ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT PRESIDEN TAHUN 2013

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT PRESIDEN TAHUN 2013 Rizkiyani Nastiti dan Achmad Lutfi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia E-mail: [email protected]

ABSTRAK Jurnal ini membahas tentang analisis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kuantitas pelaksana penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masih kurang memadai. Data dukung (TOR/RAB) yang dikumpulkan dari tiap Unit Kerja sering kali tidak lengkap dan mengalami keterlambatan saat pengumpulannya. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran meliputi pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran dari tiap Unit Kerja, penyusunan kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran oleh Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran dan penetapan RKA-K/L. Hasil dari Perencanaan Program dan Anggaran ini berupa dokumen RKA-K/L Sekretariat Presiden tahun 2013 yang sudah representatif, namun masih belum transparan kepada publik. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar dilakukan sosialisasi terkait kelengkapan dan ketepatan waktu pengumpulan data dukung, konsep penganggaran berbasis kinerja, dan perubahan-perubahan peraturan yang sering terjadi setiap tahunnya. Selain itu, sebaiknya RKA-K/L lebih transparan dan terbuka kepada publik. Kata Kunci: Anggaran, Penganggaran Berbasis Kinerja, Perencanaan, RKA-K/L, Sekretariat Presiden.

ABSTRACT This journal discusses about the analysis of drafting work plan and budget at the Secretariat of President in 2013. This research uses qualitative method with descriptive design. The results of this research shows quantity of the human resources in drafting work plan and budget is still inadequate. Supporting data (TOR/RAB) which are collected from each Work Units are often incomplete and delay. The process of drafting the work plan and budget proposals include a work plan and budget for each Unit of work, drafting the work plan and budget by The Budget Planning Program and RKA-K/L validation. The results of this Budget Planning Program is a Secretariat of President’s RKA-K/L document of 2013 which is representative, but is still not transparant to the public. Based on the research results, it is recommended to socialize the completeness and timeliness of supporting data collection related, performance based budgeting concept and regulatory changes which often occurs each year. In addition, it is recommend RKAK/L to be more transparant and opened to the public. Keywords: The budget, performance based budgeting, planning, RKA-K /L, The Secretariat of President.

1

Analisis proses..., Rizkiyani Nastiti, FISIP UI, 2013

PENDAHULUAN Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran merupakan kunci bagi kepastian pendanaan pemerintah, dalam keadaan di mana dana yang tersedia sangat terbatas, sedangkan kebutuhan begitu besar (Anggarini dan Puranto, 2010: 6). Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran telah banyak membawa perubahan yang mendasar dalam pelaksanaannya. Sistem perencanaan dan penganggaran sektor publik di Indonesia sendiri mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2003

menjelaskan

bahwa

penganggaran yang diterapkan di Indonesia pada saat ini adalah anggaran berbasis kinerja, yang mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2005. Oprasionaliasi dari kebijakan penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, ialah dengan dikeluarkannya dua Peraturan Pemerintah terkait hal ini. Pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-K/L). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-K/L) adalah dokemen perencanaan dan anggaran untuk tingkat Kementrian

Negara/Lembaga.

RKA-K/L

tersebut

merupakan

dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (RenstraK/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya (Wahyuni, 2006). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bahwa anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sayangnya dalam kenyataan, pada skala nasional masih banyak dijumpai kelemahan anggaran berbasis kinerja ini, dari mulai proses perencanaan kinerja, proses penyusunan dan pembahasan anggaran, hingga proses penuangannya ke dalam format-format dokumen

