LAPORAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2016
BAB.
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara danlatau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnyayang sesuai dengan Undang-undang Nomor
l4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,yangsebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara danlatau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara danlatau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, danlatau luar negeri.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur
di dalam
Peraturan
Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Salah satu informasi publik yang dibutuhkan adalah berupa laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Namun sampai dengan saat
ini, laporan yang diterima masih cenderung berupa
pengaduan masyarakat, tidak terdapat laporan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan
oleh ANRI.
Inspektorat selaku unit kerja pengawasan internal
di lingkungan ANRI
melaksanakan
tugas untuk mengevaluasi Pengaduan Masyarakat tersebut dengan tujuan untuk mengamati, mengawasi, dan memberikan penilaian untuk membandingkan antara kebijakan, program, serta
kegiatan dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan dan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan ANRI. Berkaitan dengan surat Komisi Informasi Pusat Nomor 67lKlPllY/2016 tanggal
I April
2016 hal Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 maka disusunlah Laporan Informasi Publik untuk melengkapi Daftar Informasi Publik ANRI yang dilaksanakan
Inspektorat dalam rangka mendukung Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik.
B. Tujuan Tujuan disusunnya Laporan ini adalah untuk melengkapi Daftar Informasi Publik ANRI
yang dilaksanakan Inspektorat dalam rangka mendukung Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik.
C.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor I12, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);
3.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 507 I );
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah;
5.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
6.
Surat Perintah Inspektur Nomor PW.07/144812016 tanggal
2l April 2016 untuk
melaksanakan tugas dalam rangka penyiapan Data Informasi Publik.
BAB II I,RAIAN DATA INFORMASI PUBLIK A. Uraian
ANRI selaku badan publik melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan
sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung
tugas pokok dan fungsi ANRI, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern
di lingkungan ANRI. Salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan intern yang terkait informasi publik adalah 1
dengan
:
. Evaluasi atas Pengaduan Masyarakat Tahun 2014
yangtelah dilaksanakan pada Tahun 2015
Evaluasi atas Pengaduan Masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian untuk membandingkan antara kebijakan, program,
serta kegiatan dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan dan Peraturan PerundangUndangan di lingkungan ANRI. Terdapat 5
lain
(lima) media evaluasi yang dievaluasi,
antara
:
a) Website ANRI (uxuaugsJd); b) E-mail (Ut'cfEO11tt gq=id); c) Website JIKN (rvrvrv..i ikn.go.id); d) LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat); e) Media Sosial : akun twitter @ArsipNasionalRI dan akun facebook. Berdasarkan evaluasi atas pengaduan masyarakat tersebut tidak ditemukan laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat.
2. Pemantauan
Whis tle blow ing Syste m.
Pemantauan Whistlebtowing System dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaduan terkait dengan pelanggaran dan ketidakpuasan pelayanan publik yang diberikan
ANRI dan tindak lanjut yang dilakukan serta rekomendasi yang dapat diberikan sehubungan dengan pengaduan pelanggaran yang diterima. Pemantauan ini dilaksanakan melalui Kotak
Pengaduan Whistleblowing System. Berdasarkan hasil Pemantauan lhhistleblowing System tidak ditemukan laporan pelanggaran
yang dilaporkan oleh masyarakat.
B. Penutup Demikian laporan terkait penyiapan data informasi publik di lingkungan ANRI ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi lebih Ianjut.
April20l6
Drs. Bambang Surowo,
M.Hum
PENGADUAN MASYARAKAT YANC DAPAT D:AKSES TERBUKA OLEH MASYARAKAT SESuA:LAPORAN HAS:L EVALUASiATAS PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2014
MEDIA ELEKTRON:K
NO
1 llVebsite ANRI
SuBSTANSl PENGADUAN Terdapat 15 pengaduan
PERMASALAHAN Belum adanya doto recovery
KETERANGAN Tidak terdapat laporan terkait
progrom/plonning atas semua data yang pelanggaran tersimpan di server ANRI, sehingga apabila ada kejadian seperti migrasi
hosting dan atau Force Mojeur tidak terdapat back up data yang dapat diakses 2
E mall lnfO@an● go d)
3
Website JIKN (www.iikn.eo.id)
Terdapat 3 pengaduan
4 LAPOR !(Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat) 5
Media Sosial (akun twitter @ArsipN asiona
lR I
Terdapat 5 pengaduan
Tidak terdapat laporan terkait pelanggaran
dan akun
facebook Jakarta,
April 2016
グ
ー
Drs.Bambang Surowo, M. Hum
