VI. MEKANISME PENYALURAN KREDIT BNI TUNAS USAHA (BTU) PADA UKC CABANG KARAWANG Latar belakang diluncurkannya fasilitas kredit BNI Tunas Usaha (BTU) adalah Inpres Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. BNI sebagai salah satu bank milik Pemerintah ditunjuk sebagai salah satu penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan fasilitas kredit untuk sektor UMKM. Oleh BNI, KUR tersebut dituangkan dalam bentuk produk kredit BNI Tunas Usaha (BTU). BTU adalah kredit modal kerja atau investasi yang diberikan untuk usaha produkif yang feasible namun belum bankable. Usaha yang feasible adalah kemampuan debitur dalam mengembalikan bunga pokok pinjaman tepat waktu, sedangkan bankable adalah kondisi debitur dilihat dari sisi persyaratan administrasi dan agunan yang masih kurang. Sumber pendanaan untuk kredit BTU ini berasal dari dana komersial BNI. Mekanisme penyaluran kredit BTU diharapkan dapat memenuhi persyaratan dan prosedur yang benar, sehingga nantinya akan lebih mengenal karakteristik dari setiap debiturnya secara menyeluruh dan menghasilkan kredit yang berkualitas. Maksud dari berkualitas adalah kredit yang tepat sasaran dan tidak terjadi keterlambatan/tunggakan dalam proses penyelesaian angsurannya. Secara umum prosedur perealisasian kredit BTU harus melewati beberapa tahap, yakni kelengkapan berkas, pengajuan permohonan, dan penilaian kredit apakah layak atau tidak untuk mendapatkan kredit BTU. Pola penyaluran kredit BTU dilakukan langsung ke end user dan tidak langsung (Channeling melalui Linkage Program). Penyaluran kredit BTU tidak terlepas dari prinsip 5 C, yaitu character, capacity, capital, dan condition of economy. Penerapan prinsip 5 C dituangkan di dalam aplikasi permohonan pengajuan kredit BTU (Lampiran 1). Setiap calon nasabah wajib melengkapi pengisian formulir permohonan tersebut secara lengkap dan benar. Proses perealisasian kredit BTU UKC Karawang membutuhkan waktu lebih kurang 10 hari kerja. Untuk lebih prosedur penyaluran kredit BTU yang dilakukan oleh UKC Karawang adalah sebagai berikut :
1.
Pemenuhan kelengkapan berkas Pemenuhan kelengkapan berkas merupakan syarat awal yang harus
dipenuhi oleh setiap calon nsabah. Kelengkapan berkas diperiksa oleh petugas sales. Adapun syarat dan berkas yang harus dilengkapi oleh calon nasabah dalam pengajuan kredit BTU berdasarkan Surat USK/2/2683 tanggal 23 Oktober 2007 adalah sebagai berikut : a.
Warga Negara Indonesia (WNI).
b.
Usaha telah berjalan minimal 1 tahun.
c.
Kredit digunakan sebagai tambahan modal kerja atau Investasi.
d.
Fotokopi KTP (suami + isteri jika sudah menikah) dan kartu keluarga.
e.
Fotokopi Surat Nikah (bagi yang telah menikah).
f.
Foto diri 3 x 4 (suami + isteri jika sudah menikah)
g.
Surat ijin usaha (SIUP, TDP, HO dan SITU) atau surat keterangan kelurahan/ kecamatan.
h.
NPWP untuk kredit di atas 50 juta rupiah.
i.
Jaminan. Setelah seluruh kelengkapan berkas terpenuhi, selanjutnya dilakukan
proses pendaftaran dan melengkapi formulir pengajuan kredit BTU yaang dibutuhkan sebelum dilakukan penilaian oleh RO. Calon nasabah dapat menentukan jumlah dan jangka waktu pengembalian kredit sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dapat disesuaikan berdasarkan tabel angsuran yang telah dibuat sebelumnya. 2.
Penilaian calon nasabah Penilaian nasabah untuk dapat memperoleh fasilitas kredit BTU melalui
dua tahap, yakni pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh sales dan selanjutnya penilaian kelayakan secara finansial yang dilakukan oleh RO. Pemeriksaan terhadap aspek-aspek usaha calon nasabah sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko terjadinya penunggakkan apabila pinjaman direalisasikan. Pemeriksaan awal yang dilakukan oleh sales meliputi kegiatan sebagai berikut : a.
Menilai apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan surat keterangan yang sudah dilengkapi
b.
Mengetahui apakah alamat nasabah sesuai dengan dengan alamat pada KTP
c.
Menilai apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah memiliki prospek yang baik
d.
Mengetahui karakteristik nasabah baik melalui wawancara langsung dengan nasabah, wawancara dengan tetangga atau relasi
e.
