ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI PROGRAM PEMBANGUNAN INRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) PADDA TAHUN 2012 DI DESA CINANDANG KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO SUPARMAN 29141101
BAB I PENDAHULUAN • 1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN • •
OTONOMI DAERAH NO 32 TAHUN 2004MENAWARKAN PADA PEMBANGUNAN DENGAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI YANG HARUS DIWUJUDKAN. DAN HAL INI TERJADI PADA PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) PADA TAHUN 2012DI DESA CINANDANG KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
• 1.2. RUMUSAN MASALAH • •
•
BAGAIMANA TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) PADA TAHUN 2012 DI DESA CINANDANG KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO ? FAKTOR-FAKTOR APA SAJAYANG MENGHAMBAT DAN MENDUKUNG TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) PADA TAHUN 2012 DI DESA CINANDANG KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO ?
• 1.3. TUJUAN PENELITIAN •
•
UNTUK MENGETAHUI TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) PADA TAHUN 2012 DI DESA CINANDANG KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO UNTUK MENGETAHUI FAKTOR-FAKTOR APA SAJAYANG MENGHAMBAT DAN MENDUKUNG TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) PADA TAHUN 2012 DI DESA CINANDANG KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
• 1.4. MANFAAT PENELITIAN • •
SECARA AKADEMIS : UNTUK MEENYUMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN SECARA PRAKTIS : MENAMBAH PENGALAMAN DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERDESAAN
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
• 2.1. PENELITIAN TERDAHULU • •
• •
• •
• •
• •
• •
NUR ZULAINI, 2011 (KUANTITATIF) PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS MASYARAKAT PETANI TERHADAP (PPIP)DI KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG AMIN RAHMANURRASJID, 2011 (KUALITATIF) AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH UNTUKMEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
2.2.1.1. KONSEP TRANSPARANSI UKURAN TRANSPARANSI SEBAGAI BERIKUT KK, SAP, (2005) : TRANSPARANSI ADALAH MEMBERIKAN INFORMASI KEUANGAN YANG TERBUKA DAN JUJUR KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERTIMBANGAN
2.2.1.2. KONSEP AKUNTABILITAS PUBLIK TUNTUTAN AKUNTABILITAS PUBLIK, BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH. MENURUT (STANBURY, 2003) : AKUNTABILITAS DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI BENTUK KEWAJIBAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN
2.2.1.3. KONSEP PARTISIPASI PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMBANGUNAN SEBAGAI DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (TALIDAZUHU NDRAHA, 1988)
2.2.3. PEMBANGUNAN MENURUT SIAGIAN (1994) : SUATU USAHA ATAU RANGKAIAN USAHA PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN YANG BERENCANA DAN DILAKUKAN SECARA SADAR OLEH SUATU BANGSA, NEGARA DAN PEMERINTAH, MENUJU MODERNITAS DALAM RANGKA PEMBINAAN BANGSA.
2.2.3.2. PENGHAMBAT PEMBANGUNAN (CHAYANO DAN BOEKE 2004) 2.2.3.3. PENDUKUNG PEMBANGUNAN (ASMARA, H. 2001)
• 2.3. KERANGKA PIKIR •
PEMBANGUNAN PERLU DIBUATKAN KONTEK TRANSPARANSI. AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI AGAR ANTARA KERJA SAMA PEMERINTAH DAN RAKYAT BERJALAN DENGAN BAIK
BAB III METODE PENELITIAN • 3.1. JENIS PENELITIAN •
METODE PENELITIAN MENGGUNAKAN DISKRIPTIF KUALITATIF
• 3.2. FOKUS PENELITIAN •
TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
• 3.3. LOKASI PENELITIAN •
PENELITIAN DILAKUKAN DI DESA CINANDANG KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
• 3.4. SUMBER DATA DAN INFORMAN •
DATA PRIMER DAN SEKUNDER SEDANGKAN INFORMAN 10 ORANG.
