P U T U S A N No. 98 K/TUN/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : 1. SUMADI,
kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ploso III No. 15 Surabaya ; 2. WIJOYO
SOEGIANTO
GIAM,
kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kedung Sroko No. 87 Surabaya ; Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada IMAM SJAMSOE ASHARRY, SH. Advokat pada Kantor Hukum I.S. Asharry, SH. Dan Rekan, beralamat di Jl. Kalisari Sayangan I No. 25 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2006, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding ; M e l a w a n: 1. SOEPI’I,
kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ploso 9 No. 17 RT.
009/RW.
005
Kelurahan
Ploso,
Kecamatan
Tambaksari, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. MUH. ISHAK, SH. Dan 2. MOCH. SHOLEH EFFENDY, SH., Advokat pada Kantor Advokat “MUH. ISHAK, SH. & REKAN”, beralamat di Perum YKP Panduga I Blok PH No. 4 Penjaringan Sari, Rungkut, Surabaya,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
No.
07/TUN.IR/IV/2005 tanggal 2 Nopember 2005 ; 2. KEPALA
KELURAHAN
PLOSO,
berkedudukan
di
Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari Surabaya, Termohon Kasasi I, II dahulu Penggugat, Tergugat/ Terbanding – Turut Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 98 K/TUN/2006
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai
Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II Intervensi di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa Penggugat (Soepi’i) adalah pemilik sebidang tanah warisan dari ayahnya Yat. P. Supi’i (Akiyat) seluas 0,347 Ha atau setidak-tidaknya seluas 0,298 Ha (± 2980m2) berdasarkan Petok D No. 1579, Reg. No. 590/044/402.92.01.04/95, tanggal 6 November 1995, terletak di Sawah Ploso Tengah, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kotamadya Surabaya dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ; Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 Akiyat Supi'i/Supi'I (Yat Supi'i) tercatat sebagai pembayar pajak atas tanah tersebut (P.1) ; Bahwa KELURAHAN
pada
PLOSO
tanggal pada
28
waktu
Februari itu
2005
dijabat
Tergugat,
oleh
H.
KEPALA
SUWARTO,
mengeluarkan petok D baru atas nama SUMADI, alamat di Ploso IV/5. RT.004 RW. 005 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Petok D (baru)
tersebut
adalah
bernomor
sama
dengan
Petok
D
yang
dimiliki
Penggugat No. 1579.Petok D (baru) a.n. Sumadi No. 1579, Reg. No. 591.1/35/436.7.5.2/ 2005, tanggal 28 Februari 2005 Petok D a.n Penggugat No. 1579, Reg. No. 590/044/ 402.92.01.04/95, tanggal 6 November 1995 ; Bahwa tanah atau lahan Petok D atas nama SUMADI telah dijual oleh SUMADI kepada WIJOYO SOEGIANTO GIAM (39 tahun), alamat Kedung Sroko 87, Surabaya, pada hari itu juga yaitu tanggal 28 Februari 2005 dan dikeluarkan pula Petok D atas nama WIJOYO SOEGIANTO GIAM. Adalah sesuatu yang sulit diterima akal, jika pembuatan surat Petok D pada tanggal 28 Februari 2005, lalu jual beli antara Sumadi kepada Wijoyo Soegianto Giam terjadi pada hari itu juga. Ini menunjukkan adanya suatu rekayasa, atau persekongkolan diantara mereka, yaitu : Tergugat, SUMADI dan WIJOYO SOEGIANTO GIAM. Jadi pada waktu itu 28 Februari 2005, telah keluar 2 Petok D sekaligus yaitu Petok D Reg. No. 591.1/35/436.7.5.2/05 atas nama SUMADI dan Petok D Reg. No. 591.1/36/436.7.5.2/05 atas nama WIJAYA SOEGIANTO GIAM ; Bahwa dengan dikeluarkannya Petok D tersebut oleh Tergugat yaitu Kepala Kelurahan Ploso, hal tersebut sangatlah merugikan kepentingan Penggugat
Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 98 K/TUN/2006
sebagai
pemilik
atas
tanah
dengan
Petok
D
No.
1579
Reg.
No.
