ANALIS JABATAN DAN ANALIS BEBAN Your logo KERJA here
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
DASAR HUKUM
2
1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparaur Sipil Negara 2. Kebijakan standar analisis jabatan antara lain: 1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.
3. Kebijakan standar analisis beban kerja antara lain: 1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil.
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 1. Makro: Kerangka Regulasi Nasional
2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda)
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4. Peningkatan Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 6. Peningkatan Pelayanan Publik 7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
3
8 Area Perubahan RB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A. B. C. D. E.
Mental Apartur Kelembagaan, TataLaksana, SDM Aparatur Akuntabilitas, Pengawasan Peraturan, Pelayan Publik
UU Kementerian Negara UU Pelayanan Publik UU Aparatur Sipil Negara UU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
PROSES TRANSFORMASI
4
Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara
“Abundance Mentality” (“mentalitas berkelimpahan”) “Scarcity Mentality” (“mentalitas kekurangan”) 1. 2. 3. 4.
“Loyalitas pada atasan”; Pola karir “urut kacang”/“senioritas”; Kualitas pelayanan tidak terukur; Kinerja = penyerapan anggaran;
1. Loyal pada pencapaian visi dan pelaksanaan misi; 2. Pola karir “terbuka” lintas K/L/D; 3. Layanan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM); 4. Kinerja = Transparan, Akuntabel, Profesional (TAP)
PROSES TRANSFORMASI
Kebijakan dan Pelaksanaan ANJAB dan ABK
5
Pelaksanaan Manajemen SDM Aparatur secara Parsial 1. Kebijakan ANJAB dan ABK dikeluarkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga; 2. Pelaksanaan ANJAB tidak terlalu memperhatikan intensi strategis (wawancara pemangku menjadi proses dominan);
jabatan
3. ANJAB dilakukan setelah ada uraian jabatan (“proses terbalik”)
Integrasi Sistem Manajemen SDM Aparatur 1. Kebijakan ANJAB dan ABK terintegrasi dengan kebijakan manajemen SDM Aparatur (PNS dan PPPK); 2. ANJAB selaras dengan intensi strategis (mandat, proses bisnis, struktur organisasi);
3. Output ANJAB = uraian jabatan dan spesifikasi jabatan
MENENTUKAN ASUMSI DASAR Aparatur Sipil Negara
Reformasi Mendasar : Mewujudkan PNS dan PPPK sebagai : 1. Jalur karir profesional yang mendorong perwujudan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; 2. Pelaksana penyediaan layanan publik yang berkualitas prima, dengan efisien dan secara konsisten;
6
JABATAN PIMPINAN TINGGI
7
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN melalui: • kepeloporan • pengembangan kerja sama; dan • keteladanan.
• JPT utama;
Kepala lembaga pemerintah non kementerian
• JPT madya;
Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kemeterian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inpektur jenderal, inpektur utama, kepala badan, staf ahli mentari,kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariatDewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi dan jabatan lain yg setara.
• JPT pratama.
Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah kab/kota, kepala dinas,/kepala badan provinsi, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dan jabatan lain yang setara.
JABATAN ADMINISTRASI
8
Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan • Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi • Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan • Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pembangunan
Ketentuan lebih lanjut jabatan Administrasi di atur dengan Peraturan Pemerintah
JABATAN ADMINISTRASI PELAKSANA
9
JABATAN FUNGSIONAL 1. 2.
10
Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan • Jabatan fungsional keterampilan: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. • Jabatan fungsional keahlian : a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama
Jabatan fungsional yang telah di tetapkan 148 Jabatan fungsional
Ketentuan lebih lanjut jabatan fungsional di atur dengan Peraturan Pemerintah