• 3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA •
TEKNIK NI MENGGUNAKAN WAWANCARA, OBSERVASI DAN DOKUMENTASI
• 3.6. TEKNIK ANALISIS DATA •
PENGUMPULAN DATA, REDUKSI DATA, PENYAJIAN DATA DAN KESIMPULAN
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN • 4.1. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN •
SEBELAH TIMUR DESA DAWARBLANDONG, SEBELAH BARAT DESAA SUMBERWULUH. SEBELAH SELATAN DESA JATIROWO DAN SEBELAH UTARA KAB GERSIK
•
4.1.2. KEPENDUDUKAN DESA CINANDANG
•
JUMLAH PENDUDUK DESA CINANDANG PADA 2012, 2.160 JIWA
• •
4.1.3. SARANA DAN PRASARANA 4.1.4. VISI DAN MISI DESA CINANDANG
• •
VISI : MEMBANGUN DEA YANG MANDIRI MISI : MENINGKATKAN KAPASITAS PETANI LEBIH UNGGUL
•
4.15. TUPOKSI DESA CINANDANG
• • •
KEPALA DESA : KEPALA PENYELENGGARAAN DESA SEKERTARIS DESA : MENJALANKAN ADMINISTRASI DESA KAPALA DUSUN : MELAKSANAKAN PERATURAN DUSUN
• 4.2. TEMUAN PENELITIAN • 4.2.1. Transparansi Kebijakan •
transparansi kebijakan pembangunan, masyarakat akan diberikan mengenai bagaimana gambaran pembangunan, sedangkan informasinya bisa lewat saran, keluhan agar menghasilkan kebijakan yang tepat guna.
• 4.2. TEMUAN PENELITIAN •
4.2.1. Transparansi Kebijakan
•
transparansi kebijakan pembangunan, masyarakat akan diberikan mengenai bagaimana gambaran pembangunan, sedangkan informasinya bisa lewat saran, keluhan agar menghasilkan kebijakan yang tepat guna.
•
4.2.1.1. Transparansi Proses Pembuatan dan Pelaksaannya
•
transparansi proses pembanguan melalui program PPIP masyarakat sudah mengetahui lewat hasil rapat.
•
4.2.1.2. Transparansi Hasil Pembangunan
•
keterbukaan hasil pembangunan, transparansi melalui rapat setelah pembangunan selesai, pembangunan dananya tersisa lima juta untuk perawatan.
• •
4.2.2. Akuntabilitas 4.2.2.1. Akuntabilitas Manajerial
•
pengelola pembanguan adalah dari kader LPM selaku pelaksana pembangunan dan desa selaku penangungjawab penuh. bahwa program PPIP sebagai pertanggungjawaban selalu memberikan tenaga fasilitator pendampingan masyarakat agar pembangunan bisa berguna dan berdaya guna.
•
•
4.2.2.3. Akuntabilitas Keuangan
•
bahwa bentuk pertanggungjawaban melalui rapat desa dan membuat laporan pembiayaan pembangunan.
• • • • •
4.2.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan sebagian masyarakat tidak dapat hadir karena urusan pekerjaan atau mengantar putrinya, tetapi sebagian besar juga mengikuti pembangunan. 4.2.4. Kendala dalam Pembangunan 4.2.5. Faktor Pendukung Pembangunan 4.2.5.1. Dukungan Dana dari Simpatisan
•
4.2.5.2. keahlian
•
disetujui bahwa pembangunan yang berlangsung banyak simpatisan yang begitu peduli menyumbangkan dana untuk tercapainya pembangunan.
•
keahlian lembaga masyarakat mampu merencanakan melaksanakan pembangunan.
•
bahwa organisasi didesa sudah tergolong berkembang.
•
sebagaian besar masyarakat petani tidak tau data dan informasi pembangunan, melalui PPIP inilah yang bisa memahami pembangunan.
•
• •
• •
4.2.5.3. Organisasi yang profesional 4.2.4.3. Kurang Dukungan Data dan Informasi 4.2.4.4. Kualitas Pendidikan Rendah bahwa kualitas masyarakat mengenai pendidikan hanya ada pada LPM terutama kader pelaksana, sedangkan masyarakat sendiri masih terlalu awam dalam kualitas pengetahuan tentang pembangunan.
