XVI. AUDITOR A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS; 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; 9. Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 10. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/S/1996 dan Nomor KEP.386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007. 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MENKP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan mutasi Kepegawaian lainnya PNS dilingkungan DKP. B. PENGERTIAN-PENGERTIAN 1. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. 2. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Auditor yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan Auditor. 3. Peran Auditor adalah peran dalam tim mandiri sebagai Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis, atau Pengendali Mutu. 178
4. DUPAK adalah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Auditor/Calon Auditor. 5. PAK adalah Penetapan Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Auditor. C. TUGAS POKOK, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 1. Tugas Pokok.Tanggungjawab, dan Wewenang Auditor a. Tugas pokok Auditor adalah : 1) menggerakkan dan atau membina pengawasan; 2) melaksanakan pengawasan. b. Tanggungjawab Auditor adalah menyelesaikan tugas sesuai dengan norma atau standar audit pemerintahan yang berlaku. c. Wewenang Auditor adalah meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha Negara atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. 2. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan a. Pendidikan, meliputi : 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar. 2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dibidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat. b. Pengawasan meliputi : 1) Pembinaan dan penggerakan pengawasan. 2) Pelaksanaan pengawasan, c. Pengembangan profesi pengawasan, meliputi: 1) Membuat kerja ilmiah/karya tulis di bidang pengawasan. 2) Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah dibidang pengawasan. 3) Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan dibidang pengawasan. 4) Melakukan pelatihan di kantor sendiri. 5) Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/ modul/fatwa dibidang pengawasan. 6) Melakukan studi banding dibidang pengawasan. d. Penunjang tugas pengawasan, meliputi: 1) Mengajar/melatih pada diktat pegawai. 2) Mengikuti seminar, lokakarya, konperensi atau kongres. 3) Menjadi anggota organisasi profesi. 4) Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor 5) Memperoleh tanda jasa/penghargaan. 6) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. 7) Duduk dalam kepanitiaan intra atau antar instansi.
179
D. JENJANG JABATAN, TUNJANGAN NO
JABATAN
1
Auditor Pelaksana
2
Auditor Pelaksana Lanjutan
3
Auditor Penyelia
4
Auditor Pertama
5
Auditor Muda
6
7
Auditor Madya
Auditor Utama
GOLONGAN,
ANGKA
GOL
ANGKA KREDIT
II/b
40
II/c II/d III/a
60 80 100
III/b
150
III/c
200
III/d
300
III/a
100
III/b
150
III/c
200
III/d
300
IV/a
400
IV/b
550
IV/c
700
IV/d
850
IV/e
1050
KREDIT,
BUP,
TUNJANGAN Rp
DAN
BUP
197.000,220.000,385.000,247.500,-
56 Th
522.500,-
797.500,1.100.000,-
E. PENGANGKATAN PERTAMA KALI 1. Pejabat yang berwenang a. Presiden bagi Auditor Utama. b. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Auditor Madya. c. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Auditor Pelaksana Lanjutan s/d Auditor Penyelia dan Auditor Pertama s/d Auditor Muda. d. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Auditor Pelaksana. 2. Persyaratan PNS yang diangkat pertama kali harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Auditor Terampil 1) Berijazah serendah-rendahnya berijasah SLTA. 2) Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tk.l - ll/b. 3) Telah mengikuti diklat kedinasan yang khusus diadakan untuk jabatan fungsional Auditor dan memperoleh sertifikat tanda lulus. 4) Setiap unsur dalam DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik. 180
5) Memperoleh angka kredit minimal yang ditentukan. 6) Mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang. b. Auditor Ahli 1) Berijazah serendah-rendahnya S1/D.IV dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi Pembina. 2) Telah mengikuti diklat kedinasan yang khusus diadakan untuk jabatan fungsional Auditor dan memperoleh sertifikat tanda lulus. 3) Setiap unsur dalam DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik. 4) Memperoleh angka kredit minimal yang ditentukan. 5) Mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang. 3. Ketentuan dalam Pengangkatan Pertama Kali a. Pengangkatan PNS dalam jabatan Auditor harus memperhitungkan perbandingan antara jumlah Auditor dengan beban kerja pada unit kerja yang bersangkutan. b. Harus mendapatkan persetujuan dari instansi Pembina. c. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya. 4. Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali PNS, calon auditor diusulkan pengangkatannya setelah lulus pendidikan dan pelatihan kedinasan khusus yang diadakan untuk jabatan fungsional auditor, yaitu : a. untuk calon Auditor Trampil, harus lulus diklat/memperoleh sertifikat untuk menjadi Auditor Trampil. b. Untuk calon Auditor Ahli, harus lulus diklat/ memperoleh sertifikat: 1) sertifikat untuk menjadi Auditor Ahli; 2) sertifikat peran, yaitu: Ketua Tim, atau Pengendali Teknis atau Pengendali Mutu.
F. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1. Pejabat yang berwenang a. Presiden bagi Auditor Utama. b. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Auditor Madya. c. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Auditor Pelaksana Lanjutan sampai Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai Auditor Muda. d. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Auditor Pelaksana. 2. Persyaratan a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pengangkatan pertama kali. b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai BUP (Batas Usia Pensiun) berdasarkan jabatan terakhirnya. 181
d. Memiliki surat/ keputusan yang berwenang.
tentang
pemindahan
dari
pejabat
3. Ketentuan dalam Pengangkatan dari jabatan lain a. Pangkat Auditor ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki PNS yang bersangkutan sedang jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama yang telah dinilai oleh Tim Penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. b. Pengangkatan dalam jabatan Auditor harus memperhitungkan kebutuhan jumlah Auditor pada unit kerja yang bersangkutan. c. Bagi Auditor yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Auditor yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan rnemenuhi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan tersebut. 4. Tata cara pengangkatan dari jabatan lain. Tata cara pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor mengikuti tata cara pengangkatan-pertama kali sebagaimana tersebut pada huruf E butir4.
G. PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit a. Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bidang Administrasi bagi Auditor Ahli Madya s/d Auditor Ahli Utama b. Inspektur Jenderal bagi Auditor Pelaksana sampai Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai Auditor Muda. 2. Jadwal waktu penetapan angka kredit Penetapan angka kredit selambat-lambatnya akhir bulan Januari untuk kenaikan pangkat bulan April dan akhir bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober tahun berjalan.
H. PENGUSULAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat pengusul a. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama b. Kepala Bagian Kepegawaian Inspektorat Jenderal untuk Auditor Pelaksana s/d Auditor Penyelia, dan Auditor Ahli Pertama s/d Auditor Ahli Muda. 2. Waktu pengajuan DUPAK a. DUPAK disampaikan setelah menurut perhitungan yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
182
b. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai selambat-lambatnya awal Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan awal Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan. 3. Tata cara Pengajuan DUPAK A Auditor /Calon Auditor
3
B Pimpinan Unit Kerja
2
C Sekretaris Itjen DKP
1a
1b
D Inspektur Jendaral Dep.KP E Kepala BPKP
Keterangan : 1) DUPAK dari Auditor (A) ke unit kerjanya, persetujuan DUPAK disahkan oleh Kepala Unit kerja. 2) DUPAK dari unit kerja (B) kepada Sekretaris Itjen (C), untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal (D) untuk Penetapan Angka Kredit Auditor Pelaksana s/d Auditor Penyelia dan Auditor Pertama s/d Auditor Muda; 3) DUPAK dari Pimpinan unit kerja (B) oleh Sekretaris Itjen (C) disampaikan kepada Kepala BPKP ( E ) untuk usul Penetapan Angka Kredit bagi Auditor Madya dan Utama; 4) Realisasi Penetapan angka kredit, 1a, 1b, 2, 3.
