w
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH & KOPERASI MELALUI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI PT. BANK BUKOPIN CABANG KOTA BEKASI
SKRIPS! Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
: ··.···········:···or·:···~yv ......._
.
_,-.,. 1nrfnk
'
Oleh:
. .. ..®d. ... (i":::····"l(....JJ?... : ....9...l.L. ........ P...L::.f:{,£DS. ·····································-·
USMAN FA.UZI
KONSENTRASI PERBANKAN SY ARIAH PROGRAM STUDI MUAMALA T (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSIT AS ISLAM NEGEIU SY ARIF HIDAY ATULLAH JAKARTA 1430 HI 2009 M
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH & KOPERASI MELALUI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI PT. BANK BUKOPIN CABANG KOTA BEKASI
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah clan Hukum Untuk memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Smjana Ekonomi Islam
(R. ~
Oleh:
PERPUSi::AKAAN UTAMA UIN S'f'fl(MID JAKARTA
USMAN FAUZI NIM: 105046101659
Di Bawah Bimbingan : Pembimbing I
.~~ Dedy Nursamsi, S.H.M.Hum NIP. 196111011993031002
NIP. 196804081997032002
KONSENTRASI PERBANKAN SY ARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SY ARIF JUDA Y ATULLAH JAKARTA 1430 HI 2009 M
~\
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi be1juclul Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah & Koperasi Melalui Program Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi telah cliujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah clan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pacla 11 November 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (Sl) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).
Jakarta. I 0 Desember 2009 Dekan.
uhammad Amin Suma,SH,MA,MM NIP. 195505051982031012 PANl11A UJIAN
1. Ketua
: Dr. Euis Amalia, M.Ag NIP. 197107011998032002
'J
Sekretaris
: H. Ah. Azharudclin
Lathil~
M.Ag. Ml-I
NIP. 1974072522001121001
3. Pembimbing I
: Dedcly Nursamsi, SH,M.Hum NIP. 196111011993031002
4. Pembimbing II : Dra. 1-lj. Aficlah Wahyuni, M.Ag NIP. 196804081997032002
S. Penguji l
: Dr. Euis Amalia. M.Ag
- - f..................................)
NIP. 197107011998032002 6. l'enguj i II
: Drs. H. Zainul Arifin Yusuf. Mpcl NIP. 195667121981031003
. - ' ~ ,'1°)
( .................................. )
LEMBARPERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa : !. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta . 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) SyarifHidayatullah Jakarta. 3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universita Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ciputat , Desember 2009
UsmanFauzi
KATAPENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Segala puji syukur tercurah bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, tempat berlindung dan bersandar atas segala kelemahan manusia sebagai makhluk dhaif dengan keagungan rahmat hidayahnya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi dan Rosul Allah, Muhammad SAW. Dan kebaikan semoga selalu hadir seperti keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Selanjutnya selama penyusunan skripsi ini, dan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Mu'amalat/Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syari'ah, penulis mendapatkan banyak ha! yang sangat berharga yang belum pernah di dapatkan sebelumya, juga penulis banyak mendapatkan motivasi yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dalam merampungkan skripsi ini, secara khusus penulis ingin sampaikan kepada : I.
Bapak Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH,MA,MM Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2.
Ibu Dr. Euis Amalia. M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Ah Azharudin
Lathif
M.Ag
selaku
Sehetaris
Program
Studi
Mu'amalat/Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syari'ah. 3.
Bapak Zainul Arifin, M.Pd., Selaku Dosen Pensehat Akademik, yang selalu memberikan nasihat dan masukannya bagi penulis
4.
Bapak Deddy Nursyamsi dan Ibu Afidah Wahyuni selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan arahannya secara langsung kepada penulis.
5.
Bapak Muhammad Nuzum· selaku Senior Marketing/ Account Officer Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukam1ya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6.
Pimpinan
Perpustakaan
yang
telah
memberikan
fasilitas
untuk
mengadakan studi perpustakaan di lingkungan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum. 7.
Kedua orangtua serta seluruh keluarga tercinta yang selalu membimbing dan men-support penulis baik moril maupun materil tanpa pernah mengeluh dan berputus asa.
8.
Teman-teman mahasiswa jurusan Perbankan Syari'ah C angkatm1 2005 yang tidak dapat disebutkan satu persatu nmnm1ya, semoga ilmu yang kita miliki dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.
11
9.
Rekan-rekan kosan Blok Barnt (Abing, Sahrul, Hamdan, Fauzul dll.) yang telah meminjan1kan laptopnya dalam penulisan skripsi ini.
10. Juga kepada teman-teman Dewan Alumni Inswapala yang telah banyak
memberikan wawasan keorganisasian kepada penulis. Kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun kritik & saran dari para pembaca sangat di harapkan agar dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi bagi penulis dan masyarakat seluruhnya.
Bakasi,
Desember 2009
Penulis
iii
DAFTARISI KATA PENGANTAR
I
DAFTARISI
IV
DAFTAR TABEL
Vll
DAFTAR GAMBAR
Vll!
BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Batasan & Pernmusaan Masalah
7
C. Tujuan & Manfaat Penelitian
8
D. Kajian Pnstaka
9
E. Metode Penelitian
11
F. Teknik Penulisan
16
G. Sistematika Penulisan
16
BAB II PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT, PERMASALAHAN UMKM & KOPERASI DI INDONESIA, DAN KONSEP ANALISIS SWOT A. ,Konsep Program Kredit Usaha Rakyat
18
B. Permasalahan UMKM & Koperasi di Indonesia
30
C.
36
Konsep Analisis SWOT
BAB III PROFIL KOTA BEKASI & PT. BANK BUKOPIN TBK. A.
Profil dan UMKM di Kota Bekasi iv
42
B.
Company Profile PT. Bank Bukopin Tblc
48
C.
Strategi Bank Bukopin dalam Mengembangkan UMKMK
58
BAB lV MEKANISME KUR DJ BANK BUKOPIN, KUR DENGAN POLA SY ARI' AH. SERTA ANALISIS SWOT IERHADAP STRATEGI BANK BlJKOPIN CABANG KOTA BEKASI DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL A.
Mekanisme Program Kredit Usaha Rakyat I. Proseclur Pengajuan Pembiayaan
63
2. Realisasi Program KUR di Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi
73
B.
KUR dengan Pola Syari"ah
75
C.
Analisis SWOT Terhadap Strategi Pengembangan UMKM
85
di Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi BAB V PENUTUP
94
A. KESIMPULAN
D. SARAN
109
DAFTAR PUSTAKA
LAMPJRAN
111
LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL 1.
Tabel 1. Review Kajian Terdahulu
10
2.
Tabel 2. Objek Kajian Penelitian Yg. Akan dilaksanakan
11
3.
Tabel 3. Berbagai Skim Kredit untuk Mengembangkan Sektor Riil
21
4.
Tabel 4. Persyaratan Kredit Usaha Rakyat s/d 500 juta
24
5.
Tabel 5. Persyaratan Kredit Mikro s/d 5 juta
26
6.
Tabel 6. KUR Linkage Program
26
7.
Tabel 7. Penyerapan KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi
27
8.
Tabel 8. Matriks SWOT
40
9.
Tabel 9. Sebaran Penduduk Kota Bekasi
44
I 0. Tabel 10. Perkembangan Jumlah Perijinan Sektor Perdagangan Kota Bekasi
45
Th.2004 11. Tabel 11. Data UKM di Kota Bekasi
46
12. Tabel 12. Perkembangan Koperasi di Kota Bekasi
47
13. Tabel 13. Data Koperasi Kota Bekasi Tahun 2007
47
14. Tabel 14. Produk Bartle Bukopin
56 VI
15. Tabel 15. Perhitungan Cicilan dengan Metode Installment
71
16. Tabel 16. Perkembangan Debitur KUR selama Tahun 2008
67
17. Tabel 17. Realisasi KUR selama Tahun 2008
73
18. Tabel 18. Realisasi KUR di Bank Bukopin Cabang Bekasi selama Th. 2008
74
19. Tabel 19. Matriks Analisis SWOT Strategi Bank Bukopin
Vll
DAFTAR GAMBAR 1.
Gambar 1. Realisasi Kredit Usaha Rakyat Tahun 2008
29
2.
Gambar 2. Jumlah Debitur !Credit Usaha Rakyat selama Tahun 2008
29
3.
Gambar 3. Kuadran Analisis SWOT
39
4.
Gambar 4. Struktur Manajemen Bank Bukopin Kota Bekasi
55
5.
Gambar 5. Model Linkage Programme antara BUS dan BPR/S
79
Vlll
BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ketahanan perekonomian suatu negara yang !mat ialah perekonomian yang memperhatikan sektor usaha mikro kecil dan menengah. Sebagaimana data yang diperoleh dari Kantor MeNegKop & UKM dikatakan bahwa di Indonesia sendiri, pada tahun 2008 jumlah unit usaha mikro saja telah mencapai 52 juta unit, usaha kecil mencapai 520.000 unit dan usaha menengah sebanyak 39.000 unit. Dari unit usaha sebanyak ini UKM mampu menyerap 91/ juta peke1ja atau 99,4 % dari total peke1ja yang ada. Dari jumlah ini UKM mampu menyumbangkan 56,7 % GDP kita, yang sebagian besar (81,2 %) berasal dari sektor nonpertanian. 1 Dengan mencermati sejumlah ketimpangan sosial-ekonomi dan sejumlah faktornya, maka persoalan kita ke depan untuk pembangunan Indonesia yaitu, bagaimana mengikis desparitas yang bersifat struktural. Hal ini praktis memerlukan komitmen demokrasi ekonomi dalan1 bingkai keadilan. Dan ha! ini secara langsung atau tidak memerlukan sikap keberpihakan kepada lapisan yang selama ini tertinggal. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada penganakemasan terhadap pengusaha besar dan raksasa, dari kemudahan perizinan, fasilitas prasarana,
1
Statistik Usaha Mikro, Kecil, Menengah 2007-2008, artikel diakses dari website www.depkop.go.id pada tanggal 30 November 2009
2
pemanjaan proteksi dan pengucuran kredit tanpa batas sudah terlampau lama diberikan kepada mereka. Sekarang ini sudah terlanjur ada banyak pengusaha berskala besar dan raksasa dengan konglomerasinya yang sudah mempunyai jangkauan seperti octopus. Selama kedndukan monopolistik ini dipertahankan, apapun yang dipikirkan dan akan dilakukan untuk mengembangkan pengusaha kecil dan menengah akan mubazir. 2 Berdasarkan data Tim Monitoring DepNaKerTrans mengenai dampak krisis global terhadap tenaga kerja per 28 November 2008 menunjukkan saat ini jumlah pekerja yang terancan1 PHK telah mencapai angka 66.603. Jumlah total tersebut berdasarkan jumlah yang telal1 diPHK 16.988 peke1ja, jumlal1 rencana PHK 23.927 peke1ja, jumlah yang telah dirumal1kan 6.597 pekerja dan jumlah rencana yang dirumahkan 19.091 pekerja. 3 , ditambal1 lagijumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 220 juta jiwa dan diperkirakan menjadi 247,5 juta jiwa pada tahun 2015 dan 273 juta pada tahun 2025, 4 akan berdampak luas terhadap semua lini kehidupan masyarakat mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan ataupun perekonomian. Keberadaan UKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut harus menjadi fokus Pemerintal1 dalam mengembangkan dan menumbuhkan keberadaanya. 2
Kwik Kian Gie, Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi llBI, 1998), h. 213 3 Data Tim Monitoring DepNaKerTrans ,"jumlahpeke1ja yang terancam PHK telah mencapai angka 66.603," m1ikel diakses pada 09 April 2009 dari www.google.co.id 4 " Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia," artikel diakses pada 27 Agustus 2008 dari \VW\v.kompas.con1.
3
Sistem ekonomi kerakyatan ialah sistem ekonomi yang memperhatikan sektor ekonomi mikro kecil dan menengah. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung secara maksimal terhadap sektor tersebut. Masalahnya
sekarang
adalah
bagaimana
untuk
memperluas
dan
memberdayakan UKM di Indonesia yang cenderung masih menerapkan manajemen tradisional, miskin inovasi dan jaringan, lemah terhadap akses permodalan, teknologi cenderung konvensional sehingga mampu tumbuh secara bersama-sama dengan perusahaan besar. 5 Lembaga keuangan, dunia perbankan khususnya idealnya memperhatikan sektor ekonomi mikro kecil dan menengah, yaitu dengan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit kepada sektor mikro dengan pembebanan bunga yang ringan. Pemerintah
Kabinet
Indonesia
Bersatu
telah
menyusun
agenda
pembangunan nasional 2005-2009. Di bidang ekonomi ditetapkan tujuh agenda perbaikan yang meliputi: I) perbaikan penciptaan kesempatan ke1ja; 2) peningkatan kine1ja dan stabilitas ekonomi makro; 3) penghapusan kemiskinan; 4) peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas; 5) peningkatan rakyat terhadap
5
Sri Adiningsih, "Regulasi dalarn Revitalisasi UKM di Indonesia," artikel diakses pada 17 Oktober 2008 dari www.lfip.org.
4
pelayanan kesehatan; 7) penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuk; 7) perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan peletarian mutu lingkungan hidup. 6 Kaitannya dengan program diatas, maka salah satu program pemerintah dalam rangka penghapusan kemiskinan yaitu mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat sebagai upaya meningkatkan sektor usaha milao kecil dan menengah. Pada akhir tahun ( 5 November ) 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan secara nasional program Kredit Usaha Rakyat ini, program kredit yang ditujukan untuk sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi ini diberikan dengan po la penjaminan pemerintah. Adapun dasar pelaksanaan KUR adalah Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara tiga pihak yaitu Pemerintah (Departemen Keuangan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Kementrian Negara Koperasi & UKM RI), Perusahaan Penjaminan (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Aslaindo) dan Perbankan (Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin & Bank Syariah Mandiri) tanggal 9 Oktober 2007 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM & Koperasi dan Addendum I Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tanggal 14 Mei 2008. 7
6
Euis Amalia Keadi/an Distributif dalam Islam; Pengua/an Peran LKM dan UKM di Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2009). h.6 .' Totok Hermiyanto,." KUR untuk Pemberdayaan Sektor Riil & UMKM "artikel diakses pada 12 Oktober 2008 dari http://bakti.org/pipermail/news bakti.01:g/.
5
Kota Bekasi sebagai salah satu kawasan penyeimbang Propinsi DKI Jakarta memiliki
pos1s1
strategis
sebagai
kawasan
pemukiman,
dengan
demikian
pengembangan potensi jasa dan perdagangan harus memperhatikan potensi pasar lokal. Hal ini penting karena dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, warga Kota Bekasi masih banyak yang harus keluar Kota Bekasi, utamanya Jakarta. Ini menandakan bahwa kemampuan pelaku bisnis jasa dan perdagangan yang berada di Kota Bekasi belum mampu memenuhi kebutuhan lokal. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam Pembangunan Ekonomi adalah pengembangan potensi ekonomi. Kaitarmya dengan pembangunan daerah bahwa potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada didaerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga terns berkembang menjadi sumber pendapatan rakyat setempat bahkan mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang mandiri dan berkesinambungan. 8 Untuk mengembangkan UKM dan Koperasi Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kemitraan usaha dalam memajukan Perekonomian Daerah. UKM yang ada di Kota Bekasi hingga saat ini belum terkelola dengan baik, ha! ini secara umum diakibatkan oleh masih rendahnya kemampuan permodalan dan manajerial sehingga menyebabkan rendalmya produktifitas UKM. Melalui analisis terhadap permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan UKM dan Koperasi di Kota Bekasi saat 1m,
8
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bekasi tahun 2006, artikel diakses pada 15 September 2008 dari www.google.co.id.
6
didapatkan program prioritas; Peningkatan kemampuan usaha kecil untuk memasok input industri /jasa/ dan perdagangan berskala besar dan pendataan profil. 9 Dengan dilaksanakannya program Kredit Usaha Rakyat maka diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan Koperasi di wilayah Kota Bekasi yang sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan daerah. Bank Bukopin yang sejak berdirinya tanggal I 0 Juli 1970 menfokuskan diri pada segmen UMKM & Koperasi, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumer.
10
Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel. Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia yang terlmbung secara real time on-line. Sesuai 9
!bid. "Profil Bank Bukopin", A1tikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin http://www.bukopin.eo.id// profil_perusahaan//sekilas_perusahaan.html. '
0
7
dengan misinya yaitu "Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabab, turut berperan dalam pengembangan usaba menengah, kecil, rnikro dan koperasi, serta meningkatkan nilai tarnbah investasi pernegang saham dan kesejahteraan km-yawan ", Maka Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama "Swamitra", yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro.
11
Kaitannya dengan Program Pemerintah Kredit Usaha Rakyat, Bank Bukopin sebagai bank Pemerintah sekaligus rekanan dalam penyaluran program ini, hingga akhir tahun 2008 tercatat telah menyalurkan kredit hingga > 600 Milyar bagi 2.994 debitur. 12 Sehingga atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kccil dan Mcnengah Mclalui Program Pemcrintah Kredit Usaha Rakyat di Bank Bukopin Kantor Cabang Kota Bekasi
" B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Dikarenakan luasnya pembahasan mengenai pelaksanaan progran1 Kredit Usaha Rakyat ini, maka agm- lebih terarah pembahasan dalam penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan mengenai :
II
12
Ibid Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari http://www.smecda.com// files /KUR
8
l .Bagaimana Mekanisme dan Realisasi Program KUR di PT. Bank Bukopin? 2. Bagaimana Strategi yang digunakan oleh PT. Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah & Koperasi melalui Program Kredit Usaha Rakyat ? 3. Analisis SOWT terhadap strategi pengembangan UMKMK di Bank Bukopin dan Aplikasi KUR yang sesuai dengan pola syari'ah? C. Tujuan & Manfaat Penelitian
I. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk : a.
Mengetahui mekanisme dan realisasi Program Kredit Usaha Rakyat Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi
b.
Mengetahui Strategi yang digunakan oleh PT. Bartle Bukopin Cabang Kota Bekasi dalam rangka mengembangkan UMKM & Koperasi melalui Progran1 Kredit Usaha Rakyat
c.
Mengetahui tinjauan analisis SWOT terhadap Strategi yang digtmakan oleh PT. Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi dalam mengembangkan sektor UMKM & Koperasi serta Pola Pembiayaan KUR dengan Pola Syariah.
9
2. Manfaat Penelitian a. Secara akademis adalah untuk menambah khazanah keilmuan dalam strategi pengembangan UKM melalui program KUR dan keilmuan mengenai tinjauan kesyari'ahan terhadap strategi tersebut b. Secara praktis agar dapat digunakan sebagai informasi dan rujukan dalam mengetahui mekanisme KUR dan strategi pengembangan UKM di Bank Bukopin D. Kajian Pustaka
Kajian tentang strategi Perbankan terhadap UMKM & Koperasi sebenarnya sudah cukup banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya baik berupa skripsi, artikel, maupun buku bacaan, karena Kredit Usaha Rakyat merupakan skim pembiayaan terhadap UMKM dan Koperasi, maka peneliti menghimpun tulisan mapun basil penelitan yang membahas mengenai kegiatan pembiayaan !credit terhadap usaha mikro, beberapa diantaranya skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Tabel. 1 Review Kajian Terdahulu teutang Strategi Pengembangan
1.
