan Inspektorat yaitu : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. a. b. c. d. e.

Internal

dan

Pengawasan internal secara berkala. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. Evaluasi kinerja SKPD

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan formal 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan pengawasan. b. Review laporan keuangan. c. Pembinaan Aparatur Dalam Tindak Pencegahan Korupsi d. Bimbingan Teknis P2UPD

aparatur

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Penyediaan makanan dan minuman. Penyediaan jasa pengamanan kantor. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


47

5. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur a. b. c. d. e. f. g.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeulair. Pengadaan Alat Studio/Pengadaan Sarana Kantor Pengadaan Komputer/Note Book Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dari sasaran tersebut dijabarkan melalui indikator-indikator sebagai berikut : 1. Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kab.Tasikmalaya. Indikatornya : a. Rata-rata temuan oleh setiap Obdit (PKPT); Pada tahun 2015 target rata-rata temuan di setiap Obyek Audit ditetapkan sebesar ratio 1 : 1,01 atau setiap objek audit terdapat rata-rata 1 temuan. b. Jumlah pengaduan masyarakat/OPD yang berindikasikan KKN dan Non-KKN yang dapat ditangani, baik dari audit Khusus atau kasus berkurang secara proporsional pada setiap tahunnya. Hal ini untuk mengantisipasi jumlah pengaduan yang masuk pada akhir Desember/akhir tahun, dimana penanganannya dapat diselesaikan awal tahun berikutnya. Disamping itu, untuk mengantisipasi jumlah pengaduan yang masuk relatif sedikit, yang akan mempengaruhi terhadap jumlah pembagi persentase jumlah penyelesaian Kasus KKN dan Non-KKN yang ditangani. Dalam penyelesaian kasus pengaduan OPD/masyarakat KKN/NON KKN, proses penyelesaiannya sulit ditentukan secara pasti, kondisi ini disebabkan : o penyelesaian kasus pengaduan relatif melibatkan banyak pihak, sehingga dalam penanganannya relatif memerlukan waktu yang lama, apalagi kalau berkaitan dengan masyarakat umum/eksternal. o keterbatasan dalam mengungkap suatu kasus/permasalahan secara terbuka sehubungan dengan minimnya bukti dan informasi dari stakeholder/ masyarakat pengadu. 2. Meningkatnya kemampuan aparat Inspektorat Indikatornya : a. Jumlah Auditor / Pengawas yang bersertifikasi Adanya beberapa persoalan yang perlu ditangani 2 (dua) tahun ke depan, sehingga terjadi beberapa perubahan sesuai dengan yang diharapkan melalui beberapa upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat Inspektorat yaitu dengan mengikutsertakan staf Inspektorat mengikuti diklat Renjata Inspektorat Tahun 2015

48

auditor serta merekrut staf yang telah mengikuti diklat auditor yang sekarang masih tersebar di OPD lain, juga dengan mengikut sertakan para Pengawas untuk mengikuti Diklat Matrikulasi di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2015 jumlah auditor sebanyak 12 orang. Sementara jumlah Pengawas yang sudah mengikuti Diklat Matrikulasi Pengawasan sebanyak 15 Orang Pengawas. Rencana penambahan unsur-unsur kepegawaian berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor / Pengawas yang telah bersertifikasi dalam rangka penunjang kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut : Kondisi Tahun 2014

Rencana Tahun

Total

2015

5 3 3

2 3 3

a. Terampil Penyelia b. Pertama e. Terampil Pelaksana Lanjutan f. Terampil Pelaksana

1

-

Jumlah % Peningkatan

12

8

3 9 3

2 5 3

15

10

Uraian Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor yang telah bersertifikasi : a. Ahli Madya b. Ahli Muda c. Ahli Pertama

Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional P2UPD yang sudah mengikuti Diklat Pengawasan a. Pengawas Madya b. Pengawas Muda c. Pengawas Pertama Jumlah % Peningkatan

-

b. Jumlah auditor dan non auditor yang memiliki pendidikan subtantif. Rencana penambahan unsur-unsur kepegawaian berdasarkan jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Substantif dalam rangka penunjang kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut :

Uraian

Kondisi Tahun 2014

Rencana Tahun 2015

Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Substantif :


49

Uraian

a. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan b. Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa c. Diklat Sistem Akutansi Keuangan Daerah (SAKD) d. Diklat Bendaharawan e. Diklat Komputer f. Diklat Kepemimpinan g. Diklat Penawaran dari Kemenag Jumlah

3. Meningkatnya pengawasan.

daya

dukung

Kondisi Tahun 2014

Rencana Tahun 2015

-

10

8

2

4

5

3 7 22

2 1 20

sarana

prasarana

untuk

Dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, diharapkan adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan pengawasan baik sarana transportasi maupun sarana elektronik dan sarana lainnya. Indikatornya : a. Jumlah Sarana penunjang pengawasan : Rencana penambahan sarana dan prasarana pokok penunjang kegiatan pengawasan sebagai berikut :

Rencana Penambahan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pengawasan No.

1. 2.

Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Kendaraan : Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

Sat.

Unit Unit

Jumlah % Peningkatan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Non-Kendaraan : Note Book Kamera Digital Handycam Perekam Filing Cabinet Lemari Meja Kursi Kursi Inspektur Calculator Printer Scanner Proyektor/In-focus CCTV Televisi Air Conditioner ( AC ) Telepon Fax


Kondisi Tahun 2014 Kondisi Ket Baik 11 21

-

32

Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

8 22 30 1 1 2 2 4 25 -

Rencana 2015

Ket

-

-

18 -

50

No. 21. 22.

Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Sound Sistem Roll Opeck Jumlah

Sat. Paket Unit

Kondisi Tahun 2014 Kondisi Ket Baik 1 4 100 -

Rencana 2015 18

a.1 Kendaraan Pada Tahun 2015 direncanakan tidak ada sarana kendaraan penunjang kegiatan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya kendaraan dinas roda 4 maupun kendaraan


Ket

penambahan pengawasan yaitu baik dinas roda 2.

51

a.2 Non-Kendaraan Pada Tahun 2015 ada rencana penambahan sarana dan prasana pokok non-kendaraan penunjang kegiatan pengawasan, yaitu berupa : 18 meja staf


52

Rencana Anggaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Sasaran No 1.