KEBIJAKAN ANJAB & ABK UU No. 5 Th 2014 ttg Aparatur Sipil Negara (ASN)
11
PPPK PNS
Seluruh Informasi terkait dengan manajemen ASN dilakukan dengan Teknologi Informasi tujuan menghemat biaya, waktu dan efisiensi untuk mempermudah pengelola kepegawaian merumuskan kebijakan
12
Perubahan Kelembagaan
Evaluasi Anjab & ABK Alih Jabatan
Peningkatan Kompetensi (dilat)
UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN
Redistribusi
Evaluasi Peta jabatan & kebutuhan
Pengangkatan Dalam Jabatan
SOTK
eformasi
Penataan Pegawai
PROGRES ANALISIS JABATAN DAN ABK
Evaluasi Data E formasi Peta Jabatan ABK ANJAB Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Pensiun NIP Kelas Jabatan Usul Formasi Pengangkatan Anggaran Belanja SDMA
Validasi hasil anjab & abk Sop (standar Prosedur Kerja) Kepastian Waktu Penyelesaian Pekerjaan/ Pelayanan. Siapa Melakukan Apa
1
UNIT KERJA
2
13
3 4
ORTALA
Melaksanakan anjab & abk secara mendiri Alur/Proses Kerja. Penyusunan Prosedur Kerja Analisis Prosedur Kerja
BKD
Online
Entry hasil anjab & abk Ke e formasi Peta Jabatan ABK ANJAB Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Pensiun NIP Kelas Jabatan
MENPAN RB
Proses Anjab dan ABK Arah Pembangunan (RPJMN dan RPJMD) & Visi, Misi Pembangunan Desain Organisasi Struktur Organisasi Business Process ANALISIS JABATAN
Uraian Jabatan
Spesifikasi Jabatan
ANALISIS BEBAN KERJA Perencanaan Pegawai Rekrutmen dan Seleksi
14
Proses ANALISIS JABATAN Mandat
Disain Organisasi
Struktur Organisasi
Proses Bisnis
Analisis Jabatan
Uraian Jabatan
Spesifikasi Jabatan
15
= Harmonis
1
x
Disain Organisasi
Struktur Organisasi
Proses Bisnis
Analisis Jabatan
Uraian Jabatan
Spesifikasi Jabatan
=
Tidak Efektif
2
Mandat
x
Struktur Organisasi
Proses Bisnis
Analisis Jabatan
Uraian Jabatan
Spesifikasi Jabatan
=
Salah Langkah
3
Mandat
Disain Organisasi
x
Proses Bisnis
Analisis Jabatan
Uraian Jabatan
Spesifikasi Jabatan
= Frustasi
4
Mandat
Disain Organisasi
Struktur Organisasi
x
Analisis Jabatan
Uraian Jabatan
Spesifikasi Jabatan
=
5
Mandat
Disain Organisasi
Struktur Organisasi
Proses Bisnis
x
Uraian Jabatan
Spesifikasi Jabatan
= Bingung
6
Mandat
Disain Organisasi
Struktur Organisasi
Proses Bisnis
Analisis Jabatan
x
Spesifikasi Jabatan
= “Chaos”
7
Mandat
Disain Organisasi
Struktur Organisasi
Proses Bisnis
Analis Jabatan
Uraian Jabatan
x
=
Tidak Terarah
Tidak Efisien
PRAKTEK ANALISIS JABATAN YANG TIDAK BAIK
Praktek Terbaik
Mandat
Disain Organisasi
Struktur Organisasi
Proses Bisnis
Analisa Jabatan
Uraian Jabatan
Spesifikasi Jabatan
16
= Harmonis
Kesenjangan “lompatan proses”
Kondisi Saat Ini
Mandat
?
Struktur Organisasi
?
?
Uraian Jabatan
Spesifikasi Jabatan
=?
“lompatan proses”
1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini; 2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”; 3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja (KPI) secara spesifik dan terukur;
17
Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas sisi jabatan, yang berupa Sekelompok Tugas Yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan. Secara Mapan Diduduki Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Dalam Organisasi Syarat suatu Jabatan: 1. Membedakan antara jabatan yang satu dengan yang lain 2. Bisa memberikan gambaran pengertian pada pembaca atau jabatan tersebut. 3. Sedapat mungkin diusahakan dalam bahasa Indonesia 4. Enak didengar 5. Sedapat mungkin diusahakan nama nya pendek Contoh : JF tertentu : Peneliti, Arsiparis, Pustakawan JF umum : Sekretaris, Bendahara, dll
X
Pengadministrasi Akta Perkawinan, perceraian Pengakuan, pengangkatandan pengesahan Anak (P4 dan PA) Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan konservasi
18
Uraian Tugas adalah uraian lebih lanjut dari ringkasan uraian jabatan Tugas adalah sekelompok kegiatan kerja yang mempunyai tujuan tertentu Syarat uraian tugas jabatan : 1. Keterampilan yang sejajar 2. Satu rangkaian proses 3. Memerlukan waktu kerja yang sangat berarti atau tidak terlalu kecil. (harian, bulanan dan tahunan) 4. Menggunakan bahan kerja 5. Menggunakan perangkat kerja 6. Memperoleh hasil yang ditentukan 7. Setiap satu jabatan paling sedikit memiliki 4 (empat) sampai 12 kegiatan.
