2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

PUTUSAN No. 207 K/Pid/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama

;

Ir. I S H A K.

tempat lahir

:

M e d a n.

umur / tanggal lahir :

44 tahun/10-Oktober-1961.

jenis kelamin

:

Laki-laki.

kebangsaan

:

Indonesia.

tempat tinggal

:

Jln. Camar XX Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang.

agama

:

Islam.

pekerjaan

:

Swasta.

Terdakwa berada di dalam tahanan : 1.

Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2005 sampai dengan 10 Nopember 2005;

2.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 19 Desember 2005;

3.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2005 sampai dengan tanggal 18 Januari 2006 dan tanggal 19 Januari 2005 sampai dengan tanggal 17 Februari 2006;

4.

Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2006 sampai dengan tanggal 7 Maret 2006;

5.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2006 sampai dengan tanggal 6 April 2006 dan tanggal 7 April 2006 sampai dengan tanggal 6 Mei 2006

6.

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan tanggal 30 Mei 2006;

7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 31 Mei 2006

sampai dengan tanggal 29 Juli 2006; 8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2006 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2006 dan tanggal 29 Agustus 2006 sampai dengan 27 September 2006;

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No. 207 K/Pid/2007

9.

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal

26 September 2006 sampai

dengan tanggal 25 Oktober 2006; 10. Perpanjangan

oleh

Wakil

Ketua

Pengadilan

Tinggi

sejak

tanggal 26 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember 2006 ; 11. Berdasarkan

Penetapan Wakil

Ketua

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

No. 143/2007/207 K/PP/2007/MA tanggal 2 Februari 2007

Terdakwa

diperintahkan untuk ditahan selama 50

(lima puluh) hari,

terhitung sejak tanggal 8 Januari 2007; 12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No.144/2007/207K/PP/2007/MA

tanggal

27

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60

Februari

2007

(enam puluh ) hari,

terhitung sejak tanggal 27 Februari 2007; Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa : PERTAMA : Bahwa ia terdakwa Ir. ISHAK pada sekitar bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2003 , bertempat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Showroom Dealer Nissan Auto Mall Mobil Jl. Sudirman Kav. 52-52 lantai dasar G 19 lot 6 Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa sekira bulan Oktober 2003 pada saat Bareskrim Mabes Polri melakukan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, Perbankan, Penipuan dan Pemalsuan yang diduga dilakukan oleh KOESANDIYUWONO (Mantan Pimpinan Cabang Kebayoran Baru), EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Bidang Luar Negeri Cabang Kebayoran), APRILA WIDHARTA (Dirut PT. Pan Kipros), IR. OLAH ABDULLAH AGAM (Direktur Utama PT. Gramarindo Mega Indonesia), Ir. JEFFREY BASO (Dirut PT. Triranu Caraka Pacific) Dr. TITIK PRISTIWANTI


(Direktur Utama Bhinekatama Pacific), ADRIAN PENDELAKI LUMOWA (Direktur PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia), Ny. JUDI BASO (Dir. PT. Basomasindo), RICHARD KOUNTUL (Direktur Utama PT. Metrantara), dan ADRIAN PENDELAKI (Dirut PT. Ferry Masterindo, ADRIAN HERLING WAWORUNTU dan PAULIENE MARIA LUMOWA, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Samuel Ismoko. -

Terdakwa yang telah mengenal dan menjadi teman Adrian Herling Waworuntu sejak tahun 2000, sejak bulan Oktober 2003 mengetahui bahwa Adrian Herling Waworuntu menjadi tersangka sebagaimana Surat Perintah Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003, mengadakan pertemuan dengan Adrian Herling Waworuntu di Hotel Hilton Jakarta Pusat, untuk membicarakan tentang keterkaitan Adrian Herling Waworuntu dalam pencairan L/C Gramarindo Group di PT. BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan terdakwa bersama-sama Adrian Herling Waworuntu

mempersiapkan

bahan-bahan

menyangkut

peran

bisnis,

masalah investasi dan masalah lain sebelum dilakukannya pemeriksaan atas Adrian Herling Waworuntu oleh Penyidik. -

Bahwa terdakwa yang mengaku mengenal dekat pejabat kepolisian yaitu Drs. Samuel Ismoko (Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri) dan Drs. Suyitno Landung (Kabareskrim Polri), selanjutnya meminta uang kepada Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang menurut terdakwa untuk mengurus Adrian Herling Waworuntu terlepas dari penyidikan yang dilakukan dan atas maksud terdakwa tersebut Adrian Herling Waworuntu berjanji akan mencarikannya terlebih dahulu. Pada saat Adrian Herling Waworuntu ditahan oleh Penyidik, terdakwa yang belum mendapatkan uang yang dimintanya dari Adrian Herling Waworuntu, datang ketahanan Bareskrim Mabes Polri menemui Adrian Herling Waworuntu untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang pada saat itu ada Jeffrey Baso (Direktur Utama PT. Triranu Caraka Pasifik) yang juga telah ditahan oleh Penyidik dalam perkara yang sama dengan Adrian Herling Waworuntu, pada saat pertemuan di Bareskrim tersebut terdakwa kembali meminta uang yang dijanjikan Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan atas permintaan tersebut Adrian Herling Waworuntu meminta Jeffrey Baso untuk meminjamkan uang kepada Adrian Herling Waworuntu dan atas permintaan


Adrian Herling Waworuntu, Jeffrey

Baso menyerahkan 1 (satu) lembar

Cheque mundur Bank Mandiri miliknya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada terdakwa. Pada saat terdakwa mencairkan cheque yang diserahkan oleh Jeffrey Baso ternyata dalam rekening Jeffrey Baso tidak terdapat dana yang cukup dan selanjutnya menemui Adrian Herling Waworuntu dan Jeffrey Baso yang mengatakan bahwa Cheque yang diberikan tidak dapat diuangkan dan terdakwa meminta kepada Adrian untuk mengganti cheque yang telah ada pada terdakwa. Bahwa Untuk mengganti cheque yang tidak dapat diuangkan oleh terdakwa, Adrian Herling Waworuntu menghubungi Dicky Iskandardinata (Direktur Utama PT. Brocolyn Internasional) untuk menyiapkan uang yang diminta oleh terdakwa, dengan menanyakan tentang penjualan Perkebunan karet PT. Hasfam Utama Estate di Kalimantan dan PT. Perkebunan Ladongi, di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, yang telah disisihkan dan tidak dijadikan disita dan dijadikan barang bukti dari hasil kesepakatannya dilakukan pada bulan Oktober 2003 bertempat diruang kerja Drs. Samuel Ismoko di Bareskrim Mabes Polri, yang pada saat pertemuan penyisihan 3 (tiga)

perkebunan

PT.

Brocolyn

Internasional

yang

diperoleh

dari

pendiskontoaan L/C fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang diikuti oleh terdakwa, Dicky Iskandardinata, Adrian Herling Waworuntu, Drs. Samuel Ismoko dan Drs. Irman Santoso. Karena dua perkebunan yang tidak disita belum terjual, selanjutnya Adrian Herling Waworuntu meminta Dicky Iskandardinata untuk mencari Ferry Imandaris (Direktur PT. Magna Graha Agung) untuk mengembalikan dana L/C fiktif BNI 46 yang ditransfer PT. Bhinekatama Pasifik dan PT. Baso Masindo kepada PT. Magna Graha Agung sebesar Rp. 25.000.000.000,(dua puluh lima milyar rupiah), yang tidak jadi digunakan dalam mengikuti Program Penjualan Asset Investasi di BPPN, untuk dibawa ke Mabes Polri dan dihadapkan kepada Penyidik Drs. Irman Santoso, guna memperoleh uang yang diminta oleh terdakwa. Dalam pertemuan yang diadakan di Mabes Polri, Ferry Imandaris menyanggupi untuk mengembalikan uang yang berasal dari dari Adrian Herling Waworuntu yang ditransfer PT. Bhinekatama Pasifik dan PT. Baso Masindo sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) secara bertahap karena uang tersebut telah diinvestasikan oleh Ferry Imandaris,


dengan menyerahkan 1 (satu) lembar Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H / Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan saham Perusahaan Negara GAS (PN.GAS) dan saham BRI dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diserahkan Ferry Imandaris kepada Dicky Iskandardinata. Dicky Iskandardinata yang menerima 1 (satu) lembar Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H / Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan saham Perusahaan Negara GAS (PN.GAS), karena kebutuhan Adrian Herling Waworuntu untuk menyediakan uang sesuai dengan permintaan terdakwa selanjutnya menjual saham PN. GAS dan Saham BRI dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada PT. Mesana Investama Utama (Perusahaan Securitas) yang dibayar dengan harga Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dalam bentuk Cheque Bank Permata Cabang Imperium No. 36354 atas nama PT. Mesana Investama Utama, dan selanjutnya 2 (dua) lembar cheque dengan nilai seluruhnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diserahkan oleh Dicky Iskandardinata kepada Adrian Herling Waworuntu pada tanggal 21 Desember 2003, 2 (dua) lembar cheqeu dengan nilai Rp. 5.000.000.000,diserahkan oleh Dicky Iskandardinata kepada Adrian Herling Waworuntu dan oleh Adrian Herling Waworuntu pada hari itu juga diserahkan kepada terdakwa oleh Adrian Herling Waworuntu melalui tangan Jeffrey Baso, karena Jeffrey Baso mempunyai kepentingan untuk menarik kembali Cheque kosong senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang masih berada pada terdakwa. -

Bahwa uang yang berasal dari Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dalam bentuk 2 (dua) lembar cheque sebagaimana tersebut, selanjutnya terdakwa cairkan sendiri yaitu : -

Pada tanggal 23 Desember 2003, Cheque Bank Permata atas nama PT. Mesana Investama Utama sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) terdakwa tarik tunai dan ditranfer dengan RTGS (Real Time Gross Setlement) ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8, sesuai dengan Aplikasi Transfer Bank Permata Cabang Menara Imperium No. Reff. 0028767 tanggal 23 Desember 2003.

-

Pada tanggal 23 Desember 2003, Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H / Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta


rupiah) terdakwa tarik tunai dan ditranfer ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8, sesuai dengan Voucer Permohonan Pengiriman uang BCA Capem Pondok Indah tanggal 23 Desember 2003. Setelah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) masuk kerekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8, terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu : -

Tanggal 24 Desember 2003 penarikan melalui kliring dengan Cheque No. CC 735905 sebesar Rp. 18.237.500,-

-

Tanggal 24 Desember 2003 penarikan melalui kliring dengan Cheque No. CC 735906 sebesar Rp. 290.000,-

-

Tanggal 27 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735903 sebesar Rp. 8.000.000,-

-


-


-


-

Tanggal 29 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735910 sebesar Rp. 4.796.162.544,- dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka di Bank Artha Graha Cabang Sudirman atas nama Ir. Ishak (terdakwa) yang sesuai dengan Deposito Berjangka No. DB008H005 tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (uang sebesar Rp. 4.796.162.544,- ditambahkan didalam deposito yang telah ada sebelumnya sehingga berjumlah sebesar Rp. 6.800.000.000,-)

-

Tanggal 19 Januari 2004 terdakwa mencairkan sebagian Deposito Berjangka No. No. DB008H005 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (sisa Rp. 300.000.000,-) di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dan memindahkan uang tersebut dalam Rekening terdakwa (Ir. ISHAK) / PT. Citra Muda Bersama Rekening No. 008 3 30078 7 di Bank Artha Graha Cabang Sudirman, yang aktifitas rekening terdakwa diketahui : -

Tanggal 30 Januari 2004 tarik tunai sebesar

Rp.

40.000.000,-


-

Tanggal 4 Pebruari 2004 tarik tunai sebesar

Rp. 150.000.000,-

-


Rp.

50.000.000,-

-


Rp.

69.000.000,-

-

Tanggal 1 Maret 2004 tarik tunai sebesar

Rp. 215.000.000,-

-


Rp. 100.000.000,-

-


Rp. 100.000.000,-

-


Rp.

45.000.000,-

-


Rp.

5.000.000,-

-

Tanggal 6 April 2004 tarik tunai sebesar

Rp. 70.000.000,-

-


Rp. 10.000.000,-

-


Rp. 150.000.000,-

-


Rp.

-


Rp. 60.000.000,-

-


Rp.

-


Rp. 25.000.000,-

-


Rp.5.010.030.000,-

4.000.000,-

5.000.000,-

dan terdakwa tranfer ke Rekening PT. Citra Muda Bersama No. 8005752-262 di Citibank

Landmark dengan RTGS sebesar Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan terdakwa gunakan antara lain untuk : -

Tanggal 22 April 2004 uang sebesar Rp. 4.422.600.000,- digunakan terdakwa untuk membuka Deposito Berjangka di Citibank Landmark;

-

Tanggal 05 Mei 2004 Deposito Berjangka sebesar Rp. Rp. 4.422.600.000,- terdakwa cairkan dan memasukkan uangnya ke Rekening PT. Citra Muda Bersama No. 8-005752 262 di Citibank Landmark pada tanggal 05 Mei 2004 sebesar Rp. 4.459.476.534,(pokok + bunga);

-

Tanggal 17 Mei 2004 uang yang terdakwa tempatkan di Rekening PT. Citra Muda Bersama No. 8-005752 262 di Citibank Landmark, terdakwa gunakan untuk membeli

mobil Toyota Harier 3.0 di PT.

Simprug Mobil dengan harga Rp. 637.600.000,- (enam ratus tiga puluh juta juta rupiah) yang dicatatkan kepemilikannya atas nama


Amy (isteri terdakwa) dengan Nomor Polisi B-1719-XC. Mobil tersebut telah dijual kembali pada bulan Nopember 2005 oleh Ny. Ami (isteri terdakwa) kepada City Car Alteri Pondok Indah Jl. Sultan Iskandar Muda No. 17 Jakarta Selatan dengan harga Rp. 420.000.000,- dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa dan keluarganya. -

Uang yang masuk dan ditempatkan di Rekening PT. Citra Muda Bersama No. 8- 005752 262 di Citibank Landmark, digunakan pula oleh terdakwa dengan cara ditarik tunai, membeli Reksadana dan kepentingan lainnya.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Adrian Herling Waworuntu pada tanggal 21 Desember 2003, pada tanggal 30 Desember 2003 terdakwa memesan mobil Nissan XTrail untuk Drs. Suyitno Landung yang terdakwa ketahui menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri yang merupakan atasan langsung dari Drs. Samuel Ismoko, SH. selaku Direktur Eksus II Bareskrim Mabes Polri, dengan tujuan untuk dapat membantu Adrian Herling Waworuntu terlepas dari perkara yang sedang dilakukan penyidikan, dengan cara terdakwa datang ke Showroom Dealer Nissan Auto Mall Mobil Jl. Sudirman Kav. 52-52 lantai dasar G 19 lot 6 Jakarta Pusat, dan dilayani oleh pegawai Dealer Nissan bernama Kuswanti dan kepada Kuswanti terdakwa

memesan mobil Nissan Xtrail Type ST

(standar) dengan harga sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan meminta Kuswanti untuk menulis dalam Surat Pesanan Mobil Nissan X-Trail Tipe ST atas nama Drs. Suyitno Landung sebagaimana Surat Pesanan Nomor : 00512 Tanggal 30 Desember 2003 dengan harga Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Mobil Nissan X-Trail yang dipesan selanjutnya di konfirmasi oleh Kuswanti kepada Drs. Suyitno Landung melalui nomor telepon yang diserahkan oleh terdakwa dan pesanan mobil yang dilakukan oleh terdakwa dibenarkan oleh Drs. Suyitno Landung, dan untuk itu Kuswanti meminta Drs Suyitno Landung untuk mengirimkan fax Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan berdasarkan fak yang masuk dari Wadankorserse Polri, telpon nomor 739794, tanggal 30 Desember 2003, jam 10:49, Drs. Suyitno Landung meminta Kuswanti untuk mendaftarkan mobil Nissan X-Trail atas nama foto copy KTP yang dikirimkan bernama Joko Pradigdo, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 17 Desember 1948, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Kerja Bakti RT/RW 07/02 Kelurahan Makasar Kec. Makasar Kotamadya