I. KENAIKAN JABATAN 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan a. Presiden untuk kenaikan jabatan menjadi Auditor Ahli Utama. b. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan jabatan menjadi Auditor Ahli Madya. c. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan jabatan menjadi Auditor Pelaksana Lanjutan s/d Auditor Penyelia dan Auditor Ahli Muda. 2. Persyaratan Kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Auditor tidak hanya didasarkan pada perolehan angka kredit tetapi juga didasarkan atas sertifikasi yang harus diperoleh, DP3 dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang. Pengusulan kenaikan jabatan Auditor dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memperoleh angka kredit minimal yang telah ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. b. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan terakhir. c. Setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
183
d. Memiliki/mendapat sertifikat peran Auditor sebagai Ketua Tim/Pengendali Teknis/Pengendali Mutu. e. Tidak ada keberatan dari pejabat yang berwenang dengan dinyatakan secara tertulis. 3. Tata cara pengusulan kenaikan jabatan a. Auditor yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan, menyiapkan berkas yang terdiri dari: 1) Fotocopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang 2) Fotocopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. 3) Asli PAK. 4) Fotocopi DP3 tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. 5) Fotocopi sertifikat peran Auditor. 6) Surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang. b. Usul kenaikan jabatan Auditor disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. c. Berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan kenaikan jabatan. d. Keputusan kenaikan jabatan tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Auditor yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
J. KENAIKAN PANGKAT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat a. Presiden untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c s/d Pembina Utama, IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Tk.l, IV/b setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. c. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina, IV/a setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. d. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Ill/a s/d Penata Tk.l, Ill/d setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. e. Kepala Bagian Mutasi a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur, ll/c s/d Pengatur Tk.l, ll/d setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. 2. Persyaratan b) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. c) Memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. d) Setiap unsur dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. e) Masih dalam jenjang jabatan yang sama. 184
3. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat b) Berkas usul kenaikan pangkat Auditor secara hirarkhi disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Kepala Biro Kepegawaian. c) Kepala Biro Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk memproses dan menyampaikan berkas usulan tersebut kepada : 1) Presiden dengan tembusan Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c sampai dengan Pembina Utama, IV/e. 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pengatur ll/c sampai dengan Pembina Tk.l, IV/b. d) Kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan pada periode kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu 1 April dan 1 Oktober. Sedangkan untuk kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat, tidak tergantung periode kenaikan pangkat. e) Auditor yang dibebaskan sementara karena tugas belajar, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya tanpa angka kredit dengan ketentuan : 1) telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir. 2) Setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 4. Ketentuan kenaikan pangkat/jabatan. Komposisi angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setiap jenjang diwajibkan memperoleh angka kredit sebagai berikut: a. Auditor Pelaksana, pangkat/golongan ruang, Pengatur Muda Tk.l, ll/b s/d Pengatur Tk.l-ll/d: 1) Unsur Utama minimal 80% angka kredit yang disyaratkan dengan komposisi: a) Pengembangan profesi sekurang-kurangnya 6,25% atau 1 angka kredit. b) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 93,75% atau 15 angka kredit. 2) Unsur penunjang pengawasan sebanyak-banyaknya 20% atau 4 angka kredit. b. Auditor Pelaksana Lanjutan, pangkat/golongan ruang, Penata Muda - Ill/a dan Penata Muda Tk.l - Ill/b : 1) Unsur Utama minimal 80% angka kredit yang disyaratkan dengan komposisi: a) Pengembangan profesi sekurang - kurangnya 5% atau 2 angka kredit. b) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 95% atau 38 angka kredit. 2) Unsur penunjang pengawasan sebanyak-banyaknya 20% atau 10 angka kredit. c. Auditor Penyelia, dengan pangkat/golongan ruang, Penata - Ill/c : 1) Unsur Utama minimal 80% angka kredit yang disyaratkan dengan komposisi a) Pengembangan profesi sekurang - kurangnya 5% atau 4 angka kredit. 185
b) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 95% atau 76 angka kredit. 2) Unsur penunjang pengawasan sebanyak-banyaknya 20% atau 20 angka kredit. d. Auditor Penyellia, dengan pangkat/golongan ruang, Penata Tk.l - Ill/d, untuk setiap 2 (dua) tahun diharuskan memperoleh angka kredit dari unsur utama sekurang-kurangnya 30 angka kredit dengan komposisi: 1) Pengembangan profesi sekurang - kurangnya 5% atau 1,5 angka kredit. 2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 95% atau 28,5 angka kredit. e. Auditor Ahli Pertama, dengan pangkat/golongan ruang Penata Muda - Ill/a dan Penata Muda Tk.l - Ill/b : 1) Unsur Utama minimal 80% angka kredit yang disyaratkan dengan komposisi: a) Pengembangan profesi sekurang-kurangnya 7,5% atau 3 angka kredit. b) Penggerakan, Pembinaan, dan Pelaksanaan kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 92,5% atau 37 angka kredit. 2) Unsur penunjang pengawasan sebanyak-banyaknya 20% atau 10 angka kredit. f.