Misi

Tujuan

Mendorong terwujudnya Akuntabilita s Kinerja Pemerintah Kab. Tasikmalaya

1. Mendorong Kualitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Uraian

Target 2015

Menurunnya penyimpangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Indikatornya : - Rata-rata temuan oleh setiap Obrik (PKPT) - Jumlah pengaduan masyarakat/ SKPD Non KKN yang dapat ditangani


Ratio 1 : 1,01

Kebijakan Mendorong dilaksanak annya pengawasa n dan pembinaan dengan memperhat ikan skala prioritas

Program 2.Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan

Sat.

Jumlah Anggaran 2015

a.

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Rp

1.150.000.000,-

b.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Rp.

150.000.000,-

c.

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Rp.

100.000.000,-

d.

Evaluasi Kinerja SKPD/LAKIP

Rp

100.000.000,-

100%

Trend (%)

Ket.

26

Sasaran No

Misi

Tujuan

2. Mewujudka n aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN

2,

Mendorong Profesionalis me Aparat Inspektorat

Mewujudka n aparat Inspektorat yang Profesional untuk perbaikan Kinerja Inspektorat

Uraian

Target 2015

Kebijakan

Program

Berkurangnya KKN di Kabupaten Tasikmalaya 1. Jumlah Pengaduan masyarakat/S KPD yang berindikasi KKN dan Non KKN yang ditangani 1. Meningkatkan Kemampuan aparat Inspektorat.

100%

Mendorong ditanganin ya kasuskasus KKN atas pengaduan masyarakat / SKPD

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Indikatornya : 1. Jumlah Auditor yang bersertifikasi

8 Orang

Mendorong Aparat Inspektorat untuk mengemba ngkan keahlian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif

2. Jumlah aparat Inspektorat yang memiliki pendidikan Substantif

30 Orang

2. Program peningkatan Profesionalism e tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


Kegiatan

Sat.


e. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Rp

120.000.000,-

a.

Pendidikan dan pelatihan formal

Rp

250.000.000,-

a.

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Rp

180.000.000,-

b.

Reviu Laporan Keuangan

Rp.

150.000.000,-

c.

Evaluasi SPIP

Rp.

00.000.000,-

Trend (%)

Ket.

27

Sasaran No

Misi

Tujuan

Uraian

2. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana untuk pengawasan

Target 2015

Kebijakan

Mendorong pelaksanaa n Tupoksi Inspektorat

Program

1. Program pelayanan Administrasi perkantoran

Kegiatan

Sat.


d.

Bimbingan Teknis P2UPD

Rp

65.000.000,-

a.

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

Rp

49.800.000,-

b.

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

Trend (%)

Ket.

Indikatornya : Jumlah sarana penunjang pengawasan c.

d. e.

f.

g.

h.


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

75.295.000,53.000.000,-

72.000.000 24.000.000,-

30.000.000,-

21.250.000,-

335.000.000,-

28

Sasaran No

Misi

Tujuan

Uraian

Target 2015

Kebijakan

Program

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan


i.

Penyediaan jasa pengamanan kantor

a.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b.

Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

400.000.000,-

d.

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

150.000.000,-

e.

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

46.000.000

c.


Sat.

Trend (%)

Ket.

48.000.000,-

Unit

450.000.000,-

294.620.000,-

29

Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 2, pada akhir buku ini. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 DAN RENCANA TAHUN 2015 Pengukuran kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja sasaran dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) seperti terlihat pada Tabel 3.5. berikut ini : Tabel 3.5 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014

Tahun 2014 No

Sasaran

Indikator sasaran

Penca

Sat. Target

1.

Menurunnya penyimpangan di Instansi Pemerintah Kab.TSM

Indikatornya :  Rata-rata temuan oleh setiap Obrik (PKPT)

%

Reali Sasi

Tahun 2015

paian Target

Target

Ratio

1 : 1,25

1 : 1,05

118,75

1 : 1,01

%

100

100

100

100

%

20

32

75,04

8

%

6,5

6

92,30

30

unit unit

1 91

1 91

100 100

18



2.

3.

Meningkatnya kemampuan aparat Inspektorat

Meningkatnya daya dukung sarana prasarana untuk pengawasan

Jumlah pengaduan masyarakat/SKPD yang berindikasikan KKN dan non KKN yang dapat ditangani Indikatornya : - Jumlah Auditor yang bersertifikasi - Jumlah auditor dan non auditor yang memiliki pendidikan Subtantif Indikatornya : - Jumlah Sarana penunjang pengawasan  Kendaraan  Non-Kendaraan

Sasaran dari data tabel 3.5 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Menurunnya penyimpangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya a. Rata-rata temuan oleh setiap Obdit (PKPT), ditetapkan pada ratio 1 : 1,25 pada tahun 2014 dengan realisasi 1 : 1,05 sedangkan tahun 2015 ratio tetap sebesar 1 : 1.01 b. Jumlah pengaduan masyarakat/SKPD yang berindikasikan KKN dan Non-KKN yang dapat ditangani, ditetapkan sebesar 100% tahun 2014 dengan realisasi sampai akhir tahun 2014 sebesar 100% dengan jumlah kasus


1

Pengaduan 30 Pengaduan. Sedangkan tahun 2015 target ditetapkan sebesar 100%. 2. Meningkatnya kemampuan aparat Inspektorat a. Jumlah Auditor yang bersertifikasi. Pada tahun 2014 jumlah auditor yang telah memiliki sertifikat JFA sebanyak 12 orang yaitu : Ahli Madya : 5 orang, Ahli Muda 3 orang, Ahli Pertama : 3 orang, Terampil Penyelia : 1 orang. Pada tahun 2014 direncanakan target untuk mengikuti Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Auditor sebanyak 3 orang. Sedangkan jumlah Pejabat Pengawas tahun 2014 yang telah mengikuti Diklat matrikulasi pengawas sebanyak 15 orang terdiri dari 3 orang Pengawas Madya dan 8 orang pengawas muda dan 3 orang Pengawas Pertama. Pada tahun 2015 direncanakan target untuk mengikuti Diklat Pengawas sebanyak 10 orang. b. Jumlah auditor dan non auditor yang memiliki pendidikan Subtantif. Untuk Tahun 2014 ditargetkan mengikutsertakan Diklat substantif sebanyak 22 orang, realisasi 22 orang yaitu Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebanyak 8 orang dan Diklat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebanyak 4 orang, Diklat Kepemimpinan sebanyak 3 orang, Diklat Penawaran dari Kemendagri sebanyak 7 orang. Pada tahun 2015 direncanakan target yang memiliki pendidikan subtantif sebanyak 20 orang. 3. Meningkatnya daya dukung sarana prasarana untuk pengawasan a. Jumlah Sarana penunjang pengawasan. a.1 Kendaraan, pada tahun 2014 terdapat rencana penambahan kendaraan dinas 1 unit dan realisasi 1 unit kendaraan dinas sesuai dengan yang direncanakan,dan tahun 2015 tidak ada rencana penambahan kendaraan dinas. a.2 Non-Kendaraan, pada tahun 2014 ditetapkan target pengadaan non kendaraan sebanyak 91 unit terdiri dari 8 unit laptop dan 1 paket mebeulair, realisasi sebanyak 8 unit laptop dan 1 paket mebeulair sesuai dengan yang direncanakan. Pada tahun 2015 ada rencana penambahan berupa 18 mebeulair 3.2. Kebijakan Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2015 Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakankebijakan yang tepat dan dapat dilaksanakan (tidak hanya baik secara teori). Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka Renjata Inspektorat Tahun 2015

