VI. PUSTAKAWAN
A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan; 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; 10. Surat Edaran Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor SE:03/a/i/bb/I.2006 tentang Perubahan Angka Kredit Sub Unsur Pendidikan Sekolah, Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, dan Ujian Penyesuain Ijazah; 11. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor: 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; 12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000; 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MENKP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian lainnya; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2007.
63
B. PENGERTIAN-PENGERTIAN 1. Pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi pemerintah, dan atau unit tertentu lainnya. 2. Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. 3. Unit Perputakaan, dokumentasi, dan informasi adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus, dan koleksi bahan pustaka sekurangkurangnya terdiri dari 1000 judul dan berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan dan dikelola menurut sistem tertentu. 4. Pustakawan tingkat Terampil adalah Pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Diploma bidang lain yang disarankan; 5. Pustakawan tingkat Ahli adalah Pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Sarjana Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang lain yang disarankan; 6. Pekerjaan kepustakawanan adalah kegiatan utama dalam lingkungan unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang meliputi kegiatan pengadaan, pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka/ sumber informasi, pendayagunaan dan pemasyarakatan informasi baik dalam bentuk karya cetak, karya rekam maupun multimedia, serta kegiatan pengkajian atau kegiatan lain umtuk pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, termasuk pengembangan profesi. 7. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pustakawan dalam mengerjakan batir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan. 8. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Pustakawan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Pustakawan dalam rangka Penetapan Angka Kredit (PAK). 9. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Pustakawan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai-nilai butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pustakawan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.
C. TUGAS POKOK, UNSUR, DAN SUB UNSUR KEGIATAN 1. Tugas Pokok a. Tugas pokok Pustakawan tingkat Terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. b. Tugas pokok Pustakawan tingkat Ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 64
2. Unsur dan sub unsur kegiatan Pustakawan yang dinilai angka kreditnya, adalah : a. Pendidikan, meliputi : 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat b. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, meliputi : 1) Pengembangan koleksi; 2) Pengolahan bahan pustaka; 3) Penyimpanan dan pelestaraian bahan pustaka; 4) Pelayanan informasi. c. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, meliputi : 1) Penyuluhan; 2) Publisitas; 3) Pameran. d. Pengkajian dan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi (khusus ahli), meliputi : 1) Pengkajian; 2) Pengembangan perpustakaan; 3) Analisis/kritik karya kepustakawanan; 4) Penelaahan pengembangan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. e. Pengembangan profesi, meliputi : 1) Membuat karya tulis/karya llmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 2) Menyusun pedoman/petunjuk teknis perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 3) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 4) Melakukan tugas sebagai Ketua Kelompok/Koordinator Pustakawan atau memimpin unit perpustakaan; 5) Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan; 6) Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep. f. Penunjang tugas Pustakawan, meliputi : 1) Mengajar; 2) Melatih; 3) Membimbing mahsiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 4) Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 5) Mengikuti seminar, lokakarya, dan pertemuan bidang kepustakawan; 6) Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan; 7) Melakukan lomba kepustakawanan; 8) Memperoleh penghargaan/tanda jasa; 9) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; 10) Menyunting risalah pertemuan ilmiah; 11) Keikutsertaan dalam Tim Penilai Jabatan Pustakawan.
65
D. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, ANGKA KREDIT, TUNJANGAN, DAN BATAS USIA PENSIUN NO.
JENJANG JABATAN
GOL
ANGKA KREDIT
II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d
40 60 80 100 150 200 300
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
100 150 200 300 400 550 700 850 1050
TUNJANGAN Rp
BUP (THN)
197.000,-
56
Tingkat Terampil 1.
Pustakawan Pelaksana
2.
Pustakawan Lanjutan
3.
Pustakawan Penyelia
202.000,220.000,-
60
202.000,-
56
Tingkat Ahli 1.
Pustakawan Pertama
2.
Pustakawan Muda
3.
Pustakawan Madya
4.