2


anggaran (RKA-K/L dan APBN). Dalam proses perencanaan kinerja, tiap instansi mendefinisikan sendiri-sendiri apa saja yang menjadi sasaran programnya, yang kemungkinan besar berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hal tersebut menyulitkan pendefinisian ukuran kinerja nasional bagi program tersebut. Program-progran pemerintah dan program-program masing-masing Kementerian Negara/Lembaga belum terstruktur dengan baik, sehingga sulit dipetakan keterkaitannya (Wahyuni, 2006). Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang dipimpin oleh seorang Presiden. Jabatan Kepresidenan memiliki peranan yang amat penting dan sentral dalam keberlangsungan suatu negara. Apalagi jabatan Presiden di Indonesia berperan ganda, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada tahun 2010 terdapat pemberitaan yang mencuat ke permukaan bahwa terkait Undang-undang keterbukaan informasi publik, terdapat indikasi atau dugaan yang disampaikan oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mengenai pemborosan anggaran yang terlihat di lingkungan Istana Presiden yakni berdasarkan data yang dimiliki oleh Seknas FITRA yang diolah dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Tangga Kepresidenan Tahun 2010, alokasi anggaran yang digunakan untuk Rumah Tangga Kepresidenan pada 2010 mencapai 203,8 miliar rupiah, yang terbagi dalam enam pos anggaran. Salah satu pos anggaran tersebut ialah alokasi anggaran untuk pembelian baju Presiden sebesar 839 juta rupiah, dan pembelian furniture sebesar 42 miliar rupiah, dan empat pos anggaran lainnya (Redaksi Kompas, 2010). Pihak Kepresidenan membantah dugaan pemborosan anggaran tersebut. Menurut pihak kantor Kepresidenan, anggaran di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan yang terakumulasi untuk pengadaan 1.420 stel pakaian adalah sebesar Rp 1.446.025.000,00. Dari jumlah tersebut terdapat empat rincian pengadaan, dan tak ada satupun pos anggaran yang menyangkut pembelian baju pribadi Presiden. Anggaran tersebut sudah meliputi pakaian pejabat teras, pejabat eselon, dan seluruh pegawai di lingkungan Istana dari dokter hingga tukang kebun. Jadi, bukan anggaran untuk Presiden secara pribadi (Redaksi Rakyat Merdeka Online, 2010).

3


Kantor Kepresidenan juga menampik tudingan menghabiskan anggaran 42 miliar untuk biaya furniture rumah Presiden. Anggaran untuk furniture Istana juga perlu dikoreksi karena besaran yang benar adalah Rp 883.040.000,00. Jumlah tersebut juga sudah meliputi kantor dan seluruh Istana Presiden. Menurut Presiden, Beliau juga telah mengecek ke Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dan ternyata memang ada pemeliharaan perabotan dan penggantian yang rusak, namun bukan untuk rumah pribadi Presiden, melainkan untuk kantor-kantor di lingkungan

Rumah

Tangga

Kepresidenan.

Presiden

menduga

karena

penamaannya Rumah Tangga Presiden, lantas muncul dugaan bahwa anggaran tersebut untuk rumah pribadi Presiden (Redaksi Rakyat Merdeka Online, 2010). Paparan di atas menunjukan bahwa indikator kinerja Presiden dan organisasi Rumah Tangga Kepresidenan pada tahun 2010 masih bermakna bias dan belum jelas, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan publik. Untuk itu, dalam hal ini ingin diketahui sebenarnya bagaimana proses perencanaan anggarannya, hingga menghasilkan suatu dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Alasan tersebut membuat peneliti melakukan penelitian di Sekretariat

Presiden

(sebelum

tahun

2011

bernama

Rumah

Tangga

Kepresidenan). Sebagaimana diketahui bahwa Sekretariat Presiden merupakan instansi yang memberikan dukungan teknis, administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan Presiden. Untuk itu, Sekretariat Presiden yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tiap tahun yang dikenal dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-K/L). Terkait hal tersebut, maka perlu diketahui sebenarnya bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan penganggaran berbasis kinerja yang ada di sana pada saat ini, hingga Rencana Kerja dan Anggaran tersebut ditetapkan/disahkan. Hal-hal tersebut mendorong peneliti untuk berusaha meneliti mengenai proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden pada tahun 2013. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh penjelasan mengenai proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden pada tahun 2013.