2

memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf pada Inspektorat. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, sasaran, tujuan, penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan yang ada merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah. Adapun beberapa kebijakan Inspektorat yang dianggap strategis dalam tahun 2011-2015 sesuai dengan kewenangan yang ada sebagai berikut :

5. Mendorong dilaksanakannya pengawasan dan pembinaan dengan memperhatikan skala prioritas ; 6. Mendorong aparat Inspektorat untuk mengembangkan keahlian baik secara kuantitas maupun kualitas; 7. Mendorong pelaksanaan TUPOKSI Inspektorat; 8. Mendorong ditanganinya kasus-kasus KKN atas pengaduan masyarakat/SKPD sesuai dengan kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.


3

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015 4.1. Prioritas Program dan Pembangunan Tahun 2015 Dalam rangka mengaplikasikan kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan harus ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang akan dilakukan dalam masa mendatang. Program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran di Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya adalah : 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

4.2. Rencana Kegiatan Tahun 2015 Dalam rangka mengaplikasikan kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan harus ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang akan dilakukan. Program-program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan dan kewenangan Inspektorat yang secara keseluruhan telah dianggarkan secara rinci pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan perincian sebagai berikut yaitu : 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan indikator kegiatannya adalah :  Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala, dengan rencana anggaran Rp 1.150.000.000, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dengan rencana anggaran Rp 120.000.000, Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan rencana anggaran Rp 150.000.000, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan rencana anggaran Rp 100.000.000, Evaluasi Kinerja OPD dengan rencana anggaran Rp 100.000.000,2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator kegiatannya adalah :  Pendidikan dan Pelatihan formal Aparatur Inspektorat dengan rencana anggaran Rp. 250.000.000,3. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan indikator kegiatannya adalah :  Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. dengan rencana anggaran Rp. 180.000.000, Reviu Laporan Keuangan Daerah dengan rencana anggaran Rp. 150.000.000, Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan rencana anggaran Rp.100.000.000, Bimbingan Teknis P2UPD dengan rencana anggaran Rp.65.000.000,-


4

4. Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kegiatannya adalah :  Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dengan rencana anggaran Rp. 49.800.000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan rencana anggaran Rp. 72.000.000, Penyediaan Jasa ATK dengan rencana anggaran Rp. 75.295.000, Penyediaan Jasa Barang Pencetakan dan Penggandaan dengan rencana anggaran Rp. 53.000.000, Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor dengan rencana anggaran Rp. 24.000.000, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan dengan rencana anggaran Rp.30.000.000, Penyediaan Makanan dan Minuman dengan rencana anggaran Rp. 21.250.000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan rencana anggaran Rp. 48.000.000, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan rencana anggaran Rp. 335.000.000,5. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, dengan indikator kegiatannya adalah :  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan rencana anggaran Rp.450.000.000, Pengadaan Mebeulair dengan rencana anggaran Rp.400.000.000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan rencana anggaran Rp 150.000.000, Pemerliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan rencana anggaran Rp 294.620.000, Pemerliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan rencana anggaran Rp 46.000.000,Program-program yang telah ditetapkan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 4.2.1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan indikator kegiatannya adalah :  Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala, Kegiatan ini didukung dana sebesar Rp 1.150.000.000,yaitu untuk kegiatan : 1. Pelaksanaan audit reguler terhadap OPD sebanyak 418 Objek Audit (Obdit), yang akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 dengan obdit meliputi : Tabel 4.1


5

Objek Audit yang menjadi cakupan tugas Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya pada PKPT 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Objek Audit Sekretariat Badan Dinas Kantor Satuan Kantor Camat Desa UPTD PDAM PDUP RSUD PD. BPR LPK PD. BPR PD. PK Pancatengah Jumlah

Jumlah 3 4 14 5 1 39 351 260 1 1 1 2 2 1 685

Dengan keluaran yang ditargetkan berupa :  Diterbitkanya Surat Tugas pelaksanaan Audit Reguler sebanyak 44 ST  Dilaksanakannya Audit Reguler terhadap Obdit sebanyak 44 Obdit Sedangkan hasil yang diharapkan adalah terselesaikannya LHA Reguler tahun 2015 sebanyak 44 LHA. 2. Pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan Audit insidentil (audit khusus) 3. Monitoring terhadap proyek/kegiatan fisik dan non fisik kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan keluaran yang ditargetkan sebesar :  Diterbitkanya Surat Tugas pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan OPD di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Sedangkan hasil yang diharapkan adalah :  Monitoring dan evaluasi kegiatan OPD di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya  Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, didukung dengan dana sebesar Rp. 120.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan :  LHP Kasus/Khusus yang terselesaikan target 100%. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah :  Diterapkannya rekomendasi hasil kasus/khusus taget 100%.


