XVIII. PENELITI A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang SistemPenelitian Nasional, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS; 7. PEraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006; 11. Keputusan MENPAN Nomor KEP. 128/M.PAN/9/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya; 12. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya; 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MENKP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa menandatangani Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian Lainnya.
B. PENGERTIAN- PENGERTIAN 1. Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan haksecarapenuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah; 2. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah yang sistimatik untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarikkesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
202
3. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru; 4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu; 5. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan hidup, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
C. TUGAS POKOK, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 1. Tugas Pokok Peneliti adalah : Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya : Unsur Utama a. Pendidikan, meliputi : 1) Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penelitian dan/atau pengembangan dengan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; 3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan serta memperoleh sertifikat. b. Penelitian : 1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian atau hasilpemikiran yang telah diterbitkan; 2) Karya tulis ilmiah hasil litbang atau tinjauan/ulasan, tidak/belum diterbitkan, makalah disampaikan dalam pertemuan ilmiah. c. Pengembangan iptek 1) Pengembangan dan pemanfaatan iptek; 2) Paten iptek d. Diseminasi pemanfaatan iptek 1) Menyusun buku pelajaran untuk perguruan tinggi atau buku pegangan/tulisan teknis; 2) Menyusun buku pepelajaran sekolah atau buku penyuluhan/tulisan populer; 3) Menyusun makalah iptek dalam rangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer. e. Pembinaan kader peneliti 1) Memberikan bimbingan, konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti; 2) Mengajar pada diklat fungsional Peneliti; 3) Memimpin kelompok penelitian. f. Penghargaan ilmiah dan mendapat penugasan untuk memimpin unit kerja litbang 203
1) Penghargaan ilmiah tingkat internasional; 2) Penghargaan ilmiah tingkat nasional; 3) Memimpin unit kerja litbang. Unsur penunjang a. Pemasyarakatan Ilmu dan Teknologi. b. Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah. c. Pembinaan kader non Peneliti. d. Penghargaan/tanda jasa e. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
C. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, ANGKA KREDIT, TUNJANGAN DAN BUP NO JENJANG JABATAN
GOL
1.
Peneliti Pertama
2.
Peneliti Muda
3.
Peneliti Madya
4.
Peneliti Utama
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
ANGKA KREDIT 100 150 200 300 400 550 700 850 1.050
TUNJANGAN (Rp)
BUP (THN)
278.000,660.000,-
56
1.094.000,-
65
1.230.000,-
65
D. PENGANGKATAN PERTAMA KALI 1. Pejabat yang berwenang b. Presiden R.I untuk jenjang Peneliti Utama setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN; c. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Peneliti Madya, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN; d. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Peneliti Muda, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN; e. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Peneliti Pertama, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. 2. Persyaratan PNS yang dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Peneliti harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda (III/a). c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jabatan Peneliti. 204
d. Setiap unsur penilaian dalam DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik. e. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan sebagai Peneliti, yang telah memperoleh penetapan dari Ketua LIPI. f. Berdasarkan formasi jabatan Peneliti ditetapkan oleh Menpan berdasarkan usul pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN; 3. Ketentuan dalam Pengangkatan Pertama Kali a. Untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Peneliti Pertama s/d Peneliti Madya, ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. b. Pengangkatan dalam Jabatan Peneliti Utama diajukan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan kepada Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan tembusan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan teknis kepada Presiden sebagai dasar dalam mengambil keputusan. 4. Tata cara Pengangkatan Pertama Kali a. PNS yang bersangkutan (calon peneliti) menyiapkan berkas usul pengangkatan dalam jabatan Peneliti, yang terdiri dari : 1) Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Ketua LIPI; 2) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir; 3) Fotocopy DP3 tahun terakhir. b. Berkas usul pengangkatan dalam jabatan Peneliti disampaikan PNS yang bersangkutan Kepada Pimpinan Unit Kerjanya untuk diperiksa atau diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. c. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan Peneliti, disertai dengan kelengkapan persyaratan pada huruf a. kepada Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Biro Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. d. Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, memproses dan menerbitkan keputusan pengangkatannya dalam jabatan Peneliti setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawian Negara. e. Keputusan pengangkatan pertama kali, disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Peneliti yang bersangkutan melalui Kepala Unit Kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
F. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1. Pejabat yang berwenang a. Presiden R.I untuk jenjang Peneliti Utama setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN; b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Peneliti Madya, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN; c. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Peneliti Muda, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN;
205
d. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Peneliti Pertama, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. 2. Persyaratan a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pengangkatan pertama kali. b. Berusia setinggi-tingginya 45 (lima) tahun kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional serumpun dengan jabatan Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala LIPI; c. Sekurang-kurangnya berijazah S2. 3. Ketentuan pengangkatan dari jabatan lain a. Pangkat awal yang ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki PNS yang bersangkutan, sedangkan jenjang jabatan Peneliti ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh yang berasal dari pendidikan, karya tulis ilmiah, pemacuan teknologi, pemasaran ilmu dan telnologi, keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah, pembinaan kader ilmiah dan penghargaan ilmiah setelah mendapatkan Penetapan Angka Kredit dari Pejabat Penetap. b. Pengangkatan dalam jabatan Peneliti harus memperhitungkan kebutuhan jumlah Peneliti pada unit kerja yang bersangkutan. 4. Tata cara pengangkatan dari jabatan lain Tata cara pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Peneliti, mengikuti tata cara pengangkatan pertama kali sebagaimana tersebut pada huruf E butir 4.
G. PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Peneliti adalah Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk semua jenjang jabatan Peneliti. 2. Jadwal waktu PAK Penetapan Angka Kredit Peneliti, tidak dibatasi oleh periode kenaikan pangkat, tetapi dapat dilakukan setiap saat.
H. PENGUSULAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat Pengusul Angka Kredit Usul penetapan angka kredit diajukan kepada Ketua LIPI oleh Kepala Badan/Pusat Penelitian dan Pengembangan atau pejabat lain serendahrendahnya Eselon II yang membidangi kegiatan penelitian, dengan melampirkan : a. Hasil kegiatan : 1) penelitian, 2) pengembangan iptek, 3) deseminasi pemanfaatan iptek, 4) pembinaan kader peneliti, 5) dan kegiatan penunjang tugas peneliti 206
b. c. d. e.
dengan bukti-bukti fisiknya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat Eselon II); Fotocopi ijasah/STTPL dan/atau keterangan/penghargaan yang diterima DP3 tahun terakhir dan dilegalisir pejabat yang berwenang; Fotocopy keputusan jabatan peneliti terakhir, bagi PNS yang telah/pernah menduduki jabatan peneliti, yang dilegalisir pejabat yang berwenang. Fotocopy keputusan pembebasan sementara bagi PNS yang pernah dibebaskan sementara dari jabatan peneliti, yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
2. Waktu pengajuan DUPAK DUPAK disampaikan setelah menurut perhitungan yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk pengangkatan atau kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. 3. Tata cara pengajuan DUPAK Peneliti/ Calon Peneliti
1
6
Atasan Langsung Unit kerja
2
5
Kepala Badan/Ka pus Riset
3 TP2I
3a Ketua LIPI
4
Keterangan : 1. Peneliti/Calon Peneliti menyampaikan DUPAK beserta lampiran persyaratan dan bukti fisik kepada pimpinan unit kerja/satuan organisasi untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya. 2. Pimpinan unit kerja/satuan organisasi dimaksud selanjutnya meneruskan DUPAK tersebut kepada Kepala Badan/Kapus Riset c.q Sekretariat Tim untuk diteruskan kepada Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I). 3. Selanjutnya Kepala Badan/Kapus Riset menyampaikan DUPAK Peneliti Pertama s/d Peneliti Utama kepada Ketua LIPI (3a). 4. Realisasi Penetapan Angka Kredit (4,5,6).
I. KENAIKAN JABATAN 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan a. Presiden R.I untuk jenjang Peneliti Utama setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN; b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Peneliti Madya, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN; c. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Peneliti Muda, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN;
207
d. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Peneliti Pertama, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. 2. Persyaratan Pengusulan kenaikan jabatan Peneliti dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memperoleh angka kredit minimal yang telah ditetapkan oleh Ketua LIPI untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir. c. Setiap unsur dalam DP 3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir. 3. Tata cara pengusulan kenaikan jabatan a. Pejabat Fungsional Peneliti yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan, menyiapkan berkas yang terdiri dari : 1) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; 2) Fotocopy keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; 3) Penetapan angka kredit; 4) Fotocopy DP3 tahun terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; b. Usul kenaikan jabatan Peneliti, disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q Kepala Biro Kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. c. Berdasarkan usul tersebut, Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk memproses dan menyampaiakan berkas usulan kepada : 1) Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, untuk usul kenaikan jabatan menjadi Peneliti Utama. 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara, untuk usul kenaikan jabatan menjadi Peneliti Muda s/d Peneliti Madya d. Keputusan kenaikan jabatan tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Peneliti yang bersangkutan melalui unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja/Instansi Terkait.