Andi lrmansyah Skripsi SJ Muamalat Perbankan Syari 'ah, UIN Jkt, 2008
Strategi Koperasi Industri Kayu & Meubel (KIKM) Jakarta Timur dim. Pemberdayaan UKM
Melakukan pembinaan terhadap anggota Koperasi yg. Terdiri UKM dengan dari berpegang pada
10
(RAPBK) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi 2.
Ferliatim Julianto Sla·ipsi SJ Muamalat Perbankan Syari 'ah, UIN Jkt, 2006
3.
Nafisah Sla-ipsi SI Muamalat Perbankan Syari 'ah, UJN Jkt, 2007
4.
Euis Amalia Buku. PT. Raja Grafindo, Jkt, 2009
5.
Sri Adiningsih
Peran PT. Permodalan Nasional Madani dalam pembiayaan UKM melalui Lembaga Keuangan Syari'ah
Keberhasilan PT. PNM dim. Menyalurkan pembiayaan thd. UMKM melalui LKS, BPR/S, KSP/USP, BMT yg. Berbasis kemitraan, selain tiu juga dim. Menetapkan kebijakan mengacu pd. Indicator makro & mikro ekonomi
Potensi & Strategi BMT dim. Pengembangan UMKM (Studi Kasus pd. BMT Ta'awun Cipulir)
Keberhasilan BMT Ta'awun dim. Memanfaatkan potensi yg. Dimiliki UKM diwilayah Cipulir dng. Strateginya yg. menerapkan etika syari' ah dim. pembinaannya
Keadilan Distributif; Penguatan Peran UKM & LKM
mengena1 Analisis kebijakan pemerintah yg. berhubungan dng. LKM/S, potensi, clan permasalah yang dihadapi oleh LKM/S,konsep keadilan distributive dim. islam dll.
Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil & Menengah
Analisis mengenm permasalahan yg. Dihadapi oleh UKM di Indonesia dai1 di beberapa negara lain
11
Adapun topik kajian yang penulis teliti adalah sebagai berikut : Tabel. 2 Objek Kajian Penelitian Skripsi yang Dilaksanakan
· Namii·Ifl!nemr Usman Fauzi
Strategi Pengembangan UMKM & Koperasi Melalui Program Kredit Usaha Rakyat 'di Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi
Aplikasi Program KUR dan Strategi Pengembangan UMKM & Koperasi yg. dilakukan oleh Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi, KUR dng. Pola syari 'ah, serta Penerapan analisis SWOT terhadap strategi pengembangan tersebut
K Metode Penelitian L Jenis Penelitian
Jenis peneltian ini yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan mancari atau merumuskan masalah-masalah dari suatu fenomena, serta berusaha memberikan .
.
mterpretas1 yang tepat.
13
Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta
13
Ety Rohaety. Dkk.. Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007). h. 13
12
proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 14 Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat di Bank Bukopin serta strateginya dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui program kredit usaha rakyat tersebut. Hasil dari penelitian ini lebih menekankan kepada proses daripada makna generalisasi. 2. Jenis dan Sumber Data
a. Data Sekunder Pada penelitian ini digunakan metode kepustakaan (library Research) untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu dengan mencari bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam penelitian, diantaranya dokumen-dokumen, buku-buku sumber, internet, majalah, surat kabar dan media-media laim1ya termasuk data yang telah dihimpun oleh lembaga atau instansi resmi yang berkaitan dengan tema diatas. Sumber tersebut harus relevan dengan pokok masalah yang akan dibahas. b. Data Primer Disamping itu penelitian ini, juga menggunakan metode lapangan (field research), dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada narasumber (data
14
Moh. Nazir. Metode Pene/itian. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003). h. 55
13
kualitatif ) dalam ha! ini adalah Bpk. Muhammad Nuzuar, Marketing /Senior Acco1111t Officer PT. Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi serta melakukan
observasi ke tempat penelitian untuk mendapatkan basil yang lebih akurat. Adapun tempat yang dijadikan penelitian lapangan adalah Bank Bukopin Kantor Cabang Kota Bekasi yang beralamat di Ruko Niaga Kalimas Blok C-17 JI. Inspeksi Kalimaiang teip. (021) 88357688 I 99. Bekasi Timur.
Dalam analisisnya, penelitian ini juga menggunakan record/ realisasi pelaksanaan progran1 selama tahun 2008 (data kuantitatif) yang diperoleh selain dari Bank Bukopin, yaitu melalui situs resmi Kementrian Koperasi dan UMKM di http://www.depkop.go.iq/ serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi yang beraiamat di JI. Rawa Tembaga I No. 1 teip. 8842009/884282 3. Teknik Pengumpuian Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh
data
yang
diperlukan.
Selalu acla
hubungan
antara
metode
mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin clipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metocle pengumpulan clata. 15 Maka peneliti menggunakan wawancara sebagai metocle pengumpulan data dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Jenis wawancara
15
Ibid. h. 358
14
yang dignnakan oleh peneliti ialah jenis wawancara terstruktur/sistemik yaitn wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak dipertanyakan kepada responden. Pedoman wawacara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan , dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks. Pada kondisi tertentu, pedoman wawancara terasa an1at penting bagi pewawancara. Hal ini disebabkan beberapa fungsi sebagai berikut : I. Membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus dipertanyakan; 2. Menghindari melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian; 3. Mampu meningkatkan kredibilitas penelitian, karena secara ilmiah wawancara jenis ini dapat meyakinkan orang lain tentang apa yang dilakukannya, karena dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis. 16
16
Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Pertama. (Jakai1a : Prenada Media. 2005). h.127
15
4. Teknik Analisis Data Analisis data ialah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. 17 Data akan sajikan dalam bentuk ura1an singkat, bagan, hubungan antar kategori,flow chart, diagram/turns dan sejenisnya yang dikumpulkan dengan metode
deskrirtifyaitu memaparkan seiia membandingkan aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian yang telah dirumuskan baik itu data kualitatif ( prosedur pelaksanaan !credit), maupun kuantitatif ( data realisasi k:redit, tingkat kredit macet, jumlah pese1ia I debitur program KUR, pangsa pasar yang berhasil dijangkau dll. ) selama tahun
2008. 5. Pedoman Penulisan Laporan Adapun telmik penulisan ini merujnk pada" Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SyarifHidayatullah. 6. Waktu Penelitian Proses penelitian dilaksanakan sejak awal Februari sampai dengan Juli 2009 .
17
Op. Cit.. h. 358
16
F. Telrnik Penulisan
Penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007. G. Sistematika Penulisan BAB I Pendahuluan, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan
perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Metodologi Penelitian, mencakup tentang instrument pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Tiajauan Pustaka dan Sistematika Penulisan Skripsi BAB II Merupakan kumpulan tinjauan teoritis mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari Konsep Program Kredit Usaha Rakyat, Makanisme Perkreditan di perbankan, Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM & Koperasi di Indonesia, serta Konsep Analisis SWOT. BAB III Deskripsi/gambaran umum UMKM di Kota Bekasi serta mengenai bank
peserta penyalur program Kredit Usaha Rakyat dalam ha! ini Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi. BAB IV Pembahasan mengenai Mekanisme penyaluran kredit serta realisasi
pelaksanaan KUR, analisis SWOT terhadap strategi yang dilakukan oleh
17
Bank Bukopin dalam mengembangkan Usaha Mik:ro Kecil dan Menengah serta pembahasau Makanisme KUR dengan pola syari'ah. BAB V Penutup yaug berisi tentang Kesimpulan dan Saran-Saran. DAFTAR PUSTAKA LAMP IRAN
BAB II PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT, PERMASALAHAN UMKM & KOPERASI DI INDONESIA, DAN KONSEP ANALISIS SWOT
A. Konsep Program Kredit Usaha Rakyat
Dalam tulisannya, Djoko Retnadi mengatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2008, jumlah unit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia mencapai angka 52,3 juta unit usaha. Namun demikian, dari jumlah tersebut, yang telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 39,06% atau 19,1 juta, sehingga sisanya sejumlah 29,7 juta sama sekali belum tersentuh perbankan. Dari sejumlah 48,8 juta UMKM tersebut ternyata 90 persennya adalah Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, di mana pada skala inilah paling banyak menyerap tenaga kerja (pro job) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (pro poor). 1 Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 sebagaimana juga dikutip oleh Sri Adiningsih adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan \VNI dan memiliki basil
1
Statistik Usaha Mikro, Kecil, Menengah 2007-2008, m1ikel diakses dari website www.depkop.go.id pada tanggal 30 November 2009
19
penjualan paling banyak Rp. 100 juta pe1tahun serta dapat menerima kredit maksimal dari bank Rp. 5 juta. 2 Karakteristik usaha mikro adalah :
1. Jenis barang I komoditi usaha tidak tetap ( sewaktu-waktu dapat berganti) 2. Tempat usaha tidak tetap ( sewaktu-waktu dapat berpindah ) 3. Belum melakukan administrasi keuangan ( tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha ). 4. Sumber Daya Manusia ( pengusaha ) belum mempunyai J!Wa wirausaha yang memadai. 5. Tingkat pendidikan rata-rata sangat rendah 6. Umumnya belum berhubungan dengan lembaga keuangan bank namun sebagian sudah berhubungan dengan lembaga keuangan bukan bank. 7. Umunmya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 Pasal 5 tentang usaha kecil ialah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala
kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
2
3
Sri Adiningsih, "Regulasi dalam Revitalisasi UKM di Indonesia," artikel diakses pada 17 Oktober 2008 dari www.lfip.org.
20
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah), tidal< termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki basil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 2. Milik Warga Negara Indonesia; 3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anal< perusalman atau cabang perusalman yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengal1 atau Usaha Besar; 4. Berbentuk usalm orang perseorangan, badan usalm yang tidal< berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Sementara menurut Inpres No. 10/1999, yang dimal<sud dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha dengan asset bersih Rp. 200 juta - Rp. I 0 M termasuk tanah dan bangunan. 4 Apabila tidak ada upaya khusus dari pemerintah, dikhawatirkan perbankan masih akan menghadapi kesulitan untuk dapat memberikan kredit kepada UMKM karena pada umumnya walaupun UMKM telah feasible namun belum bankable. Meskipun sebelum talmn 2007, cukup banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan
3
4
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Sri Adiningsih,, "Regu/asi dalam Revitalisasi UKM di Indonesia,".
21
namun perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat perbankan sehingga dan1paknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput (grass root). 5 Tabet 3: Berbagai Skim Kredit untuk Mengembangkan Sektor Riil 6
KKP-E Pengembangan Tanaman Pangan 2
KKP-E Pengadaan Pangan
Mulai tahun 2000, semula KKP
3
KKP-E Peternakan
Mulai tahun 2000, semula KKP
4
KKP-E Tebu
Mulai tahun 2000, semula KKP
5
KKPA Kelapa Sawit
Mulai tahun 1995
6
Kredit PEMP & Budidaya Jkan/ Rumput Laut
Mulai tahun 2005
7
KP EN-RP Kemitraan (Kelapa Sawit)
Mulai Desember tahun 2006
8
KP EN-RP Non Kemitraan (Karel & Kakao)
Mulai Desember tahun 2006
9
KUMK-SUP
Mulai tahun 2004
Mempe1iimbangkan kondisi tersebut akhirnya Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang Reformasi Sektor Keuangan.
5 6
Djoko Retnadi," Kredit Usaha Rakyat, antara Harapan dan Tantangan", Ibid.
22
Adapun dasar pelaksanaan KUR adalah Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara tiga pihak yaitu Pemerintah (Departemen Keuangan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Kementrian Negara Koperasi & UKM RI), Perusahaan Penjaminan (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Askrindo) dan Perbankan (Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin & Bank Syariah Mandiri) tanggal 9 Oktober 2007 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM & Koperasi dan Addendum I Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tanggal 14 Mei 2008. 7 Tujuan MoU tersebut adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan ke1ja. Dalam melaksanakan KUR tersebut pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penjaminan bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, sedangkan Perbankan (enam bank peserta KUR) adalah penerima jan1inan yang menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana perbankan masing-masing yang mana kredit dimaksud dijamin oleh Lembaga Penjaminan.
7
Hermiyanto, Totok." KUR untuk Pemberdayaan Sektor Riil & UMKM," artikel di akses pada 20 Oktober 2008 dari http://bakti.org/pipermail/news bakti.org/.
23
Dengan pola ke1jasama dengan pihak perbankan dan lembaga penjan1inan maka pemerintah banyak berharap program Kredit Usaha Rakyat ini dapat berjalan lebih baik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perkreditan untuk usaha. Tidak ada lagi dana yang disediakan untuk digulirkan kepada UMKM yang disediakan pemerintah, melainkan hanya biaya premi penjaminan kredit saja yang disediakan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 1,4 triliun untuk penjaminan KUR seluruh Indonesia. Telah disepakati bersama usaha yang dapat dijamin adalah usaha produktif yang layak, namun belum bankable. Dari ha! itu sangat tegas bahwa tidak dapat hanya dengan membentuk kelompok baru lalu serta merta mengajukan Kredit Usaha Rakyat. Untuk lebih memberikan kesempatan UMKM & Koperasi yang selama ini belum dapat merasakan pembiayaan perbankan, maka pasca addendum 14 Mei 2008, KUR hanya diberikan kepada Debitur baru dan bukan kepada debitur yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan.
8
KUR juga hanya diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi dengan tujuan pemenuhan untuk !credit modal kerja ataupun !credit investasi, bukan utuk kredit konsumsi. Menurut Thomas Suyatno yang dimaksud dengan kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek yang diberikan dengan tujuan untuk menutupi kebutuhan jangka pendek/biaya produksi dari suatu usaha agar produksinya dapat tetap berjalan, 8
Ibid
24
sedangkan kredit investasi ialah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud disini adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek barn, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktifitas. 9 Uang yang disalurkan kepada UMKM adalah murni dana milik perbankan dan hanya 70% dari pinjanmn tersebut yang dijaminkan ke Lembaga Peqjaminan (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Askrindo), sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank penyalur. Adapun besar premi penjaminan sebesar 1,5% dari plafond kredit, dana itulah yang disediakan pemerintah pusat dalan1 APBN yang akan ditagih oleh Lembaga Penjaminan. 10 Tabel 4 : Persyaratan KUR s/d 500 ju ta 11
Calon Debitur Lama Usaha Besar Kredit Bentuk Kredit Suku Sunga
Perijinan Legalitas
lndividu (Perorangan/ badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha roduktifyan la ak Maksimal R . 500 juta Kmodal Kerja Menurun - maksimal 3 tahun Kredit Investas maksimal 5 tahun Efektif maksimal 16% a s/d Rp 100 juta: SIUP, TDP & SITU atau Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa > R . 100 juta : minimal SJUP atau sesuai ketentuan an berlaku Individu : KTP & KK
9
Thomas Suyatno dkk., h. 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/ 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Menteri Keuangan. Pasal 5 '
0
11
Djoko Retnadi," Kredit Usaha Rakyat, antara Harapan dan Tantangan",
25
Kelompok : Surat pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan dari Kepala Desai Kelurahan Koperasi/ Badan Usaha lain : sesuai ketentuan yang berlaku Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR lnvestasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai Agunan
Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan : tidak wajib dipenuhi
Dalam menilai 30% risiko sisanya bank tidak wajib meminta agunan tambahan. Hal itu didasarkan pada penilaian kelayakan usaha UMKM, jika dipandang masih ada risiko yang mampu mengakibatkan kemacetan maka bank dapat meminta agunan tambahan sepe1ti se1tifikat, BPKB kendaraan atau usaha yang dibiayai. Namun jika usalm yang dinilai layak oleh bank maka bisa saja bank tidak meminta agunan tambahan. Meskipun tanpa agunan tambahan bank tetap harus menerapkan prinsip kehati-kehatian dalam menyalurkan KUR ini karena setidaknya masih ada 30% risiko yang ditanggungnya setidaknya dengan dokumen tertentu sepe1ti surat keterangan usaha dari desa/negeri. Karena kredit ini dipemntukan bagi usaha mikro kecil dan koperasi maka disepakati dalam MoU dan addendumnya tersebut bahwa pinjaman yang dapat disalurkan setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan suku bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenalrnn setinggi-tingginya setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun untuk KUR di atas RpS.000.000 (Lima Juta Rupiah), sedangkan KUR di bawah RpS.000.000 (Lima Juta Rupiah) dikenakan bunga malcsimal setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
26
Tabet 5 : Persyaratan KUR Mikro s/d 5 juta
Lama Usaha Besar Kredit Bentuk Kredit Suku Bun a Prov & adm Le •alitas
Agunan
12
KMK atau Kl menurun maksimal 3 tahun Efektif maksimal 1, 125% flate rate per bulan Tidak di un ut KTP&KK Pokok baik untuk KUR Modal Ke1ja maupun KUR lnvestasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan: tidak waib di enuhi
Tabet 6 : KUR Linkage Program
Calon Debitur Lama Usaha Besar Kredit Jenis Kredit Suku Bunga Prov & adm Legalitas
13
Minimal 6 bulan - maksimal Rp 500 juta - Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maksimal R 5 juta KMK menurun maksimal 3 tahun
- Memiliki ijin usaha dari yang berwenang - Pen urns akti f Pokok : baik untuk KUR Modal Ke1ja maupun KUR lnvestasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai
Agunan
Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan : tidak wajib di enuhi
Dengan berbagai
kesepakatan tersebut maka masing-masing
bank
menindaklanjutinya dengan pe1janjian ke1jasama khususnya dengan Lembaga 12
13
Ibid Ibid
27
Penjaminan dalam menyusun skim Kredit Usaha Rakyat. Sesuai dengan segmentasi nasabahnya tentu masing-masing bank mempunyai skim yang agak berbeda namun tidak melanggar MoU yang sudah disusun. Bagi berbagai pihak khususnya yang ingin mendapatkan kesempatan itu tentunya dapat menanyakan kepada bank penyalur skim Kredit Usaha Rakyat yang mungkin saja namanya dapat berbeda-beda setiap bank tergantung strategi pemasarannya. Untuk terns meningkatkan penyaluran KUR tentunya tidak hanya dibebankan kepada perbankan untuk melakukan sosialisasi se1ia identifikasi UMKM dan Koperasi yang layak untuk diberikan pembiayaan. Sesuai dengan isi MoU Penjaminan Kredit dimaksud, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan Usaha Mikro, Keeii, dan Koperasi yang melakukan usaha produktif baik bersifat individu, kelompok, kemitraan dan atau klaster untuk dapat dibiayai dengan kredit. Selain perbankan, pemerintah juga dapat melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan juga memfasilitasi hubungan antara UMKM dan koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha. 14 Tabel 7. Penyerapan KUR Per Sektoir Ekonomi
Pertanian 2
Pertambangan
3
Jndustri Pengolahan
14 15
24.181 56
0.808
15
156,558 13,139
2.487
Hermiyanto Totok, "KUR untuk Pemberdayaan Sektor Riil & UMKM," Ibid.