Jakarta Timur, untuk pengurusan STNK dan BPKB mobil Nissan X-Trail yang dipesan oleh terdakwa untuk Drs. Suyitno Landung. Bahwa untuk pembayaran mobil Nissan X-trail pesanan oleh terdakwa untuk Drs. Suyitno Landung, Kuswanti menanyakan kepada terdakwa tentang cara pembayaran mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya akan diurus oleh Anna (saksi Anastasia Suzanna Pramudio / Sekretaris Adrian Herling Waworuntu) dengan memberikan nomor telepon Anna kepada Kuswanti. Setelah menghubungi Kuswanti menghubungi Anna dan membenarkan adanya mobil Nissan X-Trail yang dipesan oleh terdakwa, selanjutnya Kuswanti

mengirimkan fax pemesanan mobil atas nama Ishak (terdakwa)

kepada Anna dan selanjutnya uang pembayaran mobil sejumlah Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditranfer ke rekening Indo Mobil di BCA Cabang Suryo Pranoto. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2004, Kuswanti menghubungi terdakwa untuk memberitahukan mobil Nissan X-Trail warna hitam Nomor Polisi B-8920-AP atas nama Joko Pradigdo yang dipesan oleh terdakwa sudah bisa diambil dan untuk itu terdakwa meminta Kuswanti untuk menghubungi Suyitno Landung dan pada hari tersebut sekitar jam 16.00 sore mobil Nissan X-Trail diambil sendiri oleh Suyitno Landung di Dealer Nissan Auto Mall Mobil Jl. Sudirman Jakarta Selatan. Rangkaian perbuatan terdakwa menerima uang dari Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 21 Desember 2003 dan memesankan mobil untuk Drs. Suyitno Landung pada tanggal 30 Desember 2003 dengan harga sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang sumber keuangannya berasal dari Adrian Herling Waworuntu yang pada saat itu berstatus sebagai tersangka dalam kasus pendiskontoan L/C fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan terdakwa mengetahui atau harus dapat menduga uang yang terdakwa terima dari Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) berasal dari pendiskontoan L/C fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam hal ini PT. BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta selatan sebesar atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut.


Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ATAU : KEDUA : Bahwa ia terdakwa Ir. ISHAK selaku Konsultan bisnis dan Direktur Utama PT. Citra Muda Raksa dan PT. Citra Muda Bersama pada sekitar bulan Desember 2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2003, bertempat di Plaza Senayan Jakarta Selatan dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa sekira bulan Oktober 2003 pada saat Bareskrim Mabes Polri melakukan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan Perbankan dan Penipuan dan Pemalsuan yang diduga dilakukan oleh KOESANDIYUWONO (Mantan Pimpinan Cabang Kebayoran Baru) EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Bidang Luar Negeri Cabang Kebayoran) APRILA WIDHARTA (Dirut PT. Pan Kipros) IR. OLAH ABDULLAH AGAM (Direktur Utama PT. Gramarindo Mega Indonesia) Ir. JEFFREY BASO (Dirut PT. Triranu Caraka Pacific) Dr. TITIK PRISTIWANTI (Direktur Utama Bhinekatama Pacific), ADRIAN PENDELAKI LUMOWA (Direktur PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia), Ny. JUDI BASO (Dir. PT. Basomasindo), RICHARD KOUNTUL (Direktur Utama PT. Metrantara), dan ADRIAN PENDELAKI (Dirut PT. Ferry Masterindo, ADRIAN HERLING WAWORUNTU dan PAULIENE MARIA LUMOWA, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Samuel Ismoko.

- Terdakwa yang telah mengenal dan menjadi teman Adrian Herling Waworuntu sejak tahun 2000, sejak bulan Oktober 2003 mengetahui bahwa Adrian Herling

Waworuntu

menjadi

tersangka

sebagaimana

Surat

Perintah


Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003, mengadakan pertemuan dengan Adrian Herling Waworuntu di Hotel Hilton Jakarta Pusat, untuk membicarakan tentang keterkaitan Adrian Herling Waworuntu dalam pencairan L/C Gramarindo Group di PT. BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan terdakwa bersama-sama Adrian Herling Waworuntu mempersiapkan bahan-bahan menyangkut peran bisnis, masalah investasi dan masalah lain sebelum dilakukannya pemeriksaan atas Adrian Herling Waworuntu oleh Penyidik. - Bahwa pada bulan Desember 2003 bertempat di Plaza Senayan, terdakwa yang telah mengenal Drs. Samuel Ismoko, mengadakan pertemuan dengan Drs. Samuel Ismoko untuk membicarakan penanganan perkara atas nama Adrian Herling Waworuntu, dimana dalam pertemuan tersebut Drs. Samuel Ismoko diperkenalkan seseorang bernama Pieter (Pemilik Property Garuda Wisnu Kencana di Jimbaran Bali) kepada terdakwa, dan Drs. Samuel Ismoko mengatakan bahwa ia membutuhkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk investasi tanah di Bali dengan prospek pengembalian yang baik, atas permintaan Drs. Samuel Ismoko tersebut terdakwa menjanjikan akan mengusahakan dana yang diminta Drs. Samuel Ismoko. Dari pertemuan terdakwa dengan Drs. Samuel Ismoko, terdakwa langsung mendatangi Adrian Herling Waworuntu yang pada saat itu sudah di tahan Penyidik bersama Jeffrey Baso, untuk segera menyediakan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk diserahkan kepada Drs. Samuel Ismoko kalau ingin segera dibebaskan dengan mengatakan “menurut Bapak Ismoko perkara ini dapat diperdatakan dan kalau mau cepat bebas supaya menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Untuk memenuhi permintaan terdakwa, selanjutnya Adrian Herling Waworuntu meminta Jeffrey Baso meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa, dan atas permintaan Adrian Herling Waworuntu, Jeffrey Baso menyerahkan chequenya mundur Bank Mandiri miliknya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada terdakwa dan pada saat cheque diserahkan, terdakwa mengatakan kalau cheque itu cair akan segera dibebaskan. Bahwa pada saat terdakwa mencairkan Cheque yang diserahkan oleh Jeffrey Baso ternyata tidak terdapat dana dalam rekening Jeffrey Baso dan terdakwa kembali menemui Adrian Herling Waworuntu dan Jeffrey Baso di tahanan Bareskrim Mabes Polri, untuk mempertanyakan cheque dari Jeffrey Baso yang


tidak dapat dicairkan dan meminta Adrian Herling Waworuntu untuk mengganti cheque yang telah diserahkan untuk segera terdakwa diserahkan kepada Drs Samuel Ismoko untuk mengurus Adrian Herling Waworuntu dan Jeffrey Baso lepas dari penyidikan perkara korupsi dan dijadikan perkara perdata dan dapat segera dibebaskan. Untuk mengganti cheque yang telah diserahkan kepada terdakwa, Adrian Herling Waworuntu menghubungi Dicky Iskandardinata untuk mencari uang yang akan diserahkan kepada terdakwa karena ada komitmen dengan Drs. Samuel Ismoko melalui terdakwa, dan karena Dicky Iskandardinata tidak mempunyai uang, Adrian Herling Waworuntu meminta Dicky Iskandardinata untuk mencari Ferry Imandaris (Direktur PT. Magna Graha Agung) yang telah menerima uang Adrian Herling Waworuntu yang berasal dari pendiskontoan L/C fiktif PT. Bhinekatama Pasifik dan PT. Baso Masindo di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang ditransfer kepada PT. Magna Graha Agung sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk dikembalikan karena gagal memenangkan pelelangan di BPPN dalam program Penjualan Asset Investasi di BPPN yaitu PT. Pangan Asri dan PT. Bali Dinasti serta PT. Modern Line, untuk dibawa ke Mabes Polri dan dihadapkan kepada Drs. Irman Santoso. Dalam pertemuan yang diadakan di Mabes Polri antara Irman Santoso, Adrian Herling Woworuntu, Jeffrey Baso, Ferry Imandaris dan Dicky Iskandardinata. Ferry Imandaris menyanggupi mengembalikan dana yang dipergunakan secara bertahap dan untuk itu Ferry Imandaris menyerahkan Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H / Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan saham perusahaan Negara GAS (PN.GAS) dan saham BRI senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Dicky Iskandardinata dan oleh Dicky Iskandardinata

menjual saham yang

diserahkan oleh Ferry Imandaris kepada perusahaan securitas PT. Mesana Investama Utama, yang mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dalam bentuk cheque Bank Permata Cabang Imperium atas nama PT. Mesana Investama Utama. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 hasil penjualan saham dalam bentuk Cheque Bank Permata Cabang Imperium No. 36354 atas nama PT. Mesana Investama Utama dengan nilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H / Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), diserahkan


oleh Dicky Iskandardinata kepada Adrian Herling Waworuntu dan selanjutnya kedua cheque dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diserahkan oleh Adrian Herling Waworuntu melalui tangan Jeffrey Baso, yang mempunyai kepentingan untuk menarik cheque kosong yang masih ada pada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) lembar Cheque dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), selanjutnya terdakwa mencairkan sendiri Cheque yang terdakwa terima yaitu : -


-

Pada tanggal 23 Desember 2003, Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H / Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) terdakwa tarik tunai dan ditranfer ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8, sesuai dengan Voucer Permohonan Pengiriman uang BCA Capem Pondok Indah tanggal 23 Desember 2003.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) masuk kerekening persahaan terdakwa, selanjutnya terdakwa menemui Drs. Samuel Ismoko di ruang kerjanya di Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan bahwa uang yang terdakwa janjikan untuk investasi tanah telah ada dan siap untuk diserahkan kepada Drs. Samuel Ismoko, akan tetapi Drs. Samuel Ismoko tidak memberikan jawaban dan hanya diam saja dan selanjutnya meninggalkan terdakwa, dan setelah itu terdakwa masih menanyakan tentang penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Drs. Samuel Ismoko akan tetapi tidak ada jawaban dari Drs. Samuel Ismoko dan selanjutnya uang yang terdakwa

terima

dari Adrian

Herling Waworuntu

sebesar Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. - Bahwa maksud terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) kepada Drs. Samuel Ismoko yang terdakwa ketahui


menjabat sebagai Direktur II Ekonomi dan Khusus (Dir. Eksus II) Bareskrim Mabes Polri, merupakan pejabat yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyidikan kasus pendiskontoan L/C fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sebagai pejabat yang menanda tangani Surat Perintah Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003, dengan maksud agar Adrian Herling Waworuntu dapat dibebaskan dan perkara pidana yang sedang disidik dapat dijadikan perkara perdata.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001. A T A U : KETIGA : Bahwa ia terdakwa Ir. ISHAK selaku Direktur Utama PT. Citra Muda Raksa dan PT. Citra Muda Bersama pada sekira bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Mei 2004 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Bank Permata Cabang Menara Imperium Jakarta Selatan, Bank Central Asia Cabang Pembantu Pondok Indah, Bank Artha Graha Cabang Sudirman dan City Bank Cabang Landmark Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, mentrasfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dari penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, membayar atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa sekira bulan Oktober 2003 pada saat Bareskrim Mabes Polri melakukan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan Perbankan dan Penipuan dan Pemalsuan yang diduga dilakukan oleh KOESANDIYUWONO (Mantan Pimpinan Cabang Kebayoran Baru) EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Bidang Luar Negeri


Cabang Kebayoran) APRILA WIDHARTA (Dirut PT. Pan Kipros) IR. OLAH ABDULLAH AGAM (Direktur Utama PT. Gramarindo Mega Indonesia) Ir. JEFFREY BASO (Dirut PT. Triranu Caraka Pacific) Dr. TITIK PRISTIWANTI (Direktur Utama Bhinekatama Pacific), ADRIAN PENDELAKI LUMOWA (Direktur PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia), Ny. JUDI BASO (Dir. PT. Basomasindo), RICHARD KOUNTUL (Direktur Utama PT. Metrantara), dan ADRIAN PENDELAKI (Dirut PT. Ferry Masterindo, ADRIAN HERLING WAWORUNTU dan PAULIENE MARIA LUMOWA, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Samuel Ismoko. -

Terdakwa yang telah mengenal dan menjadi teman Adrian Herling Waworuntu sejak tahun 2000, sejak bulan Oktober 2003 mengetahui bahwa Adrian Herling Waworuntu menjadi tersangka sebagaimana Surat Perintah Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003, mengadakan pertemuan dengan Adrian Herling Waworuntu di Hotel Hilton Jakarta Pusat, untuk membicarakan tentang keterkaitan Adrian Herling Waworuntu dalam pencairan L/C Gramarindo Group di PT. BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan terdakwa bersama-sama Adrian Herling Waworuntu

mempersiapkan

bahan-bahan

menyangkut

peran

bisnis,

masalah investasi dan masalah lain sebelum dilakukannya pemeriksaan atas Adrian Herling Waworuntu oleh Penyidik. -

Bahwa atas pemintaan terdakwa kepada Adrian Herling Waworuntu sejak bulan Oktober 2003, pada tanggal 21 Desember 2003 bertempat di Tahanan Bareskrim

Mabes

Polri,

terdakwa

menerima

uang

sebesar

Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdakwa minta dari Adrian Herling Waworuntu yang pada saat itu terdakwa ketahui berstatus sebagai tersangka dalam kasus L/C fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam bentuk 2 (dua) lembar cheque masing Cheque Bank Permata Cabang Imperium No. 36354 atas nama PT. Mesana Investama Utama dengan nilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H / Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah). -

Bahwa 2 (dua) lembar cheque yang terdakwa terima dari Adrian Herling Waworuntu, selanjutnya terdakwa cairkan sendiri dan menempatkannya ke rekening perusahaan milik terdakwa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman


dengan nomor rekening 008 1 27215 8 atas nama PT. Citra Muda Raksa, yaitu : -


-

Pada tanggal 23 Desember 2003, Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H / Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) terdakwa tarik tunai dan ditranfer ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8, sesuai dengan Voucer Permohonan Pengiriman uang BCA Capem Pondok Indah tanggal 23 Desember 2003.

-

Bahwa

setelah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,-

(lima milyar rupiah)

berada dalam rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman Nomor rekening 008 1272 158 selanjutnya gunakan oleh terdakwa, sebagai berikut : -

Tanggal 24 Desember 2003 penarikan melalui kliring dengan Cheque No. CC 735905 sebesar Rp. 18.237.500,-

-

Tanggal 24 Desember 2003 penarikan melalui kliring dengan Cheque No. CC 735906 sebesar Rp. 290.000,-

-


-


-


-

Tanggal 29 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735910 sebesar Rp. 4.796.162.544,-

-



-

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003, terdakwa menempatkan uang yang ditarik secara tunai dengan Cheque No. CC 735910 sebesar Rp. 4.796.162.544,- dalam Deposito Berjangka pada Bank Artha Graha Cabang Sudirman atas nama Ir. Ishak (terdakwa) yang sesuai dengan aplikasi deposito berjangka No. 256675 tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 4.796.162.544,- ditambahkan didalam deposito yang sebelumnya telah dimiliki oleh terdakwa pada Bank tersebut.

