KAJIAN PROGRAM PENYALURAN KREDIT USAHA KECIL MELALUI PROGRAM KEMITRAAN (Kasus PT BNI dengan Lembaga Pendamping IPB)
YUANRI DWI WATI
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
SURAT PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa semua pernyataan dalam Tesis yang berjudul :
Kajian Program Penyaluran Kredit Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan (Kasus PT BNI dengan Lembaga Pendamping IPB) merupakan gagasan dan hasil kajian saya sendiri di bawah bimbingan Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain.
Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.
Bogor,
Februari 2008
Yuanri Dwi Wati F. 052054115
ii
ABSTRACT
YUANRI DWI WATI. The study of micro and small business credit supply through partnership program (PT BNI with Bridge Institution of IPB Case). Advised by H. Musa Hubeis as Chairman, and H. Amiruddin Saleh as member. This program of partnership conducted by BUMN (as builder), in this case Bank BNI and small business as partner of construct work along with Bogor Bridge Agricultural University (IPB) represent institution of government having function as bridge institution, and also give recommendation for group of small (medium enterprise) to become candidate of partner construct. Target of this study in general is to analyze pattern channeling of credit to small entrepreneur through program of partnership of BUMN and strategy of development partnership conducted by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk of Bogor Small Credit Central unit with Advocacy Institute (LP) IPB. Data collecting conducted by interview to get secondary and primary data from small medium enterprises by using questioner instrument form, observation and study of bibliography to learn and study literature with problems which the medium deal checked. The number of respondent consist of 75 respondent divided in two, 50 respondent from IPB partner of construct and 25 respondent from non IPB partner of construct. Data obtained in the primary and secondary data form, than analyzed descriptively to determine internal weakness and strengths, and also opportunities and threats of externals company. Analyze conducted with analysis of Internal Factor Evaluation (IFE), Externals Factor Evaluation (EFE), matrix Internal Externals (IE) and also analyze matrix Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) to formulate alternative of strategy of partnership in Credit of Partner of BUMN (KKB) supporting program. According to study result obtained an internal factor influencing KKB program is proffering procedure which not twist and the proffering condition easy to. Externals factor influencing KKB program is market UKM potency which still be big and the number of competitor from bank of a kind BUMN and also private sector. Given the partner link condition and position from result matrix analyze IE, can be compiled by some partner strategy alternative KKB supporting program, that are : (1) expense credit management clipping process like administration expense, (2) adding administrative personnel outsourcing (3) more intensive promotion through various media and (4) performing socialization about KKB by inviting all client from UKM group. Strategy expected can realize partnership target, that is create UKM selfsupporting and taft.
iii
RINGKASAN
YUANRI DWI WATI. Kajian Program Penyaluran Kredit Usaha Kecil melalui Program kemitraan (Kasus PT BNI dengan Lembaga Pendamping IPB). Dibimbing oleh H. Musa Hubeis sebagai Ketua dan H. Amiruddin Saleh sebagai Anggota. Bank BNI sebagai salah satu lembaga perbankan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) ikut berperan aktif dalam rangka turut melaksanakan, serta menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah untuk menumbuhkembangkan pengusaha-pengusaha baru dengan menyediakan fasilitas kredit kemitraan BUMN (KKB). Kredit kemitraan BUMN merupakan program kemitraan BUMN dengan usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan UMKK agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN, melalui pemberian pinjaman untuk usaha produktif dalam bentuk modal kerja maupun investasi kepada Mitra Binaan. Program kemitraan ini dilakukan oleh BUMN (sebagai pembina), dalam hal ini Bank BNI dan usaha kecil sebagai mitra binaan bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan instansi pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pendamping (LP), serta memberikan rekomendasi bagi kelompok usaha kecil yang akan menjadi calon mitra binaan. Tujuan kajian ini secara umum adalah untuk menganalisa pola penyaluran kredit kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan BUMN dan strategi pengembangan kemitraan yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Kecil Bogor dengan LP IPB. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan sekunder langsung dari usaha kecil dengan menggunakan suatu instrumen kajian berupa
kuesioner, observasi dan studi kepustakaan untuk
mempelajari dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kuesioner dibagikan kepada 75 responden yang terdiri dari 50 responden mitra binaan IPB dan 25 responden yang merupakan mitra binaan non IPB. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif
iv
untuk menentukan kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal perusahaan. Analisis selanjutnya dilakukan dengan analisis matriks Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE) dan matriks Internal External (IE) serta analisis matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) untuk merumuskan alternatif-alternatif strategi kemitraan dalam mendukung program KKB. Pola penyaluran kredit khususnya penyaluran kredit usaha kecil yang telah dilakukan bank BNI terbagi menjadi dua macam, yaitu penyaluran kredit secara langsung dan melalui program kemitraan (program KKB). Program KKB hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif dan bukan untuk keperluan konsumtif. Program KKB dibagi menjadi dua jalur, yaitu melalui lembaga pendamping (LP) LPPM IPB yang bertindak sebagai lembaga pendamping dan melalui jalur langsung. Proses penyaluran dan pengembalian kredit KKB bank BNI pada dasarnya hanya dipengaruhi oleh Character, Capacity dan Condition of economic (3C) yang memadai karena pada umumnya UKM tidak memiliki Capital (modal) dan Collateral (jaminan). Berdasarkan hasil kajian diperoleh faktor internal yang mempengaruhi program KKB adalah prosedur pengajuan yang tidak berbelit dan syarat pengajuan yang mudah. Faktor eksternal yang mempengaruhi program KKB adalah potensi pasar UKM yang masih besar dan banyaknya pesaing dari bank sejenis baik BUMN maupun swasta. Dengan mengetahui posisi dan kondisi hubungan kemitraan dari hasil analisis matriks IE, maka dapat disusun beberapa alternatif strategi kemitraan yang mendukung program KKB, yaitu : (1) pemangkasan biaya pada proses pengurusan kredit seperti biaya administrasi, (2) menambah tenaga administrasi outsourcing, (3) promosi yang lebih intensif melalui berbagai media dan (4) mengadakan sosialisasi tentang KKB dengan cara mengundang para nasabah dari kelompok UKM. Keempat strategi tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemitraan, yaitu menciptakan UKM tangguh dan mandiri.
v
©Hak cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Tesis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
vi
KAJIAN PROGRAM PENYALURAN KREDIT USAHA KECIL MELALUI PROGRAM KEMITRAAN (Kasus PT BNI dengan Lembaga Pendamping IPB)
YUANRI DWI WATI
TESIS Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Industri Kecil Menengah
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
vii
Judul Tesis
: Kajian Program Penyaluran Kredit Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan (Kasus PT BNI dengan Lembaga Pendamping IPB)
Nama Mahasiswa
: Yuanri Dwi Wati
Nomor Pokok
: F. 052054115
Program Studi
: Industri Kecil Menengah
Menyetujui, Maret 2008 Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS, Dipl.Ing, DEA (Ketua)
Dr. Ir. H. Amiruddin Saleh, MS (Anggota)
Mengetahui,
Plh Ketua Program Studi Industri Kecil Menengah,
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr. Ir. Nora H. Pandjaitan, DEA
Prof. Dr. Ir. H. Khairil A. Notodiputro, MS
Tanggal Ujian : 15 Februari 2008
Tanggal Lulus :
viii
PRAKATA
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga Tesis yang berjudul Kajian Program Penyaluran Kredit Usaha Kecil melalui Program kemitraan (Kasus PT BNI dengan Lembaga Pendamping IPB) berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Industri Kecil Menengah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulisan ini kiranya tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, oleh karena itu melalui prakata ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada : 1. Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS, Dipl.Ing, DEA, selaku pembimbing utama yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan pengarahan selama kegiatan kajian dan penulisan tesis ini. 2. Dr. Ir. H. Amiruddin Saleh, MS, selaku pembimbing anggota yang juga telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulis melakukan kajian dan penulisan tesis ini. 3. Seluruh dosen pengajar dan staf serta karyawan Sekolah Pascasarjana IPB yang telah banyak membantu selama kuliah berlangsung. 4. Rekan-rekan MPI angkatan 7 yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. 5. Rekan-rekan PT BNI (Persero) Tbk Unit SKC Bogor yang telah membantu dalam pengumpulan data tesis ini. 6. Suamiku dan kedua orang tua, serta kakakku yang dengan segala pengorbanan yang tiada henti, baik moril maupun materiil, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. 7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kerjasama dan informasi yang telah diberikan kepada penulis.
ix
Semoga kajian ini dapat menambah khasanah pengetahuan bagi usaha kecil menengah pada umumnya dan kegiatan kemitraan pada khususnya. Saran dan kritik atas kajian ini diharapkan, agar tesis ini menjadi lebih sempurna dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Bogor, Maret 2008
Penulis
x
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Sumedang Jawa Barat pada tanggal 9 Januari 1978 sebagai putri kedua dari dua bersaudara dari pasangan H. Dedi Supriatdi dan Hj. E. Rochaeni. Tahun 1990 lulus Sekolah Dasar Negeri Bojongloa I Bandung, kemudian melanjutkan ke SMPN 3 Bandung lulus tahun 1993 dan lulus SMAN 5 Bandung pada tahun 1996. Pada tahun 2001 memperoleh gelar Sarjana Science dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran Bandung dan pada tahun yang sama juga berhasil menyelesaikan Program D3 Jurusan Sastra Jepang pada Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah memperoleh gelar kesarjanaan, penulis bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumedang, kemudian mulai tahun 2003 diterima bekerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bogor sampai dengan sekarang. Pada bulan September 2007 penulis menikah. Dalam usaha meningkatkan mutu dan mengembangkan wawasan untuk lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Program Studi Industri Kecil Menengah pada tahun 2006 (Angkatan VII).
xi
DAFTAR ISI Halaman ABSTRACT......................................................................................................
iii
RINGKASAN...................................................................................................
iv
PRAKATA........................................................................................................
ix
RIWAYAT HIDUP...........................................................................................
xi
DAFTAR TABEL.............................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR........................................................................................
xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....................................................................................
xv
I.
PENDAHULUAN.................................................................................
1
A. Latar Belakang.................................................................................
1
B. Perumusan Masalah..........................................................................
8
C. Tujuan...............................................................................................
8
LANDASAN TEORI............................................................................
9
A. Perbankan.........................................................................................
9
B. Kredit Bank......................................................................................
12
C. Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Pendukung...................
17
D. Kemitraan.........................................................................................
19
METODE KAJIAN...............................................................................
23
A. Pengumpulan Data............................................................................
23
B. Pengolahan dan Analisis Data...........................................................
24
HASIL DAN PEMBAHASAN..............................................................
30
A. Keadaan Umum.................................................................................
30
B. Hasil Kajian........................................................................................
46
KESIMPULAN DAN SARAN..........................................................................
65
A. Kesimpulan...................................................................................................
65
B. Saran.............................................................................................................
66
DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................
67
LAMPIRAN........................................................................................................
69
II.
III.
IV.
xii
DAFTAR TABEL No.
Halaman
1. Matriks IFE.............................................................................................
25
2. Matriks EFE............................................................................................
26
3. Matriks SWOT........................................................................................
28
4. Tingkat bunga kredit................................................................................
40
5. Formulir pengajuan KKB........................................................................
44
6. Data realisasi kredit mitra binaan IPB.....................................................
46
7. Data realisasi kredit mitra binaan non IPB..............................................
47
8. Rekapitulasi realisasi kredit program KKB.............................................
49
9. Kontingensi realisasi kredit......................................................................
49
10. Perhitungan khi kuadrat untuk kelompok realisasi kredit........................
50
11. Matriks IFE program KKB......................................................................
54
12. Matriks EFE program KKB.....................................................................
55
13. Matriks SWOT program KKB.................................................................
58
xiii
DAFTAR GAMBAR No.
Halaman
1. Matriks IE.................................................................................................
27
2. Bentuk hubungan kerjasama.....................................................................
37
3. Alur proses kredit KKB Bank BNI............................................................
45
4. Matriks IE program KKB..........................................................................
57
xiv
DAFTAR LAMPIRAN No.
