XIV. WIDYAISWARA
A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara PNS; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; 10. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1989 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian; 11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsignal Widyaiswara. 12. Peraturan MENPAN Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara. 13. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. 14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Widyaiswara; 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MENKP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya PNS dilingkungan DKP. 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2007.
155
B. PENGERTIAN-PENGERTIAN 1. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah. 2. Mendidik adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program studi. 3. Mengajar adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka pengembangan penalaran peserta didik melalui proses pemilihan dan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai kurikulum yang ditentukan. 4. Melatih adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja, dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori. 5. Pemberdayaan Widyaiswara adalah upaya mengelola yang meliputi penempatan, pemanfaatan, dan pembinaan karier Widyaiswara. 6. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Widyaiswara yang selanjutnya disebut DUPAK. 7. Penetapan Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Widyaiswara yang selanjutnya disebut PAK.
C. TUGAS POKOK, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 1. Tugas Pokok Tugas pokok Widyaiswara adalah mendidik, mengajar, dan/ atau melatih PNS pada unit pendidikan dan pelatihan instansi pemerintah. 2. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan a. Pendidikan, meliputi : 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar. 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional Widyaiswara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). 3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat. b. Pengembangan dan pelaksanaan Diklat, meliputi : 1) Melakukan analisis kebutuhan diklat; 2) Menyusun kurikulum diklat; 3) Menyusun bahan diklat; 4) Melaksanakan diklat atau mengajar dan melatih; 5) Mengelola Program Diklat di instansinya; 6) Memberikan bimbingan dan konsultasi; 7) Melakukan evaluasi program Diklat; 8) Melaksanakan ujian peserta Diklat. 156
c. Pengembangan profesi, meliputi : 1) Menyusun karya tulis/karya ilmiah yang relevan dengan bidang yang diajarkan; 2) Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain yang relevan dengan bidang yang diajarkan; 3) Menyusun buku pedoman / Juklak/Juknis bidang kediklatan; 4) Melaksanakan orasi ilmiah; 5) Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Widyaiswara d. Penunjang diklat meliputi : 1) Mengikuti seminar/lokakarya yang relevan dengan bidang yang diajarkan; 2) Memperoleh penghargaan/tanda jasa yang relevan dengan bidang yang diajarkan; 3) Menjadi anggota organisasi profesi; 4) Memperoleh gelar kesarjanaan lain.
D. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, TUNJANGAN, DAN BATAS USIA PENSIUN (BUP). NO
JABATAN
1
Widyaiswara Pertama
2
Widyaiswara Muda
3
Widyaiswara Madya
4
Widyaiswara Utama
GOL III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
ANGKA KREDIT 100 150 200 300 400 550 700 850 1050
TUNJANGAN Rp
BUP
278.000,-
56
660.000,60 958.000,1.230.000,-
65
E. PENGANGKATAN PERTAMA KALI 1. Pejabat yang berwenang a. Presiden bagi Widyaiswara Utama. b. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Widyaiswara Madya. c. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Muda. 2. Persyaratan Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional widyaiswara adalah pengangkatan yang dilakukan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi jabatan Widyaiswara, dengan persyratan sebagai berikut: a. Berijazah serendah-rendahnya sarjana/diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang Ill/a; 157
c. Setiap unsur penilaian dalam DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik; 3. Ketentuan dalam Pengangkatan Pertama Kali a. Pengangkatan PNS dalam jabatan Widyaiswara dapat dilakukan setelah memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Widyaiswara sesuai dengan jenjang jabatan. b. Pengangkatan Widyaiswara dari CPNS tidak diwajibkan untuk mengikuti diklat fungsional terlebih dahulu, tetapi diklat tersebut dapat dilakukan setelah pengangkatan sebagai Widyaiswara dengan ketentuan selambatlambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatan. c. Widyaiswara yang telah diangkat 2(dua) tahun tidak lulus diklat fungsional bidang kewidyaiswaraan diberhentikan dari jabatan widyaiswara. d. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya. 4. Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali a. Pimpinan unit kerja mengajukan berkas usulan pengangkatan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM KP dengan melampirkan: 1) Fotocopy SK CPNS 2) Fotocopy SK PNS 3) DP3 satu tahun terakhir 4) Asli PAK b. Badan Pengembangan SDMKP menyampaikan usulan pengangkatan kepada Sekretaris Jenderal cq. Biro Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut. c. Biro Kepegawaian memproses usulan pengangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Keputusan pengangkatan pertama kali tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
F. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1. Pejabat yang berwenang a. Presiden bagi Widyaiswara Utama. b. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Widyaiswara Madya. c. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Widyaiswara Pertama sampai Widyaiswara Muda. 2. Persyaratan a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pengangkatan pertama kali. b. Memiliki pengalaman mengajar, mendidik dan/atau melatih sekurangkurangnya 2 (dua) tahun. c. Usia setinggl-tingginya 49 tahun . 3. Ketentuan dalam Pengangkatan dari jabatan lain a. Pangkat Widyaiswara ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki PNS yang bersangkutan sedang jenjang jabatannya ditetapkan 158
sesuai dengan jumlah angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama yang telah dinilai Tim Penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. b. Pengangkatan dalam jabatan Widyaiswara harus memperhitungkan kebutuhan jumlah Widyaiswara pada unit kerja yang bersangkutan. 4. Tata cara pengangkatan dari jabatan lain. a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada Badan Pengembangan SDMKP, diatas kertas bermeterai cukup dan diketahui oleh atasan langsungnya, disertai lampiran: 1) Keputusan pangkat terakhir; 2) Keputusan jabatan apabila yang bersangkutan memangku jabatan struktural atau fungsional; 3) DP3 satu tahun terakhir. b. Usulan calon sebagaimana dimaksud pada butir a akan dibahas bersama Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional. c. Calon yang disetujui Tim, harus mengisi formulir dan persyaratan yang ditentukan untuk disampaikan Kepada Kepala LAN guna mengikuti Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Pertama dan Seleksi Calon Widyaiswara yang diselenggarakan oleh LAN, sedangkan bagi calon yang tidak disetujui berkas usulannya dikembalikan kepada yang bersangkutan. d. Calon yang telah lulus diklat kewidyaiswaraan dan telah memperoleh rekomendasi untuk pengangkatan dari Kepala LAN, usul pengangkatan diajukan oleh Pimpinan unit diklat yang bersangkutan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Biro Kepegawaian, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan: 1) Surat Rekomendasi; 2) STTPL diklat kewidyaiswaraan; 3) Keputusan Pangkat terakhir; 4) Keputusan Jabatan terakhir. e. Biro Kepegawaian sesuai kewenangannya memproses keputusan pengangkatan calon yang bersangkutan ke dalam jabatan fungsional Widyaiswara. f. Keputusan pengangkatan pertama kali tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
G. PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit a. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) bagi Widyaiswara Utama. b. Kepala Badan Pengembangan SDMKP bagi Widyaiswara Pertama sampai Widyaiswara Madya. 2. Jadwal waktu penetapan angka kredit Penetapan angka kredit selambat-lambatnya akhir Januari untuk kenaikan pangkat April dan akhir Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan.
159
H. PENGUSULAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat pengusul a. Widyaiswara Utama mengajukan DUPAK kepada Kepala LAN melalui Kepala Badan Pengembangan SDMKP. b. Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Madya menyampaikan DUPAK kepada Kepala Badan Pengembangan SDMKP melalui pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 2. Waktu pengajuan DUPAK Pengajuan DUPAK untuk kenaikan pangkat/jabatan dilakukan selambatlambatnya 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk kenaikan pangkat periode April, DUPAK diterima di Sekretariat Tim Penilai Instansi Badan Pengembangan SDMKP selambat-labatnya pada awal bulan Januari tahun yang bersangkutan, dan khusus untuk penilaian dan penetapan yang kewenangannya berada pada Tim Penilai Pusat (LAN) selambat-lambatnya diterima Badan Pengembangan SDMKP pada awal Nopember tahun sebelumnya. b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, DUPAK diterima Sekretariat Tim Penilai Instansi Badan Pengembangan SDMKP selambat-labatnya pada awal bulan Juli tahun yang bersangkutan, dan khusus untuk penilaian dan penetapan yang kewenangannya berada pada Tim Penilai Pusat (LAN) selambat-lambatnya diterima Badan Pengembangan SDMKP pada awal Mei tahun yang bersangkutan. 3. Tata cara Pengajuan DUPAK A Widyaiswara/ Calon Widyaiswara
C Tim Penilai Instansi
B Pimpinan Unit Kerja 3
2
D Kepala BPSDMKP 1a
1b E Kepala LAN (TPP)
Keterangan : 1) Widyaiswara/Calon Widyaiswara (A) menyampaikan DUPAK beserta lampiran persyaratan dan bukti fisik kepada pimpinan unit kerja/satuan organisasi (B) yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan diklat di instansinya untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya. 160
2) Pimpinan unit kerja/satuan organisasi (B) dimaksud selanjutnya meneruskan DUPAK kepada Tim Penilai Instansi (C). 3) Selanjutnya Tim Penilai Instansi (C) menyampaikan DUPAK kepada : a) Kepala BPSDMKP (D) bagi Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Madya; b) Lembaga Administrasi Negara (LAN) bagi Widyaiswara Utama. 4) Realisasi Penetapan Angka Kredit 1a, 1b, 2, 3.