-

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2004 terdakwa mencairkan sebagian Deposito Berjangka No. No. DB008H005 sebesar Rp. 6.500.000.000,- pada Bank Artha Graha Cabang Sudirman dan memasukkan uang tersebut dalam Rekening ISHAK Ir / PT. Citra Muda Bersama No. 008 3 30078 7 di Bank Artha Graha Cabang Sudirman, yang dari alur uang diketahui : -

Tanggal 30 Januari 2004 tarik tunai sebesar

Rp. 40.000.000,-

-


Rp. 150.000.000,-

-


Rp. 50.000.000,-

-


Rp. 69.000.000,-

-


Rp. 215.000.000,-

-


Rp. 100.000.000,-

-


Rp. 100.000.000,-

-


Rp. 45.000.000,-

-


Rp.

-


Rp. 70.000.000,-

-


Rp. 10.000.000,-

-


Rp. 150.000.000,-

-


Rp.

-


Rp. 60.000.000,-

-


Rp.

-


Rp. 25.000.000,-

-


Rp.5.010.030.000,-

5.000.000,-

4.000.000,-

5.000.000,-


-

Bahwa pada tanggal 21 April 2004 uang yang terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.010.030.000,- dari Rekening Ishak Ir. (terdakwa) di Bank Artha Graha Cabang Sudirman Nomor Rekening No. 008 3 30078 7 di sebesar Rp. 5.010.030.000,- terdakwa tranfer ke Rekening PT. Citramuda Bersama No. 8-005752-262 di Citibank

Landmark dengan RTGS sebesar Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terdakwa gunakan antara lain untuk : -

Tanggal 22 April 2004 sebesar Rp. 4.422.600.000,- digunakan terdakwa untuk membuka Deposito Berjangka dan terdakwa cairkan dengan memasukkan kembali pada Rekening PT. Citra Muda Bersama No. 8005752 262 di Citibank Landmark pada tanggal 05 Mei 2004 sebesar Rp. 4.459.476.534,-

-

Tanggal 17 Mei 2004 terdakwa gunakan untum membei mobil Toyota Harier 3.0 di PT. Simprug Mobil dengan harga Rp. 637.600.000,- (enam ratus tiga puluh juta juta rupiah) dan mobil tersebut dicatatkan kepemilikannya atas nama Amy (isteri terdakwa) dengan Nomor Polisi B1719-XC dan oleh Amy, mobil tersebut telah dijual kembali pada bulan Nopember 2005 oleh Ny. Ami (isteri terdakwa) kepada City Car Alteri Pondok Indah Jl. Sultan Iskandar Muda No. 17 Jakarta Selatan dengan harga Rp. 420.000.000,- dan uangnya digunakan untuk kepentingan isteri terdakwa.

-

dan kepentingan lainnya sebagaimana secara jelas tergambar dalam alur penggunaan uang yang terdapat dalam rekening PT. Citra Muda Bersama No. 8-005752 262 di Citibank Landmark.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentranfer, membayar dan membelanjakan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdakwa terima dari Adrian Herling Waworuntu pada tanggal 21 Desember 2003 yang pada saat itu berstatus sebagai tersangka dan berada dalam tahanan Bareskrim Mabes Polri,

dalam penyidikan perkara pidana kasus

pendiskontoan L/C fiktif Gramarindo Group di BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak tidaknya terdakwa mengetahui bahwa uang yang terdakwa terima dari Adrian Herling Waworuntu berasal hasil pendiskontoan L/C fiktif PT. Bhinekatama Pasifik. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, negara dalam hal ini PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.


Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) sub a,b,c Undang-Undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 tahun 2003. Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 5 September 2006, yang pada pokoknya berpendapat: 1. Menyatakan terdakwa Ir ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diatur diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan pertama, 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Ishak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menghukum terdakwa Ir. Ishak untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penggantinya, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 4. Menyatakan barang bukti : 1.

2 (dua) lembar Aplication For Funds transfer City Bank ;

2.

1 (satu) lembar City Bank Customer Transaction Details ;

3.

4 (empat) lembar Rekening Koran KCP Bursa Efek Jakarta No.Rek.4583006021 a.n ISHAK ;

4.

1 (satu) lembar Current/Saving Account Transaction Actifity tanggal 24-Juni-200 a.n ISHAK No.Account 8005752262 ;

5.

1 (satu) lembar Purchase Order No.003724 a.n Ibu ISHAK ;

6.

4 (empat) Rekening Giro Perusahaan PT. Citra Muda Raksa No.Rek.0081272158 ;

7.

1 (satu) lembar Rekening Kartu Kredit Ir. ISHAK No.Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 17-Pebruari-2004 ;


8.

1 (satu) lembar transaksi rekening a.n PT. Citra Muda Raksa No.Rek.081272158 periode 1-Nopember-2003 s/d

31-Desember-

2003; 9.

1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dalam Negeri No.935330 a.n Ir. ISHAK;

10. 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Berjangka No.256675 a.n Ir. ISHAK; 11. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Permata No.0028767 ke PT. Citra Muda Raksa ; 12. 1 (satu) lembar formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 10-Juni-2004 No.CC 787919 ; 13. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang ke PT. Citra Muda Raksa tanggal 23-Desember-2003 ; 14. 1 (satu) bundel rekening koran a.n PT. Citra Muda Raksa, dan a.n Ir. ISHAK dan PT. Citra Muda Bersama ; 15. 11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Artha Graha Nomor : 552080, 552093, 552141, 552102,

552130,

566178,

551574,

658430,

566198, 552115, 553858 ; 16. 2 (dua) lembar untuk formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 28-Mei-2004 dan tanggal 6-Juni-2004 a.n Ir. ISHAK ; 17. 8 (delapan) lembar slip transfer Bank City Bank Nomor rekening 8005752262 (Land Mark) 0.4180.10002 (City Bank IPB Singapur), 3000402675 (City Bank), 0.418010-002 (City Bank IPB Singapur), 8005752279 (City Bank Land Mark), 291-3019008 (BCA Cabang Arteri), 3000402678 (City Bank Land Mark), 3000402678 (City Bank Land Mark), 3000402678 (City Bank Land Mark) ; 18. 2 (dua) lembar perintah penerusan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK ; 19. 2 (dua) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri a/n Ir. ISHAK tanggal 15- September-2004 ; 20. 4 (empat) lembar bukti setoran Bank BCA a.n Ir. ISHAK tanggal 22Juni-2004, 2 (dua)

lembar tanggal 20-Juli-2004 serta tanggal 24-

September-2004 ; 21. 14 (empat belas) lembar slip penarikan tunai City Bank Land Mark a.n Ir. ISHAK ; 22. 4 (empat) lembar rekening Koran a.n Ir. ISHAK No.4583006021, periode April s/d Juni-2004 ; 23. 1 (satu) lembar rekening kartu kredit Bank BCA a.n Ir. ISHAK No. Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 18-September-2005 ;


24. 5 (lima) lembar slip penarikan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK tanggal 10-September-2004,

24-September-2004,

7-September-2004,

9-

September-2004, dan 13-September-2004 ; 25. 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan Bank Mandiri tanggal 3September-2004 an. Ir. ISHAK ; 26. 4 (empat) lembar Aplikasi transfer Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK tanggal 6-Januari-2004, tanggal 6-April-2004, tanggal 27-April-2004 dan tanggal 31-Maret-2004 ; 27. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1Oktober-2003 s/d 31-Desember-2003 ; 28. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1Januari-2004 s/d 30-Nopember-2004 ; 29. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1Nopember-2004 s/d 31-Maret-2005 ; 30. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK PT. Citra Muda Bersama periode 1-September-2005 s/d 31-Desember2005; 31. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bankrtha Graha a.n PT. Citra Muda Raksa periode 1-September-2005 s/d 31-Desember-2005 ; 32. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Artha Graha ; 33. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1Oktober-2003 s/d 31-Desember-2003 ; 34. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1Januari-2004 s/d 30-Nopember-2004 ; 35. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank A.n ISHAK periode 1Nopember-2004 s/d 31-Maret-2005 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupia) dibebankan kepada terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 September 2006 No. 884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Ir. ISHAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1)


jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ; 2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana

Penjara

selama

:

4

(empat)

tahun,

dan

denda

sebesar

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan tersebut ; 4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap ; 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; 6. Menetapkan agar terhadap barang-barang bukti berupa : -


-


-

4

(empat)

lembar

Rekening

Koran

KCP

Bursa

Efek

Jakarta

No.Rek.4583006021 a.n ISHAK ; -

1 (satu) lembar Current/Saving Account Transaction Actifity tanggal 24Juni-200 a.n ISHAK No.Account 8005752262 ;

-


-

4

(empat)

Rekening

Giro

Perusahaan

PT.

Citra

Muda

Raksa

No.Rek.0081272158 ; -


-

1 (satu) lembar transaksi rekening a.n PT. Citra Muda Raksa No.Rek.081272158 periode 1-Nopember-2003 s/d 31-Desember-2003 ;

-


-

1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Berjangka No.256675 a.n Ir. ISHAK;

-

1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Permata No.0028767 ke PT. Citra Muda Raksa ;

-

1 (satu) lembar formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 10Juni-2004 No.CC 787919 ;

-

1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang ke PT. Citra Muda Raksa tanggal 23-Desember-2003 ;


-

1 (satu) bundel rekening koran a.n PT. Citra Muda Raksa, dan a.n Ir. ISHAK dan PT. Citra Muda Bersama ;

-

11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Artha Graha Nomor : 552080, 552093, 552141, 552102,

552130,

566178,

551574,

658430,

566198, 552115, 553858 ; -

2 (dua) lembar untuk formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 28-Mei-2004 dan tanggal 6-Juni-2004 a.n Ir. ISHAK ;

-

8 (delapan)

lembar

slip transfer Bank City Bank Nomor rekening

8005752262 (Land Mark) 0.4180.10002 (City Bank IPB Singapur), 3000402675 (City Bank), 0.418010-002 (City Bank IPB Singapur), 8005752279 (City Bank Land Mark), 291-3019008 (BCA Cabang Arteri), 3000402678 (City Bank Land Mark), 3000402678 (City Bank Land Mark), 3000402678 (City Bank Land Mark) ; -

2 (dua) lembar perintah penerusan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK ;

-

2 (dua) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri a/n Ir. ISHAK tanggal 15September-2004 ;

-

4 (empat) lembar bukti setoran Bank BCA a.n Ir. ISHAK tanggal 22-Juni2004, 2 (dua) lembar tanggal 20-Juli-2004 serta tanggal 24-September2004 ;

-

14 (empat belas) lembar slip penarikan tunai City Bank Land Mark a.n Ir. ISHAK ;

-

4 (empat) lembar rekening Koran a.n Ir. ISHAK No.4583006021, periode April s/d Juni-2004 ;

-

1 (satu) lembar rekening kartu kredit Bank BCA a.n Ir. ISHAK No. Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 18-September-2005 ;

-

5 (lima) lembar slip penarikan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK tanggal 10September-2004, 24-September-2004, 7-September-2004, 9-September2004, dan 13-September-2004 ;

-

1 (satu)

lembar

formulir pemindah bukuan Bank Mandiri tanggal 3-

September-2004 an. Ir. ISHAK ; -

4 (empat) lembar Aplikasi transfer Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK tanggal 6-Januari-2004, tanggal 6-April-2004, tanggal 27-April-2004 dan tanggal 31-Maret-2004 ;

-

1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1-Oktober2003 s/d 31-Desember-2003 ;

-

1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1-Januari2004 s/d 30-Nopember-2004 ;


-

1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1Nopember-2004 s/d 31-Maret-2005 ;

-

1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK PT. Citra Muda Bersama periode 1-September-2005 s/d 31-Desember-2005;

-

1 (satu) bundel Rekening Koran Bankrtha Graha a.n PT. Citra Muda Raksa periode 1-September-2005 s/d 31-Desember-2005 ;

-

1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Artha Graha ;

-


-


-

1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank A.n ISHAK periode 1Nopember-2004 s/d 31-Maret-2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi

Jakarta tanggal 12 Desember

2006 No. 254/PID/2006/PT.DKI. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -

Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan terdakwa;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri jakarta Selatan tanggal 21 September 2006 Nomor : 884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, yang diajukan permintaan banding tersebut;

-

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

-

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat

akan

akta

tentang

permohonan

kasasi

No.

01/Akta

Pid/2007/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh : H. SUTARNO, SH, MH Wakil Panitera pada

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada

tanggal 8 Januari 2007, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Pengadilan

Tinggi

Jakarta

tanggal

12

Desember

2006

No.

254/PID/2006/PT.DKI tersebut ;


Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2007; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang,

bahwa

putusan

Pengadilan

Tinggi

tersebut

telah

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut : I.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.254/Pid/2006/PT.DKI tanggal 12 Desember 2006 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel tanggal 21 September 2006, Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 1. Tentang tidak diterapkannya Penyebutan Penuntut Umum Yang diganti dengan Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan penerapan atau melanggar hukum yang berlaku: - Merupakan fakta hukum bahwa dalam : a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.884/Pid.B/2006/ PN.Jak.Sel tanggal 1 September 2006, pada halaman : - 2 alinea ke 2 dan ke 3 - 3 alinea ke 2 - 19 alinea ke 3,4,5 - 71 alinea ke 3, 4, 5 - 84 alinea terakhir -85 baris pertama - 92 alinea ke 1,2 - 109 alinea ke 2 - 111 alinea ke 4 Menggunakan istilah atau penyebutan “Jaksa Penuntut Umum” Sedang pada halaman : - 92 alinea b


- 111 alinea ke 1 baris ke 2 Digunakan istilah atau menyebut ”Penuntut Umum” -

Penggunaan istilah ”Jaksa Penuntut Umum” lebih kurang 13 (tiga belas) kali dalam 9 (sembilan) halaman. Hal ini berarti Pengadilan Jakarta Selatan dalam putusannya a quo, dengan penuh kesadaran dan kehendak menggunakan istilah ”Jaksa Penuntut Umum”;

-

Kesadaran dan kehendak tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya No.254/Pid/2006/ PT.DKI tanggal 12 Desember 2006, pada halaman 28 dan 29 sebagaimana telah Pemohon Kasasi kutip dimuka.

-

Bahwa berdasar Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) menegaskan: - Pasal 1 angka 6 : a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk

melakukan penuntutan dan me-

laksanakan penetapan hakim (lihat pula Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 1 angka 1 dan 2); - Pasal 14 : Penuntut umum mempunyai wewenang : a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahaan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. Membuat surat dakwaan; e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan; f.

Menyampaikan

pemberitahuan kepada terdakwa tentang

ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai


surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk darang pada sidang yang telah ditentukan; g. Melakukan penuntutan; h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; i.

Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undangundang ini;

j.