590/044/402.92.01.04/05 tanggal 6 Nopember 1995 ; Bahwa keluarnya kedua Petok D yang baru itu, Penggugat ketahui setelah
menerima
surat
dari
Kepala
Kelurahan
Ploso
No.
593/030/436.7.5.2/2005 tanggal 16-5-2005 yang telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa sejak tanggal 28 Februari 2005, telah tercatat nama SUMADI di buku Register Tanah Kelurahan Ploso Petok D No. 1579 halaman 5560, dan telah dijual kepada WIJOYO SOEGIANTO GIAM dengan Petok D No. 1579, halaman 5561 (P.2) ; Bahwa
Surat
593/030/436.7.5.2/2005
dari
tanggal
Kepala
16
Kelurahan
Mei 2005
tersebut
Ploso
diataslah
No.
awalnya
diketahui Penggugat kalau Petok D No. 1579 atas nama SUMADI dan Petok D No.
1579
atas
nama
WIJOYO
SOEGIANTO
GIAM,
karenanya
gugatan
Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Bahwa kedua Petok D Nomor 1579 tanggal 28 Februari 2005 itu, dikeluarkan oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang kuat karena didasarkan hanya pada foto copy Surat Wasiat dari Almarhum Ayah Penggugat, yang dengan sendirinya tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian pengeluaran kedua petok D atas nama SUMADI dan atas nama WIJOYO SOEGIANTO GIAM itu, telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural, dimana seharusnya sebelum dikeluarkan petok D baru oleh Tergugat, seharusnya Tergugat meneliti terlebih dahulu keabsahan foto copy Surat Wasiat yang menjadi dasar dikeluarkannya petok D tersebut diatas. Sepantasnya dan seharusnya Tergugat melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kebenaran asli surat wasiat itu, bukan hanya berdasarkan foto copy. Kalau hilang seharusnya
ada laporan kehilangannya yang dikeluarkan oleh
Kepolisian (Polri). Kalau toh kemudian ada pemberitahuan kehilangan, hal baru
itu
dilakukan oleh SUMADI, pada tanggal 3 Maret 2005 pada harian pagi
SURYA, beberapa hari setelah keluar (diterbitkan) petok-petok D itu. Hal mana seharusnya berita kehilangan lebih dahulu dari pengeluaran petok D itu. Pemberitahuan kehilangan tanggal 3 Maret 2005, secara hukum tidak ada kaitannya lagi dengan terbitnya petok D tersebut, disamping itu Tergugat seharusnya mengklarifikasikan pula terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik petok D sebelumnya. Dalam hal ini Tergugat tahu betul bahwa Penggugat adalah pemilik petok D Nomor 1579 itu. Dengan demikian Tergugat
Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 98 K/TUN/2006
telah
melanggar
pula
asas
kecermatan
dan
kehati-hatian,
yang
jika
ini
dilakukannya dengan benar maka Tergugat tidak mengeluarkan lagi petok D yang baru pada tanah yang sama. Jadi perbuatan Tergugat memenuhi maksud Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu petok D atas nama Sumadi dan atas nama Wijoyo Soegianto Giam adalah tidak sah atau seharusnya dinyatakan batal ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Petok D Nomor 1579 Register Nomor 591.1/35/436.7.2/2005 tanggal 28 Februari 2005 atas nama Sumadi dan Petok D Nomor 1579 Register Nomor 591.1/36/436.7.5.2/2005 tanggal 28 Februari 2005 atas nama Wijoyo Soegianto Giam ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut petok D Nomor 1579 Register Nomor 591.1/35/436.7.5.2/2005 tanggal 28 Februari 2005 atas nama
Sumadi
dan
591.1/36/436.7.5.2/2005 Soegianto
Giam
dan
Petok
D
Nomor
1579
tanggal
28
Februari
2005
menghapusnya
pula
dari
Register atas
buku
Nomor
nama Wijoyo
Register
Tanah
Kelurahan Ploso (buku Letter C) masing-masing atas nama Sumadi dan Wijoyo Soegianto Giam ; 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
telah
mengambil
putusan,
yaitu
putusannya
NOMOR
:
38/G.TUN/2005/PTUN.SBY. tanggal 1 September 2005 yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal keputusan Tergugat Petok D Nomor : 1579 Register Nomor : 591.1/35/436.7.5.2/2005 tanggal 28 Februari 2005 atas nama SUMADI,
dan
Petok
D
Nomor
:
1579
Register
Nomor
:
591.1/36/436.7.5.2/2005 tanggal 28 Februari 2005 atas nama WIJOYO SOEGIANTO GIAM ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Petok D Nomor : 1579 Register Nomor : 591.1/35/436.7.5.2/2005 tanggal 28 Februari 2005 atas nama
SUMADI,
dan
Petok
D
Nomor
:
1579
Register
Nomor
:
Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 98 K/TUN/2006
591.1/36/436.7.5.2/2005 tanggal 28 Februari 2005 atas nama WIJOYO SOEGIANTO GIAM dan mencoret dari buku Register Tanah Kelurahan Ploso (buku Letter C) masing-masing atas nama Sumadi dan Wijoyo Soegianto Giam ; 4. Menghukum Tergugat dan Pihak Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut
telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya
Nomor : 136/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY.