1,304
23.29 1.95 0.19
28
UMM~
PERPUSTAKAAN UIN SYAl·HD JAl
4 5 6 7 8 9 JO 11
Listrik Gas dan Air Konstruksi Perda an an, Restoran dan Hotel Peru1nahan
Pengangkutan,Pergudangan,Kom
unikasi Jasa-jasa Dunia Usaha Jasa-Jasa Sosial/ Mas arakat Lain-lain
4 165 4,046 0
0.055 2.393 58.807 0.001
683 708 452,259 2
68
0.984
3,368
0.50
200 468
2.900 6.809
3,441 40,625
0.51 6.04 0.03
0.10 0.1 l 67.27 0.00
Sumber: Kantor Menko Perekonomian (diolah)
Bank Indonesia juga menggolongkan kualitas aktiva produktif hanya mengacu pada satu kriteria, yaitu ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Sebelumnya, BI mengacu pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kemampuan membayar dan kinerja keuangan sehingga bank mempunyai kapasitas yang lebih besar membiayai sektor UMKM. Realisasi KUR Per tanggal pemuktahiran data tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp.12.624,1 milyar untuk 1.671.630 debitur atau rata-rata laedit per debitur Rp. 7,55 juta Sedangkan realisasi KUR per 30 Nopember 2008 sebesar Rp.12.012,7 milyar untuk 1.566.859 debitur atau rata-rata laedit per debitur Rp. 7,67 juta. Realisasi kredit meningkat sebesar Rp. 611,4 milyar (5,09%) dan debitur meningkat sebanyak 104.771 (6,69%) dan rata-rata kredit menurun sebesar Rp 0,12 juta (-1,50 %).16
16
"Realisasi Program Kredit Usaha Rakyat," Artikel diakses pada 22 Januari 2009 dari http://www.smecda.com/files/KUR/
29
14.000,00 12623,7
12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00
1.,,
3 261350
l''i;niol . . . ··········· ··········.··."10'·'0···
2.000,00 0,00
..... __ ----------- ' ' ""' JAN PEB fvlART
,~'""'
'"'"
APR
...,...... MEI
JUN
JUL
AGST
SEP
OKT
NOP
DES
( dalam milyar) Gambar 1. Realisasi KUR Th. 2008
17
1 600 000
1 600.000
1.400 000
1 200 000
1.000 000
1300 000
600 000
400 000
200
ooo
JAN
PEB
/IAART
APR
MEI
JUN
JUL
AGST
SEP
OKT
NOP
Gambar 2. Jumlah Debitur KUR selama Th. 2008
17
18
Ibid. Ibid.
DES
18
30
B. Permasalahan UMKM Di Indonesia
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan UKM tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu : Departemen Perindustrian dan perdagangan Kementrian Negara Koperasi dan UKM. Dalam menghadapi persamgan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar di dalam negeri, merupakan ancanrnn bagi UKM dengan semakin banyak:nya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Oleh karena itu pembinaan clan pengembangan UKM saai ini dirasakan semakin mendesak clan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UKM diharapkan dapat tercapai dimasa mendatang. Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Abdul Rosie! dalam tulisannya Manajemen Usaha Kecil Menengah & Koperasi, antara lain meliputi : 1. Faktor Internal
a.
19
Kurangnya Permodalan; Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh
19
Abdul Rosyid, Manajemen Usaha Keci/ Menengah & Koperasi, Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB. Artikel diakses dari www.google.co.id pada tanggal 24 November 2009.
31
karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlalmya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. b. Smnber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi
perkembangan teknologi
baru untuk
meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat
32
menjangkau internasional dan promosi yang baik. 2. Faktor Eksternai2° a. lklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terns disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih te1jadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar. b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. c.
Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan barn yang dikenakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.
20
Ibid.
33
d. Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas.Dalam ha! ini, mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan
roses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat
menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tarif Barrier for Trade). Untuk itu maka diharapkan UKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. e. Sifat Produk dengan Lifetime Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek. f. Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitifbaik di pasar nasional maupun internasional. Upaya untuk Pengembangan UMKM21
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 21
Ibid.
34
masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut : a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya
iklim
yang
kondusif antara
lain
dengan
mengusahakan
ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. b. Bantuan Permodalan Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah(UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai saat ini BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM . Yang harus dilakukan sekarang ini adalah bagaimana mendorong pengembangan LKM ini be1jalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memilki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya. c. Perlindungan Usaha Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undangundang maupun
35
peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling mengnntungkan (win-win solution). d. Pengembangan Kemitraan Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk
menghindarkan terjadinya monopoli
dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. e. Pelatihan Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraim rintisan. f. Membentuk Lembaga Khusus Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus
bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalan1 rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM. g. Memantapkan Asosiasi Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembimgan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
36
h. Mengembangkan Promosi Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM
dengan
usaha besar diperlukan media khusus
dalam upaya
mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga I
diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya. Mengembangkan Kerjasama yang Setara Perlu adanya ke1jasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia nsaha (UKM) w1tuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha. C. Konsep Analisis SWOT
1. Pengertian Strategi Menumt Alfred Chandler sebagaimana dikutip oleh James C. Craig dan Robert M. Grant, strategi adalah penetapan sasaran dan tnjuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk . . 22 mencapm. sasaran dan luJuan 1tu.
Sedangkm1 menurut Kenneth Andrew sebagaimana dikutip oleh James Craig dan Robert M. Grant, strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan serta rencana penting untuk mencapai tujuan, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan, dan jenis atau akm1 menjadi jenis apa perusahaan ini.
22
James C. Craig dan Robe1t M. Grant, Strategic Management, Jakarta, Elex Media Computindo, 2002, h. 4.
37
Sedangkan
Penyusunan strategi yang baik perlu dilakukan agar seluruh
perencanaa yang telah disusun dapat be1jalan dan diantisipasi dengan sebaikbaiknya.Berbagai pendekatan untuk merumuskan strategi perusahaan bisa dilakukan antara lain melalui pendekatan analisis SWOT yang memang lazim dipergunakan dalam perumusan strategi perusahaan karena dipandang lebih mudah dan sederhana penyusunannya. 2. Pengertian Analisis SWOT
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (Opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman ( threatment). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-fakto strategis perusahaan (kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. 23
23
Ibid., h. 5
38
3. Cara Mcmbuat Analisis Swot
Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT sendiri adalah singkatan dari lingkungan internal
Strength dan Weakness se1ia lingkungan eksternal Opportunities
Threats yang
dihadapi didunia bisnis. Dibawah ini disampaikan upaya-upaya sistematis untuk dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mendeskripsikan kondisi yang dihadapi. a. Strenghts (Kekuatan) Sesuatu yang selama ini menjadi kekuatan utama (internal-sesuatu yang dapat dipengaruhi secara langsung) dari dahuku sampai sekarang. b. Weakness (Kelemahan) Segala sesuatu yang menjadi kelemahan utama (internal) dari dahulu sampai dengan sekarang. c. Opportunities (Peluang) Berbagai potensi yang dapat dieksplorasi untuk mempengaruhi pencapaian sasaran yang diharapkan. d. Threats (Ancaman)
39
Segala sesuatu yang dapat membatasi atau menggagalkan pencapaian (eksternal) sasaran yang ditetapkan tetap, belum pernah et1jadi dan tidak dapat dipengaruhi secara langsung. Gambar 3. Kuadran Analisis SWOT
Kekuatan Internal 3. Mendukung Strategi Turn-around
I. Mendukung Strategi Agresif
Kelemahan Internal
Berbagai Peluang
4. Mendukung Strategi Defensif
2. Mendukung strategi Diversifikasi
Berbagai Ancaman
Keterangan :
Kuadran I : Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented trategy) Kuadran II
Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan
peluang jangka
panJang
dengan
cara
strategi
diversifikasi (produk/pasar). Kuadran III : Fokus strategi yang diterapkan adalah dengan meminimalkan masalahmasalah internal perusahaan sehingga dapat merebu peluang pasar yang lebih baik.
40
Kuadran IV
Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 24
4. Penggunaan Matriks Analisis SWOT
Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternative strategis. Tabel 8. Matriks SWOT Faktor-Faktor IFAS* dan EFAS*
I~' s
Opportunities (0)
Menentukan faktor-faktor peluang eksternal
Strenght (S) Menentukan faktor-faktor kekuatan internal
Strategi SO Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang
Threats (I') Menentukan faktor-faktor ancan1an eksternal
Weakness (W) Menentukan faktor-faktor kelemahan internal
Strategi WO Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan 1nenghindari ancan1an
Strategi ST
Strategi WT
Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk
Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan
mengatasi ancaman
1nenghindari anca111an
*!FAS (Internal strategic Factors Analysis Summmy): Rumusan faktor-faktor strategis internal
**EFAS (Eksternal Strategic Analysis Sununary'): Rumusan factor-factor strategis eksternal perusahaan 24
Ibid. h. 19-20.
41
Keterangan : a.
Strategi SO Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang ada.
b.
Strategi ST Strategi ini dipergunakan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman
c.
Strategi WO Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada
d.
Strategi WT Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 25
25
Ibid,h. 31-32.
42
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA BEKASI & PROFIL PT. BANK BUKOPIN
A. Profil Kota Bekasi 1. Kondisi Geografis
Kota Bekasi memiliki wilayah seluas 210,49 Km2 , dan memiliki 12 (delapan) kecamatan, serta 52 kelurahan/desa. Dan secara geografis wilayah Kota Bekasi terletak pada 106° 55' bujur tinmr dan 6° 7' - 6° 15' lintang selatan, dengan batasbatas administrasi sebagai berikut : 1 Sebelah Utara
Kabupaten Bekasi
Sebelah Selatan
Kabupaten Bogor
Sebelah Baral
DKI Jakarta
Sebelah Timur
Kabupaten Bekasi
2. Visi & Misi a. VISI Kota Bekasi yaitu,
"Bekasi Kota Unggul dalam Jasa dan Perdagangan bernuansa IHSAN". Visi tersebut mengandung makna yang dalam, yaitu : l). BEKASI KOTA: Komunitas masyarakat modern
a) Wilayah administrasi pemerintahan yang membedakan dengan wilayah Kabupaten Bekasi.
"Profil Kota Bekasi", A1tikel dikases http://kotabekasi.go.id/Kotabekasi/profilbekasi/profil.htm
pada
25
Januari
2009
dari
43
b) Kawasan perkotaan. 2). UNGGUL : Kinerja lebih baik dari yang lain a) Semangat uutuk maju. b) Produktivitas dan efisiensi yang tinggi c) Kualitas yang tinggi. d) Mempunyai daya saing yang tangguh. 3) JASA : Pelayanan publik a) Pelayanan jasa kegiatan ekonomi. b) Mengunggulkan perdagangan dan siap menghadapi pasar bebas. 4) JHSAN: Cita-cita lulmr masyarakat Kota Bekasi. a) Nilai-nilai yang dikembangkan masyarakat di Kota Bekasi. b) Motto Kota Bekasi, "Indah, Harmonis, Sejahtera, Aman dan Nyaman". b. MISI Kota Bekasi yaitu:
2
I) Agama, Meningkatkan kualitas kerukuuan beragama. 2) Sumber Daya Manusia, Memberdayakan Sumber Daya Manusia. 3) Ekonomi, Meningkatkan iklim usaha yang sehat dan adil uutuk mengembangkan jasa dan perdagangan serta industri kecil yang berwawasan lingkuugan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. 4) Hukum, Menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 2
Ibid.
44
5) Sumber daya alam. Mengoptimalkan dan melestarikan sumber daya alam. 6) Sumber Daya Bua tan, Mengoptimalkan tata ruang. 7) Keamanan, Menjamin keamanan dan ketertiban. 8) Politik, Menciptakan iklim politik yang demokratis dan bertanggung jawab. 9) Sosial Budaya, Mewnjudkan masyarakat Kota Bekasi yang berbudaya dan bemmrtabat. 3. Penduduk Kota Bekasi
Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk 2.005.899 jiwa dengan sebaran wilayah sebagai berikut : Tabel 9 : Sebaran Penduduk Ko ta Bekasi 3 No
J(ccantatan
Lald~laki
Percmpuan
Jumlah
I.
Pondok Gede
121.240
120.814
242.054
2.
Jati Asih
91.524
90.936
182.461
3.
Jati Sampurna
54.561
53.946
!08.507
4.
Bantar Gcbang
83.243
82.835
!66.078
5.
Rawa Luinbu
88.104
90.661
178.765
6.
Medan Satria
75.041
74.770
149.811
7.
Bekasi Titnur
107.114
106.960
214.074
8.
Bekasi Selatan
98.786
98.204
196.990
9.
Bekasi Baral
115.004
114.768
229.772
IO.
Pondok Mclati
51.136
50.320
101.456
II.
Bekasi Utara
123.100
122.704
245.804
12.
Mustika Jaya
47.196
49.582
97.768
Ju1nl11h
997.622
1.004.227
2.005.889
Data Talmn : 2005 "Profil Kota Bekasi'', Artkel di akses pada 25 januari http:/bps.kotabekasi.go.id//Kotabekasi/pendudukkota/bekasi_files/pendudukkota/bekasi.
dari
45
4. UMKM dan Koperasi di Kota Bekasi Sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kola Bekasi Tahun 2003 - 2008, Visi Kota Bekasi adalah Kota Unggul Dalam Jasa Dan Perdagangan Bemuansa Ihsan. Aspek perdagangan di Kola Bekasi menduduki posisi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan usaha perdagangan di Kola Bekasi pada tahun 2004 cenderung mengalami kenaikan, ha! ini terlihat dengan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran. Sejalan dengan itu, penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangn (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mengalami kenaikan. Tabel 10 : Perkembangan jumlah perijinan sektor perdagangan Kota Bekasi Tahun 20044 SIUP
TDP
TAHUN Jumlah 2003
Prosentase
2.270
Jumlah 2.089
19.30% 2004
2.712
Prosentase 17.13%
2.238
Di Kola Bekasi UKM memegang peranan sangat penting karena 58,38% dari PDRB Kola Bekasi merupakan kontribusi dari UKM, sedangkan usaha besar menyumbang 41,62%. Kontribusi UKM Kola Bekasi terhadap PDRB ini temyata lebih tinggi dari rata-rata sumbangan UKM terhadap PDRB Jawa Barat yang hanya
4
Prospektus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2006, artikel diakses pada 25 ajnuari 2009 dari www.google.co.id
46
mencapai 55,65%. Hal ini menunjukan bahwa peranannya relatif lebih besar dalam perekonomian Kota Bekasi dibandingkan dengan peranan UKM dirata-rata Kota/Kabupaten lainnya di Jawa. Di Kota Bekasi kontribusi terbesar adalab usaha kecil sebesar 43,75%. Hal ini menunjukan bahwa perekonomian Kota Bekasi lebih dito pang usaha kecil di banding usaha menengah. 5
Tabel 11. DATA UKM DJ KOTA REKAS! 6 Golongan Usaha
Kecan1atan
No
Kee ii
Menengah
Besar
I
Bekasi Timur
9.055
1.000
27
2
Bekasi Baral
8.079
980
13
3
Bekasi Utara
5.647
488
20
4
Bekasi Selatan
9.365
975
10
5
Bantar Gebang
7.240
875
66
6
Medan Satria
5.517
890
17
7
Rawa Lum bu
11.612
790
13
8
Pondok Gede
10.312
975
20
9
Jati Asih
5.628
486
13
IO
Jati Sampurna
4.271
430
IO
11
Pondok Melati
--
12
Mustika Jaya
---
--
---
Jumlah
76.726
7.889
209
Sektor Koperasi mengalami pertumbuhan besar dengan adanya pe1iumbuhan sebanyak 7 unit koperasi (5,19%) pada Tahun 2005, pada Tabtm 2004 sebanyak 506
5
Ibid.. h. 18 Data Tahun 2007. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi : Kepala BidangUMKM 6
47
unit be1iumbuh menjadi 513 unit pada akhir Tahun 2005 dengan menyerap tenaga kerja 1.126 orang, dari sisi permodalan dalan1 mendukung pembiayaan bagi Usaba Kecil dan Mikro pada Tahun 2005 terwujud kemitraan antar koperasi dengan perbankan clengan pengucuran kreclit ± Rp. 41.000.000.000,-
clan didukung oleh
pertumbuhan modal sencliri sebanyak ± Rp. 21.000.000.000,- serta anggota sebanyak ± 102.000 orang.
7
Tabel 12. PERKEMBANGAN KOPERASI DI KOTA BEKASl8 TAHUN
JUMLAH KOPERASI
PERTUMBUHAN (%)
2002
464
100
2003
481
3.66
2004
489
1.66
2005
513
4.91
2006
545
6.24
2007
559
2.57
2008
654
16.99
Tabel 13. Data Koperasi Kota Belrnsi Talmn 2007 Jumlah Anggota Kaiyawan
7
9
545 unit 62.747 1.673
Modal Sendiri
66.544.200. 705
Modal Luar
89.401.213.958
Volume Usaha
274.053.074.491
Total Asset
153.366.400.584
Prospektus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2006, h. 17 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi : Kepala Bidang Koperasi, data pertumbuhan koperasi di Kota Bekasi 9 Ibid. 8
48
Ditinjau dari pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, maka perekonomian Kota Bekasi sudah bm1gkit dm·i krisis, apalagi sektor UKM sebagai jumlah usaha terbesar di Kota Bekasi telah mampu bertahill1 pada saat krirsis, karena mempunyai ketahm1an relatif lebih baik dibanding usaha besar. Ketahanill1 tersebut disebabkill1 karena UKM tidak tergantung bahan bairn ex impor, sehingga UKM terns berproduksi dengan menggunakan bahan balm lokal, disamping itu UKM memiliki potensi pasar yang tinggi, karena harga produksi ym1g relatif murah dapat te1jm1gkau oleh masyarakat luas, ha! ini menjadikan UKM mempunyai peranm1 strategis, dalam perekonomian Daerah Kota Bekasi. Dalam rangka peningkatill1 akses pembiayaill1 bagi UKM sekaligus sebagai keuill1gan Mikro di Kota Bekasi, diperlukan kebijakan untuk pemberdayaan UKM dm1 Koperasi dalam mendorong peningkatill1 gerak roda perekonomian rakyat , Kota Bekasi perlu meningkatkan pelayanan prima dibidang ekonomi kerakyatan yang merata dengan sasaran terbentuknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 10
B. Profil PT. Bank Bukopin 1. Profil
Bank Bukopin yill1g sejak berdirinya tanggal I 0 Juli 1970 memfokuskm1 diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang
'
0
Prospektus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2006, h. 19
49
masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya
kesempatan
dan
peningkatan
kemampuan
melayani
kebutuhan
masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumer. Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel. Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22 provinsi diseluruh Indonesia yang terhubung secara real time on-line. Banlc Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama "Swamitra", yang kini berjumlab 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. 11 Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terns mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbanlrnn yang komprehensif
11
"Profil Bank http://www.bukopin.eo.id//
Bukopin'',
Artikel
diakses
pada
25
Januari
2009
dari
50
kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun intemasional, produk yang beragam se1ia mutu pelayanan dengan standar yang tinggi. Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhimya berujung pada sasaran terciptanya citra Bartle Bukopin sebagai lembaga perbankan yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank Bukopin tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan. 12
Unit Usaha Layanan Syari'ah Pada
tahun
2000,
melalui
Urusan
Syariah,
Bartle
Bukopin
mulai
mengembangkan produk perbankan yariah yang sesuai dengan ajaran dan prinsipprinsip Islam yang beroperasi di bawah Direktorat Usaha Koperasi, Kecil dan Mikro (UKKM). Cabang Syariah pertama Bank Bukopin dibuka di Jakarta pada Desember 200 l ,saat ini Bank Bukopin mempunyai 5 kantor cabang dan 3 kantor cabang pembantu Syariah. Bank Bukopin mendapatkan ijin operasi dari Bauk Indonesia dan kegiatannya diatur dalam kebijalcan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia (berkaitan dengan produk dan kegiatan operasionalnya) yang merupakan bentuk pengawasan tambahan sebagaimana diuraikan pada bagian "Pengawasan dan Peraturan Perbankan Indonesia". Produk-produk Bauk Syariah
12
Ibid.