pemeriksaan

6

Kegiatan ini yaitu kegiatan Audit insidentil meliputi : 1. Audit Kasus Kegiatan Audit Insidentil kategori Kasus yang masuk ke Inspektorat berdasarkan berita dari surat kabar/pengaduan dari masyarakat/OPD di wilayah Kabupaten Tasikmalaya baik yang berindikasi KKN dan Non-KKN. 2. Audit Khusus Kegiatan Audit Insidentil kategori Khusus yang masuk ke Inspektorat berupa pengawasan yang sifatnya khusus di wilayah Kabupaten Tasikmalaya baik berupa pengecekkan untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut telah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan, atau bersifat bantuan dalam rangka mendampingi lembaga pengawasan lain dari Kegiatan lintas Inspektorat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Tasikmalaya dengan Inspektorat Propinsi Jawa Barat, BPKP, BPK-RI dan Irjen Depdagri.  Pelaksanaan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan didukung dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan :  Pelaksanaan tindak lanjut dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan target 100%.  Jumlah objek audit yang mengikuti tindak lanjut sebanyak 44 Obdit. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah :  Rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti 100%  Objek Audit yang selesai melaksanakan tindak lanjut dan pemutakhiran data tindaak lanjut 100%.  Koordinasi Pengawasan yang Lebih Konprehensif, didukung dengan dana sebesar Rp 100.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan :  Dilaksanakannya Rakorwas Tk. Nasional 1 kali  Dilaksanakannya Rakorwas TK. Regional 1 kali  Dilaksanakannya Rakorwas Tk. Propinsi 2 kali Sedangkan hasil yang diharapkan adalah :  Nota Kesepakatan hasil Rakorwas. Kegiatan lintas Inspektorat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Tasikmalaya yaitu Kegiatan dengan Inspektorat Propinsi Jawa Barat dan Irjen Kemendagri dengan Kegiatannya yaitu Rakorwas TK. Propinsi dan Nasional serta Pemuktahiran Data Tindak Lanjut dengan Irjen Kemendagri.

 Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah didukung dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan :


7

 Terlaksananya evaluasi RKA SKPD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

di

lingkungan

Sedangkan hasil yang diharapkan adalah :  Hasil Evaluasi RKA SKPD 4.2.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator kegiatannya adalah tersampaikannya materi pelatihan dengan hasil yang diharapkan adalah  Pendidikan dan Pelatihan formal Aparatur Inspektorat, didukung dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan : Peserta yang diikutsertakan Diklat Auditor : 2 Orang  Diklat Auditor Pengendali Teknis 3 Orang  Diklat Auditor Ahli Ketua Tim 3 Orang  Diklat Auditor Ahli Peserta yang diikutsertakan Diklat Substantif : 2 Orang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5 Orang  Keuangan Peserta yang diikutsertakan dalam Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan Peserta yang diikutsertakan dalam Diklatpim Sedangkan hasil yang diharapkan adalah : Peserta yang lulus diklat :  Diklat Auditor Pengendali Teknis  Diklat Auditor Ahli Ketua Tim  Diklat Auditor Ahli  Diklat Auditor Trampil - Diklat Keuangan

10 Orang

1

Orang

2 3 3 5

Orang Orang Orang Orang Orang

Peserta telah mengikuti Diklat Substantif : 2  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Orang

Peserta yang lulus diklat :  Diklat Pengawas Madya  Diklat Pengawas Muda  Diklat Pengawas Pertama

Orang Orang Orang

2 5 3

4.2.3 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan indikator kegiatannya adalah :


8

 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. didukung dengan dana sebesar Rp. 180.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan : Mengadakan pelatihan untuk :  Aparat sebanyak 60 orang.  Materi pelatihan sebanyak 10 hari. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah tersampaikannya :  Aparat Inspektorat yang profesional serta lebih memahami terhadap aturan yang ada sebesar 100%.  Reviu Laporan Keuangan, didukung dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan keluaran Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah sebanyak 1 buku, sedangkan hasil yang diharapkan adalah Laporan Keuangan Daerah yang memadai sebesar 100%.  Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, didukung dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan yaitu dihasilkannya sebuah Sitem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah tersampaikannya :  Aparat Pemerintah yang profesional sebesar 100%.  Bimbingan Teknis P2UPD, didukung dengan dana sebesar Rp. 65.000.000,- dengan keluaran terlaksananya bimbingan teknis P2UPD , sedangkan hasil yang diharapkan adalah terlatihnya tenaga fungsional P2UPD dalam Pemeriksaan Kebijakan. 4.2.4 Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kegiatannya adalah :  Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik, didukung dengan dana sebesar Rp. 49.800.000,00,dengan keluaran yang ditargetkan tersedianya belanja telepon, listrik dan internet 100% sedangkan hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber air dan listrik 100%.  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, didukung dengan dana sebesar Rp. 72.000.000,00,- dengan keluaran yang ditargetkan adalah terjaganya kebersihan Gedung Kantor, sedangkan hasil yang diharapkan adalah Kantor menjadi bersih dan rapih.  Penyediaan Alat Tulis Kantor, didukung dengan dana sebesar Rp. 75.295.000,- dengan keluaran yang ditargetkan adalah tersedianya Alat Tulis Kantor 100 % sedangkan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya efektivitas kinerja Aparat Pengawasan 100%.  Penyediaan Barang Percetakan & Penggandaan, didukung dengan dana sebesar Rp 53.000.000,- dengan Renjata Inspektorat Tahun 2015

9

keluaran yang ditargetkan adalah tersedianya barang cetakan & penggandaan 100%, sedangkan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya efektivitas pengawasan 100%.  Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor, didukung dengan dana sebesar Rp. 24.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan adalah tersedianya peralatan & perlengkapan kantor 100%, sedangkan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pelayanan pengawasan 100%.  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan, didukung dengan dana sebesar Rp.30.000.000,dengan keluaran yang ditargetkan adalah tersedianya bahan bacaan dan acuan perundangundangan 100%, sedangkan hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya terpenuhinya kebutuhan referensi aparat pengawasan Inspektorat 100%.  Penyediaan Makanan dan Minuman, didukung dengan dana sebesar Rp. 21.250.000,- dengan keluaran yang ditargetkan adalah tersedianya makan dan minuman jamuan untuk rapat 100%, sedangkan hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan jamuan untuk rapat 100%  Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, didukung dengan dana sebesar Rp. 48.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan :  Terbayarnya biaya pengamanan kantor.  Jasa tenaga keamanan 3 orang. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah :  Terpenuhinya keamanan kantor 24 jam  Rapat Koordinasi dan Konsultasi, didukung dengan dana sebesar Rp. 335.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan adalah lancarnya kegiatan Inspektorat dalam koordinasi dan konsultasi terhadap Dinas/Instansi 100%, sedangkan hasil yang diharapkan adalah Efektivitas kinerja Inspektorat meningkatdan tersampaikannya Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas/Instansi Vertikal 100%. 4.2.5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kegiatannya adalah :  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, didukung dengan dana sebesar Rp.450.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan tersedianya Peralatan Gedung Kantor 100%, sedangkan hasil yang diharapkan adalah terlaksananya pembelian peralatan gedung kantor 100%.  Pengadaan Mebeulair, didukung dengan dana sebesar Rp.400.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan Renjata Inspektorat Tahun 2015

