38
4 KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Keadaan Umum Daerah Jakarta Utara 4.1.1 Letak geografi dan keadaan topografi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta terletak di Muara Baru. Kawasan Muara Baru merupakan bagian dari Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta (Laut Jawa) di bagian utara, di bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Pluit, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kelurahan Ancol (Kecamatan Tanjung Priuk), serta berbatasan dengan Kelurahan Roa Malaka di bagian selatan. Secara geografis, kawasan Muara Baru terletak pada posisi 06o05’30” LU-06o07’00” LU dan 106o47’45” BT-106o48’45” BT.
Skala 1 : 6.150
Gambar 3 PPS Nizam Zachman, Jakarta Utara sebagai lokasi penelitian Lahan Jakarta Utara seluas 139,56 km2 terdiri atas beberapa kecamatan seperti Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Pademangan dan Kecamatan Kelapa Gading. Wilayah Pesisir Utara DKI Jakarta tersebut mengelilingi perairan Teluk Jakarta. Teluk Jakarta bila dilihat dari kondisi topografinya adalah salah satu bagian kecil dari Laut Jawa yang memiliki kemiringan pantai yang relatif landai karena gelombang laut yang tidak terlalu besar dan mengakibatkan sedimentasi pada dasar laut
39 sehingga kedalaman laut relatif dangkal. Secara geografis, kawasan Jakarta Utara terletak pada posisi 06o05’30” LU - 06o11’00” LU dan 106o42’00” BT 106o57’00” BT. Kawasan PPS Nizam Zachman, Jakarta Utara sebagai lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.
4.1.2 Jumlah penduduk Wilayah Jakarta Utara berbatasan langsung dengan laut. Kondisi fisik tersebut tentunya memberikan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh wilayah Jakarta lainnya yang tidak mempunyai pesisir. Kondisi yang demikian mengakibatkan Jakarta Utara mempunyai wilayah yang cukup potensial untuk pengembangan perikanan tangkap demi kesejahteraan penduduknya. Besarnya jumlah penduduk dapat menentukan besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Tetapi di sisi lain jumlah penduduk yang besar bukan berarti dikatakan baik, mengingat Kota Jakarta sudah padat akan penduduknya, maka penekanan pertumbuhan penduduk dirasa cukup penting, tidak terkecuali wilayah Jakarta Utara (Tabel 12). Tabel 12 Jumlah penduduk Jakarta Utara tahun 1990, 2000 dan 2005 Tahun 1990 2000 2005
Jumlah Penduduk (jiwa) 1.369.670 1.444.027 1.468.840
Pertumbuhan Penduduk 5,42% 1,71 %
Sumber : BPS DKI Jakarta, 2010
Wilayah Jakarta Utara dihuni oleh 1.369.670 jiwa pada tahun 1990. Sensus pada tahun 2005 memperlihatkan kenaikan sebesar 5,42% sehingga jumlahnya menjadi 1.444.027 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang relatif besar tersebut cukup menjadi perhatian pemerintah daerah setempat, mengingat terlalu padatnya Jakarta Utara pada khususnya dan DKI Jakarta pada umumnya. Selama lima tahun berikutnya jumlah penduduk masih bertambah namun dalam jumlah yang lebih kecil yaitu sebesar 1,71%. Pertumbuhan penduduk yang relatif kecil ini mengakibatkan jumlah penduduk Jakarta Utara pada tahun 2005 menjadi 1.468.840 jiwa.
40 4.1.3 Keadaan musim dan curah hujan Perairan Indonesia sangat dipengaruhi oleh musim yang mempunyai kaitan erat dengan sistem tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah di atas Benua Australia dan Asia. Bulan Desember, Januari dan Februari adalah musim dingin di belahan bumi bagian utara dan musim panas di belahan bumi bagian selatan sesuai dengan posisi matahari. Pusat tekanan udara tinggi terdapat di atas daratan Asia menuju Australia pada musim dingin ini dan di Indonesia dikenal sebagai angin musim barat. Sebaliknya pada bulan Juni, Juli dan Agustus pusat tekanan udara tinggi terjadi di atas daratan Australia dan pusat tekanan udara rendah di atas daratan Asia, sehingga di Indonesia berhembus angin musim timur. Musim barat biasanya mempunyai curah hujan yang tinggi sedangkan curah hujan sangat rendah pada saat musim timur pada kawasan yang terletak di selatan khatulistiwa (Sagita, 2009). Jakarta Utara termasuk ke dalam kategori kawasan selatan khatulistiwa tersebut. Kegiatan perikanan tangkap bagi kapal-kapal yang terdaftar di PPS Nizam Zachman Muara Baru Jakarta secara alamiah terbagi kedalam dua musim. Musim barat yang ditandai dengan adanya bajir rob di sekitar dermaga, membuat nelayan lebih memilih untuk menambatkan kapalnya karena daerah fishing ground relatif lebih sering terjadi hujan lebat serta gelombang laut yang sangat besar. Sebaliknya, pada saat musim timur tiba, keadaan perairan relatif lebih tenang dengan ombak yang cukup kecil mengakibatkan nelayan-nelayan pergi melaut untuk beberapa periode.