51
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia sebelum di luncurkan ke pasar.
13
Layanan Syariah menawarkan produk pembiayaan, pendanaan, dan jasa-jasa lain termasuk simpanan (seperti tabungan Bank Bukopin lainnya, giro dan deposito berjangka), jasa sewa beli (ijaroh mumtahiyah bit Tamlik) untuk pembelian barangbarang, jual beli (Murabahah) untuk pemilikan rumah, kendaraan, investasi, dan barang konsumsi lainnya, dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Mudharabah Musyarakah) sesuai dengan hukum Islam. 2. Visi & Misi Perusahaan
Adapun dalam menjalankan bisnis keuangan yang profesional, Bank Bukopin mempunyai visi dan misi perusahaan, yaitu ; Visi Menjadi bank yang terpercaya dalam pelayananjasa keuangan Misi Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, turut berperan dalam pengembangan usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi, se1ia meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan. 14
13
Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin http://www.bukopin.co. id// profil_perusahaan//seki las _perusahaan.htm I. 14
Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin !lliJl://www.bukopin.co. id// profil_perusahaan//visi_ misi_perusahaan.htm I.
52
3. Budaya Pcrusahaan
Budaya Perusahaan merupakan suatu cerminan aturan perilaku yang umum disebut dengan Kode Etik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya se1ia menimbang nature bisnis yang dijalankan Bank Bukopin erat dengan unsur "Trust" (Kepercayaan), maka sebagai suatu organisasi, Bank Bukopin dituntut untuk memiliki suatu aturan yang mengikat seluruh jajarannya dalam be1iindak sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas profesional dan personal di seluruh aspek kegiatan perusahaan, serta mematuhi seluruh undang-undang, tata te1iib, peraturan dan kebijakan Perusahaan. 15 Berkenaan dengan ha! tersebut, Bank Bukopin telah mengembangkan nilainilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan budaya perusahaan Bank Bukopin yang mencakup 5 budaya perusahaan : a) Fokus pada Nasabah Memahan1i, mengembangkan, melayani dan memenuhi kebutuhan serta keinginan bagi pihak yang membutuhkan, baik internal maupuu eksternal b) Ke1jasama Saling membantu, melakukan koordinasi dan beke1jasama sehingga menghasilkan sinergi positif c) Disiplin
15
Artikel diakses pada tanggal I 7 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin httn://www.bukopin.eo.id// profil_perusahaan//budaya_perusahaan.html.
53
Mematuhi setiap peraturan, ketentuan dan memenuhi komitmen baik internal maupun ekstemal d) Kompetensi Memiliki pengetahuan, ketrampilan, wawasan dan pengalaman dalam bidang tugasnya serta senantiasa meningkatkannya e) Integritas Memiliki, menjunjung tinggi dan menjalankan nilai-nilai kejujuran, ketulusan,
menghindari
benturan kepentingan dan pengalahgunaan
kewenangan.
4.Penghargaan Penghargaan nasional maupun internasional yang telah diraih : Tahun2007; a) InfoBank Golden Trophy dari majalah Infobank dengan Penghargaan predikat bank berkinerja sangat bagus selama lima tahun berturut-turut. b) Penghargaan Banking Service Excellence Award 2006-2007 dari Marketing Research Indonesia (MRI) dan Majalah InfoBank sebagai 6th Best Overall Perfonnance. 16 Tahun2008;
16
Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin h!!P-://www .b ukoQin .co. id/I profil _perusahaan//penghargaan _.html.
54
Dengan kinerja usaha yang terus tumbuh dengan sehat disertai inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan, Bank Bukopin telah memperoleh penghargaan yaitu: a) Penghargaan InfoBank Golden Trophy dari majalah Infobank dengan predikat bank berkinerja sangat bagus selama lima tahun berturut-turut. b) Penghargaan Banking Service Excellence Award 2006-2007 dari Marketing Research Indonesia (MRI) dan Majalah InfoBank sebagai 6th Best Overall Performance 5. Komisaris & Direksi
17
18
Saean Achmady, SE
: Komisaris Utama
Ir. Andi Caheruddin Muhammad : Komisaris
17
Drs. Boediarso Teguh Widodo
: Komisaris
Yoyok Sunaryo
: Komisaris Independen
Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA
: Komisaris Independen
Drs. Syamsul Effendi
: Komisaris Independen
Glen Glenardi
: Direktur Utama
Tri Joko Prihanto
: Direktur Keuangan & Perencanaan
Agus Hernawan
: Direktur Pelayanan & Distribusi
Ibid A11ikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin !illp://www.bukopin.eo.id// profil_perusahaan//komisaris_direksi .html. 18
55
Sunaryono
: DirekturManajemen Resiko,Kepatuhan & Pengembangan SDM
Lamira Septini Parwedi
: Direktur Konsumer
Milaowa Kirana
: Direktur Komersial
Sulistyohadi DS
: Direktur Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Gambar 4. STRUKTUR MANAJEMEN BANK BUKOPIN CABANG KOTA BEKASI
19
Ke ala Divisi
Bpk. Nasri
Direktorat UMKM
Direktorat Konsumer
Bpk. Satriadi
lbu Belinda
Leu ding
Funding
Prioritas
MES
Bok.Damoar Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi telah ada sejak tahun 2002 dengan status Cabang Pembantu dan sejak tahu 2004 barn di tetapkan sebagai !cantor cabang yang dapat melayani pembiayaan !credit dan menjadi kordinator wilayah beberapa Kantor
19
Wawancara Pribadi dengan Muhammad Nuzuar. Bekasi, 1 Juni 2009
56
Cabang Pembantu di daerah Cikarang, Pondok Gede, Pulo Gadung dan Cibubur yang juga meliputi wilayah Kabupaten Bekasi. 20 6. Produk Perbankan Bank Bukopin
Sebagai bank yang yang secara konsisten terus berupaya memberikan kemudahan kepada para nasabahnya, maka Bank Bukopin mengeluarkan berbagai produk yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada seluruh nasabahnya. 21 Tabet 14. Produk Bank Bukopin Produk Simpanan
Produk Pembiayaan
1) Giro Bukopin
I) Kredit Konsumer:
2) Giro Valas
a) Kredit Mobil Bukopin
3) Siaga Dollar
b) Back to Back Loan
4) Tabungan Siaga Bukopin
c) KPR Bukopin
5) Tabungan
Siaga
Bukopin
Bisnis 6) Tabungan
d) Kredit Serba Gtma 2) Kredit UKM
Siaga
Bukopin
Premium 7) Tabungan Rencana Bukopin :
a) Kredit Komersial b) Kredit Investasi c) Kredit Modal Kerja
a) Manfaat Pendidikan
3) Bisnis Usaha
b) Manfaat Multiguna
4) Kredit Sindikasi
20
Ibid. Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin h!!J2:1/www.bukopin.eo.id// produk_simpanan//pembiayaan_jasa .html. 21
57
8) Deposito On Call
5) Micro Banking I Swamitra
9) Deposito Dollar
6) International Banking Products
I 0) Deposito Rupiah : a) Umum b)
Merdeka ProdukJasa
a)
Bank Custody
e) Modul Penerimaan Negara
b)
Arranger
f) e-Banking
c)
Kagenan
g) Wali Amanat
d) Bukopin Prioritas
h) Bukopin Cash Management Produk Unit Layanan Syari'ah
a. Simpanan I) Giro wadi' ah
PERPUSTAKAAN UTAMA UIN SYAHID JAKARTA
2) Tabungan wadi'ah Tabungan Haji 3) Deposito Mudharabah b. Pembiayaan !) Murabahah Mobil
5) ljarah
2) Murabahah Rumah
6) Musyarakah
3) Ishtishna
7) Mudharabah
4) Salam
1 _I
58
C. Strategi Bank Bukopin dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah & Koperasi Sebuah konsep terobosan dari Bank Bukopin, yang memungkinkan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro mengatasi permasalah diatas, melalui kerjasama Kemitraan dengan Bank Bukopin menggunakan teknologi mutakhir untuk menjamin pelayanan yang professional se1ia jaringan pelayanan yang terpadu.
Swamitra adalah nama dari suatu bentuk kerjasama/kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-Undimgan yang berlaku. Kerjasama/kemitraan
yang
dibangun
didasarkan
pada
pertimbangan
kepentingan yang sama untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak, baik bagi Koperasi ataupun Bank Bukopin. 22 Swamitra berasal dari bahasa Kawi yang artinya ke1ja sama atas keinginan sendiri (tanpa paksaan) dengan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan. Swamitra sebagai suatu usaha yang dibentuk melalui kerjasama dengan Koperasi, tunduk pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dan penyaluran 22
"Program Kemitraan Bukopin,"Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin http://www.bukoRin.eo.id// bukopin/prod_mikrobanking.htm.html.
59
dana melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, serta koperasi lain dan atau anggotannya (untuk selanjutnya cukup/dapat disebut Anggota Swamitra). 23 Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Bank Bukopin melalui Swamitra dalam ha! berusaha mengembangkan Koperasi I Lembaga Keuangan Mikro maupun
UMKM: a. Aspek Manajemen I) Memberikan pendidikan/pelatihan
kepada para koperasi/lembaga
keuangan mikro agar lebih profesional dalam pengelolaan dana ,minimal sesuai dengan peraturan kaidah perbankan dan peraturan Bank Indonesia. 24 2) Memberikan pelatihan dalam ha! recruitment SDM Koperasi agar sesuai dengan standar yang telah di tentukan Bank Bukopin. 3) Menempatkan satu orang dalam setiap mitra Koperasi yang berfungsi sebagai supervisi dalam ha! manajemen. 4) Dalam
beberapa pengajuan
kredit,
harus
supervisor Bank Bukopin.
23 24
Ibid. Muhammad Nuzuar, Wawancara Pribadi, Bekasi, I Juni 2009
melalui
persetujuan
60
b.
Aspek Permodalan
Dengan adanya skim laedit program Pemerintah KUR ini dan Bank Bnkopin sebagai salah satu bank yang ditunjuk dalam penyalurannya, maka hambatan yang paling banyak dihadapi oleh UMKM ialah mengenai permodalan, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini. Persyaratan dan kriteria yang lebih "lunak"dalan1 program ini dapat mempermudah UMKM dalam mengakses fasilitas pembiayaan perbankan. Bentuk keringanan dalam program ini yaitu : 1) Pemberlakuan jaminan sebesar 0-40 % tergantung nilai dari plafon
kredit, sedangkan pembiayaan diluar Program KUR sebesar 100-125 %. 2) Program ini diperuntukkan bagi para debitur baru atau belum pernah menerima fasilitas kredit sejenis dari perbankan lainnya yang dibuktikan dengan bank checking, sehingga pemerataan kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh kredit lebih terjamin c. Aspek Teknologi 1) Jaringan Swamitra yang menggunakan system real time online
memungkinkan suatu transaksi dilakukan di gerai Swamitra dimana saja.
Real time online system Swamitra dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan Swan1itra kepada anggotanya
61
2) Transaksi anggota Swamitra dilakukan dengan memanfaatkanjaringan real time online Bank Bukopin 3) Seluruh gerai Swamitra terhubung dengan host Bank Bukopin, sehingga memungkinkan transaksi dilakukan di germ Swmnitra dimanapun diseluruh Indonesia. 4) Gerai Swmnitra dikelola oleh tenaga-tenaga professional yang dilatih secara khusus oleh Bank Bukopin.. Memberi dukungan pada penyediaan infomiasi dan komunikasi bisnis sehingga perencanaan produksi dan pemasaran dapat dilakukan dengan lebih baik, yang dapat dimanfaatkan Anggota Swamitra dalam rangka peningkatan usaha produktif-nya. 25 5) Sistem teknologi dan manajemen yang dipergunakan Swmnitra dapat meningkatkm1 kepercayaan pada Anggota Swamitra tersebut, sehingga dapat meningkatkan penghimpunan dana untuk disalurkan kembali kepada Anggota Swmnitra lainnya. 6) Sistem manajemen dan teknologi Swamitra memiliki daya tarik bagi pihak-pihak lain, seperii ; Pemerintah, BUMN, dm1 Swasta lainnya dalmn rm1gka penyaluran dana-dana baik dalam bentuk bantum1 maupun dana bergulir dalam rangka meningkatkan usaha skala mikro 25
"Program Kemitraan Bukopin,"Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin http://www.bukopin.eo.id// bukopin/prod_mikrobanking.htm.html.
62
dan kecil, ha! ini disebabkan kemampuannya dalam menyediakan laporan perkembangan penyaluran dana-dana tersebut secara akurat. 26 d. Aspek Informasi dan Pemasaran Dengan daya dukung sistem infonnasi yang terhubung secara nasional, maka memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antardaerah secara lebih cepat, efisien, optimal, serta kemanan lebih terjamin yang pada akhirnya dapat meningkatkan volume usaha secara lebih luas
26
Ibid.
BAB IV. MEKANISME KUR DI BANK BUKOPIN, ANALISIS KUR DEN GAN POLA SYARI' AH, SERTA ANALISIS SWOT TERHADAP STRATEGI BANK BUKOPIN CABANG KOTA BEKASI DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKROKECIL A. Mekanisme Kredit Usaba Rakyat Bank Bukopin
1. Prosednr Pengajnan Pembiayaan Bagi UMKM dan Koperasi yang membutuhkan Kredit dapat menghubungi Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat lalu mengajukan surat permohonan kredit/ pembiayaan. Maka bank akan melakukan penilaian kelayakan dan menjadi kewenangan bank dalam memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit/pembiayaan. Ketentuan persyaratan dokumentasi yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana berbeda-beda, dalam ha! ini beberapa persyaratan dan ketentuan yang di berlakukan oleh Bank Bukopin bagi UMKM dan Koperasi yang ingin mengakses program Kredit Usaha Rakyat : 1 a. Untuk Usaha Mikro (pengrajin, nelayan, petani, dan pedagang) Ketentuan; I) Menjalankan usaha produktifyang layak. 2) Mempunyai fotocopy KTP/KK dan sejenisnya.
1
"Skim KUR di Bank Bukopin", Artikel di akses pada 25 Februari 2009 dari http://www.smecda.com/deputi7/menu/files/KUR
64
3) Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa dan sejenisnya) dise1iai dengan menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya. 4) Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Barile 5) Mempunyai pembukuan atau catatan usaha, kecuali untuk budidaya disektor
pertanian,
kelautan,
perdagangan,
perindustrian
atau
perkebunan dalam arti seluas-luasnya. 6) Mempunyai atau dapat menyerap tenaga ke1ja. 7) Mempunyai dan menyerahkan fotocopy perijinan dan legalitas usaha sesuai denganjenis bidang usaha minimal dari kelurahan. 8) Plafond Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan adalah diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000. 9) Agunan:
2
a) usaha yang dibiayai antara lain berupa stock barang dan atau tagihan (effektif atau belum efektif) atau sejenisnya dan atau b) hak kebendaaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 2) dibawah ini, dengan total nilai agunan minimal sebesar 35% dari plafond Kredit/ Pembiayaan.
2
Ibid.
65
b. Untuk Usaha Kecil, dalam pengertian ini adalah pelaku usaha disektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, jasa atau perkebunan dalam arti seluas-luasnya. Ketentuan; 1) Menjalankan usaha produktif yang layak.
2) Mempunyai dan menyerahkan fotocopy identitas pribadi pengelola/ Pengurus (KTP atau Kmiu Keluarga dan sejenisnya). 3) Bentuk usaha dapat berupa: Badan Usaha (Perorangan, CV atau Fa atau Persekutuan Perdata lainnya) atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi). 4) Mempunyai dm1 menyerahkan fotocopy Akta Pendirian sesuai dengan bentuk badan usaha atau badan hukumnya. 5) Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa kontrak dan sejenisnya)
disertai
dengan
menyerahkan
fotocopy
dokumen
pendukungnya. 6) Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan pennohonm1 K.redit/Pembiayaan kepada Bank. 7) Mempunyai pembukuan atau catatm1 keum1gan yang sederhana. 8) Mempunyai dan menyerahkan fotocopy perijinan dan legalitas usaha antara lain NPWP, SIUP, TDP dan perijinan/legalitas lainnya sesuai dengan bidang/jenis usahm1ya.
66
9) Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja. 10) Membuka rekening (tabungan atau giro) pada Bank. 11) Tidak sedang menikmati Kredit Pembiayaan sejenis dengan yang dimaksud dalam Ketentuan Perkreditan ini dari perbankan lainnya yang dibuktikan dengan Bank Checking. 12) Plafond Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000. 13) Agunan: a) Kendaraan roda empat (mobil) dengan usia tahun pembuatan maksimal 8 (delapan) tahun pada saat Kredit/Pembiayan disetujui atau Deposito/ Tabungan/Rekening Giro yang diblokir dan atau b) fixed asset berupa sertifikat yang dilengkapi dengan dokumen ljin Mendirikan Bangunan (!MB) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau fixed asset berupa Kios dan sejenisnya atau tanah dengan status letter "C"/girik/Petuk Bumi dan sejenisnya sepanjang diyakini dapat diproses menjadi se1tifikat, dengan total nilai agunan minimal sebesar 35% dari plafond Kredit/Pembiayaan. c. Untuk Usaha Menengah & Koperasi
67
Ketentuan : 3 1) Menjalankan usaha produktif yang layak.