Auditor Ahli Muda, dengan pangkat/golongan ruang, Penata - Ill/c dan Penata Tk.l - Ill/d : 1) Unsur Utama minimal 80% angka kredit yang disyaratkan dengan komposisi: a) Pengembangan profesi sekurang-kurangnya 10% atau 8 angka kredit. b) Penggerakan, Pembinaan, dan Pelaksanaan kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 90% atau 72 angka kredit. 2) Unsur penunjang pengawasan sebanyak-banyaknya 20% atau 20 angka kredit.
g. Auditor Ahli Madya, dengan pangkat/golongan ruang, Pembina - IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda - IV/c: 1) Unsur Utama minimal 80% angka kredit yang disyaratkan dengan komposisi: a) Pengembangan profesi berjumlah sekurang-kurangnya 12,5% atau 15 angka kredit. b) Penggerakan, Pembinaan, dan Pelaksanaan kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 87,5% atau 105 angka kredit. 2) Unsur penunjang pengawasan sebanyak-banyaknya 20% atau 30 angka kredit. h. Auditor Ahli Utama, dengan pangkat/golongan ruang, IV/d : 1) Unsur Utama minimal 80% angka kredit yang disyaratkan dengan komposisi:
186
a) Pengembangan profesi berjumlah sekurang-kurangnya 18,75% atau 30 angka kredit. b) Penggerakan, Pembinaan, dan Pelaksanaan kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 81,25% atau 130 angka kredit. 2) Unsur penunjang pengawasan sebanyak-banyaknya 20% atau 40 angka kredit. i.
Auditor Ahli Utama dengan pangkat/golongan ruang, IV/e, setiap 2 (dua) tahun harus memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 50 dari unsur utama dengan komposisi, sebagai berikut: 1) Pengembangan profesi sekurang-kurangnya 30% atau 15 angka kredit. 2) Penggerakan, Pembinaan, dan Pelaksanaan kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 70% atau 35 angka kredit.
K. PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN
PENGANGKATAN
KEMBALI,
DAN
1. Pembebasan sementara Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : a. Dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. b. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya : 1) 30 (tiga puluh) dari unsur utama bag! Auditor Penyelia, pangkat Ill/d. 2) 50 (lima puluh) dari unsur utama bagi Auditor Utama, pangkat Pembina Utama, IV/e. c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan PP No.30 Tahun 1980. d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 4 Tahun 1966. e. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor. f. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan anak ketiga dan seterusnya. g. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Auditor yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin, maka selama yang bersangkutan menjalani masa hukuman tersebut tetap wajib melaksanakan tugas pokoknya sebagai Auditor tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. 2. Pengangkatan Kembali a. Kriteria pengangkatan kembali 1) Auditor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor. 2) PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Auditor dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Auditor, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 187
b. Tata cara pengangkatan kembali 1) PNS yang telah selesai menjalani pembebasan sementara melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerjanya dengan melampirkan a) Penetapan Angka Kredit terakhir yang telah dimiliki atau Penetapan Angka Kredit terakhhir yang telah ditambah angka kredit yang berasal dari prestasi yang diperoleh selama dibebaskan sementara; b) Fotocopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c) Fotocopi keputusan pembebasan sementara sebagai Auditor yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d) Surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Auditor; e) Fotocopi ijazah/STTPP yang diperoleh disertai pengangkatan/ penugasan kembali pada unit kerja semula bag! yang selesai tugas belajar dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f) Surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin; g) Fotocopi keputusan pengangkatan kembali sebagai PNS bagi yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; h) Tdak ada keberatan dari atasan langsung yang bersangkutan. 2) Berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali sebagai Auditor dengan melampirkan persyaratan sebagaimana butir 1), sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3) Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan kembali sesuai usul tersebut. 4) Keputusan pengangkatan kembali disampaikan kepada Auditor yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait c. Ketentuan dalam pengangkatan kembali Prestasi kerja yang berkaitan dengan bidang pengawasan yang dikerjakan selama pembebasan sementara dihitung angka kreditnya, kecual bagi yang dibebaskan karena dijatuhi hukuman disiplin. 3. Pemberhentian a. Alasan pemberhentian Auditor diberhentikan dari jabatan fungsionalnya apabila : 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat. 2) Diberhentikan sebagai PNS berdasarkan PP No. 32 Tahun 1979. 3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat memperoleh angka kredit yang ditentukan bagi Auditor Pelaksana sampai Auditor Penyelia, gol. Ill/c dan Auditor Ahli Pertama sampai Auditor Ahli Utama, gol. IV/d. 4) Dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara bagi Auditor Penyelia, gol. Ill/d dan Auditor Ahli Utama, gol. IV/e tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit.
188
b. Tata cara pemberhentian 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberhentian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan: a) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. b) Fotocopy keputusan pengangkatan dan atau pembebasan sementara dari jabatan Auditor. c) Surat keterangan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pembebasan sementara. d) Fotocopy keputusan hukuman disiplin yang dilegalisir pejabat yang berwenang. 2) Berdasarkan usulan tersebut pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan Auditor. 3) Keputusan pemberhentian disampaikan kepada Auditor yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
189
