1
Evaluasi Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan, Koperasi (UMKMK).1
Endik Hidayat2/1406518004 Universitas Indonesia
Abstrak Tulisan ini akan membidik berbagai fonemena kebijakan Kredit Usaha Rakyat yang menjadi program pemerintah dalam menggerakan sektor riil. Mekanisme penyaluran KUR oleh bank penyalur, ternyata di lapangan masih ditemui suku bunga yang masih tingggi dan jatuh tempo yang dipatok maksimal 3 tahun. Dari realitas temuan penelitian tersebut maka dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan bank penyalur untuk lebih mempromosikan program KUR, pihak bank penyalur tentunya harus mampu menekan suku bunga, karena ini adalah program dari pemerintah. Konsekuensi dari penurunan suku bunga adalah laba (fee based income) dari bank penyalur yang menurun. Oleh karena itu dibutuhkan kordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait agar kebijakan KUR ini mampu memberikan (value added) nilai tambah ekonomi bagi Indonesia.
1 2
Makalah ini Tugas Politik Kebijakan Publik Politik Pascasarjana UI Endik hidayat Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Poltik Universitas Indonesia dan pernah bekerja di Bank Mandiri
2
1. Pendahuluan Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi yang baik untuk berkembang. Namun seiring perkembangannya memiliki permasalahan keuangan yang cukup pelik dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Perbankan sebagai pilar utama di sektor keuangannya mempunyai peranan yang penting untuk penyaluran dana antara debitur dan kreditur. Peran perbankan sangat strategis dalam penyaluran program pemerintah melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kontribusi bank yang sangat besar yaitu menyalurkan dana bagi masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Dana tersebut dalam istilah perbankan disebut dengan kredit. Sedangkan penerima pinjaman disebut kreditur. Pemerintah melalui Kementrian Kordinator Perkonomian, dalam rangka perberdayaaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan usaha kecil dan menengah. Kebijakan pengembangan UMKMK terdiri dari;3 Pertama, peningkatan akses pada sumber pembiayaan. Kedua, pengembangan kewirausahaan. Ketiga, peningkatan pasar produk UMKMK. Keempat, reformasi regulasi UMKMK. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan pinjaman kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKMK) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Bukopin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara
3
Kemenko Perekonomian web: komite-kur.com
3
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.4
Bank mengandalkan pemberian kredit sebagai sumber pendapatan laba yang utama disemping aktivitas jasa keuangan yang lainnya. Karena dalam pengucuran kredir bank mendapat pengembalian bunga dari setiap jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah. Salah satu jenis kredit berdasarkan penggunaannya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat adalah program kredit lunak dari pemerintah berupa kredit modal kerja dan kredit investasi yang khusus diperuntukan bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang usahanya layak (feasible) namun tidak mempunyai agunan cukup sesuai dengan besar pinjamannya dan belum masuk jangkauan layanan bank (bankable).5 2. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”. UMKM-K yang dimaksud adalah usaha produktif layak, yakni jika hasil usahanya diperkirakan mampu untuk membayar pokok pinjaman dan bunga sampai lunas. “usaha telah feasible namun belum bankable (usaha yang sudah berjalan namun masih mempunyai keterbatasan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank.6 Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit dan Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.
4
Diakses, www.sjdh.depkeu.go.id/fulltext/1998/10Tahun Dilihat, www.bri.co.id 6 Herman Malano, Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil,2011, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama 5
4
Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat secara konsisten, sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 “kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan bank”7 Tabel 1. Tujuan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat8
PARA PIHAK FUNGSI Pemerintah (6 Kementrian) 1. Membantu dan mendukung pelaksanaan kredit/pembiayaan penjaminan kredit/pembiayaannya. 2. Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiyai Departemen Keuangan dengan kredit/pembiayaan. 3. Menetapkan Kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan. 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan. 5. Menfasilitasi hubungan antara Kementrian Pertanian UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti Kementrian Kehutanan Kementrian Kelautan dan Perikanan perusahaan yang memberikan kontribusi dan dukungan Kementrian Perindustrian kelancaran usaha. Kementrian Negara Koperasi dan UKM
7
Dilihat, www.sjdh.depkeu.go.id/fulltext/1998/10Tahun Dilihat, www.bni.co.id
8
5
Perbankan terdiri 6 Bank
Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri
Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perusahaan Penjamin Kredit PT Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha
Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai dengan ketentuan asuransi.