4


KERANGKA TEORI Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang serupa dengan penelitian ini. Pertama, Durachman (2006) mengkaji bahwa bahwa (1) pelaksanaan proses perencanaan anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tidak melibatkan staf perencanaan, (2) kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan relatif rendah, (3) pada level unit pelayanan, tidak ada tim perencanaan anggaran, (4) komponen dari pengalokasian anggaran tidak tercermin secara keseluruhan pada program prioritas, (5) penggunaan dokumen rencana anggaran unit layanan tahun 2005, hanya dijadikan sebagai panduan gambaran aktivitas, bukan untuk mencari pencapaian program. Kedua, Nursita Racharlian (2007) menjelaskan bahwa bahwa proses penyusunan dan evaluasi anggaran pada praktek di organisasi nirlaba tidak sesederhana dalam teori, suatu organisasi juga tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi semua rincian sesuai teori karena pasti organisasi tersebut telah melakukan penyesuaian-penyesuaian yang paling tepat dengan organisasinya. Ketiga, Itjok Henandarto (2009) mengkaji bahwa (1) perlu dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fungsi perencanaan dan penganggaran, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan koordinasi di antara Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan pembangunan Nasional. Kerangka berpikir dalam penelitian ini terbentuk dari beberapa teori, yaitu teori perencanaan, dan teori penganggaran. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih cara dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi yang tepat dalam mencapai tujuannya. Tanpa rencana, tidak mungkin dapat mengorganisasikan dan menggerakkan sumber daya-sumber daya yang digunakan secara tepat. Demikian juga, tanpa rencana yang tepat akan sulit untuk mengendalikan penggunaan sumber daya-sumber daya yang ada dalam organisasi, sehingga mempunyai dampak dalam pencapaian tujuan (Bangun, 2008: 76). Mulyadi juga mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu rangkaian langkah berurutan untuk merencanakan kegiatan guna mewujudkan visi (Mulyadi, 2001: 4). Saat membahas mengenai perencanaan ini, ada tiga pokok yang harus diperhatikan. Ketiga aspek yang dimaksud adalah perangkat organisasi yang dipergunakan untuk melakukan perencanaan (mechanic of planning), proses atau

5


langkah-langkah melakukan perencanaan (process of planning), serta hasil dari perencanaan (outcome of palnning) (Azwar, 1996: 184-185). Perencanaan terdiri dari dua jenis, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang sebagai penjabaran dari perumusan strategi atau pelaksanaan misi dalam rangka

mencapai

tujuan

strategis.

Perencanaan

operasional

merupakan

turunan/terjemahan dari rencana strategis organisasi dalam rentang waktu tertentu (selama satu tahun). Perencanaan operasional memberikan deskripsi atau rincian tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan (Siswanto, 2005: 48-49). Jadi dalam pelaksanaannya, perencanaan strategis dan perecanaan operasional mempunyai tiga perbedaan, antara lain jangka waktu penggunaan, cakupan kegiatan, dan sasaran yang dicapai (Bangun, 2008: 77-78). Perencanaan operasional berupa program kerja dan kegiatan perlu didukung anggaran, sebab tanpa anggaran maka strategi, program kerja, dan kegiatan yang disusun tidak akan berjalan. Pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan membutuhkan orang-orang dan sumber daya untuk melaksanakannya yang semua itu membutuhkan biaya. Dalam perencanaan operasional belum direncanakan secara detail mengenai rincian kebutuhan misalnya. Mungkin saja dalam perencanaan operasional sudah direncanakan kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tetapi sifatnya masih global dan dalam bentuk plafon anggaran saja. Sementara itu, dalam perencanaan anggaran sudah berisi rincian kebutuhan tenaga kerja, bahan baku, bahan penolong, dan barang modal beserta biaya per unit dari masing-masing komponen untuk setiap program kerja dan kegiatan (Mahmudi, 2011: 34). Macam dan bentuk perencanaan anggaran sangatlah bervariasi, namun pada dasarnyan proses yang ditempuh dalam menyusun rencana anggaran tidaklah berbeda. Proses tersebut ialah (1) mengidentifikasi kegiatan; (2) Menentukan sumber daya; (3) Mengubah sumber daya ke dalam bentuk uang; (4) Menyusun dan menyajikan rencana anggaran; (5) Mengirimkan persetujuan (Azwar, 1996: 222-223). Penganggaran di sektor publik membutuhkan penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa anggaran prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria

6


pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Kamaroesid, 2013: 7). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Kamaroesid, 2013: 7). Landasan konseptual yang mendasari penerapan anggaran berbasis kinerja meliputi (1) pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja; (2) pengelolaan anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas/fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function); (3) terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Landasan konseptual tersebut dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk (1) menunjukan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai; (2) meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran; (3) meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (Kamaroesid, 2013: 7). Agar penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut dapat dioperasionalkan, maka anggaran berbasis kineja menggunakan instrumen sebagai berikut (1) indikator kinerja yang merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja; (2) standar biaya yang merupakan satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; (3) evaluasi kinerja yang merupakan penilaian terhadap capaian sasaran kinerja (Kamaroesid, 2013: 8).

7


METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif guna mendapatkan pemahaman mendalam mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan deskriptif dan digolongkan sebagai penelitian murni yang dilakukan pada April sampai dengan Juni 2013 di Sekretariat Presiden.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang, yaitu empat orang informan dari pihak Sekretariat Presiden, satu orang informan dari pihak Akademisi sekaligus Pegawai Direktorat Jendral Anggaran (DJA)/Kementerian Keuangan, dan satu orang informan dari pihak pihak LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Adapun, lokasi penelitian ini adalah Sekretariat Presiden yang ada di Jakarta dengan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden memaparkan mengenai sumber daya yang mempengaruhi perencanaan; proses perencanaan yang dilakukan; dan hasil dari perencanaan tersebut. Hal tersebut digunakan peneliti untuk mengetahui proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang ada di Sekretariat Presiden. Sumber daya yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, peranan sumber daya tentu sangatlah penting. Sumber daya yang ada sangat menentukan dan mempengaruhi proses penyusunan serta hasil akhir Rencana Anggaran tersebut. Secara umum, sumber daya organisasi termasuk pula dalam hal perencanaan antara lain pelaksana perencanaan anggaran, dana, data, sarana prasarana, dan peraturan. Pelaksana perencanaan anggaran di Sekretariat Presiden adalah Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran. Dari segi kualitas, pelaksana perencanaan program dan anggaran telah memadai. Kualitas pelaksana yang telah

8


memadai tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang sebelumnya telah dijelaskan secara rinci, yakni rata-rata pelaksana yang terlibat dalam proses perencanaan program dan anggaran telah bekerja cukup lama pada jabatan yang didudukinya (lima tahun ke atas); latar belakang pendidikan para pelaksana yang sesuai dengan tugasnya dalam perencanaan program dan anggaran (ekonomi); serta pemahaman para pelaksana yang cukup mengenai tupoksi jabatan yang diduduki. Dari segi kualitas, pelaksana perencanaan program dan anggaran, terlihat bahwa jumlah pelaksana perencanaan program dan anggaran masih kurang atau belum memadai seiring dengan beban kerja yang cukup berat. Dana yang digunakan dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013 berasal dari APBN yang tertuang dalam DIPA Sekretariat Presiden tahun 2012. Besaran anggaran untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden tahun 2013 mengalami peningkatan sekitar 10% dari tahun 2012. Data dukung yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden dibuat oleh masing-masing Unit Kerja dalam bentuk Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang nantinya dikumpulkan ke tiap Bagian kemudian dikompilasi oleh Sub Bagian Program dan Anggaran (Bagian Perencanaan). Dalam prosesnya sering terdapat ketidaklengkapan data yang dikumpulkan dari tiap Unit Kerja yang hendak dikompilasi oleh Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran. Hal tersebut menyebabkan pelaksana perencanaan anggaran harus melengkapi sendiri data dari tiap Unit Kerja tersebut. Selain ketidaklengkapan data, sering pula terjadi keterlambatan dalam pengumpulan data kepada Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggran, hingga melebihi batas waktu yang ditetapkan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat sama halnya dengan sarana dan prasarana pada umumnya yang biasa dibutuhkan dalam kegiatan perkantoran. Sarana dan prasarana yang ada dalam keadaan mencukupi, baik dan memadai dari segi ketersediaan maupun kondisinya. Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