ANTARA LAIN URUTAN TUGAS MULAI DARI : a. Mengumpulkan b. Mengolah c. Menganalisis d. Mengevaluasi e. Melaporkan
PERHITUNGAN KEBUTUHAN ASN ANALISIS JABATAN
PETA JABATAN
19
PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011
Nomenklatur Jabatan Tugas Pokok ( Bukan Pokok nya Tugas)
ya ANALISIS BEBAN KERJA
KEBUTUHAN ASN
Pegawai setiap Tahun memiliki Jam Kerja Efektif
1250 Jam Kerja (SKP) ( bukan
KEKURANGAN
500 jam)
FORMASI
5 Tahun Jabatan (X Ijazah)
Unit yg kekurangan
PNS PPPK
20 1. Jumlah Hari 1 (satu) Tahun adalah 2. Hari Kerja 1 (satu) Tahun 3. Bukan Hari Kerja Jumlah cuti 1 tahun Jumlah hari minggu/sabtu Jumlah hari libur resmi Hari Libur 1 (satu) Tahun 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Hari Kerja 1 (satu) bulan Hari Kerja 1 (satu) minggu Jam Kerja Per minggu Jam Boros Satu Hari berdasarkan ILO : 30 % Jam Efektif Satu Hari berdasarkan ILO : 70 % Jam Kerja Boros Per minggu 30 % x 37,5 Jam Kerja Efektif Per minggu 70 % x 37,5 Jam Kerja Efektif Per Hari 26,25 : 5 Jam Kerja tidak Efektif Per hari 11,25 : 5 Jam Kerja Efektif Per Tahun 5,30 x 235 Hari Jam Kerja 1 Tahun 7,5 x 235
: 12 : 104 : 14
Hari Hari Hari
: 365 : 235
Hari Hari
: 130
Hari
: 20 Hari : 5 Hari : 37,5 Jam
: : : : :
11,25 Jam 26,25 Jam 5 Jam 25 Menit ( 5 Jam 30 Menit ) 2 Jam 25 Menit ( 2 Jam 30 Menit) 1245,5 Jam ( 1250 Jam ) : 1765 Jam
WAKTU KERJA
21
1.
Waktu Produktif
Jam Kerja Efektif 1250 Jam (235 x 7.50 x 70 %)
2.
Waktu non Produktif
Jam Kerja 1 Tahun 1750 Jam jam kerja per minggu 37 jam. 30 menit
Waktu yang benar-benar digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan
Waktu kerja yg tidak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. a. Waktu tambahan: Untuk mengembalikan tenaga; Untuk keperluan pribadi; Karena kondisi lingkungan kerja dan upaya mental/jasmani; b.
Waktu Boros Waktu yang disebabkan keteledolaran manajemen atau kesalahan pegawai yang bersangkutan.
Jam Kerja tidak efektif 500 jam (235 x 7.50 x 30 %)
PENGGUNAAN WAKTU KERJA
2222
Waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Waktu Produktif TUGAS POKOK 1250 Jam • Mengaso • Keperluan pribadi • Kondisi lingkungan kerja • Dan lain lain 500 Jam Waktu Efektif
Waktu Non Produktif Waktu Tambahan Boros Waktu Non Efektif
WAKTU BOROS Kurap
23 Makan siang
Kutil
TBC Kuman
Asam urat
sakit
Kudis
Masuk tapi tdk dikantor Diskon Masuk & Pulang
Master diklat
Dinas
EVALUASI PEMBAGIAN TUGAS ORGANISASI ANDA
TU
TU TU
Ideal/match
Progressive/ over-active
TP TU
TU
Under capacity TU = Tugas utama TP = Tugas penunjang
TP
TU
TP
mismatch
24
KEBUTUHAN ASN DALAM JABATAN
25
JPT Madya
JPT Pratama
Administrator Pengawas Pelaksana
Jafung
4
4
4
8 8 8 8 32
8 8 8 8 32
8 8 8 8 32
16 16 16
4
16 8 8 8 8 32
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
A
K. JF
SEKRETARIAT
X
B
K. JF
SEKRETARIAT
UPT
C K. JF
UPT SEKRETARIAT
D
X X XX UPT
JPT PRATAMA
JAB FUNG
ADMINISTRATOR PENGAWAS
ADM PELAKSANA
UPT
SEKRETARIAT
26
HASIL ANJAB & ABK DI SAMPAIKAN MENPANRB BKN
27
CARA BARU
CARA LAMA
e-Formasi. Profil masing-masing instansi (K/L /Pemda) : 1. Peta jabatan (nama jabatan, ikhtisar jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan, dst); 2. Jumlah kebutuhan pegawai dalam jangka waktu tertentu minimal lima (5) tahun; 3. Jumlah riil pegawai pada setiap unit organisasi; 4. Jumlah pegawai yang akan mencapai BUP, Meninggal, Mutasi; 5. Perkiraan kekurangan/kelebihan pegawai. 6. Kelas Jabatan 7. NIP Pegawai
BKN Pusat DATA KEPEGAWAIAN
Internet
BKD Provinsi
BKD Kab.
BKD Kota.
Kementerian/ Lembaga
HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DI SAMPAIKAN DENGAN ELEKTRONIK ADMINI STRASI
JPT
UTAMA
MADYA
INSTANSI
PRATA MA
ADMINIS TRATOR
PENGA WAS
29
JF PELAKSA NA
KETERAM PILAN
KEAHLI AN
TIM MENPAN
INFORMASI JABATAN
30
YANG DI MUAT DALAM SISTEM e FORMASI 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. No
1
2 3 4
JUM LAH
Nama Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Unit Kerja : a. JPT : b. ADMINISTRASI : c. JABATAN FUNGSIONAL : Batas Usia Pensiun : Ikhtisar Jabatan : Syarat Pendidikan : Syarat Diklat/Kursus : Uraian Tugas/Hasil Kerja/Beban Kerja/Kebutuhan Pegawai : Uraian Kegiatan
Satuan Hasil
Merumuskan Rencana Sasaran Strategis Badan Dokumen Kepegawaian Daerah berdasarkan Visi dan Misi serta rencana strategis Pemerintah Kabupaten ….. yang berlaku sebagai acuan program ; Merumuskan program kerja Badan Kepegawaian Dokumen Daerah berdasarkan visi dan misi Kabupaten …. sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kegiatan pimpinan baik lisan maupun tertulis
Waktu Waktu Jumlah Penyeles efektIf Hasil aian Penyele (1 Tahun) (jam) saian 1 75 75
2
50
100
24
20
480 .....