tanggal 7 Desember
2005 ; Menimbang,
bahwa
sesudah
putusan
terakhir
ini
diberitahukan
kepada
Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2006
kemudian
terhadapnya
oleh
Tergugat
II
Intervensi/Pembanding
dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 2006 sebagaimana
ternyata
dari
akte
permohonan
kasasi
No.
38.Srt.G.TUN/2005.P.TUN.SBY. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya,
permohonan mana
disertai
dengan/diikuti
oleh
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Januari 2006 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat, Tergugat I/Terbanding – Turut Terbanding yang pada tanggal 24 Januari 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Februari 2006 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Surabaya
dalam
menjatuhkan putusannya tanggal 7 Desember 2005 Nomor : 136/B.TUN/
Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 98 K/TUN/2006
2005/PT.TUN.SBY. terutama pada halaman 5 alinea terakhir sampai halaman
6
alinea
ke-
1
tentang
pertimbangan
hukumnya
yang
menyatakan : “Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara secara seksama yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G.TUN/2005/PTUN. Sby, tanggal 1 September 2005, yang dimohonkan banding, surat gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti kedua belah pihak, memori banding dan kontra memori banding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar, dan untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya
Nomor
:
38/G.TUN/2005/PTUN.SBY.
tanggal
1
September 2005 tersebut harus dikuatkan" ; Bahwa pertimbangan hukum ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Surabaya
tidak
memberikan
pertimbangan hukumnya sendiri secara lengkap, sedangkan dasar-dasar dan
dalil-dalil
Para
Pembanding/Pemohon
Kasasi
sama
sekali
tidak
dipertimbangkan, sehingga putusan yang demikian adalah putusan dengan pertimbangan hukum yang lemah. Dan oleh karena itu putusan tersebut haruslah Bahwa
dirubah oleh
memperhatikan
dan
karena
dibatalkan
sebenarnya
alasan-alasan
dan
oleh
Mahkamah
Pengadilan fakta
Judex
hukum
Agung Factie
yang
;
tidak
terungkap
dipersidangan, maka perlu disampaikan pula sekali lagi mohon Mahkamah Agung agar kiranya memperhatikan dan mempertimbangkannya kembali apa yang telah disampaikan Para Pembanding/Pemohon Kasasi terdahulu, baik dalam memori banding maupun memori kasasi ini, terutama yang menyangkut masalah pembuktian, bahwa tidak ada satu saksipun yang diajukan dalam persidangan ini, sedangkan dalam perkara ini adalah menyangkut adanya proses penerbitan Surat Petok Tanah yang sudah menjadi atas nama dan milik Pemohon Kasasi berdasarkan atas dasar dan alas hukum yang sah dan benar ;
Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 98 K/TUN/2006
Hal ini sudah dibuktikan dengan bukti-surat dari Para Pemohon Kasasi yang mana tanggal penerbitannya lebih dulu dari pada tanggal penerbitan Petok
atas
nama
orang
Terbanding/Termohon pelanggaran
hukum
tua
Kasasi ataupun
Penggugat, tidak
sedangkan
dapat
melebihi
Penggugat/
membuktikan
kewenangannya
adanya
oleh
Kepala
Kelurahan/ikut Terbanding l Termohon Kasasi. Apalagi sudah jelas bahwa Surat Petok D yang menjadi objek sengketa milik Para Pemohon Kasasi dibuat bukan oleh Tergugat I/Ikut Terbanding/Termohon Kasasi, melainkan oleh
Kepala
Kelurahan
yang
menjabat
jauh
sebelumnya.