Program KUR ini tentunya tidak lepas dari instansi-instansi pemerintah yang mendukung pelaksanaannya. Dalam rangka mengkoordinasikan program KUR, Pemerintah membentuk Komite Kebijakan. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan instansi Pembina mengkoordinasikan kebijakan penjaminan kredit usaha rakyat tanpa jaminan ini. Beberapa hal yang dikoordinasikan berupa; Pertama, penyiapan UMKM dan Koperasi sesuai dengan kewenangan instansi Pembina. Kedua, kebijakan dan prioritas bidang usaha. Ketiga, pembinaan dan pendampingan UMKM dan Koperasi. Keempat, koordinasi penyaluran KUR dengan Perbankan dan Perusahaan Penjamin. Kelima, sosialisasi program dan koordinasi dengan daerah. Keenam, kebijakan penjaminan kredit.9 Secara umum skema KUR yang telah disepakati bank pelaksana dengan perusahaan penjamin dan permerintah adalah:Nilai kredit maksimal Rp.500 juta per debitur. Bunga maksimal 16 % per tahun (efektif) dan hingga 24% untuk penyaluran melalui lembaga keuangan mikro dengan skema linkage program. Pembagian resiko penjamin : perusahaan penjamin 70 % dan bank pelaksana 30%. Penilaian Kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana. UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa Penjamin (IJP). Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu:
a. KUR s/d Rp. 500 juta b. KUR (Mikro) s/d Rp.5 juta 9
Dilihat, www.depkop.co.id
6
c. KUR Linkage Program Tabel 2: Persyaratan KUR s/d 500 juta KETERANGAN Calon Debitur
Lama Usaha Besar Kredit Bentuk Kredit Suku Bunga
Perijinan
Legalitas
PESYARATAN Individu (Perorangan/Badan Hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif
Minamal 6 bulan Maksimal Rp.500 juta 1. KMK menurun - maksimal tiga tahun 2. KI - maksimal 5 tahun Efektif Maksimal 16% 1. saldo Rp. 0 s/d Rp 100 juta: SIUP, TDP & SITU atau Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa. 2. lebih dari > Rp. 100 juta: minimal SIUP atau sesuai ketentuan berlaku. 1. Individu: KTP dan KK 2. Kelompok: Surat pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan dari Kepala Desa/Keluruhan. 3. Koperasi/ Badan usaha lain: sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Sumber: www.bni.co.id
Tabel 3: Persyaratan KUR s/d 5 juta KETERANGAN
PESYARATAN
Calon Debitur
Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha Besar Kredit
Minamal 6 bulan Maksimal Rp. 5 juta
Bentuk Kredit
KMK atau KI menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga Legalitas
Efektif maksimal 1,125% flate rate per bulan KTP dan KK
7
Tabel 4: Persyaratan KUR Linkage Program KETERANGAN
PESYARATAN
Calon Debitur
BKD, KSP/USP, BMT dan LKM lainnya
Lama Usaha
Minamal 6 bulan
Besar Kredit
1. Maksimal Rp. 500 juta. 2. Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke peminjam akhir maksimal Rp. 5 juta
Jenis Kredit
KMK menurun maksimal 3 tahun
Suku Bungan
Efektif Maksimal 16% per tahun
Legalitas
1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 2. Memiliki ijin usaha dari yang berwenang. 3. Pengurus Aktif
Sumber: www.bni.co.id
4. Analisi Kebijakan KUR Partisipasi semua stakeholder merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembuatana kebijakan. Proses penyusunan kebijkan publik harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait dalam menentukan arah kebijakan. Melalui cara pastisipatif, yakni melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Model social marketing digagas oleh J.A Altman10,dimana pejabat Negara dituntut untuk aktif dalam proses kebijakan, namun keaktifan tersebut tidak menghilangkan mereduksi arti penting kesepakatan (consent) dari masyarakat. Menurut penulis Model Focus Group Discussion (FGD) sangat mengedepankan arti penting belajar dan konsensus seperti ide yang digagas J.A Altman. Salah satu FGD yang membahas tentang Kebijakan Kredit Usaha Rakyat adalah kerja sama antara Komnas PKMI (Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia) dengan UKM Center Fakultas Ekonoi Universitas