Halaman
1. Kuesioner kajian..........................................................................................
70
2. Pembobotan terhadap kekuatan dan kelemahan..........................................
80
3. Pembobotan terhadap peluang dan ancaman...............................................
82
4. Rekapitulasi bobot faktor internal dan eksternal.........................................
84
5. Perhitungan rating bobot faktor internal dan eksternal............................ ....
85
6. Perhitungan khi kuadrat................................................................................
86
7. Tabel khi kuadrat..........................................................................................
87
8. Hasil rekapitulasi kuesioner Mitra Binaan IPB dan Mitra Binaan Non IPB
88
9. Contoh profil perusahaan mitra binaan........................................................
90
10. Formulir pengajuan kredit KKB...................................................................
97
11. Perjanjian kredit KKB..................................................................................
101
xv
1
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian (Triandaru dan Santoso, 2000). Bank pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (loanable funds) dari penabung atau unit surplus (lenders) kepada peminjam (borrowers) atau unit defisit. Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dengan pemakai dana melalui pasar uang dan modal. Salah satu kegiatan utama lembaga keuangan, termasuk bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penerimaan utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit. Mengingat penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit mengandung resiko relatif lebih tinggi daripada aktiva lainnya. Ditinjau dari segi likuiditasnya penyaluran kredit mempunyai tingkat likuiditas lebih rendah daripada cadangan primer dan sekunder. Lebih lanjut, likuiditas penyaluran kredit juga bervariasi, yaitu tergantung pada jangka waktu kredit, kolektibilitas atau kemungkinan tertagihnya (Reksoprayitno, 1997). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh bank
2
adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Pertumbuhan kredit pada tahun 2006 berada jauh di bawah target awal 18%, kredit hanya tumbuh Rp. 78 triliun atau sekitar 10% dibandingkan dengan akhir tahun 2005. Rendahnya kucuran kredit membuat pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 5,5%. Target pertumbuhan kredit tahun 2007 dipatok 1820%. Ini berarti nominal pertumbuhan kredit tahun 2007 ditargetkan sekitar Rp. 150 triliun. Dana perbankan sebesar Rp. 106 triliun untuk tahun 2005 akan dilaporkan untuk kredit sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Rp. 60,44 triliun. Selain itu, ada pengalokasian dana keuntungan BUMN sebesar 13% untuk pemberdayaan UMKM. Sampai pada akhir tahun 2004 ekspansi netto kredit perbankan kepada UMKM mencapai Rp. 72 triliun dari rencana bisnis perbankan sebesar Rp. 38,5 triliun, berarti angka realisasi kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM mencapai 187% dari target, padahal tahun 2003 hanya tersalurkan 63,8% dari rencana bisnis sebanyak Rp. 42,3 triliun, sedangkan kredit bermasalah pada tahun 2004 hanya 3,44% (Hadinoto, 2007). PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya disebut Bank BNI sebagai salah satu lembaga perbankan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) ikut berperan aktif dalam melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan program pemerintah untuk menumbuhkembangkan pengusahapengusaha baru dengan menyediakan fasilitas kredit kemitraan BUMN (KKB). Kredit kemitraan BUMN merupakan program kemitraan BUMN dengan usaha mikro, kecil dan koperasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN, melalui pemberian pinjaman untuk usaha produktif dalam bentuk modal kerja maupun investasi kepada Mitra Binaan. Penyaluran kredit kemitraan BUMN hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif dan tidak dimaksudkan untuk keperluan konsumtif. Pola penyaluran adalah langsung kepada end user (mitra binaan) dengan sasaran semua sektor usaha mikro, kecil dan koperasi yang
3
meliputi pertanian, perdagangan, industri, peternakan, perikanan dan jasa-jasa usaha mikro dan kecil lainnya. Sebagai BUMN, Bank BNI berkewajiban mendorong upaya pengembangan potensi usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pola kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui pemanfaatan dana dari bagian laba usaha BUMN. Bank BNI juga diwajibkan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pembinaan lingkungan masyarakat melalui program Bina Lingkungan, sebagaimana yang diatur di dalam surat Menteri Negara BUMN Nomor S-366/M-MBU/2002 tanggal 06 Mei 2002 tentang Program Bina Lingkungan. Dalam perkembangannya, Kementerian BUMN selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai landasan hukum pengganti yang menyempurnakan tata cara penyelenggaraan PUKK dan program Bina Lingkungan (PUKKBL) yang semula diatur dengan SK nomor 316/KMK.016/1994 dan SK nomor S-366/M-MBU/2002 tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran kredit kemitraan, BNI menjalin kerjasama dengan 17 perguruan tinggi. Bentuk kerjasamanya adalah pemberian fasilitas kredit kemitraan BNI kepada mitra binaan yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi. Pihak perguruan tinggi melakukan verifikasi calon mitra binaan melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Utama BNI dengan 17 rektor atau pimpinan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kunci strategis dalam pengembangan usaha kecil, selain jaringannya dalam menjangkau keberadaan usaha kecil, perguruan tinggi merupakan gudang ilmu, sumber ilmu dan sumber pengembangan ilmu sehingga berpeluang untuk mengkombinasikan dengan Tri Dharma perguruan tinggi, seperti penerapan teknologi atau hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat. Setelah bekerjasama dengan 17
4
perguruan tinggi ini, tidak tertutup kemungkinan BNI juga akan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain dengan tujuan dapat mempercepat penyaluran kredit kemitraan ini. Perguruan Tinggi yang menandatangani kerjasama adalah Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Jember, Universitas Tanjungpura Pontianak, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Lampung, Universitas Merdeka Malang, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Pancasila, Universitas Katolik Soegijapranata dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang berdiri sendiri dan berbentuk usaha orang perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (Hadinoto, 2007). Peranan usaha kecil dalam perekonomian nasional memiliki nilai yang cukup strategis, bila ditinjau dari segi keberadaan dan fungsinya, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2002, usaha mikro dan kecil berjumlah 39.869.505 (99.85%) yang tersebar di berbagai sektor, usaha menengah 57.861 (0,14%) dan korporasi 2.084 (0,01%) (Hadinoto, 2007). Apabila dilihat dari batasan omzet sejumlah 37,6 juta pengusaha kecil (96,81%) mempunyai omzet di bawah Rp. 50 juta sedangkan yang mempunyai omzet di atas Rp. 50 juta ada sejumlah 1,3 juta pengusaha kecil (3,19%). Kemudian dikaitkan dengan tingkat pendidikan, pengusaha kecil pada umumnya memiliki tingkat pendidikan masih rendah dimana 94,2 % berpendidikan paling tinggi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan hanya 5,8% berpendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) ke atas (Kadarisman, 2007). Data BPS pada tahun 2002 dalam Hadinoto (2007) menunjukkan bahwa usaha kecil mendominasi jumlah usaha nasional, usaha kecil menengah (UKM)
5
mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam produk domestik bruto (PDB). Peranan UKM dalam PDB mencapai 56,7% terdiri dari 41,1% usaha mikro dan kecil dan 15,6% usaha skala menengah dari total PDB nasional. Pada tahun 2003 jumlah UKM mencapai 42,4 juta unit dan mampu menyerap lebih dari 79 juta tenaga kerja. Angka ini setara dengan 99,5% dari total jumlah tenaga kerja. Dari jumlah total 79 juta tenaga kerja tersebut, 70,3 juta orang bekerja di usaha mikro dan kecil sementara 8,7 juta lainnya di usaha menengah. Di sisi lain, dengan semakin ketatnya persaingan usaha sebagai dampak globalisasi pasar, maka pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil sangat diperlukan, agar usaha ini tidak terdesak dengan usaha besar dan investor mancanegara. Dalam rangka menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru, sekaligus memberdayakan dan meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil dalam perekonomian
nasional,
pemerintah
telah
menciptakan
berbagai
kebijaksanaan antara lain pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui inkubator bisnis. Model inkubator bisnis dan teknologi bekerjasama dengan perguruan tinggi diharapkan menjadi salah satu faktor kunci sukses, karena perguruan tinggi merupakan sumber dan pakar teknologi yang dapat membantu tumbuhnya pengusaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan wahana bagi pengembangan hasil-hasil penelitian yang dilakukan untuk menjadi produk komersial yang menguntungkan. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menumbuhkan embrio pembentukan inkubator dan pengembangannya di masa mendatang oleh dunia usaha dalam mempercepat tumbuhnya pengusaha kecil baru dan mandiri berbasiskan teknologi yang dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Bila dilihat dari tantangannya, secara umum UKM mempunyai tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal usaha kecil melekat pada dirinya, yaitu kelemahan manajerial dan skala ekonomi terbatas. Sedangkan tantangan eksternal adalah sebagian berasal dari kemitraan yang dibangun dengan usaha
6
besar. Karakter usaha besar adalah standarisasi kegiatan dan mutu produk/jasa yang dihasilkan, maka bila usaha kecil ingin berkembang dan menjadi mitra usaha besar harus meningkatkan kemampuannya dalam menjamin mutu barang atau jasa. Masalah lain yang dihadapi oleh UKM adalah masih dirasakan tingginya suku bunga bank. Maka dari itu pemberdayaan UKM diharapkan dapat meningkatkan permodalan dan pengembangan manajemen yang baik, serta sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan profesional. Hal lainnya, UKM harus mampu memperluas pemasaran dan kemitraan dengan pengusaha besar dan BUMN. Meskipun UKM telah mendapatkan dana dari berbagai pihak, masih ada persoalan lain di antara sejumlah persoalan yang mempengaruhi UKM sulit maju dan bantuan dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal ternyata tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Juga belum terkoordinasinya peran pihak intermediasi secara terpadu antar lembaga dan instansi yang tekait dengan upaya pembinaan dan pengembangan UKM dalam memberikan solusi baru. Hal tersebut akan membuka peluang terjadinya tumpang tindih program dan nantinya berlanjut dengan ketidakefisienan dana yang dipakai, serta mengakibatkan UKM tidak maju, terutama yang berbasis hasil pertanian karena tidak mendapatkan bimbingan teknis yang diharapkan. Bukan hanya informasi teknis (bahan baku, kapasitas alat produksi, jenis produk, volume produksi dan harga jual) yang diperlukan untuk mendukung kegiatan produksi termasuk pengambilan keputusan, tetapi juga informasi bisnis itu sendiri, seperti soal pemasaran, pangsa pasar, promosi, label atau merek, mutu produk, persaingan, sasaran usaha dan perluasan usaha, perizinan dan fasilitas penelitian, serta pengembangan. Di samping itu juga perlu diperhatikan masalah yuridis (akte pendirian usaha dari notaris, bentuk badan hukum, serta jaminan nilai dan status). Program penyelenggaraan PUKKBL dilaksanakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, dimana tiap BUMN diwajibkan menyisihkan 13% dari laba bersihnya untuk program kemitraan, yaitu meningkatkan
7
kemampuan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri dan unggul, sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, ekspor dan pembentukan produk domestik bruto semakin meningkat (Kementrian BUMN, 2003). Dalam melaksanakan Surat Keputusan itu, tiap BUMN perlu melakukan penataan
pengelolaan,
yaitu
menyederhanakan
persyaratan
kredit
dan
mempercepat proses pemberiannya. Mengacu kepada Surat Keputusan tersebut, bentuk program kemitraan (Irmalia, 2006) yang dapat dilakukan adalah : 1. Pemberian pinjaman dalam bentuk modal kerja dan pinjaman khusus. 2. Pemberian hibah dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pemagangan dan bantuan pemasaran produk mitra binaan. Program kemitraan ini dilakukan oleh BUMN (sebagai pembina), dalam hal ini Bank BNI dan usaha kecil sebagai mitra binaan bekerjasama dengan IPB merupakan instansi pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pendamping, serta memberikan rekomendasi bagi kelompok usaha kecil yang akan menjadi calon mitra binaan. Fungsi dari lembaga pendamping (LP) sebatas mengorganisir mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil yang menjadi binaannya yaitu membantu pihak bank dalam pelaksanaan kegiatan seleksi, administrasi penyaluran dan kegiatan penagihan kredit. LP dirasakan perlu oleh pihak bank, dikarenakan jumlah tenaga/pegawai bank yang sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk seluruhnya dikerjakan oleh orang bank dan selain itu dalam penilaian kelayakan usaha calon mitra binaan, pihak perguruan tinggi dirasakan lebih kompeten dalam menilai apakah mitra binaan tersebut layak atau tidaknya untuk diberikan kredit. Program kemitraan ini dapat dilakukan terus menerus sampai mitra binaan tersebut menjadi tangguh dan mandiri. Walaupun demikian kinerja dari program ini belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Dalam kajian ini, sebagai obyek kajian adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Kecil Bogor sebagai pembina dengan mitra binaannya (industri kecil) dengan LP Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM).
8
B. Perumusan Masalah Berdasarkan hal yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka permasalahan dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Pola-pola penyaluran kredit usaha kecil (KUK) apakah yang telah dilakukan oleh PT BNI (Persero) Tbk Unit SKC Bogor selama ini, baik yang melalui jalur perbankan maupun melalui jalur kemitraan ? 2. Langkah-langkah pendekatan yang bagaimanakah yang dapat menciptakan keberhasilan penyaluran KUK oleh Bank BNI melalui LP LPPM IPB ? 3. Bagaimana bentuk strategi penyaluran KUK dari program kemitraan Bank BNI melalui LP LPPM IPB ?
C. Tujuan Tujuan kajian ini secara umum adalah untuk menganalisa pola penyaluran kredit modal kerja kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan BUMN dan strategi pengembangan kemitraan yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Kecil Bogor dengan LP LPPM IPB dan secara khusus bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi pola penyaluran kredit modal kerja yang sesuai bagi PT BNI (Persero) Tbk Unit SKC Bogor melalui jalur perbankan maupun program kemitraan BUMN bekerjasama dengan LP LPPM IPB. 2. Mengidentifikasi bentuk strategi penyaluran KUK dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran proses penyaluran dan
pengembalian KUK
melalui program kemitraan, yang dilakukan bank BNI bekerjasama dengan LP LPPM IPB. 3. Menyusun strategi penyaluran KUK program kemitraan yang dilakukan oleh PT BNI (Persero) Tbk dalam mendukung kegiatan usaha mitra binaannya, dengan LP LPPM IPB.
9
II. LANDASAN TEORI
A. Perbankan Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas pengunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, menurut Reksoprayitno (1997), bank dibedakan menjadi : a. Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun. b. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. 1. Fungsi Bank Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai agent of trust, agent of development dan agent of services (Triandaru dan Santoso, 2000). a. Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.
Masyarakat
percaya
bahwa
uangnya
tidak
akan
disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur
10
atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pijaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo dan bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. b. Agent of development Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik, apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melalui investasi, distribusi dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusi-konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. c. Agent of Services Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank dan jasa penyelesaian tagihan. 2. Peranan Bank Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, peranan tersebut seperti termuat dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Triandaru dan Santoso, 2000), yaitu :
11
a. Pengalihan aset (asset transmutation) Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank telah berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus (lenders) kepada unit defisit (borrowers). Dalam kasus yang lain, pengalihan aset dapat pula terjadi, jika bank menerbitkan sekuritas sekunder (giro, deposito berjangka, dana pensiun dan sebagainya) yang kemudian dibeli oleh unit surplus dan selanjutnya ditukarkan dengan sekuritas primer (saham, obligasi, promes, commercial paper dan sebagainya) yang diterbitkan oleh unit defisit. b. Transaksi (transaction) Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya) merupakan pengganti dari uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. c. Likuditas (liquidity) Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produkproduk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuditas pemilik dana, dana dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. d. Efisiensi (efficiency) Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank sebagai broker (brokerage) adalah mempertemukan para pemilik dan pengguna modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetri antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peranan lembaga keuangan menjadi penting untuk
12
memecahkan masalah ini. Indonesia, dengan pasar yang belum efisien dan adanya informasi yang tidak sempurna telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi menyebabkan Indonesia tidak dapat bersaing dalam pasar global. Terlihat di sini lembaga perantara keuangan mempunyai peranan untuk menjembatani dua
pihak yang saling
berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna. Pemerintah Indonesia dengan peraturannya akan dapat memberikan iklim untuk mendukung operasi lembaga tersebut. Kelonggaran atau pengetatan akan berdampak pada perkembangan indusri seperti yang terjadi di Jerman atau di Amerika. Jerman, dimana Universal Banking mendapat kelonggaran dari pemerintahnya sehingga biaya external financing menjadi lebih murah dan dapat mendorong industri agregatnya dan sebaliknya Amerika yang menggunakan Uni Bank sangat membatasi aktivitasnya sehingga biaya menjadi lebih mahal dan kurang mendukung perkembangan industri yang ada. Dari pengalaman di kedua negara tersebut, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menetapkan aturan agar biaya external financing menjadi lebih murah, sehingga mampu bersaing di pasar global dan dapat meningkatkan investasi agregat. B. Kredit Bank Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-undang tersebut, penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya dalam bentuk kredit. Penyediaan dana tersebut berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan
13
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 1 UU No. 10 tahun 1998. Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. Secara lebih spesifik dijabarkan dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan lain (Triandaru dan Santoso, 2000), yaitu : 1. Pertimbangan Penyaluran Dana Dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Mengingat hal tersebut di atas dan adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank, serta adanya risiko yang selalu melekat dalam penyaluran dana, maka sebelum kredit disalurkan bank selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan nasabah debiturnya untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank. Hal-hal yang selalu ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit adalah : a. Perijinan dan Legalitas Bank tidak ingin menanggung resiko yang besar, apabila setelah dana digunakan oleh nasabah debitur, lalu di kemudian hari, sebelum nasabah mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, kegiatan atau usaha nasabah tidak dapat dilanjutkan, karena tidak syah secara yuridis. Bentukbentuk perijinan dan aspek legalitas yang harus dipenuhi debitur sangat bervariasi tergantung pada bidang kegiatan atau usaha nasabah. b. Karakter Karakter nasabah sangat sulit untuk diidentifikasikan, karena penampilan dan profesi tidak selalu dengan konsisten mencerminkan karakter seseorang. Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya di masa mendatang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut, antara lain profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman, tindakan atau perilaku di masa lalu.