4.2 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta 4.2.1 Sejarah dan latar belakang berdirinya PPS Nizam Zachman Jakarta Perencanaan pembangunan PPS Nizam Zachman Jakarta dimulai sejak tahun 1972. Pembangunan ini dilatarbelakangi oleh tidak terdapat pelabuhan perikanan di Jakarta yang mempunyai kapasitas yang cukup untuk menampung produkproduk perikanan. Pembangunan tersebut berada di bawah pimpinan pemerintah Jepang melalui Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA) of Japan yang
41 sekarang dikenal dengan nama Japanese International Cooperation Agency (PPSNZJ, 2008). Selanjutnya dikatakan bahwa pada tahun 1977 pemerintah Indonesia dan Jepang mencapai kesepakatan untuk membiayai pembangunan bersama-sama. Biaya pembangunan bersumber pada biaya pemerintah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana bantuan pinjaman lunak dari Jepang melalui Overseas Economic Cooperation Fund (OECF). Pembangunan ini melibatkan Pasific Consultants International dari Jepang yang bekerja sama dengan PT. Inconeb dari Indonesia sebagai perencana teknis pelabuhan. Sesuai dengan UU No. 31 Pasal 41 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Perikanan, dimana pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan bilamana setiap kapal penangkapan ikan dan pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan yang ditetapkan. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan perikanan ini mulai dibangun dengan nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ). Sesuai dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.04/MEN/2004 tentang perubahan nama, maka nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ).
4.2.2 Tugas dan fungsi PPS Nizam Zachman Jakarta Sesuai dengan Permen PER.16/MEN/2006 mengenai fungsi pelabuhan perikanan, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No. Per.06/Men/2007 sebagai tindak lanjutnya, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. Per.06/Men/2007, PPS Nizam Zachman Jakarta mempunyai tugas melaksanakan fasilitas produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, maka PPS Nizam Zachman Jakarta menyelenggarakan fungsi:
42 1) Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; 2) Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 3) Pelayanan jasa dan fasilitasi usaha perikanan; 4) Pelayanan jasa dan fasilitasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat perikanan; 5) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan; 6) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan; 7) Pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; 8) Pelaksanaan pengawasan penangkapan sumberdaya ikan dan penanganan, pengolahan, pemasaran, serta pengendalian mutu hasil perikanan; 9) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan, serta pengolahan sistem informasi; 10) Pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan; dan 11) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
4.3 Pengelola Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta 4.3.1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPS Nizam Zachman Jakarta Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPS Nizam Zachman Jakarta memiliki visi dan misi agar peran PPS Nizam Zachman Jakarta dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun visi PPS Nizam Zachman Jakarta yaitu, terwujudnya Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu (PPSNZJ, 2008). Terwujudnya visi PPS Nizam Zachman Jakarta harus dijalankan dengan misi sebagai berikut: 1) Menciptakan lapangan kerja dan iklim usaha yang kondusif; 2) Pemberdayaan masyarakat perikanan; 3) Meningkatkan mutu, keamanan pangan dan nilai tambah;
43 4) Menyediakan data dan informasi perikanan; dan 5) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan. Selain visi misi yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas, kemajuan PPS Nizam Zachman Jakarta juga harus didukung oleh struktur organisasi yang jelas. Adanya pembagian kerja yang jelas tersebut akan mengefisiensikan pengoperasionalan pelabuhan perikanan ini dan dapat meminimalisir pekerjaan yang tumpang tindih. Adapun bagan struktur organisasi PPS Nizam Zachman Jakarta dapat dilihat pada Gambar 4. Kepala Pelabuhan Perikanan Bagian Tata Usaha
Sub. Bagian Keuangan
Bidang Pengembangan
Bidang Tata Operasional
Seksi Sarana
Seksi Kesyahbandaran Perikanan
Seksi Tata Pelayanan
Seksi Pemasaran dan Informasi
Sub. Bagian Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
Sumber: PPSNZJ, 2008
Gambar 4 Bagan struktur organisasi PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2008 PPS Nizam Zachman Jakarta dikepalai oleh seorang Kepala Pelabuhan Perikanan. Terdapat tiga bagian utama yang membantu Kepala Pelabuhan Perikanan yaitu bagian tata usaha, tata operasional dan bidang pengembangan. Bagian Tata usaha membawahi sub bagian keuangan dan sub bagian umum di mana tugas masing-masing sub bagian yaitu menyiapkan hal-hal yang berhubungan
dengan
administrasi keuangan dan
mengelola
kepegawaian serta pelayanan masyarakat perikanan (PPSNZJ, 2008).
