PUTUSAN No.2697 K/Pid/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
memeriksa perkara pidana
AGUNG
dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa : nama
: DJAMALLUDDIN UMAR;
tempat lahir
: Luwu
umur / tanggal lahir : 51 Tahun/1 Juni 1954 ; jenis kelamin
: Laki-laki;
kebangsaan
: Indonesia;
tempat tinggal
: Jl. Ketintang Selatan I No.18 Surabaya;
agama
: Islam
pekerjaan
: PNS
pada
Kantor
Pertanahan
Kota
Surabaya; Termohon Kasasi berada di luar tahanan : yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa : bahwa ia terdakwa Djamalludin Umar, SH. sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya baik sendiri ataupun bekerja sama dengan Ir. Taufik Hariyanto sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi pada Kantor Pertanahan Surabaya tersebut pada tanggal 25 Pebruari s/d 22 Maret 2002 setidak-tidaknya pada waktu di dalam bulan Pebruari hingga bulan Maret 2002, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya Jl. Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya Sambi Korep Surabaya ataupun ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah membuat surat otentik palsu atau memalsukan surat otentik, yang dapat mendatangkan kerugian, dengan jalan dan cara-cara sebagai berikut: − Pada tanggal 25 Pebruari 2002 Ir. Hary Sunaryo mendatangi terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan maksud untuk mengajukan permohonan surat ukur sebagai syarat kelengkapan
Hal. 1 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
untuk dapat terbitnya sertifikat tanah, kedatangannya dengan menyerahkan satu bendel berkas yang berisi antara lain: − Surat
permohonan SKPT/GS/Salinan Peta yang dikenal dengan Model
“A”; − Bukti pembayaran pengukuran terdiri dari : 1. Daftar Jalan: 305 : 726 tanggal 25 Pebruari 2002; 2. Daftar Jalan : 302 : 2397/2002 tanggal 25 Pebruari 2002; 3. Fotocopy Petok D No.8 Persil 12 atas nama Hantripman P. Ijah; 4. Fotocopy akta pengikatan jual beli tanggal 4 September 2001 No.1 Notaris Caroline C. Kalampung, SH. 5. Fotocopy akta kuasa menjual No.2 tanggal 4 September 2001; Permohonan mana kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Sarbini selaku petugas pengukuran melalui “Sespri” Terdakwa yang bernama Siswanto dan atas nama perintah terdakwa, Sarbini lalu pada tanggal 26 Pebruari 2002, melakukan pengukuran yang dipandu oleh Ir. R. Hary Sunaryo dan dua orang temannya Kastam dan Mulyadi, tanpa diikuti/tanpa disaksikan oleh aparat Kelurahan setempat dan saksi korban Agus Angkriwan pemilik tanah; − Setelah selesai melakukan pengukuran, Saksi Sarbini menyerahkan hasilnya kepada koordinator ukur Jadi, SH. yang setelah diproses kemudian lalu diserahkan kepada Koordinator Pemetaan Dwi Budi Martono yang selanjutnya dilakukan pemetaan pertama dan selesai pada tanggal 18 Maret dengan surat ukur No.268/Putat Gede/2002 setelah selesai melakukan pengukuran maupun pemetaan lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Sub. Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi yaitu Ir. Taufik Hariyanto, pada saat itu saksi Jadi, SH. dan Dwi Budi Martono menerangkan bahwa terhadap tanah yang diukur tersebut sebelumnya telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No.5 sertifikat hak milik No,28 sertifikat hak milik No.292 sertifikat hak milik No. 393 dan HGB No.108 serta surat-surat ukurnya atas nama pemilik Agus Angkriwan; − Bahwa kemudian hasil akhirnya dari pengukuran dan pemetaan tersebut oleh Ir. Taufik Hariyanto diserahkan kepada terdakwa sebagai Kepala Seksi Pengukuran, pemetaan dan pendaftaran tanah Badan Pertanahan Kota Surabaya tetapi yang ternyata ditandatangani Ir. Taufik Hariyanto seakanakan Kepala Seksi tersebut dengan memakai NIP Palsu yakni 750 003 874 sedangkan NIP yang sebenarnya dari Ir. Taufik Hariyanto adalah NIP. 010 162 525 halmana ternyata jelas dalam sertifikat tanda bukti Hak No.003398
Hal. 2 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
yaitu dalam surat ukur tanggal 18 Maret 2002 No.268/Putat Gede/2002 tanggal 18 Maret 2002 yang baik prosedurnya mekanisme maupun data yang diajukan sebagai lampiran permohonan tidak benar, menyebabkan surat ukur tersebut cacat menurut hukum, palsu sehingga ketika surat ukur tersebut digunakan sebagai kelengkapan penerbitan sertifikat dapat mendatangkan kerugian kurang lebih Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) bagi pemilik tanah yang menjadi objek pengukurannya yang dimohonkan Ir. Harry Sunaryo sebab pemilik tanah Agus Angkriwan sebelumnya telah memiliki tanah tersebut dengan sertifikat
hak milik No.5/Putat Gede dan HGB