14
c. Pengalaman dan Manajemen Pengalaman dan manajemen nasabah sangat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya, sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya kepada bank. Pengalaman yang tidak sesuai dengan bidang kegiatan yang akan dijalankan dapat mengurangi kinerja usaha nasabah. Manajemen atas usaha nasabah yang tidak sesuai dengan kebutuhan juga akan mengurangi kinerja nasabah. d. Kemampuan teknis Kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha nasabah secara teknis. Tersedianya bahan baku, adanya tenaga ahli, ketersediaan mesin dan peralatan, tempat usaha yang memenuhi syarat merupakan contoh-contoh faktor yang dapat mempengaruhi
kemampuan
teknis
nasabah
dalam
menjalankan
kegiatannya. e. Pemasaran Bagi kegiatan nasabah yang memerlukan pemasaran atas suatu produk kegiatannya harus didukung oleh perencanaan pemasaran yang matang dan wajar. Rencana pemasaran ini tidak dapat dilaksanakan hanya dengan sepintas lalu. f. Sosial Keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank sedikit banyak pasti membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. Dampak tersebut merupakan sesuatu yang disukai oleh masyarakat, atau tidak disukai oleh masyarakat dan keduanya dapat terjadi bersamaan. Pihak bank harus ekstra hati-hati, apabila dampak yang ditimbulkan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat, terutama apabila ketidaksukaan tersebut dapat menyebabkan terganggunya usaha nasabah di masa mendatang. g. Keuangan Sehat dan tidak sehatnya keadaan usaha nasabah dapat dilihat salah satunya melalui keadaan keuangannya, serta keadaan keuangan nasabah
15
dapat dilihat melalui laporan keuangannya. Dari laporan keuangan ini, pihak bank dapat mengetahui tingkat keuntungan, jumlah dana yang diperlukan, waktu tambahan dana diperlukan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai efisiensi alokasi dana dalam berbagai macam bentuk aktiva dan lain-lain. h. Agunan Agunan bukan merupakan faktor utama yang dijadikan oleh bank untuk menentukan keputusan pemberian dana kepada suatu nasabah tertentu. Namun mengingat analisis yang telah dilakukan bank terhadap berbagai aspek lain yang tidak selalu dapat mencerminkan kinerja nasabah di masa mendatang, maka pihak bank perlu berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang terburuk. Antisipasi terhadap kemungkinan macetnya pemenuhan kewajiban oleh nasabah adalah kewajiban penyerahan berbagai bentuk agunan sebelum dana diberikan kepada nasabah. 2. Jenis-jenis kredit Atas dasar tujuan penggunaan dana oleh debitur, kredit dapat dibedakan atas hal berikut : a. Kredit Modal Kerja (KMK) KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan sembako misalnya, KMK dapat digunakan untuk pembelian sembako, honor sopir truk dan lain-lain. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah. Ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu : 1) KMK revolving, apabila kegiatan usaha debitur dapat diharapkan berlangsung secara kontinu dalam jangka waktu panjang dan pihak bank cukup mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka fasilitas KMK nasabah dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru. KMK
semacam ini
16
disebut sebagai KMK revolving. Bank hanya perlu secara berkala untuk meninjau kinerja nasabah berdasarkan laporan kegiatan usaha yang wajib diserahkan nasabah secara rutin. Hanya apabila pihak bank mulai meragukan kinerja nasabah, maka dapat saja meninjau kembali pemberian fasilitas KMK revolving kepada nasabah. 2) KMK einmalig, apabila volume kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan atau pihak bank kurang mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka pihak bank merasa lebih aman memberikan KMK einmalig. Fasilitas KMK ini hanya diberikan sebatas satu kali perputaran usaha nasabah dan apabila pada periode selanjutnya nasabah menghendaki KMK lagi, maka nasabah harus mengajukan permohonan kredit baru. KMK jenis ini juga dapat diberikan kepada debitur yang kegiatan usahanya sangat tergantung pada proyek yang diperoleh. b. Kredit Investasi (KI) KI adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan sembako, misalnya KI dapat digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan untuk kantor, komputer untuk kantor, truk pengangkut sembako dan lain-lain. KI biasanya berjangka menengah atau jangka panjang, karena nilainya yang relatif besar dan cara pelunasan oleh nasabah melalui angsuran. c . Kredit Konsumsi Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah. Penggunaan kredit ini, misalnya untuk pembelian mobil, rumah dan barang-barang konsumsi yang lain.
17
C. Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Pendukung 1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Depkop dan PKM, 1999). Ciri-ciri usaha kecil : (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), (c) Milik Warga Negara Indonesia, (d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar dan (e) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Menurut Hubeis (2006), UKM mempunyai kelebihan dan kekurangan berikut : a. Kelebihan : 1) Organisasi internal sederhana. 2) Mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan/padat karya, berorientasi ekspor dan substitusi impor. 3) Aman bagi perbankan dalam memberi kredit. 4) Bergerak di bidang usaha yang cepat menghasilkan. 5) Mampu memperpendek rantai distribusi. 6) Fleksibilitas dalam pengembangan usaha. b. Kekurangan : 1) Lemah dalam kewirausahaan dan manajerial. 2) Keterbatasan keuangan. 3) Ketidakmampuan aspek pasar. 4) Keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi. 5) Ketidakmampuan informasi.
18
6) Tidak didukung kebijakan dan regulasi memadai. 7) Tidak terorganisir dalam jaringan dan kerjasama. 8) Sering tidak memenuhi standar. 2. Lembaga pendukung Lembaga
pembiayaan
memberikan
prioritas
pelayanan
dan
kemudahan memperoleh pendanaan bagi Usaha Kecil, yang bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui : a) Penyediaan pendanaan kemitraan. b) Penyederhanaan
tatacara
dalam
memperoleh
pendanaan
dengan
memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan, serta pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan. c) Penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan kemitraan melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada. d) Penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan. e) Pemberian keringanan tingkat bunga kredit kemitraan. Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani Usaha Kecil yang akan bermitra dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah (Blessing, 2007) melalui : a) Penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi, terutama kepada Usaha Kecil. b) Persiapan Usaha Kecil yang potensial untuk bermitra, pemberian bimbingan dan konsultasi kepada Usaha Kecil. c) Pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan Usaha Kecil. d) Pelatihan dan praktek kerja bagi Usaha Kecil yang akan bermitra.
19
D. Kemitraan Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Blessing, 2007). Pada dasarnya, kemitraan usaha ini menjangkau pengertian yang luas. Kemitraan itu berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian, baik dalam arti asal usul atau kepemilikannya, yang meliputi BUMN, badan usaha swasta dan koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil. Selain aspek pelaku, dalam aspek obyeknya, kemitraan bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Menyadari bahwa upaya mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan kuat membutuhkan peran yang lebih besar dari Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat, yang sebenarnya juga masih sangat memerlukan iklim usaha kondusif, pembinaan dan pengembangan, maka diperlukan perhatian yang lebih besar lagi untuk mengarahkan kemitraan usaha di antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil. Secara prinsip, kemitraan usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar dan berjalan berdasar norma-norma ekonomi yang berlaku dan atau lazim, serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam kaitannya dengan keperluan untuk memberi perhatian dan dorongan yang lebih besar kepada terwujudnya kemitraan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, maka prinsip-prinsip di atas tetap diberlakukan. Penekanannya adalah pada penciptaan iklim dan pembinaan, sehingga dapat mempercepat perwujudannya. Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan memberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.
20
1. Tujuan kemitraan Menurut Lubis (2007) tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek : a) bidang produksi dan pengolahan. b) bidang pemasaran. c) bidang sumber daya manusia (SDM). d) bidang teknologi. e) penyediaan bahan baku. f) pengelolaan usaha dan pendanaan. 2. Prinsip-prinsip kemitraan a) Usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha. b) Pelaksanaan hubungan kemitraan hendaknya diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. c) Kemitraan
dilaksanakan
dengan
disertai
pembinaan
dan
pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, SDM dan teknologi . d) Dalam
melakukan
hubungan
kemitraan
kedua
belah
pihak
mempunyai kedudukan hukum yang setara. 3. Pelaksanaan kemitraan Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil pasal 27, pola usaha kemitraan dilaksanakan dengan pola berikut : a. Pola Kemitraan Inti Plasma Pola ini merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan ini menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis dan manajemen, serta menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi. Kelompok mitra usaha memenuhi kebutuhan perusahaan
21
dengan menjual hasil produksi kepada perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dan mematuhi aturan atau petunjuk yang diberikan oleh perusahaan inti. b. Pola Kemitraan Sub Kontrak Pola ini merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Bentuk kemitraan semacam ini biasanya ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama, yang di antaranya mencakup volume, harga, mutu dan waktu. Pola kemitraan ini dalam banyak kasus ditemukan sangat bermanfaat dan kondusif bagi terciptanya alih teknologi, modal, keterampilan, produktivitas dan terjaminnya pemasaran produk pada kelompok mitra. c. Pola Kemitraan Dagang Umum Pola kemitraan dagang umum merupakan pola hubungan usaha dalam pemasaran hasil antara pihak perusahaan pemasar dengan pihak kelompok usaha pemasok kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan pemasar. Beberapa petani atau kelompok tani bergabung dalam bentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang bermitra dengan toko swalayan atau mitra usaha lainnya, untuk memenuhi atau memasok kebutuhan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama antara para pihak-pihak yang bermitra. Peranan kelompok mitra adalah memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra dan perusahaan mitra memasarkan produk kelompok mitra konsumen atau industri. Pada dasarnya pola kemitraan ini adalah hubungan jual beli, sehingga memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik perusahaan besar maupun kecil. d. Pola Kemitraan Keagenan Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan dimana pihak perusahaan mitra baik berskala menengah atau besar memberikan hak
22
khusus pada perusahaan (usaha kecil) atau kelompok mitranya untuk memasarkan barang atau jasa usaha perusahaan mitra. Perusahaan besar atau menengah bertanggung jawab atas mutu dan volume produk (barang dan jasa), sedangkan usaha kecil mitranya berkewajiban memasarkan produk atau jasa tersebut. Di antara pihakpihak yang bermitra terdapat kesepakatan tentang target-target yang harus dicapai dan besarnya fee atau komisi. e. Pola Kemitraan Waralaba Pola kemitraan waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. 4. Kewajiban UKM dalam kemitraan a. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah. b. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah.
23
III. METODE KAJIAN Kajian ini dilakukan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Kecil Cabang Bogor dan mitra binaan yang lokasinya berada di daerah Bogor. Kajian ini dilakukan selama empat bulan, yaitu dari bulan Agustus – November 2007.
A. Pengumpulan Data Dalam menganalisis dan membahas masalah pada kajian ini dibutuhkan data primer dan sekunder, baik kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mendapatkan data tersebut digunakan teknik pengumpulan data berikut : 1. Wawancara terstuktur Wawancara terstruktur ini dilakukan untuk mendapatkan data primer langsung dari usaha kecil dengan menggunakan suatu instrumen kajian berupa kuesioner (Lampiran 1) yang dibagikan kepada 75 responden, dimana 50 responden merupakan mitra binaan IPB dan 25 responden merupakan mitra binaan non IPB, serta pakar diisi oleh 4 (empat) orang pegawai Bank BNI yang terdiri dari Asistant Vice President (AVP), Manager (MGR), Penyelia dan Analis kredit. 2. Observasi Teknik ini digunakan untuk melakukan pencatatan secara teliti dan sistematis terhadap obyek kajian dalam melengkapi teknik wawancara. 3. Studi Kepustakaan Metode ini digunakan untuk mempelajari dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dapat memberikan informasi yang bersifat teoritis sebagai landasan teori dalam menunjang pelaksanaan penelitian.
24
B. Pengolahan dan Analisis Data Dalam kajian ini dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan kemitraan yang dilakukan dengan permasalahanpermasalahan yang ada serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kemitraan digunakan matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan matriks External Factor Evaluation (EFE) dan untuk mengetahui strategi yang dapat dikembangkan digunakan metode Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) atau SWOT sebagai evaluasi kinerja kemitraan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1. Deskriptif Kualitatif Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2004). Data yang telah diperoleh, baik primer maupun sekunder diolah secara deskriptif dalam bentuk tabel, diagram dan kajian strategi dengan analisa SWOT sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja kemitraan dengan alat analisis yang sederhana dan cukup baik, efektif dan efisien dalam memisahkan masalah-masalah utama yang dihadapi perusahaan melalui analisis internal dan eksternal. Tahap pengumpulan data merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data internal (I) dan data eksternal (E). Informasi-informasi yang diperlukan dirangkum dalam formulasi strategi dengan melakukan evaluasi faktor internal (IFE) dan evaluasi faktor eksternal (EFE). Tahap selanjutnya adalah analisis matriks IE untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini. Langkah selanjutnya adalah analisis matriks SWOT untuk memilih alternatif strategi yang tepat bagi perusahaan. Analisis ini terdiri dari Strengths, yaitu sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan;
25
Weaknesses, yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan; Opportunities, yaitu situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan
perusahaan;
Threats,
yaitu
situasi
penting
yang
tidak
menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Penilaian internal ditujukan untuk mengukur sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah yang ringkas dalam melakukan penilaian internal adalah menggunakan matriks IFE. Sedangkan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan yang menyangkut persoalan
ekonomi,
sosial,
budaya,
demografi,
lingkungan,
politik,
pemerintahan, hukum, teknologi dan persaingan di pasar industri, dimana perusahaan berada digunakan matriks EFE (Umar, 2005). 2. Matriks IFE Matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari beberapa data/informasi fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen,
keuangan,
SDM,
pemasaran,
sistem
Bobot (a)
Rating (b)
Skor (a x b)
produk/operasi. Tabel 1. Matriks IFE Faktor Strategis Internal A. Kekuatan : 1. 10. Jumlah (A) B. Kelemahan : 1. 10. Jumlah (B) Total (A+B)
informasi
dan
26
3. Matriks EFE Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan berkaitan dengan peluang dan ancaman ekternal yang dianggap penting. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal menyangkut persoalan
ekonomi,
sosial,
budaya,
demografi,
lingkungan,
politik,
pemerintah, hukum, teknologi dan persaingan di pasar industri, dimana perusahaan berada, beserta data eksternal relevan lainnya. Hal ini penting, karena faktor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Tabel 2. Matriks EFE Faktor Strategis Internal
Bobot (a)
Rating (b)
Skor (a x b)
A. Peluang : 1. 10. Jumlah (A) B. Ancaman : 1. 10. Jumlah (B) Total (A+B) 4. Matriks IE Gabungan kedua matriks IFE dan EFE menghasilkan matriks IE yang berisikan sembilan macam sel yang memperlihatkan kombinasi total nilai terboboti dari matriks-matriks IFE dan EFE. Tujuan penggunaan matriks ini adalah untuk memperoleh strategi pengembangan yang lebih detail. Diagram tersebut dapat mengidentifikasikan 9 (sembilan) sel strategi perusahaan, menurut Umar (2005) kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu :
27
1. Growth Strategy merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 1, 2 dan 5). Strategi yang cocok digunakan adalah Strategi intensif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk. 2. Stability Strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang sudah ditetapkan (sel 4 dan 5). 3. Retrenchment Strategy adalah usaha memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan (sel 3, 6 dan 9). Skor Total IFE Kuat 4,0 Tinggi Skor Total EFE
3,0 Rataan
Rataan 3,0
Lemah 2,0
1,0
I Growth
II Growth
III Retrenchment
IV Stability
V Stability
VI Retrenchment
VII Growth
VIII Growth
IX Retrenchment
2,0 Rendah 1,0
Gambar 1. Matriks IE 5. Matriks SWOT Matriks SWOT merupakan matching tool yang penting untuk membantu para manajer untuk mengembangkan empat alternatif strategi. Keempat tipe alternatif strategi yang dimaksud adalah: a. Strategi SO (Strengths-Opportunities) Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Jika perusahaan memiliki banyak kelemahan, mau tidak mau perusahaan harus mengatasi kelemahan itu agar menjadi kuat. Sedangkan, jika perusahaan menghadapi
banyak
ancaman,
perusahaan
harus
berusaha
28
menghindarinya dan berusaha berkonsentrasi pada peluang-peluang yang ada. b. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities) Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan
dengan
memanfaatkan
peluang-peluang
eksternal.
Kadangkala perusahaan menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, karena adanya kelemahan-kelemahan internal. c. Strategi ST (Strengths-Threats) Dalam strategi ini perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. d. Strategi WT (Weaknesses-Threats) Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman. Tabel 3. Matriks SWOT STRENGTH – S
WEAKNESSES – W
Daftar 5-10 faktorfaktor kekuatan internal
Daftar 5-10 faktorfaktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES – O
STRATEGI S - O
STRATEGI W - O
Daftar 5-10 faktor peluang eksternal
Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfatkan peluang
Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS – T
STRATEGI S – T
STRATEGI W – T
Daftar 5-10 faktor ancaman eksternal
Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
Faktor Internal
Faktor
Eksternal
Sumber : Rangkuti, 2006. 6. Analisis Khi Kuadrat Analisis khi kuadrat adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif, bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih
29
kelas, dimana data berbentuk nominal dan contohnya besar (Sugiyono, 2004). Analisis khi kuadrat dapat digunakan untuk menguji perbedaan nyata antara banyak yang diamati dari obyek atau jawaban yang masuk dalam masingmasing kategori dengan banyak yang diharapkan menurut pengujian hipotesis nol. Analisis khi kuadrat ini dipilih karena yang diuji berkaitan dengan suatu perbandingan mengenai frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Rumus khi kuadrat adalah :
k
[ f 0 − f h ]2
i =1
fh
χ =∑ 2
Keterangan : χ2 = khi kuadrat fo = frekuensi yang diobservasi fh = frekuensi yang diharapkan Data kajian ini mengikuti distribusi khi kuadrat dengan derajat bebas db=k-1. Frekuensi yang diharapkan (fh) untuk masing-masing kelas ditetapkan berbeda berdasarkan kategori ”banyak yang diharapkan.” Analisis khi kuadrat ini digunakan untuk membandingkan antara mitra binaan yang melalui LP dan mitra binaan yang tidak melalui LP. Dalam kajian ini, analisis khi kuadrat didasarkan pada perhitungan secara manual.
