RENCANA KERJA TAHUNAN KEDIKLATAN

RENCANA KERJA TAHUNAN KEDIKLATAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jalan Sultan Alauddin No. 105 B Makassar (90222) Telp. (0411) 870708 – 877021 Fax. (0411) 876223

Tahun 2015

1 - Renja Badiklat 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG. Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016, merupakan rencana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana strategis (RENSTRA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sul Sel Tahun 2013 – 2018 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sul Sel pada Tahun 2016. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat Pengembangan SDM berbasis Kompetensi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan senantiasa meningkatkan pelayanan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan nasional dan global. Begitupula keberadaan SDM pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari waktu kewaktu. Kemampuan yang diperoleh melalui Pendidikan dan Pelatihan sebelumnya mungkin sudah tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan dunia yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat


mempengaruhi tingkat profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya utamanya tuntutan kinerja pelayanan publik yang belum memadai. Menghadapi keadaan yang demikian, maka kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah menjadi sangat relevan, utamanya penyiapan dan peningkatan kemampuan SDM dalam menyediakan layanan publik yang mandiri dan profesional. Secara umum Rencana Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 memuat kebijakan pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam upaya mewujudkan organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi pembelajaran yang mengikuti kaidahkaidah tata kelola kepemerintahan yang baik.

1.2.

LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 12. Permendagri No. 2 Tahun 2013 tentang pedoman pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10). 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12). 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan


Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235); 16. Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/2001 tentang Pedoman Umum Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan; 19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 199/XIII/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II; 20. Keputusan

Kepala

540/XIII/10/6/2001

Lembaga tentang

Administrasi

Pedoman

Negara

Penyelenggaraan

Nomor Diklat

Kepemimpinan Tk III; 21. Keputusan

Kepala

540/XIII/10/6/2001

Lembaga tentang

Administrasi

Pedoman

Negara

Penyelenggaraan

Nomor Diklat

Kepemimpinan Tk IV; 22. Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan; 23. Keputusan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara Nomor 203 /I/1/ 9/2010 tentang Penetapan Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi untuk menyelenggarakan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III serta Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV;


24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistim Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan rencana kerja tahunan kediklatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk memberikan panduan dan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan TA. 2016. Adapun tujuan penyusunan program tahunan tersebut antara lain : 1. Tersedianya rumusan program dan kegiatan strategis dalam skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan program dan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Tersedianya tolak ukur rencana kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan ; 3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada pelayanan prima berdasarkan pada prinsi-prinsip kepemerintahan yang baik dan bersih; 4. Terwujudnya komitmen bersama diantara stakeholder terhadap program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra untuk dijabarkan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.


1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 terdiri dari : Bab. I.

Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab. II.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (n-2) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Identifikasi Masalah,Sumber Daya Organisasi, Personil serta Sarana dan Prasarana.

Bab. III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan yang berisi Arah dan Kebijakan Renstra, Tujuan dan Sasaran Pokok Renja, Program dan Kegiatan Prioritas serta Indikator sasaran/target kegiatan. Bab. IV. Penutup berisi Kaidah Pelaksanaan dan Penutup.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (n-2)

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan yang baik yang bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui suatu evaluasi pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Secara umum Renstra Badan Pendidikan dan pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri visi dan misi kemudian tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijaksanaan yang akan ditempuh, menggunakan strategi yang tepat dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat dari kebijaksanaan yang akan ditempuh. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini disusun secara sistematis, jelas dan terukur dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya dan waktu yang akan dipergunakan. Hal ini sangat penting dan menentukan untuk penetapan indikator dan target kerja dalam proses penyusunan rencana kerja (Renja) dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran pelaksanaan Renstra 2013 - 2018. Penyusunan Evaluasi Program kegiatan telah dilaksanakan sesuai jumlah alokasi anggaran dalam APBD Prov. Sul Sel T.A. 2014 keadaan 31 Desember 2014.


Pada Tahun Anggaran 2014, terdapat alokasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBD sebesar Rp. 28.742.500.697,- untuk pelaksanaan Enam (6) program dengan 42 kegiatan. Realisasi penggunaan anggaran per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 26.488.611.764,- atau 92,16%. Dan fisik 95,28%. Realisasi penggunaan anggaran ini belum dilakukan pengukuran dan evaluasi indikator kinerja melalui format pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), sehingga diperoleh nilai capaian kinerja outcome (hasil) sebesar 95,07% dari pelaksanaan 42 kegiatan yang dikategorikan Sangat Baik. Gambaran Evaluasi penggunaan anggaran belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Capaian Kinerja input, output dan outcome pada TA. 2013-2015 diuraikan pada tabel berikut ini :


Tabel Realisasi Capaian Kinerja Input (dana), Output (Keluaran/Fisik) dan Outcome (Hasil) Tahun 2012 – 2014 Realisasi Capaian (%)

2.2.

Tahun

Input (dana)

Output (keluaran / fisik)

Outcome (Hasil)

2013

98,17

99,74

100

2014

92,16

95,28

95,07

2015

-

-

-

Ket.

Belum realisasi

ada

Analisis Pelayanan SKPD Untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan, maka telah ditetapkan enam program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 sebagai penjabaran dari Rancangan RPJMD Pemerintah

Provinsi

Sulawesi

Selatan

Tahun

2013-2018

yakni

misi

pembangunan daerah ke-3 dan 7 : 1. Misi 3

: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

2. Misi 7

: Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik bersih


dan

dimana sasarannya antara lain adalah ”Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”. Berbagai kegiatan kediklatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2014, baik kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Provinsi dengan dana dari APBD Provinsi, APBN dan/atau

sumber dana

lainnya yang sah. maupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat pada Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan dana dari APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi Bidang Diklat Struktural (Diklat Prajabatan Golongan I, II, & III serta Diklatpim Tk. IV dan III), Bidang Diklat Teknis, Bidang Diklat Fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam APBD Prov. Sul Sel Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan sesuai jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 28.742.500.697 dengan realisasi penggunaan anggaran per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 26.488.611.764,- atau 92,16% dan fisik 95,28% Realisasi ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.268.625.870,-atau 97,23% dari jumlah anggaran sebesar 8.503.950.697,- dan realisasi belanja langsung yang terbagi dalam enam program dan 42 kegiatan sebesar Rp.18.219.985.894 atau 90,03% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 20.238.550.000,- Adapun gambaran mengenai hasil pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :


1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Dalam tahun anggaran 2014, pada program ini telah dialokasikan Anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp. 2.153.179.700,- dan terdapat

realisasi

sampai

dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp.