adminstrasi
44 Bidang pengembangan membawahi seksi sarana dan seksi tata pelayanan. Seksi sarana mempunyai tugas melakukan segala hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana seperti melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sarana dan prasarana. Lain halnya dengan seksi sarana, seksi tata pelayanan memiliki tugas melakukan koordinasi peningkatan produksi, pelayanan jasa, fasilitas usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari serta pemberdayaan masyarakat perikanan. Selanjutnya bidang tata operasional memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran serta pengelolaan sistem informasi dan pemasaran hasil perikanan. Maka dari itu bidang ini membawahi seksi kesyahbandaran perikanan dan seksi pemasaran dan informasi. Selain tiga bidang yang telah disebutkan di atas, terdapat kelompok jabatan fungsional yang dibawahi oleh kepala pelabuhan perikanan. Tugas pokok kelompok tersebut yaitu melaksanakan kegiatan kehumasan. 4.3.2 Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera Perum Prasarana Perikanan Samudera didirikan berdasarkan PP No.2 Tahun 1990 dan selanjutnya disempurnakan dengan PP No. 23 Tahun 2000. Misi perusahaan sebagai pelayan umum dalam bidang penyediaan jasa sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, saat ini ditugasi mengusahakan 9 (Sembilan) pelabuhan perikanan sebagai cabang perusahaan dengan kantor pusat di Jakarta (Perum Prasarana Perikanan Samudera, 2001). Adapun pelabuhan perikanan yang diusahakan sebagai cabang Perum Prasarana Perikanan Samudera adalah: 1) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman di Muara Baru, Jakarta; 2) Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo, Daerah Istimewa Aceh; 3) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Sumatera Utara; 4) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Jawa Tengah; 5) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Jawa Timur; 6) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Jawa Timur; 7) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Kalimantan Barat; 8) Pelabuhan Perikanan Pantai Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan
45 9) Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan, Kalimantan Timur; Selanjutnya dikatakan bahwa pendirian perusahaan umum ini memerlukan dasar hukum agar pelaksanaan kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan mengenai adanya Perum Prasarana Perikanan Samudera yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia No. 2 Tahun 1990, No. 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera; 2) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera No. UM-019/PPPS Kpts/Dir A/VIII/1996, tanggal 1 Agustus 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera; dan 3) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera No. UM-020/PPPS Kpts/Dir A/VIII/1996, tanggal 16 Agustus 1996 tentang pembentukan Kantor Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Jakarta. Perum Prasarana Perikanan Samudera memiliki maksud dan tujuan agar peran Perum Prasarana Perikanan Samudera dapat berjalan sebagaimana mestinya. Maksud dan tujuan tersebut diantaranya: 1) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan atau prasarana pelabuhan perikanan; 2) Untuk mengembangkan wiraswasta perikanan serta untuk merangsang dan atau mendorong usaha industri perikanan dan pemasaran hasil perikanan; 3) Untuk memperkenalkan dan mengembangkan teknologi hasil perikanan dan sistem rantai dingin dalam perdagangan dan distribusi perikanan; dan 4) Untuk menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi perikanan sebagai komponen kegiatan nelayan dan masyarakat perikanan. Perusahaan yang memiliki sifat menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan perusahaan ini harus diperkokoh oleh pelaksana dengan struktur pekerjaan yang jelas. Struktur pelaksana tersebut dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi Perum Prasarana Perikanan Samudera seperti pada Gambar 5.