10

tersedianya mebeulair bagi karyawan Inspektorat yang refresentatif 100%, sedangkan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja Inspektorat karena terlaksananya pengadaan mebeulair 100%.  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, didukung dengan dana sebesar Rp 150.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan terpeliharanya bangunan gedung kantor, sedangkan hasil yang diharapkan adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor yang bersih dan asri.  Pemerliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, didukung dengan dana sebesar Rp. 294.620.000,- dengan keluaran yang ditargetkan tersedianya biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 100%, sedangkan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya efektifitas dan lancarnya operasional pemeriksaan Inspektorat 100%.  Pemerliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, didukung dengan dana sebesar Rp. 46.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan adalah terpeliharanya aset/kekayaan Inspektorat 100%, sedangkan hasil yang diharapkan adalah lancarnya Pekerjaan yang di emban oleh Inspektorat 100%. 4.3. Rencana Kegiatan Lintas Inspektorat Tahun 2015 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat terlepas dari Kegiatan Inspektorat Propinsi Jawa Barat dan Irjen Kemendagri dengan kegiatannya yaitu Rakorwas Tingkat Propinsi dan Nasional serta Pemuktahiran Data Tindak Lanjut dengan Irjen Kemendagri. Rencana Biaya untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan keluaran yang ditargetkan :  Dilaksanakannya Rakorwas Tk. Nasional 1 kali  Dilaksanakannya Rakorwas TK. Regional 1 kali  Dilaksanakannya Rakorwas Tk. Propinsi 2 kali Kegiatan ini ada pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan indikator kegiatannya adalah : Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif seperti yang dijelaskan sebelumnya.


11

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sesuai dengan capaian kinerja tahun yang lalu, dimana untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun yang lalu direncanakan kembali pada tahun ini. Agenda penyusunan dan kebijakan anggaran merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015. Rencana Kerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2015, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Rencana Kerja Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  Perkiraan-perkiraan yang nyata tentang kebutuhan Inspektorat Tahun 2015 yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.  Prioritas target yang hendak dicapai. Rencana Kerja Tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya menjadi tolok ukur atau acuan dan arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.

- oOo -


12

LAMPIRAN : 1 NAMA SELURUH INSTANSI OBYEK PEMERIKSAAN YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 No Urut

N0

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA

Ket.

Badan : 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Badan Badan Badan Badan

Kepegawaian, Pend. & Lat. Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan KB Penanggulangan Bencana Daerah

5. 6. 7.

1. 2. 3.

8. 9. 10.

1.

11.

2.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

3.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan : 1. UPTD Rumah Potong Hewan 2. UPTD Pengembangan Benih Ikan 3. UPTD Pasar Hewan 4. UPTD Pasar Ikan 5. UPTD Labkeswan 6. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan 7. UPTD Pembibitan Ternak

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

4.

Sekretariat : Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat KPUD

Dinas :

27.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. UPTD Balai Latihan Kerja 2. UPTD Loka Bina Karya

Dinas Kehutanan dan Perkebunan : 1. UPTD Perbenihan & Kultur Jaringan 2. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil. 3. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil. 4. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil. 5. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil. 6. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil. Karangnunggal 7. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wil.

28.

5.

Dinas Pertambangan dan Energi :

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

6.

Dinas Bina Marga dan Pengairan 1. UPTD PU Wil. Ciawi 2. UPTD PU Wil. Sukaratu 3. UPTD PU Wil. Manonjaya 4. UPTD PU Wil. Taraju 5. UPTD PU Wil. Singaparna 6. UPTD PU Wil. Sukaraja 7. UPTD PU Wil. Karangnunggal 8. UPTD PU Wil. Cikatomas 9. UPTD Peralatan & Perbengkelan


Dinsosnakertran Dinsosnakertran

DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK

Ciawi Singaparna Taraju Manonjaya

Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun

Cikatomas

Dishutbun

DBMP DBMP DBMP DBMP DBMP DBMP DBMP DBMP DBMP

13

No Urut

N0

39.

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA 10. UPTD Laboratorium

40. 41. 42. 43. 44.

7.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 1. UPTD Pengelolaan Pasar Singaparna 2. UPTD Pengelolaan Pasar Ciawi 3. UPTD Pengelolaan Pasar Manonjaya 4. UPTD Pengelolaan Pasar Taraju

45. 46. 85. 200. 215. 219.

8.

220. 221. 222.

9.

223. 224. 225.

10.

226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236.

11.

237.

12.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

238. 239. 240. 280.

13.

Dinas Kesehatan : 1. UPTD Laboratorium Kesehatan 2. UPTD Instalasi Farmasi 3. UPTD Puskesmas (40)

281.

14.

282. 283. 284. 285. 286.

1. 2. 3. 4. 5.

Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor

287.

1.

Satuan : Satuan Pol. PP & PPNS

Dinas Pendidikan : 1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 2. UPTD Pengelola TK, SD/SLB (39) 3. UPTD SMP (115) 4. UPTD SMA (15) 5. UPTD SMK (4) Dinas Tata Ruang dan Permukiman: 1. UPTD Kebersihan, Pertamanan & Pemakaman 2. UPTD Pemadam Kebakaran

Ket. DBMP

Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag

Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik

Distarkim Distarkim

Dinas Perhubungan : 1. UPTD Terminal 2. UPTD Pengelolaan Parkir

Dishub Dishub

Dinas Pertanian Tanaman Pangan : 1. UPTD Benih Padi & Palawija 2. UPTD Benih Holtikultura 3. UPTD SPMA 4. UPTD Pertanian Wilayah Ciawi 5. UPTD Pertanian Wilayah Singaparna 6. UPTD Pertanian Wilayah Taraju 7. UPTD Pertanian Wilayah Karangnunggal 8. UPTD Pertanian Wilayah Cikatomas 9. UPTD Pertanian Wilayah Manonjaya 10. UPTD Pertanian Wilayah Sukaraja

Disperta Disperta Disperta Disperta Disperta Disperta Disperta Disperta Disperta Disperta

DKK DKK DKK

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kantor : Kesbang dan Linmas Perpustakaan dan Arsip Daerah Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kantor Kecamatan dan Desa


14

No Urut

N0

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA Kantor Camat Ciawi 1. Ds. Gombong 2. Ds. Bugel 3. Ds. Margasari 4. Ds. Pakemitan 5. Ds. Pakemitan Kidul 6. Ds. Ciawi 7. Ds. Sukamantri 8. Ds. Pasirhuni 9. Ds. Citamba 10. Ds. Kertamukti 11. Ds. Kurniabakti

288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299.