4.2.4.5. Lemahnya Pendampingan Perencanaan dari kader pelaksana dan fasilitator program pebangunan sudah mendampingi sejak awal.
• 4.3. Pembahasan •
4.3.1. Transparansi Kebijakan
•
menghasilkan pembangunan yang baik, melalui informasi, saran dan keluhan masyarakat desa akan kita bahas hingga mengasilkan kebijakan pembangunan yang baik, kebijakan dari Kepala Desa dan dari LPM serta dari kader desa akan berusaha yang terbaik, kebijakan dan putusan ini terhadap transparansi informasi dari PPIP
•
Transparansi Proses Pembuatan dan Pelaksaannya
•
dasarnya pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.
•
Transparansi Hasil Pembangunan
•
bentuk keterbukaan adanya informasi hasil pembangunan sudah dibicarakan termasuk mengenai pembangunan yang sudah terselesaikan, dalam keterbukaan hasil pembangunan, transparansi melalui rapat setelah pembangunan selesai, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
• 4.3.2. Akuntabilitas •
Akuntabilitas Manajerial
•
memperoleh kepastian dalam pembangunan infrastruktur didesa Cinandang yang menjadi penanggungjawab terhadap pembangunan adalah LPM dan Kepala Desa sepenuhnya terhadap pembangunan yang sudah diprioritaskan, termasuk juga mengenai kebijakan pambangunan yang telah berlangsung, sedangkan dari anggota LPM terutama kader pelaksana pembangunan sudah bertanggung jawab sedangkan sasaran PPIP yaitu meningkatkan kapasitas, kinerja lokal dan kelembagaan
•
Akuntabilitas program
•
Akuntabilitas program pembangunan dalan hal ini adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari PNPM mandiri di Desa Cinandang ini sebagai penanggungjawab adalah dari fasilitator pembangunan, dari awal hingga selesai pembangunan selalu memantau dan menanyakan kepada masyarakat yang menjadi persoalan dalam pembanguan ini, dan fasilitator tersebut juga berani mempertanggungjawabkan dan selalu banyak berperan dalam memberikan pengarahan dan pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan
•
Akuntabilitas keuangan,
•
Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan keuangan agar tingkat korupsi semakin kecil dalam hal ini masyarakat Cinandang telah bertanggung jawab dengan membuat pelaporan kepada masyarakat dengan rapat secara terbukti dan akuntabel dalam hal ini Kejujuran dan Akuntabilitas hukum yang menyangkut dana dari anggaran yang diberikan, Proses akuntabilitas dalam digunakan proses, prosedur dan ukuran pelaksanaan kegiatan.
•
Partisipasi masyarakat
•
mereka hanya membantu ketika kerjaan sudah terselesaikan, tetapi sebagian besar masyarakat disini sudah banyak berperan dalam kegiatan pembangunan termasuk menghadiri rapat, baik itu rapat sosialisasi atau rapat pertanggungjawaban Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan masyarakat ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan, sedangkan dari yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cinandang, tingkat partisipasi masih tergolong tidak aktif dan proaktif, terbukti adanya masyarakat yang disibukkan dengan kepentingan pribadi, padahal dalam prinsip partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat yang aktif dalam pembangunan.
•
4.3.3. Kendala dalam Pembangunan
•
Lemahnya lembaga fungsional pembangunan apa yang dilakukan oleh LPM dalam mengelola pembangunan, termasuk dalam proses pembuatan laporan, proses pertanggungjawaban, dari sini dapat diketahui bahwa di lembaga telah memberikan ekstensi sebagai lembaga yang seharusnya memberdayakan masyarakat bukan hanya mencapai pembangunan saja
•
4.3.4. Pendukung Pembangunan
•
Dukungan dana dari simpatisan akan menjadikan pembangunan akan berhasil direlisasikan, pembangunan ini juga ada yang memberikan dukungan berupa pihak-pihak masyarakat memberikan, dana yang terkumpulkan akan digunakan untuk penambahan pembangunan masyarakat begitu semangat .