9


tentang Sistem Perencanaan Pembangunana Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian

Negara/Lembaga;

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2013; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013. Pemahaman para pelaksana perencanaan anggaran yang ada di Sekretariat Presiden telah patuh terhadap peraturan yang ada, karena pelaksana yang tidak patuh beresiko terkena sanksi. Kendala yang dihadapi terkait masalah peraturan ini yaitu peraturan yang ada dinilai sering berubah-ubah, sehingga tak jarang menyebabkan pelaksana menjadi bingung. Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang terdiri dari pengusulan Rencana Kerja oleh tiap Unit Kerja, penyusunan kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran oleh Bagian Perencanaan, dan penetapan dokumen RKAK/L. Tahap pertama adalah pengusulan Rencana Kerja oleh Unit Kerja. Tahap ini diawali dengan disusunnya usulan Rencana Kerja (Renja-K/L) oleh masingmasing Unit-unit Kerja (Biro/Bagian dan Istana-istana Daerah). Pengusulan Renja tersebut dimulai sekitar bulan Februari 2012. Untuk mengusulkan rancangan Renja-K/L, tiap-tiap Unit Kerja melakukan identifikasi kegiatan terlebih dahulu. Identifikasi kegiatan dilakukan berdasarkan atas peraturan atau ketentuan tentang hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam melakukan identifikasi kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas. Di Sekretariat Presiden, kegiatan yang menjadi prioritas adalah Kegiatan Dasar dan Kegiatan VVIP (Presiden beserta pendamping). Kegiatan Dasar adalah kegiatan yang harus terpenuhi kebutuhan anggarannya dan tidak boleh kurang, seperti Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan), Belanja Operasional Rutin Perkantoran dan Belanja Pemeliharaan (gedung/bangunan serta peralatan). Kegiatan VVIP (Presiden

10


beserta pendamping) yang merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Presiden yaitu memberikan pelayanan kepada Presiden. Tugas pokok dan fungsi utama organisasi Sekretariat Presiden ialah memberikan pelayanan kepada Presiden. Meski demikian, pengukuran kinerja tetap ditujukan kepada organisasi Sekretariat Presiden itu sendiri. Maka dalam hal ini, perlu dibedakan antara indikator kinerja kegiatan Presiden dengan indikator kinerja organisasi Sekretariat Presiden. Kriteria indikator kegiatan Presiden, adalah indikator yang mengacu kepada kegiatan yang dilaksanakan atau ditentukan oleh Presiden langsung. Di lain pihak, indikator organisasi Sekretariat Presiden adalah indikator yang mengacu kepada pencapaian tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Presiden yaitu memberikan pelayanan kepada Presiden beserta pendamping, sehingga yang diukur dalam indikator kinerja organisasi adalah pencapaian atau keberhasilan dalam memberikan layanan tersebut, di mana kegiatan Presiden ini sulit diprediksi. Perumusan output dari kegiatan yang direncanakan mengacu kepada ketentuan dari Bappenas, di mana satu kegiatan memiliki satu ouput. Bentuk output adalah yang dapat dikendalikan dalam pencapaiannya. Maksudnya adalah output yang akan dicapai tersebut terukur dari kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Presiden. Mengingat tugas dan fungsi yang bersifat pelayanan maka ukuran output adalah mengukur kinerja pelayanan yang dilakukan oleh organisasi Sekretariat Presiden, bukan output yang dilayani yaitu Presiden. Sayangnya dalam hal tersebut, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu pemahaman Unit-unit Kerja mengenai konsep anggaran berbasis kinerja secara merata belum memadai. Selain dilakukan identifikasi kegiatan, pada tahap pertama ini dilakukan penentuan sumber daya. Dalam menentukan sumber daya, apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan dapat dilihat melalui Term of Reference (TOR). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 pada tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dijelaskan bahwa TOR atau kerangka acuan merupakan dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk diberikan alokasi anggaran.