1.966.829.364,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 91,35%, sedangkan tingkat capaian kinerja output 99,00% dan outcome 100%, untuk pelaksanaan 4 kegiatan. 2) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD Dalam tahun anggaran 2014, pada program ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 5.174.194.400,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 4.939.500.700,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 95,46%, sedangkan tingkat capaian kinerja output 97,35% untuk pelaksanaan 6 kegiatan. 3) PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD Dalam tahun anggaran 2014, pada program ini telah dialokasikan anggaran jumlah perubahan APBD sebesar Rp. 862.719.500,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 832.717.400,sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) adalah sebesar 96,52%, sedangkan tingkat capaian output sebesar 86,94% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tersedianya dukungan informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran kegiatan badan serta tersedianya hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan badan tahun 2014.


4) PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBER

DAYA

APARATUR Dalam tahun anggaran 2014, pada program ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 9.628.456.400,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 8.587.690.300,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) adalah sebesar 89,19% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 80,57% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat sebanyak

681

orang

serta

telaksananya

pembinaan/fasilitasi

penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III sebanyak 745 orang/22 angkatan pada 9 kab/kota, dan Diklat Kepemimpinan Tk. IV dan III sebanyak 453 orang / 16 angkatan pada 11 kab/kota se Sulawesi Selatan. 5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR. Dalam tahun anggaran 2014, pada program ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 1.420.000.000,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.051.299.000,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) program sebesar 74,04%, sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 97,81% dan outcome 100% untuk pelaksanaan 6 kegiatan. 6) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PROFESIONALITAS SDM Dalam tahun anggaran 2014, pada program ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 841.949.130,- dengan tingkat 14 - Renja Badiklat 2016

capaian kinerja input (dana) program sebesar 84,19%, sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 98,28%

dan outcome 100% untuk

pelaksanaan 1 kegiatan

a.

Identifikasi Masalah

Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan

berdasarkan

Asas

Desentralisasi,

Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan melalui Perumusan, Pelaksanaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota se Sul Sel. Dengan tugas tersebut Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan Visi “Terdepan Dalam

Inovasi

Pengembangan

SDM

Berbasis

Kompetensi”.

Dalam

mengemban tekad untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, mencermati berbagai permasalahan dan isu strategis yang perlu mendapat perhatian antara lain : a. Kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan Aparatur Negara belum memperlihatkan kinerja yang optimal, hal ini yang menjadi variabel antara lain dalam pelayanan publik menunjukkan tingkat kualitas pemberian pelayanan aparatur belum seiring dengan tuntutan kualitas yang diharapkan masyarakat, sehingga terkesan aparatur dalam memberikan pelayanan kapasitasnya belum memadai untuk itu pemerintah daerah dalam 15 - Renja Badiklat 2016

hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan langkah konkrit untuk meningkatkan kompetensi kapasitas aparatur melalui berbagai program kediklatan. b. Lingkungan strategis pemerintahan mengalami perkembangan secara dinamis dan cepat yang berdimensi global dan nasional serta kompleksitas struktur sosial, sehingga kelembagaan pemerintah daerah harus responship terhadap perkembangan yang terjadi, begitu pula keberadaan aparatur pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari waktu kewaktu. Kapasitas kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan diklat selama ini mungkin tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan global dan nasional yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme SDM aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk itu kebutuhan Pendidikan dan pelatihan setiap aparatur perlu dilakukan secara dinamis sesuai tuntutan perkembangan lingkungan strategis pemerintahan. c. Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang teakreditasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan kediklatan secara profesionalisme, sehingga perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Diaukui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai utamanya pada saat pelaksanaan kegiatan kediklatan yang bersamaan / paralel, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, untuk


itu upaya yang dilakukan dengan mengusulkan secara bertahap pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan / perbaikan sarana dan prasarana yang ada agar dapat dipertahankan dan difungsikan sesuai peruntukannya. d. Secara umum alokasi anggaran masih kurang dibeberapa kegiatan prioritas objek kegiatan yang akan ditangani masih sangat banyak jumlahnya. Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut: 1. Rendahnya kompetensi aparatur yang mangakibatkan belum optimalnya pelayanan publik 2. Peningkatan daya saing 3. Reformasi Kediklatan 4. Diklat berbasis kompetensi 5. Learning Organization atau organisasi pembelajaran 2.4.