No.108/ Putat Gede yang berdasarkan ketentuan yang berlaku/PP No.24 tahun 1977 terhadap tanah yang sudah bersertifikat dan pernah diukur tidak dapat diadakan pengukuran lagi, agar tidak tumpang tindih, kecuali sudah berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh sebab lain yang dibolehkan Undang-undang; − Disamping membuat surat tersebut, dalam rangka permohonan tanah untuk diajukan oleh Ir. R. Hary Sunaryo, terdakwa juga telah membuat Peta Super Impose tertanggal 10 April 2002 dan Berita Acara Hasil Penelitian sertifikat M.5,27,28, 392, 393 dan sertifikat Hak Guna Bangunan No.108, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, yang dalam Peta tersebut digambarkan bahwa tanah yang diajukan haknya oleh Ir. R. Hary Sunaryo letaknya tumpang tindih dengan tanah milik Agus Angkriwan Cs. Dan kemudian atas dasar peta Super Impose dibuat oleh terdakwa yang isinya dianggap benat, peta ini menggabarkan tanah milik Agus Angkriwan sertifikat Hak Milik No.5 dan sertifikat HGB No.108 Cs yang berada di Jl. Darmo Timur II sudah dibebaskan oleh P2TUN dan ternyata hal itu tidak benar; − Dan kemduian atas dasar peta Super Impose dan Berita Acara Hasil Penelitian oleh terdakwa dijadikan pelengkapan Surat Kepala Badan Pertanahan Kota Surabaya tanggal 25 April 2002 No.500.1.3347 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3-V-2002 tentang pembatalan Hak Milik No.5/ Putat Gede dan HGB No.108/Putat Gede milik Agus Angkriwan; − Terhadap permasalahan tersebut di atas kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk tim penelitian dengan Keputusan No.140-V-2003 tanggal 15 Juli 2003 bahwa berdasarkan penelitian tim tersebut terhadap Peta Super Impose tanggal 10 April 2002 diperoleh hasil sebagai berikut : Dari Aspek Yuridis
Hal. 3 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
− Peta yang digunakan sebagai dasar Super Impose mempunyai skala yang tidak sama dengan Peta Pendaftaran Tanah; − Peta Kretek mempunyai kualitas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena tidak diketahui secara jelas batas persil dan informasi Peta/legenda Kartografinya; Perbuatan terdakwa di atas diancam dengan hukuman sebagaimana terurai dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 263 ayat (1) KUHPidana; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 18 Juli 2006 sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Djamalludin Umar, SH. bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 263 ayat (1) KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwwa Djamalludin Umar, SH. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: a. 1 (satu) lembar
asli surat pengantar No.205/ST.G/77 tertanggal
Surabaya 29 November 1977 yang ditanda tangani dan dicap stempel oleh Soewardi selaku Kepala Desa Putat Gede; b. 2 (dua) lembar asli gambar kasar yang dibuat oleh Soewardi; c. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah diterima dari Robi Jl. Putat Gede 48 Surabaya banyaknya uang Rp.870.000,- untuk pembayaran tanah seluas 100 M2
di Komplek tanah milik Soewardi sesuai dengan kwitansi yang
ada pada Sdr. Abdul Kodir tertanggal Surabaya 22 Juli 1981 yang ditanda tangani di ata meterai Rp.10,- oleh Abdul Kadir Achmad; d. 1 (satu) lembar asli surat ketetapan iuran pembangunan daerah No.924 atas nama Abdul Kadir Achmad tertanggal 9 September 1980; e. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari tuan R. Wijayanto Hariman banyaknya uang Rp.225.000,- untuk pembayaran harga tanah kapling petok D No.537 Kohir 12-7-D I terletak di Desa Putat Gede, Kec. Tandes Surabaya seluas 20 x 20 meter sudah termasuk biaya administrasi @ Rp.2.500,- tertanggal Surabaya 4 Desember 1973 yang ditanda tangani di atas meterai Rp.1,-
oleh Soerowijoyo Paiman yang diketahui oleh
Kepala Desa (Suwardi);
Hal. 4 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
f. 2 (dua) lembar asli Surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 5 Desember 1973 antara Soerowijoyo Paiman selaku pihak pertama dengan R. wijayanto Hariman selaku pihak kedua yang ditanda tangani oleh saksi Kepala Desa Putat Gede (Soewardi) dan carik Desa Putar Gede (M. Kawit); g. 1 (satu) lembar asli wajib pajak (kitir) No.F:774 L atas nama R. Wijayanto Hariman; h. 1 (satu) lembar asli petok Ipeda (Keterangan Iuran pembangunan daerah No.1 Kelurahan Putat Gede nama wajib bayar R. Wijayanto Hariman No.399); i.
1 (satu) lembar asli surat ketetapan iuran pembangunan daerah desa Putat Gede No.1 nama wajib bayar Bachtiar No.4;
j.
1 (satu) lembar asli surat ketetapan iuran pembangunan daerah desa Putat Gede No.II/1 nama wajib bayar Bachtiar No.770;
k. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian
jual beli tanah tertanggal 26
November 1973 antara Sdr. Soerowijoyo Paiman selaku pihak pertama dan tuan Bachtiar selaku pihak kedua dan disaksikan oleh Kepala desa Putat Gede (Soewardi) dan carik desa Putat Gede (M.Kawit); l.