Melaksanakan penetapan Hakim;

- Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) Bab-XV (Penuntutan) pasal 137 s/d 144 tidak dikenal istilah ”Jaksa Penuntut Umum” Demikian pula pasal-pasal 146, 147, 148 ayat (2), 149 ayat (1) (3) 154 ayat (7), 155 ayat (2) huruf a,b, 156 ayat (1) (3), 174 ayat (2) (3), 182 ayat (1) huruf a, b,, 203 ayat (1) (2) (3) huruf a.1, b, 205 ayat (2), 220 ayat (2), 230 ayat (2) (3) huruf a, c, 232 ayat (1) 233 ayat (1) (5), 237, 238 ayat (4), 243 ayat (2), 244, 245 ayat (3); -

Didalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) istilah ”Jaksa” hanya disebut dalam pasal 1 angka 6 huruf a dan pasal 270 kaitannya dengan ”pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”; - Undang-undang No.4 tahun 2004 pasal 17 ayat (4) menegaskan: ”dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain”:

-

Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, dengan digunakannya

istilah

”Jaksa

Penuntut

Umum”

dalam

putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel tanggal 21 September 2006, yang diambil alih dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.254/Pid/2006/PT.DKI tanggal 12 Desember 2006 (putusan halaman 28, 29) telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau salah menerapkan atua melanggar hukum yang berlaku (pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) jo pasal 30 ayat (1) huruf b, Undang-undang No.5 tahun 2004 jo Undang-undang No.14 tahun 1985); Oleh karena itu cukup dasar dan sangat beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo;


2. Tidak Diterapkannya Pasal 143 Ayat (2) huruf b Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) Tentang perumusan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan atau tidak lengkap; -

Dalam pembuatan dan merumuskan surat dakwaan Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) telah menggariskan yang harus ditetapkan, ditaati dan dipatuhi oleh Penuntut Umum, yaitu dalam : Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menegaskan : ”Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditandatangani serta berisi, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ”; Apa dasar pemikiran surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap? Dilihat dari sisi kepentingan terdakwa, adalah adanya prinsip hukum yang harus ditegakkan yaitu : -

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

-

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa, dituntut dan atau dihadapkan dipersidangan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

-

Hak-hak terdakwa untuk melakukan pembelaan;

Dilihat dari sisii Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, surat dakwaan merupakan dasar dan landasan dalam pemeriksaan dimuka persidangan Pengadilan;

-

Dilihat dari sisi Penuntut Umum, merupakan batas-batasan hal-hal yang harus dibuktikan, karena beban pembuktian pada penuntut umum. Sesuai dengan asas yang dianut KUHAP, yaitu judex ne procedat ex officio, artinya hakim itu bersikaf pasif dalam proses penuntutan dan asas tersebut merupakan jaminan bagi terdakwa bahwa terdakwa akan diperlakukan secara adil dan Hakim tidak boleh memihak kepada penuntut umum;

-

Akan tetapi dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) dan dalam penjelasannyapun tidak memberikan arti dan menjelaskan apa arti surat dakwaan dan bagaimana cara merumuskannya, agar dapat digolongkan atau dinyatakan sebagai surat dakwaan yang cermat, jelas lengkap dan sempurna;


-

Untuk menjelaskan hal tersebut, ijinkan Pemohon Kasasi mengutip pendapat para ahli, arrest-arrest Hoge Raad dan putusan-putusan Mahkamah Agung : -

A.Karim Nasution (masalah surat tuduhan dalam proses pidana), antara lain menyatakan : ”Surat tuduhan (acte van beschuldiging) adalah dasar pemeriksaan di persidangan (halaman 27)”; ”Tuduhan adalah suatu surat atau acte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman” (halaman 75); ”kepentingan

surat tuduhan bagi terdakwa

ialah

bahwa

ia

mengetahui setepat-tepatnya dan setelitinya apa yang dituduhkan kepadanya sehingga ia sampai pada

hal yang sekecil-kecilnya

dengan mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan tersebut (hal.78); Ia harus merupakan dasar yang lengkap dan jelas bagi Hakim dalam memeriksa dan menilai perbuatan yang dituduhkan (halaman 97) (bandingkan pasal 51 huruf b KUHAP) -

DR. Andi Hamzah, SH. (pengantar hukum acara pidana Indonesia, penerbit Ghalia Indonesia, cetakan pertama 1984); dengan mengambil pendapat : E-BONN-SOSRODANUKUSUMO, menyatakan: ”Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasar dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan” (halaman 167); Dengam mengambil pendapat J.E. Jonkers, DR. Andi Hamzah, SH. menyatakan : ”surat dakwaan harus membuat, selain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan ” (halaman 169);

-

M. Yahya Harahap, SH. (Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP jilid-I penerbit Pustaka Kartini, tanpa tahun) antara lain menyatakan :


”surat dakwaan diartikan sebagai : -

surat akte,

-

yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

-

perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa;

-

dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Atau surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (halaman 414-415);

-

selanjutnya,

bagaimana

cara

merumuskan

tindak

pidana

yang

didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, ijinkan Pemohon Kasasi mengutip beberapa sumber hukum: 1. M. Yahya Harahap, SH. (op-cit): “surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat yaitu : c. Surat dakwaan tidak terang adalah kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, berarti terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, sudah pasti merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaannya. Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang jelas-jelas merugikan kepentingan terdakwa untuk melakukan pembelaan dianggap batal demi hukum; Akibat dari ketidak tegasan surat dakwaan, mengakibatkan terdakwa

tidak

dapat

mempersiapkan

pembelaan

dirinya

(halaman 421); d. Surat dakwaan yang berisi pertentangan antara satu dengan yang lain: Pertentangan isi dalam surat dakwaan akan menimbulkan ”keraguan” bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya; Oleh karena itu surat dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya, dan yang jelas-jelas menimbulkan keraguan


terutama bagi siterdakwa, surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Setiap surat dakwaan tidak boleh kabur atau ”obscuurlibel”. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het feit). Disamping itu surt dakwaan harus memerinci secara jelas : -

Bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan terdakwa, tidak hanya menguraikan secara umum. Tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana;

-

Juga menyebut dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) (halaman 422-423);

2. A. Karim Nasution, SH. (Op-cit) antara lain menyatakan : ”dalam surat tuduhan harus disebut perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, serta waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan. Yang dituduhkan tersebut haruslah merupakan tindak pidana” (hal.107); ”surat tuduhan

disamping harus berisi uraian yang sebenar-

benarnya dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana seperti yang telah terjadi, juga memuat unsur-unsur yuridis dari kejahatan yang bersangkutan. Tindak pidana yang dituduhkan harus digambarkan sejelas mungkin dengan menyebut tempat, waktu dan cara terjadinya”. (halaman 108) (lihat pula Mr. J.E. Jonkers, Het Vooronderzoek en de tenlastelegging in het Landraad Strafproces, halaman 61-62); 3. Beberapa Arrest Hoge Raad, abstrak hukumnya menyatakan : -

Menurut H.R. 9 Nopember 1948, N.J. 1949 No.37, dengan catatan dari W.P., ”semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa itu harus dicantumkan di dalam surat dakwaan”;

-

Menurut H.R. 16 Januari 1939, N.J. 1939 No.386, suatu surat dakwaan yang hanya berisi uraian, bahwa terdakwa telah merintangi beberapa pegawai negeri melakukan pekerjaan adalah tidak jelas, karena didalamnya tidak dijelaskan mengenai pekerjaan yang mana yang telah dimaksud oleh penuntut umum;

-

Hoge Raad dengan arrestnya tanggal 6 Desember 1943, N.J. 1944 No.243 telah menguatkan putusan Rechtbank dan Hof di ’sGravanhage yang telah menyakan surat dakwaan dari


penuntut umum sebagai batal, karena uriaan mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, yakni memberi keternagan palsu dibawah sumpah, dianggap tidak lengkap. Dalam surat dakwaan itu penuntut umum telah mendakwa terdakwa memberikan dua keterangan yang saling bertentangan sebagai saksi, tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang keterangan yang mana adalah yang palsu; -

Menurut pendapat lama, Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 27 Juni 1854, w. 1667 berpendapat, suatu surat dakwaan yang tidak memuat uraian mengenai suatu tindak pidana atau tidak memuat unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa itu harus dinyatakan batal dan pengadilan tidak boleh memutuskan pelepasan dari segala tuntutan hukum;’

-

Menurut pendapat Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 1 Oktober 1839, adalah tidak cukup apabila di dalam surat dakwaan

hanya disebutkan secara umum tentang undang-

undang atau peraturan-peraturan yang telah dilanggar oleh terdakwa, tanpa sesuatu uraian mengenai tindak pidana tertentu yang telah dilakukan oleh terdakwa; 4. Beberapa putusan Mahkamah Agung RI abstrak hukumnya antara lain : -

No.492 K/Kr/1983 tanggal 31 Januari 1983 (Y.I. Th. 1983 jilid I, halaman 41-45); “dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”

-

N0.808 K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 (Y.I Th.1985 jilid- I halaman 74-81);

”dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”; (lihat pula): -

No.33 K/Mil/1985 tanggal 15 Februari 1986, (Y.I Th. 1985, jilid II, halaman 28-32);

-

No.5 K/Mil/1985 tanggal 29 Agustus 1985 ; (Varia Peradilan No.15 Desember 1986 halaman 77-82);

-

No.162 K/Pid/1986 tanggal 26 September 1987 (Varia Peradilan No.31 April 1988, halaman 67-77);


-

No.130 K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1989 (Varia Peradilan No.55 April 1990, halaman 62-72);

-

Dalam surat dakwaan penuntut umum No. Reg. Perkara : PDS-07/JKTSL/Ft.1/04/2006 tanggal 27 april 2006, pada dakwaan “alternative” pertama dikaitkan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai bagian dari ajaran gabungan tindak pidana atau samentoopvan srafbare feiten, yaitu tentang tindakan yang berlanjut atau voortgezette handeling;

-

Sebelum Pemohon Kasasi, mengurai bagaimana merumuskan tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling) ijinkan Pemohon Kasasi, mengutip memorie van toelichting (voortgezette liandeling);

-

Dalam pasal 64 ayat (1) KUHP (pasal 56 ayat (1)-WVS) dirumuskan sebagai berikut : “apabila

antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang

sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing

merupakan

kejahatan

atau

pelanggaran,

maka

diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancama hukuman pokok yang terberat”; (Drs. P.A.F Lamintang, SH. dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 678); -

Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pasal 56 ayat (1) WVS (pasal 64 ayat (1) KUHP menjelaskan : “mengenai pembentukan pasal 64 ayat 1 KUHP itu antara lain telah dikatakan, bahwa suatu voortgezet misdrijf itu hanya dapat terjadi apabila disitu terdapat sekumpulan tindak pidana yang sejenis”; “berbagai tindak pidana yang dilakukan itu merupakan pernyataan dari suat rencana yang tidak diijinkan dan hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis”;

-

Mengenai pasal 64 (1) KUHP (pasal 56 ayat (1) WVS) beberapa ahli menyatakan sebagai berikut : 1. Prof.Mr.TJ. Noyon, Prof.Mr.GE. Langemeyer (Het WerBoek van strafrecht I, G. Goude Quit, D. Brouwer en Zoom, Arnhem 1954, halaman 376) menyatakan : “berbeda dengan kenyataan yang terdapat di dalam memori van toelichting, dimana pembentuk undang-undang telah berbicara mengenai apa yang disebut voorgezet misdrijf dan

voortgezette


overtrading, maka didalam rumusan ketentuan pidana menurut pasal 64 ayat 1 KUHP di atas, pembentuk undang-undang telah berbicara mengenai beberpa perilaku yang seolah-olah berdiri sendirisendiri, akan tetapi yang karena terdapat suatu hubungan

yang

demikian rupa, maka perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut; Ini berarti bahwa tiap-tiap perilaku itu harus dituduhkan secara sendiri-sendiri dan harus dibuktikan pula secara sendiri-sendiri; Tiap-tiap perilaku itu dapat mempunyai locus delictinya sendiri, tempus delicttinya sendiri dan dapat mempunyai verjaringsterminjnnya sendiri; Beberapa orang penulis berpendapat, bahwa didalam perilakuperilaku seperti dimaksud di atas bukan tidak mungkin dapat terjadi adanya suatu deelneming atau suatu keturutsertaan; Didalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 1 Juni 1894, W.6515 dan tanggal 19 Oktober 1931 halaman 1319, W.1290 Hoge Raad antara lain telah mengatakan : ”untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang”; Sedang didalam arrestnya tanggal 26 Juni 1905, W.8255, Hoge Raad mengatakan antara lain: ”tindak-tindak pidana yang sejenis saja tidak mencukup, apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari, dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu juga telah memutuskan apa yang akan dilakukannya kemudian, maka disitu tidak terapat suatu tindakan yang berlanjut”; Di dalam putusan kasasinya tanggal 5 Maret 1963 No.162 K/Kr/1962, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan antara lain: ”penghinaan-penghinaan ringan yang telah dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan, tidaklah mungkin didasarkan pada satu keputusan kehendak (wilsbesluit), maka perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan tidak dapat


semua

perkaranya

itu

diberikan

satu

putusan”

(Drs.PA.F.

Lamintang, SH. ibid, halaman 680-681); ”Menurut criteria di atas, orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku

itu secara bersama-sama merupakan suatu

voortgezette handeling atau suatu tindakan yang berlanjut yaitu : a. apabila

perilaku-perilaku

seorang tertuduh

itu merupakan

pelaksanaan satu keputusan yang terlarang; b. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama” (Drs.P.A.F. Lamintang, SH. Ibid, halaman 680); -

Setelah Pemohon Kasassi mengutip beberapa sumber hukum sebagaimana tersebut di atas, bagaimana cara merumuskan tindak pidana berlanjut dalam surat dakwaan;

-

M. Yahya Harahap, SH. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, penerbit Pustaka Kartini, tanpa tahun, halaman 445-446) menyatakan : ”berdasar pengalaman, terdapat dua cara bentuk dakwaan dalam kasus peristiwa pidana yang berlanjut : a. dirumuskan dalam satu dakwaan secara umum dan alternatif. Begitulah

cara

yang

pertama.

Semua

rangkaian

perbuatan

dirumuskan dalam satu dakwaan saja. Cara penyusunan dan penguraiannya dilakukan secara umum. Misalnya, terdakwa telah melakukan persetubuhan berulangkali sekurang-kurangnya lebih dari satu kali dengan perempuan yang bukan isterinya. Perbuatan itu dilakukan ditempat kediamannya sendiri sekitar antara bulan Januari sampai Agustus 1984; Dalam contoh ini penguraian surat dakwaan diajukan dalam satu surat dakwaan secara umum dan alternartif. Cara ini dilakukan apabila sulit baginya untuk menentukan secara pasti tempat-tempat dan tanggal-tanggal terntant perbuatan dilakukan; b. Dakwaan dirumuskan secara berlanjut diuraikan satu-persatu secara kronologis dengan menyebut tempat dan tanggal yang pasti maupun menyebut waktu dan tempat secara alternatif dari setiap perbuatan

dilakukan

bentuk

dakwaan

voorgezette

handeling


(perbuatan berlanjut) yang demikian dapat dirumuskan secara kumulatif yang bersifat perbarengan dalam aturan pidana yang sama. Cara penguraian dimaksud dilakukan dengan cara mengurut secara kronologis setiap perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian jelas dapat terbaca dalam surat dakwaan setiap perbuatan dilakukan. Sehingga memudahkan bagi terdakwa untuk memahami isi surat dakwaan dan sekaligus memudahkan bagi hakim melakukan pemeriksaan di persidangan. Cara penyusunan dakwaan dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk sistematika: •

Pada bagian atas merupakan penguraian syarat formil berupa uraian identitas terdakwa;

•

Kemudian

menyusul

penguraian

syarat

materii

berupa

pencatuman yang lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan; •

Selanjutnya baru menyusul secara kronologis tempat dan waktu perbuatan dilakukan serta sekaligus dalam setiap uraian kronologis itu dijelaskan secara terperinci bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang bersangkutan;

Bentuk susunan dakwaan yang beginilah yang paling baik dilakukan. Jangan hendaknya dakwaan disusun secara umum saja. Cara penyusunan yang umum, seolah-olah berupa isyarat bagi yang membacanya bahwa penuntut umum yang bersangkutan masih kurang matang ketrampilan teknis yustisialnya; Disamping itu ada

lagi sesuatu hal yang perlu diperhatikan

sehubungan pembuatan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana yang terjadi ialah satu perbuatan yang berbarengan dengan tiga atura tindak pidana. Yakni concoursus idealis antara penghinaan (pasal 310 KUHP), Penganiyaan (pasal 351 KUHP) serta perusakan barang (pasal 406 KUHP); Perbuatan-perbuatan yang seolah-olah berlanjut itu tidak mengenai tindak pidana yang serupa; Dalam penyusunan surat dakwaan jangan semata-mata terpengaruh dari segi faktor keberlanjutan perbuatannya saja. Akan tetapi harus menguji keberlanutan perbuatan tersebut dengan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dalam setiap perbuatan yang dilakukannya”;


-

Berpedoman pada sumber-sumber hukum tersebut, terlihat bahwa dalam menyusun dan merumuskan dakwaan alternatif pertama, penuntut umum, sama sekali tidak memerinci secara kronologis tempat dan waktu perbuatan dilakukan dan bagaimana cara terdakwa Ir. Ishak melakukan tindak pidana yang didakwakan;

-

Dengan demikian sesuai dengan sumber-sumber hukum pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-undang No.8 thaun 1982 (KUHAP), arrestarrest Hoge Raad, putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan pendapat para ahli sebagaimana tersebut di atas, dakwaan alternatif pertama a quo adalah merupakan dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atua obscuur libel. Oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;

-

Oleh karena dakwaan batal demi hukum, maka putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo, harus dinyatakan batal demi hukum dan terdakwa Ir. Ishak harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (jo putuan Mahkamah Agung RI No.2436 K/Pid/1988 tanggal 30 Mei 1990);

3. Tentang tidak diterapkannya penyusunan bentuk surat dakwaan -

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo pada halaman 92 alinea kedua yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum No.Reg. Perkara: PDS-07/Jkt.Sl/Ft.1/042006 tanggal 27 April 2006 adalah dakwaan dalam bentuk ”dakwaan alternatif”;

-

DR. Andi Hamzah, SH. (pengantar hukum acara pidana Indonesia, penerbit Ghalia Indonesia, cetakan pertama,

1984, halaman 186)

pidana yang dilakukan secara berlanjut. Adapun mengenai hal yang perlu mendapat perhatian dimaksud; Jangan lupa mencatumkan hal yang memberatkan dalam surat dakwaan; Hal ini penting untuk dicantumkan sehubungan dengan masalah penerapan penjatuhan hukuman yang diatur dalam pasal 64 ayat 1 KUHP. Menurut ketentuan ini, dalam tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut, yang dikenakan kepada terdakwa ialah ancaman hukuman pokok yang paling berat. Mari kita ambil contoh. Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang masih berumur di bawah umur dibawah 15 tahun. Berarti terdakwa melakukan tindak pidana berlanjut sebagaimana yang diancam pasal 287 KUHP. Ternyata akibat


dari perbuatan yang berlanjut tadi wanita tersebut mengalami luka berat. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 291 ayat 1 KUHP.