46 Kepala Cabang Kelas A
Div. Keuangan, SDM dan Umum
Divisi Teknik
Div. Pemasaran dan Pengembangan Usaha
Sub. Div. Perbendaharaan, Penganggaran dan Perpajakan
Sub. Divisi Pabrik es dan Cold Storage
Sub. Divisi Tambat Labuh, Dok, Bengkel, dan Perbekalan
Sub. Div. Akuntansi dan Statistik
Sub. Div. Instalansi Listrik, air, dan telepon Sub. Div. Dermaga, Dok dan Bengkel
Sub. Div. Es dan Cold Storage
Sub. Div. Bangunan dan Tata ruang
Sub. Divisi PPI dan TPI
Sub. Div. Usaha, SDM dan Humas Sub. Div. Rumah Tangga dan Keamanan
Divisi Perdagangan
Sub. Div. Ruang, Bangunan & Tata Ruang
Sumber: Perum Prasarana Perikanan Samudera, 2008a
Gambar 5 Bagan struktur organisasi Perum Prasarana Perikanan Samudera tahun 2008 Perum Prasarana Perikanan Samudera memiliki beberapa cabang seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dari sembilan cabang tersebut, hanya terdapat satu cabang yang digolongkan pada kelas A, yaitu cabang yang dikhususkan pada cabang Jakarta. Selanjutnya kepala cabang kelas A ini membawahi empat divisi seperti divisi keuangan, SDM dan umum, divisi teknik, divisi pemasaran dan pengembangan usaha serta divisi perdagangan. Divisi keuangan, SDM dan umum bertugas mengatur segala hal yang berkaitan dengan penganggaran, perpajakan, pembuatan data stastistik, usaha dan kehumasan dengan masyarakat perikanan, kepegawaian dan keamanan. Divisi ini terbagi kembali menjadi empat sub divisi diantaranya sub divisi Perbendaharaan, Penganggaran dan Perpajakan, Sub. Div. Akuntansi dan Statistik, Sub. Div. Usaha, SDM dan Humas, serta Sub. Div. Rumah Tangga dan Keamanan. Dua divisi selanjutnya bergerak pada bidang yang serupa namun secara teknis berbeda. Divisi pemasaran dan pengembangan usaha serta divisi teknik samasama mengurusi tambat labuh, dok, bengkel, dan perbekalan, es dan cold storage, serta bangunan dan tata ruang. Perbedaan kedua divisi tersebut terletak pada pelaksanaannya. Divisi teknik menyiapkan hal-hal secara teknis seperti
47 pemasangan instalasi, kabel-kabel maupun jaringan sedangkan divisi pemasaran dan pengembangan usaha menjadi perantara antara pihak Perum dengan penerima pelayanan. Perbedaan berikutnya terletak pada layanan yang berbeda pula. Ditambahkan pelayanan instalansi air, listrik, dan telepon pada divisi teknik sedangkan pada divisi pemasaran dan pengembangan usaha ditambahkan pelayanan penyewaan lapak di Pusat Pemasaran Ikan (PPI) dan pengurusan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Divisi terakhir yaitu divisi perdagangan yang mengurusi hal-hal yang terkait dengan jual beli atau pembayaran pelayanan terhadap konsumen. 4.4 Keadaan Umum Perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta 4.4.1 Unit penangkapan ikan Unit penangkapan ikan terdiri atas alat tangkap, kapal, dan nelayan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai unit penangkapan ikan di PPS Nizam Zachaman Jakarta. Kapal perikanan yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta didominasi oleh kapal-kapal yang berukuran relatif besar (Tabel 13). Kapal-kapal tersebut berukuran 21 GT – 30 GT dan kapal yang berukuran 101 GT - 200 GT (Laporan Statistik PPS Nizam Zachman Jakarta 2008). Tabel 13 Jumlah kapal yang masuk berdasarkan berat kapal kotor kapal PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2004-2008 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 Total
GT <10
10-20
21-30
31-50
51-100
101-200
>200
407 270 110 97 36 920
221 169 138 146 100 774
1.394 1.388 1.104 1.199 1.066 6.151
214 229 268 221 236 1168
863 1.043 933 757 755 4.351
1.430 1.407 1.141 1.048 1.019 6.045
107 92 99 60 64 422
Total 4.636 4.598 3.793 3.528 3.276 19.831
Sumber: PPSNZJ, 2009
Jumlah kapal yang masuk ke PPS Nizam Zachman Jakarta setiap tahunnya semakin berkurang terutama pada tahun 2006 karena adanya pencabutan subsidi solar yang membuat pengusaha perikanan tangkap jatuh untuk sementara waktu.