Hal
ini
semestinya Kepala Kelurahan yang lama ataupun perangkat Kelurahan yang mengetahui masalah tersebut pada saat itu harus dihadirkan menjadi saksi ataupun menerangkan atas proses terbitnya Surat Petok obyek sengketa tersebut. Hal ini juga tidak dilakukan ; 2. Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam
menjatuhkan
putusannya
136/B.TUN/2005/PT.TUN.Sby.
tanggal
telah
7
Desember
mengambil
alih
2005
No.
pertimbangan
hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya tanggal 1 September 2005
No. 38/G.TUN/2005/PTUN.Sby. Adalah
pertimbangan hukum sepihak, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Para Pembanding/Pemohon Kasasi ; Bahwa oleh karena dalam perkara ini sebenarnya sudah jelas masalah sengketa
perdata
yang
menyangkut
masalah
tanahnya,
sedangkan
mengenai suratnya/petok tanah tersebut jika dikatakan tidak benar itupun harus diajukan di Pengadilan Negeri dan bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas hal ini oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi sudah disampaikan bahwa dalam perkara Surat Petok atas Obyek yang sama telah lebih dahulu diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya
dan
Penggugat-II
sekarang
ini
lntervensi/Para
telah
diputuskan
bahwa
Pembanding/Pemohon
justru
Kasasi
pihak adalah
sebagai Pemilik Surat Petok dan tanah yang sah dan benar, bahkan Surat Petok yang atas nama Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah dinyatakan tidak berlaku/tidak sah ; Bahwa atas hal ini rupanya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menyiasatinya dengan menggunakan haknya di Pengadilan Tata Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 98 K/TUN/2006
Usaha Negara Surabaya dengan cara menggugat Kepala Kelurahan Ploso/Tergugat/Turut
Terbanding/Termohon
Kasasi,
namun
pihak
Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak diikutkannya. Begitu juga Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi seakan-akan tidak melawan atau tidak menegakkan keadilan dan kebenaran yang telah terjadi di kantornya atas adanya proses Petok obyek sengketa ; Dalam hal ini bukan berarti dalil-dalil pengulangan pokok perkara, namun faktanya, alasan-alasan/dalil-dalil inilah yang tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Judex Factie, sehingga oleh Mahkamah Agung kiranya nanti dapat dipertimbangkan, agar nanti dapat diperoleh rasa keadilan dan kebenaran yang patut bagi semua pihak ; Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah merupakan pertimbangan hukum sepihak dan tidak lengkap, maka putusan yang demikian itu haruslah dirubah dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasana ke- 1 : Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggap sudah tepat dan benar ; Mengenai alasan ke 2 : Bahwa
alasan
tersebut
tidak
dapat
dibenarkan,
karena
bersifat
pengulangan lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004) ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara
Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 98 K/TUN/2006
ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. SUMADI dan 2. WIJOYO SOEGIANTO GIAM, tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. SUMADI dan 2. WIJOYO SOEGIANTO GIAM, tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah Agung
diputuskan
dalam
rapat
permusyawaratan
Mahkamah
pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 oleh Titi Nurmala Siagian,
SH. MH. Hakim Agung sebagai
Ketua
Majelis,
yang
oleh
Ketua
Prof. DR. Muchsan, SH.
Sukardja, SH. Hakim-Hakim sidang
ditetapkan
Mahkamah
Agung
dan Prof. DR. H. Ahmad
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota : ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH. ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.
Ketua : ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH. MH.
Biaya-biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i ………………… Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ………………… Rp.
1.000,-
ttd./ Florensani Kendenan, SH. MH.
3. Administrasi Kasasi ………. Rp. 493.000,Jumlah …………………….. Rp. 500.000,-
Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG – RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. 220000754 Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 98 K/TUN/2006