1 (satu) lembar copy legalisir surat keterangan penyerahan hak milik Yasan petok D. No.113 tertanggal Surabaya 4 Mei 1975 yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan Kawit dan yang menerima Andjajamulja Setia dan Gunadi Purnawan Taniwidjaja;
m. 1 (satu) lembar copy legalisir surat keterangan iuran pembangunan daerah desa Putat Gede No.II/1 nama wajib bayar Andjajamulja Setia No.1121; n. 1 (satu) lembar copy legalisir surat ketetapan iuran pembangunan daerah desa Putat Gede No.II/1
nama wajib bayar Hendro Kusumo Subah
No.1121; o. 1 (satu) lembar copy legalisir surat ketetapan iuran pembangunan daerah desa Putat Gede No.II/1 nama wajib bayar Tjan Khing Bun No.1120; p. 1 (satu) lembar copy legalisir surat ketetapan iuran pembangunan daerah desa Putat Gede No.II/1 nama wajib bayar Irawadi No.1119; q. 1 (satu) lembar copy legalisir surat ketetapan iuran pembangunan daerah desa Putat Gede No.II/1 nama wajib bayar Sukiwanto No.1122; r. 1 (satu) lembar copy legalisir surat ketetapan iuran pembangunan daerah desa Putat Gede No.II/1
nama wajib bayar
Gunadi Purnawan
Tanuwidjaja No.1118;
Hal. 5 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
s. 3 (tiga) lembar copy legalisir kartu pembayaran iuran pembangunan daerah desa Putat Gede masing-masing atas
nama Sikwanto dan
Hendro Kusumo Subah (satu lembar) Tjang Khing bun dan Irawati (satu lembar), Andjajamulja Setia dan Gunadi Purnawan Tanuwijaja (satu lembar). t. 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah antara Soeparto (penjual) dengan S. Paiman (pembeli) tertanggal 15 Arpil 1972 yang ditanda tangani oleh Soeparto (pihak kesatu), S. Paiman (pihak kedua), Kawit (carik) dan diketahui Soewardi (selaku Kepala desa Putat Gede); u. 1 (satu) lembar surat perjanjian
jual beli tanah antara Roemantiyo
(penjual) dengan S. Paiman (pembeli) tertanggal 15 Arpil 1972 yang ditanda tangani oleh Roemantiyo (pihak kesatu), S. Paiman (pihak kedua), Kawit (carik) dan diketahui Soewardi (selaku Kepala desa Putat Gede); v. 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah antara Hatriman Pak Ijah (penjual) dengan S. Paiman (pembeli) tertanggal 15 Arpil 1972 yang ditanda tangani oleh Kaelan selaku ahli waris Hatriman Pak Ijah (pihak kesatu), S. Paiman (pihak kedua), Kawit (carik) dan diketahui Soewardi (selaku Kepala desa Putat Gede); w. 1 (satu) buku tanah Hak Guna Bangunan No.108, Kelurahan Putat Gede atas nama Agus Angkriwan; x. 1 (satu) buku tanah Hak Milik No.5, Kelurahan Putat Gede atas nama Agus Angkriwan; y. 1 (satu) buku tanah Hak Guna Bangunan No.211, Kelurahan Putat Gede atas nama Agus Angkriwan; z. 1 (satu) buku tanah Hak Guna Bangunan No.108, Kelurahan Putat Gede atas nama Agus Angkriwan; aa. 16 (enam belas) buku tanah Hak Guna Bangunan No.212 sampai dengan 227, Kelurahan Putat Gede atas nama Ir. R. Hary Sunaryo; bb. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 November 2002 untuk membayar tanah biaya pengukuran lain-lain sebesar Rp.82.100,- yang ditanda tangani oleh Martien, SH. selaku bendahara khusus Kantor Pertanahan Kota Surabaya; cc. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran STPL/Pengukuran pemisahan (15 bidang) B211 senilai Rp.1.231.500,- tertanggal 12 November 2002 yang ditanda tangani oleh Martien, SH. selaku bendahara khusus Kantor Pertanahan Kota Surabaya;
Hal. 6 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
dd. 1 (satu) lembar surat perintah setor senilai Rp.1.231.500,- tertanggal 11 November 2002 dibuat oleh Soegito; ee. Gambar ukur No.239/Th.2002 atas nama pemohon Ir. Hary Sunaryo permohonan ukur Ir. R. Hary Sunaryo tanggal 26 Pebruari 2002 yang dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang bernama Sarbini, SH. ff. 1 (satu) lembar permohonan SKPT/GS/Salinan Peta tertanggal kosong yang ditanda tangani oleh Ir. R. Hary Sunaryo; gg. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.7.400,- tertanggal 28 Juni 1995 yang dibuat oleh bendaharawan Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Lili Widajanti); hh. 1 (satu) lembar model A atas nama Agus Angkriwan tertanggal 28 Juni 1995; ii. 1 (satu) surat tanda setoran senilai Rp.1.800.000,- tanggal 9 Juni 1995 yang dibuat oleh Kepala sub Bagian Keputusan Kantor Pertanahan Kota Surabaya (R.B. Soenarjo, SH.); jj. Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur nomor: 466/HGB/35/95 tanggal pemberian hak guna bangunan atas tanah tertanggal 9 Juni 1995 yang ditanda tangani oleh Drs. Wardojo; kk. 1 (satu) lembar Blanko pendaftaran hak tertanggal 1 November 2002 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Hary Sunaryo; ll. 1 (satu) Surat tanda setoran senilai Rp.22.360.415,- tanggal 30 Oktober 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bendaharawan Khusus Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Marthen, SH.); mm. Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur nomor: 521-550.1-35.1-2002 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Sdr. Ir. Raden Hary Sunaryo atas tanah di Kota Surabaya di Kelurahan Putat Gede Jl. Ir. H.R. Muhammad No.47 tanggal 30 Oktober 2002 yang ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Gede Ariyuda, SH.) nn. 1 (satu) lembar kwitansi Rp.25.000,- untuk membayar pendaftaran hak tanggal 1 November 2002 dibuat dan ditanda tangani oleh bendaharawan khusus Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Marthen, SH.); oo. Surat Perintah setor Nomor :13751/2002 untuk pendaftaran hak atas nama Pemohon Ir. R. Hary Sunaryo tanggal 1 November 2002;
Hal. 7 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
pp. 1 (satu) lembar copy legalisir surat setoran bea peralihan hak atas tanah dan bangunan senilai Rp.1.000.000.000 atas nama wajib pajak Ir.R. Hary Sunaryo tanggal 13 Maret 2002 yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak/ penyetor Ir. R. Hary Sunaryo; qq. 1 (satu) lembar copy legalisir surat setoran pajak nama wajib pajak Kaelan sebesar Rp.169.272.600,- tertanggal 12 Maret 2002 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Hary Sunaryo qq Kaelan selaku wajib pajak penyetor; rr. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP atas nama Ir. R. Hary Sunaryo alamat Jl. Darmo Permai Selatan 11 nomor 8 Surabaya dan R.Ngt. Hanna Tedja; ss. 1 (satu) lembar copy surat pemberitahuan pajak terhutang dan bangunan tahun 2002 atas nama Kaelan alamat Jl. Petemon Kuburan 26 B Rt.001, Rw.02 Sawahan Surabaya; digunakan dalam perkara lain atas atas nama terdakwa Ir. R. Hary Sunaryo dkk; 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2901/Pid.B/2005/ PN.Sby tanggal 4 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Djamalludin Umar, SH. dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut; 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2901/Pid.B/2005/ PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal
yang
13 September 2006 Jaksa/ Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ; Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 September 2006 dari Jaksa/ Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 September 2006 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Hal. 8 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 4 September 2006 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 September 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ; Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ; Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Hal. 9 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
1.
Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan putusan bebas terhadap terdakwa Djamalludin Umar, SH. menurut hukum tidak termasuk putusan bebas murni/tidak termasuk putusan yang Zuivere Vrijspraak dan jugapun tidak termasuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechts vervolging) melainkan: adalah putusan bebas terselubung atau Verkapte Vrijspraak yang menurut hukum dan praktek peradilan dapat diajukan kasasi atasnya;
2.
bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No.2901/Pid.B/ 2005/PN.Sby tanggal 4 September 2006 sebagai putusan bebas terselubung atau verkapte Vrijspraak kami Jaksa Penuntut Umum dapat bukti-kan dengan menunjuk kepada fakta-fakta sebagai berikut : 2.1. Bahwa berdasarkan sertifikat tanah tanda bukti hak atas tanah No.05 Desa Putat Gede gambar situasi tanggal 17 Nopember 1977 luas tanah 1.156 M2, bekas tanah Yasan Petok D No.222 Persil Nomor: 11/I Kelas I Surat Keterangan Kepala Desa Putat Gede tanggal 25 Maret 1977 yang diumumkan tanggal 25 Mei 1977 No.209/Peng/1977 dengan mana : tidak ada keberatan dari pihak lain; Semula pemegang hak tas tanah ini tercatat nama Salwi bin Gondo; Pendaftarannya
tanggal
23
November
1977
dengan
nomor
pendaftaran : No.3847/77 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran tanah Soedjadi B.sc sekaligus menandatangani + cap mewakili Kepala Sub. Direktorar Agraria Kota Surabaya; Pengeluaran sertifikat ini tanggal 21 Desember 1977 dibuat dan di tanda tangani atas nama Kepala Sub. Direktorat Agraria Kota Surabaya; ditanda tangani dan cap Soejadi, B.sc; 2.2. Tanah sertifikat Hak Milik No.05/Desa Putat Gede tersebut di atas ini dengan akta jual beli yang dibuat oleh pejabat Mamenie, Camat Tandes akta Nomor 14/Agr/1977 tanggal 23 April 1977 tercatat atas nama Jacub Setiawan dan nama pemilik lama Salwi bin Gondo sudah dicoret; 2.3. Dengan Akta jual beli yang dibuat oleh PPAT Surabaya Stepanus Sindhunatha, SH. tanggal 28 September 1989 Nomor : 217/IX/1989 dilaporkan tanggal 26 Oktober 1989 Dp.Nomor: 32-403/89 dicatat atas nama pemegang Hak Agus Angkriwan dengan mencoret nama Jacub Setiawan disahkan dengan tanda tangan dan cap Kantor Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Soebardi NIP: 010056473 ;
Hal. 10 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
2.4. Dengan Hak Tanggungan I No.4648/1996 sejumlah Rp.1.350.000. 000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) bersama dengan HGB No.108/Putat Gede dengan akta PPAT Abdurrachim, SH. tanggal 24 Juli 1996 No.588/TDS/1996 oleh Agus Angkriwan dijadikan tanggungan hutang pada PT. Prima Express Bank berkedudukan di Jakarta dan berkantor cabang di Surabaya telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 8 Agustus 1996; disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya/ditanda tangani dan cap oleh Poernomo Santoso NIP.0107091 dan diterangkan bahwa telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanah-an; 2.5. ROYA; Berdasarkan Surat dari PT. Prima Express Bank cabang Surabaya tanggal 21 Januari 2002 Nomor :087/RHT/01.2002 sertifikat Hak Tanggugan I No.4648/1996 telah dihapus; Tanggal pencatatan penghapusan dan nomor daftar penghapusan : 301.11026/III/2002 tanggal 1 Juli 2002 :208.3901/0/02 tanggal 8 Juli 2002 sudah di Roya dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ditanda tangani dan cap oleh Gede Ariyuda NIP.010.153.122; Fakta-fakta ini semuanya tercatat dengan jelas dan terang dalam sertifikat tanda bukti Hak No.05/Desa Putat Gede atas nama pemegang Hak Agus Angkriwan. Untuk jelasnya sertifikat tersebut dilampirkan pada kasasi ini; 3.
Demikian juga halnya sertifikat Hak Guna Bangunan No.108, Kelurahan Putat Gede, gambar situasi tanggal 31 Januari 1991 Nomor: 211/BU/1991 luas tanah 400 M2 atas nama Agus Angkriwan dengan Hak Tanggungan No.4648/1996 sejumlah Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), bersama tanah hak milik No.05/Putat Gede; akta PPAT yang dibuat Abdurrachim, SH. tanggal 24 Juli 1996 Nomor: 588/TDS/1996 yang didaftarkan tanggal 8 Agustus 1996, No.4027 tanggal 8 Agustus 1996 telah didaftarkan sebagai tanggungan hutang pada PT. Prima Express Bank berkedudukan di Jakarta, berkantor cabang di Surabaya telah disahkan dan cap ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Ir. Poernomo Santoso NIP.010070791 Roya ; berdasarkan surat PT. Prima Express Bank cabang Surabaya tanggal 21 Januari 2002 No.007/RHT/01.2002 sertifikat Hak Tanggungan I No.4648/1996 dihapus;
Hal. 11 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
dengan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Gede Ariyuda, SH.NIP.010.153.122; Kesemuanya ini jelas dan terang tertulis dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.108/Putat Gede yang dilampirkan pada memori kasasi ini (mohon dengan hormat Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. menelaahnya); Di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.108/Putat Gede dijelaskan bahwa perubahan dan pengalihan Hak Guna Bangunan atas nama Agus Angkriwan tanggal 16 Agutus 1995 disahkan dan cap oleh Ir. Poernomo Santosa NIP.010070791 penunjuk :D.I. 301.3004/II/11995 tanah Negara bekas Hak Yasan; 4.