Kebutuhan pegawai
.... Pegawai (1250
jam = 1 pegawai)
Harusnya tdk di gunakan utk di jadikan tugas jabatan dan penghitungan kebutuhan pegawai karena ini bukan tugas pokok
7. Bahan Kerja
31
:
No
Bahan Kerja
8. Perangkat/Alat Kerja No
Penggunaan Dalam Tugas
:
Perangkat Kerja
9. Tanggung Jawab 10. Wewenang : 11. Korelasi Jabatan No
Digunakan Untuk Tugas
: :
Jabatan
Unit Kerja/ Instansi
Dalam Hal
12. Kondisi Lingkungan Kerja : No
13. Resiko Bahaya No
Aspek
Faktor
Fisik / Mental
Penyebab
:
14. Syarat Jabatan Lainnya a. b. c.
Pengalaman kerja Keterampilan kerja Bakat Kerja
: d. e. f.
Temperamen Kerja Minat Kerja Upaya Fisik
g. h. i.
Kondisi Fisik Pangkat / Gol Pendidikan dan diklat
Analisis Jabatan (e Formasi)
32
33
34
35
36
PERMSALAHAN
37
1. Entry jabatan fungsional tetapi yang dipilih jabatan adm pelaksana. 2. Entry jabatan adm pengawas tetapi yang dipilih eselon II atau eselon III. 3. Entry jabatan pimpinan eselon II pilihan seharusnya PPK yang di pilih adalah sekda. 4. Jabatan Inti (jf) masih tidak menjadi pilihan, selalu yg jadi pilihan jabatan pengadministrasi (operator kumputer dan caraka). 5. Jabatan Guru seharus nya di tempatkan pada unit sekolah, tetapi ditempat di Dinas. 6. Jabatan Bidan seharus nya di tempatkan pada unit Puskesmas, tetapi ditempat di Dinas. 7. ABK selalu berdasarkan Pegawai yang ada, seharusnya ABK gambaran kebutuhan beban kerja organisasi yang akan datang.
Optimalisasi Jabatan Fungsional/ jabatan Adm Pelaksana Contoh JF Tertentu (143 JF) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Perencana Widyaiswara Analis Kebijakan Analis Kepegawaian Auditor Kepegawaian Assessor SDM Aparatur Pustakawan Arsiparis Pranata Komputer Statistisi Auditor Pranata Humas Penerjemah Dokter Perawat Guru dll
38
Contoh Jabatan Adm Pelaksana (2600) 1. Pengadminsitrasi Umum 2. Pengadministrasi Surat 3. Pengadministarsi Keuangan 4. Analis Anggaran 5. Analis Hukum 6. Analis Keuangan 7. Pengelola Keuangan 8. Bendahara 9. Sekretaris 10. Pengelola Perpustakaan 11. Petugas Keamanan 12. Pengemudi 13. dll
39
MANFAAT
Peta jabatan
Sekelompok jabatan yg diberikan mandapat melaksanakan tugas tertentu
Kebutuhan
Sejumlah beban kerja untuk melaksanakan tugas tersebut di butuhkan sejumlah pegawai
existing
ANJAB & ABK
Pensiun Berhenti dll Kelebihan Kekurangan
Tambahan Kelas Jabatan
Sejumlah PNS yg sudah ada pada unti organisasi (pengangkatan dalam jabatan) Sejumlah PNS yg akan pensiun, berhenti serta mutasi pada unti organisasi Kelebihan pegawai berdasarkan organisasi Kelebihan pegawai berdasarkan beban kerja Kelebihan pegawai berdasarkan alokasi jabatan Kekurangan pegawai berdasarkan organisasi Kekurangan pegawai berdasarkan beban kerja Kekurangan pegawai berdasarkan alokasi jabatan Tambahan pegawai berdasarkan alokasi jabatan Sebagai dasar besaran penghasilan ASN
40
1.
Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan fungsi & tugas organisasi, hasil menjadi peta jabatan dan kebutuhan SDM Aparatur .
2.
Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
3.
Menetepkan Nomenklatur jabatan (peta jabatan) melalui analisis jabatan yang akan berlaku di lingkungan Instansi.
4.
Mengangkat PNS ke dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi.
5.
Setiap Intansi Pemerintah di wajibkan menyampaikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Kementerian PANRB melalui aplikasi e-formasi.
6.