Sumber Daya Organisasi, Personil serta Sarana dan Prasarana

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain termasuk didalamnya Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Adapun Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sul Sel sebagai berikut :


a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kedudukan

: Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pendukung

tugas

melaksanakan

kepala

penyusunan

daerah dan

untuk

pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok

: Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

menyelenggarakan

kebijakan Pelatihan

daerah

dan

dibidang

berdasarkan

menyusun

Pendidikan

asas

dan

desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas Pembantuan. Fungsi

: 1)

Perumusan Pendidikan

kebijakan dan

teknis

dibidang

Pelatihan

meliputi

perncanaan dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional,

Pendidikan

dan

Pelatihan Struktural; 2)

Penyelenggaraan dan Pelatihan meliputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Pendiidkan


dan

Pelatihan

Teknis,

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Pendidikan dan Pelatihan Struktural’ 3)

Pembinaan dan Penyelenggaraan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan Pendidikan Pendiidkan

dan dan dan

Pengembangan Pelatihan

Pelatihan

Teknis,

Fungsional,

Pendidikan dan Pelatihan Struktural; 4)

Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur

sesuai

dengan

tugas

dan

fungsinya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan 1. Kepala Badan Tugas Pokok dan Fungsi : Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi perencanaan dan pengembangan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Struktural. 19 - Renja Badiklat 2016

b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural. c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural; d) Pelaksanaan tugas kedianasan lain sesuai bidang tugasnya. Rincian Tupoksi : a) Menyusun rencana kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c)

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan, untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d) Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan

atau

menandatangani naskah dinas; e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya. f)

Mampu, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan;

g)

Menetapkan kebijakan operasional Badan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah;


h) Menetapkan program kerja dan rencana strategis serta pengembangan program Pendidikan dan Pelatihan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; i)

Menetapkan kebijakan fasilitasi dan kerjasama / kemitraan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kediklatan;

j)

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dengan instansi terkait;

k)

Menyelenggarakan pembinaan administrasi kegiatan badan Pendidikan

dan

Kepagawaian,

Pelatihan Keuangan,

yang

meliputi

administrasi

Perlengakapan/umum

dan

kesistenan; l)

Memberi saran perkembangan dan rekomendasi teknis kepada Gubernur mengenai pengembangan SDM Aparatur sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawessi Selatan;

m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan dan memberikan saran perkembangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; n) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Sekretariat Tugas Pokok

dan Fungsi:

Melaksanakan sebagian tugas badan dalam dan mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan dan administrasi urusan 21 - Renja Badiklat 2016

umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Rincian Tupoksi : a) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan; b) Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian; c) Pengelolaan administrasi keuangan; d) Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data; e) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana ; f)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi : Melaksanakan tugas badan di bidang perencanaan, pengembangan dan penyediaan publikasi program kediklatan. Rincian Tupoksi : a) Perumusan dan penyiapan kebijakan operasional perencanaan, pengembangan dan penyediaan publikasi program-program kediklatan. b) Penyusunan pedoman, standarisasi, dan pelaksanaan akreditasi program-program kediklatan. c) Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan program-program kediklatan.


d) Penyusunan dan penyiapan program pengembangan kompetensi pejabat struktural dan fungsional badan. e) Penyusunan

dan

penyiapan

publikasi

program-program

kediklatan. f) Pelaksanaan Fasilitasi dan kerjasama/kemitraan programprogram kediklatan dalam dan luar negeri. g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 4. Bidang Diklat Teknis Tugas Pokok dan Fungsi : Melaksanakan tugas badan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis. Rincian Tupoksi : a) Perumusan

dan

penyiapan

kebijakan

operasional

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis; b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis umum dan pendidikan dan pelatihan teknis subtantif; c) Pelaksanaan

fasilitasi,

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis di provinsi dan kabupaten/kota; d) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dibidang tugasnya.


5. Bidang Diklat Fungsional Tugas Pokok dan Fungsi : Melaksanakan tugas badan di bidang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional; Rincian Tupoksi : a) Perumusan

dan

penyiapan

kebijakan

operasional

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional; b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional umum dan pendidikan dan Pelatihan fungsional berjenjang; c) Pelaksanaan

fasilitasi,

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional di Provinsi dan kabupaten/Kota; d) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai di bidang tugasnya.

6. Bidang Diklat Struktural Tugas Pokok dan Fungsi : Melaksanakan tugas badan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural. Rincian Tupoksi : a) Perumusan

dan

penyiapan

kebijakan

operasional

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan struktrural; b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan prajabatan dan Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan; 24 - Renja Badiklat 2016

c) Pelaksanaan

fasilitasi,

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Provinsi dan kabupaten/Kota; d) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan di bidang tugasnya. 7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Tugas Pokok dan Fungsi : a) UPTB

mempunyai

sebagian

tugas

melaksanakan Tugas

badan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan dibidang Pengembangan Media Pembelajaran, dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tugas pokok merencanakan, menganalisis, mengembangkan dan melaksanakan

program

kajian

dan

pengembangan

serta

operasionalisasi Media Pembelajaran (MP); b) Memberikan perkembangan teknis kepada Badan tentang kebijakan pengembangan dan pendayagunaan operasional Media Pembelajatran. Rincian Tupoksi : a) Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

operasional pengelolaan media pembelajaran


pengembangan

b) Penyediaan

dan

pengelolaan

laboratorium

komputer,

laboratorium bahasa, laboratorium micro teaching, assesment center, perpustakaan dan media pembelajaran lainnya; c) Pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai di bidang tugasnya.

B. KONDISI DAN POTENSI SDM APARATUR PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Potensi SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan keadaan Desember 2014, dapat diuraikan menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut : 1. PNS Menurut Golongan Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 9.993 orang yang terbagi dalam 58 Satuan Kerja Perangkat Daeraah (SKPD). Dengan tingkat golongan yang lebih banyak

pada PNS Gol. III

sebanyak 5.436 orang atau 54,40%, kemudian Golongan II sebanyak 2.694 orang atau 26,96%, menyusul PNS Gol. IV sebanyak 1.594 orang atau 15,95% dan terendah PNS Gol. I sebanyak 269 orang atau 2,69%. 2. PNS menurut Pendidikan Dari jumlah PNS sebanyak 9.993 orang yang tersebar pada 58 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki jenjang pendidikan yang berpariasi dapat diuraikan yaitu S3 sebanyak 27 orang atau 0,27%, S2 sebanyak 1.290 orang atau 12,91% , SPESI sebanyak 135 orang atau 1,35%, Akta IV 18 orang atau 0,18%, S1 sebanyak 4.010 orang atau


40,13%, D4 sebanyak 141 orang atau 1,41%, D3 sebanyak 1.146 orang atau 11,47%, D2 sebanyak 77 orang atau 0,77%, D1 sebanyak 103 orang atau 1,03%, SLTA sebanyak 2.638 orang atau 26,40%, SLTP sebanyak 223 orang atau 2,23% dan SD sebanyak 185 orang atau 1,85%.