30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Keadaan Umum 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. Menyusul penunjukkan De Javsche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank BNI' - ditetapkan bersamaan dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988. Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero),
31
sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan mutu kinerja secara terus-menerus. Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara. a. Visi BNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang sudah berdiri sejak tahun 1946 mempunyai Visi, yaitu menjadi Bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja, menjadi Bank kebanggaan nasional, yang menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer (PT BNI, 2007a). b. Misi BNI Memaksimalkan stakeholder value dengan menyediakan solusi keuangan yang fokus pada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer, sedangkan value BNI memberikan kenyamanan dan kepuasan. c. Budaya Perusahaan 1. BNI adalah bank umum berstatus perusahaan publik. 2. BNI berorientasi kepada pasar dan pembangunan nasional.
32
3. BNI secara terus menerus membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha. 4. BNI mengakui peranan dan menghargai kepentingan pegawai. 5. BNI mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional. 2. LPPM IPB Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) dibentuk sejak 6 Nopember 2003 melalui SK Rektor IPB Nomor 180/K13/0T/2003. Lembaga ini merupakan gabungan dari lembaga Penelitian (LP) dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) IPB. IPB yang saat ini berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sedang menata diri, baik dalam bidang akademik, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. IPB di masa mendatang diarahkan sebagai Universitas Berbasis Riset, dimana kegiatan pendidikan dan pengabdiannya selalu didasarkan atau didukung oleh hasil riset yang dilakukan. Selain itu, komitmen institut untuk senantiasa meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi (academic excellent). Uraian tentang LPPM IPB (2007) adalah sebagai berikut : a. Visi LPPM sebagai lembaga terkemuka dan bermutu internasional dalam penelitian dan pemberdayaan masyarakat berbasis IPTEKS di bidang pertanian tropika. b. Misi 1) Meningkatkan budaya penelitian dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral, dalam rangka mewujudkan academic excellent. 2) Mengembangkan program-program penelitian di bidang pertanian tropis berkelanjutan yang dapat diterapkan dan didayagunakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
33
3) Mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada hasil penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kompetensi IPB. 4) Mendorong, memfasilitasi, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama kemitraan dan jaringan kerjasama PPM, baik internal maupun eksternal (Nasional-Internasional) secara efektif, efisien dan terbuka. c. Tujuan 1) Terciptanya kelembagaan PPM sebagai organisasi yang efektif, efisien dan sehat. 2) Mengembangkan, memutakhirkan dan memanfaatkan IPTEKS secara arif dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. 3) Terbentuk dan berkembangnya kemitraan dalam rangka alih IPTEKS ke masyarakat dan terciptanya program PPM berkelanjutan. 4) Mendukung perkembangan institut menjadi Universitas Berbasis Riset. d. Tugas dan Fungsi 1) Menetapkan arah dan kebijakan PPM bagi terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan IPB. 2) Melaksanakan jaminan mutu (quality assurance) penyelenggara PPM oleh pusat-pusat di lingkungan IPB. 3) Menyusun tata cara kelembagaan pusat dan antar pusat. 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan program PPM antar pusat. 5) Melakukan koordinasi dengan Dekan berkenaan dengan kegiatan PPM yang dilakukan di departemen. 6) Memfasilitasi administrasi dan kontrak kegiatan PPM yang dilakukan di departemen. 7) Mengevaluasi kinerja tahunan pusat-pusat berkenaan dengan output dan outcome PPM.
34
8) Menyarankan pendirian, penghapusan dan penggabungan pusat-pusat kepada pimpinan IPB. Dalam mewujudkan kemudahan akses UKM untuk berhubungan dengan pihak penyandang dana, IPB berperanserta dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan membentuk LP yang berada dalam koordinasi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM). Dasar pembentukan LP tercantum dalam Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui program kemitraan antara IPB dengan bank BNI yang ditanda-tangani pada tanggal 21 Februari 2006 di Jakarta. Fungsi LP adalah (a) Memberikan rekomendasi calon mitra binaan untuk mendapatkan pinjaman, (b) Verifikasi kelayakan usaha calon mitra binaan, serta (c) Pembinaan/kunjungan, pelatihan dan pendampingan mitra binaan. 3. Pelaksanaan program kemitraan a. Latar belakang Latar belakang dilaksanakannya program kemitraan yang dilakukan oleh Bank BNI dengan LPPM IPB sebagai LP berikut : 1) Membangun capacity building masyarakat mikro dan kecil melalui upaya meningkatkan kemampuan akses masyarakat mikro di perbankan dan memperkuat pengelolaan bisnis mikro, agar mampu mengakomodasikan karakter dan dinamika serta kebutuhan masyarakat mikro. 2) Mengupayakan percepatan realisasi technical assistance dalam bentuk mewujudkan
lembaga
konsultasi
dan
edukasi,
mendukung
dan
berpartisipasi aktif dalam pembentukan konsultan keuangan mitra bank yang diinisiasikan Bank Indonesia. 3) Menyalurkan pendanaan dalam bentuk pinjaman yang mengakomodasi kebutuhan usaha kecil dan mikro, yaitu (a) prosedur mudah dipahami, (b) akses ke nasabah mudah dan longgar, (c) maksimum kredit relatif kecil, (d) jangka waktu pendek, (e) agunan rendah/ada agunan alternatif dan (f) tingkat bunga kompetitif.
35
b. Dasar hukum 1) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003. 2) Surat Edaran Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003. 3) Peraturan bersama Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dengan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik
Indonesia
No.
KEP-18/MBU/2005
dan
02/SKB/M.UMKM/IV/2005 tanggal 06 April 2005. 4) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Bogor dengan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor No. BGC/02/91/R tanggal 21 Februari 2006. c. Pola penyaluran 1) Penyaluran KKB hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif dan tidak dimaksudkan untuk kegiatan konsumtif. 2) Pola penyaluran adalah langsung kepada end user (mitra binaan), dengan sasaran untuk semua sektor usaha mikro, kecil dan koperasi yang meliputi pertanian, perdagangan, industri, peternakan, perikanan dan jasa-jasa usaha mikro dan kecil lainnya, di antaranya pedagang kaki lima, pedagang pasar, industri rumah tangga, perbengkelan dan jasa lainnya. 3) Pola penyaluran melalui lembaga pendamping dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut : i. Tidak dibenarkan memberikan kredit dalam bentuk fasilitas credit line (pemberian fasilitas kredit kepada lembaga pendamping yang akan disalurkan kembali kepada end user dalam bentuk pinjaman dengan mengambil selisih bunga). ii. Pemberian kredit melalui lembaga pendamping tetap harus diproses secara individu, walaupun analisa dan persetujuan kreditnya dapat dilakukan secara paket untuk mempercepat pelayanan, namun dalam
36
hal pemberian Surat Keputusan Kredit (SKK), penandatanganan Perjanjian Kredit (PK), pencairan kredit dan penatalaksanaan rekening pinjaman dilakukan langsung kepada penerima kredit (end user/mitra binaan). iii. Fungsional Lembaga Pendamping hanya sebatas mengorganisir mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil yang menjadi binaannya, dalam hal : i) Membantu Bank BNI dalam pelaksanaan kegiatan seleksi, administrasi penyaluran dan kegiatan penagihan. ii) Mengingatkan mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil yang menunggak angsuran. iii) Memberikan sanksi kepada mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil yang telah menunggak angsuran sampai batas maksimal yang diperkenankan. iv) Menyampaikan laporan perkembangan usaha dan fasilitas kredit dari mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil secara triwulanan kepada Bank BNI. v) Membantu dan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan program pembinaan yang ditujukan kepada mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil. d. Bentuk hubungan kerjasama Bentuk hubungan kerjasama antara Bank BNI dengan Lembaga Pendamping dapat dilihat pada Gambar 2, yang melibatkan tiga pihak, yaitu BNI SKC Bogor, LP IPB dan mitra binaan. Adapun fungsi BNI SKC Bogor dan LP IPB adalah :
37
Pengelolaan (Organizer) -
Seleksi Mitra Binaan Pengusul/memberikan rekomendasi Mitra Binaan Pemantauan pinjaman dan collecting Pendamping Mitra Binaan Technical Assistance
Owner Program - Kebijakan - Penyedia/Pengelola dana kredit kemitraan - Pemutus kredit - Pemegang jaminan
Gambar 2. Bentuk hubungan kerjasama (PT BNI, 2007b) 1) Bank BNI memberikan fasilitas pinjaman lunak kepada Mitra Binaan yang direkomendasikan oleh LP dengan melalui mekanisme proses persetujuan yang telah ditetapkan, sehingga Bank BNI mempunyai hak untuk menyetujui dan atau menolak permohonan kredit yang telah direkomendasikan dengan tanpa perlu menyebutkan alasannya, tetapi dalam prakteknya bank BNI memberi laporan tertulis ke LP LPPM IPB. 2) LP tidak berkeberatan dan bersedia untuk memberikan jaminan dan guarantee dalam bentuk : i. Memfasilitasi dan merekomendasikan permohonan Mitra Binaan atau Kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi binaannya untuk mendapatkan fasilitas KKB, melalui proses seleksi sesuai dengan yang telah ditetapkan Bank BNI.
38
ii. Membantu proses administrasi penyaluran kredit kepada mitra binaannya. iii. Untuk memberi kepastian, ketenangan, keyakinan dan dampak psikologis dalam berusaha, bagi Mitra Binaan diberikan surat, tanda pengenal/kartu anggota, sertifikasi usaha dan lain-lain sejenisnya, antara lain sebagai contoh, misalnya Mitra Binaan di bawah Institusi Perguruan Tinggi memberikan surat keterangan kelayakan usaha, penggunaan teknologi tepat guna dan lain sebagainya. iv. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penagihan. v. Menyampaikan laporan perkembangan usaha dan fasilitas kredit dari Mitra Binaan atau Kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi binaannya kepada Bank BNI secara triwulan, sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan. vi. Dapat memberikan masukan/usulan berkenaan dengan pembinaan yang ditujukan kepada Mitra Binaan dalam segi peningkatan usaha, manajemen dan proses pencatatan/pembukuan sederhana. vii. Membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada Mitra Binaan. viii. Mengingatkan dan menegur Mitra Binaan yang telah menunggak angsuran melalui surat dengan tembusan kepada Bank BNI. ix. Memberikan sanksi kepada Mitra Binaan yang telah menunggak angsuran sampai batas maksimal yang diperkenankan, antara lain dengan mencabut surat, tanda pengenal/kartu anggota, sertifikasi usaha, surat penunjukkan sebagai penyalur, distributor, agen atau pemasok dan atau memberikan sanksi lainnya yang secara psikologis dapat menekan mitra binaan untuk segera menyelesaikan tunggakan angsurannya. x. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahanpermasalahan yang timbul berkenaan dengan pemberian fasilitas pinjaman KKB kepada mitra binaan.
39
xi. Dilaksanakan melalui suatu perjanjian kerjasama antara Bank BNI dengan lembaga pendamping, yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak. e. Persyaratan umum nasabah program kemitraan 1) Prioritas KKB. i. Ditujukan terutama bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang belum memiliki kemampuan akses perbankan. ii. Lebih diutamakan pelaksanaan penyaluran kredit KKB kepada End User melalui Lembaga Pendamping. iii. Dapat diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil atau Koperasi yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memiliki keterkaitan usaha dengan Bank. 2) Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi. i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau tempat tinggal. ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). iii. Milik Warga Negara Indonesia. iv. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. v. Berbentuk usaha orang perorangan, Badan Usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. vi. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun, mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. 3) Bentuk dan Sifat Pinjaman. Pemberian pinjaman, dalam bentuk pinjaman untuk modal kerja (KMK) dan atau untuk investasi (KI) dalam rangka pembelian barangbarang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin alat produksi, alat
40
bantu produksi dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan, dengan batas maksimum kredit sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Batas maksimum kredit dimaksud merupakan satu kesatuan (keseluruhan jumlah maksimum kredit yang diberikan), apabila KMK dan KI diberikan secara sekaligus (satu paket). Jangka waktu pinjaman ditetapkan sebagai berikut : i. Untuk Kredit Modal Kerja maksimal 3 (tiga) tahun (Aflopend). ii. Untuk Kredit Investasi maksimal 5 (lima) tahun termasuk pemberian Grace Period maksimal 1 (tahun). 4) Tingkat Suku Bunga Pinjaman. i. Tingkat bunga yang dikenakan kepada mitra binaan bersifat regresif proporsional, yaitu semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula tingkat bunga yang dikenakan dengan batasan seperti yang termuat pada Tabel 4. Tabel 4. Tingkat bunga kredit No. 1
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan s/d Rp. 10.000.000,-
Tingkat Bunga (%) 6,00
2
>Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,-
8,00
3
>Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
10,00
4
>Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
12,00
ii. Bunga pinjaman dihitung dengan sistem bunga efektif. iii. Tingkat suku bunga berlaku sampai dengan berakhirnya masa pinjaman. iv. Apabila masa pinjaman telah berakhir dan mitra binaan belum melunasi pinjamannya, maka tingkat suku bunga atas sisa pinjaman tersebut tetap mengacu pada tingkat suku bunga di atas.
41
5) Penatalaksanaan, Biaya Administrasi dan Materai. i. Calon Mitra Binaan diwajibkan membuka rekening tabungan sebagai sarana untuk pencairan pinjaman dan pembayaran angsuran (rekening afiliasi). ii. Calon Mitra Binaan wajib memelihara saldo minimal sesuai ketentuan Bank BNI yang berlaku untuk jenis rekening tabungan. iii. Atas rekening tabungan dimaksud dilakukan pemblokiran sebesar satu kali angsuran pinjaman (pokok dan bunga). iv. Untuk semua permohonan KKB dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per masing-masing calon Mitra Binaan. v. Penggunaan materai sesuai keperluan dan menjadi beban calon Mitra Binaan. 6) Jaminan. i. Pemberian
KKB
sampai
dengan Rp. 30.000.000,-
tidak
dipersyaratkan adanya jaminan, tetapi diganti dengan agunan alternatif berupa ijazah anak, asli Akte Kelahiran anak, asli SK Pengangkatan Pegawai Negeri dan SK terakhir, Jamsostek dan lainlain. ii. Pemberian KKB dari Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,dipersyaratkan adanya agunan yang tidak dapat diikat secara sempurna, seperti halnya tanah dengan status kepemilikan berupa Girik, Petuk, Letter C atau jaminan berupa kendaraan roda empat yang berumur di atas 5 tahun. iii. Pemberian KKB dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,dipersyaratkan adanya agunan yang dapat diikat secara sempurna, seperti halnya tanah dengan status kepemilikan berupa sertifikat atau jaminan berupa kendaraan roda empat yang berumur di bawah 5 tahun.
42
iv. Apabila dari hasil skoring dipersyaratkan adanya jaminan tambahan, maka jaminan yang diserahkan berupa agunan yang tidak dapat diikat secara sempurna sebagaimana ketentuan di atas atau jaminan berupa kendaraan roda dua. v. Pengikatan jaminan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat biaya berkenaan dengan pengikatan tersebut menjadi beban dan tanggungan calon mitra binaan. 7) Asuransi. i. Penentuan asuransi terhadap jiwa dan barang-barang jaminan tidak diwajibkan. ii. Apabila calon Mitra Binaan menghendaki adanya penutupan asuransi, maka Bank BNI akan melakukan penutupan sesuai dengan jenis asuransinya pada Maskapai Asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh Bank dengan biaya atas beban calon Mitra Binaan. iii. Dalam polis asuransi dicantumkan klausula dengan syarat Banker’s Clause, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak Maskapai Asuransi, maka Bank BNI berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban Mitra Binaan. f. Persyaratan khusus nasabah program kemitraan. 1)
Untuk menghindari adanya Double Financing diberlakukan aturanaturan berikut : i
Dilarang memberikan KKB kepada calon Mitra Binaan yang telah menjadi atau mendapatkan fasilitas dari BUMN pembina lainnya.
ii Pemberian KKB kepada beberapa calon Mitra Binaan yang satu dengan lainnya memiliki hubungan keluarga, dapat diberikan sepanjang : a) Masing-masing memang mempunyai kegiatan usaha tersendiri. b) Bukan dalam satu susunan keluarga (satu KK) dan atau yang mempunyai alamat yang sama.
