XIII. INSTRUKTUR A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara PNS. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS. 10. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur. 11. Keputusan MENPAN Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya. 12. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya. 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MENKP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian Lainnya PNS dilingkungan DKP. 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007 B. PENGERTIAN-PENGERTIAN 1. Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
144
2. Instruktur Terampil, adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. 3. Instruktur Ahli, adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan.metodologi, dan teknik analisis di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. 4. Melatih, adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja, dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan Jabatan dengan metoda pelatihan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori. 5. Mengajar, adalah suatu proses interaksi edukatif antara peserta, instruktur, dan lingkungan dengan metoda pengajaran tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan teori daripada praktek serta diarahkan pada upaya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. 6. Peserta pelatihan, adalah masyarakat, pencari kerja, calon pekerja, pekerja/PNS atau swasta, maupun pekerja yang lepas dari pekerjaannya. 7. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Widyaiswara yang selanjutnya disebut DUPAK. 8. Penetapan Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Widyaiswara yang selanjutnya disebut PAK. C. TUGAS POKOK, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 1. Tugas Pokok Tugas pokok Instruktur adalah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan 2. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan a. Pendidikan, meliputi : 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional Instruktur serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). b. Pelaksanaan pelatihan, meliputi : 1) Penyusunan rencana pelatihan; 2) Pembuatan perangkat pelatihan; 3) Pengajaran dan pelatihan; 4) Pemberian pelayanan pelatihan; 5) Pelaksanaan evaluasidan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan; 6) Perencanaan pelaksanaan uji kompetensi kerja; 7) Pelaksanaan uji kompetensi kerja, dan; 8) Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan uji kompetensi kerja.
145
c. Pengembangan pelatihan, meliputi : 1) Pengembangan program pelatihan; 2) Pembinaan dan pengembangan sistem pelatihan; 3) Pengembangan standar kompetensi kerja. d. Pengembangan profesi, meliputi: 1) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelatihan & pembelajaran; 2) Pengembangan sistem,strategi atau metoda pelatihan & pembelajaran; 3) Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pelatihan dan pembelajaran e. Pendukung kegiatan Instruktur.meliputi: 1) Mengajar/melatih di luar tugas pokok; 2) Berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi; 3) Menjadi anggota dalam organisasi profesi; 4) Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Instruktur; 5) Memperoleh piagam penghargaan/kehormatan; 6) Memperoleh gelar kesarjanaan lain.
D. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, ANGKA KREDIT, TUNJANGAN, DAN BUP NO
JABATAN
GOL
ANGKA KREDIT
II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d III/a III/b III/c III/d
40 60 80 100 150 200 300 100 150 200 300
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
100 150 200 300 400 500 700
TUNJANGAN Rp
BUP
Tingkat Terampil
1
Instruktur Pelaksana
2
Instruktur Pelaksana Lanjutan Instruktur Penyelia
3
Tingkat Ahli 1 Instruktur Pertama 2
Instruktur Muda
3
Instruktur Madya
197.000,-
220.000,-
56 Th
264.000,-
220.000,330.000,-
440.000,-
146
E. PENGANGKATAN PERTAMA KALI 1. Pejabat yang berwenang a. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Instruktur Madya. b. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Instruktur Pelaksana Lanjutan s/d Instruktur Penyelia dan Instruktur Pertama s/d Instruktur Muda. c. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Instruktur Pelaksana. 2. Persyaratan PNS yang diarigkat pertama kali harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Instruktur Terampil 1) Berijazah serendah-rendahnya D.ll sesuai kualifikasi yang ditentukan. 2) Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tk.l - ll/b. 3) Lulus diklat fungsional di bidang pelatihan dan pembelajaran. 4) Setiap unsur penilaian DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik. b. Instruktur Ahli 1) Berijazah serendah-rendahnya S1/D.IV. 2) Serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda - Ill/a. 3) Lulus diklat fungsional di bidang pelatihan dan pembelajaran. 4) Setiap unsur penilaian DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik. 3. Ketentuan dalam Pengangkatan Pertama Kali a. Pengangkatan PNS dalam jabatan Instruktur dapat dilakukan setelah memperhitungkan jumlah kebutuhan/formasi Instruktur pada unit kerja yang bersangkutan. b. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, untuk jenjang jabatan/pangkatnya. 4. Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali a. PNS/calon Instruktur menyiapkan berkas usul pengangkatan, yaitu : 1) Penetapan angka Kredit oleh pejabat yang berwenang. 2) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang 3) Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. 4) Fotocopy STTPP atau sertifikat diklat fungsional di bidang pelatihan dan pembelajaran yang dilegalisir pejabat yang berwenang. 5) Fotocopy DP3 satu tahun terakhir. b. Berkas usul pengangkatan disampaikan kepada Pimpinan unit kerjanya untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. c. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan, menyampaikan usulan calon Instruktur disertai kelengkapan berkas persyaratan pengangkatan kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. d. Pejabat berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Instruktur.