C. PERSONIL DAN TENAGA PENGAJAR Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki PNS sebanyak 103 orang keadaan Desember 2014 dengan kualifikasi pendidikan yang bervariasi sebagai berikut : Program Doktoral (S3) 4 orang atau sekitar 3.88%, Pascasarjana (S2) sebanyak 40 orang atau sekitar 38,83%, berkualifikasi Sarjana (S1) sebanyak 39 orang atau sekitar 37,86%, berkualifikasi sarjana muda (D3) sebanyak 6 orang atau sekitar 5,83% dan sebanyak 14 orang atau 13,59% yang berkualifikasi SLTA kebawah. Sedangkan mengenai pembinaan dan pemberdayaan PNS yang ada pada Badan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan melalui pendayagunaan dengan mendistribusikan kedalam bidang-bidang/unit kerja organisasi, dengan memperhatikan tingkat senioritas Pendidikan dan Diklat serta tingkat volume beban kerja yang tersedia. Di dalam penempatan PNS tentunya banyak variabel yang mempengaruhi yakni persyaratan formal diantaranya kesesuaian kompetensi PNS dengan persyaratan kompetensi jabatan yang tersedia, namun selama ini sulit dicapai disemua lini pemerintahan karena berbagai normatif yang ada tidak saling terkait secara berjenjang sehingga perlu adanya regulasi secara pasti mengenai jenis dan jenjang kompetensi jabatan yang diper27 - Renja Badiklat 2016

syaratkan terkait dengan jenis dan jenjang pendidikan dan diklat yang harus dipenuhi Pejabat / PNS yang akan diangkat dalam jabatan tertentu. Dari jumlah PNS yang ada pada Badan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan pendayagunaan dengan mendistribusikan kedalam bidangbidang/unit kerja organisasi pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Diklat Teknis, Bidang Diklat Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Distribusi Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Golongan, serta menurut jenis kelamin pada masing-masing bidang, sekretariat, jabatan struktural dan widyaiswara/tenaga pengajar dapat diuraikan pada tabel 6 - 8 berikut ini :


DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT KUALIFIKASI JENJANG PENDIDIKAN FORMAL PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROV. SUL SEL KEADAAN 31 DESEMBER 2014

No

Golongan I

Golongan III

Golongan IV

Jumlah

Tingkat Pendidikan

1


Golongan II

2

Total a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

e

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Sekolah Dasar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

SLTP

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

SLTA

-

-

-

-

5

7

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

13

4

Sarmud/Akademi (D3)

-

-

-

-

-

-

1

-

4

1

-

-

-

-

-

-

-

6

5

Sarjana (S1)

-

-

-

-

-

-

1

-

3

14

6

9

3

1

-

1

-

39

6

Pasca Sarjana (S2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

6

7

14

8

3

3

-

40

7

Doktoral (S3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

1

-

4

JUMLAH

-

1

-

1

5

7

2

1

8

18

12

17

18

10

3

5

-

103

Ket.

21

DATA JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENURUT GOLONGAN/RUANG DAN JENIS KELAMIN KEADAAN 31 DESEMBER 2014

Gol. I

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

Gol. II

-

-

3

1

1

-

1

-

2

1

3

Gol. III

-

-

15

10

2

3

2

4

2

2

1

-

-

-

-

-

-

2 1 1

-

3

-

-

-

14 4 8 2 -

2

6

-

6

1

-

55 7 19 12 17

1

1

-

1

1

11

5 3

-

-

-

-

-

4

-

-

32 16 11 3 2

5

4

3

6

4

7

12

5

103

1

4

Gol. IV

JUMLAH


1 1

-

2

2

1

2

1 -

1 1 -

-

-

-

2 2 -

1

-

21

13

5

4

5

6

DATA JUMLAH TINGKAT ESELON DAN PEJABAT MENURUT JENIS KELAMIN PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN KEADAAN 31 DESEMBER 2014 Jabatan No 1


JUMLAH Job Pegawai Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Widyaiswara

Eselon

Eselon

Eselon

Eselon

I

II

III

IV

P

W

JML

P

W

JML

P

W

JML

P

W

JML

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

1

6

14

1

-

1

6

-

6

5

9

14

12

5

16

Jumlah (8+11+14+17) 18

38

Keterangan 19

DATA JUMLAH TENAGA PENGAJAR / WIDYAISWARA TETAP MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN KEADAAN DESEMBER 2014

No

Tingkat Golongan

1

2

1

Golongan III

2

Jenis Kelamin

Keterangan

SM/D III

S1

S2

S3

Pria

Wanita

3

4

5

6

7

8

A

-

-

-

-

-

-

B

-

-

-

-

-

-

C

-

-

-

-

-

-

D

-

1

-

-

1

-

Widyaiswara Muda 3 orang

A

-

1

3

1

4

1

Widyaiswara Madya 13 orang

B

-

1

5

1

4

3

C

-

-

3

-

2

1

D

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

3

11

3

12

5

9

Golongan IV

E Jumlah


Tingkat Pendidikan

Widyaiswara Utama 1 orang

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terutama pada pasal 27 ayat (2) yaitu bahwa ”Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat”, telah menjadi acuan utama bagi satuan kerja pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja tahunannya. Kemudian pasal 23 ayat (4) pada peraturan ini, juga mempertegas hal tersebut, yaitu bahwa “RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”. Dengan adanya aturan perundangan tersebut maka Badan Pendidikan dan Pelatihan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang terkait dengan program dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui berbagai kegiatan utama pendidikan dan pelatihan untuk menunjang pembangunan daerah. Selanjutnya pada sisi lain, kedudukan dan peran lembaga kediklatan perlu semakin diperkuat dan ditingkatkan sejalan dengan nuansa, semangat dan filosifi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daereah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta


Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Perda ini memposisikan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan membantu

Gubernur

dalam

merumuskan,

memfasilitasi,

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan kebijakan pengembangan SDM aparatur dilingkup pemerintah provinsi dan kab/kota se sulawesi selatan, sehingga Gubernur dalam menjalankan kewenangannya, baik kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan dalam bidang pengembangan SDM aparatur dengan sendirinya menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendidikan dan Pelatihan. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Peraturan Gubernur No. 73 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pedoman Pelatihan Sistem Satu Pintu

Pengelolaan Pendidikan dan

Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk menjabarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan menetapkan 3 (tiga) kebijakan yaitu : 1) Penguatan peran Badan Pendidikan dan Pelatihan melalui penyelenggaraan diklat satu pintu 2) Pemenuhan sarana prasarana sesuai stndar kediklatan


3) Peningkatan kualitas pelayanan kediklatan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 4) Pengembangan jumlah dan jenis akreditasi program diklat 5) Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama kediklatan 6) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya kediklatan 7) Pengembangan kualitas Widyaiswara untuk memenuhi regulasi kediklatan. 3.1. Arah dan Kebijakan Renstra Penetapan kebijakan dan program dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan memperhatikan perubahan Lingkungan strategis daerah dan organisasi, visi, misi dan strategi kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta dokumen acuan perencanaan. Arah dan Kebijakan dijabarkan sesuai arah kebijakan yang

telah

ditetapkan dalam renstra mencakup : Penguatan peran Badan Diklat melalui penyelenggaraan diklat satu pintu, Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar kediklatan, Peningkatan kualitas pelayanan kediklatan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM), Pengembangan jumlah dan jenis akreditasi program diklat, Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama kediklatan, Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya kediklatan serta pengembangan kualitas widyaiswara untuk memenuhi regulasi kediklata.


3.2. Tujuan dan Sasaran Pokok Renja a. Tujuan Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu: 1. Menghasilkan perencanaan dan pengembangan diklat yang berbasis kompetensi 2. Mewujudkan peneyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis system manajemen mutu (SMM) dan Teknologi Informasi (IT) 3. Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder 4. Menghasilkan penyelenggaraan diklat sesuai dengan regulasi kediklatan dan taat aturan jejaring kerja dengan stakeholder. b. Sasaran Pokok Renja Dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan maka ditentukan sasaran yang diinginkan sebagai berikut : 1.

Tersusunnya perencanaan dan pengembangan program diklat yang berbasis kompetensi

2.

Terselenggaranya diklat berbasis Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Teknologi Informasi (IT)

3.

Terlaksananya kerjasama sinergis dengan stakeholder

4.

Terlaksananya penyelenggaraan diklat sesuai regulasi dan taat aturan.


3.3. Program dan Kegiatan Prioritas Dalam rangka mencapai visi, misi , tujuan dan sasaran Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan, yang didukung oleh kebijaksanaan sesuai perundang–undangan yang berlaku maka disusunlah program strategis, secara garis besar program tersebut terdiri dari 6 program yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6. Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini diarahkan untuk penyediaan sarana kelengkapan kebutuhan pelayanan administrasi kantor, barang dan keuangan, penyediaan sistem informasi manjemen kediklatan, kepegawaian dan keuangan, pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur, penyediaan dokumen perencanaan program

kegiatan dan anggaran serta

pengelolaan multi media pembelajaran dalam upaya peningkatan kapasitas dan integritas sebagai lembaga diklat yang terakreditasi, sehingga dapat diwujudkan profesionalisme dan kemandirian Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam mengelola kedi-


klatan sesuai standar yang dipersyaratkan. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini adalah: 1. Pelayanan Aparatur Kelembagaan 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 3. Peningkatan Pengelolaan Multimedia Terapan 4. Peningkatan Pengelolaan Media Instruksional dan Penilaian Kompetensi

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD

Program ini diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kediklatan dalam upaya pemenuhan kelayakan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sebagai lembaga diklat terakreditasi serta mantapnya sarana dan prasarana untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga pelayanan kelembagaan dapat lebih berkualitas dan terpercaya sebagai lembaga pengelola kediklatan yang profesional dan mandiri. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini, antara lain: 1) Peningkatan Kapasitas Pengembangan SDM Aparatur 2) Pembinaan Administrasi Kepagawai Badan Diklat 3) Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Diklat 4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5) Pemeliharaan Gedung Kantor dan Asrama 6) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 7) Pemeliharaan Gedung Pusat Pramugari


C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD Program ini diarahkan untuk pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan terhadap seluruh program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 melalui Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Penyusunan Laporan Tahunan Kediklatan dan bahan LKPJ Gubernur, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan LPPD yang merupakan dokumen Akuntabilitas kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini terdiri dari: 1. Koordinasi Program Kegiatan (Forum SKPD) 2. Peningkatan Perencanaan Program Kerja Badan 3. Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Badan 5. Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan 6. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Diklat 7. Penyusunan LAKIP dan LPPD Badan Diklat


D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan program ini mengacu pada kesesuaian antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern. Selain itu program ini juga diharapkan dapat menyeimbangkan kegiatan program diklat yang dipersiapkan bagi pejabat struktural, fungsional dan kemampuan tehnis pada organisasi pemerintahan. Dengan adanya kesesuaian ini diharapkan diklat akan dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan kinerja dan produktifitas pegawai. Selanjutnya jenis program diklat yang dikembangkan tersebut dikategorikan ke dalam beberapa rumpun diklat yaitu Diklat Teknis, Diklat Fungsional, serta Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan. Adapun rumpun dan jenis diklat dalam program ini sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan 2. Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis 3. Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional 4. Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus singkat 5. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV Kab./Kota se Sul Sel 6. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III, II dan I Kab./Kota se Sul Sel


7. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Rumpun Diklat Teknis Kab./Kota se Sul Sel 8. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Rumpun Diklat Fungsional Kab./Kota se Sul Sel E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEDIKLATAN Program ini diarahkan untuk mengantisipasi dinamika perubahan manajemen kediklatan yang selama ini cenderung tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan bergesernya orientasi penyelenggaraan diklat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jika mengacu kepada filosofi dan esensi dari UU tersebut maka pada akhirnya tingkat muara kewenangan pemerintah akan lebih banyak berada di daerah termasuk di bidang pendidikan dan latihan sehingga Pemerintah Provinsi mempunyai peran yang signifikan dalam proses aliran kewenangan tersebut. Kewenangan dibidang diklat yang belum atau tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota karena keterbatasan sumber daya, akan menjadi kewenangan provinsi sebagai fungsi fasilitasi disamping kewenangan untuk melaksanakan diklat tertentu utamanya diklat yang sifatnya baru dan diklat yang mempunyai muatan kompetensi wawasan kebangsaan. Kondisi ini akan mengakibatkan pergeseran pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang selama ini lebih berorientasi pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (training delivery) ke pengembangan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan (training development). Orientasi ke arah pengembangan program ini menghendaki adanya upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian dan mengembangkan berbagai


jenis dan kurikulum program diklat beserta disain instruksional dan modul pembelajaran, termasuk diklat spesifik/lokal, sesuai dengan analisis kebutuhan diklat (training need analisis) dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang relevan dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan memperhatikan Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan sistem Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi dilingkungan Kementeriana Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS

Pemerintah di

Provinsi Sulawesi Selatan dan pedoman lainnya yang ditetapkan oleh instansi pembina. Disamping itu perlunya kerjasama/kolaborasi yang sinergi dengan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, LSM ataupun komponen masyarakat lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pelaksanaan maupun pengembangan program kediklatan utamanya dalam menetapkan program diklat baru berbasis kompetensi yang berorientasi untuk dapat mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi pada tingkat pemerintahan/unit kerja daerah dengan merumuskan kompetensi yang tidak/kurang dikuasai yang dijadikan dasar untuk pengembangan system pembelajaran dan rumusan tujuan diklat secara tentatif. Sementara itu untuk menciptakan tolok ukur yang sama sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik daerah dalam penyelenggaraan programprogram kediklatan, maka diperlukan upaya-upaya standarisasi, analisis serta monitoring dan evaluasi kediklatan, agar standar kualitas hasil pelaksanaan diklat tetap dapat terjaga


sesuai dengan norma dan standar penyelenggaraan diklat secara umum dan dapat diterapkan secara praktis dilapangan. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini terdiri dari: 1. Penyusunan Program Sinkronisasi Kediklatan 2. Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan 3. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 4. Penyusunan Desain dan Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembalajaran Diklat 5. Fasilitasi dan Kerjasama Program Kediklatan 6. Promosi dan Publikasi Kediklatan 7. Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Kab/Kota 8. Monitoring dan Evaluasi Kediklatan (in diklat dan pasca diklat) 9. Evaluasi Kompetensi Dasar SDM Aparatur 10. Pembentukan Assesment Center F. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PROFESIONALITAS SDM Penyusunan program ini mengacu pada program prioritas pemerintah Provinsi SulSel daklam peningkatan sumberdaya manusia agar dapat memiliki kompetensi, kapasitas dan profesionalisme melalu pendidikan dan pelatihan Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini terdiri dari: 1. Pelatihan Kepramugarian


3.4.

Indikator Sasaran/Target Kegiatan TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN INSTANSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

2

3

4

5

6

7

1 1 20

1 20

11

01

1

URUSAN DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN KEPEGAWAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pelayanan Aparatur dan Kelembagaan


-

-

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja dan profesionalisme kelembagaan diklat. Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa jaminan kesehatan PNS badan, jasa dan alat kebersihan kantor/asrama, ATK, instalasi listrik, pelayanan tamu/rapat, perlengkapan pegawai, koordinasi/konsultasi pelaksanaan tupoksi badan serta sarana efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa dalam mendukung perkantoran dan kediklatan.

2.020.000.000

Makassar

1

Tahun

1,600,000,000

APBD Prov. Sul Sel

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 2 3 4

1 20

11

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pengelolaan Multimedia Terapan

3 -

Peningkatan Pengelolaan Media Instruksional dan Penilaian Kompetensi

-

02

PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD

-

1

Peningkatan Kapasitas Pengembangan SDM Aparatur Pembinaan Administrasi Kepegawaian Badan Diklat

-

-

4

Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Diklat Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor dan Asrama

-

5

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Gedung Pusat

-

2

3

6 7


Lokasi

Target Capaian Kinerja


Sumber Dana

4

5

6

7


-

-

-

Tersedianya dokumen administrasi perkantoran Terlaksananya pengelolaan multimedia terapan

Makassar

Terlaksananya Pengelolaan media instruksional dan penilaian kompetensi

Makassar

Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan kediklatan Terlaksananya Pengikutsertaan PNS badan dalam pelathan/kursus singkat Tersedianya buku induk pegawai badan diklat Terlaksananya hasil penilaian kinerja pegawai badan diklat Terlaksananya pengadaan peralatan alat kantor dan asrama Terlaksananya perbaikan/ pemeliharaan alat kantor dan asrama Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 Terlaksananya Perbaikan /

Makassar

1

Tahun

150,000,000

1

Kegiatan

140,000,000

1

Kegiatan

130,000,000 3,967,500,000

APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel

1

Kegiatan

150,000,000

APBD Prov. Sul Sel

1

Kegiatan

155,000,000

APBD Prov. Sul Sel

Makassar

1

Kegiatan

377.400.000

Makassar

1

Kegiatan

600.000.000

APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel

Makassar

1

Kegiatan

1.500.000.000

APBD Prov. Sul Sel

Makassar

1

Kegiatan

285.100.000

Makassar

1

Kegiatan

900.000.000

Makassar Makassar

APBD Prov. Sul Sel APBD Prov.