1.

300. 301. 302. 303. 304. 305. 306.

2.

Kantor Camat Kadipaten 1. Ds. Kadipaten 2. Ds. Cibahayu 3. Ds. Pamoyanan 4. Ds. Buniasih 5. Ds. Mekarsari 6. Ds. Dirgahayu

307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317.

3.

Kantor Camat Pagerageung 1. Ds. Cipacing 2. Ds. Pagerageung 3. Ds. Sukamaju 4. Ds. Tanjungkerta 5. Ds. Puteran 6. Ds. Guranteng 7. Ds. Nangewer 8. Ds. Sukapada 9. Ds. Pagersari 10. Ds. Sukadana

318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326.

4.

Kantor Camat Sukaresik 1. Ds. Cipondok 2. Ds. Sukamenak 3. Ds. Sukaratu 4. Ds. Banjarsari 5. Ds. Tanjungsari 6. Ds. Sukapancar 7. Ds. Sukaresik 8. Ds. Margamulya

327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335.

5.

Kantor Camat Jamanis 1. Ds. Condong 2. Ds. Bojonggaok 3. Ds. Sindangraja 4. Ds. Karangmulya 5. Ds. Geresik 6. Ds. Karangsembung 7. Ds. Tanjungmekar 8. Ds. Karangresik

336. 337. 338. 339.

6.

Kantor Camat Rajapolah 1. Ds. Dawagung 2. Ds. Sukaraja 3. Ds. Rajapolah


Ket.

15

No Urut

N0

340. 341. 342. 343. 344.

4. 5. 6. 7. 8.

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA Ds. Manggungjaya Ds. Rajamandala Ds.Manggungsari Ds. Sukanagalih Ds.Tanjungpura

345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352.

7.

Kantor Camat Sukahening 1. Ds. Banyurasa 2. Ds. Calincing 3. Ds. Sukahening 4. Ds. Kiarajangkung 5. Ds. Kudadepa 6. Ds. Banyuresmi 7. Ds. Sundakerta

353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366.

8.

Kantor Camat Cisayong 1. Ds. Cisayong 2. Ds. Sukajadi 3. Ds. Sukasukur 4. Ds. Sukamukti 5. Ds. Nusawangi 6. Ds. Cikadu 7. Ds. Cileuleus 8. Ds. Jatihurip 9. Ds. Sukasetia 10. Ds. Sukaraharja 11. Ds. Mekarwangi 12. Ds. Santana mekar 13. Ds. Purwasari

367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375.

9.

Kantor Camat Sukaratu 1. Ds. Linggajati 2. Ds. Tawangbanteng 3. Ds. Sinagar 4. Ds. Gunungsari 5. Ds. Sukamahi 6. Ds. Sukagalih 7. Ds. Sukaratu 8. Ds. Indrajaya

376. 377. 378. 379. 380. 381.

10.

Kantor Camat Padakembang 1. Ds. Cilampunghilir 2. Ds. Rancapaku 3. Ds. Mekarjaya 4. Ds. Cisarua 5. Ds. Padakembang

382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389.

11.

Kantor Camat Leuwisari 1. Ds. Anjarsari 2. Ds. Ciawang 3. Ds. Cigadog 4. Ds. Linggawangi 5. Ds. Jayamukti 6. Ds. Mandalagiri 7. Ds. Linggamulya

390.

12.

Kantor Camat Sariwangi


Ket.

16

No Urut

N0

391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA Ds. Jayaratu Ds. Sirnasari Ds. Linngasirna Ds. Sariwangi Ds. Sukaharja Ds. Sukamulih Ds. Selawangi Ds. Jayaputra

399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415.

13.

Kantor Camat Cigalontang 1. Ds. Kersamaju 2. Ds. Nangtang 3. Ds. Pusparaja 4. Ds. Lengkongjaya 5. Ds. Nanggerang 6. Ds. Sukamanah 7. Ds. Sirnajaya 8. Ds. Cidugaleun 9. Ds. Parentas 10. Ds. Puspamukti 11. Ds. Tenjonagara 12. Ds. Cigalontang 13. Ds. Sirnagalih 14. Ds.Tanjungkarang 15. Ds. Sirnaputra 16. Ds. Jayapura

416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428.

14.

Kantor Camat Salawu 1. Ds. Jahiang 2. Ds. Serang 3. Ds. Salawu 4. Ds. Neglasari 5. Ds. Tanjungsari 6. Ds. Tenjowaringin 7. Ds. Sundawenang 8. Ds. Kawungsari 9. Ds. Sukarasa 10. Ds. Kutawaringin 11. Ds. Karangmukti 12. Ds. Margalaksana

429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437.

15.

Kantor Camat Puspahiang 1. Ds. Mandalasari 2. Ds. Puspasari 3. Ds. Purspahiang 4. Ds. Cimanggu 5. Ds. Sukasari 6. Ds. Luyubakti 7. Ds. Puspajaya 8. Ds. Pusparahayu

438. 439. 440. 441. 442. 443.

16.

Kantor Camat Tanjungjaya 1. Ds. Cikeusal 2. Ds. Cibalanarik 3. Ds. Sukanagara 4. Ds. Tanjungjaya 5. Ds. Cilolohan


Ket.

17

No Urut

N0

444. 445. 446.

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA 6. Ds. Cintajaya 7. Ds. Sukasenang 8. Ds. Tarunajaya

447. 448. 449. 450. 451. 452. 453.

17.

Kantor Camat Mangunreja 1. Ds. Sukasukur 2. Ds.Salebu 3. Ds.Mangunreja 4. Ds. Margajaya 5. Ds. Pasirsalam 6. Ds.Sukaluyu

454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464.

18.

Kantor Camat Singaparna 1. Ds. Cikunten 2. Ds. Singaparna 3. Ds. Cipakat 4. Ds. Cintaraja 5. Ds. Cikunir 6. Ds. Cikadongdong 7. Ds. Sukaasih 8. Ds. Sukamulya 9. Ds. Singasari 10. Ds. Sukaherang

465. 466. 467. 468. 469. 470. 471.