147
e. Keputusan pengangkatan pertama kali tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Instruktur yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
F. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1. Pejabat yang berwenang a. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Instruktur Madya. b. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Instruktur Pelaksana Lanjutan s/d Instruktur Penyelia dan Instruktur Pertama s/d Instruktur Muda. c. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Instruktur Pelaksana. 2. Persyaratan a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pengangkatan pertama kali; b. Memiliki pengalaman di bidang pelatihan dan pembelajaran sekurangkurangnya 2 (dua) tahun, dan; c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun berdasarkan Jabatan terakhirnya. 3. Ketentuan dalam Pengangkatan dari Jabatan lain a. Pangkat Instruktur ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki PNS yang bersangkutan sedarig jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama yang telah dinilai oleh Tim Penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. b. Bagi Instruktur yang karena perpindahan Jabatan, memiliki pangkat/ golongan ruang lebih tinggi dari Jabatan Instruktur yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan Jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatan dan memenuhi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan Jabatan tersebut sepanjang tidak melampaui jenjang kepangkatan yang ditentukan. c. Pengangkatan dalam jabatan Instruktur harus memperhitungkan kebutuhan jumlah Instruktur pada unit kerja yang bersangkutan. 4. Tata cara pengangkatan dari jabatan lain. Tata cara pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Instruktur mengikuti tata cara pengangkatan pertama kali sebagaimana tersebut pada huruf E butir 4
G. PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit a. Kepala Badan Pengembangan SDMKP bagi Instruktur Madya. b. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan bagi Instruktur Pelaksana s/d Instruktur Penyelia dan Instruktur Pertama s/d Instruktur Muda. 148
2. Jadwal waktu penetapan angka kredit Penetapan angka kredit selambat-lambatnya akhir bulan Januari untuk kenaikan pangkat bulan April dan akhir bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober tahun berjalan.
H. PENGUSULAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat pengusul Instruktur/Calon Instruktur menyampaikan DUPAK kepada Pejabat Penetap Angka Kredit, melalui Pimpinan Unit kerja/Pimpinan UPT yang bersangkutan, bagi Instruktur Pelaksana s/d Instruktur Penyelia dan Instruktur Pertama s/d Instruktur Madya. 2. Waktu pengajuan DUPAK a. DUPAK disampaikan setelah menurut perhitungan, yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggl. b. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai selambat-lambatnya awal Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan awal Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan. 3. Tata cara Pengajuan DUPAK A Instruktur/ Calon Instruktur
B Pimpinan Unit Kerja 3
C Kepala BPSDMKP 2
D Sekretaris Jenderal Biro Kepegawaian
1 E Sekretariat/ Tim Penilai
Keterangan : 1) DUPAK dari Instruktur/Calon Instruktur (A) ke unit kerjanya, persetujuan DUPAK disahkan oleh Kepala Unit kerja. 2) DUPAK dari unit kerja (B) kepada Kepala Badan Pengembangan SDMKP (C), PAK Instruktur Pelaksana sampai dengan Instruktur Penyelia dan Instruktur Pertama sampai dengan Instruktur Madya. 3) Realisasi Penetapan Angka Kredit 1, 2, 3
149
I. KENAIKAN JABATAN 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan a. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan jabatan menjadi Instruktur Madya. b. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan jabatan menjadi Instruktur Pelaksana Lanjutan s/d Instruktur Muda 2. Persyaratan Pengusulan kenaikan jabatan Instruktur dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyafatan sebagai berikut : a. Memperoleh angka kredit minimal yang telah ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. b. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan terakhir. c. Setiap unsur penilaian DP3 minimal bernilai baik dalam satu tahun terakhir. 3. Tata cara pengusulan kenaikan jabatan a. Instruktur yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan, menyiapkan berkas kelengkapan persyaratan sebagai berikut : 1) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; 2) Fotocopy keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; 3) Penetapan Angka Kredit; 4) Fotocopy DP3 tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. b. Usul kenaikan jabatan disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. c. Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang memproses dan menerbitkan keputusan kenaikan jabatan. d. Keputusan kenaikan jabatan disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Instruktur yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
J. KENAIKAN PANGKAT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat a. Presiden untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Tk.l, IV/b setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. c. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina, IV/a setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. d. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda, Ill/a s/d Penata Tk.l, Ill/d setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. 150