11


Setelah melakukan penentuan sumber daya, maka harus pula dihitung berapa perkiraan dana yang digunakan untuk memenuhi sumber daya tersebut demi keberlangsungan kegiatan yang direncanakan, Tahap ini merupakan pengubahan sumber daya ke dalam bentuk uang. Terkait hal ini, di Sekretariat Presiden selain terdapat TOR sebagai data dukung dalam perencanaan anggaran, terdapat data dukung lain yaitu Rincian Anggaran Biaya (RAB). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 pada tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, RAB adalah suatu dokumen yang berisi komponen-komponen masukan/input dari kegiatan serta besaran dana masing-masing komponen Dalam hal pengubahan sumber daya ke dalam bentuk uang, perlu memperhatikan Standar Biaya dari Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan biaya masukan/input dan biaya keluaran/output. Bagi yang belum ada Standar biayanya harus melalui Surat Keputusan Kepala Kantor atau Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilengkapi dengan data dukung. Tahap kedua adalah penyusunan kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran oleh Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran. Setelah setiap Unit Kerja (Biro/Bagian) yang ada di Sekretariat Presiden membuat usulan Renja-K/L Unit Kerjanya masing-masing, maka selanjutnya tiap Unit Kerja menyerahkan usulan Renja-K/L tersebut kepada Bagian Perencanaan, khususnya Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, untuk kemudian dikompilasi sebagai usulan Rencana Kerja Sekretariat Presiden secara keseluruhan. Gambaran alur penyusunan RKA-K/L oleh Bagian Perencanaan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

Pagu Indika+f

Renja-‐K/ L

Pagu Anggara n

RKA-‐K/L

Gambar Alur Penyusunan RKA-K/L Sumber: Olahan Peneliti, 2013

12


Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan penyajian anggaran. Diawali sejak dikeluarkannya Pagu Indikatif sekitar bulan Maret, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja-K/L), lalu dibahas dalam Trilateral Meeting yang dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Presiden, Direktorat Jendral Anggaran (Kementerian Keuangan), dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Sekitar bulan Mei turun Pagu Anggaran, untuk kemudian dsusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Sekretariat Presiden secara rinci dalam format aplikasi RKA-K/L dari Kementerian Keuangan. Dalam aplikasi RKA-K/L terdapat dua kriteria Program, yaitu Program Generik dan Program Teknis. Program Generik yang ada di Sekretariat Presiden ialah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara, dan Program Teknis Sekretariat Presiden yaitu Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden. Rencana Kerja dan Anggaran disajikan dalam bentuk format buku yang berlaku untuk seluruh Kementerian Negara/Lembaga, dengan menerapkan perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja yang mengacu pada capaian output, yang bersifat rigid/kaku. Kendala Sekretariat Presiden terkait hal tersebut ialah capaian kinerja output dengan sifat tugas dan fungsi pelayanan yang sifatnya segera/mendadak/tiba-tiba/cepat mengakibatkan sering dilakukan revisi/perubahan anggaran atas arahan pimpinan, dan diperlukan kemampuan untuk menjembatani antara tuntutan tentang ketentuan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan pelaksanaan sifat tugas dan fungsi organisasi, yaitu memberikan pelayanan dengan segera dan cepat. Revisi anggaran yang kerap dilakukan memiliki ketentuan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi DIPA. Pelaksanaan revisi anggaran di Sekretariat Presiden secara mendasar harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang saat ini pada tahun 2013 dijabat oleh Kepala Sekretariat Presiden. Berdasarkan disposisi atau persetujuan KPA tersebut, maka selanjutnya Bagian Perencanaan akan melakukan proses tindak lanjut yaitu menyesuaikan dengan ketentuan tata cara revisi yang ada. Tahap ketiga ialah penetapan Rencana Kerja Sekretariat Presiden. Setelah RKA-K/L Sekretariat Presiden tahun 2013 selesai dikompilasi oleh Bagian