Setiap Instansi menyampaikan kebutuhan SDM Aparatur (formasi) sesuai dengan peta jabatan yang ada di instansi dan alokasi unit penempatan yang membutuhkan.
41
PETA JABATAN JABATAN INTI : a.
Merupakan pelaksana tugas pokok suatu organisasi (jika jabatan ini tidak ada atau tidak diisi maka organisasi tidak berfungsi)
b.
Memberikan layanan langsung
c.
Pekerjaan bersifat teknis substanstif
d.
Pelaksanaan tugas tidak dapat/sulit diganti oleh orang lain
JABATAN PENUNJANG : a.
Merupakan bukan pelaksana tugas pokok suatu organisasi (jika jabatan ini tidak ada atau tidak diisi maka organisasi masih dapat berfungsi)
b.
Tidak memberikan layanan lengsung
c.
Pekerjaan bersifat Administrasi.
d.
Pelaksanaan tugas dapat diganti oleh orang lain
42 Contoh Kepegawaian
Analis Kepegawaian Assesor SDM Aparatur
Pranata Komputer Arsiparis Sekretaris Bendahara Pengelola Keuangan Pengadministrasi Keuangan Pengadministrasi umum Pengadministrasi surat Petugas keamanan Pengemudi Tidak ada Operator Komputer dalam Caraka jabatan Agendaris adm. Penerima Tamu e formasi
contoh
JABATAN DI LINGKUNGAN KESEKRETARIATAN
BAGIAN UMUM 1 PENGADMINISTRASI UMUM 2 PENGELOLA BARANG INVENTARIS 3 PENGADMINISTRASI BARANG 4 TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA 5 PETUGAS KEAMANAN 6 PENGEMUDI BAGIAN KEUANGAN 1 BENDAHARA 2 PENATA LAPORAN KEUANGAN 3 PENGADMINISTRASI KEUANGAN 4 PENGADMINISTRASI ANGGARAN 5 PENGADMINISTRASI BARANG 6 VERIFIKATOR KEUANGAN BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 1 ANALIS PROGRAM DAN ANGGARAN 2 ANALIS PELAPORAN 3 PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN (VERTIKAL) 4 PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM 5 PENGADMINISTRASI UMUM
43
contoh
JABATAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN/DISTRIK Kasubbag keuangan
Sekretaris Camat
Kasubbag umum dan kepegawaian Kasubbag perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Kasi pemerintahan Kasi kesejahteraan sosial
Analis Pemerintahan, Pengolah data, Pengadministrasi pemerintahan
Bendahara, penata laporan keuangan, pengadministrasi keuangan, pengadministrasi anggaran, verifikator keuangan Pengadministrasi barang, pengadministrasi umum, pengelola barang inventaris, Pengelola Sistim Informasi Kependudukan, teknisi peralatan listrik dan elektronika, petugas keamanan, Pramu Bakti, pengemudi Analis Pelaporan, Analis program dan anggaran, analis pelaporan, penyusun program anggaran dan pelaporan, pengadministrasi perencanaan dan program, pengadministrasi umum, Pengelola Data Statistik
Analis Kesejahteraan Rakyat, pengelola kesejahteraan sosial.
Kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
Analis Kependudukan Dan Catatan Sipil, Analis Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan, pengelola perangkat kecamatan,
Kasi ketentraman dan ketertiban
Penyuluh Keamanan Masyarakatan, Pengelola keamaanan dan ketertiban, Pranta Linmas.
Kasi pelayanan umum
44
Analis Pelayanan Publik, Pengadministrasi Kependudukan, Pemeriksa Kependudukan, Pengawas Kependudukan, Penyusun Analis Dampak Kependudukan, Penyusun Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Penyusun Pencatatan Dan Pelaporan Data Kependudukan Dan Kb, Pengadminsistarsi umum.
