Kajian Program Penyaluran Kredit Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan (Kasus PT BNI dengan Lembaga Pendamping IPB) Abstract

Kajian Program Penyaluran Kredit Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan (Kasus PT BNI dengan Lembaga Pendamping IPB) 1

2

Yuanri Dwi Wati , Musa Hubeis dan Amiruddin Saleh

2

Abstract This program of partnership conducted by BUMN (as builder), in this case PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Bank BNI) and small business as foster partner work along with Bogor Bridge Agricultural University (IPB) represent institution of government having function as bridge institution, and also give recommendation for group of small (medium enterprise) to become candidate of foster partner. Target of this study in general is to analyze pattern channeling of credit to small entrepreneur through program of partnership of BUMN and strategy of development partnership conducted by Bank BNI Bogor Small Credit Central unit with Advocacy Institute IPB. Data collecting conducted by interview to get secondary and primary data from small medium enterprises (SME or UKM) by using questioner instrument form, observation and study of bibliography to learn and study the problems. The number of respondent consist of 75 respondent divided in two, 50 respondent from IPB partner of construct and 25 respondent from non IPB partner of construct. Data obtained in the primary and secondary data form, than analyzed descriptively to determine internal weaknesses and strengths, and also opportunities and threats of external company. Further analysis was done by using the Internal Factor Evaluation (IFE), Externals Factor Evaluation (EFE), matrix InternalExternal (IE) and also analyze matrix Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) to formulate alternative of strategy of partnership in Credit of Partner of BUMN (KKB) supporting program. Result of the study indicated an internal factor influencing KKB program is proffering procedure and condition which is easy. External factor influencing KKB program is market UKM potency which still be big and the number of competitor from bank of a kind BUMN and also private sector. Given the partner link condition and position from result matrix analyze IE, can be compiled by some partner strategy alternative KKB supporting program, that are : (1) expense credit management process like administration expense, (2) adding administrative personnel outsourcing, (3) more intensive promotion through various media and (4) performing socialization about KKB by inviting all client from UKM group. Strategy expected can realize partnership target, that is create UKM selfsupporting and taft. Keywords: Bank BNI, IPB, SME/UKM, SWOT, KKB, strategy

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh bank adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Pertumbuhan kredit pada tahun 2006 berada jauh di bawah target awal 18%, kredit hanya tumbuh Rp. 78 triliun atau sekitar 10% dibandingkan dengan akhir tahun 2005. Rendahnya kucuran kredit membuat pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 5,5%. Target pertumbuhan kredit tahun 2007 dipatok 18-20%. Ini berarti nominal pertumbuhan kredit tahun 2007 ditargetkan sekitar Rp. 150 triliun. Dana perbankan sebesar Rp. 106 triliun untuk tahun 2005 akan dilaporkan untuk kredit sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Rp. 60,44 triliun. Selain itu, ada pengalokasian dana keuntungan BUMN sebesar 1-3% untuk pemberdayaan UMKM. Sampai pada akhir tahun 2004 ekspansi netto kredit perbankan kepada UMKM mencapai Rp. 72 triliun dari rencana bisnis perbankan sebesar Rp. 38,5 triliun, berarti angka realisasi kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM mencapai 187% dari target, padahal tahun 2003 hanya tersalurkan 63,8% dari rencana bisnis