43
iii Radius pelayanan untuk setiap unit operasional yang melaksanakan program Kemitraan BUMN tanpa melalui Lembaga Pendamping (langsung kepada User) dibatasi sampai dengan radius 15 kilometer. 2)
Usaha Orang Perorangan. Mitra Binaan yang mempunyai usaha berbentuk orang-perorangan, disyaratkan tambahan berikut : i. Berusia antara 21 - 60 tahun atau sudah menikah. ii. Telah menjadi penduduk setempat minimal 3 tahun. iii. Memiliki bukti diri berupa : KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan surat nikah. iv. Memiliki paling tidak surat keterangan usaha dari Kepala Desa, Dinas pasar atau Otorita setempat dimana Mitra Binaan berusaha.
3)
Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Badan Usaha yang berbentuk selain Perseorangan, CV, Perseroan atau Koperasi, antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Asosiasi dan lain-lain sejenisnya. Pemberian KKB atas Badan Usaha yang tidak Berbadan Hukum, dapat diberikan sepanjang yang bersangkutan
memang
benar-benar
mempunyai
kegiatan
usaha
produktif dan bukan dimaksudkan untuk disalurkan kembali kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman dengan mengambil keuntungan atas selisih
bunga.
Persyaratan
yang
harus
dipenuhi,
antara
lain
menyampaikan : i. Neraca dan laba rugi minimal 1 (satu) tahun terakhir. ii. Laporan arus kas (Cash Flow). iii. Sebagai dasar laporan keuangan yang dianalisa adalah neraca dan laba rugi tahun terakhir, sedangkan tahun sebelumnya dipergunakan sebagai referensi. iv. Fotocopy akte pendirian beserta perubahannya. v. Fotocopy KTP Pengurus.
44
vi. Fotocopy Surat Ijin Usaha. vii. Surat
rekomendasi
dari
Departemen/Instansi
Pembina
atau
Sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. g. Formulir kredit KKB Formulir pengajuan kredit (Lampiran 2) yang harus diisi oleh calon mitra binaan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu FAP KKB-1 dan FAP KKB-2 tergantung bentuk usaha yang ditekuni oleh calon mitra binaan dan besarnya jumlah pinjaman. Tabel 5. Formulir pengajuan KKB Penggunaan
No
Jumlah Pinjaman
Bentuk Usaha
1
s/d Rp. 10.000.000,-
Perorangan
FAP KKB-1
Perorangan
FAP KKB-1
Berbadan Hukum
FAP KKB-2
2
3
> Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,s/d Rp. 30.000.000,-
Tidak Berbadan Hukum
4
FAP KKB-2
Perorangan
FAP KKB-2
> Rp. 30.000.000,- s/d Rp.
Berbadan Hukum
FAP KKB-2
50.000.000,-
Tidak Berbadan Hukum
5
Formulir
FAP KKB-2
Perorangan
FAP KKB-2
> Rp. 50.000.000,- s/d Rp.
Berbadan Hukum
FAP KKB-2
100.000.000,-
Tidak Berbadan Hukum
FAP KKB-2
45
h. Alur proses kredit KKB melalui LP
Lembaga Pendamping Dokumen Persetujuan Kredit Permohonan Kredit Analisa kredit Persetujuan Kredit
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Kebenaran Dokumen Kelengkapan Persyaratan
Ditolak
Disetujui
Pengembalian Dokumen
BNI SKC/STA
Mitra Binaan
Surat Persetujuan Kredit
Kegiatan adm kredit - Perjanjian kredit - Perjanjian ikutan - Penutupan asuransi - Realisasi kredit - Administrasi kredit lainnya
Pendokumentasian Pemantauan dan Penyelamatan
Gambar 3. Alur proses kredit KKB Bank BNI (PT BNI, 2005)
46
B. HASIL KAJIAN 1. Pola penyaluran Kredit Usaha Kecil Bank BNI Pola penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dilaksanakan bank BNI khususnya BNI SKC Bogor dua tahun terakhir berupa terobosan pemanfaatan pengalokasian dana keuntungan bank BNI (sebagai institusi BUMN) sebesar 1-3%. Pola penyaluran KUK ini dinamakan fasilitas kredit kemitraan BUMN (KKB). Adapun pola penyaluran KUK yang umum dilakukan melalui jalur perbankan secara langsung (non LP IPB) dapat dilihat dari berbagai macam jenis kredit yang telah rutin dilaksanakan bank BNI selama ini seperti KMK, KI dan kredit konsumtif. 2. Langkah pendekatan penyaluran kredit KKB Di dalam kajian ini komponen yang diteliti berkaitan dengan kebutuhan dasar yang bersifat kritis bagi usaha kecil dan pengaruh kredit KKB terhadap perkembangan usaha kecil. Dari hasil penyebaran kuesioner yang diisi oleh 75 responden terdiri dari 50 responden yang merupakan mitra binaan IPB dan 25 responden yang bukan mitra binaan IPB didapatkan data seperti yang termuat pada Tabel 6 dan 7. Tabel 6. Data realisasi kredit mitra binaan IPB Sektor Perdagangan
Sektor Jasa
Sektor Industri
Sektor Lainnya
Realisasi Kredit (juta)
Jumlah (orang)
Persen (%)
Jumlah (orang)
Persen (%)
Jumlah (orang)
Persen (%)
Jumlah (orang)
Persen (%)
Jumlah (orang)
Persen (%)
1 -< 5
0
0
0
0
1
2
0
0
1
2
5 -< 10
3
6
0
0
1
2
0
0
4
8
10 -< 15
7
14
4
8
10
20
2
4
23
46
15 -< 20
8
16
2
4
3
6
0
0
13
26
20 -< 25
2
4
0
0
1
2
1
2
4
8
25 – 30
3
6
2
4
0
0
0
0
5
10
Total
23
46
8
6
16
32
3
6
50
100
Total
47
Tabel 7. Data realisasi kredit mitra binaan Non IPB Realisasi Kredit (juta)
Sektor Perdagangan
Sektor Jasa
Sektor Industri
Total
Jumlah (orang)
Persen (%)
Jumlah (orang)
Persen (%)
Jumlah (orang)
Persen (%)
Jumlah (orang)
Persen (%)
5 - < 10
5
20
1
4
0
0
6
24
10 - < 15
1
4
2
8
0
0
3
12
15 - < 20
2
8
0
0
2
8
4
16
20 - < 25
1
4
0
0
1
4
2
8
25 – 30
7
28
1
4
2
8
10
40
Total
16
64
4
16
5
20
25
100
a. Karakteristik usaha Berdasarkan pengumpulan data dari 75 responden yang dikumpulkan dari nasabah yang merupakan mitra binaan IPB dan non mitra binaan IPB dapat diperoleh gambar karakteristik usaha
yang ditekuninya
sebagai
berikut : 1) Identitas pemilik usaha Nasabah kredit KKB mempunyai berbagai latar belakang sosial ekonomi. Jenis kelamin responden menunjukkan bahwa 68% nasabah adalah pria dan 32% nasabah adalah wanita. Alamat nasabah berada pada lingkup kabupaten dan kota Bogor. Dilihat dari tingkat pendidikan responden, 72% pemilik usaha mempunyai pendidikan setingkat SMP dan SMA, sedangkan sisanya (28%) berpendidikan di atas SMA, yaitu setara D3 dan Sarjana. Tingkat usia responden mayoritas berada pada usia matang, yakni 34-47 tahun (78%). 2) Permodalan Sebelum mendapatkan kredit KKB, sebagian besar nasabah belum pernah mendapatkan bantuan kredit dari pihak manapun sebelumnya. Dilihat dari aspek pendapatan total sebelum mendapatkan kredit, didapatkan bahwa mayoritas responden beromzet Rp. 10.000.000,-
48
hingga Rp. 20.000.000,- dan setelah bergabung dengan program KKB mayoritas pendapatan responden mengalami peningkatan 10 - 20%. 3) Jenis Pembiayaan Jenis pembiayaan yang diterima responden mayoritas kurang dari Rp. 25.000.000 (90%), baik untuk pembiayaan KI maupun KMK. Hal ini sesuai dengan karakteristik usaha kecil yang mempunyai usaha dan modal kecil, serta ada unsur perlu tidaknya agunan, terutama bagi mitra binaan. Sedangkan jangka waktu kredit untuk KMK mayoritas selama 3 (tiga) tahun (72%) dan untuk KI selama 5 (lima) tahun (14%). 4) Jenis usaha Bidang usaha yang dipilih responden meliputi bidang usaha yang mempunyai potensi di daerah Bogor, yakni industri (32%), perdagangan (46%), jasa (16%) dan bidang usaha lainnya (6%) yang meliputi bidang pertanian dan perkebunan. Lama usaha yang dilakukan responden adalah belum lama, yakni
2-5 tahun. Jenis usaha yang ditekuni
sebagian besar adalah perdagangan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, serta sembako. Tempat yang dijadikan untuk usaha kebanyakan adalah rumah tempat kediaman sendiri. 5) Persyaratan kredit Mayoritas responden menyatakan bahwa persyaratan awal mengajukan kredit KKB dinilai berat/sulit dipenuhi diantaranya, yaitu persyaratan mengumpulkan ijasah dan membuat profil perusahaan. 6) Proses realisasi kredit Sebanyak 84% responden menyatakan bahwa proses realisasi kredit KKB dinilai sedang, yaitu antara 3-7 hari kerja. Hal ini sebagian besar dikarenakan persyaratan kredit belum semuanya dapat dipenuhi oleh mitra binaan dalam satu waktu. Proses realisasi dilaksanakan jika semua persyaratan telah diterima secara lengkap oleh pihak bank.
49
b. Hasil Analisis Khi Kuadrat Tabel 8. Rekapitulasi realisasi kredit Program KKB Realisasi kredit ( Rp. juta) 1- < 5 5 - < 10 10 - < 15 15 - < 20 20 - < 25 25 – 30 Jumlah
Mitra Binaan IPB (orang) 1 4 23 13 4 5 50
Mitra Binaan Non IPB (orang) 0 6 3 4 2 10 25
Total binaan (orang) 1 10 26 17 6 5 75
Persentase (%) 1,33 13,33 34,67 22,67 8,00 20,00 100,00
Berdasarkan data di atas, maka data yang dianalisis adalah data yang memiliki persentase di atas 10% untuk mendapatkan tabel kontingensi dan selanjutnya dihitung berdasarkan rumus khi kuadrat dengan nilai fh seperti yang termuat dalam Tabel 9 dan 10. Tabel 9. Kontingensi realisasi kredit Realisasi kredit (Rp juta) Total 5-< 10 10-< 15 15-< 20 25-30 IPB (orang) 4 23 13 5 45 Persen (%) 6 34 19 7 66 Non IPB (orang) 6 3 4 10 23 Persen (%) 9 4 6 15 34 Jumlah (orang) 10 26 17 15 68 Persen (%) 15 38 25 22 100 Mitra Binaan
Pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa, total frekuensi tertinggi adalah kelompok realisasi kredit Rp. 10 -< 15 juta (38%). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut merupakan pasar potensial, sehingga memerlukan perhatian yang lebih bila dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok realisasi kredit Rp. 10-<15 juta lebih banyak menekuni sektor ekonomi perdagangan dan industri dibandingkan sektor ekonomi lainnya, maka Bank BNI diharapkan dapat memprioritaskan sektor ekonomi yang diminati kelompok tersebut.
50
Tabel 10. Perhitungan khi kuadrat untuk kelompok realisasi kredit Mitra Binaan
Kelompok Realisasi (Rp. Juta)
IPB
5-<10 10-<15 15-<20 25-30 Non IPB 5-<10 10-<15 15-<20 25-30 Jumlah
fo
(fo-fh) (fo-fh)2
(fo-fh)2/fh
45 6,62 4 45 17,21 23 45 11,25 13 45 9,93 5 23 3,38 6 23 8,79 3 23 5,75 4 23 5,07 10 68,00 68
-2,62 6,85 5,79 33,57 1,75 3,06 -4,93 24,27 2,62 6,85 -5,79 33,57 -1,75 3,06 4,93 24,27 0 135,50
1,04 1,95 0,27 2,44 2,03 3,85 0,53 4,78 16,86
F
fh
Dari data pada Tabel 10 dilakukan perhitungan untuk khi kuadrat hitung sebesar 16,86 pada taraf nyata 5% dan db = (3-1)x(2-1) = 3. Nilai khi kuadrat tabel adalah 7,82 pada α 5% dan 11,34 pada α 1%. Dalam hal ini khi kuadrat hitung lebih besar bila dibandingkan dengan khi kuadrat tabel, yaitu 16,86 > 7,82 dan 11,34 pada α 5% dan 1%, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi perbedaan realisasi kredit antara mitra binaan IPB dan mitra binaan non IPB. Besarnya dana yang dapat disalurkan pada program KKB adalah Rp. 10-100 juta, tetapi pada realisasinya baik mitra binaan IPB maupun mitra binaan non IPB hanya mendapatkan kredit Rp. 10–25 juta. Hal ini menunjukkan meskipun program KKB merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) atau program bina lingkungan, tetapi pihak perbankan tetap memberlakukan prinsip keberhati-hatian dibalik status binaan yang telah disepakati dengan pihak yang dijadikan mitra (misal LP LPPM IPB ataupun LSM). Dilihat dari jumlah realisasi kredit, mitra binaan non IPB mayoritas mendapatkan kredit antara Rp. 25-30 juta, sedangkan mitra binaan IPB mayoritas realisasi kreditnya Rp. 10-15 juta. Perbedaan ini disebabkan karena
51
mitra binaan IPB pada umumnya masih berbentuk usaha perorangan yang dinilai belum memenuhi syarat-syarat perbankan, seperti kemampuan permodalan dan kolateral, disamping tentunya risiko yang dinilai dari prinsip manajemen risiko. Target realisasi program KKB bank BNI SKC Bogor pada tahun 2007 sebesar Rp. 1,5 Miliar, dengan kelompok realisasi kredit mayoritas antara Rp. 10-15 juta/mitra binaan, maka semakin banyak jumlah mitra binaan yang mendapatkan fasilitas kredit. c. Kinerja kemitraan Analisis terhadap kinerja kemitraan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari program kemitraan. Faktor internal kemitraan terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Faktor internal dan eksternal tersebut diuraikan sebagai berikut : 1) Strenghts (kekuatan) i. Prosedur pengurusan yang tidak berbelit Untuk mengajukan permohonan kredit para nasabah tidak dipersulit dengan berbagai berkas yang harus diisi, cukup dengan mengisi formulir permohonan kredit KKB (Lampiran 10). ii. Syarat pengajuan mudah Syarat
pengajuan
juga
mudah
dan
ditambah
dengan
tidak
diwajibkannya memiliki agunan, terutama untuk pengajuan kredit di bawah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan khusus untuk mitra binaan non IPB diwajibkan untuk memiliki agunan. iii. Proses realisasi kredit cepat Dalam proses realisasi kredit tidak diperlukan waktu yang lama, yaitu 3 (tiga) - 7 (tujuh) hari kerja sejak data yang telah lengkap diterima oleh petugas Bank BNI.
52
iv. Tingkat suku bunga pinjaman rendah Dibandingkan dengan suku bunga pinjaman produk kredit usaha kecil lainnya yang sejenis seperti BNI Usaha Mikro yang memiliki bunga 14,75% -15,25 % efektif/tahun, maka tingkat suku bunga pinjaman kredit KKB jauh lebih rendah (6% - 12% /tahun). v.