Akibat itu

dianggap sebagai hal yang memberatkan, dan ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa telah berubah dari 9 tahun menjadi 12 tahun; Jangan sampai salah menerapkan concursus idealis atau realis menjadi voorgezette handeling; Hal ini perlu diperingatkan. Karena akibatnya sangat fatal. Kesalahan yang demikian bisa berakibat, mungkin dakwaan batal demi hukum atau lebih jauh lagi

apa yang didakwakan dianggap tidak terbukti. Kemungkinan

ketergelinciran menyusun dakwaan dari tindak pidana yang bersifat concorsus menjadi voorgezette handeling (yang berlanjut) apabila penuntut umum kurang teliti merangkaikan hal yang memberatkan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Sebab kadang-kadang sifat dan keadaan yang memberatkan dalam satu tindak pidana: - telah mengakibatkan tindakan atau perbuatan itu berbarengan dengan aturan pidana yang lain; Apabila keadaan yang memberatkan itu telah mengakibatkan perbarengan dengan aturan pidana yang lain, maka yang terjadi dalam konkreto bukan lagi voorgezette handeling (perbuatan berlanjut). Tetapi yang terjadi dalam konkreto sudah berubah menjadi perbarengan aturan pidana atau concoursus idealis. Misal yang agak teoritis; Terdakwa telah berulang kali menghina korban. Dan pada suatu saat sedemikian rupa memuncaknya kemarahan terdakwa, sambil menghina terdakwa telah menikam serta merusak mobil korban. Dalam kasus ini, sepintas lalu peristiwa yang terjadi adalah perbuatan penghinaan yang berlanjut. Padahal secara konkreto dengan mengambil pendapat Prof.Mr. J.M. Van Bemmelen, menyatakan: ”dakwaan alternative adalah masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama (lihat pula M. Yahya Harahap, SH. op-cit. Hal. 429, A. Karim Nasution, SH.

masalah surat tuduhan dalam proses pidana

penerbit, PT. Percetakan Negara, Jakarta tanpa tahun, halaman 188);


- A. Soetomo, SH. (pedoman dasar pembuatan surat dakwaan dan suplemen, penerbit PT. Pradnya Paramita, cetakan pertama, 1989, halaman 21), antara lain menyatakan : ”dakwaan yang disusun secara alternative ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti unsur yang lain pasti tidak terbukti, demikian pula sebaliknya”; - Bahwa surat dakwaan penuntut umum No. Reg. Perkara: PDS07/JKTSL/Ft.1/04/2006 tanggal 27 April 2006 benar disusun dalam bentuk alternative, yaitu : Pertama:

terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Kedua :

terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 5 ayat (1) sub. a Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001;

Ketiga :

terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) sub a, b, c, Undang-undang No.15 tahun 2002 jo Undang-undang No.25 tahun 2003;

- Guna mencermati dan meneliti, apakah surat dakwaan yang disusun secara ”alternatif” atau keuzetenlaste legging (dakwaan pilihan) tersebut sudah benar dan tepat sebagaimana dimaksud pendapat para ahli, yang dengan demikian pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-undang No.8 tahun 1981 telah diterapkan secara benar, kiranya perlu Pemohon kasasi kutip secara

lengkap

pasal-pasal

pokok

sebagai

tindak

pidana

yang

didakwakan: Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 Pasal -2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana –penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);


Pasal 15 Setiap

orang

yang

melakukan

percobaan,

pembantuan

atau

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai pasal 14; Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,-

(lima

puluh

juta

rupiah)

dan

paling

banyak

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau : Undang-undang No.15 tahun 2002 jo Undang-undang No.25 tahun 2003 Pasal 3 (1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. Menempatkan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

dari suatu penyedia jasa

keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupaun atas nama pihak lain; c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan itu atas namanya sendiri maupun nama pihak lain; Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); - Membaca

meneliti dan

mencermati

unsur-unsur

pasal-pasal

yang

didakwakan tersebut di atas, nyata dan jelas bahwa dakwaan pertama (pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001), tidak ditemukan dan tidak ada unsur yang saling mengecualikan atau saling menghapuskan satu sama lain dengan dakwaan alternative kedua dan ketiga, atau sebaliknya;


- Bahkan apabila diteliti dan dicermati antara dakwaan alternative pertama dengan alternative kedua, seharusnya disusun dalam bentuk subsidair dengan susunan; Primair : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001;’ Subsidair: Pasal

15 jo pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No.20

tahun 2001 jo undang-undang No.31 tahun 1999; - Dakwaan subsidair adalah dalam lingkup suatu perbuatan yang pararel atau satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda tentang berat ringan ancaman pidananya (A. Soetomo, SH. op-cit, halaman 22); - M. Yahya Harahap, SH. (op-cit halaman 432 antara lain menyatakan : ”bentuk surat dakwaan subsidair ialah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberpa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yanbg teringan (lihat dan bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No.779 K/Pid/1990 tanggal 22 Agustus 1990, varia peradilan No.70 Juli 1991, halaman 79-92); - Apabila dakwaan alternatif pertama dan kedua yang merupakan tindak pidana korupsi, dibandingkan dengan dakwaan alternatif ketiga (tindak pidana pencucian uang) terlihat dengan jelas dan nyata bahwa tidak ada atau tidak ditermukan adanya unsur-unsur tindak pidana yang saling mengecualikan atau saling menghapuskan satu sama lain; - Apabila dicermati pasal 2 Undang-undang No.25 tahun 2003 jo Undangundang No.16 tahun 2002, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana tersendiri yang terpisah dengan tindak pidana Korupsi bahkan dapat dinyatakan tindak pidana korupsi sebagai sebab atau salah satu awal dari adanya tindak pidana pencucian uang; Dengan demikian, yang benar dan tepat surat dakwaan dalam perkara aquo, surat dakwaan yang disusun dalam bentuk komulatif subsidair dan alternatif; KESATU: Primair : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001; Subsidair: Pasal 15 jo pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No.20 tahun 2001 jo Undang-undang No.31 tahun 1999;


KEDUA: Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No.25 tahun 2003 jo Undang-undang No.15 2002 Atau Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang No.25 tahun 2003 jo Undang-undang No.15 2002 Atau Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang No.25 tahun 2003 jo Undang-undang No.15 2002 - Dengan dasar peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung dan pendapat para ahli (doktrin) sebagai sumber hukum terurai di atas, dapat dinyatakan bahwa cara penyusunan bentuk surat dakwaan dalam perkara ini tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu tidak menerapakan pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHAP). Akibat dari tidak diterapkannya pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHAP), surat dakwaan Penuntut Umum No.reg. perkara : PDS07/JKTSL/Ft.I/04/2006 tanggal 27 April 2003, menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau obscuur libel; Oleh karena surat dakwaan obscuur libel berdasar: •

Pasal 143 ayat (3) Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHAP);

•

Putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. a. No.492 K/Kr/1983 tanggal 31 Januari 1983 (Y.I.Th.1983 ) Jilid-1, halaman 41-45); “ dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”; b. No.808 K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 (Y.I Th. 1985, jilid I, halaman 74-81); “dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”; (lihat pula): •

No.33 K/MIL/1985 tanggal 15 Februari 1986 (Y.I. Tahun 1985, jilidII, halaman 28-32);

•

No.5 K/MIL/1985 tanggal 29 Agustus 1985 (varia peradilan NO.15 Desember 1986, halaman 77-82);

•

No.162 K/Pid/1986 tanggal 26 September 1987, (varia peradilan No.31 April 1988 halaman 67-77);


•

No.130 K/piD/1986 tanggal 31 Januari 1989, (varia peradilan No.55 April 1990, halaman 62-72);

Harus dinyatakan “batal demi hukum” - Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.254/Pid/ 2006/PT.DKI tanggal 12 Desember 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel tanggal 21 September 2006 harus dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan terdakwa Ir. Ishak dari segala dakwaan; II. Tentang Tidak Diterapkannya Hukum Pembuktian - bahwa dalam Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 antara lain menegaskan: Pasal 26 Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; - dari ketentuan tersebut, hukum pembuktian dalam perkara a quo, harus berdasar Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) pasal 183 s/d pasal 189, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No.31 tahun 1991 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 - bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo (halaman 28 dan 29), pada pokoknya menyatakan: •

sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama;

•

pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara in casu ditingkat banding;

maka untuk meneleaah dan mengkaji penerapan hukum pembuktian, ijinkan Pemohon Kasasi untuk mencermati dan mengkaji hukum pembuktian yang diterapkan dalam putusan Pengadilan Negerii Jakarta Selatan a quo; - Telaahan dan kajian pemohon kasasi tersebut tidak dan bukan dalam arti ”penilaian atas hasil pembuktian, tetapi apakah hukum pembuktian dalam perkara a quo, telah diterapkan sebagaimana mestinya; 1. Tentang unsur setiap orang Dalam Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 angka 3 jo Undangundang No.20 tahun 2001 ditegaskan: ”setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi;


Pasal 20 (1)

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;

(2)

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama

(3)

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;

(4)

Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;

(5)

Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di Pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut di bawa ke sidang pengadilan;

(6)

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor;

(7)

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)

-

Penjelasan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 (T.L.N. No.3874 tahun 1999) alinea ke 7 (tujuh) menegaskan: “perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang No.3 tahun 1971” Dengan dasar hukum tersebut di atas berarti dalam tindak pidana korupsi (Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001) disamping subyek hukum atau orang atau manusia, juga dikenal subyek hukum korporasi atau badan hukum;

-

Akan tetapi dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo (halaman 93-94), pada pokoknya


hanya mengakui subyek hukum dalam perkara ini hanya manusia atau orang yang bernama Ir. Ishak dengan segala identitasnya; -

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilai dan memutus perkara ini dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.884/ Pid.B/2006/PN.Jak.Sel tanggal 21 September 2006, oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya a quo fakta-fakta pokok, juga telah diambil alih

-

Kaitannya dengan fakta-fakta hukum tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara lain, dinyatakan: •

Terdakwa Ir. Ishak selaku pengusaha yang sukseS dan pemilik dari perusahaan PT. Citra Muda Raksa dan PT.Citra Muda Bersama yang bergerak dibidang usaha Property, Real Estate dan General Trading (putusan,halaman 86);

•

Cheque Bank BCA atas nama Sadeni H./Sulistio sebesar Rp.3.200.000.000,- ditransfer ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha cabang Sudirman, dengan nomor rekening: 008 1 27215 8

•

Cheque Bank Pertama atas nama PT. Mesana Ivestama Utama sebesar

Rp.1.800.000.000,- ditransfer ke rekening PT. Citra

Muda Raksa di Bank Artha Graha cabang Sudirman dengan nomor rekening : 008 1 27215 8 (putusan halaman 89); -

Dari

fakta

hukum

tersebut,

berarti

uang

sejumlah

Rp.5.000.000.000,- tersebut tidak masuk ke dalam rekening pribadi manusia atau orang yang bernama Ir. Ishak tetapi masuk dan dikuasai oleh suatu korporasi atau badan hukum yang bernama PT. Citra Muda Raksa; Oleh karena masuk kedalam rekening korporasi atau badan hukum per-tanggung jawaban hukumnya termasuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tanggung jawab korporasi atau badan hukum PT. Citra Muda Raksa, bukan terdakwa Ir. Ishak sebagai pribadi denga segala identitasnya; -

Sesuai dengan pasal l angka 3, pasal 20 Undang-undang No.31 tahun

1999

jo

Undang-undang

No.20

tahun

2001,

pertanggungjawabann hukum pidana dalam perkara ini adalah korporasi yang bernama PT. Citra Muda Raksa; -

Dari uraian dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, nyata dan jelas bahwa hukum pembuktian dalam putusan


Pengadilan tinggi DKI Jakarta jo putusan

Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan a quo, tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; -

Dengan demikian cukup

dasar dan sangat

beralasan untuk

menyatakan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo putusan Pengadilan

Negeri Jakarta

Selatan

a

quo,

dibatalkan

dan

membebaskan terdakwa Ir. Ishak dari segala dakwaan 2. Tidak diterapkannya Hukum Pembuktian Tentang Perbuatan melawan hukum (Wederrechtelijkheid) -

Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001, yang tersebut dalam dakwaan alternatif pertama yang dinyatakam terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo, yang pertim-bangan hukumnya diambil alih dan dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo, setelah unsur setiap orang, secara tegas dinyatakan pada unsur kedua dengan kalimat ” yang secara melawan hukum”;

-

Kaitannya dengan ”unsur perbuatan melawan hukum” tersebut, ijinkan pemohon kasasi mengutip pendapat dari beberapa ahli sebagai acuan;

-

Prof. Mr.W.P.J. Pompe (Hand boek van ket Negerlandse Strat Techt, penerbit N.V Uitgevers Maatschap pij. W.EJ, Tjeenk Willink, Z Wolle 1959 halaman 41 antara lain menegaskan: ”Wederrechthelijheid atau perbuatan melawan hukum dan Schuld atau kesalahan itu merupakan unsur-unsur yang selalu melekat pada setiap straf baar feit atau perbuatanyang dapat dihukum;

-

Prof.Mr. D. Simons (Leeboek van het Nederlande Straf Recht, penerbit: P. Noordhoff NV. Groningen, Batavia, 1937 halaman 122) antara lain menjelaskan: ”Straf baar feit itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”;

-

Prof.Dr.D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer, Mr. E.P.H. Sutoroius) terjemahan Prof. Dr. JE Sahetapy, SH.MA, Hukum Pidana, penerbit