13


Perencanaan, maka tahap selanjutnya ialah meminta persetujuan kepada pihakpihak terkait. Tahap ini merupakan tahap terakhir yakni mengirimkan peretujuan. Dalam hal ini, rencana anggaran yang telah disusun diserahkan kepada pihakpihak yang berwenang memberikan persetujuan. Persetujuannya ialah berupa tandatangan Kepala Kantor (Kepala Sekretariat Presiden). Kendala yang dihadapi pada tahap ini ialah pimpinan yang hendak dimintai persetujuan sering tidak ada di tempat, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih panjang. Setelah dokumen RKA-K/L Sekretariat Presiden mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Sekretariat Presiden, maka selanjutnya disampaikan ke Biro Perencanaan Kementerian

Sekretariat

Negara

untuk

disusun

menjadi

RKA

tingkat

Kementarian, dan berdasarkan atas persetujuan Menteri Sekretaris Negara. Setelah itu, diserahkan ke Komisi II DPR RI dan DJA (Kementerian Keuangan) untuk dibahas melalui rapat-rapat. disetujui. Hasil Persetujuan dari DPR tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan selambatlambatnya pertengahan bulan Juli. Dengan dasar persetujuan tersebut, maka Kementerian Keuangan akan melakukan penelaahan secara detail terhadap kesesuaian RKA-K/L Kementerian Sekretariat Negara dengan aturan/ketentuan tentang penyusunan RKA-K/L, antara lain kesesuaian antara RKA-K/L dengan hasil pembahasan bersama DPR, Pagu Anggaran, Perkiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, Standar Biaya yang telah ditetapkan dan terutama kelengkapan data dukung administrasi. Penelaahan tersebut berlangsung sekitar bulan September dan Oktober. Setelah RKA-K/L ditelaah oleh Kementerian Keuangan, maka diberi persetujuan yang kedua/persetujuan final oleh DPR. RKA-K/L yang telah disetujui/disepakati oleh DPR ini nantinya akan menjadi Dokumen Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Presiden Tahun 2013. Hasil perencanaan anggaran berupa dokumen RKA-K/L Sekretariat Presiden memuat penjelasan bahwa Sekretariat Presiden memiliki satu Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara, dan satu Program Teknis yaitu Program