Organisasi UKM yang bersifat sederhana, sehingga pengelolaannya lebih mudah.
vi. UKM yang ada bergerak di bidang usaha yang cepat menghasilkan. vii. Petugas pendamping dari LP LPPM IPB proaktif, karena selain memberikan ilmu dan keterampilan, petugas LP LPPM IPB juga mendampingi nasabah dalam pengelolaan usahanya, sehingga dapat diminimalkan nasabah yang pailit. 2) Weaknesses (kelemahan) i. Keterbatasan modal Program ini sangat tergantung pada laba yang diperoleh oleh Bank BNI pada tahun sebelumnya, karena Program kredit Kemitraan KKB ini modalnya berasal dari 1- 3% dari laba bersih perusahaan. ii. Masih lemahnya mutu SDM dan kemampuan manajerial UKM. iii. Program KKB belum populer di masyarakat Program KKB ini baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahunan dan bukan merupakan produk inti dari kredit perbankan, sehingga belum populer di masyarakat. iv. Keterbatasan petugas Bank BNI, sehingga mengalami kesulitan dalam memantau semua mitra binaan. 3) Opportunities (peluang) i. UKM memiliki potensi pasar yang besar Potensi industri/usaha mikro masih cukup besar untuk dijadikan lahan pemberian kredit.
53
ii. KKB didukung program pemerintah Program KKB ini didukung oleh pemerintah dalam rangka program pengentasan kemiskinan. iii. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir Masyarakat masih banyak mencari sumber dana pembiayaan dari rentenir, sehingga masyarakat punya potensi untuk beralih dari program KKB. 4) Threats (ancaman) i. Bank pesaing sejenis (BUMN atau swasta) Sebelum program ini dikembangkan telah banyak bank-bank pesaing lainnya yang telah terlebih dahulu berhubungan dengan UMKM, terutama bank-bank yang mempunyai jaringan yang lebih luas seperti BRI dan Bank Danamon. ii. Lembaga Non Bank (BUMN lainnya) Program kemitraan ini merupakan program pemerintah (Kementerian BUMN), maka setiap BUMN saling berlomba dalam memberikan kredit kepada UMKM dengan penawaran yang lebih menarik, di antaranya oleh PT Telkom dan PT Sucofindo. iii. Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang bersifat dinamis. d. Analisis Matriks IFE dan EFE Analisis matriks IFE dan EFE dilakukan terhadap lingkungan internal dan internal program kemitraan, sehingga diperoleh faktor-faktor kunci yang termasuk ke dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman program. Skor yang diperoleh dari matriks ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang dimiliki, serta menunjukkan kemampuan dalam meraih peluang dan mengatasi ancaman eksternalnya.
54
1) Matriks IFE Faktor yang menjadi kekuatan utama program adalah prosedur pengurusan yang tidak berbelit dengan bobot 0,110 dan rating 4, sehingga diperoleh skor 0,441. Selain itu, faktor kekuatan lain yang dapat dimanfaatkan adalah syarat pengajuan yang mudah (0,432) dan tingkat suku bunga pinjaman rendah (0,400), UKM yang bergerak cepat menghasilkan (0,384), petugas pendamping dari LPPM proaktif (0,316), proses realisasi kredit cepat (0,307) dan organisasi UKM yang bersifat sederhana (0,263). Secara lebih rinci hasil perhitungan faktor strategi internal dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11. Matriks IFE program KKB Faktor Internal Kekuatan : 1. Prosedur pengurusan tidak berbelit 2. Syarat pengajuan mudah 3. Proses realisasi kredit cepat 4. Tingkat suku bunga pinjaman rendah 5. Organisasi UKM bersifat sederhana 6. UKM yang bergerak cepat menghasilkan 7. Petugas pendamping dari LP LPPM proaktif Jumlah (A) Persentase (%) Kelemahan : 1. Keterbatasan modal untuk program KKB 2. Masih lemahnya SDM dan kemampuan manajerial UKM 3. Program KKB belum populer di masyarakat 4. Keterbatasan petugas bank BNI Jumlah (B) Persentase (%) Total (A+B)
Bobot (a)
Rating (b)
Skor (c=axb)
0,110 0,108 0,082 0,100 0,075 0,102 0,084
4,000 4,000 3,750 4,000 3,500 3,750 3,750
0,441 0,432 0,307 0,400 0,263 0,384 0,316 2,544 84
0,064 0,116
1,750 1,500
0,112 0,174
0,069 0,089
1,500 1,250
0,104 0,111 0,501
16 3,044
Kelemahan utama program ini adalah masih lemahnya SDM dan kemampuan manajerial UKM dengan bobot 0,116 dan rating 1,5, sehingga diperoleh skor 0,174. Selain itu, faktor kelemahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan petugas bank BNI (0,111),
55
keterbatasan modal program KKB (0,112) dan belum populernya program KKB ini di masyarakat (0,104), sehingga keberadaannya belum banyak diketahui. Dari hasil analisis perhitungan faktor-faktor internal didapatkan total skor 3,044, nilai ini berada di atas rataan 2,5, menunjukkan posisi internal program kemitraan yang cukup kuat, dimana program memiliki kemampuan di atas rataan dalam memanfaatkan kekuatan dan mengantisipasi kelemahan internal (David, 2006). Dengan nilai sebesar 84% untuk faktor kekuatan dan 16% untuk faktor kelemahan hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kelemahan bukan merupakan keterbatasan bagi suatu program yang memiliki ruang lingkup tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang. 2) Matriks EFE UKM memiliki potensi pasar yang besar merupakan peluang utama program ini, dengan bobot 0,205 dan rating 3,25 sehingga diperoleh skor 0,666. Faktor peluang lain yang dapat mendukung perkembangan program adalah masih banyaknya masyarakat yang terjerat rentenir (0,531) dan adanya dukungan program pemerintah (0,408). Tabel 12. Matriks EFE program KKB Faktor Eksternal Peluang : 1. UKM memiliki potensi pasar yang besar 2. KKB didukung program pemerintah 3. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir Jumlah (A) Persentase (%) Ancaman : 1. Bank pesaing sejenis (BUMN atau swasta) 2. Lembaga non bank (BUMN lainnya) 3. Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang bersifat dinamis Jumlah (B) Persentase (%) Total (A+B)
Bobot (a)
Rating (b)
Skor (c=axb)
0,205 0,163 0,163
3,250 2,500 3,250
0,666 0,408 0,531 1,605 57
0,142 0,163 0,163
3,000 2,250 2,500
0,427 0,367 0,407 1,201 43 2,807
56
Sementara itu, faktor yang menjadi ancaman utama program ini adalah keberadaan keberadaan bank pesaing sejenis seperti BRI dan Bank Danamon, yang saat ini memiliki segmen pasar sama dengan bobot 0,142 dan rating 3, sehingga diperoleh skor 0,427. Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang bersifat dinamis (0,407) dan Lembaga non bank (BUMN lainnya) dengan bobot 0,367 merupakan ancaman lain yang dapat mempengaruhi keberlangsungan program. Lebih rinci hasil perhitungan faktor strategi internal dapat dilihat pada Tabel 12. Dari hasil analisis perhitungan faktor strategi eksternal didapatkan total skor 2,807. Nilai ini berada di atas rataan 2,5, berarti menunjukkan bahwa program kemitraan memiliki strategi efektif untuk memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman/pengaruh negatif eksternal (David, 2006). Dengan nilai peluang sebesar 57% dan ancaman sebesar 43%, maka ancaman dari bank pesaing seperti BRI dan Bank Danamon, BUMN lainnya dan perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik bukan merupakan ancaman yang serius. e. Analisis Matriks IE Penentuan posisi strategi matriks IE didasarkan pada hasil total nilai matriks IFE yang diberi bobot pada sumbu X dan total nilai matriks EFE pada sumbu Y (David, 2006). Total nilai matriks IFE sebesar 3,044 dan nilai matriks EFE sebesar 2,807. Dengan demikian posisi program kemitraan terletak pada sel IV, yaitu stabil. Strategi yang sesuai untuk diterapkan pada sel ini adalah mempertahankan strategi yang telah ada. Dengan posisi program KKB yang berada pada posisi stabil, maka dapat ditunjukkan bahwa program kemitraan memiliki hubungan yang saling memperkuat dan saling menguntungkan bagi ketiga belah pihak, yaitu bagi bank BNI program KKB merupakan salah satu jalan masuk untuk menggarap kredit sektor UKM yang terkenal dengan tingkat risiko kredit bermasalah yang kecil dan nantinya akan memperkuat NPL yang dapat meningkatkan keuntungan.
57
Bagi mitra binaan dengan adanya program KKB ini mendapatkan perhatian dalam hal permodalan, teknologi, informasi dan dukungan pemasaran produk. Sedangkan bagi Perguruan Tinggi (PT), khususnya IPB, program KKB sebagai bentuk pengabdian PT yang sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam aspek pemberdayaan masyarakat, khususnya UKM dan membantu bank BNI dalam menyiapkan tenaga pendamping di lapangan. Hasil identifikasi dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman program kemitraan, serta posisi persaingan program yang berada pada sel IV dan selanjutnya akan digunakan untuk merumuskan alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT.
Posisi program kemitraan
berdasarkan matriks IE dapat dilihat pada Gambar 4.
Total Skor Faktor Strategi Eksternal
Total Skor Faktor Strategi Internal Kuat 4,0 Tinggi
Rataan 3,0
Lemah 2,0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1,0
3,0
Menengah 2,0
Rendah
1,0
Gambar 4. Matriks IE program KKB f. Analisis Matriks SWOT Pengembangan strategi pada matriks ini dilakukan sesuai hasil matriks IE, dimana posisi program kemitraan terletak pada sel IV, yaitu stabil. Pencocokan faktor strategi internal dan eksternal dalam keadaan saat ini, lingkup strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang telah
58
ditetapkan. Namun untuk pengembangan program ke depan dapat dilakukan dengan penetrasi pasar dan pengembangan produk. 3. Strategi penyaluran kredit KKB Berdasarkan hasil analisis matrik IFE dan EFE, dapat disusun matrik SWOT yang menghasilkan empat tipe strategi yang dapat dilakukan, yaitu strategi S-O, W-O, S-T dan W-T (David, 2006). Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 13. Matriks SWOT program KKB Kekuatan (S) Faktor Internal 1. Prosedur pengurusan tidak berbelit 2. Syarat pengajuan mudah 3. Proses realisasi kredit cepat 4. Tingkat suku bunga pinjaman rendah 5. Organisasi UKM bersifat sederhana 6. UKM yang bergerak cepat menghasilkan Faktor Eksternal 7. Petugas pendamping dari LP LPPM proaktif Strategi S-O Peluang (O) 1. UKM memiliki potensi a. Melakukan perluasan pasar dan jaringan pasar yang besar pemasaran kredit 2. KKB didukung b. Mempertahankan program pemerintah komitmen terhadap 3. Masih banyak pengembangan UKM masyarakat terjerat tangguh dan mandiri rentenir c. Meningkatkan volume kredit UKM Strategi S-T Ancaman (T) a. Mengembangkan model 1. Bank pesaing sejenis analisa kredit yang (BUMN atau swasta) sederhana 2. Lembaga non bank b. Meningkatkan mutu (BUMN lainnya) pelayanan 3. Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang bersifat dinamis
Kelemahan (W) 1. Keterbatasan modal program KKB 2. Masih lemahnya SDM dan kemampuan manajerial UKM 3. Program KKB belum populer di masyarakat 4. Keterbatasan petugas bank
Strategi W-O a. Meningkatkan pengenalan citra produk dan menjaga eksistensi bank BUMN b. Memaksimalkan sumber daya yang ada c. Melakukan pelatihan SDM UKM Strategi W-T a. Peningkatan mutu produk UKM dan pengembangan kemitraan dengan usaha yang lebih besar b. Koordinasi internal untuk memantapkan posisi UKM dalam peta usaha potensial
59
a. Strategi Kekuatan-Peluang (S-O) 1) Melakukan perluasan pasar dan jaringan pemasaran kredit Pangsa pasar yang dilayani secara geografis lebih banyak terpusat di daerah Bogor Kota. Dalam hal ini, memperluas pangsa pasar masih sangat mungkin dilakukan pada daerah-daerah transisi, perkotaan dan perdesaan, mengingat pasar pasar yang berada di daerah tersebut mempunyai daya serap yang cukup besar dengan banyaknya industriindustri kecil yang berkembang. Dengan mempertahankan tentang kemudahan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan kredit, memungkinkan dapat diterima di berbagai segmen pasar, baik di daerah kota maupun kabupaten. 2) Mempertahankan komitmen terhadap pengembangan UKM tangguh dan mandiri. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2006 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, maka sebagai BUMN, bank BNI berkewajiban mendorong upaya pengembangan potensi UKM agar menjadi tangguh dan mandiri. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pengusaha UKM, sebaiknya pengusaha UKM agar lebih diberikan kemudahan dalam proses pengurusan dan pengajuan kredit, mengingat potensi pasar yang masih luas. Selain itu program-program pembinaan terhadap UKM untuk lebih diintensifkan, karena masih banyaknya masyarakat yang memilih pembiayaan pada lembaga-lembaga illegal, seperti rentenir yang sifatnya sangat merugikan pengusaha itu sendiri, yaitu adanya fakta bunga berbunga beserta angsuran tetap. 3) Meningkatkan volume kredit UKM Potensi pasar yang masih luas dapat dimanfaatkan dengan melakukan penetrasi pasar, dengan cara mencari debitur baru yang
60
potensial. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan produk pinjaman dengan skim take over. Selain itu, pengusaha-pengusaha UKM yang sudah memiliki tabungan atau pinjaman lainnya di bank, dapat ditawarkan pinjaman dengan prosedur yang mudah dan proses yang cepat. b. Strategi Kekuatan-Ancaman (S-T) 1) Mengembangkan model analisa kredit yang sederhana Model analisa kredit yang sederhana ditambah prosedur pengurusan yang tidak berbelit dan tingkat bunga pinjaman yang bersaing, diharapkan mampu meningkatkan volume kredit yang ada. Prosedur penyaluran kredit kemitraan yang ada saat ini dinilai tidak terlalu memberatkan UKM, dengan proses realisasi pengajuan kredit yang cepat menjadi nilai tambah keberlangsungan program dalam menarik minat UKM, yang merupakan pangsa pasar utama program ini. Pada umumnya bank menerapkan prinsip Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral (5C) dalam penyaluran kredit. Dalam
implementasinya,
kelima
faktor
tersebut
akan
berbeda
penerapannya untuk UKM. UKM pada umumnya tidak memiliki jaminan yang dapat diandalkan apalagi permodalan, maka dalam penyaluran kredit kepada UKM prinsip yang perlu ditekankan hanya pada Character, Capacity dan Condition of Economic (3C) (Yusuf, 2005). Berdasarkan karakternya, mitra binaan memiliki track record baik dalam pengembalian pinjaman/pembayaran angsuran. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakter yang dimiliki oleh mitra binaan adalah baik, sehingga layak untuk menjadi mitra binaan dan diberi kredit oleh bank BNI. Dilihat dari
kapasitas mitra binaan, mayoritas belum pernah
mendapatkan kredit dari pihak manapun sebelumnya dan dengan omzet pendapatan yang bervariasi mulai dari Rp 1.200.000,- sampai dengan Rp
61
150.000.000,- (Lampiran 8) tiap bulannya, maka hal tersebut dapat dijadikan jaminan kepastian pengembalian kredit yang diberikan. Dilihat dari kondisi ekonomi, produk-produk mitra binaan yang pada umumnya berada di sektor perdagangan, khususnya makanan dan minuman dapat diterima oleh konsumen dan UKM tersebut juga bersifat fleksibel, artinya mampu bersaing dalam skala usaha tertentu. Maka dari itu mitra binaan tersebut layak diberi pinjaman dan pembinaan, agar nantinya menjadi UKM tangguh dan mandiri. 2) Meningkatkan mutu pelayanan Dengan semakin banyaknya bank-bank pesaing dan tumbuh suburnya lembaga-lembaga keuangan non-bank yang menawarkan produk serupa, maka hal ini dapat dianggap sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Untuk itu, peningkatan mutu pelayanan terhadap mitra binaan merupakan salah satu cara agar kerjasama dengan mitra binaan tetap berjalan. Dengan dukungan dari petugas pendamping yang proaktif, maka perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang begitu cepat bukan merupakan suatu ancaman berarti, malah dapat dijadikan suatu peluang untuk meningkatkan kegiatan program kemitraan. c. Strategi Kelemahan-Peluang (W-O) 1) Meningkatkan pengenalan citra produk dan menjaga eksistensi bank BUMN. Usaha untuk lebih mengenalkan program kepada masyarakat luas dinilai sangat penting dilakukan, mengingat program ini belum populer di masyarakat. Kegiatan pameran, bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan citra produk sekaligus menjaga eksistensi program.