Pelatihan Pramugari

1 20

11

03

1

2 3 4

5

6

7

8

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pelaksanaan rumpun diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan Pelaksanaan rumpun diklat teknis Pelaksanaan rumpun diklat fungsional Pelaksanaan pelatihan/workshop/kursus singkat

-

Pembinaan /Fasilitasi Penyelenggaraan diklat Pim Tk III dan IV kab/kota

-

Pembinaan /Fasilitasi Penyelenggaraan diklat prajabatan golongan III, II, dan I kab/kota.

-

Pembinaan /Fasilitasi rumpun diklat teknis kab/kota.

-

Pembinaan /Fasilitasi rumpun diklat fungsional kab/kota.

-


-

pemeliharaan gedung pusat pelatihan kepramugaraian eks kampus IPDN Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam menunjang profesionalisme aparatur Tersedianya alumni Diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan Tersedianya alumni diklat teknis Tersedianya alumni Diklat fungsional Tersedianya alumni pelatihan/workshop kursuskursus Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV Kab./Kota se Sul Sel Terlaksananya fasilitasi/koordinasi penyelenggaraan diklat prajabatan golongan III, II, dan I kab/kota. Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat teknis kab./kota Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat fungsional kab./kota

Sul Sel

4.100.000.000

320

org

Makassar

180

Org

Makassar

150

Org

Makassar

100

Org

Makassar

Makassar

24 Kab./Kota

24 Makassar

Makassar

24

Kab./kota

Kab./kota

1.700,000,000

800,000,000 800,000,000 300,000,000

100,000,000

APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel

APBD Prov. Sul Sel 140,000,000

130,000,000


24 Makassar

APBD Prov. Sul Sel

Kab./kota

130,000,000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


2

3

1 1

20

11

04

1 2 3

4 5

6 7

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD Koordinasi Program kegiatan (Forum SKPD) Peningkatan perencanaan kerja badan Pengelolaan dan Penatausahaan administrasi keuangan Penyusunan dokumen keuangan badan Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Penyusunan laporan kinerja badan diklat Penyusunan LAKIP dan LPPD badan Diklat


Lokasi

4

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 5

-

-

-

Sumber Dana

6

7 APBD Prov. Sul Sel

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Badan. Terlaksananya rapat koordinasi program kediklatan Tersusunnya rencana tahunan, KUA dan PPAS serta RKA Tersedianya dukungan administrasi dan penatausahaan keuangan badan diklat


1.400.000.000,-

Makassar

1

kegiatan

290,000,000

Makassar

1

kegiatan

300,000,000

Makassar

1

kegiatan 300,000,000

Tersedianya dokumen keuangan dan hasil tindak lanjut LHP Tersusunnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan

Makassar

1

kegiatan

Makassar

1

kegiatan

Tersusunnya laporan tahunan dan LKPJ tahunan gubernur Tersusunnya LAKIP dan LPPD badan Diklat

Makassar

1

kegiatan

Makassar

1

kegiatan

150.000.000 160.000.000 150.000.000 50.000.000

APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel

APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel

1

20

11

05

1

2

3 4

5

6 7 8

9 10 1

20

11

06

1

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Penyusunan Program sinkronisasi Kediklatan

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur -

Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kediklatan

-

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Penyusunan desian dan pengembangan modul pembelajaran diklat Fasilitasi dan kerjasama program kediklatan

-

Promosi dan publikasi kediklatan Monitoring dan evaluasi kediklatan Kab./Kota Monitpring dan evaluasi kediklatan (in diklat dan pasca diklat) Evaluasi kompetensi dasar SDM Aparatur Pembentukan Assesment centre PENINGKATAN KAPASITAS PROFESIONALITAS SDM

-

Pelatihan Kepramugarian Jumlah Total


-

-

-

-

Tersedianya sinkronisasi kediklatan bagi aparat pengelola kediklatan Tersedianya pemeliharaan ISO 9001:2008 Terlaksananya Analisis Kebutuhan Diklat bagi SKPD Tersusunnya desain dan pengembangan modul diklat Terlaksananya fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan diklat baik dalam maupun luar negeri Terlaksananya promosi dan publikasi kediklatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat Terlaksananya monitoring dan evaluasi in diklat dan pasca diklat Tersedianya sarana penilaian kompetensi dasar SDM Tersedianya sarana penilaian kompetensi bagi aparatur Meningkatnya kapasitas profesionalisme SDM

3.060.000.000

APBD Prov. Sul Sel

Makassar

1

kegiatan

200.000.000

APBD Prov. Sul Sel

Makassar

1

kegiatan

300.000.000

APBD Prov. Sul Sel

Makassar

1

kegiatan

200.000.000

Makassar

1

kegiatan

200.000.000


Makassar

1

kegiatan

800.000.000

APBD Prov. Sul Sel

Makassar

1

kegiatan

250.000.000

Makassar

1

kegiatan

270.000.000

Makassar

1

kegiatan

250.000.000

Makassar

1

kegiatan

290.000.000

Makassar

1

kegiatan

300.000.000 2.000.000.000

Makassar

40

Orang

2.000.000.000 16.547.500.000

APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel APBD Prov. Sul Sel


BAB IV PENUTUP 4.1. KAIDAH PELAKSANAAN A. METODE PELAKSANAAN a. Pola Penyelenggaraan 1) Penciptaan tujuan dan sasaran serta program kegiatan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 2) Tujuan dan sasaran strategis Renja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan. Dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Badan, 4 (empat) Kepala Bidang dan Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 3) Setiap unit organisasi Badan Diklat agar menjabarkan Renja ini sesuai tugas dan fungsinya melalui program dan kegiatan dengan sumber pembiayaan pemerintah dan atau sumber lain yang syah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4) Target dan sasaran dalam Renja Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 merupakan penjabaran target dan sasaran Renstra Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018. Untuk itu setiap unit organisasi Badan Diklat agar menjabarkannya setiap target tersebut kedalam kegiatan strategis yang layak dan bisa diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Renja Badiklat 2016