14


Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden. Di dalamnya termuat juga bahwa Sekretariat Presiden memiliki 9 kegiatan, berserta dengan sasaran kinerjanya, serta memuat pula cakupancakuapan rincian biaya lainnya. Kesembilan kegiatan yang tertuang dalam RKAK/L Sekertariat Presiden memiliki keterkaitan dengan kedua program Sekretariat Presiden yang memayunginya tersebut. Menurut pihak Sekretariat Presiden, dokumen RKA-K/L Sekretariat Presiden tahun 2013 telah memuat seluruh kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun 2013. Meski demikian, pihak LSM FITRA selaku pihak eksternal yang merupakan perwakilan masyarakat/publik, menilai bahwa hasil perencanaan dan anggaran berupa RKA-K/L Sekretariat Presiden ini masih belum transparan dan terbuka kepada publik. Mengingat sumber dana yang digunakan tersebut berasal dari masyarakat, maka meskipun program/kegiatan yang ada di Sekretariat Presiden tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, namun konsultasi publik tetaplah harus dilakukan. Agar masyarakat dapat melakukan kontrol, memonitor, serta memberikan masukan-masukan. SIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan dalam penelitian ini yaitu proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden terdiri dari Pengusulan Rencana Kerja oleh Unit Kerja, Penyusunan Kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran oleh Bagian Perencanaan, dan Penetapan Rencana Kerja. Pada tahap Pengusulan Rencana Kerja oleh Unit Kerja, telah mengacu pada Standar Biaya yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, namun pemahaman tiap Unit Kerja terkait konsep Penganggaran Berbasis Kinerja masih kurang memadai. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa antara indikator kinerja Presiden dan indikator kinerja organisasi harus dipisahkan. Pada tahap Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Bagian Perencanaan sering terjadi ketidaklengkapan dan keterlambatan dalam pengumpulan data dukung (TOR/RAB) saat ingin dikompilasi oleh Bagian Perencanaan. Dalam tahap ini kendalanya ialah capaian kinerja output yang sifatnya pasti dihadapkan dengan sifat tugas dan fungsi pelayanan yang sifatnya tidak pasti/mendadak/segera,

15


mengakibatkan sering dilakukan revisi/perubahan anggaran atas arahan pimpinan. Pada tahap ketiga yaitu Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Presiden, belum melibatkan pihak LSM sebagai perwakilan publik, sehingga hasilnya belum transparan kepada publik. SARAN Terkait pemahaman Unit Kerja mengenai Anggaran Berbasis Kinerja yang belum memadai, sebaiknya dilakukan pemberian pemahaman lebih jauh terhadap Unit-unit Kerja yang ada di Sekretariat Presiden mengenai konsep Anggaran Berbasis Kinerja yang diterapkan dalam perencanaan program dan anggaran yang ada saat ini. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) secara rutin, intensif, dan menyeluruh terkait pengetahuan mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kepada tiap Unit Kerja yang terlibat, serta pelaksana yang terlibat secara langsung dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dalam hal ketidaklengkapan dan keterlambatan pengumpulan data dukung, perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi lebih intensif dan menyeluruh kepada Unit-unit Kerja yang ada di Sekretariat Presiden mengenai kelengkapan data dukung administrasi, serta ketepatan waktu dalam pengumupulan usulan Rencana Kerja dan Anggaran, agar tidak sampai melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, mengenai hasil perencanaan program dan anggaran berupa dokumen RKA-K/L Sekretariat Presiden, sebaiknya lebih transparan dan terbuka kepada publik, dengan konsultasi

publik/melibatkan

peran

LSM

dalam

prosesnya,

ataupun

mempublikasikannya di media massa. Agar masyarakat dapat melakukan kontrol, memonitor, serta memberikan masukan-masukan. DAFTAR REFERENSI Amirullah dan Budiyono, Haris. (2004). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu. Anggraini, Yunita dkk. (2010). Anggaran Berbasis Kinerja.Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Azwar, Azrul. (1996). Pengantar Administrasi, Edisi Ketiga. Jakarta: Binarupa Aksara. 16


Bangun, Wilson, (2011). Intisari Manajemen. Bandung: Refika Aditama. Kamaroesid, Herry. (2013). Sistem Administrasi Anggaran Negara. Jakarta: Mitra Wacana Media. Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press. Redaksi. “Istana Bantah Data Fitra Soal Anggaran Wah Baju dan Furnitur Presiden”. Rakyat Merdeka Online 1 Oktober 2010. (26 Desember 2013). http://www.rmol.co. Redaksi. “Presiden Jangan Boroskan Duit Negara”. Kompas Nasional 24 September 2010. (25 Desember 2013). http://nasional.kompas.com. Siswanto. (2005). Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara. Wahyuni, Trisacti. “Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Kementerian/Lembaga: Masih Harus Banyak Berbenah”. Depkeu 2006. (2 Januari 2013). http://www.anggaran.depkeu.go.id,

17


ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT PRESIDEN TAHUN 2013

Recommend Documents