19.

Kantor Camat Sukarame 1. Ds. Sukarame 2. Ds. Sukarapih 3. Ds. Sukamenak 4. Ds. Sukakarsa 5. Ds. Wargakerta 6. Ds. Padasuka

472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480.

20.

Kantor Camat Sukaraja 1. Ds. Sukapura 2. Ds. Leuwibudah 3. Ds. Sirnajaya 4. Ds. Mekarjaya 5. Ds. Linggaraja 6. Ds. Janggala 7. Ds. Margalaksana 8. Ds. Tarunajaya

481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492.

21.

Kantor Camat Jatiwaras 1. Ds. Mandalamekar 2. Ds. Kersagalih 3. Ds. Ciwarak 4. Ds. Jatiwaras 5. Ds. Sukakerta 6. Ds. Kaputihan 7. Ds. Setiawangi 8. Ds. Neglasari 9. Ds. Papayan 10. Ds. Kertarahayu 11. Ds. Mandalahurip

493. 494.

22.

Kantor Camat Salopa 1. Ds. Mandalahayu


Ket.

18

No Urut

N0

495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA Ds. Mulyasari Ds. Kawitan Ds. Mandalawangi Ds. Karyawangi Ds. Tanjungsari Ds. Mandalaguna Ds. Karyamandala Ds. Banjarwaringin

503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510.

23.

Kantor Camat Gunungtanjung 1. Ds. Cinunjang 2. Ds. Gunungtanjung 3. Ds. Jatijaya 4. Ds. Tanjungsari 5. Ds. Giriwangi 6. Ds. Bojongsari 7. Ds. Malatisuka

511. 512. 513. 514. 515.

24.

Kantor Camat Karangjaya 1. Ds. Sirnajaya 2. Ds. Karangjaya 3. Ds. Karanglayung 4. Ds. Cintalahab

516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528.

25.

Kantor Camat Manonjaya 1. Ds. Cihaur 2. Ds. Cilangkap 3. Ds. Pasirpanjang 4. Ds. Cibeber 5. Ds. Kamulyan 6. Ds. Manonjaya 7. Ds. Margaluyu 8. Ds. Pasirbatang 9. Ds. Kalimanggis 10. Ds. Margahayu 11. Ds. Batusumur 12. Ds. Gunajaya

529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539.

26.

Kantor Camat Cineam 1. Ds. Cisarua 2. Ds. Cikondang 3. Ds. Cijulang 4. Ds. Ciampanan 5. Ds. Cineam 6. Ds. Rajadatu 7. Ds. Ancol 8. Ds. Nagaratengah 9. Ds. Pasirmukti 10. Ds. Madiasari

540. 541. 542. 543. 544. 545. 546.

27.

Kantor Camat Cikatomas 1. Ds. Gunungsari 2. Ds. Cilumba 3. Ds. Pakemitan 4. Ds. Cogreg 5. Ds. Cayur 6. Ds. Lengkongbarang


Ket.

19

No Urut

N0

547. 548. 549.

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA 7. Ds. Sindangkasih 8. Ds. Tanjunhbarang 9. Ds. Linggalaksana

550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561.

28.

Kantor Camat Pancatengah 1. Ds. Cibuniasih 2. Ds. Pangliaran 3. Ds. Tonjong 4. Ds. Cibongas 5. Ds. Tawang 6. Ds. Neglasari 7. Ds. Cikawung 8. Ds. Jayamukti 9. Ds. Margaluyu 10. Ds. Mekarsari 11. Ds. Pancawangi

562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575.

29.

Kantor Camat Cikalong 1. Ds. Cikalong 2. Ds. Kalapagenep 3. Ds. Cikancra 4. Ds. Singkir 5. Ds. Panyiaran 6. Ds. Cibeber 7. Ds. Cikadu 8. Ds. Mandalajaya 9. Ds. Cidadali 10. Ds. Cimanuk 11. Ds. Sindangjaya 12. Ds. Kubangsari 13. Ds. Tonjongsari

576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591.

30.

Kantor Camat Cipatujah 1. Ds. Ciheras 2. Ds. Cipatujah 3. Ds. Sindangkerta 4. Ds. Cikawungading 5. Ds. Bantarkalong 6. Ds. Darawati 7. Ds. Nagrog 8. Ds. Pameutingan 9. Ds. Tobongjaya 10. Ds. Cipanas 11. Ds. Kertasari 12. Ds. Ciadum 13. Ds. Nangelasari 14. Ds. Padawaras 15. Ds. Sukahurip

592. 593. 594. 595. 596. 597.

31.

Kantor Camat Culamega 1. Ds. Cikuya 2. Ds. Cintabodas 3. Ds. Cipicung 4. Ds. Bojongsari 5. Ds. Mekarlaksana

598.

32.

Kantor Camat Bojongasih


Ket.

20

No Urut

N0

599. 600. 601. 602. 603.

1. 2. 3. 4. 5.

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA Ds. Mertajaya Ds. Cikadongdong Ds. Bojongasih Ds. Sindangsari Ds. Girijaya

604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612.

33.

Kantor Camat Bantarkalong 1. Ds. Simpang 2. Ds. Parakanhonje 3. Ds. Pamijahan 4. Ds. Sukamaju 5. Ds. Wangunsari 6. Ds. Hegarwangi 7. Ds. Wakap 8. Ds. Sirnagalih

613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627.

34.

Kantor Camat Karangnunggal 1. Ds. Cidadap 2. Ds. Ciawi 3. Ds. Cikupa 4. Ds. Karangnunggal 5. Ds. Karangmekar 6. Ds. Cikukulu 7. Ds. Cibatuireng 8. Ds. Cibatu 9. Ds. Sarimanggu 10. Ds. Sukawangun 11. Ds. Cintawangi 12. Ds. Cikapinis 13. Ds. Sarimukti 14. Ds. Kujang

628. 629. 630. 631. 632. 633. 634.

35.

Kantor Camat Cibalong 1. Ds. Cisempur 2. Ds. Setiawaras 3. Ds. Eureunpalay 4. Ds. Cibalong 5. Ds. Singajaya 6. Ds. Parung

635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643.

36.

Kantor Camat Parungponteng 1. Ds. Parungponteng 2. Ds. Cigunung 3. Ds. Cibanteng 4. Ds. Barumekar 5. Ds. Cibungur 6. Ds. Girikencana 7. Ds. Karyabakti 8. Ds. Burujuljaya

644. 645. 646. 647. 648. 649. 650.