Inhaerent dengan keterangan saksi ke-18 Gede Ariyuda, SH. di muka sidang dihubungkan dengan fakta-fakta yang tertulis dalam sertifikat Tanah Hak Milik No.05/Putat Gede di atas dalam bukti otentik sertifikat Hak Milik No.05/Putat Gede dan sertifikat Hak Guna Bangunan No.108/Putat Gede di dalam akta Otentik. Bukti hak ini ternyata jelas bahwa Gede Ariyuda, SH. sebagai pejabat yang berwenang memberikan keabsahan dari sertifikat Hak Milik No.5/Putat Gede. Maka : keterangan dimuka sidang dari Gede Ariyuda, SH. tidak dapat dibenarkan karena saksi ini mengerti asal usul pemilikan tanah oleh Agus Angkriwan
(Rechtsverkrijgenden dari Agus
Angkriwan yuridis adalah sah). Fakta ini tidak diteliti dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara ini; 5.
Sertifikat Hak Milik No.05/Putat Gede, gambar situasi tanggal 17 Januari 1997 luas tanah 1.156 M2 dilakukan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria Daerah tingkat II Surabaya berdasarkan PP No.10 Tahun 1961 sekarang ini ± berusia 29 tahun. Kemudian PP No.10 Tahun 1961 sudah digantikan dengan PP No.24 Tahun 1997 jo Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997; dalam rentang waktu lebih dari 25 tahun lamanya tidak pernah ada keberatan dari siapapun; baik kepada pemegang Hak Agus Angkriwan atau keberatan terhadap Kantor Agraria Surabaya, yang mengeluarkan sertifikat ini; tidak ada siapapun yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengenai tanah sertifikat Hak Milik No.05/Putat Gede tersebut; Maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 pemilikan atas tanah tersebut oleh Agus Angkriwan sah dan mempunyai Vis Probandi/Bewijskracht atau kekuatan pembuktian yang tidak dapat di-
Hal. 12 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
ganggu gugat oleh pihak ke tiga yang tidak jelas bukti pemilikannya termasuk Sdr. Kaelan; Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan lagi dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDM-249/Tjg.Perak/11/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 maka secara yuridis materiil dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Djamalludin Umar, SH. terbukti dengan sah dan meyakinkan; 6.
Selanjutnya dikaitkan lagi dengan keterangan saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dihadapan penyidik menurut ketentuan pasal 113 jo Pasal 116 ayat (1) KUHAP/UU No.8 tahun 1981 yakni yang sudah dirangkum dalam surat tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yaitu : a.
Saksi Soerowijoyo Paiman dan saksi Roemantiyo, SH. (saksi No.22 dan saksi No.27 dalam surat tuntutan). Berdasarkan pemeriksaan penyidik dan berita acara sumpah tanggal 30 Mei 2003 yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan tuntutan pasal 113 jo pasal 116 ayat (1) KUHAP Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 oleh Mualimin, SH. Iptu NRP 72090596 dan Herlin Santosa: Bripka NRP.65090528;
b.
Keterangan saksi di bawah sumpah Roemantiyo, SH. yang diberikan dihdapan penyidik; berdasarkan ketentuan pasal 113 jo pasal 116 (1) KUHAP yang dilakukan oleh penyidik Herlin Santosa serta Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Sumpah yang dilakukan oleh Drs. Alex
Sampe AKBP NRP.62040974 yang selanjutnya dikaitkan
dengan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.18VI- 2003 tanggal 11 Agustus 2003 maka perlu ditegaskan lagi faktafakta sebagai berikut : − Pada waktu terdakwa Djamalludin Umar, SH. (dan petugaspetugasnya) melakukan pengukuran tanah milik Agus Angkriwan yakni sertifikat Hak Milik No.05 Desa Putat Gede dan sertifikat Hak Guna Bangunan No.108/Putat Gede tanggal 26 Pebruari 2002; terdakwa dan (orang-orang Staff
Kantor Pertanahan Kota
Surabaya tersebut dalam surat dakwaan): terdakwa sebagai kepala Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Pendaftaran Tanah” mengetahui “ bahwa tanah-tanah yang dikur tersebut sudah ada sertifikatnya sebab ternyata jelas dan terang dalam kedua sertifikat tersebut sudah dijadikan tanggungan hutang yang sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan yang oleh PT. Prima Express Bank cabang Surabaya berturut-turut
tanggal 21-02-2002 meminta
Hal. 13 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
keapda Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya supaya hak tanggungan I di Roya (dihapus) karena hutang Agus Angkriwan sudah lunas diangsur. Lagipula orang-orang pejabat Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang melakukan pengukuran hanya dipandu oleh Ir. R. Hary Sunaryo tanpa didampingi oleh pejabat Kelurahan Putat Gede setempat dan pemilik tanah Agus Angkriwan tidak pernah diberi tahu/tidak pernah hadir dalam pekerjaan pengukuran tersebut; − Pencoretan hak tanggungan I tersebut sudah disahkan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Gede Ariyuda, SH. NIP.010153122. Fakta ini jelas dan terang tertulis dalam sertifikat Hak Milik nomor.05 Putat Gede dan hak guna bangunan nomor 108 Desa Putat Gede; Oleh karena itu sangat tidak benar keterangan saksi
Gede
Aryuda, SH. (saksi nomor.18), saksi Ir. Sri Widodo; Yusuf Purnama, SH.; yakni para Pejabat Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang diberikan mereka di muka sidang; − Tidak dapat diterima akal sehat saksi Gede Ariyuda, SH. mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; yang pada waktu itu bertugas sebagai pimpinan yang mengesahkan semua akta-akta tersebut di atas;
sekarang ini dimuka sidang
memberikan
keterangan yang tidak benar dan sangat diragukan kebenarannya; berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sudah mengesahkan dan membenarkan keabsahan dengan menanda tangani dan mencap jabatan sebagai benar sertifikat-sertifikat tersebut atas nama pemiliknya Agus Angkriwan; sekarang ini memberikan keterangan yang
isinya
tidak
jelas
seakan-akan
tidak
mengetahui
permasalahan ini. Dengan demikian saksi ini sudah melakukan kesembronoan
yang
berdasarkan
azas
hukum
vigilantibus
Juscriptum tidak mendapat perlindungan hukum (=slechts bih eigen geoegzame zorgvuldigheid is een verzoek om rechtsbescherming gegrond) 7.