Pustakawan Utama
303.000,-
60
413.000,550.000,-
65
E. PENGANGKATAN PERTAMA 1. Pejabat yang berwenang menetapkan a. Presiden untuk pengangkatan Pustakawan Utama; b. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pustakawan Madya; c. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pustakawan Pertama sampai Pustakawan Muda dan Pustakawan Pelaksana Lanjutan sampai Pustakawan Penyelia; dan d. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pustakawan Pelaksana. 2. Persyaratan PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Pustakawan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Pustakawan Terampil 1) Berijazah serendah-rendahnya Diploma II Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Diploma bidang lainnya; 2) Bagi Diploma II bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakawanan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI; 3) Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Tk.I-II/b; 4) Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
66
5) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. b. Perpustakaan Ahli 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S.1) Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang lain; 2) Bagi Sarjana bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakawanan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI; 3) Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda-III/a; 4) Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 5) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 3. Ketentuan dalam pengangkatan pertama a. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pustakawan dapat dilakukan setelah memperhitungkan jumlah kebutuhan/formasi Pustakawan pada unit kerja yang bersangkutan; b. Sejak tanggal 1 juni 2005, pengangkatan pertama jabatan fungsional Pustakawan Tingkat Terampil dan Ahli dapat menggunakan angka kredit dari unsur pendidikan sekolah saja atau menggunakan angka kredit dari unsur pendidikan sekolah ditambah dengan tugas pokok dan unsur utama lainnya untuk memenuhi angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya. c. Pangkat Pustakawan yang diangkat pertama kali adalah sama dengan pangkat terakhir yang diduduki sebagai PNS, sedangkan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimilikinya. 4. Tata cara pengangkatan pertama a. PNS yang bersangkutan (calon Pustakawan) menyiapkan berkas usulan pengangkatan dalam jabatan Pustakawan yang terdiri dari : 1) Penetapan Angka Kredit (PAK) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 2) Fotocopy Keputusan dalam pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 3) Fotocopy Ijazah terakhir bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau bidang lain yang kualifikasinya telah ditentukan dan dilegalisir pejabat yang berwenang; 4) Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 5) Fotocopy DP3 satu tahun terakhir yang dilegalisir. b. Berkas usulan pengangkatan dalam jabatan Pustakawan disampaikan PNS yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerjanya untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. c. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan calon Pustakawan, disertai dengan kelengkapan berkas persyaratan pengangkatan pada huruf a kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. d. Pejabat yang berwenang, menerbitkan keputusan pengangkatan kedalam jabatan fungsional Pustakawan. 67
e. Keputusan pengangkatan pertama kali tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pustakawan yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
F. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1. Pejabat yang berwenang menetapkan Pengangkatan PNS dari jabatan lain kedalam jabatan Pustakawan, ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana pengangkatan pertama kali pada huruf E butir I. 2. Persyaratan a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pengangkatan pertama kali; b. Memiliki pengalaman dalam bidang kepustakawanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya. 3. Ketentuan dalam pengangkatan dari jabatan lain a. Pangkat Pustakawan ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki PNS yang bersangkutan, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. b. Pengangkatan dalam jabatan Pustakawan harus memperhitungkan kebutuhan jumlah Pustakawan pada unit kerja yang bersangkutan. 4. Tata cara pengangkatan dari jabatan lain Tata cara pengangkatan PNS dari jabatan lain kedalam jabatan Pustakawan mengikuti tata cara pengangkatan pertama kali sebagaimana tersebut pada huruf E butir 4.
G. PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Mengingat untuk saat ini di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) belum memungkinkan dibentuk Tim Penilai Instansi maka penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan untuk sementara adalah sebagai berikut: a) Kepala Perpustakaan Nasional RI bagi Pustakawan Madya dan Utama; b) Menteri Pertanian bagi Pustakawan Pelaksana s.d Penyelia dan Arsiparis Pertama s.d Muda. 2. Jadwal waktu penetapan angka kredit Penetapan angka kredit dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April, dan akhir bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan.