I. KENAIKAN JABATAN 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan a. Presiden untuk kenaikan jabatan menjadi Widyaiswara Utama. b. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan jabatan menjadi Widyaiswara Madya. c. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan jabatan menjadi Widyaiswara Muda. 2. Persyaratan Pengusulan kenaikan jabatan Widyaiswara dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memperoleh angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang telah ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit. b. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan terakhir. c. Setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir. 3. Tata cara pengusulan kenaikan jabatan a. Widyaiswara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan, menyiapkan berkas yang terdiri dari: 1) Fotocopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. 2) Fotocopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. 3) Asli Penetapan Angka Kredit. 4) Fotocopi DP3 tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. b. Usul kenaikan jabatan disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. c. Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan kenaikan jabatan. d. Keputusan kenaikan jabatan disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Widyaiswara yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. 4. Ketentuan Kenaikan Jabatan a. Kenaikan jabatan tidak terikat dengan periode kenaikan pangkat sehingga penetapan keputusannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan PAK. b. Kenaikan jabatan widyaiswara menjadi Widyaiswara Utama dapat diproses setelah yang bersangkutan melakukan orasi ilmiah. 161
J. KENAIKAN PANGKAT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat a. Presiden untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c s/d Pembina Utama, IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi PembinaTk.l, IV/b setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. c. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina, IV/a setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. d. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk.I, Ill/b s/d Penata Tk.l, Ill/d setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. 2. Persyaratan Widyaiswara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat,menyiapkan berkas yang terdiri dari: a. Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. b. Fotocopy keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. c. Asli PAK. d. Fotocopy DP3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. 3. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat a. Berkas usul kenaikan pangkat Widyaiswara secara hirarkhi disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Kepala Biro Kepegawaian. b. Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk memproses dan menyampaikan berkas usulan tersebut kepada : 1) Presiden dengan tembusan Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c s/d Pembina Utama, IV/e. 2) Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, Ill/b s/d Pembina Tingkat I, IV/b. c. Kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan pada periode kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu 1 April dan 1 Oktober. Sedangkan untuk kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat, tidak tergantung periode kenaikan pangkat. d. Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena tugas belajar, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya tanpa angka kredit dengan ketentuan : 1) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir. 2) Setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 4. Ketentuan kenaikan pangkat. a. Komposisi jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Widyaiswara untuk kenaikan pangkat/jabatan, sekurang-kurangnya 80% dari jumlah angka kredit unsur utama, termasuk didalamnya paling rendah 30% angka kredit harus berasal dari unsur pengembangan diklat di instansinya. b. Maksimal 20% dari unsur penunjang. c. Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat menjadi 162
Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d belum dapat diproses usulan kenaikan pangkat ke IV/d apabila kenaikan jabatan menjadi Widyaiswara Utama belum ditetapkan karena belum melakukan orasi ilmiah. d. Widyaiswara yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang dimiliki, pada tahun berikutnya diwajibkan memperoleh angka kredit sekurangkurangnya 20% dari jumlah angka kredit yang di persyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelaksanaan pelatihan, pengembangan pelatihan dan/atau pengembangan profesi.
K. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN 1. Pembebasan sementara Widyaiswara dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat/ jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi. b. Widyaiswara Utama, pangkat Pembina Utama IV/e dalam jangka waktu satu tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan unsur pengembangan dan pelaksanaan diklat. c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980. d. Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan PP No. 4 Tahun 1966. e. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Widyaiswara. f. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya. g. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Sebelum dibebaskan sementara Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Madya dan Widyaiswara Utama golongan IV/d yang telah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan belum mengumpulkan angka kredit perlu diberikan Nota peringatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya apabila 6 (enam) bulan setelah nota peringatan belum juga mengumpulkan angka kredit harus dibebaskan sementara. Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin, maka selama yang bersangkutan menjalani masa hukuman tersebut tetap wajib melaksanakan tugas pokoknya sebagai Widyaiswara tetapi kegialan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. 2. Pengangkatan Kembali a. Kriteria pengangkatan kembali 1) Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
163
2) PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. b. Tata cara pengangkatan kembali. 1) Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan sementara melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerjanya dengan melampirkan : a) PAK terakhir yang telah dimiliki atau PAK terakhhir yang telah ditambah angka kredit dari prestasi di bidang pelatihan dan pembelajaran yang diperoleh selama dibebaskan sementara. b) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. c) Fotocopy keputusan pembebasan sementara sebagai Widyaiswara yang dilegalisir pejabat yang berwenang. d) Surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Widyaiswara. e) Fotocopy ijazah/STTPP yang diperoleh disertai pengangkatan/ penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang seiesai tugas belajar, dan dilegalisir pejabat yang berwenang. f) Surat keterangan telah seiesai menjalani hukuman disiplin. g) Fotocopy keputusan pengangkatan kembali sebagai PNS bagi yang telah seiesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan dilegalisir pejabat yang berwenang. 2) Berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali sebagai Widyaiswara dengan melampirkan persyaratan sebagaimana butir 1), sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3) Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan kembali sesuai usulan dan ketentuan yang berlaku. 4) Keputusan pengangkatan kembali disampaikan kepada Widyaiswara yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. c. Ketentuan dalam pengangkatan kembali Prestasi kerja yang berkaitan dengan bidang pengajaran dan pelatihan yang dikerjakan selama pembebasan sementara dihitung angka kreditnya, kecuali bagi yang dibebaskan karena dijatuhi hukuman disiplin. 3. Pemberhentian a. Alasan pemberhentian Widyaiswara diberhentikan dari jabatan fungsionalnya apabila : 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat. 2) Diberhentikan sebagai PNS berdasarkan PP No. 32 Tahun 1979. 3) Dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat memperoleh angka kredit yang ditentukan, yang bersangkutan tetap belum dapat memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan. 164
b. Tata cara pemberhentian 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberhentian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan: a) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. b) Fotocopy keputusan pengangkatan dan atau pembebasan sementara dari jabatan Widyaiswara. c) Surat keterangan dari Ketua Tim Penilai yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pembebasan sementara. d) Fotocopi keputusan hukuman disiplin dan dilegalisir pejabat yang berwenang. 2) Berdasarkan usulan tersebut pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan Widyaiswara. 3) Keputusan pemberhentian disampaikan kepada Widyaiswara yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
L. PENUGASAN DAN KOMPETENSI WIDYAISWARA 1. Penugasan a. Sesuai dengan fungsinya Widyaiswara ditugaskan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan di Badan Pengembangan SDMKP, baik itu di Pusat Latihan Perikanan dan Kelautan maupun di Balai pendidikan dan pelatihan. b. Untuk menjamin integritas dan profesionalisme, Widyaiswara Utama hanya ada dan ditugaskan pada unit kerja di tingkat pusat. Pengangkatan dan penugasannya di Pusat Latihan Perikanan dan Kelautan setelah mempertimbangkan formasi yang ada. c. Widyaiswara bertanggung jawab kepada kepala unit kerjanya. d. Kepala unit kerja menunjuk seorang Widyaiswara sebagai Koordinator Kelompok Widyaiswara, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. e. Masa kerja koordinator berlaku selama 2 (dua) tahun, dan dapat ditunjuk kembali paling banyak satu periode. 2. Kompetensi Widyaiswara a. Widyaiswara yang akan mengampu substansi Diklat Kepemimpinan wajib memiliki sertifikat diklat subtansi yang diselenggarakan atau diakreditasi oleh instansi Pembina Widyaiswara. b. Widyaiswara yang akan naik jabatan ke jenjang madya sampai utama, diharuskan menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian atau pengkajian sesuai dengan bidang yang diampu, dan dipublikasikan secara nasional. c. Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat ke IV/c wajib mempresentasikan hasil karya tulis ilmiahnya di hadapan Tim Penilai dan sedikitnya 2 (dua) orang pejabat Eselon II bidang kepegawaian dan/atau Diklat.
165
d. Widyaiswara yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Widyaiswara utama golongan ruang IV/d sampai dengan IV/e wajib melaksanakan orasi ilmiah yang dilakukan di hadapan pejabat instansi Pembina Widyaiswara. e. Karya tulis ilmiah yang dipresentasikan atau yang akan dipublikasikan harus merupakan hasil karya asli, bukan hasil karya orang lain (jiplakan). Apabila dikemudian hari diketahui hasil karya tersebut merupakan jiplakan atau hasil karya orang lain, maka keputusan kenaikan pangkat/jabatan yang bersangkutan dapat dibatalkan dan diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
166