Fakta-fakta tersebut di atas ternyata tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara terdakwa Djamalludin Umar, SH. sehingga pertimbangan putusannya adalah pertimbangan yang tidak mendasar (ongemotieveerd);
Hal. 14 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
8.
Bahwa dari rangkuman fakta-fakta di atas; dikaitkan lagi dengan suratsurat bukti yang sudah dirangkum dalam surat tuntutan kami berturut-turut surat tersebut pada huruf i, huruf k. huruf l, huruf t, huruf u, huruf v; selanjutnya dihubungkan lagi dengan keterangan saksi-saksi Soewardi (mantan Kepala Desa Putat Gede); saksi Kawit Wicaksono (mantan carik) terutama keterangan saksi di bawah sumpah dari Sostorwijoyo Paiman (Purnawirawan Polri yang pada peristiwa 10 November 1945 memanjat dan merobek warna biru bendera Belanda di Hotel Yamato waktu itu); maka Kaelan dan orang tuanya tidak mempunyai tanah apapun lagi di tempat tersebut karena sudah dijual lepas (Jawa: adolplas) kepada saksi Sostrowijoyo Paiman; fakta-fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara terdakwa Djamalludin Umar, SH. perlu ditegaskan disini, bahwa sejak terbitnya sertifikat Hak Milik No.05 Putat Gede, gambar situasi tanggal 17-11-1977 No.1698 luas tanah 1.156 m2, atas nama Salwi bin Gondo kemudian beralih menjadi milik Yakub Setiawan dan terakhir menjadi milik Agus Angkriwan; maka ternyata Sdr. Kaelan tidak pernah mengajukan keberatan tertulis kepada para pemegang sertifikat tersebut, juga pun tidak pernah mengajukan keberatan tertulis kepada kantor Pertanahan Kota Surabaya yang menerbitkan sertifikat tersebut, jugapun tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang, maka dengan mengacu pada PP No.24 Tahun 1997 pasal 32, Kaelan tidak berhak lagi mengganggu gugat keabsahan sertifikat tersebut;
9.
Dengan mengacu pada fakta-fakta tersebut di atas, sebagai rujukan, maka dipandang relevan untuk menanggapi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara ini sebagai berikut : Tentang pertimbangan majelis Hakim pada halaman 42 putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar saksi verbalisan dari penyidik Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya sehubungan dengan adanya keterangan para saksi di depan penyidik dalam BAP dengan keterangan yang diberikan dalam persidangan yaitu saksi Herlin Santoso dan Condro Rahardjo, saksi-saksi mana dibawah sumpah menerangkan ahwa sewaktu melakukan pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur sebelum BAP ditandatangani oleh par saksi terlebih dahulu setelah dibaca dan dalam pemeriksaan tidak dilakukan paksaan;
Hal. 15 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut para saksi mengatakan bahwa keterangan yang benar adalah yang diberikan dipersidangan ini, karena di dalam memberikan para saksi dalam keadaan kebingungan serta dalam suasana yang mencekam, sehingga apa yang dikatakan penyidik (pemeriksa) saksi mengiyakan; Menimbang Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan bukti-bukti surat……..dst. (bahwa surat-surat tersebut tidak kami kutip lagi, karena sudah termuat lengkap dalam tuntutan); Terhadap pertimbangan majelis Hakim tersebut, kami
Jaksa Penuntut
Umum menanggapinya sebagai berikut : Terhadap keterangan saksi No.4 ROBIN Keterangan saksi ini dengan tegas kami keberatan sebagai tidak relevan dengan sertifikat No.05/Putat Gede gambar situasi tanggal 17-11-1977 No.1698 luas tanah. Dalam sertifikat ini asal–usul pemilikan tanah adalah sebagai berikut : a. Dalam SHM No.5/Putat Gede tersebut pemilik semula tercatat atas nama Salwi bin Gondo; b. Dengan Akta jual beli Camat Tandes Mamenie Akta No.14/AGR/1977 tanggal 23-4-1977 tanah tersebut dijual oleh Salwi bin Gondo kepada Yakub Setiawan dan karena itu nama Salwi bin Gondo sudah di Roya (sudah dicoret) dan dicatat atas nama Yakub Setiawan; sudah disahkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria Soedjadi, Bsc NIP. 010034570 pada tanggal 23-11-1977; c. Dengan Akta Notaris Surabaya Stefanus Sindhunatha, SH. tanggal 289-1989 No.217/IX/1989 Tanah tersebut dijual oleh Yakub Setiawan kepada Agus Angkriwan; sehingga nama pemilik lama Yakub Setiawan sudah di Roya dan dicatat atas nama Agus Angkriwan. Pencatatan ini sudah disahkan pada tanggal 25-10-1989 di bawah No.16681/1989 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Soebardi NIP.010056473. d. Bahkan dengan Hak Tanggungan I No.4648/1996 dengan uang sejumlah Rp.1.350.000.000,- maka SHM No.05/Putat Gede dan HGB No.108/Putat Gede dijadikan tanggungan hutang pada PT. Prima Express Bank cabang Surabaya berdasarkan akta PPAT No.588/ TDS/1996 tanggal 24-7-1996 yang dibuat oleh PPAT Abdulrachim, SH. dan sudah disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya
Hal. 16 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
Surabaya tanggal 08-8-1996 No.4027/0/1996 dibuat dan ditanda tangani dengan cap Poernomo Santoso NIP.01007091 dengan menegaskan; telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor Pertanahan; e. Roya Berdasarkan surat PT. Bank Prima Express cabang Surabaya tanggal 21-01-2002 No.087/RHT/01.2002 maka sertifikat Hak Tanggungan I No.4648/1996 sudah dihapus karena hutang sudah lunas dibayar; Roya ini sudah dicatat pada Kantor Pertanahann Kota Surabaya di bawah No.301:11026/III/2002 tanggal 01-7- 2002 jo No.208:3901/0/02 tanggal 08-7-2002 dan sudah disahkan dan ditanda tangani serta cap oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Gede Ariyuda, SH. NIP.010153122; Dengan demikian keterangan saksi Robin tidak benar dan harus ditolak dengan menunjuk kepada sertifikat No.05/Putat Gede yang kami uraikan di atas; Bahwa tanah sertifikat No.05/Putat Gede berdasarkan PP No.24 tahun 1997 pasal 32 adalah sah milik Agus Angkriwan; Keterangan saksi Wakiman Sawirja (saksi 4) Bahwa tanggapan Jaksa Penuntut umum sama dengan tanggapan kami terhadap keterangan saksi Robin di atas sehingga dengan demikian mengacu kepada uraian tanggapan terhadap saksi Robin di atas maka keterangan saksi ini tidak relevan dengan fakta tersebut di atas; Terhadap Keterangan saksi Gede Ariyuda, SH. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan terhadap keterangan saksi Gede Ariyuda, SH. oleh karena: Keterangan saksi ini dimuka sidang sangat bertentangan dengan faktafakta yang ada dalam sertifikat HM No.05/Putat Gede yang kami sudah uraikan di atas dimana keabsahan dari sertifikat No.5/Putat Gede sudah disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya termasuk Gede Ariyuda, SH. yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang sudah menanda tangani dengan cap Dinas dengan menyatakan: telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan; Kenyataan di muka sidang saksi Gede Ariyuda, SH. sudah memberikan keterangan yang bertentangan dengan fakta-fakta yang kami uraikan di
Hal. 17 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
atas sehingga keterangan di muka sidang yang diberikan di muka sidang sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan fakta-fakta yang sudah kami uraikan di atas; Terhadap Keterangan saksi Soewardi (Suwardi) dan keterangan saksi Kawit Wicaksono Bahwa keterangan kedua orang saksi ini (manta Lurah Putat Gede dan mantan carik Putat Gede) sangat bertentangan dengan fakta yakni buktbukti surat yang kami rangkum dalam surat tuntutan tersebut huruf k, huruf t, huruf u, huruf v; Bahwa dalam surat-surat tersebut ini saksi Soewardi dan saksi Kawit Wicaksono ikut menanda tangani surat-surat tersebut yakni: − Dalam bukti surat yang diuraikan dalam huruf k yakni : 2 lembar asli surat perjanjian jual beli antara Soerowijoyo Paiman (pihak pertama) dan Bachtiar (pihak kedua) Kepala Desa Putat Gede Soewardi (Suwardi) turut menanda tangani bersama-sama dengan Kawit Wicaksono (carik Desa Putat Gede) pada waktu itu. Sekarang ini dimuka sidang memberikan keterangan yang tidak benar sehingga keterangannya di muka sidang kami tolak; − Terhadap bukti huru t; Satu lembar surat perjanjian jual beli antara Soerowijoyo Paiman dan Soeparto tanggal 15 April 1972 turut ditanda tangani oleh Soewardi Kepala Desa sekarang ini memberikan keterangan di muka sidang lain dengan bukti yang dulu mereka tanda tangani; − Bukti huruf u; Perjanjian jual beli tanggal 15 April 1972 antara Roemantio dan Soerowijoyo Paiman yang juga turut ditanda tangani Soewardi Kepala Desa Putat Gede dan Kawit Wicaksono sehingga keterangan saksi ini di muka sidang sangat bertentangan dengan bukti surat huruf u; − Bukti surat huruf v Surat perjanjian jual beli antara Hantriman B. Pak Ijah (penjual) dengan Soerowijoyo Paiman yang ditanda tangani oleh Kaelan sebagai ahli waris tanggal 15 April 1972 dan turut ditanda tangani oleh Kepala Desa Soewardi dan Kawit Wicaksono. Di muka sidang kedua orang saksi ini memberikan keterangan yang tidak benar oleh karena itu keterangannya kami tolak; − Bahwa bukti-bukti surat di atas ini tidak diuji secara normative dengan keterangan para saksi dimuka sidang oleh Majelis Hakim yang
Hal. 18 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
memeriksa perkara ini. Sehingga dengan demikian pernyataan para saksi yang menyatakan bahwa mereka berada dibawah tekanan dan amat mencekam adalah tidak benar sama sekali; − Terhadap keterangan-keterangan saksi Hastiadi kami tolak sebagai tidak benar para saksi ini memberikan keterangan di muka penyidik berada di bawah tekanan; Terhadap keterangan saksi-saki Ir. Taufik Hariyanto, saksi Jadi, SH. saksi Sarbini, SH. saksi Dwi Budi Martono, saksi Ir. Sri Widodo, saksi Yusuf Purnama, SH. semuanya adalah pegawai/staff Kantor BPN Kota Surabaya memberikan keterangan yang tidak benar bersifat subyektif dan Partijdig sebab: Seperti diuraikan di atas bahwa terdakwa Djamalludin Umar, SH. sebagai Kepala Sub. Seksi Pengukuran Pemetaan dan Pendaftaran Tanah sudah mengetahui bahwa sertifikat HM No.05/Putat Gede yang sudah disahkan berturut-turut oleh para Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya seperti diuraikan di atas sudah mengetahui bahwa sertifikat No.05/Putat Gede tersebut berasal dari pemilik : Salwi bin Gondo lalu dijual kepada Yakub Setiawan kemudian oleh Yakub Setiawan dijual kepada Agus Angkriwan; Semua peralihan Hak atas tanah ini dari pemilik pertama sampai pada pemilik terakhir Agus Angkriwan semuanya sudah disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan prosedur/aturan hukum yang berlaku yakni mulai dari PP. No.10 Tahun 1961 sampai dengan diubahnya PP tersebut dengan PP No.24 Tahun 1997 dan sudah ± 29 tahun lamanya tidak pernah ada keberatan dari siapapun termasuk Kaelan sehingga dengan mengacu kepada ketentuan pasal 32 PP 24 Tahun 1997 pemilikan dari Agus Angkriwan sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh Kaelan seperti diuraikan di atas. Sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut di atas yang nota bene semuanya adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang diberikan dimuka sidang tidak benar sama sekali karena bertentangan dengan fakta-fakta yang tercantum dalam sertifikat No.05/Putat Gede dan sertifikat HGB No.108/Putat Gede sebagaimana diuraikan di atas; Lagi pula para saksi tersebut sudah melakukan tindakan mulai dari pengukuran, pemetaan dst terhadap tanah milik Agus Angkriwan dengan dipandu sendiri oleh Ir. R. Hary Sunaryo yang sama sekali tidak mengetahui asal usul (sangkaan peran) tanah tersebut dan perbuatan tersebut tidak didampingi oleh pejabat Kelurahan setempat dan tidak
Hal. 19 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