48 Hal tersebut tercermin dari jumlah kapal masuk pada tahun 2006 turun secara drastis sebanyak 805 kapal menjadi 3.793 kapal. Walaupun pada tahun berikutnya hingga tahun 2008 masih mengalami penurunan, namun penurunannya tidak begitu besar. Kapal yang berukuran 21 GT – 30 GT mendominasi kapal yang masuk ke wilayah PPS Nizam Zachman Jakarta dari total kapal masuk sebanyak 3.276 kapal pada tahun 2008, dimana seharusnya berdasarkan kriteria pelabuhan perikanan, kapal-kapal tersebut mendarat di pelabuhan perikanan tipe B. Ukuran kapal yang menduduki urutan kedua yaitu kapal-kapal yang berukuran 101 GT 200 GT. Hal ini terlihat bahwa kapal-kapal berukuran relatif sedang lebih banyak ditemukan di PPS Nizam Zachman Jakarta daripada kapal-kapal berukuran besar. Besarnya ukuran kapal tersebut menyebabkan daerah penangkapan harus berada di daerah perairan dalam seperti perairan Samudera Hindia, perairan sekitar Selat Karimata sampai ke perairan sekitar Selat Makassar. Berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), WPP 572 dan WPP 573 adalah wilayah perairan yang sering dikunjungi oleh para nelayan untuk mengoperasikan alat tangkapnya. WPP 572 yang mencakup wilayah perairan Samudera Hindia bagian barat Pulau Sumatera sampai Selat Sunda, sedangkan WPP 573 yang mencakup Samudera Hindia bagian selatan Pulau Jawa, bagian selatan Nusa Tenggara Barat, Laut Sawu, sampai bagian barat dari Laut Timor. Jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan di PPS Nizam Zachman Jakarta terdiri atas bubu/trap, jaring angkat/lift net, jaring insang hanyut/drift gill net, purse seine dan tuna long line. Informasi mengenai alat tangkap yang sering digunakan oleh nelayan di PPS Nizam Zachman Jakarta tersebut diperoleh dari jumlah kapal masuk yang terdaftar di PPS Nizam Zachman Jakarta berdasarkan jenis alat tangkapnya (Tabel 14). Berdasarkan Tabel 14, jenis alat tangkap yang sering digunakan adalah longline. Hal tersebut dibuktikan oleh jumlah kapal longline yang selalu mendominasi kapal masuk ke PPS Nizam Zachman setiap tahunnya berturut-turut dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Diantara enam jenis alat tangkap yang sering digunakan, terdapat satu alat tangkap yang memiliki kenaikan jumlah penggunaan yaitu alat tangkap jaring angkat. Hal demikian dicerminkan oleh jumlah kapal masuk
49 masuk dengan alat tangkap jaring angkat sejak tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 496 kapal, lalu pada tahun 2008 naik kembali menjadi 507 kapal. Kenaikan tersebut dikarenakan kapal jaring angkat tidak begitu banyak menghabiskan bahan bakar, mengingat kapal hanya digunakan untuk membawa alat tangkap ke fishing ground dan membawa hasil tangkapan ke fishing base. Tabel 14 Jumlah kapal masuk berdasarkan alat tangkap ke PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2004-2008 Jaring Angkat/ Lift Net
Jenis Alat Tangkap Jaring Insang Purse Hanyut/Drift Seine Gill Net
Tuna Long Line
Lainnya/ Others
Kapal Angkut/ Carrier
Tahun
Bubu/ Traps
Total
2004
65
250
1.654
22
2.073
16
556
4.636
2005
22
351
1.330
401
1.925
18
551
4.598
2006
12
348
1.022
828
1.086
34
463
3.793
2007
13
496
986
672
938
36
387
3.528
2008 9 507 Total 121 1.952 Sumber: PPSNZJ, 2009
653
727
792
22
566
3.276
5.645
2.650
6.814
126
2.523
19.831
Komponen terakhir dari unit penangkapan ikan adalah nelayan. Nelayan merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap yang sangat penting bagi keberlangsungan operasional perikanan tangkap. Banyaknya nelayan yang terlibat ke dalam kegiatan penangkapan ikan memiliki jumlah yang variatif setiap tahunnya (Tabel 15). Tabel 15 Jumlah nelayan di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2004-2008 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber : DKP, 2009
Nelayan (jiwa) 6.327 6.768 7.677 8.577 10.629
50 Jumlah nelayan di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2004 adalah 6.327 jiwa. Selama lima tahun berikutnya, jumlah nelayan semakin bertambah. Penambahan jumlah nelayan setiap tahun dikarenakan jumlah kapal perikanan yang juga bertambah terutama kapal carrier sehingga jumlah nelayan mencapai 10.629 jiwa pada tahun 2008.