BAB V PENUTUP •
• 5.1. Kesimpulan •
Transparansi
•
Transparansi kebijakan menghasilkan suatu kebijakan pembangunan yang baik, kebijakan dari kepala desa dan dari LPM serta dari kader desa akan berusaha yang terbaik, kebijakan dan putusan ini terhadap transparansi informasi dari PPIP, dilaksanakan secara terbuka. kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya sedangkan transparansi proses pembuatan dan pelaksaannya melalui Program PPIP dari program PNPM Mandiri dalam rapat sudah dibicarakan untuk pelaksanaan pembangunan dan masyarakat menanggapi secara positif dalam proses pembuatan dan pelaksaannya mengetahui informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan transparansi hasil pembangunan adanya informasi hasil pembangunan yang sudah terselesaikan melalui rapat setelah pembangunan selesai.
•
5.1.2. Akuntabilitas
•
Akuntabilitas manajerial, pelaku dan pelaksana penanggungjawab terhadap pembangunan adalah LPM dan Kepala Desa sepenuhnya terhadap pembangunan yang sudah diprioritaskan, dari anggota LPM terutama kader pelaksana pembangunan sudah bertanggung jawab terhadap sasaran PPIP sudah dilakukan oleh kepala desa dan LPM selaku manajerial akuntabilitas untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Sedangkan Akuntabilitas program dari Program Pembangunan Insfratruktur Perdesaan (PPIP) dari PNPM mandiri di Desa Cinandang ini dari fasilitator selalu memantau jalannya pembanguan kemudian akuntabilitas keuangan, membuat laporan pertanggungjawaban melalui rapat desa dan membuat laporan pembiayaan pembangunan. Sesaui dengan tujuan PPIP adanya Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan keuangan.
•
Partisipasi
•
Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal ini mereka juga repot mengenai urusan pekerjaan, mereka hanya membantu ketika kerjaan sudah terselesaikan, tetapi sebagian besar masyarakat sudah banyak berperan dalam kegiatan pembangunan termasuk menghadiri rapat, baik itu rapat sosialisasi atau rapat pertanggungjawaban.
•
Kendala dalam Pembangunan
•
Lemahnya lembaga fungsional pembangunan: masyarakat akan menjadi bisu karena fungsi partisipasi menjadi terhenti karena mekanisme pengelolaan hanya ada pada lembaganya saja. Sedangkan kurang terhadap identifikasi masalah desa sudah ditentukan dari awal, menganalisis permasalahan merupakan suatu upaya pembangunan yang lebih memberikan kepercayaan kepada msayarakat. Kurang dukungan data dan informasi tidak ada pendekatan dari kader desa untuk memberikan semacam pelatihan kepada masyarakat sedangkan Kualitas pendidikan rendah, belum ada suatu pelatihan dari masyarakat semacam pelatihan pemberdayaan. Lemahnya pendampingan perencanaan, secara transparansi dibutuhkan hubungan timbal balik.
• Pendukung Pembangunan •
Dukungan dana dari simpatisan akan menjadikan pembangunan berhasil direlisasikan. pembangunan ini juga ada yang memberikan dukungan berupa pihak-pihak masyarakat memberikan, faktor lainnya dengan keahlian dari lembaga masyarakat yang banyak memberikan sumbangan pelaksanaan pembangunan, serta pendukung dari Organisasi yang profesional sudah ditangani dari orang yang benar dan profesional yang selalu menyampaikan dan bertanggung jawab.
• 5.2. Saran •
Dari Pemerintah Desa
•
Dengan adanya pembangunan PPIP ditingkat partisipasi dapat diketahui kurangnya proaktif bagi masyarakat diharapakan pemerintah Desa Cinandang memberikan pola pendekatan partisipasi secara persuasi, bertanggungjawab dan transparan.
•
Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
•
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebaiknya mekanisme pelatihan bagi masyarakat yang awam untuk diberikan arti sebuah keterampilan, proaktif, dikasih pemberdayaan, agar pembangunan dimasa datang tidak berpangku tangan pada orang lain saja
•
Bagi Masyarakat
•
Diharapkan kesadaran yang tinggi untuk memikirkan kepentingan umum seperti pembangunan