-1-
BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 2.A TAHUN 2012 TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau disingkat TAPD dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-2-
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
-3-
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 63);
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU :
KEDUA
:
Menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini; Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas: a. merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA); b. melaksanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran bersama-sama Panitia Anggaran DPRD; c. merumuskan dan mempersiapkan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk kemudian dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRD; d. menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD); e. menyusun dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabarannya; f. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; g. menelaah dan membahas program dan kegiatan baru yang tercantum dalam RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dalam rangka perubahan APBD; h. merumuskan dan menyusun rancangan kebijakan umum perubahan APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan, menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD; i. mempersiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang mengacu kepada perubahan APBD; j. melakukan verifikasi terhadap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan antar rincian obyek belanja; k. mempersiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang tata cara pergeseran anggaran;
-4-
l.
mempersiapkan naskah rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; m. pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan proses mempersiapkan, merumuskan dan menyusun anggaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
KETIGA
:
Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara;
KELIMA
:
Kepada Pembina/Pengarah, Koordinator/Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium berdasarkan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
KEENAM
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
KETUJUH:
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 3 Januari 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Yang bersangkutan; 8. A r s i p,-
-5-
LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 2.A TAHUN 2012 TANGGAL : 3 JANUARI 2012 TENTANG : TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.
SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012
I. PEMBINA/PENGARAH : 1. Bupati Bolaang Mongondow Utara; 2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara. II. KOORDINATOR/KETUA: Sekretaris Daerah Mongondow Utara.
Kabupaten
Bolaang
III. WAKIL KETUA
: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
IV. SEKRETARIS
: Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara;
V. ANGGOTA
: 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Mongondow Utara; 3. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Mongondow Utara; 4. Inspektur Daerah Mongondow Utara.
Kabupaten
Bolaang
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 7. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara; 8. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
-6-
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 2.A TAHUN 2012 TANGGAL : 3 JANUARI 2012 TENTANG : TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.
HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 NO
KEDUDUKAN DALAM TIM
JABATAN
JUMLAH HONORARIUM (Rp.)
1.
Bupati Bolaang Mongondow Utara
Pembina/Pengarah
15.000.000,-
2.
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara
Pembina/Pengarah
12.500.000,-
3.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Koordinator/Ketua
10.000.000,-
4.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara.
Wakil Ketua
9.000.000,-
5.
Kepala Dinas PPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara
Sekretaris
8.000.000,-
6.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Anggota
7.500.000,-
7.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Mongondow Utara;
Anggota
7.500.000,-
8.
Asisten Bidang Administrasi Kabupaten Mongondow Utara;
Sekda
Anggota
7.500.000,-
9.
Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Anggota
7.500.000,-
10.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Daerah
Anggota
5.000.000,-
11.
Sekretaris Bappeda Mongondow Utara;
Bolaang
Anggota
2.500.000,-
12.
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Makro Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Anggota
2.500.000,-
13.
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Dinas PPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara;
Anggota
2.500.000,-
14.
Kepala Bidang Pendapatan Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Anggota
2.500.000,-
Umum
Kabupaten
PPKAD
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