4.4.2 Produksi hasil tangkapan Produksi hasil tangkapan merupakan jumlah produksi ikan yang didaratkan atau yang dimasukkan ke dalam wilayah PPS Nizam Zachman Jakarta. Hasil tangkapan terbagi menjadi dua sumber yaitu melalui jalur darat dan hasil tangkapan dari laut. Hasil tangkapan dari laut merupakan ikan yang didaratkan dari kapal-kapal yang melakukan pembongkaran di PPS Nizam Zachman Jakarta, sedangkan hasil tangkapan melalui jalur darat merupakan ikan yang diperoleh dari luar wilayah PPS Nizam Zachman Jakarta untuk diperjualbelikan kembali di PPI (Tabel 16). Tabel 16 Volume produksi hasil tangkapan PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2004-2008 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008
Produksi (ton) Darat 7.170,810 15.657,10 74.797,59 77.182,25 67.495,21
Laut 33.554,98 24.219,80 16.328,77 21.928,06 16.933,13
Total 40.725,79 39.876,90 91.126,36 99.110,31 84.428,34
Sumber: PPSNZJ, 2009
Berdasarkan Tabel 16, dapat diketahui bahwa pada tahun 2004-2005, volume produksi hasil tangkapan yang didaratkan dari laut lebih banyak daripada volume produksi hasil tangkapan dari darat. Keadaan menjadi terbalik pada tahun 20062007, hal ini dikarenakan harga solar yang melonjak tinggi, sehingga hanya sedikit terdapat pengusaha perikanan yang mampu memenuhi perbekalan melautnya dan berdampak pada volume produksi hasil tangkapan yang didaratkan. Walaupun harga solar diturunkan pada tahun 2008, kondisi demikian masih tidak berubah. Hal tersebut tergambarkan pada volume produksi hasil
51 tangkapan dari darat 50.562,08 ton lebih banyak daripada volume produksi hasil tangkapan yang didaratkan dari laut yang hanya sebesar 16.933,13 ton. Terdapat lima jenis ikan dengan produksi paling dominan dari sekian banyak jenis hasil tangkapan yang didaratkan dari laut (Tabel 17). Tabel 17 Volume produksi dan nilai ikan dominan tertangkap tahun 2008 No 1 2 3 4 5
Jenis Ikan Cakalang Tongkol abu-abu Tenggiri Madidihang Tuna Mata Besar
Volume produksi (ton) 6.142,66 3.825,09 1.338,99 1.051,73 822,31
Nilai (Rupiah) 70.250.190.000 48.227.710.000 40.259.000.000 27.033.590.000 23.024.620.000
Sumber: PPSNZJ, 2009
Jenis ikan paling dominan tertangkap adalah ikan cakalang dengan volume produksi 6.142,66 ton dengan nilai Rp 70.250.190.000,00. Ikan tongkol abu-abu memiliki nilai ekonomis yang tidak terlalu tinggi seperti jenis ikan cakalang. Volume produksi jenis ikan ini menempati urutan kedua setelah cakalang sebesar 3.825,09 ton, dengan nilai Rp 48.227.710.000,00. Urutan jenis ikan dominan tertangkap selanjutnya ditempati oleh ikan-ikan ekonomis tinggi seperti ikan tenggiri, madidihang dan ikan tuna mata besar. Walaupun ikan tuna mata besar hanya dapat diproduksi dengan volume 822,31 ton, tetapi nilai jualnya relatif tinggi yaitu Rp 23.024.620.000,00. Diantara kelima jenis ikan di atas, jenis ikan tenggiri merupakan jenis ikan yang tergolong bernilai ekonomis paling tinggi karena dengan volume produksi 1.338,99 ton dapat diperoleh nilai sebesar Rp 40.259.000.000,00. Walaupun volume ikan-ikan ekonomis tinggi ini diproduksi dengan jumlah yang relatif sedikit, keberadaannya dapat menambah pendapatan nelayan dan pedagang ikan yang cukup signifikan, terutama nelayan dan pedagang ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta.