diketahui oleh pemilik tanah Agus Angkriwan sehingga dengan demikian tindakan tersebut dilakukan dengan diam-diam; sedangkan para saksi mengetahui sebagai Pejabat Kantor Pertanahan bahwa tanah-tanah tersebut ada sertifikatnya dan ada pemiliknya; Hasil pengukuran diam-diam
inilah kemudian diterima oleh terdakwa
Djamalludin Umar, SH. dihimpun dan selanjutnya membuat usulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional agar serifikat HM No.05/Putat Gede dan sertifikat HGB No.108/Putat Gede dan lain-lainnya dibatalkan, padahal pemilikan tanah tersebut adalah sah menurut hukum berdasarkan faktafakta yang diuraikan di atas; Tentang keterangan saksi Soerowijoyo Paiman dan keterangan saksi Roemantio Berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 113 jo pasal 116 ayat (1) KUHAP maka saksi ini sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah dihadapan penyidik sehingga dengan demikian keterangan para saksi ini sudah sah menurut hukum dan harus dihargai sebagai kesaksian yang sah berdasarkan KUHAP yang di dalam keterangan saksi ini orang tua Kaelan sudah menjual tanahnya kepada saksi Soerowijoyo Paiman sebagaimana kami uraikan di atas sehingga keterangannya sah menurut hukum; Terhadap keterangan saksi-saksi lainnya Bahwa keterangan terdakwa Djamalludin Umar, SH yang dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Pengukuran, pemetaan dan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya seperti sudah diuraikan di depan, terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa serifikat HM No.05/Putat Gede dan sertifikat HGB No.108/Putat Gede berdasarkan fakta-fakta yang tertulis dalam kedua sertifikat tersebut adalah milik sah dari Agus Angkriwan akan tetapi terdakwa secara tidak sah menyuruh ukur lagi tanah-tanah tersebut secara diam-diam dan hanya dituntun oleh Ir. R. Hary Sunaryo tanpa didampingi oleh pejabat Kelurahan setempat dan tidak diketahui oleh pemiliknya Agus Angkriwan, lalu diukur selanjutnya diproses dengan menggunakan : sebagai dasar Super Impose dengan dasar foto copy dari fotocopy Peta Kretek Desa Putat Gede No.11 tahun 1917/1937 dengan tidak ada aslinya padahal data tersebut sudah berusia lebih dari 60 tahun lamanya sehingga sangat diragukan dan tidak dapat dipercaya;
Hal. 20 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
Lagi pula peta kretek yang digunakan sebagai dasar Super Impose skalanya tidak sama dengan peta pendaftaran tanah sehingga semua data itu secara yuridis tidak dapat dipertanggung jawabkan; Dari hasil data fisik dan data yuridis yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya lalu dibuat usul kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta agar sertifikat HM No.05/Putat Gede dan sertifikata HGB No.108/Putat Gede dan lain-lain dicabut sehingga keluar SK No.3-V-2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang kemudian dengan SK No.18-V-2003 tanggal 18 Agustus 2003 dibatalkan karena terdakwa Djamalludin Umar, SH. sudah membuat/meramu data fisik dan data yuridis yang tertuang dalam laporannya secara tidak benar alias palsu. Dengan demikian terbukti secara menurut hukum dan meyakinkan terdakwa Djamalludin Umar, melakukan tindak pidana; Tentang Keterangan para Saksi Ahli Kami Jaksa Penuntut Umum terhadap keterangan saksi ahli ini hanya dapat membenarkan fakta-fakta yang menurut keahlian saksi ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga keterangan saksi ahli yang tidak sesuai dengan aturan hukum akan kami tolak. Oleh karena Majelis Hakim tidak melakukan telaah secara normativ tentang keterangan saksi ini di dalam pertimbangan putusannya maka kami secara yuridis hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum kami tolak; 10. Bahwa ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara terdakwa Djamalludin Umar, SH. ini tidak mempertimbangkan kebenaran fakta-fakta hukum yang kami ungkapkan di atas, tidak dipertimbangkan secara mendasar di satu pihak tapi dilain pihak dengan pertimbangan yang tidak cukup mendasar (0nvoldoende gemotiveerd) sudah secara apriori berpendapat bahwa dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Djamalludin Umar, SH. tidak terbukti menurut hukum dan meyakinkan. Oleh karena itu kami sangat berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang sekarang ini dimohonkan kasasi karena berdasarkan uraian-uraian di atas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Dakwaan kami terhadap terdakwa Djamalludin Umar, SH. sudah terbukti menurut hukum dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum; Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum sudah dapat membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa Djamalludin Umar, SH. adalah putusan bebas terselubung (verkapte veijaspraak);
Hal. 21 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak
murni, karena
Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ; Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI
Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK tersebut ; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 28 Pebruari 2007 oleh DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. BAHAUDIN QAUDRY, SH. dan H.R. IMAM HARYADI, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta M. BAHAUDIN QAUDRY, SH. dan H.R. IMAM HARYADI, SH. Hakim-Hakim
Hal. 22 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
anggota dan dibantu oleh TOROWA DAELI, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.
Anggota-Anggota
Ketua :
ttd./
ttd./
M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.
DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.
ttd./ H.R. IMAM HARYADI, SH.
Panitera Pengganti : ttd./ TOROWA DAELI, SH.MH.
Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I. a.n. Panitera, Plt. Panitera Muda Perkara Pidana
ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos,M.Hum NIP. 220 001 202
Hal. 23 dari 23 hal. Put. No 2697 K/Pid/2006