contoh
JABATAN DI LINGKUNGAN KELURAHAN Sekretaris Lurah
Kasi pemerintahan kelurahan
Pengelola keuangan, pengadministrasi Umum Pramu Bakti, pengemudi Pengadministrasi umum, pengadministrasi kependudukan
Kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
Pengolah data Pengadministrasi umum
Kasi ketentraman dan ketertiban kelurahan
Pengelola keamanan dan ketertiban Pengadministrasi umum
Kasi kesejahteraan sosial kelurahan
Pengadministrasi umum Pengeola kesejahteraan sosial
45
contoh
46
contoh
KEBUTUHAN ASN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS
NO
JABATAN INTI
1
DOKTER
2
DOKTER GIGI
3
BIDAN
4
PERAWAT
5
PERAWAT GIGI
6
DOKTER SPESIALIS ANAK
7
DOKTER SPESIALIS BEDAH
8
DOKTER SPESIALIS DALAM
9
DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NAMA JABATAN PENDUKUNG APOTEKER ASISTEN APOTEKER FISIOTERAPIS NUTRISIONIS PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PEREKAM MEDIS PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN SANITARIAN ADMINISTRATOR KESEHATAN RADIOGRAFER TEKNIK ELEKROMEDIS
JABATAN ADM PELAKSANA PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PENGADMINISTRASI KEUANGAN PENGADMINISTRASI PELAYANAN PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI PENGADMINISTRASI UMUM PENGELOLA KEPERAWATAN PENGELOLA PROGRAM GIZI PENGEMUDI PENATA BOGA PENJAGA KEAMANAN KANTOR PRAMU KANTOR
47
JABATAN FUNGSIONAL NO
NAMA JABATAN
INTANSI PEMBINA
KET
BIDANG PENDIDIKAN Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Kem. Pendidikan dan Kebudayaan
1
1
Guru
Dinas Pendidikan
2
2
Pamong Belajar
3
3
Penilik
4
4
Pengawas Sekolah
5
5
Pranata Laboratorium Pendidilkan
6
6
Pengembangan Teknologi Pembelajaran
7
7
Dosen
Kem. Riset dan Teknologi
Universitas
8
8
Widyaiswara
LAN
Lembaga Diklat pemerintah
9
9
Dokter Pendidik Klinis
Kem Kesehatan
Lembaga pendidikan kesehatan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Kem. Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan
Kem. Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan
NO
NAMA JABATAN
INTANSI PEMBINA
KET
DI BIDANG PERTANIAN/PETERNAKAN Kem Pertanian
Kem Pertanian Dinas Pertanian
Kem Pertanian
Kem Pertanian Dinas Pertanian
10
1 Penyuluh Pertanian
11
2
12
3 Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Kem Pertanian
13
4 Analis Ketahanan Pangan
Kem Pertanian
14
5 Analis Pasar Hasil Pertanian
Kem Pertanian
15
Pengendali Organisme 6 Pengganggu Tumbuhan
Kem Pertanian
16
7 Pengawas Mutu Pakan
Kem Pertanian
17
8 Pengawas Benih Tanaman
Kem Pertanian
18
9 Pengawas Bibit Ternak
Kem Pertanian
19
10 Medik Veteriner
Kem Pertanian
20
11 Paramedik Veteriner
Kem Pertanian
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian
NO
NAMA JABATAN
21
1
22
2
23
3
24
4
25
5
INSTANSI PEMBINA
DI BIDANG KELAUTAN/PERIKANAN Kem Kelautan dan Penyuluh Perikanan Perikanan Kem Kelautan dan Pengawas Perikanan Perikanan Kem Kelautan dan Analis Pasar Hasil Perikanan Perikanan Pengendali Hama dan Kem Kelautan dan Penyakit Ikan Perikanan Pengelola Ekosistem Laut dan Kem Kelautan dan Pesisir Perikanan
KET Kem Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kem Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kem Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kem Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kem Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
DI BIDANG LINGKUNGAN /KEHUTANAN Kem Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kem LH dan Kehutanan Dinas Kehutanan
2 Polisi Kehutanan
Kem Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kem LH dan Kehutanan Dinas Kehutanan
28
3 Pengendali Ekosistem Hutan
Kem Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kem LH dan Kehutanan Dinas Kehutanan
29
Pengendali Dampak 4 Lingkungan
Kem LH dan Kehutanan Dinas Kehutanan
30
5 Pengawas Lingkungan Hidup
Kem Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kem Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26
1
27
Penyuluh Kehutanan
Kem LH dan Kehutanan Dinas Kehutanan
NO
NAMA JABATAN
INSTANSI PEMBINA
KET
BIDANG INSPEKTORAT/PENGAWASAN 31
1
Auditor