62
2) Memaksimalkan sumber daya yang ada Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, terutama untuk menutupi
keterbatasan
petugas
bank
BNI,
diharapkan
dapat
mengakomodir kebutuhan para pengusaha UKM yang ada. Selain itu, dengan potensi pasar yang masih terbuka, optimasi sumber-sumber daya yang ada dengan menambah portofolio kredit, misalnya dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya, seperti koperasi atau kelompok usaha kecil lainnya. 3) Melakukan pelatihan SDM UKM Mutu SDM UKM sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial usahanya. Dalam hal ini, sudah seharusnya pihak bank menganggarkan biaya untuk kegiatan tersebut, diantaranya melakukan
pelatihan,
baik
yang
bersifat
pengembangan
diri
kewirausahaan maupun pengelolaan usaha dan keuangannya dalam waktu singkat (3-5 hari) atau kontinu (1-3 bulan), baik bersertifikat ataupun tidak. Pelatihan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu tentang proses memperbaharui teknologi produksi, penampilan produk, penambahan pengetahuan tentang pemasaran dan pengelolaan keuangan yang relatif sederhana. Kelancaran dan keberhasilan dalam pengembangan usaha akan berdampak pada kelancaran dalam pengembalian kredit. Selain itu, indikasi keberhasilan mitra binaan akan berpengaruh positif terhadap keberadaan program kemitraan, sehingga akan lebih mempopulerkan program kemitraan di mata pengusaha dan masyarakat luas. d. Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T) 1) Peningkatan mutu produk UKM dan pengembangan kemitraan dengan usaha yang lebih besar Sesuai dengan prinsip kemitraan bahwa kemitraan dilaksanakan dengan pengembangan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran dan
63
teknologi, maka koordinasi yang optimal, terutama dalam memasarkan produk UKM sangat diperlukan suatu pengembangan produk bermutu yang disukai konsumen. Dalam hal ini, peran program KKB diharapkan dapat menemukan cara menghasilkan produk bermutu dengan cara lebih efektif dan efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan serendah mungkin. Selain melakukan kemitraan yang dilakukan dengan UKM, program ini hendaknya dapat dikembangkan pula dengan menggandeng para pengusaha yang lebih besar. 2) Koordinasi internal untuk memantapkan posisi UKM dalam peta usaha. Banyaknya kegagalan yang terjadi dalam hal pembiayaan pada UKM disebabkan kurang adanya koordinasi, selain antar petugas di lapangan juga dengan pihak pengusaha UKM. Pihak perbankan sudah seharusnya melakukan langkah-langkah untuk menjaga hubungan yang baik, antar petugas maupun dengan para pengusaha. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengetahui informasi dan kondisi para pengusaha.
4. Pemilihan alternatif strategi Berdasarkan matriks IE, dapat dikatakan bahwa program KKB berada pada kuadran IV yang digambarkan sebagai daerah stabil, maka rumusan alternatif strateginya adalah melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk. a. Strategi Penetrasi Pasar Strategi ini lebih mengarah kepada implementasi secara teknis, khususnya pengelolaan program KKB di Bank BNI, diantaranya dengan tetap mempertahankan prosedur kepengurusan yang telah ada saat ini sudah cukup sederhana dan dengan melakukan peningkatan kemampuan pengelola, terutama petugas bank BNI yang jumlahnya relatif sedikit. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan, diantaranya :
64
1) Dapat diminimalkan biaya pada proses pengurusan kredit seperti biaya administrasi. 2) Menambah tenaga administrasi outsourcing dengan pola kontrak atau magang mahasiswa tingkat akhir dari Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dari Perguruan Tinggi (PTN/S) di kota/kabupaten Bogor yang bersifat saling memperkuat dan menguntungkan program penyaluran dana KKB. b. Strategi pengembangan produk Strategi pengembangan produk dapat dilakukan dengan cara peningkatan kegiatan promosi yang lebih intensif, sehingga program KKB dapat lebih dikenal masyarakat luas, yaitu melalui : 1) Promosi yang dapat dilakukan dengan memasang halaman iklan di surat kabar lokal, ataupun brosur yang berisi paparan logis dan menarik tentang program KKB. Isi materi dibuat semenarik mungkin, agar para pembaca dapat terpengaruh. 2) Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mengundang para nasabah dari kelompok UKM. Pertemuan tersebut untuk meyakinkan bahwa program KKB ini didukung oleh pemerintah, disamping bagian dari Corporate Social Responsibility bank BNI.
65
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Dari hasil kajian ini didapatkan data bahwa sebagian besar nasabah program KKB belum pernah mendapatkan kredit dari pihak manapun sebelumnya. Dari aspek pendapatan total, sebelum bergabung dengan program KKB didapatkan bahwa mayoritas berpendapatan omzet Rp. 10.000.000,- Rp. 20.000.000,-. Setelah bergabung dengan program KKB mayoritas pendapatan naik 10-20%. Peningkatan yang cukup nyata ini menunjukkan bahwa kredit yang diberikan oleh program KKB, baik modal kerja maupun investasi benarbenar dimanfaatkan oleh nasabah dan mampu dikelola dengan baik, sehingga memberikan pertumbuhan usaha. Program kemitraan ini selain memberikan dampak positif dalam hal keuangan, juga dalam hal manajerial bagi mitra binaan. 2. Faktor internal dan eksternal dalam identifikasi strategi penyaluran kredit usaha kecil melalui program kemitraan dapat dibagi atas hal berikut : a. Berdasarkan matriks IFE diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh program KKB ini adalah : (1) prosedur pengurusan tidak berbelit, (2) syarat pengajuan mudah, (3) proses realisasi kredit cepat, (4) tingkat suku bunga pinjaman rendah, (5) organisasi UKM bersifat sederhana, (6) UKM yang bergerak cepat menghasilkan dan (7) petugas pendamping dari LP LPPM proaktif. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh program KKB adalah : (1) keterbatasan modal, (2) masih lemahnya SDM dan kemampuan manajerial UKM, (3) program KKB belum populer di masyarakat dan (4) keterbatasan petugas bank. b. Berdasarkan matriks EFE diketahui bahwa peluang yang dimiliki oleh program KKB ini adalah : (1) UKM memiliki potensi pasar yang besar, (2) KKB didukung program pemerintah, (3) masih banyak masyarakat terjerat rentenir. Sedangkan ancaman yang dimiliki oleh program ini
66
adalah : (1) bank pesaing sejenis (BUMN atau swasta), (2) lembaga non bank (BUMN lainnya), (3) perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang bersifat dinamis. 3. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi perusahaan berada dalam kondisi Stabil, maka implementasi strategi yang diperlukan adalah (1) pemangkasan biaya pada proses pengurusan kredit seperti biaya administrasi, (2) menambah tenaga administrasi outsourcing (3) promosi yang lebih intensif melalui berbagai media dan (4) mengadakan sosialisasi tentang KKB dengan cara mengundang para nasabah dari kelompok UKM.
B. Saran Untuk melakukan pengembangan program KKB di masa mendatang, diperlukan komitmen dari tiga belah pihak (tripartit), yaitu pihak PT BNI (Persero) Tbk SKC Bogor, mitra binaan dan LP LPPM IPB sebagai lembaga pendamping
untuk
memperbaiki
kondisi
internal
saat
ini,
terutama
pengembangan mutu SDM yang bertugas dalam penyeleksian mitra binaan dan penyaluran kredit di tingkat bank, serta penguasaan keterampilan maupun pengetahuan dalam bidang tertentu ke mitra binaan. Pengembangan SDM ini dapat dilakukan dengan pelatihan, baik singkat dan kontinu yang sesuai dengan target pesertanya.
67
DAFTAR PUSTAKA Blessing. 2007. ”Himpunan Undang-Undang dan Peraturan tentang Waralaba Direct Selling UKM.” Blessing. Jakarta. David, F.R. 2006. Manajemen Strategi Konsep. Terjemahan. Prehalindo, Jakarta. Depkop dan PKM. 1999. ”Pedoman Pembinaan Pengusaha Kecil Melalui Inkubator.” Direktorat Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Jakarta. Hadinoto, S. 2007. Micro Credit Challenge. Elex Media Komputindo, Jakarta. Hubeis, M. 2006. “Pengantar Industri Kecil Menengah.” Modul kuliah, Program Magister Profesional Industri Kecil Menengah, SPs IPB. Bogor. Irmalia, 2006. ”Kajian Pelaksanaan Kemitraan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan Usaha Kecil.” Laporan Akhir pada Program Studi Magister Profesional Industri Kecil Menengah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Kadarisman, H. 2007. ”Kemitraan Ekonomi Nasional berbasis Independen Indonesia, Jakarta.
Berasaskan Kebersamaan Memperkuat Usaha Kecil dan Menengah.” Kelompok
Kementrian BUMN. 2003. ”Surat Edaran Kementrian BUMN No. Kep236/MBU/2003.” Tanggal 17 Juli 2003. Kementerian Negara BUMN, Jakarta. LPPM IPB. 2007. “Company Profile.” Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Lubis, E. 2007. “Regulasi Industri Kecil Menengah.” Modul kuliah, Program Magister Profesional Industri Kecil Menengah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. PT BNI. 2005. “Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit Program Kemitraan.” Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta. _______2007a. “Company Profile.” PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta. _______2007b. “Peran Kemitraan Strategis Sektor Perbankan dan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Usaha Kecil.” Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta. Rangkuti, F. 2006. Analisis SWOT Pustaka Utama, Jakarta.
Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia
68
Reksoprayitno, S. 1997. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Bank Umum. BPFE, Yogyakarta. Sugiyono, 2004. Statistik Nonparametrik untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung. Triandaru, S. Susilo dan T. Santoso, 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat, Jakarta. Umar, H. 2005. Strategic Management in Action. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Yusuf, Y. 2005. ”Model Penyaluran Kredit Kepada Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Karakter dan Kapasitas (Kasus Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Sucofindo).” Laporan Akhir pada Program Studi Magister Profesional Industri Kecil Menengah Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
69
LAMPIRAN
Lanjutan Lampiran 1
70
IDENTITAS RESPONDEN
Nama
:
Alamat
:
Umur
:
Jenis Kelamin : 1. Apa tingkat pendidikan terakhir yang telah Anda peroleh ? beri tanda silang (x) pada jawaban yang dipilih ! SD SMTP SMTA D3 SARJANA Lainnya, sebutkan _____________________________ 2. Apa jenis usaha yang Anda tekuni saat ini ? beri tanda silang (x) pada jawaban yang dipilih ! Jasa Perdagangan Perikanan Peternakan Industri Lainnya, sebutkan ________________________ 3. Sudah berapa lama Anda menekuni usaha ini? beri tanda silang (x) pada jawaban yang dipilih ! > 5 tahun, sebutkan _________________________ 4 s/d 5 tahun 3 s/d 4 tahun 2 s/d 3 tahun 1 s/d 2 tahun 4. Dimana lokasi usaha Anda sekarang ? Pasar Sentral/Induk Pasar musiman Di luar lokasi pasar Lainnya, sebutkan _________________________ 5. Bagaimanakah status tempat usaha Anda sekarang ini ? Tetap, milik sendiri
Lanjutan Lampiran 1
71
Tetap, sewa Tidak tetap 6. Pengalaman berusaha : Pernah mengikuti pendidikan yang terkait dengan usahanya Pernah memiliki usaha tertentu, sebutkan ________________________ 7. Sebelum mendapatkan kredit dari bank, apakah Anda pernah mendapatkan bantuan pendanaan (modal awal) ? Ya, sebutkan darimana _______________________ Tidak 8. Apa jenis kredit yang Anda ajukan ke bank ? Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Lainnya, sebutkan_____________ 9. Berapa jumlah omzet usaha Anda rata-rata per bulan ? < Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 - < Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 - < Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 - < Rp. 20.000.000 > Rp. 20.000.000, sebutkan____________ 10. Berapa besar kredit yang Anda terima dari bank ? Rp. 1.000.000 - < Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 - < Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 - < Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000 - < Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 - < Rp. 25.000.000 Rp. 25.000.000 - Rp. 30.000.000 11. Berapa lama jangka waktu pinjaman yang Anda terima dari bank ? 2 tahun - < 3 tahun 3 tahun - < 4 tahun > 4 tahun, sebutkan___________ 12. Bagaimana omzet penjualan setelah Anda mendapatkan bantuan kredit Bank BNI ? beri tanda silang (x) pada jawaban yang dipilih ! Lebih meningkat daripada sebelumnya Sama dengan sebelumnya Lebih sedikit daripada sebelumnya 13. Berapakah besarnya angsuran per bulan yang harus Anda bayar ke bank ? < 300.000/bulan
Lanjutan Lampiran 1 < 400.000/bulan > 500.000/bulan, sebutkan 14. Apakah besarnya angsuran yang harus dibayar ke bank memberatkan Anda? Ya Tidak 15. Apa yang membuat Anda mengajukan kredit ke bank? Ingin mendapatkan bantuan modal Ingin usaha meningkat Hanya sekedar ikut-ikut teman yang lain Lainnya, sebutkan ________________________ 16. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit dari bank ? Ya, dalam hal apa sebutkan ___________________________ Tidak 17. Bagaimanakah persyaratan awal mengajukan kredit ke bank menurut Anda? Ringan (mudah dipenuhi) Sedang (ada item yang tidak bisa dipenuhi) Berat (sulit untuk dipenuhi) 18. Bagaimanakah proses mengajukan kredit ke bank menurut Anda ? Mudah (tidak berbelit-belit) Sedang (tidak berbelit-belit tetapi lama) Lama (berbelit-belit dan lama) 19. Bagaimanakah realisasi pencairan kredit dari bank menurut Anda ? Cepat (< 7 hari kerja) Sedang (1 – 7 hari kerja) Lama (> 7 hari kerja), sebutkan_______________ 20. Bagaimana hubungan Anda dengan pihak bank (angsuran kredit) selama ini ? Lancar Kurang lancar Macet, sebutkan penyebabnya________________________ 21. Manfaat apa yang Anda rasakan dengan adanya lembaga pendamping IPB ? Tidak ada/tidak berpengaruh apa-apa Menambah keterampilan Mendapat jaminan pasar Lainnya, sebutkan _________________________
72
Lanjutan Lampiran 1
73
22. Bagaimana produksi yang dihasilkan setelah Anda mendapatkan bantuan kredit Bank BNI ? beri tanda silang (x) pada jawaban yang dipilih ! Lebih meningkat daripada sebelumnya Sama dengan sebelumnya Lebih sedikit daripada sebelumnya 23. Tingkat keuntungan yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan kredit Lebih meningkat daripada sebelumnya Sama dengan sebelumnya Lebih sedikit daripada sebelumnya 24. Sebutkan masalah/ kendala selama mengikuti program kemitraan ? isikan jawaban Anda ! a___________________________________________________________________ b___________________________________________________________________ c___________________________________________________________________
= Terima kasih atas kerjasamanya =
Lanjutan Lampiran 1
74
A. PEMBERIAN NILAI PERINGKAT TERHADAP KEKUATAN
Petunjuk Pengisian Pemberian nilai peringkat didasarkan pada kekuatan program KKB dibandingkan pesaing utama. Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan berikut : Nilai 4 ,
Jika faktor tersebut sangat baik bila dibandingkan dengan perusahaan pesaing.