Liberty Yogyakarta, Edisi pertama cetakan ke 1, 1995, halaman 39 dan 43) menjelaskan : ”sifat melawan hukum diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam urusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifa melawan hukum dan dapat dicela”; ”Dengan sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, yang dalam hal ini bertentangan dengan hukum, tidak adil”; -

Mr.J.M. Van Bemmelen (terjemahan Hasnan Hukum Pidana I,, Hukum Pidana Material Bagian Umum, penerbit Bina Cipta, cetakan pertama, 1984, halaman 99); Antara lain menjelaskan : •

Perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau sipelaku mampu bertanggung jawab perbuatan itu dapat disesalkan pada si pelaku;

•

Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum;

Mahkamah Konstitusi dalam

putusannya No.003/PUU-IV/2006

tanggal 25 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya halaman 73 s/d 76 sebagai berikut : ”Tentang Unsur melawan hukum (Wederrechtlijkheid) ” Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan di-pertimbangkan

secara

mendalam

adalah

kalimat

pertama

penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang PTPK yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum” dalam

hukum

pidana,

wederrechtelijkheid

tidak

melainkan

lagi juga

hanya dalam

sebagai arti

formele materiele

wederrechtelijkheid. Penjelasan pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-


undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggpa tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan ter-sebut dapat dipidana”; Menimbang, bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian maka meskipun

perbuatan

tersebut

tidak

diatur

dalam

peraturan

perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat onvermatig, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, dimana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan,

kehati-hatian

dan

keharusan

yang

dianut

dalam

hubungan orang perorangan dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum (wederrechtelijk). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (rechtsgeveoel), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku dimasyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undangundang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan criteria perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata)

yang

dikenal

dalam

hukum

perdata

yang

dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), seolah-olah telah diterima menjadi satu

ukuran

melawan

hukum

dalam

hukum

pidana

(wederrechtlijkheid). Oleh karena itu, apa patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;


Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah

dalam

putusan

No.005/PUU-III/2005

telah

pula

menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan per-undanga-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat

secara

hukum,

penjelasan

berfungsi

untuk

menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain menentukan : a. Penjelasan

berfungsi

sebagai

tafsiran

resmi

pembentuk

peraturan perundang-undagan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan; b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut; c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan

terselubung

terhadap

ketentuan

perundang-

undangan yang bersangkutan (garis bawah Pemohon Kasasi); -

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat

persoalan

konstitusionalitas

dalam

kalimat

pertama

penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang PTPK sehingga Mahkamah perlu mem-pertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut: i.

Pasal

28

D

ayat

(1)

mengakui

dan

melindungi

hak

konstitusional warga negara untuk memperole jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu per-aturan


perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada. ii.

Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan atap atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenany daoat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege stricta;

iii.

Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat Undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003: 358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebet;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian di atas, konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatia-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbedabeda dari satu lingkungan masyarakat tertentu kelingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum disatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam

kehidupan

masyarakat

setempat,

sebagaimana

yang

disampaikan ahli Prof.Dr. Andi Hamzah, SH. dalam persidangan ; Menimbang bahwa oleh karenanya penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PPTK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan per-lindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam pasal 28 D ayat (1) UU

1945. dengan demikian,

penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PPTK sepanjanga mengenai frasa ”yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup

perbuatan-perbuatan

melawan

hukum

dalam

arti

perbuatan tersebut tidak diatur dalam per-aturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat


dipidana:”. Harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (garis bawah, Pemohon Kasasi); -

Berpijak dengan landasan pendapat para hali dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dijadikan landasan apakah hukum pembuktian kaitannya dengan perbuatan melawan hukum atau wederrechtelijk”, dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 yang tersebut dalam dakwaan alternatif pertama, yang menjadi dasar pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo diterapkan sebagaimana mestinyaa?

-

Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo (hal.95 s/d 101) yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

-

Unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ke 2 tersebut di atas terdapat dua

unsur

hukum

yakni

”melawan

hukum”

dan

perbuatan

memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi”; Menimbang, bahwa dalam halnya anasir ke dua ”perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainn atau suatu korporasi” dari rumusannya sudah jelas bahwa anasir tersebut mengandung makna alternative, dimana salah satu saja dari ketiga perbuatan yang tersebut dalam rumusan pasal tersebut terbukti maka anasir kedua harus dinyatakan telah terbukti maka anasir ke dua harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi jika dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa Ir. Ishak pada bulan Oktober 2003 telah bertindak sebagai konsultan bisnis untuk Adrian Herling Waworuntu, dimana pada saat itu Adrian Herling Waworuntu sedang dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri yaitu dalam kasus ”tindak pidana korupsi” berkaitan dengan pendiskotoan L/C di BNI 46 cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dimana pada waktu itu terdakwa meminta

uang

kepada

Adrian

Herling

Waworuntu

sebesar

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang akan digunakan menolong Adrian Herling Waworuntu agar terlepas dari penyidikan


pidana tersebut dan diusahakan untuk menjadi kasus perdata, namun pada kesempatan pertama itu Adrian Herling Waworuntu mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu maka kemudian Adrian Herling Waworuntu mencari pinjamsan kepada Jeffrey Baso, permintaan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari terdakwa tersebut juga berkaitan dengan pertemuan antara terdakwa dengan Samuel Ismoko di Plaza Indonesia, dimana dalam pertemuan tersebut Samuel Ismoko mengenalkan terdakwa dengan saudara Pitter yaitu sebagai pemilik PT. Garuda Wisnu Kencana, dan oleh Samuel Ismoko meminta kepada terdakwa untuk menyediakan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

dengan alasan untuk

investasi tanah di Jimbaran Bali, dan hal inilah yang menjadi alasan terdakwa bahwa untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah) kepada Adrian Herling Waworuntu untuk digunakan terdakwa dalam mendekati Drs. Samuel Ismoko; Bahwa karena Adrian Herling Waworuntu dan Jeffrey Baso tidak mempunyai dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), mak auntuk selanjutnya Adrian Herling Waworuntu meminta tolong kepada Dicky Iskandardinata supaya mendari dan menemui Ferry Imandaris Direktur PT. Magna Graha Agung, yang pernah menerima dana sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari PT. Baso Masindo dan PT. Bhinekatama Pasific untuk mengikuti pelelangan di BPPN akan tetapi tidak jadi digunakan karena kalah dlaam pelalangan tersebut, selanjutnya

Dicky Iskandardinata

mengajak Ferry Imandaris ke Bareskrim Mabes Polri untuk bertemu dengan Adrian Herling Waworuntu, dan hail dari pertemuan itu Ferry Imandaris bersedia

mengembalikan secara bertahap atas uang

sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) itu kepada Adrian Herling Waworuntu; Bahwa selanjutnya Ferry Imandaris mengembalikan dana sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dalam bentuk I (satu) lembar cheque Bank BCA atas nama Sadeni H. Sulistio dan pengembalian lainnya dalam bentuk Saham PN. Gas dan BRI yang diserahkan

melalui

Dicky

Iskandardinata,

dan

oleh

Dicky

Iskandardinata saham PN Gas dan BRI tersebut dijual kepada Perusahaan Securitas PT. Mesana Investama Utama yang dari hasil penjualannya dipecah dalam bentuk 2 (dua) lembar cheque Bank


Pertama sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang selanjutnya oleh Dicky Iskandardinata uang tersebut diserahkan kepada Adrian Herling Waworuntu selanjutnya diserahkan kepada terdakwa melalui Jeffrey Baso, dan oleh terdakwa dana sebesar Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah) tersebut dicairkan sendiri pada tanggal 23 Desember 2003 dimana atas cheque Bank BCA atas nama Sadeni H/Sulistio sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) terdakwa tarik tunai dan ditransfer ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha cabang Sudirman dengan nomor rekening : 008 1 27215 8, sesuai

dengan voucer permohonan pengiriman

uang BCA capem Pondok Indah tanggal 23 Desember 2003, dan cheque Bank Permata atas nama PT. Mesana Investama Utama sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) terdakwa tarik tunai dan ditransfer dengan RTGS ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha cabang Sudirman dengan nomor rekening : 008 1 27215 8, sesuai dengan aplikasi transfer Bank Permata cabang Menara Imperium tanggal 23 Desember 2003 Bahwa lebih lanjut telah ternyata pula bahwa penyediaan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dari Adrian Herling Waworuntu melalui Dicky Iskandardinata dan dengan perantaraan Jeffrey Baso tersebut adalah untuk mengurus komitmen Adrian Herling Waworuntu kepada Drs. Samuel Ismoko melalui terdakwa, akan tetapi oleh terdakwa dana tersebut tidak pernah diserahkan atau disampaikan kepada Drs. Samuel Ismoko dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dimana setelah uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) masuk kerekening terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan memindah-mindahkah uang tersebut kebeberapa rekening milik terdakwa di Bank Artha Graha, Citibank atas nama PT. Citra Muda Bersama; Bahwa dipersidangan dengan telah terungkap fakta dan diakui oleh terdakwa bahwa uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut pada tanggal 6 Oktober 2005 sebagian uangnya sudah dikembalikan oleh terdakwa kepada Jeffrey Baso sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana


bukti copy tanda terima yang ditunjukkan di persidangan oleh terdakwa, sedangkan sisanya Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2003 terdakwa telah memesan Mobil Nissan X- Trail type ST (standar) di Showroom Dealer Nisaan Auto Mall Mobil Jl. Sudirman Kav.52 Lantai Dasar G19 Lot 6, Jakarta Pusat, untuk Drs. Suyitno Landung sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Kuswanti sebagai salesnya membenarkan bahwa terdakwa yang datang sebagai pemesan mobil tersebut di atas dengan harga Rp.247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dimana saksi Kuswanti diminta oleh terdakwa untuk menuliskan dalam surat pemesanan mobil itu atas nama Drs. Suyitno Landung dan berdasarkan fax dari Wadankoserse Polri, yang meminta Kuswanti untuk mendaftarkan mobil Nissan X Trail tersebut atas nama Joko Pradigdo, sedangkan pembayarannya diurus oleh saksi Anatasia Suzana Pramudio (sebagai sekretaris Adrian Herling Waworuntu); Bahwa lebih lanjut dipersidangan telah terungkap fakta bahwasanya dana sebesar sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa Ir. Ishak tersebut berasal dari Adrian Herling Waworuntu yang merupakan bagian dari hasil pendiskotoan L/C fiktif di BNI 46 cabang Kebayoran Baru, jakarta Selatan yang dicairkan oleh PT. Baso Masindo dan PT. Bhinekatama Pasific termasuk dana Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang batal untuk membeli pelelangan yang diadakan BPPN, dan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut merupakan bagian dari kerugian negara sebesar Rp.162.338.729,89 dan Euro 54.078.192,50 atau setara dengan Rp.1.923.877.511.544.37 sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara pada PT. BNI Tbk. Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas kasus penyimpangan dalam pembelian wesel eksport tanggal 1 Maret 2004; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, tentu saja telah terjadi aliran atau lalu lintas uang atau keuangan yang berpindah Adrian Herling Waworuntu atau Dcky Iskandardinata dan/atau Ferry Imandaris dan/atau Jeffrey Baso sampai dengan terdakwa, dengan mana telah terjadi perubahan situasi keuangan atau kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis artinya bahwa penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima


milyar rupiah) tersebut merupakan suatu bentuk nyata dari usaha memperkaya diri terdakwa atau bagi pihak yang terkait yang mendapat aliran dana tersebut; Menimbang,

bahwa

permasalahannya

adalah

apakah

benar

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dapat memenuhi unsur ke 2 dari delik yang didakwakan dalam dakwaan primair lebih lanjut majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa ”melawan hukum” dalam lapangan Ilmu hukum pidana

secara

umum

dipandang

dan

diartikan

sebagai

Wederechttelijkheid dan onrechtmatige; Menimbang, bahwa sesuai perkembangan dan pergeseran nilai-nilai budanya (social Change) dalam masyarakata secara sosiologis, yang juga dianut dalam berbagai yurisprudensi Hogeraad dan juga Mahkamah Agung R.I., melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja melainkan juga termasuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang bertentangan atau melanggar hak orang lain, atau perbuatan yang bertentangan dengan sifat baik dan perilaku terpuji serta rasa keadialan dalam masyarakat karena bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial kemasyarakatan; Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan melawan hukum tidak terlepas dari kesengajaan, hal mana tidak dijelaskan secara rinci di dalam memori van toelichting, maupun penjelasan undang-undang khususnya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

namun

dalam

berbagai

Doktrin

Ilmu

Hukum

telah

berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan; Menimbang,

bahwa

menurut

teori

kehendak,

sengaja

atau

kesengajaaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang didasari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki ata perbuatannya itu; Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan

dikatakatan memenuhi

unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk


mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud artinya pelaku benar-benar menyadari dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya oleh perbuatannya; Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, nanum tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatanya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya

itu

dapat

saja

menimbulkan

beberapa

kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu; Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaaan biasanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang didalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa); Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud disini adalah ditujukan untuk maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengadopsi pemahananpemahaman yang berkembang di dalam pembangunan hukum dan pergeseran nilai-nilai budaya (social change) dalam masyarakat, dengan tujuan agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilalkukan semaksimal mungkin untuk tujuan pembangunan nasional dan pencapaian cita-cita luhur kemerdekaan yakni mencapati masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera yang merata baik moril maupun spritual, yakni dengan menekan semaksimal mungkin atas kemungkinan-kemungkinan

terjadinya

tindak

pidana

korupsi

termaksud; Menimbang, bahwa dalam hubungan ini pengertian penerapan azas materiele Wederrechtelijkheids) melalui fungsi positif dalam tindak pidana korupsi

yang bersifat kasuistis dikembangkan guna

memudahkan aparat penegak hukum untuk pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya sangat menghambat laju pembangunan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan; Menimbang, bahwa di atas telah dikemukakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti


dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yang telah menerima uang sebesar

Rp.5.000.000.000,-

(lima

milyar

rupiah)

dari

Adrian

Waworuntu melalui Dicky Iskandardinata dan/atau Ferry Imandaris dan/atau Jeffrey Baso ternyata adalah berhubungann dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Drs. Samuel Ismoko, yang hendak berinvestasi dalam pengembangan usaha adalah pejabat Kepolisian pada Bareskrim Mabes Polri yang tengah menangan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi yang dipersangkakan kepada Adrian Herling Waworuntu berkenaan dengan pencairan L/C fiktif pada Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru, jakarta Selatan; Menimbang, bahwa walaupun benar kedatangan terdakwa dan upaya terdakwa menemui para pejabat Kepolisian termaksud adalah dalam kedudukannya selaku Konsultan bisnis pada MR & Partners Law Firm, adalah merupakan hak terdakwa yang dilandasai otoritasnya selaku Konsultan bisnis dan juga Penasehat Hukum, namun ternyata dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah melanggar hukum, karena bertentangan dengan sifat baik dan perilaku terpuji serta rasa keadilan dalam masyarakat karena bertentangan dengan normanorma kehidupan sosial kemasyarakatan; Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, majelis tidak sependapat dengan terdakwa dan/atau Penasehat hukumnya yang berpegang pada tidak adanya larangan oleh peraturan perundang-undangan baginya untuk mengupayakan secara maksimal dalam memberikan bantuan hukum bagi kliennya in cassu Adrian Herling Waworuntu yang tengah disidik oleh Bareskrim Mabes Polri berkenaan dengan persangkakan tindak pidana korupsi berkenaan dengan pencairan/ pendiskontoan L/C fiktif pada Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Menimbang,

bahwa

mencermati

hal-hal

yang

terungkap

dipersidangan maka sesuai dengan tujuan diundangkannya undangundang tentang tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dalam tindak pidana korupsi, karenanya unsur ke 2 dari dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut; Dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri jakarta Selatan jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selatan a quo yang menyatakan ” perbuatan terdakwa telah melanggar hukum,


karena bertentangan dengan sifat baik, dan perilaku terpuji serta rasa keadailan dalam masyarakat karena bertentangan dengan normanorma kehidupan sosial kemasyarakatan (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo, halaman 101), jelas sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/P-UU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 atau dengan kata lain ”penerapan hukum pembuktian” kaitannya dengan unsur perbuatan melawan hukum ”tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”; Apabila pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo, dikaitkan dengan : 1. Pasal 197 ayat (1) huruf d UU No.8 tahun 1981 (KUHAP) yang menyatakan : ”surat putusan pemidanaan memuat, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 2. Pasal 25 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : ”segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili 3. Putusan-putusan Mahkamah Agung RI: •