J. KENAIKAN PANGKAT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat a. Presiden untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c s.d. Pembina Utama, IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN; b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Tk.I, IV/b setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN; c. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pembina, IV/a setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN; d. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, menetapkan kenaikan pangkat menjadi Penata, III/c s.d. Penata Tk.I, III/d setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN;
208
e. Kepala Bagian Mutasi a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, menetapkan kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk.I, III/b setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. 2. Persyaratan Peneliti yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat menyiapkan berkas yang terdiri dari : 1. Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; 2. Fotocopy keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; 3. Penetapan Angka Kredit dari Ketua LIPI; 4. Fotocopy DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; 5. Telah memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya yang bersangkutan tetap diharuskan mengumpulkan angka kredit minimal 20% dari unsur utama; 3. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat Peneliti a. Berkas usul kenaikan pangkat Peneliti secara hirarki, disampaikan unsur Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Kepala Biro Kepegawaian; b. Kepala Biro Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk, memproses dan menyampaikan berkas usulan unsur : 1) Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c s.d. Pembina Utama, IV/e. 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk.I, III/b s.d. Pembina Tk.I, IV/b. a. Kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan kenaikan jabatan untuk jenjang pangkat dimaksud, dan hanya dapat dilakukan pada periode kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu 1 April atau 1 Oktober. Sedangkan untuk kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat, tidak tergantung periode kenaikan pangkat. b. Peneliti yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya tanpa angka kredit dengan ketentuan : 1) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir. 2) Setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 4. Ketentuan kenaikan jabatan Peneliti a. Komposisi jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Peneliti untuk kenaikan pangkat/jabatan , sekurang-kurangnya 80% angka kredit dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20% angak kredit dari unsur penunjang, dengan ketentuan 60% komosisi unsure utama terdiri dari litbang/pengembangan pemanfaatan iptek, kecuali untuk pengangkatan pertama sebagai Peneliti Pertama. b. Peneliti Utama (IV/e) setiap 2 tahun sejak menduduki jabatan/pangkat wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 angka kredit dari kegiatan unsur utama.
209
K. PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN
PENGANGKATAN
KEMBALI
DAN
1. Pembebasan Sementara Peneliti dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir, yang bersangkutan tidak dapat memperoleh angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; 2) Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama (IV/e) dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan; 3) Dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; 4) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; 5) Ditugaskan secara penuh di luar satuan organisasi penelitian dan pengembangan; 6) Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; 7) Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 2. Pengangkatan kembali a. Kriteria pengangkatan kembali. 1) Peneliti yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula sebagai Peneliti. 2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Peneliti dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki atau angka kredit terakhir ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara dari jabatan Penelitian setelah ditetapkan oleh Ketua LIPI. b. Tata cara pengangkatan kembali. 1) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani pembebasan sementara melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerjanya dengan melampirkan : a) Penetapan Angka Kredit dari Ketua LIPI. b) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. c) Fotocopy keputusan pembebasan sementara sebagai Peneliti yang dilegalisir pejabat yang berwenang. d) Surat keterangan/keputusan telah selesai menjalankan tugas di luar jabatan Penelitian. e) Fotocopy ijazah/STTPP yang diperoleh disertai pengangkatan/penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang telah selesai tugas belajar, dan dilegalisir pejabat yang berwenang. f) Surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin.
210
g) Fotocopy keputusan pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 2) Berdasarkan laporan tersebut, Pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Peneliti, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana butir 1, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3) Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan kembali sesuai usul tersebut. 4) Keputusan pengangkatan kembali disampaikan kepada Peneliti yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya, dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. c. Ketentuan dalam pengangkatan kembali Prestasi kerja yang berkaitan dengan Peneliti yang dikerjakan selama pembebasan sementara dihitung angka kreditnya, kecuali bagi yang dibebaskan karena dijatuhi hukuman disiplin. 3. Pemberhentian a. Alasan pemberhentian Peneliti diberhentikan dari jabatan fungsionalnya apabila : 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat. 2) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat memperoleh angka kredit yang ditentukan, yang bersangkutan tetap belum memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan. 4) Pada saat menjalani pembebasan sementara dari jabatan peneliti, yang bersangkutan telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, sehingga yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. b. Tata cara pemberhentian 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberhentian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan : a) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. b) Fotocopy keputusan pengangkatan dan atau pembebasan sementara dari jabatan peneliti. c) Fotocopy keputusan hukuman disiplin yang dilegalisir pejabat yang berwenang 2) Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan peneliti. 3) Keputusan pemberhentian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
211