2) Mempunyai identitas pribadi pengelola Pengurus (KTP atau Kartu Keluarga dan sejenisnya) 3) Bentuk usaha dapat berupa: Badan Usaha (perorangan, CV atau Fa atau Persekutuan Perdata lainnya) atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi) 4) Mempunyai Akta Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum sesuai dengan bentuk badan usahanya. 5) Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa/kontrak dan sejenisnya)
dise1iai
dengan
menyerahkan
fotocopy
dokumen
pendukungnya. 6) Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan Kredit/ Pembiayaan kepada Bank. 7) Mempunyai pembukuan atau catatan keuangan. 8) Mempunyai perijinan dan legalitas usaha antara lain NPWP, SIUP, TDP dan perijinan atau legalitas lainnya sesuai dengan bidang/ jenis usahanya. 9) Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja.
3
Ibid.
68
I 0) Menyerahkan fotocopy Rekening (tabungan atau giro) minimal 6 (enam) bulan terakhir (jika ada) dan bersedia membuka rekening (tabungan atau giro) pada Bank. 11) Tidak sedang menikmati Kredit/Pembiayaan sejenis dengan yang dimaksud dalam Ketentuan Perkreditan ini dari perbankan lainnya yang dibuktikan dengan Bank Checking. 12) Plafond Kredit/ Pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. 4
13) Agunan: a) Kendaraan roda empat (mobil) dengan usia tahun pembuatan maksimal 5 (lima) tahun pada saat Kredit/Pembiayan disetujui atau Deposito/ Tabungan/Rekening Giro, yang diblokir oleh Bank dan atau b) fixed asset dalam bentuk Tanah dan bangunan atau Ruko atau apartement atau sejenisnya dengan kepemilikan SHM atau SGB atau SGU yang dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau dengan kelengkapan dokumen- nya sesuai jenis fixed assetnya, dengan total nilai agunan minimal sebesar 40% dari plafond Kredit; Pembiayaan. 4
Ibid.
69
d. Untuk Kredit/Pembiayaan Massa! (Kelompok Usaha Mikro atau Kelompok Usaha Kecil) atau untuk UMKMK binaan, Ketentuan Perkreditan 1m, agunannya adalah: I) usaha yang dibiayai antara lain berupa stock barang dan atau tagihan (effektif atau belum efektif) atau sejenisnya dtm atau 2) hak kebendaaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir b.2) tersebut diatas, dengan total nilai agunan minimal sebesar 35% dari plafond Kredit/ Pembiayaan, atau 3) dengan pola risk sharing berdasarkan perjanjian ke1jasama yang disepakati oleh para pihak Ketentuan Umum ; I) Penggunaan Kredit/Pembiayaan adalah untuk modal kerja atau investasi dan atau modal kerja, yang mendukung semua sektor ekonomi produktif dan layak untuk dibiayai. 2) Jangka waktu untuk Kredit modal kerja maksimal 3 (tiga) tahun, sedangkan kredit investasi maksimal 5 (lima) tahun. 3) Penjaminan Kredit/Pembiayaan dari PT Askrindo atau rerum SPU adalah
maksimal
Kredit/Pembiayaan
Untuk diatas
Usaha Rp.
Mikro,
50.000.000
dengan
sampai
plafond
dengan
Rp.
70
100.000.000,
agunannya
adalah
sebesar
70%
dari
plafond
Kredit/Pembiayaan, dan 4) Tingkat suku bunga /bagi basil/ nisbah sebesar 16% efektifper-tahun. 5) Biaya provisi dan biaya administrasi dibebankan kepada UMKMK. 6) Perhitungan atau penggunaan nilai agunan sebagaimana dimaksud pada butir.diatas adalah dengan menggunakan nilai pasar. 7) Setting (bentuk) Kredit harus dalam bentuk aflopen/ installment (plafond menurun) dengan ketentuan setiap akhir tahun terdapat penurunan plafond Kredit/Pembiayaan sesuai dengan analisa kelayakan dari Bank. Debitur di wajibkan membayar pokok pinjaman + bunga setiap periodenya. Contoh Soal Perhitungan Pelunasan Cicilan Kredit : Pokok Pinjaman
=
Rp. 6.000.000
Bunga Pinjaman = 20 % Per tahun J angka Waktu
=
5 Tahun = 60 bulan
Cicilan Per bulan
=
Rp. 6.000.000 = Rp. 100.000 60
71
Tabet 15. Contoh Perhitungan Cicilan dengan Metode I11stallme11t 5
SCHEDULE CICILAN PT. X Bulan
Pokok
ke-
Pinjaman
I
Bunga
Cicilan
Bunga+Cicilan
Saldo
6000000
100000
100000
200200
5900000
2
5900000
98333
100000
198333
5800000
3
5800000
96666
100000
196666
5700000
4
5700000
95000
100000
195000
5600000
5
5600000
93333
100000
193333
5500000
6
5500000
91666
100000
191666
5400000
7
5400000
90000
100000
190000
5300000
8
5300000
88333
100000
188333
5200000
12
4900000
81666
100000
181666
4800000
13
4800000
80000
100000
180000
4700000
56
500000
8333
100000
108333
400000
57
400000
6666
100000
106666
300000
58
300000
5000
100000
105000
200000
59
200000
3333
100000
103333
100000
60
100000
1666
100000
101666
0
3345000
6000000
9345000
Jumlah
(perhitungan di persingkat)
5
Thomas Suyatno dkk,. Dasar-Dasar Perkreditan. Edisi Keempat. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama 2007). h. 108
72
Kriteria penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKMK sebagai berikut: I)
Kredit/Pembiayaan baru, atau
2)
Kredit/Pembiayaan perpanjangan yang masih dalam keadaan lancar (kolektibiliti I) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan belum pernah direstrukturisasi, atau
3)
Kredit/Pembiayaan tambahan yang masih dalam keadaan lancar (kolektibiliti I) sesuai ketentuan Bartle Indonesia dan belum pernah direstrukturisasi.
4)
Kredit/Pembiayaan bukan hasil take over dari bank lain yang dibuktikan dengan hasil Bank Checking.
e. Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam menilai kelayakan suatu usaha calon debitur Bank Bukopin menggunakan Internal Credit Risk Rating (ICRR) yaitu suatu alat untuk melakukan analisa kelayakan, mengidentifikasi dan mengukur risiko atas Kredit/ Pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank, teknisnya account officer akan melakukan investigasi I survei lapangan untuk memperoleh informasi kualitatif calon debitur dengan
mengambil sampel, baik itu dari warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya maupun dengan rekanan usaha si calon debitur. Setiap informasi yang di peroleh berdasarkan check list akan di input dalam data sistem lalu di nilai rating/ skor berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. 6
6
Muhammad Nuzuar, Wawancara Pribadi, Bekasi, I Juni 2009
73
2.
Rcalisasi Program KUR di Bank Bukopin Ca bang Kota Bckasi Dari data yang diperoleh, market share Bank Bukopin dari total debitur KUR
berjumlah 2.994 debitur ( 0,2 %) dengan total realisasi KUR 623,2 milyar yang berarti nilai rata-rata per debitur ialah Rp. 209 juta .
Tabet 16 .Pcrkcmbangan Jumtah Dcbitur KUR Tahnn 2008
7
B U L A N BANK JAN
PEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AGST
SEP
OKT
NOP
DES
BNI
3 233
4.405
5 362
6.147
7.413
7.852
8.206
8.507
8.856
8,936
8,936
8954
URI
2.666
4.273
!75.46
402.63
625.08
867.207
1.011.358
Ll4!.942
l.276516
L407.503
l.498.655
1615.979
MANDIRI
l I 29
16.079
!6_337
33_[
33.1!
33.482
33-482
33.685
33.685
36.913
36.913
37.01
BTN
'°
85
224
353
470
625
698
769
889
936
971
!.036
DUKOPJN
173
366
709
950
2.384
2.551
2.669
2.808
2.96
2.957
2.951
2.944
DSM
407
581
1 09
2.768
4.4
4.8!7
5.398
5.77
6.345
6.296
6.296
5.707
TOTAL
17.809
25.789
199.!8
445.96
672.86
916.534
l06L902
l.193-481
!.329.251
l.463.541
!.554.722
1.67L630
j
Sumber: Bank Pelaksana (D1olah Deput1 B1dang Pengembangan dan Restruktunsas1 Usaha)
Tabet 17. Perkembangan Realisasi KUR talmn 2008
8
( Dalnm satuan milyar) B
u
L A N
BANK
llNI
JAN
PEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AGST
SEP
OKT
NOP
DES
218,2
368,8
558,8
71 l,l
911,9
1-002,6
1.028,8
l.063,J
!.156,J
l.177,6
]_!63,J
l 163,9
BIU
JS!,2
552,5
1-619,4
2.918,4
4.175,6
5.425,8
6.229,0
6.869,5
7.609,0
8.189,0
8.603,3
9.201,9
MANDIRI
542,4
647,8
688,0
993,2
993,2
l.043,9
1.073,7
1.095,7
1.095,7
1.120,3
1.129,9
1-142,7
BTN
7.0
12,9
38,!
59,l
81,0
105,4
l l 1,7
119,2
137,7
148,3
158,2
166,0
132,5
251,6
342,l
452,9
512,5
553,5
602,2
628,3
628,5
626,5
623,2
Bl!KOPIN
77,6
DSM
29,!
68,2
105,7
!77,5
258,5
278,l
295,5
315,7
334,6
327.J
331,7
326,4
TOTAL
l.225,5
l.782,7
3.261.6
5.201,4
6.873,1
8.378,3
9.292,2
!0.065,4
10.961,4
11.590,8
12.012,7
12.624,l
Sumber: Bank Pelaksana (D10iah Deput1 B1dang Pengembangan dan Restruktunsas1 Usaha
7
"Perkembangan Realisasi KUR tahun 2008", A11ikel di akses pada 25 Februari 2009 dari http://www.smeeda.eom/deputi7/menu/fi !es/KUR 8 Ibid
74
TABEL 18. REALISASI KUR BANK BUKOPIN CABANG BEKASI 9 ( dalam j utaan)
No
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jan Feb Mar Apr Mei
Jun Jul Ags Sep Okt
Nov Des
Jumlah
Realisasi Bekasi
Bukopiu Pu sat
Debitur Bekasi
Bukopiu Pusat
1500 800 0 200 300 1000 150 0 1000 0 150 150 5250
77600 54900 119100 90500 110800 59600 41000 48700 26100 200 -2000 -3300 623200
4 3 0 2 1 4
173 193 343 241 1434 167 118 139
1
0 3 0 l 1
20
188
-41 -6
-7 2944
Sumber: Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi
Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi memiliki market share debitur 0,006 % dan 0.008% dalam ha! penyaluran kredit. Dari data diatas dapat diperoleh informasi di akhir tahun 2008 terdapat perlambatan dalam realisasi KUR di Bank Bukopin bahkan juga di semua Bank Penyalur di sebabkan oleh beberapa faktor utama : 1) UMKM dan Koperasi yang belum memenuhi persyaratan dan kriteria
bank 2) Te1jadi krisis ekonomi global yang menyebabkan setiap bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. 10 9 10
Data Realisasi Program KUR Bank Bukopin Cabang Kola Bekasi Muhammad Nuzuar, Wawancara Pribadi, Bekasi, 1 Juni 2009
75
B. Program Kredit Usaha Rakyat dengan Pola Syari'ah
UMKM memiliki jumlah yang sangat besar, bahkan pelaku usaha mayoritas di tanah air. Fakta lain dari kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Indonesia adalah: 1. Sebagai penopang perekonomian nasional (dalam situasi mata uang
berfluktuasi seperti pengalaman masa krisis moneter, UMKM relative bertahan karena fleksibel dan tidak tergantung bahan impor) 2. Tidak menjadi beban Negara meskipun hampir seluruh sektor usaha terkena dan1pak krisis moneter, seperti yang te1jadi pada kelompok konglomerat yang menyebabkan Negara hams menanggung beban yang sangat besar. 11 Ironisnya, meski UMKM telah be1jasa pada perekonomian nasional kenyataannya selama ini kondisi UMKM masih memprihatinkan, terutama masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah ketiadaan modal dari sebagian besar UMKM sebagai akibat rendahnya akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan terutama lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank. Secara umum Program Kredit Usaha Rakyat adalah suatu program pembiayaan dengan pola penjaminan Pemerintah bagi para pelaku usaha mikro kecil
11
Euis Amalia Keadi/an Distributif dalam Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. (Jakai1a: PT. Raja Grafindo. 2009). h.8
76
menengah dan koperasi yang melibatkan perbankan sebagai pelaksana teknis dilapangan dengan mengikuti peraturan dan ketentuan pemerintah. Tujuan daTi program ini yaitu : I. Mempercepat pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKMK 2. Meningkatkan akses pembiayam1 kepada UMKM 3. Penanggulangan kemiskinan dm1 perluasan kesempatan ke1ja Dalam beberapa kajian/tulisan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam realisasi KUR adalah : I. Adanya agunan yang menyulitkan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengakses KUR 2. Timgkat suku bunga/mmjin yang masih dirasa memberatkan 3. Dayajangkau bank pelaksana yang masih terbatas 4. Tingkat Non Performing Loan yang semakin meningkat Dari permasalahan diatas dapat dilakukan beberapa upaya dalam rangka optimalisasi Progrmn KUR ini :
1. Melibatkan LKM/S Melalui Linkage Programme Linkage Programme adalah ke1ja sama penyalurm1 dmm dari bank umum
kepada atau melalui BPR/LKM dalam rangka pembiayaan kepada nasabah mikro dan
77
kecil. Dalam linkage programme ini pembiayaan bank umum kepada UMKM diharapkan lebih optimal karena BPR/LKM memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani pembiayaan UMKM. Kerja sama ini diharapkan menciptakan sinergi dalam penyaluran laedit kepada UMKM. 12 Program linkage ini tidak saja memberikan manfaat bagi pengguna jasanya, tetapi bagi ban umum itu sendiri, yaitu : 1) diversifikasi portofolio kredit (jenis laedit, sector ekonomi, wilayah); 2) profitable, karena pinjaman diberikan dengan suku bunga pasar untuk konvensional dan bagi hasil untuk bank syari'ah; 3) potensi pasar cukup besar dan nasabah UMKM dapat naik kelas menjadi nasabah barn bank umum; 4) overhead dan handling cost relatif rendah; 5) salah satu a/ternatifmerealisasikan business plan untuk pembiayaan usaha milao.
Adapun faktor-faktor pendukung sehingga program ini dapat optimal dilaksanakan adalah : 1) pengaturan dan pengawasan BPR dilaksanakan oleh BI sebagaimana yang diterapkan kepada Bank Umum; 2) dorongan dan dukungan yang kuat dari BI dalam pengembangan linkage programme; 3) pole executing, bobot ATMR relatif rendah karena dibukukan sebagai Antar-Bank aktiva; 4) nonperforming loan (NPL) dari ke1ja sama linkage programme yang telah be1jalan selama ini cukup rendah (< 0,5%).
12
Ibid h.308
78
Dalam mengembangkan pola linkage ini perlu didukung oleh berbagai institusi terkait antara lain : 1) Lembaga Amil Zakat (LAZ)/Unit pengumpul Zakat (UPZ); 2) lembaga penyedia jasa pembinaan UMKM; 3) individu/institusi yang mengeluarkan dana social; 4) lembaga pendidikan dan serifikasi profesi; 5) otoritas pengatur dan pengawas; 6) otoritas fatwa; 7) Pemerintah. Pola linkage antara Bank Umum Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah dengan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dalam bentuk BPR Syari'ah untuk kemudian BPRS bermitra dengan LKMS/BMT atau langsung dengan UMKM, setidaknya ada tiga bentuk, yaitu : po la executing, channeling, danjoint financing. Pola executing dapat dijelaskan bahwa BUS/UUS menyalurkan pembiayaan kepada BPR/S untuk selanjutnya disalurkan kembali oleh BPR/S kepada UMKM/LKMS. Akad kerjasama antara BUS/UUS dan BPR/S adalah mudharabah dimana BPR/S bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang telah disalurkan. Nasabah melakukan pembayaran angsuran melalui BPR/S sesuai pe1janjian yang disepakati.BPR/S
mengembalikan
dana
kepada
BUS
sesuai
dengan
angsuran/pembayaran yang diterima nasabah. Pendapatan yang diterima akan dibagihasilkan antara BPR/S dan BUS sesuai kesepakatan.
79
Garn bar 5. Model Linkage Programme antara BUS dan BPR/S Executing BUS/UUS
Channeling
Joint Financing
BUS/UUS
,...................................
~
BPRS
i .
............................. UMKM/LKMS l JMKM/l XMS
UMKM/LKMS
Pola channeling adalah pembiayaan yang dilakukan oleh BUS kepada UMKM melalui BPR/S dikembangkan dengan beberapa ketentuan, yaitu : 1) kewenangan memutuskan pembiayaan dilakukan BUS dan BPR/S membantu pencairan kepada nasabah, analisis awal, pengikatan, dan penagihan atas kuasa BUS ; 2) resiko pembiayaan 100% ditanggung oleh BUS; 3) pencatatan di BUS sebagai pembiayaan ke UMKM dan pencatatan BPR/S sebagai rekening administratif 4) akad antara BUS dan BPR/S sebgai mudharabah atau wakalah, sedangkan akad antara BPR/S dan UMKM sesuai kebutuhan UMKM; 5) penetuan besarnya nisbah bagi hasil/marjin ditentukan oleh BUS dengan memperhatikan harga pasar untuk sector/bidang usaha yang akan dibiayai; 6) distribusi pendapatan antara BUS dan BPR/S dapat berupa bagi hasilifee sesuai dengan kesepakatan; 7) jaminan yang diserahkan oleh nasabah diadministrasikan oleh BPRS atas kuasa BUS
80
Pembiayaan model joint financing memiliki karakteristik: 1) pembiayaan bersama terhadap UMKM yang dilakukan oleh BUS dan BPR/S 2) kewenangan memutuskan pembiayaan dilakukan secara bersan1a; 3) pencatatan di BUS sebagai pembiayaan kepada BPR/S, dan pencatatan di BPR/S sebagai pembiayaan kepada UMKM sesuai porsinya, sedangkan porsi pembiayaan dari BUS dicatat direkening administrative BPR/S; 4) akad antara BUS dengan BPR/S adalah musyarakah sedangkan antara BPR/S dengan UMKM berdasarkan kebutuhan; 5) risiko pembiayaan ditanggung bersama sesuai porsinya; 6) distribusi pendapatan antara BUS dan BPR/S ditentukan sesuai porsi nisbah yang disepakati 2. Program Pembinaan dan Kemitraan
Untuk penguatan UMKM dan LKM/S diperlukan dua sisi. Dari sisi internal bernpa penguatan kelembagaan sehingga dapat tumbuh menjadi organisasi yang mapan dan kredibel dan dari sisi eksternal berupa peranan para stakeholder dalan1 hal ini pemerintah, perusahaan, perbankan, dan masyarakat dalan1 upaya mendukung iklim kondusif dan menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi tumbuh kembangnya LKM/S di Indonesia. Setidaknya ada empat target yang hams dicapai dalam pembenhan internal UMKM, yaitu; 1) meningkatkan rpoduktivitas sehingga UMKM memiliki daya saing tinggi; 2) meningkatkan akses pembiayaan UMKM terhadap lembaga jasa keuangan; 3) memperbaiki manajemen internal UMKM; 4) memberikan jaminan/iklim
81
pemasaran yang efektif, sehat dan berkesinambungan. Keempat ha! tersebut bila tidak dilakukan dikhawatirkan akan memperlebar kesenjangan antara golongan UMKM dan usaha besar. Untuk meningkatkan daya smng UMKM, Pemerintah perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, menyusun skala priorotas jenis UMKM yang potensial untuk
dikembangkan
disetiap
daerah.