37.

Kantor Camat Sodonghilir 1. Ds. Parumasan 2. Ds. Cukangkawung 3. Ds. Sodonghilir 4. Ds. Cikalong 5. Ds. Cipaingeun 6. Ds. Leuwidulang


Ket.

21

No Urut

N0

651. 652. 653. 654. 655. 656.

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN YANG MENJADI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT KAB. TASIKMALAYA 7. Ds. Muncang 8. Ds. Sepatnunggal 9. Ds. Cukangjayaguna 10. Ds. Raksajaya 11. Ds. Pakalongan 12. Ds. Sukabakti

657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667.

38.

Kantor Camat Bojonggambir 1. Ds. Bojongkapol 2. Ds. Pedangkamulyan 3. Ds. Bojonggambir 4. Ds. Ciroyom 5. Ds. Wandasari 6. Ds. Campakasari 7. Ds. Mankonjaya 8. Ds. Kertanegla 9. Ds. Purwaraharja 10. Ds. Girimukti

668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677.

39.

Kantor Camat Taraju 1. Ds. Taraju 2. Ds. Cikumbang 3. Ds. Deudeul 4. Ds. Purwarahayu 5. Ds. Singasari 6. Ds. Banyuasih 7. Ds. Raksasri 8. Ds. Kertaraharja 9. Ds. Pageralam

Ket.

Perusahaan Daerah : 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PD BPR ARTA SUKAPURA PD BPR ARTA GALUNGGUNG PD BPR LPK CIPATUJAH PD BPR LPK BOJONGGAMBIR PD PK PANCATENGAH PDAM TIRTA SUKAPURA PDUP

685.

1.

RSUD


22


23

LAMPIRAN : 3 PERENCANAAN STRATEGIK INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011– 2015 Visi

:

MISI 1. Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Melalui Pengawasan yang Profesional Berperan Aktif dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2015

TUJUAN 1. Mendorong kualitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

SASARAN 1. Menurunnya penyimpangan di instansi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Indikatornya : -

-

Kebijakan 1. Mendorong dilaksanakannya pengawasan dan pembinaan dengan memperhatikan skala prioritas.

Rata-rata temuan pada setiap obdit (PKPT) Jumlah pengaduan masyarakat/SKPD non KKN yag dapat ditangani.

Cara mencapai tujuan Program

Kegiatan

1. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.

Penyusuan Renstra Inspektorat.

2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

-

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi kinerja SKPD

-

2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN

1. Berkurangnya KKN di Kabupaten Tasikmalaya Indikatormya : -


Jumlah pengaduan masyarakat/SKPD yang berindikasikan

1. Mendorong ditanganinya kasuskasus KKN atas pengaduan masyarakat/SKPD

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

1.

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1

KKN

MISI

TUJUAN


SASARAN

Kebijakan

Cara mencapai tujuan Program

Kegiatan

2

2. Mendorong profesionalisme Aparat Inspektorat

1. Mewujudkan aparat Inspektorat yang profesional untuk perbaikan kinerja Inspektorat

1. Meningkatnya kemampuan aparat Inspektorat. Indikatormya : - Jumlah auditor yang bersertifikasi - Jumlah aparat Inspektorat yang memiliki pendidikan substantif.

2. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana untuk pengawasan. Indikatornya :

1. Mendorong aparat Inspektorat untuk mengembangkan keahlian, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.

Pendidikan dan pelatihan formal.

2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan/SOP Review laporan keuangan Penyusunan SPIP

2.

3. 4.

1. Mendorong pelaksanaan TUPOKSI Inspektorat

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

1. 2. 3. 4.

- Jumlah sarana penunjang pengawasan

5.

6. 7. 8.


Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pengamanan kantor

3

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. 2. 3.


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4

LAMPIRAN

:1 MATRIK HAMBATAN DAN PERMASALAHAN INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015

No. 1. 2. 3.

4. 5.

Hambatan dan Permasalahan

Cara Penyelesaian Masalah

Masih terbatasnya jumlah tenaga auditor dan pengawas Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga auditor, dalam yang ada, sehingga jumlah obdit yang ada belum pelaksanaan audit terhadap Dinas, Badan, Lembaga dan tertangani seluruhnya. Kantor, yaitu sebagai berikut : tenaga struktural yang ada di Inspektorat Aparat Inspektorat masih terbatas secara kualitas yang - Melibatkan Kabupaten Tasikmalaya, baik yang sudah memiliki sertifikat memenuhi kriteria Auditor Profesional. auditor atau belum. Kurangnya tenaga staf untuk menunjang operasional - Mengadakan program peningkatan SDM setiap tahun dilingkungan Inspektorat dengan cara mengikutisertakan aparat Inspektorat Diklat sertifikasi Auditor (terampil, Ahli dan Ketua Tim) di BPKP atau Diklat Pengawasan di Badan Diklat Kementerian Dalam Nengeri. Terbatasnya kesempatan mengikuti Diklat Penjenjangan Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Propinsi dan BPKP Auditor selanjutnya untuk Pengendali Teknis (Dalnis) dan Pengendali Mutu (Daltu). Perubahan yang sering terjadi pada peraturan  Memanfaatkan literatur yang ada dan mengadakan perundang-undangan yang berlaku. koordinasi dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait.  Mengikuti sosialisasi perubahan perundang-undangan yang berlaku.


5

No.

Hambatan dan Permasalahan

Cara Penyelesaian Masalah  Pelatihan/ Diklat pengawasan.

6.

7. 8.

Keterbatasan dalam mengungkap suatu kasus/permasalahan secara terbuka sehubungan dengan minimnya bukti dan informasi dari stakeholder/ masyarakat Pengadu. Terbatasnya sarana prasarana untuk mendukung kinerja Inspektorat

untuk

meningkatkan

wawasan

Optimalisasi sumber daya yang ada serta intensifikasi dan ekstensifikasi pencarian data/informasi.

Membuat jadwal penggunaan kendaraan seefektif mungkin serta mengoptimalkan sarana prasarana yang ada, mengusulkan pengadaan barang kepada Pemerintah Daerah. Belum tersedianya perpustakaan yang mendukung Untuk sementara disentralisir dikelola di bagian umum kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan khususnya yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikelola secara professional

-- oOo --


6


7

RENJATA (RENCANA KERJA TAHUNAN)

Recommend Documents