e. Kepala Bagian Mutasi a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur ll/c s/d Pengatur Tk. I II/d setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. 2. Persyaratan Instruktur yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, menyiapkan berkas kelengkapan persyaratan sebagai berikut: a. Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. b. Fotocopiy keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. c. Asli PAK. d. Fotocopi DP3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. 3. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat a. Berkas usul kenaikan pangkat Instruktur secara hirarkhi disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Biro Kepegawaian. b. Kepala Biro kepegawaian memproses berkas usulan untuk selanjutnya disampaikan kepada : 1) Presiden dengan tembusan Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c. 2) Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pengatur, ll/c sampai dengan Pembina Tk.l, IV/b. c. Usulan kenaikan pangkat untuk menjadi Pengatur, golongan ruang ll/c sampai dengan Pembina Tk.l golongan ruang IV/b, yang telah memperoleh persetujuan Kepala BKN, selanjutnya diproses penerbitan Keputusan kenaikan pangkatnya oleh Biro Kepegawaian. d. Kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan pada periode kenaikan pangkat sesuai peraturan yang berlaku, yaitu 1 April dan 1 Oktober. 4. Ketentuan kenaikan pangkat/jabatan. a. Komposisi jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Instruktur untuk kenaikan pangkat/jabatan, sekurang-kurangnya 80% harus dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20% dari unsur penunjang. b. Instruktur Madya yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi, pangkat Pembina Tk.l, IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda, IV/c, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. c. Instruktur yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang dimiliki, pada tahun berikutnya wajib memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 20% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi dari kegiatan pelaksanaan pelatihan, pengembangan pelatihan dan/ atau pengembangan profesi. d. Instruktur yang dibebaskan sementara karena tugas belajar, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat tanpa angka kredit dengan ketentuan : 1) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir. 2) Setiap unsur penilaian dalam DP3 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
151
K. PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN
PENGANGKATAN
KEMBALI,
DAN
1. Pembebasan sementara Instruktur dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memperoleh angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. b. Dalam jangka waktu satu tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya : 1) (sepuluh) dari kegiatan unsur utama bagi Instruktur Penyelia, pangkat Penata Tk.l, Ill/d. 2) 20 (dua puluh) dari kegiatan unsur utama bagi Instruktur Madya, pangkat Pembina Utama Muda, IV/c. c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980. d. Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan PP No. 4 Tahun 1966. e. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Instruktur, termasuk diangkat dalam jabatan struktural. f. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan. g. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Instruktur yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin, maka selama yang bersangkutan menjalani masa hukuman tersebut tetap wajib melaksanakan tugas pokoknya sebagai Instruktur tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. 2. Pengangkatan Kembali a. Krlteria pengangkatan kembali 1) Instruktur yang telah menjalani pembebasan sementara sebagaimana tersebut pada butir 1 di alas dapat diangkat kembali dalam jabatan Instruktur, apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 2) PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Instruktur dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dari prestasi di bidang pelatihan dan pembelajaran yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Instruktur, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang/menetapkan angka kredit. b. Tata cara pengangkatan kembali 1) Instruktur yang telah selesai menjalani pembebasan sementara melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerjanya dengan melampirkan : a) PAK terakhir yang telah dimiliki atau PAK terakhhir yang telah ditambah angka kredit yang berasal dari prestasi di bidang pelatihan dan pembelajaran yang diperoleh selama dibebaskan sementara b) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. c) Fotocopy keputusan pembebasan sementara sebagai Instruktur yang dilegalisir pejabat berwenang. 152
d) Surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Instruktur. e) Fotocopy ijazah/STTPP yang telah dilegalisir Pejabat berwenang dengan disertai keputusan pengangkatan/ penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang telah selesai tugas belajar. f) Surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin, bagi yang dibebaskan karena dijatuhi hukuman disiplin. g) Fotocopy keputusan pengangkatan kembali sebagai PNS bagi yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 2) Berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali sebagai Instruktur dengan melampirkan persyaratan sebagaimana butir 1), sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3) Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan semula sebagai instruktur, sesuai usul dan ketentuan yang berlaku. 4) Keputusan pengangkatan kembali disampaikan kepada Instruktur yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. c. Ketentuan dalam pengangkatan kembali Prestasi kerja yang berkaitan dengan bidang pelatihan dan pembelajaran yang dikerjakan selama pembebasan sementara dihitung angka kreditnya, kecuali bagi yang dibebaskan karena dijatuhi hukuman disiplin. 3. Pemberhentian a. Alasan pemberhentian Instruktur diberhentikan dari jabatan fungsionalnya apabila : 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat. 2) Diberhentikan sebagai PNS berdasarkan PP No. 32 Tahun 1979. 3) Dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat memperoleh angka kredit yang ditentukan, yang bersangkutan tetap belum memperoleh angka kredit minimal yang ditetapkan. b. Tata cara pemberhentian 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberhentian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan : a) Fotocopy keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. b) Fotocopy keputusan pengangkatan dan atau pembebasan sementara dari jabatan Instruktur. c) Surat keterangan dari Ketua Tim Penilai yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pembebasan sementara. d) Fotocopy keputusan hukuman disiplin yang dilegalisir pejabat yang berwenang. 153
2) Berdasarkan usulan tersebut pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan Instruktur. 3) Keputusan pemberhentian disampaikan kepada Instruktur yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
154