Badan Pengawasan Keuangan Inspektorat pada K/L/ dan Pembangunan Pemda
32
2
Auditor Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
33
3
Pengawas Penyelenggaraan Kementerian Dalam Negeri Urusan Pemerintahan di Daerah
34
4
Pemeriksa
Badan Pemeriksa Keuangan
Unit bidang pengawasan Unit bidang pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
DI BIDANG SANDI 35
1
Sandiman
Lembaga Sandi Negara
36
2
Operator Transmisi Sandi
Lembaga Sandi Negara
Lembaga Sandi Negara Kem LU Kem Dagri Kejaksaan Agung Sekda (Prov,Kab, Kota)
DI BIDANG KEPEGAWAIAN 37
1
Analis Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
38
2
Assessor SDM Aparatur
Badan Kepegawaian Negara
Kepegawaian K/L/ Pemda (mengelola pegawai diatas 250) Assement center (K/L/Pemda)
NO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
NAMA JABATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
BIDANG KESEHATAN Administrator Kesehatan Apoteker Asisten Apoteker Bidan Dokter Dokter Gigi Epidemiolog Kesehatan Entomolog Kesehatan Fisioterapis Fisikawan Medis Nutrisionis Okupasi Terapis Ortosis Prostetis Perawat Perawat Gigi Perekam Medis Pranata Laboratorium Kesehatan Psikolog Klinis Radiografer Refraksionis Optisien Sanitarian Teknisi Elekromedis Teknisi Gigi Terapis Transfusi Darah Terapis Wicara Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pembimbing Kesehatan Kerja
INTANSI PEMBINA Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan
KET Unit Layanan Kesehatan (Kem Kes /Dinas kesehatan : Rumah Sakit Puskesmas Klinik Laboratorium Apotik
NO
67
NAMA JABATAN INSTANSI PEMBINA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Perindustrian dan Kem Perindustrian 1 Penyuluh Perdagangan Analis Manajemen Mutu Kem Perindustrian Industri Kem Perdagangan 2 Penguji Mutu Barang
68
3 Pengawas Kemetrologian
Kem Perdagangan
69
4 Penera
Kem Perdagangan
70
5 Pengamat Tera 6 Pranata Laboratorium Kemetrologian
Kem Perdagangan
66
71
72
1
73
2
74
3
75
4
76
5
77
6
Kem Perdagangan
DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Kem. Pekerjaan Umum Teknik Pengairan PR Pekerjaan Umum Teknik Penyehatan Lingkungan Kem. PR Kem. Pekerjaan Umum Teknik Jalan dan Jembatan PR Teknik Tata Bangunan dan Kem. Pekerjaan Umum Perumahan PR Kem. Pekerjaan Umum Penata Ruang PR Kem. Pekerjaan Umum Pembina Jasa Kontruksi PR
dan dan dan dan dan dan
KET Kem Perdagangan Kem Perindustrian Dinas Perindag Kem Perindustrian Dinas Perindag Kem Perdagangan Dinas Perindag Kem Perdagangan Dinas Perindag Kem Perdagangan Dinas Perindag Kem Perdagangan Dinas Perindag Kem Perdagangan Dinas Perindag
Kem PU dan PR Dinas PU dan PR Kem PU dan PR Dinas PU dan PR Kem PU dan PR Dinas PU dan PR Kem PU dan PR Dinas PU dan PR Kem PU dan PR Dinas PU dan PR Kem PU dan PR Dinas PU dan PR
NO
NAMA JABATAN
INTANSI PEMBINA
KET
DI BIDANG PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN 78
1 Pustakawan
Badan Perpustakaan Nasional
79
2 Arsiparis
Lembaga Arsip Nasional
Perpustakaan pada K/L/ Pemda Kearsipan pada K/L/ Pemda
DI BIDANG KEBIJAKAN 80
1 Analis Kebijakan DI BIDANG HUMAS
81
1 Pranata Hubungan Masyarakat
Lembaga Administrasi Negara Kebijakan pada K/L/ Pemda Kementerian Komunikasi dan Humas pada K/L/Pemda Informatika
DI BIDANG PROGRAM TI/DATA 82
1 Pranata Komputer
Badan Pusat Statistik
TI pada K/L/Pemda
83
2 Statistisi
Badan Pusat Statistik
Data pada K/L/Pemda
DI BIDANG KB 84
1 Penyuluh Keluarga Berencana BKKBN DI BIDANG JASA
85
1 Pengadaan Barang/Jasa
BKKBN Dinas Kesehatan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Pengelola Barang dan Jasa Barang/Jasa Pemerintah pada K/L/Pemda
NO
NAMA JABATAN
INTANSI PEMBINA
KET
DI BIDANG HUKUM Kem Hukum dan HAM
Biro Hukum K/L Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2 Penyuluh Hukum
Kem Hukum dan HAM
K/L Sekretariat Daerah
88
3 Analis Keimigrasian
Kementerian Hukum dan HAM Kem Hukum dan HAM
89
4 Pemeriksa Keimigrasian
Kem Hukum dan HAM
Kem Hukum dan HAM
90
5 Pemeriksa Merek
Kem Hukum dan HAM
Kem Hukum dan HAM
91
6 Pemeriksa Paten
Kem Hukum dan HAM
Kem Hukum dan HAM
92
7 Pemeriksa Desain Industri
Kem Hukum dan HAM
Kem Hukum dan HAM