No.148 K/Kr/1969 tanggal 23 Desember 1970 (Y.J. th.1971, halaman 12-16);

•

No.458 K/Pid/1985 tanggal 2 Agustus 1985 (varia peradilan No.9 Juni 1986, halaman 56-62);

•

No.1545 K/Pid/1985 tanggal 26 Februari 1986 (varia peradialan No.20 Mei 1987, halaman 88-97);

•

No.612 K/Pid/1985 tanggal 9 April 1987 (varia peradilan No.24 September 1987, halaman 72-83);

•

No.511 K/Pid/1988 tanggal 25 April 1988 (varia peradialan No.37 Oktober 1988, halaman 56-69);

Yang

abstrak

hukumnya

pada

pokoknya

menyatakan,

pertimbangan yang tidak cukup atau kurang beralasan atau


kurang cukup atau onvoldoende gemotiveerd, harus dinyatakan batall demi hukum ( jo pasal 197 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 (KUHAP); Berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusanputusan Mahkamah Agung RI

tersebut, sangat mendasar dan

sangat beralasan untuk menyatakan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo “batal demi hukum” Oleh karena

putusan ”batal demi hukum”, maka terhadap

terdakwa Ir. Ishak beralasan untuk membebaskan dari segala dakwaan; 3. Tentang tidak diterapkannya Hukum Pembuktian Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi; -

Bahwa mengenai unsur ini, yang sebenarnya merupakan unsur yang terpisah dengan unsur melawan hukum dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (hal.95 ) a quo, yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo;

-

Penggabungan unsur yang terpisah, yang demikian itu, jelas merupakan kesalahan atau pelanggaran hukum pembuktian, yang akan

berakibat

pertimbangan

hukum

menjadi

tidak

cukp

(onvoldoende gemotiveerd); -

Berdasar putusan-putusan Mahkamah Agung R.I; -

No.148 K/Kr/1969 tanggal 23 Desember 1970 (Y.J. th.1971, halaman 12-16);

-

No.458 K/Pid/1985 tanggal 2 Agustus 1985 (varia peradilan No.9 Juni 1986, halaman 56-62);

-

No.1545 K/Pid/1985 tanggal 26 Februari 1986 (varia peradialan No.20 Mei 1987, halaman 88-97);

-

No.612 K/Pid/1985 tanggal 9 April 1987 (varia peradilan No.24 September 1987, halaman 72-83);

-

No.511 K/Pid/1988 tanggal 25 April 1988 (varia peradialan No.37 Oktober 1988, halaman 56-69);

Putusan-putusan yang pertimbangan hukumnya kurang beralasan atau kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd) adalah batal demi hukum;


-

Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan a quo (halaman 95 s/d 98 ) pada pokoknya hanya menceritakan tentang: -

Terdakwa Ishak pada bulan Oktober 2003 bertindak sebagai Konsultan bisnis Andrian Herling Waworuntu meminta uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Andrian Herling Woworuntu, tetapi Andrian herling Waworuntu meminjam kepada Jeffrey Baso dan ternyata Jeffrey Baso juga tidak punya uang;

-

Andrian

Herling

Wowaruntu

minta

tolong

kepada

Dicky

Iskandardinata; -

Dicky Iskandardinata menyerahkan : -

1 (satu ) lembar Cheque Bank BCA

atas nama Sadeni

H/Silistio senilai Rp.3.200.000.000,-; -

2

(dua)

lembar

cheque

Bank

Permata

senilai

Rp.1.800.000.000,- dan Rp.2.000.000.000,- ; -

Cheque Bank BCA atas nama Sadeni H/Sulistio senilai Rp.3.200.000.000,- ditransfer ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha cabang Sudirman dalam rekening No.008 1 27225 8 dan cheque Bank Permata senilai Rp.1.800.000.000,juga ditranfer ke rekening yang sama tanggal 23 Desember 2003, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000.000,-

-

Dari uang pinjaman Rp.5.000.000.000,- tersebut oleh terdakwa Ir. Ishak, sejumlah Rp.1.400.000.000,- telah dikembalikan kepada Jeffrey Baso

-

Uang Rp.5.000.000.000,- merupakan bagian dari kerugian negara sebesar Rp.162.338.729.89 dan Euro 54,078,192.50 atau Rp.1.923.877.511.544.37 sebagai hasil pendiskotoan L/C fiktif di Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

-

Dari pertimbangan hukum tersebut, yang perlu diteliti dan dicermati adalah alat-alat bukti apa yang digunakan dan diterapkan bahwa uang Rp.5.000.000.000,- tersebut merupakan bagian dari hasil pendiskontoan fiktif di PT. Bank BNI 46 (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan apakah benar L/C-L/C kaitannya dengan PT. Bank BNI 46 (Persero) Tbk tersebut fiktif/

-

Dari penelitian dan pencermatan pemohon kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo, yang sama sekali tidak ada bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk


dan atau terdakwa (pasal 184 s/d 189 UU No.8 th. 1981 (KUHAP) yang menerangkan dan menjelaskan hal tersebut. -

Masalah

L/C fiktif, uang Rp.5.000.000.000,- tersebut merupakan

bagian dari pendiskontoan L/C fiktif dan juga merupakan bagai dari kerugian

negara

EURO.54.078.192.50

sebesar atau

Rp.162.338.728.89

Rp.1.923.877.511.544.37,

dan secara

hukum, bukan dan tidak merupakan notoir feiten atau hal yang secara umum sudah diketahui (pasal 184 ayat (2) UU No. 8 th.1981 (KUHAP). Oleh karena itu harus dibuktikan dalam persidangan dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan (pasal 197 ayat (1) huruf d UU No.8 th 1981 (KUHAP) jo pasal 25 UU No.4 th. 2004). -

Hal-hal tersebut diatas, ternyata tidak didukung dengan alat-alat bukti atau dengan kata lain hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (pasal 25 ayat (1) huruf a UU No.8 th.1981 jo pasal 30 ayat (1) huruf b UU No.5 th.2004 jo UU No.14 th.1985)

-

Dari uraian tersebut diatas, jelas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo, yang diambil alih dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo, telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan dalam pertimbangan hukumnya sangat tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd).

-

Oleh karena itu, demi hukum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo harus dinyatakan ”batal demi hukum” dan terdakwa Ir ISHAK harus dibebaskan dari segala dakwaan.

-

Persoalan penerapan hukum pembuktian tersebut, kaitannya dengan PT. Bank BNI 46 (Persero) Tbk, masih harus dibuktikan, pula apakah uang yang dikelola oleh PT. Bank BNI 46 (Persero) yang sudah merupakan badan hukum perseroan terbatas yang terbuka, masih dapat disebut sebagai ”uang negara” mengingat pengertian Perseroan Terbatas dalam UU No. 1 th. 1995.

-

UU No.19 th 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab-II, Persero : Pasal 11 menegaskan : ”Terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prisip-prinsipyang berlaku bagi perseroan sebagaimana diatur dalam UU No.1 th.1995 tentang Perseroan Terbatas;


Pasal 34 : Bagi perseroan terbuka berlaku ketentuan UndangUndang ini dan UU No.1 th.1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal”. -

Dari sekilas cuplikan UU No.19 th 2003 tersebut, harus dibuktikan segala aset yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh PT. Bank BNI 46 (Persero) Tbk, termasuk cabang-cabangnya adalah uang negara.

-

Ternyata dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo, tidak dipertimbangkan dan tidak dibuktikan.

-

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo (halaman 104) hanya mengutip penjelasan UU No.31 th 1999 alinea 4 huruf a dan sebagian huruf b.

-

Pertimbangan hukum yang demikian termasuk pertimbangan hukum yang onvoldoende gemotiveerd, yang berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, harus dinyatakan batal demi hukum.

-

Dengan dasar peraturan Perundang-undangan dan putusanputusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, cukup dasar dan alasan untuk menyatakan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo, ”batal demi hukum”, dan menyatakan membebaskan terdakwa Ir. ISHAK bebas dari segala dakwaan”.

4. Tentang Tidak Diterapkannya Hukum Pembuktian Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara : -

Salah satu asas yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHP adalah asas legalitas . Ada tujuh aspek yang dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Tidak dapat dipiana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang. 2. Tidak ada penerapan Undang-Undang pidana berdasarkan analogi. 3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. 4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat lex certa). 5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. 6. tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang.


7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentkan Undang-Undang. (Prof. Dr. Scaffmeister, Prof.Dr. N. Keijzer, Mr E.P.PH. Sutorius, terjemahan Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH, MA, Hukum Pidana, penerbit LIBERTY, Yogyakarta, edisi pertama, cetakan ke 1, 1995, halaman 6, 7). -

Drs.Soejatna Soenoesoebrata, Ak, dalam keterangannya sebagai ahli pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PU-IV/2006 tgl 25 Juli 2006, halaman 67 menegaskan : ”Kerugian Negara harus secara benar dan tepat, karana berbagai jenis perusahaan mempunyai sistim akutansi yang berbeda-beda didalam perhitungan kerugian”.

-

Berpedoman pada pasal 1 ayat (1) KUHP dan pendapat ahli tersebut, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo, harus secara jelas, tegas dan pasti, dipertimbangkan dan diterapkan berapa kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa Ir ISHAK.

-

Dalam Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo (halaman 101 s/d 105), yang pertimbangan hukumnya diambil oleh dlam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kaitannya dengan unsur ini, dinyatakan pada halaman 103 s/d 105, yang pada pokoknya : •

Dana sebesar Rp.5.000.000.000,- yang diterima terdakwa Ir ISHAK dari Andrian Herling Woworuntu, merupakan kerugian bagian dari kerugian Negara sebesar Rp. Rp.162.338.728.89 dan

EURO.54.078.192.50

Rp.1.923.877.511.544.37

atau

sebagaimana

setara

dengan

laporan

hasil

perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pt. BNI 46 (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. -

Mencermati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo yang diambil alih dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo, hal yang perlu dipertimbangkan adalah alat bukti keterangan ahli (pasal 184 ayat (1) huruf b jo pasal 186 UU No.8 th 1981 (KUHAP).

-

Pada pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadirkan 2 (dua) orang ahli ialah :


•

Sudiro. Ak dan

•

Prof. DR. H. Tan Kamelo, SH. MS. :

a. Keterangan Sudiro, Ak, sebagai ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : •

Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

•

Ahli dimintai pendapat adanya kerugian Negara yang telah dibuat

oleh

Tim

dari

BPKP,

berupa

laporan

hasil

Perhitungan Kerugian Negara pada BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas kasus penyimpangan dalam pembelian ekspor, yang antara lain menyatakan :

•

** Kerugian maksimal

Rp.1,9 trilyun

** sudah dikembalikan

Rp.700 juta

** sisa tertinggal

Rp.1,2 trilyun

Bahwa cheque senilai Rp.1,8 milyar dan Rp.3,2 milyar tidak ada dalam laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat Tim BPKP.

•

Uang senilai Rp.5 milyar yang diterima terdakwa Ir ISHAK adalah diluar diskontoan L/C : jadi uang Rp.5 milyar tersebut diluar dari uang Rp.1,2 sebagai kerugian Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Keterangan Prof. DR. H.Tan Kamelo, SH, MS, sebagai ahli pada pokoknya sebagai berikut : •

L/C adalah tidak termasuk dalam surat berharga dan bukan alat pembayaran, sehingga tidak dikenal dengan istilah ”didiskonto”.

•

Terdakwa Ir ISHAK menerima dana dari Jeffrey Baso, dan selang beberapa waktu diaktualisasikan dalam bentuk perjanjian.

•

Berdasarkan

pasal

1313-1320

dan

pasal

1338

KUHPerdata, perjanjian tersebut sah karena kedua belah pihak percaya dengan itikad baik bersepakat. •

Dalam KUHPerdata tidak ada dijelaskan, bahwa dalam membuat perjanjian itu baik berada dalam status tersangka atau tidak, yang penting adalah kesepakatan kedua belah pihak.


•

Pengertian dalam hal pasal 1320 KUHPerdata tidak terkait dengan status seseorang baru dilakukan penyidikan atau sebagai tersangka atau halal dan todak berkaitan dengan sudah ditahan sebagai tersangka atau belum.

•

Pasal 1338 jo pasal 1320 KUHPerdata merupakan asas kebebasan dalam berkontrak, sepanjang tidak menyalahi Undang-Undang.

•

Itikad baik dan kejujuran merupakan landasan penting dari perjanjian.

•

Perjanjian yang dibuat antara terdakwa Ir ISHAK dengan Jeffrey Baso tidak dapat dibenarkan oleh pihak lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan kedua belah pihak.

•

Ahli berpendapat, perjanjian antara terdakwa Ir ISHAK dengan Jeffrer Baso adalah sah dan tidak melanggar hukum serta bukan perbuatan melawan hukum.

-

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) huruf b jo pasal 186 UU No.8 th.1981 (KUHAP), alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, harus menjadi bagian yang tidak boleh dibuang dalam proses pemeriksaan perkara ini dan hal tersebut merupakan bagian daru pasal 197 ayat (1) huruf d UU No.8 th. 1981 (KUHAP) jo pasal 25 UU No.4 th 2004.

-

Pemohon kasasi mengemukakan hal tersebut bukan dalam arti pemberi penilaian atau penghargaan terhadap pembuktian, tetapi ingin mengutarakan bahwa dalam proses peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,

terbukti

dengan

jelas

dan

nyata

bahwa

hukum

pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu tidak dipertimbangkannya alat bukti keterangan ahli antara lain : 1) Kerugian nPT. Bank BNI 46 (Persero) Tbk Cabang Jakarta Selatan,

bukan

dan

EURO.54.078.192.50

tidak atau

Rp.162.338.728.89 setara

dan

dengan

Rp.1.923.877.511.544.37, tetapi Rp.1.200.000.000,2) Dana yang diterima Ir ISHAK sebesar Rp.5.000.000.000,adalah diluar kerugian PT. Bank BNI 46 (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan; Istilah ”diskonto” tidak dikenal dalam lalu lintas L/C karena L/C bukan surat berharga dan bukan alat pembayaran.


-

Akan tetapi dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selata jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti yan g sah menurut peraturan hukum yang berlaku tersebut, disampingi, tidak diterapkan atau dilanggar.