Misalnya
kerajinan,
holtikultura,
pengembanagn perikanan, pembuatan mebel di!. Kedua,memetakan pasar masingmasing pasar jenis komoditas/produk yang akan dikembangkan. Pemetaan hams komprehensif, baik harga maupun volume, mulai pasar local, regional, nasional, hingga internasional. Ketiga, pemerintah/pemda, lembaga keuangan (bank atau nonbank), asosiasi usaha, dan kelompok lainnya yang peduli terhadap pengembangan UMKM perlu beke1ja sama mengembangkan UMKM potensial itu. Kerja sama ini menyangkut peningkatan SDM (manajemen), teknologi, permodalan, produksi, hingga pemasaran. Pelibatm1 asosiasi usaha diharapkan mamppu menjembatani dan mempererat kerja sama UMKM dan usaha besar sehingga diharapkan ada alih pengetahuan dm1 alih teknologi dari usaha besar ke UMKM. Keempat, advokasi dan promosi. Advkasi sangat diperlukan untuk melindungi UMKM dari serbuan komoditas produk asing. Namun demikian, advokasi ym1g dilakukan mau-tidak mau harus sesuai rambu-rambu yang telah ditetapkan organisasi perdagm1gan dunia (WTO). Sementm·a promosi dilakukm1 utamanya untuk penetrasi pasar global.
82
Promosi yang dilakukan tidak hanya dengan memperkenalkan produk/komoditas UMKM ke pasar internasional melainkan bias berupa insentif pajak ekspor. 3. Pola Pembiayaan yang mcncrapkan Prinsip Syari'ah
Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) secara prinsip hampir sama dengan LKM Konvensional. Tetapi, ada beberapa kegiatan yang berbeda dalam ha! akad dan transaksinya, yaitu dengan system syari'ah yang tidak memperkenankan bunga. LKM dengan system syari'ah ini diharapkan dapat menggantikan system konvensional yang bertumpu pada instrument bunga. Melalui sistem ini dapat dikembangkan bentuk-bentuk pembiayaan untuk usaba kecil dengan menggunakan system cost plus dan profit sharing. Adapun kegiatan LKMS adalah sebagai berikut: jual beli, titipan, mudharabah, musyarakah, zakat, jasa lainnya. Secara garis besar Ascarya dalam bukunya merumuskan prinsip umum dalam operasional bank syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu: I. Adanya konsep maslahah dan keadilan Firman Allah SWT, QS. an-Nisa [4]: 58
Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil ... ".
2. Adanya sistem zakat
83
Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah (2) : 110 yang artinya : "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu keijakan." 13 3. Bebas dari bunga /riba Sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 278:
Artinya : "Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman ". 14
4. Bebas dari kegiatan spekulatif dan nonproduktif seperti perjudian (maysir). Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah (2) : 219 yang artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," 5. Bebas dari hal-hal yang tidakjelas (gharar) Sesuai dengan Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Ti1TI1izi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Maj ah dari Abu Hurairah
13
Ascarya. Akad & Produk Perbankan Syari'ah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
. h. 30 14
Ibid. h 31
84
"Rasulullah SAW melarangjual beli yang mengandung gharar".
6. Bebas dari hal-hal yang haram,rnsak atau tidak sah (bathil).
15
Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Darnquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain. "
Sementara nilai-nilai mikro yang harns dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sifat-sifat shiddiq, amanah, fathonah, tabligh. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SA W. 16 Dari kutipan diatas mengenai prinsip-prinsip dalam pembiayaan syari'ah, maka keenam prms1p tersebut sangat mendorong terhadap terciptanya keadilai1 distribusi pendapatan bagi masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memaksimalkan program KUR ini harns terns dilakukan secara konsisten. Pengawasan terhadap pelaksanaan serta evaluasi secara berkelanjutan mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkai1 keadilan distribusi pendapatan bagi masyarakat. Lembaga Keuangan Syai·i'ah, perbankan syari'ah khususnya harns secara konsisten dengan keunggulai1 konsep nonribawinya untulc terns mengembangkan 15
16 •
Ibid.. h.33
/bicl h. 33
85
UMKM dengan program kemitraan yang melibatkan pemerintah, perusahaan maupun masyarakat. C. Analisis SWOT Terhadap Stratcgi Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Analisis strategi pengembangan UMKM & Koperasi di Bank Bukopin secara umum dapat dilihat berasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki perusahaan yang kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengurangi kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi. Diantara kekuatan, kelemahan, Peluang dan ancanmn yang dimiliki oleh Bank Bukopin adalah sebagai berikut : . 1. Streng/it (Kekuatan)
a. Struktur manajemen yang sudah terkelola dengan baik Bank Bukopin yang sejak berdirinya tanggal I 0 Juli 1970 memfokuskan diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Dengan pengalaman selama lebih dar 30 tahun dan terbukanya kesempatan, maka peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas akan tercapai,selain itu juga Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumer, serta unit layanan syari'ah b. Visi, misi Bank Bukopin untuk berperan serta dalam pengembangan UMKM Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi
86
nama "Swamitra", yang kini be1jumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. c. Bank Bukopin sbebagai salah satu bank yang dijadikan rekanan Pemerintah dalam melaksanakan Program KUR. Bank Bukopin menjadi salah satu dari 6 bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank pelaksana yang lainnya yaitu, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank asional Indonesia 46 d. Sistem teknologi yang mutakhir sehingga menyediakan informasi secara cepat dan efisien. Dengan daya dukung sistem informasi yang terhubung secara nasional, maka memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antardaerah secara lebih cepat, efisien, optimal, serta kemanan lebih te1jamin yang pada akhirnya dapat meningkatkan volume usaha secara lebih luas e. Jaringan Bank Bukopin yang tersebar diseluruh Provinsi Indonesia Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22 provinsi diseluruh Indonesia yang terhubung secara real time on-line, sehingga memudahkan para nasabah untuk melakukan transaksi f.
Bank Bukopin yang berpengalaman beke1ja sama dengan pihak Pemerintah terutama BUMN dalam ha! penyaluran dana bergulir
87
2. Weakness (Kelemahan)
a. Kebijakan program KUR yang kurang kompetitif dibandingkan dengan bank lain Penetapan suku bunga (16%), nilai agunan (35-40%) yang lebih tinggi dibandingkan bank pelaksana lainnya (bunga 13-16% & agunan 20- 30%) Jumlah Kantor Cabang/ Pembantu yang belum tersebar secara merata Keberadaan Kantor Cabang/Pembantu walaupun telah tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia tetapi hanya berada di pusat kota/Pemerintahan sehingga belum menjngkau wilayah yang lebih kecil lagi. b. Realisasi KUR yang belum menyentuh usaha mikro Ktiteria usaha mikro di Bank Bukopin dapat mengejukan pembiayaan KUR minimal 50-100 jt. sedangkan bank lain 5-50 jt. Hal ini tentu saja segmen usaha mikro yang lebih kecil dari itu Bukopin
tidak-dapat-m~.ses-JaJR.-...u'...1;1.;~, ;
PERPUSTAt
--·---·--·--------'
c. Pengembangan UMKM & Koperasi hanya berorientasi pacla manajemen kemitraan. Pelatihan yang diadakan untuk mengembangkan kemampuan SDM anggota
Swamitra hanya berorintasi pada pola manajemen serta administrasi laporan keuangan, sedangkan yang berkenaan dengan aspek produksi clan pola pemasaran tidak dimaksimalkan
88
d. Biaya pelatihan SDM anggota Swamitra masih ditanggung oleh anggota Swamitra sendiri. Biaya pelatihan yang ditanggung sendiri oleh peserta pelatihan yang merupakan anggota Swamitra, tentunya akan mengurangi pendapatan dari anggota serta berpengaruh terhadap frekuensi dan kualitas pelatihan 3. Opportunity (Peluang)
a.
Bekasi sebagai Kota Satelit Jakarta sehingga berpotensi untuk mengalami pertumbuhan usaha, klmsusnya sektor perdagangan dan jasa Perkembangan Kota Jakarta yang semakin padat penduduk akan berdampak pada Kota bekasi sebagai wilayah pemukiman. Hal ini dapat meningkatkan potensi ekonomi Kota Bekasi sebagai Kota industri jasa dan perdagangan, dikarenakan terciptanya potensi pasar baru.
b.
Jumlah dan potensi UMKM & Koperasi yang besar menjadi market yang sangat potensial untuk dikembangkan Jumlah Usaha Kecil yang mencapai 76.726 Usaha Menengah 7.889 dan Koperasi 559 (Data Tahun 2007) serta kontribusinya terhadap PDB daerah yang mencapai 55.6% adalah pasar yang harus dimaksimalkan demi tercapainya keadilan distribusi pendapan.
c.
Program pengembangan UMKM & Koperasi yang belum melibatkan perbankan secara aktif.
89
Program pembinaan UMKM & Koperasi di Kota Bekasi belum secara maksimal digalakan, dikarenakan seringakali Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dalam programnya tidak melibatkan perbankan hanya sebatas pada seminar-seminar yang frekuensinya terbatas. d.
Infrastruktur Kota Bekasi yang cukup memadai dalan1 menunjang sektor usaha. Pola tata kota yang diatur sedemikian rupa, seperti tersedianya akses transpmiasi yang mengintegrasikan antara wilayah produksi bahan baku , terdapat beberapa kawasan industri yang tidak berdekatan dengan wilayah pemukiman, pusat perbelanjaan modern maupun tradisional, dengan daerah kota-kota lainnya diluar wilayah Kota Bekasitentunya dapat berpengaruh terhadap peningkatan pertnmbuhan ekonomi Kola Bekasi
e.
Adanya program KUR untuk menstimulus pembiayaan perbankan terhadap UMKM & Koperasi Kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan Program Pembiayaan UMKM & Koperasi dengan pola Penjaminan maka dapat menekan angka risiko pembiayaan yang terdapat pada UMKM sehingga Bank Bukopin akan semakin meningkatkan volume pembiayaannya yang memang segmen ini adalah sasaran/domain market dari Bank Bukopin
4. Threats (Ancaman)
a. Masih banyaknya UMKM yang bersentuhan dengan rentenir
90
Keberadaan rentenir yang dekat dengan para pelaku UMKM serta persyaratan yang relatif lebih sederhana membuat para pelaku usaha UKM lebih cenderung beke1ja sama dengan rentenir daripada perbankan walaupun dikenakan bunga yang tinggi. b. Stigma
dimasyarakat
yang
enggan
bersentuhan
dengan
perbankan
dikarenakan persyaratan yang merepotkan Kondisi para pelaku U saha mikro dan kecil yang sebagian besar masih "buta administrasi" serta tingkat pendidikan yang minim tentunya persyaratanpersyaratan yang menjadi standar ketentuan perbankan tidak akan mampu dipenuhi oleh mereka. c. Kebijakan KUR dibank lain yang lebih kompetitif Kebijakan bank pelaksana lainnya yang berkenaan dengan persyaratan, agunan, serta marjin/bunga relatif lebih ringan daripada yang ditetapkan oleh Bank Bukopin d. Kualitas SDM yang masih sederhana ditubuh Koperasi yang menjadi mitra Bank Bukopin. e. Tingginya resiko kredit di UMKM. Tingkat pendidikan yang rendah, faktor psikologis, tidak memiliki asset dll. tentunya akan mendatangkan resiko pembiayaan macet yang semakin besar. 1-Iingga September 2009 tingkat NPL KUR di Bank Bukopin mencapai 10,28% tertinggi diantara para bank pelaksana KUR lainnya.
91
Tabel.4 Matriks Analisis SWOT Strategi Bank Bukopin Cabang Bekasi dalam Mengembangkan UMKM
1. Struktur manajemen yang sudah terkelola dengan baik 2. Visi, misi Bank Bukopin untuk berperan serta dalam pengembangan
UMKM
melalui program Swamitra 3. Bank
Bukopin
salah
satu
sbebagai
bank
dijadikan
yang rekanan
Pemerintah melaksanakan
I.
Kebijakan
KUR yang kurang kompetitif dibandingkan lain 2. Jumlah Pembantu
Kantor
Cabang/
yang
belum
tersebar secara merata 3.Realisasi KUR yang belum menyentuh usaha mikro
4. Pengembangan UMKM &
Program
Koperasi hanya berorientasi
teknologi
yang
5. Biaya
mutakhir
sehingga
anggota
menyediakan
inforn1asi
ditanggung
5. Jaringan
Bank
tersebar
Bukopin diseluruh
Provinsi Indonesia Bukopin
berpengalaman dengan
pelatihan
SOM
S\vamitra
masin
oleh
Swamitra sendiri
secara cepat dan efisien
sama
bank
pada manajemen kemitraan
4. Sistem
6. Bank
dengan
dalam
KUR
yang
program
yang beke1ja pihak
Pemerintah terutama BUMN
anggota
92
I. Bekasi sebagai Kota Satelit
I. Memperkuat
database
I. Merubah
kebijakan
Jakarta sehingga berpotensi
UMKM & Koperasi di Kota
Program KUR terutama yg.
untuk
Bekasi
Berkenaan
menglami
dilihat dari jenis
dengan
pertu111buhan
usaha,
usaha, jumlh tenaga ke1ja,
rnarjin/bunga, agunan, dan
khususnya
sektor
asset, prospek usaha dll.
kriteia usaha
perdagangan dan jasa
2. Realisasi KUR tidak hanya
2. Jumlah dan potensi UMKM &
Koperasi
sangat
market
yang
dan kecil dengan Program
cabang/pembantu,
potensial
untuk
KUR linkage programme
office chanelling dengan
yang
bank lain, maupun LKM/S
pengembangan
UMKM & Koperasi yang be Ium
melibatkan
perbankan secara aktif 4. lnftastrutur
Kola
melibatkan
anggota
Swamitra
3. Mengembangkan
3. Bekerja sama secara aktif dengan Pemerintah Daerah dalam
membahas
program
linkage
KUR
progran1n1e
gerai
4. Menempatkan
Swamitra di sentra-sentra
memadai
oleh UMKM & Koperasi an
usaha,
mengadakan
maupun modern
dalam
menunjang
sektor
usaha
pelatihan
berdasarka kebutuhan program
pembiayaan
melaui
melalui
permasalahan yang dihadapi
cukup
untuk
kantor
Bekasi
yang
Koperasi
bank baik itu menambah jumlah
3. Program
terhadap
1nenengah,
tetapi juga golongan mikro
dikembangkan
5. Adanya
usaha
jaringan
besar
111enjadi
yang
untuk
2. Memperanyak
KUR
4. Memperbanyak gerai-gerai
menstimulus
Swamitra yang berada dekat
perbankan UMKM
&
dengan sentra-sentra usaha
baik
tradisional
5. Program pembinaan juga diarahkan
pad a
aspek
produksi dan pemasaran 6. Biaya pelatihan di-reduce dari keuntungan bank
93
1. Masih
banyaknya
UMKM
yang
bersentuhan
dengan
rentenir
. Stigma
1. Mengadakan Program
KUR
Program dimasyarakat
yang
perbankan
masyarakat
. Kebijakan KUR dibank lain yang lebih kompetitif
<. Kualitas
SDM yang masih
sederhana ditubuh Koperasi yang menjadi
mitra Bank
Bukopin - . Tingginya resiko kredit di UMKM
sekaligus
anggota
Swamitra
satu
kriteria,
persyaratan
persyaratan yang n1erepotkan
I. Adanya
n1engenai
enggan bersentuhan dengan dikarenakan
sosialisasi
dll.
kepada
kordinasi
Swamitra dalam wilayah,
antara
wilayah yang satu dengan yang lain
2. Pemanfaatn
2. Mengadakan
pelatihan
untuk
memperluas
Kopeasi
pemasaran
memenuhi
sistem
informasi
dalam hal recruitment SDM agar
antara
wilayah
standar yang ditetapkan oleh 3. Penerbitan bulletin UMKM Bank Bukopin
3. Melakukan
yang isinya mengenai kisah pengawasan
usaha
sukse
anggota
disetiap anggota Swamitra
Swamitra, produk UMKM
secara berkala
yang sedang diminati pasar,
4.Dalam
ha!
beberapa
harga komoditi, dll.
pengajuan pembiayaan harus 4. Melibatkan melalui
persetujuan
Bank
Bukopin 5. Mengadakan
rutin
sebagai
pe11e1nuan fungsi
koordinasi dan evaluasi
pengusaha
besar
maupun
asosiasi
usaha
dalam
rangka
pengembangan UMKM 5. Menyusun skala prioritas jenis
UMKM
potensial dikembankan masing daerah
yang untuk dimasing-
BABV PENUTUP
A. Kesimpulan
I. Mekanisrne dan Realisasi Program KUR di Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi a. Bagi para UMKM clan Koperasi yang membutuhkan pembiayaan KUR clapal menghubungi Kantor Cabang/Pembantu Bank Pelaksanan terdekat lalu mengajukan surat permohonan pembiayaan. Maka bank akan melakukan memberikan
penilaian kelayakan clan menjadi kewenangan bank dalam persetujuan
atau
menolak
permohonan
pembiayaan.
Ketentuan persyaratan clokumentasi yang clitetapkan oleh Bank Bukopin berbecla-becla berclasarkan criteria clari calon debitur, apakah tergolong keclalam usama mikro,kecil, atau menengah. Perbedaan ini seeara umum terlctak dalam jumlah maksimal pembiayaan yang diberikan clan besarnya jan1inan yang harus diberikan. b. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai realisasi Program Kreclit Usaha Rakyat selama tahun 2008 maka clapat cliambil kesimpulan : l ). Bank Bukopin belum dapat secara rnaksimal menyalurkan Program KUR ini, dikarenakan belum dapal mengakomoclasi skim kredit clengan plafon Rp. 5 - 50 juta.