Nilai 3 ,
Jika faktor tersebut baik bila dibandingkan dengan perusahaan pesaing.
Nilai 2 ,
Jika faktor tersebut cukup baik bila dibandingkan dengan perusahaan pesaing.
Nilai 1 ,
Jika faktor tersebut tidak lebih baik bila dibandingkan dengan perusahaan pesaing.
Menurut bapak/ibu bagaimana kondisi program KKB bila dibandingkan dengan perusahaan pesaing dalam hal faktor-faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan berikut : KEKUATAN Prosedur pengurusan yang tidak berbelit Syarat pengajuan mudah Proses realisasi kredit cepat Tingkat suku bunga pinjaman rendah Organisasi UKM bersifat sederhana UKM yang bergerak cepat menghasilkan Petugas pendamping dari LP LPPM proaktif
4
3
2
1
Lanjutan Lampiran 1
75
B. PEMBERIAN NILAI PERINGKAT TERHADAP KELEMAHAN
Petunjuk Pengisian Pemberian nilai peringkat didasarkan pada kelemahan program KKB dibandingkan pesaing utama. Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan berikut : Nilai 1 ,
Jika faktor tersebut lebih lemah bila dibandingkan dengan perusahaan pesaing.
Nilai 2 ,
Jika faktor tersebut sedang bila dibandingkan dengan perusahaan pesaing.
Nilai 3 ,
Jika faktor tersebut cukup lemah bila dibandingkan dengan perusahaan pesaing.
Nilai 4 ,
Jika faktor tersebut tidak lebih lemah bila dibandingkan dengan perusahaan pesaing.
Menurut bapak/ibu bagaimana kondisi program KKB bila dibandingkan dengan perusahaan pesaing dalam hal faktor-faktor kelemahan yang dimiliki perusahaan berikut : KELEMAHAN Keterbatasan modal Masih lemahnya SDM dan kemampuan manajerial UKM Program KKB belum populer di masyarakat Keterbatasan petugas bank BNI
4
3
2
1
Lanjutan Lampiran 1
76
C. PEMBERIAN NILAI PERINGKAT TERHADAP PELUANG
Petunjuk Pengisian Pemberian nilai peringkat didasarkan pada kemampuan program KKB dalam meraih peluang yang ada. Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan berikut : Nilai 4 ,
Jika perusahaan mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam meraih peluang.
Nilai 3 ,
Jika perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam meraih peluang.
Nilai 2 ,
Jika perusahaan mempunyai kemampuan yang sedang dalam meraih peluang.
Nilai 1 ,
Jika perusahaan mempunyai kemampuan yang tidak baik dalam meraih peluang.
Menurut bapak/ibu bagaimana kemampuan program KKB dalam memanfaatkan peluang berikut : PELUANG UKM memiliki potensi pasar yang besar KKB didukung program pemerintah Masih banyak masyarakat terjerat rentenir
4
3
2
1
Lanjutan Lampiran 1
77
D. PEMBERIAN NILAI PERINGKAT TERHADAP ANCAMAN
Petunjuk Pengisian Pemberian nilai peringkat didasarkan pada besarnya ancaman dalam mempengaruhi keberadaan program KKB. Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan berikut : Nilai 1 ,
Jika faktor ancaman sangat kuat mempengaruhi perusahaan.
Nilai 2 ,
Jika faktor ancaman kuat mempengaruhi perusahaan.
Nilai 3 ,
Jika faktor ancaman memberikan pengaruh biasa terhadap perusahaan.
Nilai 4 ,
Jika faktor ancaman tidak akan memberikan pengaruh terhadap perusahaan.
Menurut bapak/ibu bagaimana kondisi program KKB dipengaruhi oleh faktor ancaman berikut : ANCAMAN Bank pesaing sejenis (BUMN atau swasta) Lembaga non bank (BUMN lainnya) Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang bersifat dinamis
4
3
2
1
Lanjutan Lampiran 1
78
E. PEMBOBOTAN TERHADAP KEKUATAN DAN KELEMAHAN Petunjuk Pengisian Pemberian nilai didasarkan pada perbandingan berpasangan antara dua faktor secara relatif berdasarkan kepentingan atau pengaruhnya terhadap program KKB. Contoh : 1. “Syarat pengajuan mudah” (B pada baris/vertikal) lebih penting daripada “Prosedur pengurusan yang tidak berbelit” (A pada kolom/horizontal), maka nilainya = 1 2. “Syarat pengajuan mudah” (B pada baris/vertikal) sama penting daripada “Prosedur pengurusan yang tidak berbelit” (A pada kolom/horizontal), maka nilainya = 2 3. “Syarat pengajuan mudah” (B pada baris/vertikal) tidak lebih penting daripada “Prosedur pengurusan yang tidak berbelit” (A pada kolom/horizontal), maka nilainya =3 Catatan : Cara membaca perbandingan dimulai dari peubah pada baris1 terhadap kolom 1 dan harus konsisten. FAKTOR PENENTU A. Prosedur pengurusan tidak berbelit B. Syarat pengajuan mudah C. Proses realisasi kredit cepat D. Tingkat suku bunga pinjaman rendah E. Organisasi UKM bersifat sederhana F. UKM yang bergerak cepat menghasilkan G. Petugas pendamping dari LP LPPM proaktif H. Keterbatasan modal I.
Masih lemahnya SDM dan kemampuan manajerial UKM
J. Program KKB belum populer di masyarakat K. Keterbatasan petugas bank BNI
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Lanjutan Lampiran 1
79
F. PEMBOBOTAN TERHADAP PELUANG DAN ANCAMAN Petunjuk Pengisian Pemberian nilai didasarkan pada perbandingan berpasangan antara dua faktor secara relatif berdasarkan kepentingan atau pengaruhnya terhadap program KKB. Contoh : 1. “KKB didukung program pemerintah” (B pada baris/vertikal) lebih penting daripada “UKM memiliki potensi pasar yang besar” (A pada kolom/horizontal), maka nilainya =1 2. “KKB didukung program pemerintah” (B pada baris/vertikal) sama penting daripada “UKM memiliki potensi pasar yang besar” (A pada kolom/horizontal), maka nilainya =2 3.
“KKB didukung program pemerintah” (B pada baris/vertikal) tidak lebih penting daripada “UKM memiliki potensi pasar yang besar” (A pada kolom/horizontal), maka nilainya = 3
Catatan : Cara membaca perbandingan dimulai dari peubah pada baris1 terhadap kolom 1 dan harus konsisten. FAKTOR EKSTERNAL A. UKM memiliki potensi pasar yang besar B. KKB didukung program pemerintah C. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir D. Bank pesaing sejenis (BUMN atau swasta) E. Lembaga non bank (BUMN lainnya) F. Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang bersifat dinamis
A
B
C
D
E
F
Lanjutan Lampiran 8 b. Mitra Binaan Non IPB NO
NAMA RESPONDEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
DERISMAN ISYE SURYANINGSIH HERMAN INEU SITI SALMAH RISNO PERANGINANGIN META AHDIANA SYAFRUDIN ZAINAL MAHMUDIN RISMAN YULIANTO HAMDAN RIFA'I HASAN BASRI MULYANAH PITER SITORUS GUSMAWATI MALEAKHI GULO DEWI RETNOWATY SARIPAH HARIS DEDE SAMSUDIN DATA EFFENDI SAKBAN NASUTION LENY SUMARLENY FETRIANI EVIE DERMAN SIMBOLON
JENIS UMUR KELAMIN (Thn) L 50 P 43 L 45 P 38 L 41 P 34 L 40 L 52 L 42 L 39 L 46 P 43 L 44 L 49 L 37 P 36 P 35 L 41 L 32 L 43 L 48 P 33 P 36 P 35 L 48
KREDIT YANG DIAJUKAN (Rp) 30.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00
REALISASI JENIS BUNGA JK. WKT KREDIT (Rp) KREDIT (%) (Bln) 25.000.000,00 KMK 8 36 10.000.000,00 KMK 6 36 20.000.000,00 KMK 8 24 10.000.000,00 KMK 6 36 30.000.000,00 KMK 8 36 15.000.000,00 KMK 8 36 25.000.000,00 KMK 8 36 10.000.000,00 KMK 6 36 30.000.000,00 KMK 8 24 30.000.000,00 KMK 8 36 12.000.000,00 KMK 8 36 10.000.000,00 KI 6 36 30.000.000,00 KMK 6 36 15.000.000,00 KMK 6 36 20.000.000,00 KMK 8 24 10.000.000,00 KMK 6 36 10.000.000,00 KMK 6 36 30.000.000,00 KMK 6 24 20.000.000,00 KMK 8 36 30.000.000,00 KMK 8 24 30.000.000,00 KMK 6 36 20.000.000,00 KI 8 36 30.000.000,00 KI 8 36 30.000.000,00 KMK 8 36 30.000.000,00 KMK 8 24
Keterangan : L = Laki-laki, P = Perempuan, KMK = Kredit Modal Kerja, KI = Kredit Investasi
JENIS USAHA PERDAG PAKAIAN PERDAG NUGGET PERDAG ATK JASA SALON SEMBAKO DESIGN GRAFIS PAKAIAN DALAM POTONG AYAM PAKAIAN SEMBAKO WARUNG NASI WARUNG NASI SEMBAKO CUKUR RAMBUT SEMBAKO KANTIN KELONTONG BARANG ANTIK MEBEL ANTIK KUSEN PINTU SEMBAKO BAKERY PONDOKAN/KOST ROTI & KUE SEMBAKO & BENGKEL
SEKTOR EKONOMI PERDAGANGAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN JASA PERDAGANGAN JASA INDUSTRI PERDAGANGAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN JASA PERDAGANGAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN INDUSTRI INDUSTRI PERDAGANGAN INDUSTRI JASA INDUSTRI PERDAGANGAN
ANGSURAN/ BULAN (Rp) 783.409,00 304.219,00 904.546,00 304.219,00 940.091,00 470.045,00 783.409,00 304.219,00 1.356.819,00 940.091,00 376.036,00 304.219,00 940.091,00 470.045,00 904.546,00 304.219,00 304.219,00 1.356.819,00 626.727,00 1.356.819,00 940.091,00 626.727,00 940.091,00 940.091,00 1.356.819,00
Lanjutan Lampiran 9
90
Lampiran 9. Contoh profil perusahaan mitra binaan
PROFIL PERUSAHAAN
A. PENDAHULUAN
Kebutuhan terhadap pakaian tidak pernah habis, karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok. Jaket salah satu komoditi pakaian yang dibutuhkan. Jaket berfungsi antara lain sebagai penghangat tubuh ketika cuaca dingin, melindungi tubuh dari guyuran hujan dan memperindah penampilan. Berdasarkan tingkat kebutuhan usaha konsumen, maka konveksi jaket merupakan usaha yang memiliki prospek baik dan menguntungkan, usaha konveksi jaket, sebagai mana usaha-usaha di bidang pertanian (agrobisnis) juga relatif tahan terhadap krisis ekonomi. Hal ini bukanlah sekedar omong kosong, bukti empiris di lapangan menunjukkan demikian. Saat ini, usaha konveksi jaket skala kecil maupun besar, tetap eksis dan berkembang. Contoh dalam ruang lingkup kecil dapat dilihat pada usaha konveksi jaket di Kp. Pabuaran, Desa Cihideng Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Saat ini terdapat sejumlah pengrajin skala kecil dan menengah, usaha yang dijalankan berjalan dengan baik, yang ditandai dengan kontinuitas produk setiap hari dan peluang pasar yang masih terbuka. Bahkan saat ini banyak perusahaan dealer motor yang memesan untuk jaket promosi perusahaannya melalui hadiah jaket. Persoalan yang dihadapi bukanlah pemasaran, tetapi persoalannya adalah terbatasnya modal untuk mengembangkan usaha ini.
B. SEJARAH SINGKAT USAHA
Saya mulai usaha konveksi ini dimulai pada tahun 1996, dengan modal usaha awal yang sangat minim dan baru punya karyawan/tukang jahit hanya 2 (dua) orang karyawan dan untuk tukang potongnya dikerjakan sendiri.
Lanjutan Lampiran 9
91
Sekarang usaha saya dari tahun ketahun ada peningkatan dan sekarang sudah mempekerjakan kurang lebih 15 orang karyawan.
C. NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN USAHA
Nama Perusahaan
: WIDYA FASHION
Bentuk Usaha
: Perorangan
Tempat Usaha
: Kp. Pabuaran Rt.02/05 Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor 16620
Jenis Usaha
: Konveksi Jaket
Mulai Usaha
: Tahun 1996
Telepon
: 0251 – 422742
Omset
: 3000 pic / bulan
Aset yang dimiliki
: Rumah Produksi ukuran 8 x 16 m2 dan Mesin Jahit Garmen
Penanggungjawab
: Suhawan
Lanjutan Lampiran 9
92
D. STRATEGI PEMASARAN
Selama ini jaket yang diproduksi di jual kebeberapa orang pedagang besar di pasar Tanah Abang dan pasar Cipulir Jakarta. Pasar Tanah Abang dan pasar Cipulir merupakan pasar yang sangat potensial, karena disana terdapat puluhan pedagang besar yang siap membeli jaket dalam jumlah besar. Pengembangan perusahaan masih diupayakan dengan tetap bermitra dengan beberapa orang pedagang yang selama ini telah terjalin kerjasama yang baik. Hal ini di tempuh karena pedagang tersebut masih sanggup menerima produksi jaket dalam jumlah lebih besar. Selain pasar Tanah Abang dan pasar Cipulir pasar lain yang dapat dimasuki adalah pasar-pasar di luar Jakarta. Saya juga menerima pemesanan dari lembaga atau mitra insidentil yang membutuhkan jaket untuk kebutuhan sendiri. Biasanya mitra seperti ini memesan dengan dibuatkan bordir, oleh karena itu dipersiapkan satu mesin bordir, sehingga tercipta efisiensi kerja dan optimisasi keuntungan tercapai. Selain pasar-pasar yang ada, juga dikerjakan jaket-jaket pesanan seperti jaket almamater dan jaket olahraga.
E. KREDIT YANG DIUSULKAN
Kredit modal usaha yang diusulkan untuk memenuhi modal usaha Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi pengembangan usaha, investasi dan modal kerja.
1. Investasi - Beli Mesin Jahit
15 unit x Rp. 1.300.000.-
= Rp. 19.500.000.-
- Beli Mesin Obras
2 unit x Rp.2.000.000.-
= Rp. 4.000.000.-
Jumlah
= Rp. 23.500.000.-
Lanjutan Lampiran 9
93
2. Modal Kerja - Beli Bahan Baku Jaket
= Rp. 26.500.000.Total (1 + 2) = Rp. 50.000.000.-
RINCIAN BELANJA BAHAN BAKU
1. Beli Bahan Luar
= 2000 yard x Rp. 8.300 / yard = Rp. 16.600.000.-
2. Beli Bahan Puring
= 2000 yard x Rp. 3.000 / yard = Rp. 6.000.000.-
3. Beli Zipper
= 200 lusin x Rp. 9.000 / lusin = Rp. 1.800.000.-
4. Beli Kain Kerag
= 50 kg
x Rp.10.000/kg
= Rp.
500.000.-
5. Beli Plastik 35x50
= 25 kg
x Rp. 8.000/kg
= Rp.
250.000.-
6. Beli Benang Jahit
= 150 lusin x Rp. 8.000/lusin = Rp. 1.200.000.-
7. Transportasi Belanja
= Rp. Jumlah
150.000.-
= Rp. 26.500.000.-
PENUTUP
Dalam usulan ini disampaikan pula gambar denah lokasi dan kegiatan sehari-hari usaha ini (Gambar 1-5) sebagai bahan pertimbangan penilaian. Demikianlah proposal singkat usaha ini dibuat mudah-mudahan ada manfaatnya.