10
Erman I.Rahim, Partisipasi Dalam Perspektif Kebijkan Publik, Jurnal Ekonomi dan Bisnis
8
Indonesia, dalam rangka mencapai tujuan kebijakan KUR. Beberapa rekomendasi FGD adalah sebagai berikut di bawah ini 11: a. Pola Hubungan Bank dan LKM 1. Perlunya perubahan plafon KUR dari Bank ke LKM antara 500 juta hingga 10 Miliar 2. Suku Bunga Lembaga Keuangan yang bersistem konvensional, maksimal 12% (dari Bank ke LKM) selanjutnya maksimal 24% (dari LKM ke penerima KUR) 3. Untuk Lembaga Keuangan Syariah, margin bagi hasilnya menyesuaikan di atas. 4. Jangka waktu kredit dibatasi maksimal 3 tahun. 5. Jangka waktu penyaluran dari LKM ke penerima KUR maksimal 3 bulan. 6. Masalah grace period belum dibicarakan , hendaknya dibicarakan pada Workshop. 7. Perlu paying hukum LKM, terutama yang belum masuk kategori bank atau koperasi.
b. Pola Pengelolaan Resiko KUR Mikro 1. Perlu adanya risk sharing antara pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari KUR. 2. Perlu adanya kesatuan di antara LKM sehingga tercipta komunikasi di tingkat nasional sebagai informasi dan panduan bagi Bank menjalin kerja sama dengan LKM-LKM di masing-masing daerah. 3. Perlu komunikasi integral antar LKM di berbagai levelnya kepada Bank Pelakasana, upaya ada standart pelaksanaannya di lapangan. 4. Perlu adanya informasi yang mencukupi mengenai Debitur usaha Mikro dan profilnya dibuat oleh LKM dan disampaikam secara sistematis kepada Bank Pelaksana. 5. Perlua adanya pembagian resiko antara Bank Pelaksana dengan LKM dalam hal menanggung sisa penjaminan sebesar 30%. 6. Perlu adanya kriteria yang disepakati bersama antara Lembaga Penjamin, Bank Pelaksana dan LKM mengenai jenis usaha yang dikategorikan usaha mikro. 7. Perlu adanya kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan LKM mengenai batasanbatasan jangkauan usaha mikro yang layak di-cover oleh LKM dalam pola Channelling-nya.
11
Dilihat, www.ukm-center.org
9
Menurut penulis tujuan diluncurkannya kebijakan KUR
adalah mempercepat
pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM, serta penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu dibutuhkan formulasi kebijkan yang lebih menjembatani debitur dan kredit dalam proses pemberian KUR tersebut. Beberapa poin penting untuk menyempurnakan kebijakan KUR, yang menurut penulis perlu ditambahkan diantaranya : 1. Suku bunga yang berlaku di tiap bank penyalur KUR masih terlalu tinggi, yaitu rata-rata di atas 10% per tahun atau 1% per bulan. Dari data ini maka seharusnya suku bunga dapat ditekan lebih rendah lagi, supaya menjadi insentif bagi pengusaha UKM yang belum bankable. 2. Beberapa bank penyalur KUR mematok jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun. Menurut penulis jatuh tempo seharusnya bisa lebih dari 3 tahun atau maksimal 5 tahun. Karena jangka waktu pinjaman akan berpengaruh kepada jumlah cicilan yang dibayar oleh debitur tiap bulannya. Semakin kecil jumlah cicilan akan memudahkan masyarakat miskin untuk membuka usaha melalui mekanisme Kredit Usaha Rakyat. 3. Untuk menjangkau masyarakat pelosok desa yang belum bankable, maka makanisme linkage program KUR lebih didorong, agar lembaga keuangan mikro yang menjadi patner bank penyalur KUR lebih menjangkau masyarakat di pelosok desa. Tetapi suku bunga harus dikontrol ketat agar LKM ini tidak mematok bunga diatas batas normal.