Kebenaran agunan yang dijaminkan di bank. Setelah proses penyaringan selesai dilakukan, tahap selanjutnya calon
nasabah direkomendasikan kepada RO untuk dinilai kelayakannya secara finansialnya. Prinsip 5 C harus diperhatikan dalam pemeriksaan ini, yakni collateral/agunan, capital dan capacity dari calon debitur. Oleh karena itu RO harus dapat mengamati dan memeriksa dengan tepat, guna mendapatkan data yang akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menganalisis calon nasabah. Untuk prinsip collateral atau agunan, penilaiannya berdasarkan dari nilai kredit yang akan direaliasikan oleh pihak UKC Cabang Karawang. Setiap nasabah wajib memiliki agunan yang dijaminkan kepada pihak BNI. Besar nilai agunan tersebut minimal 30 persen dari total kredit yang direaliasikan. BNI bekerjasama dengan Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Asuransi Kredit Indonesia dalam pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membatu usaha MKM sebesar 70 persen dari maksimum kredit yang direalisasikan. Pemeriksaan agunan dari calon debitur dicatat dan dilaporkan di dalam Capacity atau kapasitas nasabah merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan didalam proses penyaluran kredit BTU. Pemeriksaan aspek kapasitas dari calon nasabah untuk mengukur sejauh mana kemampuan nasabah tersebut untuk membayar angsuran kredit dikemudian hari. Pengukuran kapasitas dari nasabah dapat dilihat dari pendapatan usaha bersih per bulan yang diperoleh. UKC cabang Karawang menerapkan kebijakan batas maksimum penggunaan pendapatan usaha per bulan sebagai angsuran untuk pembayaran kredit adalah 40 – 50 persen. Penilaian terhadap modal usaha (capital) dari calon nasabah juga perlu diperhatikan. Pada dasarnya pemberian kredit BTU bertujuan sebagai tambahan modal usaha dalam upaya
pengembangan usaha. Pemeriksaan modal usaha
bertujuan apakah usaha yang akan diberikan pinjaman tersebut dalam keadaan
sehat, artinya dimana usaha tersebut memiliki harta lancar yang lebih banyak dibandingkan dengan hutangnya atau sering disebut sebagai current ratio (CR). Yang termasuk sebagai harta lancar adalah kas, persediaan dan piutang usaha. Nilai CR minimal yang ditetapkan oleh BNI untuk usaha yang layak memperoleh kredit BTU adalah 1,0. Apabila nilai CR tidak dapat dipenuhi maka pengajuan kredit BTU tidak dapat diteruskan dan berkas dikembalikan kepada calon debitur. Pemeriksaan terhadap usaha nasabah dapat dilihat dari aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Aspek pemasaran dianalisis untuk mengetahui prospek usaha dan laba untuk menjamin bahwa usaha tersebut akan terus berkembang. Aspek ini meliputi keadaan pasar, baik permintaan maupun penawaran yang sudah ada untuk jenis usaha yang direncanakan dan diproduksi untuk dijual. 3.
Pembinaan dan pengawasan nasabah Kelancaran dalam pembayaran pinjaman merupakan hal yang sangat
diinginkan oleh bank terhadap seluruh nasabah peminjan kredit BTU. Diharapkan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah dapat mengurangi terjadinya risiko tunggakan dalam pembayaran angsuran. Pembinaan kredit BTU dapat
dilakukan
terhadap
tunggakan
yang
dibedakan
menjadi
lima
kelompok/tingkatan berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Bank BNI, yakni : a.
Lancar (kolektibilitas 1), yaitu kredit dengan pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan kredit.
b.
Dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2), yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari dan jarang mengalami cerukan.
c.
Kurang lancar (kolektibilitas 3), yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau margin yang telah melampaui 120 hari, terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
d.
Diragukan (kolektibilitas 4), yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau margin yang telah melampaui 120 hari hingga
180 hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. e.
Macet (kolektibilitas 5), yaitu pembiayaan dengan tunggakan pokok dan atau margin yang telah melampaui 180 hari. Adapun ketentuan umum pengajuan kredit BTU berdasarkan Surat
USK/2/2683 tanggal 23 Oktober 2007 adalah sebagai berikut : 1.
Persyaratan Calon Debitur/terjamin : a.
Merupakan debitur individu, kelompok, perusahaan dan koperasi yang melakukan usaha produktif pada semua sektor usaha yang feasible namun belum bankable. Kriteria debitur yang dapat dibiayai adalah Usaha Mikro, Kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
b. Pemohon kredit tidak sedang menikmati fasilitas kredit produktif dari Bank Lain. c.
Sektor yang dapat dibiayai : Sektor Pertanian, Sektor Kehutanan, Sektor Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Sektor Perindustrian dan Perdagangan.
2.
Jenis Kredit dan Jangka Waktu : BTU ini dapat diberikan untuk keperluan Kredit Modal Kerja sampai (KMK) sampai dengan 5 tahun dan kredit investasi (KI) 10 tahun.
3.
Besar Kredit a.
Besarnya kredit yang diberikan kepada calon debitur disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pelunasan dengan maksimum sampai dengan Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupaih) per debitur.
b.
Penetapan besarnya maksimum kredit ditentukan atas dasar besarnya angsuran setiap bulan maksimal 70 persen dari Laba bersih (EAT).
c. 4.
Lebih dari 150 juta harus memiliki SIUP.
Suku Bunga a.
Suku bunga maksimum 14 persen efektif/tahun.
b.
Apabila terdapat perubahan suku bunga akan disampaikan dengan surat tambahan tersendiri.
5.
Denda/Penalty : Terhadap tunggakan dikenakan denda sebesar 5 persen p.a. (lima persen pertahun) atas saldo yang tertunggak.
6.
Biaya Administrasi dan Provisi Kredit tidak dipungut.
7.
Debitur BTU tidak diasuransikan jiwa.
8.
Pelunasan sebelum jatuh tempo. a.
Pelunasan sebelum jatuh tempo untuk kredit yang menggunakan bunga Efektif flat dikenakan denda 0,5 persen dari outstanding kredit.
b.
Besarnya kewajiban yang harus dilunaskan adalah : Outstanding kredit + bunga berjalan + denda 0.5 persen dari outstanding + biaya penutupan rekening
9.
Pola angsuran sesuai ketentuan yang berlaku.