50

5) Pengukuran indikator kinerja dengan menetapkan bobot capaian indikator kinerja program kegiatan sebagai penjabaran penetapan bobot capaian indikator kinerja Renstra Badan Diklat tahun 2013 – 2018 sehingga setiap unit organisasi Badan Diklat melakukan penetapan bobot capaian indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga memudahkan untuk dievaluasi serta akuntabilitasnya setiap kegiatan baik oleh unit organisasi yang bersangkutan maupun pihak yang berkepentingan.

b. Organisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur merupakan tanggung jawab Kepala Badan dimana tugas pokoknya adalah membantu Gubernur Sulawesi Selatan

untuk

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan melalui perumusan, pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dilingkup Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota. Kepala Badan dalam melaksakan tugas tersebut dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang serta Kepala UPTB.

Sekretaris Badan melaksanakan sebagian tugas badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberi pelayanan tehnis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program yang

Renja Badiklat 2016

51

dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub. Bagian yaitu; Kasubag. Keuangan, Kasubag. Umum dan Kepegawaian dan Kasubag. Program. Kepala

Bidang

Perencanaan

dan

Pengembangan

melaksanakan tugas badan di bidang Perencanaan, Pengembangan dan Penyediaan Publikasi program kediklatan. Serta pedoman, standarisasi dan akreditasi program kediklatan, Penyusunan dan pengembangan standar kompetensi pejabat struktural dan fungsional badan, fasilitasi dan kerjasama/kemitraan program kediklatan Dalam dan Luar Negeri yang dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub. Bidang, yaitu Kasubid. Perencanaan dan Kasubid. Pengembangan. Kepala Bidang Diklat Teknis melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis melalui Perumusan dan penyiapan kebijakan operasional penyelenggaraan, dan pelaksanaan Diklat Teknis serta fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan diklat teknis di Provinsi dan Kab./Kota. Yang dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub. Bidang, yaitu Kasubid. Diklat Teknis Umum

dan

Kasubid. Diklat Teknis Subtantif.

Kepala Bidang Diklat Fungsional melaksanakan sebagian tugas Badan dalam Bidang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional melalui perumusan dan penyelenggaraan kebijakan operasional penyelenggaraan dan pelaksanaan Diklat Fungsional serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Diklat Fungsional di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub. Bidang yaitu

Renja Badiklat 2016

52

Kepala Sub. Bidang Diklat Fungsional Umum dan Kepala Sub. Bidang Diklat Fungsional Berjenjang. Kepala Bidang Diklat Struktural melaksanakan tugas Badan dalam Bidang penyelenggaraan Diklat Struktural melalui perumusan dan penyiapan kebijakan operasional penyelenggaraan diklat Struktural dan pelaksanaan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan serta fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan di Provinsi dan Kab./Kota yang dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub. Bidang, yaitu Kepala Sub. Bidang Diklat Prajabatan dan Kepala Sub. Bidang Diklat Kepemimpinan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) melaksanakan tugas badan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Teknis Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pengembangan Media Pembelajaran (MP)

melalui

merencanakan,

menganalisis,

mengembangkan

dan

melaksanakan program kajian dan pengembangan serta operasionalisasi media pembelajaran (MP)

yang dibantu oleh 3 (tiga) pejabat eselon

empat, yaitu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Media Instruksional dan Penilaian Kompetensi dan Kepala Seksi Multi Media Terapan. Dalam hal Pendidikan dan Pelatihan, upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan, khususnya pembelajaran sebagai proses transformasi untuk membentuk aparatur menjadi lulusan / alumni diklat yang profesional, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan

Renja Badiklat 2016

53

perilaku atau nilai etika pemerintahan yang baik (good governance) dan keahlian perlu menjadi fokus perhatian.

c.

Sumber Pembiayaan Anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan tersebut direncanakan secara realistis, digunakan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pembiayaan program kegiatan secara memadai dan diupayakan dapat bersumber dari : 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)



Sumber dana yang sah.

B. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian dari Manajemen pelaksanaan Renja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 2. Monitoring dan Evaluasi Renja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dilaksanakan sesuai jenjang struktural organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan 3. Monitoring dan Evaluasi yang dilakuka oleh jenjang masing-masing unit oragniasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan, tidak terlepas kaitannya dari pengukuran dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Renja Badiklat 2016

54

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Renja Tahun 2016 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dilaksanakan dengan tertib dan efektif serta hasilnya disampaikan secara berjenjang dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/Badan (LAKIP).

C. ARAH PELAKSANAAN 1. Renja Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Diwajibkan bagi tiap unit organisasi Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjabarkan Renja Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 ini sesuai tugas dan fungsi serta peran yang diembannya, penjabaran Renja tersebut merupakan satu bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 3. Hal-hal berkembang belum terakomodir dan kemudian menjadi issu pokok baru, agar segera diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam pertemuan teknis pelaksanaan Renja ini untuk dijadikan catatan perbaikan.

Renja Badiklat 2016

55

4. Renja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Badan Diklat demi terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, sebagai wujud pengabdian pada nusa dan bangsa.

Makassar,

Februari 2015

Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Prov. Sul Sel

H. IRMAN YASIN LIMPO, SH Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19670824 199403 1 008

Renja Badiklat 2016

56

Renja Badiklat 2016

57

RENCANA KERJA TAHUNAN KEDIKLATAN

Recommend Documents