-

Hal tersebut terbukti dari pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo masih dinyatakan dan dipertimbangkan antara lain : 1) Halaman 98 menyatakan : ” Bahwa lebih lanjut dipersidangan telah terungkap fakta bahwasannya dana sebesar Rp.5.000.000.000,- yang telah diterima terdakwa Ir ISHAK tersebut berasal dari Adrian Herling woworuntu yang merupakan bagian dari hasil pendiskontoan L/C fiktif di BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dicairkan oleh PT. Baso Masindo dan PT.Bhineka Pasific, termasuk dana Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) yang batal untuk membeli pelelangan yang diadakan BPPN, dana uang sebesar Rp.5.000.000.000,tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp.162.338.728.89 dan EURO.54.078.192.50 atau Rp.1.923.877.511.544.37

sebagaimana

laporan

hasil

perhitungan kerugian keuangan negara pada PT. BNI Tbk. Cabang

Kebayoran

Baru,

Jakarta

Selatan

atas

kasus

penyimpangan dalam pembelian wesel eksport tanggal 1 Maret 2004. (garis bawah Pemohon Kasasi) 2) Halaman 104 menyatakan : Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan, yang antara lain diuraikan diatas, menurut hemet Majelis telah ternyata bahwa aliran dana dari Adrian Herling

Woworuntu

hingga

sampai

pada

terdakwa

merupakan serangkaian mengalirnya dana yang berasal dari pendiskontoan L/C Fiktif di BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan merupakan bagian dari Kerugian Negara

sebesar

EURO.54.078.192.50

Rp.162.338.728.89 atau

setara

dan dengan

Rp.1.923.877.511.544.37 sebagaimana laporan perhitungan


kerugian Keuangan Negara pada Pt BNI Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas kasus penyimpangan dalam pembelian wesel eksport tanggal 1 Maret 2004, terhadap hal tersebut Adrian Herling Woworuntu telah dijatuhi pidana dan dinyatakan bersalah nelakukan Tindak Pidana Korupsi, karena telah merugikan Negara atau Perekonomian Negara. (garis bawah, Pemohon Kasasi). -

Dari uraian tersebut diatas dan nyata, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo, tidak menerapkan hukum pembuktian atau dengan kata lain salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (pasal 253 ayat (1) huruf a UU No.8 1981 (KUHAP) jo pasal 30 ayat (1) huruf b UU NO.5 th 2004.

-

Oleh karena itu cukup dasar dan alasan untuk menyatakan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo ”batal demi hukum” dan menyatakan terdakwa Ir ISHAK dibebaskan dari segala dakwaan.

5. Tentang Tidak Diterapkannya Hukum Pembuktian Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling (Pasal 64 ayat (1) KUHP) : -

Orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu voorgezette handeling atau suatu tindakan yang berlanjut yaitu : a. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang. b. Apabila

perilaku-perilaku

seorang

tertuduh

itu

telah

menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh satu jangka waktu yang relatif cukup lama. -

Prof DR. D. Schaffmeisfer dkk (opcit, halaman 194) menyatakan : Perbuatan berlanjut Voortgezette Handeling KRITERIA : 1. PERSAMAAN SIFAT 2. SATU PUTUSAN KEHENDAK 3. JANGKA WAKTU RELATIF SINGKAT


-

Arrest Hoge Raad tgl.11 Juni 1894 W.6515 tgl.19 Oktober 1931 No. : N.J.1932-1319.W.1290 abstrak hukumnya menyatakan : ” Untuk suatu tindakan yang dilanjutkan atau voortgezette handeling itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan haruslah

perbuatan-perbuatan

yang

perbuatan-perbuatan

sejenis,

tersebut

juga

akan

tetapi

merupakan

pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-Undang”. -

Berpedoman

pada

sumber-sumber

hukum

diatas,

dalam

penerapan hukum pembuktian pada putusan, Pengadilan harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut pasal 183 s/d 189 UU No.8 th.1981 (KUHP), kaitannya dengan kriteria perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana tersebut diatas. -

Setelah pemohon kasasi baca dan cermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (halaman 105 s/d 108) jo putusan Pengadilan Tunggi DKI Jakarta aquo, pada pokoknya sama, bahkan kalimatnya sama dengan :

-

•

halaman 95 s/d 98;

•

halaman 102 s/d 105.

Dari pertimbangan hukum tersebut, sama sekali tidak terlihat dan tidak ada alat-alat bukti apa, yang mana, kapan dan bagaimana : a. perilaku-perilaku

terdakwa

Ir

ISHAK

merupakan

satu

keputusan kehendak yang terlarang. b. Apakah tindakan-tindakan terdakwa Ir ISHAK tersebut dapat diklarifikasikan sebaga beberapa tindak pidana yang sejenis. c. Tidak jelas, apakah pelaksanaan tindakan dari terdakwa Ir ISHAK dapat disebut sebagai suatu tindak pidana dan tindank pidana yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang cukup lama atau relatif singkat. -

Hal-hal tersebut sama sekali tidak terlihat dan tidak dinyatakan dalam pertimbangn hukum putusan-putusan aquo yang berarti hukum pembuktian tidak ditera[kan sebagaimana mestinya atau salah menerapkan atau

melanggar hukum pembuktian yang

berlaku. -

Dengan demikian cukup dasar dan beralasan Yth, Majelis Haki Agung Yang Mulia, yang memeriksa pada tingkat kasasi perkara


ini untuk menyatakan ”batal demi hukum” Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta N0.254/PID/2006/PT.DKI tgl 12 Desember 2006

jo

putusan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan

No.884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel tgl 21 September 2006. -

Oleh karena itu

cukup dasar dan alasan untuk menyatakan

terdakwa Ir ISHAK dibebaskan dari segala dakwaan. -

Dengan dasar perauran Perundang-undangan arrest-arrest Hoge Raad, putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan pendapat para ahli, dalam putusan-putusan aquo (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.254/PID/2006/PT.DKI. tgl 12 Desember 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.884?pid,B/2006/ PN.Jak.Sel tgl 21 September 2006), ternyata tidak menerapkan atau

menerapkan

tidak

sebagaimana

mesti

atau

salah

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (pasal 253 ayat (1) huruf a UU No.8 th 1981 (KUHAP) jo pasal 30 ayat (1) huruf b UU No.5 th 2004 Jo UU No.14 th 1985) tentang hukum pembuktian. Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / kuasa hukum terdakwa tersebut, Mahkamah Agung pada pokoknya adalah berpendapat sebagai berikut :

mengenai keberatan ad. I bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, berdasarkan alasan-alasan yang pokoknya sebagai berikut: 1. bahwa penyebutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan praktek peradilan selama ini dapat dibenarkan, selain itu penyebutan a quo adalah untuk lebih memberikan penegasan bahwa ”Penuntut Umum” yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penunututan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 6 huruf b KUHAP); 2. bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menurut pendapat Mahkamah Agung telah memenuhi syarat surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan, karena dalam surat telah diuraikan secara lengkap dan jelas hal-hal sebagai berikut: a. semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan dengan disebutkan satu persatu;


b. menyebutkan dengan cermat, lengkap dan jelas ”cara” tindak pidana dilakukan; c. menyebut keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang didakwakan; 3. bahwa bentuk dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum sudah benar dimana dakwaan tersebut dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana pidana yang satu dengan yang lain bersifat saling mengucapkan. Mahkamah Agung berpendapat yang menjadi alasan dipilihkannya bentuk dakwaan alternatif, karena Jaksa Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan harus digunakan bentuk dakwaan tersebut, selain itu karena

bentuk

dakwaan

tersebut

mengandung

segi

positif,

yaitu

pembuktiannya sederhana, karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurut tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, sehingga dengan demikian, akan memberikan kelonggaran kepada hakim untuk memilih dakwaan mana yang menurut pendapat dan keyakinannya yang dipandang telah terbukti; mengenai keberatan ad. II bahwa keberatan

ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak

salah menerapkan hukum dan keberatan tersebut tidak dapat pula dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenan dengan tidak diterapkannya suatu perbuatan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun1981); bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung perlu mengemukakan pendiriannya tentang makna ”perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang N0.31 tahun 1999, setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003/PUUIV/2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 ”akan bertentangan dengan


Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna ”perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang N0.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut : 1. bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur ”melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine ”Sens-Clair (la doctrine du senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan : a.

bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menentukan ”Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, ”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;

b.

bahwa Hakim dalam mencari makna ”melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak public yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);

c.

bahwa Hamaker dalam keterangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : Het recht der werkelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan

”hukum

dan

makna

sebenarnya”

(Het

recht

der

werkelijkheid) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir


hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140); d.

bahwa ”apabila kita memperhatikan Undang-Undang, kita,

bahwa

Undang-Undang

tidak

saja

ternyata bagi

menunjukan

banyak

kekurangan-kakurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kapada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan UndangUndang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau histories baik ”recht maupun wetshistoris” (Lie Oen Hok, Jusprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.) e.

bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;

2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur ”secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamh Agung yang berpendapat bahwa unsur ”secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada : a.

bahwa ”Tujuan diperluasnya unsur ”perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan,

sehingga

suatu

perbuatan

yang

pandang

oleh

masyarakat sebagai melawan hukum seara materil atau tercela perbuatan nya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana


korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr.Indriyanto Seno Adji. SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14); b.

bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No.3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinyamelainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan mesyarakatatau dipandang tercela oleh masyarakat;

c.

bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi ”maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana ”melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentngan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;

d.

bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

3. bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta trakat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidan korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup


dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Menimbang,

bahwa

terlepas

dari

keberatan-keberatan

tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat judex facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak menetapkan pidana penjara pengganti untuk pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, padahal Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menentukan ”Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan tersebut adalah sangat urgent dan baru effektif setelah Jaksa sebagai eksekutor walaupun telah mengusahakan semaksimal mungkin tetapi tetap tidak menemukan lagi harta benda milik terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut atau karena memang terpidana tidak mempunyai lagi harta benda. Karena itu in casu Mahkamah Agung berpendapat tidak seperti halnya dalam ketentuan mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda yang secara langsung dapat dipilih oleh terpidana apabila tidak menghendaki untuk membayar denda, mengenai pidana penjara sebagai pidana pengganti dalam hal apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti, terpidana tidak dapat secara langsung memilih untuk melaksanakan pidana penjara sebagai pengganti pembayaran kerugian keuangan negara tersebut, karena pidana penjara pengganti tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal Jaksa selaku eksekutor setelah berusaha secara maksimal tetap tidak dapat menemukan harta benda terpidana untuk dilelang agar dapat membayar uang pengganti tersebut, karena memang terpidana sudah tidak memiliki harta benda lagi. Tetapi in casu adalah merupakan syarat mutlak harus dijatuhkan pidana penjara pengganti yang setimpal dan berat, asal lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sehingga dapat dicegah adanya usaha dari terpidana untuk memilih melaksanakan pidana penjara pengganti dengan cara menyembunyikan harta bendanya. Tidak berkelebihan untuk dikemukakan bahwa ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menentukan adanya pidana penjara pengganti dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang


cukup untuk membayar uang pengganti, menurut pendapat Mahkamah Agung adalah merupakan revisi/penyempurnaan atas ketentuan dalam pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang bersifat imperatif dan harus difungsikan

dalam

rangka

mencegah

adanya

usaha

terpidana

untuk

menyembunyikan hartanya agar terhindar dari eksekusi dan secara umum dapat menjadi suatu sarana hukum untuk menimbulkan effect jera;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat amar tentang kwalifikasi masih kurang tepat, karena seharusnya tidak mencantumkan lagi dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Desember 2006 No.254/PID/2006.PT,DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 September 2006 No.884/Pid.B/2006/PN.JAKSEL;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa ditolak dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhkan hukuman, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan : MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Ir. ISHAK tersebut ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Desember 20006 No. 254/PID/2006/PT.DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 September 2006 No. 884 / Pid.B


/2006/PN.JKT.SEL, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut : "

Menyatakan terdakwa : Ir ISHAK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ---”KORUPSI YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK PERBUATAN BERLANJUT”;

"

”Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana hukuman selama 3 (tiga) bulan;

"

Menghukum pula terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

"

Menetapkan

masa

penahanan

yang

telah

dijalani

Terdakwa

akan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; "

Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

"

Menetapkan barang-barang bukti berupa : -


-


-

4

(empat)

lembar

Rekening

Koran

KCP

Bursa

Efek

Jakarta

No.Rek.4583006021 a.n ISHAK ; -

1 (satu) lembar Current/Saving Account Transaction Actifity tanggal 24Juni-200 a.n ISHAK No.Account 8005752262 ;

-


-

4

(empat)

Rekening

Giro

Perusahaan

PT.

Citra

Muda

Raksa

No.Rek.0081272158 ; -


-

1 (satu) lembar transaksi rekening a.n PT. Citra Muda Raksa No.Rek.081272158 periode 1-Nopember-2003 s/d 31-Desember-2003 ;

-


-

1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Berjangka No.256675 a.n Ir. ISHAK;


-

1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Permata No.0028767 ke PT. Citra Muda Raksa ;

-

1 (satu) lembar formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 10Juni-2004 No.CC 787919 ;

-

1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang ke PT. Citra Muda Raksa tanggal 23-Desember-2003 ;

-

1 (satu) bundel rekening koran a.n PT. Citra Muda Raksa, dan a.n Ir. ISHAK dan PT. Citra Muda Bersama ;

-

11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Artha Graha Nomor : 552080, 552093, 552141, 552102,

552130,

566178,

551574,

658430,

566198, 552115, 553858 ; -

2 (dua) lembar untuk formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 28-Mei-2004 dan tanggal 6-Juni-2004 a.n Ir. ISHAK ;

-

8 (delapan)

lembar

slip transfer Bank City Bank Nomor rekening

8005752262 (Land Mark) 0.4180.10002 (City Bank IPB Singapur), 3000402675 (City Bank), 0.418010-002 (City Bank IPB Singapur), 8005752279 (City Bank Land Mark), 291-3019008 (BCA Cabang Arteri), 3000402678 (City Bank Land Mark), 3000402678 (City Bank Land Mark), 3000402678 (City Bank Land Mark) ; -

2 (dua) lembar perintah penerusan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK ;

-

2 (dua) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri a/n Ir. ISHAK tanggal 15September-2004 ;

-

4 (empat) lembar bukti setoran Bank BCA a.n Ir. ISHAK tanggal 22-Juni2004, 2 (dua) lembar tanggal 20-Juli-2004 serta tanggal 24-September2004 ;

-

14 (empat belas) lembar slip penarikan tunai City Bank Land Mark a.n Ir. ISHAK ;

-

4 (empat) lembar rekening Koran a.n Ir. ISHAK No.4583006021, periode April s/d Juni-2004 ;

-

1 (satu) lembar rekening kartu kredit Bank BCA a.n Ir. ISHAK No. Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 18-September-2005 ;

-

5 (lima) lembar slip penarikan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK tanggal 10September-2004, 24-September-2004, 7-September-2004, 9-September2004, dan 13-September-2004 ;

-

1 (satu)

lembar

formulir pemindah bukuan Bank Mandiri tanggal 3-

September-2004 an. Ir. ISHAK ;


-

4 (empat) lembar Aplikasi transfer Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK tanggal 6-Januari-2004, tanggal 6-April-2004, tanggal 27-April-2004 dan tanggal 31-Maret-2004 ;

-


-


-

1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1Nopember-2004 s/d 31-Maret-2005 ;

-

1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK PT. Citra Muda Bersama periode 1-September-2005 s/d 31-Desember-2005;

-

1 (satu) bundel Rekening Koran Bankrtha Graha a.n PT. Citra Muda Raksa periode 1-September-2005 s/d 31-Desember-2005 ;

-

1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Artha Graha ;

-


-


-

1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank A.n ISHAK periode 1Nopember-2004 s/d 31-Maret-2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; Membebankan kepada terdakwa biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 28 Pebruari 2007 oleh Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM dan H.R. IMAM HARYADI, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM dan H.R. IMAM HARYADI, SH. Hakim-Hakim


anggota tersebut, dan dibantu oleh

TOROWA DAELI, SH.MH. Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./

ttd./

ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM

Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

ttd./ H.R. IMAM HARYADI, SH.

Panitera Pengganti ttd./ TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I. a.n. Panitera, Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos,M.Hum NIP. 220 001 202


2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

Recommend Documents