68
H. PENGUSULAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat Pengusul a. Pustakawan Madya dan Utama mengajukan DUPAK kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Dep.KP. b. Pustakawan Pelaksana s.d Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai Muda menyampaikan DUPAK kepada menteri Pertanian c.q. Kepala Perpustakaan dan Penyebaran Hasil Penelitian Pertanian melalui pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 2. Waktu Pengajuan DUPAK a. DUPAK disampaikan setelah menurut perhitungan, yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. b. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai selambat-lambatnya awal Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan awal Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan. 3. Tata cara pengajuan DUPAK Pustakawan /calon 5 Pustakawan
1
2 Pimpinan Unit Kerja
5
2
Kepala Pustakawan Deptan
4a 3a
4b
Setjen up. Kepala Biro Kepegawaian
3b 4c
Kepala Perpustakaan Nasional/TPP
Keterangan: 1. DUPAK beserta lampiran persyaratan dan bukti fisik dari Pustakawan/ calon Pustakawan disampaikan kepada pimpinan unit kerja/satuan organisasi untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya, persetujuan DUPAK disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja; 2. DUPAK dari pimpinan unit kerja diteruskan kepada Kepala Pustakan Deptan, untuk Penetapan Angka Kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai Muda; 3. DUPAK untuk Pustakawan Madya dan Utama disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional (3b) melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Kepegawaian DKP (3a); 4. Realisasi Penetapan Angka Kredit 4(a,b,c), 5.
I. KENAIKAN JABATAN 1. Pejabat yang berwenang menetapkan a. Presiden menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Pustakawan Utama;
69
b. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Pustakawan Madya; c. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Pustakawan Pelaksana Lanjutan sampai Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai Muda. 2. Persyaratan Pengusulan kenaikan jabatan Pustakawan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan: a. Memperoleh angka kredit minimal yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang terakhir; c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 3. Tata cara pengusulan kenaikan jabatan a. Pustakawan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan, menyiapkan berkas yang terdiri dari: 1) Fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 2) Fotocopy Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 3) Penetapan Angka Kredit (PAK); 4) Fotocopy DP3 tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. b. Usul kenaikan jabatan Pustakawan, disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. c. Berdasarkan usul dan ketentuan yang berlaku, pejabat yang berwenang, menerbitkan keputusan kenaikan jabatan d. Keputusan kenaikan jabatan tersebut, disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pustakawan yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
J. KENAIKAN PANGKAT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan a. Presiden untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda-IV/c s.d Pembina Utama-IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN; b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Tk.I-IV/b setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN; c. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina-IV/a setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN; d. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata-III/c s.d Penata Tk.I-III/d setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;
70
e. Kepala Bagian Mutasi a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat Penata Muda Tk.I-III/b ke bawah setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. 2. Persyaratan Pustakawan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, menyiapkan berkas yang terdiri dari: a. Fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; b. Fotocopy Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; c. PAK asli; d. Fotocopy DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. 3. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat a. Pustakawan yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, melengkapi berkas kelengkapan usul kenaikan pangkatnya, selanjutnya secara hirarki disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Kepala Biro Kepegawaian. b. Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, memproses dan menyampaikan berkas usulan tersebut kepada : 1) Presiden dengan tembusan Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda-IV/c s.d Pembina Utama-IV/e. 2) Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pengatur-II/c s.d Pembina Tk.I-IV/b. c. Kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan pada periode kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu pada 1 April dan 1 Oktober. Sedangkan untuk kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat, tidak tergantung periode kenaikan pangkat. d. Pustakawan yang dibebaskan sementara karena sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama dalam pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan tanpa dipersyaratkan angka kredit, dengan ketentuan : 1) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; 2) Setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 4. Ketentuan kenaikan pangkat/jabatan a. Komposisi jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pustakawan untuk kenaikan pangkat/jabatan, sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama dan sebanyak-banayaknya 20% (dua puluh persen) berasal dari unsur penunjang. b. Pustakawan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tk.I, golongan ruang-IV/b s.d Pustakawan Utama, golongan ruang-IV/e, diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 12 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. c. Pustakawan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan
71
angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya. d. Pustakawan yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan kepustakawanan dan/atau pengembangan profesi. e. Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tk.I-III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan kepustakawanan dan/atau pengembangan profesi. f. Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama-IV/e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan kepustakawanan dan/atau pengembangan profesi.
K. PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN
PENGANGKATAN
KEMBALI,
DAN
1. Pembebasan Sementara a. Alasan pembebasan Pustakawan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 2) Dalam jangka waktu satu tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya : a) 10 (sepuluh) dari kegiatan kepustakawanan dan atau pengembangan profesi bagi Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tk.I-III/d; b) 25 (dua puluh lima) dari kegiatan kepustakawanan dan atau pengembangan profesi bagi Utama, pangkat Pembina Utama-IV/e. 3) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; 4) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1966; 5) Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pustakawan, termasuk Pustakawan yang menduduki jabatan struktural; 6) Cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; 7) Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. b. Ketentuan pembebasan sementara 1) Pustakawan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam butir a.3, selama menjalani hukuman disiplin yang bersangkutan tetap wajib melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. 72
2) Pustakawan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara tersebut dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2002, apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, serta tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. c. Tata cara pembebasan sementara 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan Pustakawan untuk dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pustakawan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan : a) Fotocopy Keputusan pangkat/jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b) Fotocopy Keputusan penugasan diluar jabatan Pustakawan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; atau c) Fotocopy Keputusan penunjukan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; atau d) Fotocopy Keputusan hukuman disiplin dengan tingkat hukuman ”sedang atau berat”, berupa penurunan pangkat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; atau e) Fotocopy Keputusan cuti diluar tanggungan negara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 2) Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang, menerbitkan keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pustakawan dan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerjanya dan atau instansi terkait. 2. Pengangkatan Kembali a. Kriteria pengangkatan kembali 1) PNS yang telah selesai menjalani pembebasan sementara, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pustakawan apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana butir 1 diatas. 2) PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Pustakawan dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang ditambah dari prestasi kerja di bidang kepustakawanan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Pustakawan, setelah ditetapkan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. b. Tata cara pengangkatan kembali 1) PNS yang telah selesai menjalani pembebasan sementara melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerjanya dengan melampirkan : a) PAK terakhir yang telah dimiliki atau PAK terakhir yang telah ditambah angka kredit dari prestasi di bidang kepustakawanan yang diperoleh selama dibebaskan semenatara; 73
b) Fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; c) Fotocopy Keputusan pembebasan sementara sebagai Pustakawan yang dilegalisir pejabat yang berwenang; d) Surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Pustakawan; e) Fotocopy ijazah/STTPL yang diperoleh dengan disertai pengangkatan/penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang telah selesai tugas belajar dan dilegalisir pejabat yang berwenang; f) Surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin; g) Fotocopy keputusan pengangkatan kembali sebagai PNS bagi yang telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara, dan dilegalisir pejabat yang berwenang 2) Berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali PNS kedalam jabatan Pustakawan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan persyaratan sebagaimana butir (1) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang berwenang. 3) Berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan Keputusan pengangkatan kembali sesuai usul dan ketentuan yang berlaku. 4) Keputusan pengangkatan kembali tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pustakawan yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. c. Ketentuan dalam pengangkatan kembali PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Pustakawan, apabila dalam masa pembebasan sementara yang bersangkutan melakukan tugas yang berkaitan dengan kepustakawanan maka prestasi kerja selama tidak menduduki jabatan Pustakawan dapat dinilai angka kreditnya, kecuali bagi Pustakawan yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. 3. Pemberhentian a. Alasan pemberhentian PNS diberhentikan dari jabatan fungsional Pustakawan dilakukan apabila : 1) Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; 2) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberhentikan sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; 3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; 4) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit bagi
74
Pustakawan Penyelia, pangkat III/d dan Pustakawan Utama, pangkat IV/e. b. Tata cara pemberhentian 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan PNS untuk diberhentikan dari jabatan Pustakawan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan : a) Fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b) Fotocopy Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c) Surat keterangan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah pembebasan sementara; d) Fotocopy keputusan hukuman disiplin yang dilegalisir pejabat yang berwenang. 2) Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan Pustakawan.
75