93
8
Analis Manajemen Mutu Industri
Kem Hukum dan HAM
Kem Hukum dan HAM
86
Perancang Peraturan 1 Perundang-Undangan
87
DI BIDANG PENELITIAN 94
1 Peneliti
95
2
96
3 Perekayasa
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
K/L/Pemda K/L/Pemd K/L/Pemd
NO
NAMA JABATAN
INSTANSI PEMBINA
BIDANG TENAGAKERJA 97
1 Mediator Hubungan Industrial
Kem. Tenaga Kerja
98
3 Pengawas Ketenagakerjaan
Kem. Tenaga Kerja
99
4 Instruktur
Kem. Tenaga Kerja
100
5 Pengantar kerja
Kem. Tenaga Kerja
101
6 Penggerak Swadaya Masyarakat
Kem. Tenaga Kerja
102
7
Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kem. Tenaga Kerja
KET Kem Tenagakerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kem Tenagakerja Dinas Tenaga Kerja Balai Latihan kerja (K/L/Pemda) Kem Tenagakerja Dinas Tenaga Kerja Kem Tenagakerja Dinas Tenaga Kerja Kem Tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja
DI BIDANG PERHUBUNGAN 103
1 Pengawas Keselamatan Pelayaran
Kementerian Perhubungan
104
2 Penguji Kendaraan Bermotor
Kementerian Perhubungan
105
3 Pengendali Frekuensi Radio
Kementerian Perhubungan
106
4 Teknisi Penerbangan
Kementerian Perhubungan
Kem Perhubungan Dinas Perhubungan Kem Perhubungan Dinas Perhubungan Kem perhubungan Dinas Perhubungan Kem Perhubungan Dinas Perhubungan
NO
NAMA JABATAN
INSTANSI PEMBINA
KET
DI BIDANG ENERGI 107
1 Pengamat Gunung Api
108
2 Penyelidik Bumi
109
3 Inspektur Ketenagalistrikan
110
4 Inspektur Tambang
111
5 Inspektur Minyak dan Gas Bumi
Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral
K/L/Pemda K/L/Pemda K/L/Pemda K/L/Pemda K/L/Pemda
DI BIDANG SOSIAL 112
1 Penyuluh Sosial
Kem Sosial
113
2 Pekerja Sosial
Kem Sosial
Kem sosial Dinas Sosial Kem sosial Dinas Sosial
DI BIDANG ANGGARAN 114
1 Analis APBN
Setjen DPR
K/L/Pemda (Bappeda)
DI BIDANG RADIASI 115
1 Pengawas Radiasi
BAPETEN Badan Pengawas Tenaga Nuklir BATAN Rumah sakit
NO
NAMA JABATAN
INSTANSI PEMBINA
KET
DI BIDANG KEAMANAN 116
1 Polisi Pamong Praja
Kementerian Dalam Negeri
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Tenaga Nuklir Nasional
BATAN
DI BIDANG NUKLIR 117
1 Pranata Nuklir DI BIDANG PERENCANAAN
118
1 Perencana
Bappenas
K/L/Pemda (Bappeda)
Sekneg
K/L/Pemda
DI BIDANG PENERJEMAH 119
120
1 Penerjemah
DI BIDANG SEJARAH DAN BUDAYA Kem. Pendidikan dan 1 Pamong Budaya Kebudayaan DI BIDANG PERTELEVISIAN
121
1 Adikara siaran
122
2 Andalan Siaran
123
3 Teknisi Siaran
Kem. Komunikasi dan Informatika Kem. Komunikasi dan Informatika Kem. Komunikasi dan Informatika
K/L/Pemda
TVRI RRI
NO 124 125
NAMA JABATAN DI BIDANG OLAHRAGA 1 Pelatih Olahraga 2 Asisten Pelatih Olahraga
INSTANSI PEMBINA
KET
Kem. Pemuda dan Olahraga K/L/Pemda Kem. Pemuda dan Olahraga K/L/Pemda
DI BIDANG KESELAMATAN 126
1 Rescuer
BASARNAS
DI BIDANG KEUANGAN 127
1 Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Kem. Keuangan
128
2
Penyuluh Pajak
Kem Keuangan
129
3 Pemeriksa Pajak
Kem. Keuangan
130
4
131 132 133 134 135
5 6 7 8 9
Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pemeriksa Bea dan Cukai Pelelang Analis APBN Penilai Pemerintah Analis Anggaran
Kem. Keuangan Kem. Keuangan Kem. Keuangan Kem. Keuangan Kem. Keuangan Kem. Keuangan
K/L/Pemda Dirjen Pajak Dispenda Direktorat Jenderal Pajak Dirjen Pajak Bappeda Dirjen Perimbangan keuangan Bappeda Dirjen Bea & Cukai Dirjen ……
DI BIDANG KEAGAMAAN 136
1 Penghulu
Kem . Agama
Kem Aagama
137
2 Penyuluh Agama
Kem . Agama
Kem Aagama
NO
NAMA JABATAN
INSTANSI PEMBINA
KET
DI BIDANG PENEGAK HUKUM 138
1 Jaksa
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri
DI BIDANG INTELIGEN 139
1 Agen
Badan Intelijen Negara
Badan Intelijen Negara
DI BIDANG FARMASI DAN MAKANAN 140
1 Pengawas Farmasi dan Makanan
BPOM
BPOM
DI BIDANG KATALOG 141
1
Kataloger
Kem. Pertahanan
Kem. Pertahanan
142
2
Analis Ketahanan Negara
Kem. Pertahanan
Kem. Pertahanan
143
DI BIDANG DIPLOMAT 1 Diplomat DI BIDANG NARKOBA
Kem. LU
Kem. LU
144
1 Penyuluh Narkoba
145 146
DI BIDANG PEMETAAN 1 Surveyor Pemetaan DI BIDANG PENGAMATAN Pengamat Meteorologi dan 1 Geofisika
BNN
BNN Dinas Sosial
Bokarsurtanal
Bakorsurtanal/BPN
BMKG
BMKG