94
95
2). Bank Bukopin telah menyalurkan kreclit sebesar Rp 623.200.000.000 clengan jumlah clebitur 2.944 peserta. seclangkan untuk Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi sebesar Rp. 5.250.000.000 clenganjumah clebitur 20 peserta 3). Rata-rata realisasi kreclit per debitur sebesar Rp. 209 juta untuk Bank Bukopin Pusat clan Rp. 262.5 juta untuk Cabang Kola Bekasi. Artinya secara umum baik Bank Bukopin Pusat maupun Cabang Kota Bekasi di dominasi oleh para pengusaha golongan menengah. 4 ). Diakhir tahun 2008 lerdapat perlarnbatan penyaluran !credit hampir cliseluruh bank pelaksana, dikarenakan : a) UMKM clan Koperasi yang belum memenuhi persyaratan clan kriteria bank b) Te1:jadi krisis ekonomi global yang menyebabkan setiap bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. 2. Strategi yang dilakukan oleh Bank Bukopin clalam mengembangkan UMKM & Koperasi:
a. Aspek
Man~jemen
1) Memberikan pendiclikan/pelatihan
kepada para koperasi/lembaga
keuangan mikro agar lebih profesional clalam pengelolaan dana
101
,minimal sesum clengan peraturan kaiclah perbankan clan peraturan Bank Indonesia. 2) Memberikan pelatihan clalarn ha! recruitment SDM Koperasi agar sesuai dcngan standar yang telah di tentukan Bank Bukopin. 3) Menempatkan satu orang clalam setiap mitra Koperasi yang berfungsi sebagai supervisi dalam ha! manajemen. 4) Dal am
beberapa
pengajuan
kreclit,
harus
melalui
persetujuan
supervisor Bank Bukopin. b.
Aspek Permodalan Dengan aclanya skim kreclit program Pemerintah KUR ini clan Bank Bukopin sebagai salah satu bank yang clitunjuk clalam penyalurannya, maka hambatan yang paling banyak clihaclapi oleh UMKM ialah mengenai permoclalan, cliharapkan clapat mempercepat pertumbuhan sektor ini. Persyaratan clan kriteria yang lebih ·•Junak"clalam program ini clapat mernpermuclah UMKM
clalam rnengakses fasilitas pembiayaan
perbankan. Bentuk keringanan clalarn program ini yaitu:
102
I) Pemberlakuan jaminan sebesar 0-40 % tergantung nilai dari plafon kredit, sedangkan pcmbiayaan diluar Program KUR sebesar I 00-125 %. 2) Program ini cliperuntukkan bagi para clebitur barn atau belum pernah menerima fasilitas kreclit sejenis dari perbankan lainnya yang clibuktikan clengan bank checking, sehingga pemerataan kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh kredit lebih tc1:jamin c. Aspek Teknologi I) Jaringan Swamitra yang menggunakan system real time online memungkinkan suatu transaksi dilakukan di gerai Swamitra climana sa1a.
Real time 011/ine
system
Swamitra dimaksudkan
untuk
meningkatkan pelayanan Swamitra kepada anggotanya 2) Transaksi anggota Swamitra dilakukan dengan memanfaatkan jaringan
real time on/ine Bank Bukopin 3) Seluruh gerai Swamitra terhubung clengan Bank Bukopin, sehingga mcmungkinkan transaksi dilakukan di gerai Swamitra dimanapun cliseluruh Indonesia.
103
4) Gerai Swamitra clikelola oleh tenaga-tenaga professional yang dilatih secarn khusus oleh Bank Bukopin.. Memberi dukungan pada penyecliaan informasi clan komunikasi bisnis sehingga perencanaan produksi clan pemasaran dapat clilakukan dengan lebih baik, yang clapat climanfaatkan Anggota Swamitra clalam rangka peningkatan usaha procluktif-nya. 5) Sistem teknologi clan manajemen yang dipergunakan Swamitra dapat meningkatkan kepercayaan pacla Anggota Swamitra tersebut, sehingga clapat meningkatkan penghimpunan clana untuk clisalurkan kembali kepacla Anggota Swamitra lainnya. 6) Sistem manajemen clan teknologi Swamitra memiliki daya tarik bagi pihak-pihak lain, seperti ; Pemerintah, BUMN, clan Swasta lainnya clalam rangka penyaluran clana-clana baik dalam bentuk bantuan maupun clana bergLilir dalam rangka meningkatkan usaha skala mikro clan keciL ha! ini clisebabkan kemrnnpuannya clalam menyecliakan laporan perkembangan penyaluran clana-clana tersebut secara akurat cl. Aspek Informasi clan Pemasaran Dengan claya dukung sistem informasi yang terhubung secara nasionaL
maka memungkinkan
te1:jadinya pertukaran informasi
antardaerah secara lebih cepat, efisien, optimal, serta kemanan lebih
104
te1:jamin yang pada akhirnya dapat meningkatkan volume usaha secara lebih luas 3. Analisis SWOT terhadap Strategi Pengembangan UMKM di Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi :
Strength (Kckuatan) a. Struktur manajemen yang sudah terkelola dengan baik b. Visi. misi Bank Bukopin untuk berperan serta dalam pengembangan UMKM melalui program Swamitra c. Bank Bukopin sbebagai salah satu bank yang dijadikan rekanan Pemerintah dalam melaksanakan Program KUR cl. Sistem teknologi yang mutakhir sehingga menyediakan informasi sccara cepal clan efisien e. .Jaringan Bank Bukopin yang tersebar cliseluruh Provinsi Indonesia
f
Bank Bukopin yang berpengalaman beke1ja sama dengan pihak Pemerintah terutama BUMN
Weakness (Kelemahan) a.
Kebijakan program KUR yang kurang kompetitif dibandingkan clengan bank lain
b. .Jumlah Kantor Cabang/ Pembantu yang belum tersebar secara merata c.
Rcalisasi KUR yang belum menyentuh usaha mikro
cl. Pengcmbangan
UMKM
&
Koperasi
hanya
berorientasi pada
manajemen kemitraan e. Biaya pelatihan SOM anggota Swarnitra masin ditanggung oleh anggota Swamitra sendiri
105
Opprtuni(v (Peluang) a. Bekasi sebagai Kola Satelit .Jakarta sehingga berpotensi untuk menglami pertumbuhan usaha, khususnya sektor perdagangan dan jasa b . .lumlah clan potensi UMKM & Koperasi yang besar menjadi market yang sangat potensial untuk clikembangkan c. Program pengembangan UMKM & Koperasi yang belum melibatkan perbankan secara aktif d. Infrastrutur Kota Bekasi yang cukup memaclai dalam menunjang sektor usaha e. Aclanya program KUR untuk menstimulus pembiayaan perbankan terhaclap UMKM & Koperasi Threats (Ancaman) a. Masih banyaknya UMKM yang bersentuhan clengan rentenir b. Stigma climasyarakat yang enggan bersentuhan dengan perbankan clikarenakan persyaratan yang merepotkan c. Kebijakan KUR clibank lain yang lebih kompetitif cl. Kualitas SDM yang masih seclerhana clitubuh Koperasi yang menjacli mitra Bank Bukopin
106
e. Tingginya resiko kredit di UMKM
Stratcgi ST a.Mengaclakan sosialisasi Program KUR sekaligus Program Swamitra rnengenai kriteria, persyaratan dll. kepada masyarakat b.Mengadakan pelatihan dalam ha! recruitment
SDM Kopeasi agar
rnemenuhi standar yang clitetapkan oleh Bank Bukopin c. Melakukan pengawasan clisetiap anggota Swamitra secara berkala d.Dalarn ha! beberapa pengajuan pembiayaan hams melalui persetujuan Bank Bukopin e. Mengadakan pertemuan rutin sebagai fungsi koordinasi dan evaluasi
Stratcgi WT a. Aclanya korclinasi antara anggota Swamitra dalam satu wilayah, antara wilayah yang satu clengan yang lain b. Pemanfaatn sistem informasi untuk memperluas wilayah pemasaran c. Penerbitan bulletin UMKM yang isinya mengenai kisah sukse usaha anggota Swamitra, produk UMKM yang sedang diminati pasar, harga komoditi. dll.
107
d. Melibatkan pengusaha besar maupun asosiasi usaha dalam rangka pengernbangan UMKM e. Menyusun skala prioritas .1e111s UMKM yang potensial untuk dikembankan climasing-masing daerah. Strategi SO
a. Memperkuat database UMKM & Koperasi di Kota Bekasi dilihat clari jenis usaha, jumlh tenaga ke1ja, asset prospek usaha di!. b. Realisasi KUR ticlak hanya untuk usaha menengah, tetapi juga golongan mikro dan kecil clengan Program KUR linkage programme yang rnelibatkan anggota Swamitra c. Beke1ja
sama secara aktif dengan Pemerintah Daerah clalam
mernbahas permasalahan yang clihaclapi oleh UMKM & Koperasi an mengaclakan pelatihan berclasarka kebutuhan cl. Memperbanyak gerai-gerai Swamitra yang berada dekat dengan sentra-sentra usaha Stratcgi WO
a. Merubah kebijakan Program KUR terutama yg. Berkenaan dengan maijin/bunga, agunan, clan kriteia usaha
108
b. Mernperanyak jaringan bank baik itu rnenarnbah jurnlah kantor cabang/pembantu, melalui office chanelling clengan bank lain, maupun LKM/S c. Mengernbangkan program melaui KUR linkage programme cl. Menernpatkan gerai Swamitra di sentra-sentra usaha, baik traclisional maupun modern e. Program pembinaan
.
luo-a b
diarahkan pada aspek produksi dan
pemasaran 6. Biaya pelatihan di-reduce dari keuntungan bank 4. Analisis KUR dengan Pola Syari'ah Demi maksimalnya realisasi Program KUR ini maka linkage programme harus terus clitingkatkan antara bank pelaksana clengan Lernbaga Keuangan Mikro/Syari' ah. Selain itu juga program kemitraan antara Pemerintah, Asosiasi Usaha, Pengusaha Besar, perbankan clan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Kegiatan Lernbaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) secara prinsip hampir sarna clengan LKM Konvensional. Tetapi, ada beberapa kegiatan yang berbecla clalam hal akad clan transaksinya. yaitu clengan system syari ·ah yang ticlak memperkenankan bunga. Selainjuga KUR pola syari.ah ini harus merncnuhi prinsip-prinsip umum: a.
Konsep keaclilan clan maslahah
109
b. Menerapkan konsep zakat c. Tidak ada undur riba cl. Bebas clari kegiatan spekulatif dan nonproduktif seperti perjudian (maysir). e. Bebas clari hal-hal yang tidakjelas (gharar) B.SARAN 1. Agar Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi wemakin meningkatkan realisasi
Program KUR melalui KUR linkageprograme Dengan
op ti misme
pertumbuhan dan
peran
UMKM clan potensi
pembiayaan kreclit clari perbankan yang sernakin baik, maka Bank Bukopin pun harus turut berperan serta secara akti r dalam meningkatkan perannya sebagai Bank Pelaksana Program KUR. 2. Agar Bank Bukopin beke1jasama clengan Pemerintah Daerah clalam melakukan sosialisasi program kepada UMKM dan Koperasi 3. Meningkatkan komunikasi clengan rnitra usaha didalam Swamitra, yang dapat dilakukan melalui : a. Mengaclakan pertemun rutin clan berkala clengan seluruh mitra bisnis, sebagai sarana untuk sharing dan menjalin kebersamaan dengan semua pihak yang terkait.
110
b. Mencrbitkan bulletin secara rutin yang isinya mengenai peserta UMKM yang berprestasi untuk memotivasi peserta UMKM yang lainnya ataupun mengenai informasi mengenai prospek usaha yang sedang berkembang dan diminati. 4. Agar Bank Bukopin Memaksimalkan sarana teknologi yang ada untuk mengembangkan UMKM dan Koperasi 5. Mengaclakan pelatihan serta evaluasi seeara berkala terhadap keterampilan para Sumber Daya Manusia UMKM dan Koperasi
DAFTAR PUST AKA Amalia. Euis. Keadilan Distrihulij'dalam Islam: Pengualan Peran LKM dan UKM di
Indonesia . .Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2009 Ali, Muhammad. Ka11111s Lengkap B. Indonesia Modern. Jakarta: Pustaka Amani. 1996 Assauri, Sofyan. lvfunujemen Pemasuran : Dasar, Konsep, dan Strategi. Jakarta: PT. Raja Grafinclo Persada. 2004 Ascarya. Akad & Produk Perbankan Syari 'ah. .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008 Bungin. Burhan, Prof.Dr.I-1.M.S.Sos .. M.Si,. Metodo/ogi Penelitian Kuantitatif. Edisi Pertama . .Jakarta: Prenada Media, 2005. Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah. Bulw Saku Perhankan Syari 'ah. Hermiyanto. Totok ... KUR 11nt11k Pemberdayaan Sektor Riil & U1\!JKM''. Artikel di akses
pad a
bu Ian
Oktober
2008
dari
ht[p ://bakti .on2/pipermail/news bakti.org/. lclri. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Lintas Pustaka Publisher 2008. lsti'anah. " Studi Kelayakan Usaha lvfikro dalam Pertimbangan Pemberian Kredit
Mikro PT Bank Rakyal Indonesia ( Persero) Tbk. " Skripsi SI Sekolah Tinggi llmu Ekonomi clan Perbankan Indonesia .Jakarta, 2008 . .lusuf. Jopic. ,-lnulisis Kredil U11111k Account Officer . .Jakai1a: PT. Gramedia Pustaka Utama 2007.
MUJ, DSN.HimpunanFatwa DSN untuk LK Jakarta: DSN MUI BI, 2001. Nazir, Moh., i'vferode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia 2003. Parmudi, Muhammad. Sejarah & Doktrin Bank Islam. Yogyakaita: Kutub 2005.
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 135 /PMK.05/ 2008 Tentang Fasilitas
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Menteri Keuangan.
Pusat Kornuniksai Ekonomi Syari'ah. Bulw Saku Perbankan Syari 'ah, Jakarta Rohaety, Ety. Dkk.. Metodo!ogi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007. Rivai, Veithzal. Prof. Dr. 1-l. M.B.A .. Credit Management Handbook Teori, Konsep,
Prosedur
dan
Aplikasi
Panduan
Prakris
lvfahasiswa,
Bankir,
dan
Nasabah.Jakarta: PT Raja Grafindo 2007. --------------. Bank & Financial in.1·1i111tion 1Vfanagement Conventional & Sharia System . .Jakarta: PT
R~ja
Grafindo 2007.
Rcncana Ke1:ja Pernerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2006.
Suhcncli.Hendi. Fiqh 1vfu 'wnalat Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak
Milik, J11al Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, ljarah)vfudharabah, Koperasi, Asuransi, Etika Bi.rnis di/. Jakarta: PT Raja Grafindo 2002.
Suyatno. Thomas. Drs. Dkk. Dasar-Dasar Perkredillln.·· Edisi Keempat. Jakarta: PT. Grarneclia Pustaka Utama, 2007.
Syafi'i Antonio. Muhammad. Bunk Syari 'ah dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema lnsani Press. 2004. Cet. Ke-8
Tirn Penulis Fakultas Syari'ah clan Hukum. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah clan Hukum UJN SyarifHiclayatullah Jakarta, Jakarta: 2007. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro, Kecil, & Menengah
Wawancara Pribacli dengan Muhammad Nuzuar. Bekasi. I Juni 2009
Zulkifli. Sunarto. Panduun Pruktis Transaksi Perhankan Syari 'ah. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.
Website:
http://www.kotabekasi.go.id/
http:/ /www.depkop.go. ic!f
http://www. bps3 2 75@jabar. bps.go. id
http://www.smeccla.com/ files/KUR/
http://ww\\ .sentrakukm.corn/i nclex. php 0
q
LAMPIRAN - LAMPIRAN
'"
USMAN FAUZI
Mahasiswa Pelaksana Penelitian Program Studi Muamalat l
ARIF HIDAYATUllAH JAl{ARTA
Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta
2009
Data Interviewee ama Rcspondcn 1batan stansi/ Lembaga la mat :lp./Hp 'aktu :mpat
: Bpk. Muhammad Nuzuar : Marketing I Account Officer : PT. Bank Bukopin : Ruko Niaga Kalimas Blok C-17 Jl.lnspeksi Kalimalm1g Bekasi Timur : 021-70331067 : 09.38 Selesai : 10.34 : Bank Bukopin Kantor Cabang Bekasi Pedoman Wawancara
Aspck Pcmasarnn l. 2. 3. 4. 5.
Nama program KUR di bank yg bersangkutan Strategi pcma3aran yang digunakan Sasaran krcdit usaba rakyat (targeting) Jumlah bank pcnyalur KUR di Bekasi Market share krcdit usaha rakyat Bank Bukopin di Kota Bekasi Mekanismc Krcdit usahn rnkyat
6. 7. 8. 9. I 0. 11. 12. 13. 14. 15.
Persyaratan pcngajuan kredit usaha rakyat Pcrbedaan antara KUR dengan pembiayaan mikro lainnya Mekanismc pembayaran premi plafond kredit Metodc analisis kredit pada peserta KUR Bentuk-bcntuk skim pembiayaan Jangka waktu/termin pelunasan kredit usaha rakyat Pemberlakuan jaminan tcrhadap debitur kredit Perlakuan Bank terhadap peserta kredit usaha rakyat yang gaga! bayar Kendala-Kendala yg di hadapi dalam realisasi KUR Pola pendampingan usaha yang dilakukm1 terhadap debitur kredit usaha rakyat Aspck Rcalisasi Pclaksanann Kredit Usaha Rakyat
16. Jumlah peserta debitur kredit usaha rakyat periocle 2008 (januari-desember) 17. Besarnya volume kredit usaha rakyat ym1g berhasil disalurkan selama periode tahun 2008 (januari-dcsember) 18. Jumlah krcdit usaha rakyat yang mace! selama tahun 2008 (januari-desember) 19. Besaran bunga/matjin/nisbah yang dikenakan terhadap debitur kredit usaha rakyat Company Profil Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi 20. Manajemen, Struktur Organisasi, Visi & Misi, Produk di!.
' BANK BU KOPIN
1
MENTER! KEUANGAN REPUBLJK JNDONESJA
SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 135 /PMK.05/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT MENTER! KEUANGAN, [enimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 ten tang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. bahwa untuk meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan tersebut, diperlukan penyediaan kredit/pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau yang didukung fasilitas penjaminan; c. bahwa dalam rangka mendukung ha! tersebut pada huruf b, pada tanggal 9 Oktober 2007 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; d. bahwa dalam rangka 1newujudkan pelaksanaan program penjaminan kredit/ pembiayaan bagi UMKM dan koperasi secara tertib, efisien, efektif, dan tidak tumpang tindih, maka perlu diatur dalam satu skema penjaminan kredit/ pembiayaan secan< terpadu; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf d, perlu menetapkan Pen.turan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat; 'ngingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undai.:u;:-Undm1g Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); 6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor !54/PMK.01/2007; MEMUTUSKAN: 'netapkan:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT.
BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Pera tu ran Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM-K pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan. 2. Kredit Usaha Raky;oi.t, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. 3. Menteri Teknis adalah Menteri Teknis terkait yang berfungsi mernbantu clan mendukung pelaksanaan pernberian kredit/ pembiayaan berikut penjaminan Kredit/Pembiayaannya kepada UMKM-K.
4. Perusahaan Penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K guna memperoleh kredit/ pembiayaan dari bank, yang rnenjadi pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah. 5. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah clan Perusahaan Penjaminan dalam rangka penjaminan kredit/ pembiayaan KUR. 6. Bank Umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha layanan perbankan. 7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 8. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 9. Usaha Produktif adalah UMKM-K yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/ atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/ pembiayaan dan diberi prioritas untuk menerima penjaminan kredit/ pembiayaan. 10.Imoal Jasa Penjaminan adalah lmbal Jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan yang bertindak selaku Penjamin atas kredit/ pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR. 11.Perjanjian Kerjasama Penjaminan KUR adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Perusahaan Penjaminan. 12.Perjanjian Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah perjanjian antara Perusahaan Penjmninan dan Perbankan yang mengatur pernberian pertanggungan dalam rangka penyelenggaraan KUR. 13.Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen.Perindush·ian, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Kementerian Negara PPN/Bappenas, dan BPKI'. 14.Rencana Tahunan Penyaluran KUR, yang selanjuh1ya disingkat RTPKUR, adalah rencana penyaluran KUR yang dibuat oleh Bank Pelaksana untuk 1 (satu) periode tertentu.
15.Stnndard Operating Procedure (SOP) adalah nmgkaiai1 tahapan kegiatan
yang akan dilaksanakan clalam rangka pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penjaminanKUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan. BAB II TUJUAN Pasal 2 Penjaminan KUR diberikan clalam rangka meningkatkan akses UMKMK pacla sumber pembiayaan clalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. BAB III RENCANA PENYALURAN Pasal 3 (1) Menteri Teknis terkait menentukan prioritas bidang usaha yang feasible tetapi belum bankable yang akan menerima fasilitas penjaminan
kredit.
(2) Dengan berpedoman pada ketentuan dari Menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara menyediakan dana lmbal Jasa Penjaminan, Bank Pelaksana menyusun I\encana Target Penyaluran (RTP) KUR. (3) Berdasarkan RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Penjaminan menyusun Rencana Tahunan Penjaminan KUR yang dirinci per sektor ekonomi, per Bank Pelaksana dan per wilayah propinsi.
(4)Rencana Tahunan Penjaminan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perusahaan Penjaminan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB IV KEWAJIBAN BANK PELAKSANA Pasal 4 (I) Bank Pelaksana wajib menyediakan dan menyalurkan dana untuk
KUR. (2) Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya.
(3) Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUR yang menjadi langgungjawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang ditetapkan Pemerintah, serta memaluhi semua ketentuan tatacara penatausahaan yang berlaku. (4) Bank Pelaksana memuluskan pemberian KUR berclasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, scrta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. BABV PERSYARAT AN PENJ AMIN AN Pasal 5 (1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha
produktif yang feasible namun belum bankable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ), dengan ketentuan: a. merupakan debitur baru y<\ng belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasi! Bank Indonesia Checking pada saat Perrnohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ a tau belum perrmh memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah; b. khusus untuk penutupan pembh1yaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminlm KUR clan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya; c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan. (2) Kredit/ pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan: a. setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (Hrna juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan rnaksirnal sebesar/ setara 24 % (dua puluh empat persen) efektif per tahun. b. diz,tas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai clengan Rp500.000.000 (lima ralus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakai1 maksimal sebesar/ setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun. (3) Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) y<\ng dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang clibayarkan setiap tahun clan dihitung dari
kredit/ pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin, dengan ketentuan: a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit; b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit. (4)Persentase jumlah penjaminan kredit/ pembiayaan yang dijaminkan kepada Perusahaan Penjaminan sebcsar 70% (tujuh puluh persen) dari krcdit/ pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKMK, sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% (tiga puluh persen) ditanggung oleh Bartle Pelaksana. Pasal 6 Tingkat bunga KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditinjau dan ditctapkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara Komite Kebijakan dan Bank Pelaksana. BAB VI JANGKA WAKTU DAN SUMBER PENDANAAN IJP Pasal 7 (1)Jangka waktu pertanggungan kredit/pembiayaan disesuaikan dengan jangka waktu kredit/ pembiayaan KUR yang diberikan Bank Pelaksana, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah. (2) Dalam ha! terjadi klaitn risiko oleh Bank Pelaksana sebelum jangka waktu kredit/ pembiayaan KUR berakhir, maka Imbal Jasa Penjaminan yang menjadi kewajiban Pemerintah tetap dibayarkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pertanggungan, kecuali ditetapkan Iain oleh Pemerintah. Pasal 8 (1)Pengalokasian pembiayaan Imbal Jasa Penjaminar\ dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mengacu pada Pasal 3 ayat (2). (2) Atas alokasi pembiayaan Imbal Jasa Penjaminan yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara (APBN), Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Saluan Anggaran per Satuan Kerja (SP-SAPSK) clan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Imbal Jasa Penjaminan. BAB VII PEMBA YARAN IMBAL JASA PENJAMINAN Pasal 9 (I) Pemerintah memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR untuk kredit investasi selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan untuk kredit modal kerja selama jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun. (2) Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan: a. untuk tagihan periode bulan Nopember sampai dengan bulan April tahun berikutnya dibayarkan pada bulan Mei tahun berkenaan; dan b. untuk tagihan periode bulan Mei sampai dengan bulan Oktober dibayarkan pada bulan Nopember tahun berkenaan. (3)Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan dilakukan berdasarkan data penutupan pertanggungan KUR oleh Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjaminan. (4)Permintaan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR diajukan oleh Perusahaan Penjaminan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan terlebih dahulu disetujui oleh Bank Pelaksana dan sekurang-kurangnya dilampiri dengan: a. Rincian perhitungan tagihan IJP; b. Kompilasi Penerbitan Sertifikat Penjaminan dari LPK; c. Tanda terima pembayaran IJP yang ditandatangani Direksi
Perusahaan Penjaminan atau pejabat yang dikuasakan. (5) Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap ketentmm penjaminan KUR, dan rneneliti kebenaran perhitungan Imbal Jasa Penjaminan yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi secara periodik/ sewaktu-waktu oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbenclaharaan clan Kepala Baclan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan. (6) Dalam ha! diperlukan, Menteri Keuangan clapat meminta bantuan aparat fungsional pemeriksa internal clan/ atau eksternal untuk melaksanakan audit .
BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI Pasal 10 (1) Pernbinaan clan pengendalian pelaksanaan Penjaminan KUR dilakukan oleh Kornite Kebijakan sesuai bidang tugas wewenang rnasing-rnasing. (2)Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Penjaminan KUR dilaksanakan secara periodik a tau sewaklu-waktu atas prakarsa Komite Kebijakan dengan rnengikutsertakan Perusahaan Penjaminan dan Bank ?elaksana.
(3) Dalam rangka pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dalam Standard Operating Procedure (SOP). BAB IX LAPORAN Pasal 11 (1)Pcrusahaan Penjaminan wajib menyusun dan menyampaikan Rekapitulasi Laporan Bulanan Perkembangan Penutupan Pertanggungan KUR dan Daftar Klahn berikut Klahn yang disetujui kepada Komite Kebijakan cq. Deputi I, Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (2) Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan Rekapitulasi Laporan Bulanan Realisasi Penyaluran dan Pengembalian KUR yang dirinci per sektor ekonomi, per propinsi dan per debitur dan laporan bulanan Perkembangan Penutupan Pertanggungan KUR kepada Komite Kebijakan cq. Deputi I, Menko Perekonomia11 selaku Ketua Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (3) Dalam ha! diperlukan dan diminta secara khusus oleh Menteri Keuangan, laporan lain terkait dengan penyelenggaraan KUR selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana wajib untuk menyampaikannya. BABX SANKSI Pasal 12 Dalam ha! Perusahaan Penjaminan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Perusahaan Penjaminan dikenakan sanksi : a. administratif berupa teguran tertulis; b. penundaan a tau penghentian pembayaran Imbal Jasa Penjaminan.
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK MANDIRI Skema Kredit Untuk tujuan produktif dengan kriteria sebagai berikut : I. Limit Krcdit : Maksimal Rp. 500 jula 2. Suku Bunga: Saal ini 13,5 % cfektifpertahun. 3. Prosentase pcnjaminan: 70 % dari limit kredit Pcrsyaratan skema kredit untuk tujuan usaha produktiftcrsebut antt!ra lain: I. Memiliki pcngalaman usaha. 2. Memiliki Jcgalitas usaha dan NPWP 3. Bcrdasarkan trade checking
tidak ada informasi negatif mengenai perusahaan I
pengurus pcmilik dan tidak sedang menghadapi/ terlibat masalah hukum 4. .Jaminan berupa fixed asset (
u~tuk
krcdit investasi jaminannya adalah proyek yang
dibiayai sedangka untuk kredit modal jaminannya adalah maksimum 30 %). 5. Memiliki kcmampuan membayar dari usaha yang dibiayai 6. Bcrdasarkan SID Bank Indonesill, perusahaan/pengurus/pcmilik tidak memilii kredit mace! dan ticlak masuk dalam daflar hi tam. Pro:>edur untuk pengajuan kredit untuk tujuan usaha produktif ternebut antara lain sebagai :rikut : I. Calon dcbitur mendatangi
kantor cabang Bank Mandiri dengan
melengkapi
persyaratan clan administrasi Bank Mandiri akan mclakukan analisa terhadap kelayakan usaha debitur. 2. Calon debitur yang Jayak utntuk dibiayai tetapi agunan tidak mencukupi tetap dapat cliberikan krcdit mclalui program penjaminan kredit dengan PT. ASKRINDO dan Perum. SPU.
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK NEGARA INDONESIA 1. Dapat diberikan kcpada dcbitur perorangan kelompok, perusahaan dan koperasi 2. Usaha feasible namun belum bankable 3. Sektor yang dibiayai: pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan 4. Berpengalaman bcrusaha minimal 1 Tahun 5. Memiliki legalitas usaha, minimal surat keterangan berusaha dari kecamatan/kelurahan setempat untuk kredit s/d Rp. 150 juta. 6. Memiliki identitas diri (KT!>, Kartu Keluarga atau identitas lainnya) untuk perorangan dan akte pendirian untuk badan usaha dan koperasi. 7. Kreclit diatas Rp. 50 juta harus mempunyai NPWP 8. Calon debitur tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah atau tidak tennasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia 9. Jenis clan Jangka waktu kredit: Kreclit Modal Ket:ja (KMK) s/d. S tahun dan Kreclit lnvestasi (Kl) s/d. I 0 tahun 10. Suku Bunga maksirnum: 16% efektil/tahun 11. I I. Biaya provisi i: bcbas 12. Biaya administrasi: bcbas 13. Biaya pcngclolaan rekcning: bebas
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK SYARIAH MANDIRI Program Barakah diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha di semua sektor indutri, 1tuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahunj menurut penilaian bank pat di biayai dengan kondisi: I. Mempunyai potensi usaha clan atau komonclitas yang diusahakan sudah mempunyai pasar. >
Mempunyai prospck usaha yang layak clan mampu menyerap tenaga kmja.
I. Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. I. Usaha tersebut mcmenuhi kctentuan dan persyaratan Pembiayaan yang berlaku serta clinyatakan layak olcb BSM. Tidak tcm1asuk clalam daftar kreclit macet atau kredit bermasalah. " Mengusulkan proposal pinjarnan/kreclit sesuai clengan kebutuhan usaha.
kumen Pcrmohonan l'cmbiayaan Form Surat Pcnnohonan Pembiayaan (SPP) !Surat tertulis clari nasabah, dengan lampirkru1: Lcgalitas nasabah pcrorangan (KTP I SIM I Paspor, KK, Alda nikah, Surat persetujuan istri/suami, . Legalitas baclan usaha (SIUP, SIUK, SIU lnclustri, SIU Peternakan ell!. TDP, SITU, NPWP, Akta Pendirian) . Lap. Keuangan 2 tahun terakhir . Past performace usaha I tahun . Rencana us aha 1 tah un ke depan Bukti kepemilikan agunan
·syaratnn IJe1nbiayaan
I.
Kcbutuhan UMKM yang dibiayai adalah investasi dan/atau modal ke1ja layak untuk dibiayai berdasarkan alas pembiayaan yang sehat clan tidak sedang dibiayai fasilitas Pembiayaan bank lainnya
2. Pembiayaan dapat disalurkan langsung ke nasabah atau rnelalui LKMS (Lembaga
Keuangan Mikro Syariah)
3. Maksimum l'embiayaan aclalah Rp. 500.000.000,- (limn ralus juta). 4 . .Jangka Waktu Pembiayaan untuk modal ke1ja 3 (liga) tahun, apabila diperlukan dapat diperpanjang scsuai dcngan ketcntuan yang berlaku di BSM clan lnvestasi 5 (lima) tahun clan scsuai dengan analisa kelayakan serta ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada BSM. 5. Margin/bagi basil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektifper tahun. Prosedur pengajuan Program Barakah Calon nasabah mernpakan pelaku usaha mikro,
ii. menengah clan kopcrasi mengajukan permohonan ke Kantor Cabangl Cabang Pembantu
vi tcrdckat, selanjutnya akan dilakukan analisa scsuai ketenluan yang berlaku.
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persyaratan Calon Debitur UMKM dan Koperasi yang dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat: lndividu (perorangan badan hokum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha lroduktif dan memenuhi syarat antara lain:
I. Legalitas perorangan dan Badan Usaha Hukum:
*
Individu: KTP dan Kartu Keluarga
*
Kelompok: Surat Pengukuhan Jnstansi terkait Surat Keterangan Usaha dari Lurah Kepala Desa danj atau akte Notaris
* Koperasi:
AD/ART beserta perubahannya (4) Badan Hokum Lain sesuai ketentuan
yang berlaku 2. Perijinan usaha:
* Untuk krcdit dcngan plafond sid Rpl 00 juta, ijin usaha a.L TOP, Slur, dan SITU dapat digantikan clcngan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah.
* Pinjarnan dcngan plafond diatas Rp l 00 ju ta perijinan sesuai ketentuan yang berlaku. UMKM dan Koperasi yang baru mernulai usaha, minimal usahanya telah berjalan selarna >Ulan.
1is Krcdit clan ,Jangka Waktu Krcdit: . Kredit Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 tahun . Kredit Investasi jangka waktu rnaksimal 5 tahun. "arnya nilai pinjaman discsuaikan dengan kclayakan usaha maksimal Rp. 500 jut,t. ring clana sencliri untuk krcclit Invcstasi minimum 35%. u Bunga maks.16'% pu, Rcvicwable sesuai ketcntuan Pernerintah.
cntuk Kredit: Prosedur Rckening Koran Maksimum CO menurun, untuk Kredit Musiman dapat kaligus tunas (maksimal jangka waktu l tahun dengan pembayaran pokok dan bunga). aya Administrasi clan provisi tidak dipungut. ~unan
I. Agunan pokok berupa proyek yang dibiayai. !. Agunan tambahan ringan dan tidak diwajibkan
:tcm dan prosedur krcdit . UMKM dan Koperasi dapat mengajukan permohonan kredit; pinjaman ke Kantor Cabang BR!/ Kantor Cabang Pembantu . . Permohonan kredit pinjaman yang diajukan, harus dilampiri dengan dokumen pendukung antara lain:
* Copy legalitas clan pcrijinan. * Data usaha clan dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kreclit. * On the spot ke tcmpat usaha oleh Pejabat Kredit Lini. • Hasil analisa kebutuhan kredit dituangkan dalam Memorandum Analisa Kebutuhan Kredit sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan ke putusan kredit.
p~jabat
pemutus untuk mendapatkan
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK TABUNGAN NEGARA Jsaha yang dibiayai aJalah usaha produktif sektor perindustrian, perdagangan danjasa, kredit :onstruksi perumahan. l!cdia Penyalur KUR, mcmanfaatkan kredit eksisting BTN yaitu: Kreclit Vasa Oriya (modal crja konstruksi), Kredit Pendukung Perumahan, Krcdit Modal Ke1:ja, Kredit modal kc1:ja :ontraktor, Krcdit lnvestasi, Kredit Pemilikan Ruko/Kios dan lainnya.
'ond Krcdit: Maksimal kredit sebcsar Rp. 500.000.000,Krcdit lnvcstasi sebcsar maksimal 70% dari total biaya invcstasi. Krcdit modal kcrja scbcsar maksimal 80% dari modal kerja yang dibutuhkan. kat Suku Bunga 14,5% (floating)
yaratan rncngajukan Krcdit Dcbitur Pcrorangan mcngajukan surat permohonan KUR dengan melampirkan dokumcn ukung scbagai bcrikut: I. KTP dan KK 2. Surat Nikah, bi la tclah nikah 3. Perizinan usaha, (surat izin dari Dinas Pasar bila usaha di pasar, surat keterangan minimal Ketua RT/R W untuk lokasi dilingkungan penmkiman dan sejenisnya). 4. Legalitas tcmpat usaha, bita ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya. 5. Rincian pcruntukkan krcdit 6. Agunan, jika ada di.>yaratkan bank.
Untuk Usaha Kecil dan Menenga11 (Badan Usaha) mengajukan surat permohonan yang 'ampiri dokumen pcndukung scbagai berikut: l. Aktc Pendirian Pcrusahaan sampai dengan pernbahan terakhir 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. SIUP, TOP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro. 4. Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya. 5. Laporan keuangan terakhir/minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk perorangan 6. Rincian peruntukkan kredit 7. Agunan, jika ada disyaratkan bank.
Mckanismc pcngajuan krcdit: Permohonan yang memenuhi persyaratan dapat menghubungi seluruh Kantor Cabang Bank l3TN di Indonesia. Bank alrnn melakukan analisa kelayakan atas permohonan kredit sesuai ketentuan. Pemohon dikenakan biaya pemrosesan dan harus dibayar sekaligus clan seketika pacla saat ditagih oleh Bank yaitu:
*
Biaya Provisi
* Biaya Notaris/PPA T/Legal Fee * 13iaya lainnya, jika acla dipersyaratkan bank.
r-PERPUSTAKMN UTAMA - - - UIN SYAl-llD JAKARTA
-----------
SURAT KETERANGAN No.o><J /DIBA·Vl/Vll/2009
Sehubungan dengan surat· pengantar No. Un.01/F4/l<M 00.02/2257/2009 tanggal 19 Mei 2009, maka bersama ini kami sampaikan bahwa: Nam a
: Usrnan Fauzi
NPM
: 105046101659
Alamat
: JI. Teluk Angsa Permai Blok. 110 No.175 Bekasi
Yang bers
Bekasi, 23 Juli 2009 PT. Bank Bukopin, Tbk. Divisi Bisnis Area VI
.~
I
'~l
Satriadi ;._,. v
Manager Bisnis