1 2

Alumni PS MPI, SPs IPB Staf Pengajar PS MPI, SPs IPB

18

sebanyak Rp. 42,3 triliun, sedangkan kredit bermasalah pada tahun 2004 hanya 3,44% (Hadinoto, 2007). PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya disebut Bank BNI sebagai salah satu lembaga perbankan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) ikut berperan aktif dalam melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan program pemerintah untuk menumbuhkembangkan pengusaha-pengusaha baru dengan menyediakan fasilitas kredit kemitraan BUMN (KKB). Kredit kemitraan BUMN merupakan program kemitraan BUMN dengan usaha mikro, kecil dan koperasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN, melalui pemberian pinjaman untuk usaha produktif dalam bentuk modal kerja maupun investasi kepada Mitra Binaan. Penyaluran kredit kemitraan BUMN hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif dan tidak dimaksudkan untuk keperluan konsumtif. Pola penyaluran adalah langsung kepada end user (mitra binaan) dengan sasaran semua sektor usaha mikro, kecil dan koperasi yang meliputi pertanian, perdagangan, industri, peternakan, perikanan dan jasa-jasa usaha mikro dan kecil lainnya. Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran kredit kemitraan, BNI menjalin kerjasama dengan 17 perguruan tinggi. Bentuk kerjasamanya adalah pemberian fasilitas kredit kemitraan BNI kepada mitra binaan yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi. Pihak perguruan tinggi melakukan verifikasi calon mitra binaan melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Perguruan tinggi memiliki kunci strategis dalam pengembangan usaha kecil, selain jaringannya dalam menjangkau keberadaan usaha kecil, perguruan tinggi merupakan gudang ilmu, sumber ilmu dan sumber pengembangan ilmu sehingga berpeluang untuk mengkombinasikan dengan Tri Dharma perguruan tinggi, seperti penerapan teknologi atau hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat. Perguruan Tinggi yang menandatangani kerjasama adalah Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Jember, Universitas Tanjungpura Pontianak, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Lampung, Universitas Merdeka Malang, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Pancasila, Universitas Katolik Soegijapranata dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada tahun 2003 jumlah UKM mencapai 42,4 juta unit dan mampu menyerap lebih dari 79 juta tenaga kerja. Angka ini setara dengan 99,5% dari total jumlah tenaga kerja. Dari jumlah total 79 juta tenaga kerja tersebut, 70,3 juta orang bekerja di usaha mikro dan kecil sementara 8,7 juta lainnya di usaha menengah. Di sisi lain, dengan semakin ketatnya persaingan usaha sebagai dampak globalisasi pasar, maka pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil sangat diperlukan, agar usaha ini tidak terdesak dengan usaha besar dan investor mancanegara. Bila dilihat dari tantangannya, secara umum UKM mempunyai tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal usaha kecil melekat pada dirinya, yaitu kelemahan manajerial dan skala ekonomi terbatas. Sedangkan tantangan eksternal adalah sebagian berasal dari kemitraan yang dibangun dengan usaha besar. Program penyelenggaraan PUKKBL dilaksanakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, dimana tiap BUMN diwajibkan menyisihkan 1-3% dari laba bersihnya untuk program kemitraan, yaitu meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri dan unggul, sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, ekspor dan pembentukan produk domestik bruto semakin meningkat (Kementrian BUMN, 2003). Program kemitraan ini dilakukan oleh BUMN (sebagai pembina), dalam hal ini Bank BNI dan usaha kecil sebagai mitra binaan bekerjasama dengan IPB merupakan instansi pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pendamping, serta memberikan rekomendasi bagi kelompok usaha kecil yang akan menjadi calon mitra binaan. Fungsi dari lembaga pendamping (LP) sebatas mengorganisir mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil yang menjadi binaannya yaitu membantu pihak bank dalam pelaksanaan kegiatan seleksi, administrasi penyaluran dan kegiatan penagihan kredit. LP dirasakan perlu oleh pihak bank, dikarenakan jumlah tenaga/pegawai bank yang sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk seluruhnya dikerjakan oleh orang bank dan selain itu dalam penilaian kelayakan usaha calon mitra binaan, pihak perguruan tinggi dirasakan lebih kompeten dalam menilai apakah mitra binaan tersebut layak atau tidaknya untuk diberikan kredit. Program kemitraan ini dapat dilakukan terus menerus sampai mitra binaan tersebut menjadi tangguh dan mandiri.

Jurnal MPI Vol. 4 No. 1. Februari 2009

19

2. Permasalahan a. Pola-pola penyaluran kredit usaha kecil (KUK) apakah yang telah dilakukan oleh PT BNI (Persero) Tbk Unit SKC Bogor selama ini, baik yang melalui jalur perbankan maupun melalui jalur kemitraan ? b. Langkah-langkah pendekatan yang bagaimanakah yang dapat menciptakan keberhasilan penyaluran KUK oleh PT. Bank BNI melalui LP LPPM IPB ? c. Bagaimana bentuk strategi penyaluran KUK dari program kemitraan PT. Bank BNI (Persero) Tbk melalui LP LPPM IPB ? 3. Tujuan a. Mengidentifikasi pola penyaluran kredit modal kerja yang sesuai bagi PT BNI (Persero) Tbk Unit SKC Bogor melalui jalur perbankan maupun program kemitraan BUMN bekerjasama dengan LP LPPM IPB. b. Mengidentifikasi bentuk strategi penyaluran KUK dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran proses penyaluran dan pengembalian KUK melalui program kemitraan, yang dilakukan PT. Bank BNI (Persero) Tbk bekerjasama dengan LP LPPM IPB. c. Menyusun strategi penyaluran KUK program kemitraan yang dilakukan oleh PT BNI (Persero) Tbk dalam mendukung kegiatan usaha mitra binaannya, dengan LP LPPM IPB.

METODOLOGI 1. Lokasi Kajian ini dilakukan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Kecil Cabang Bogor dan mitra binaan yang merupakan mitra binaan Bank BNI dan mitra binaan IPB yang lokasinya berada di kota dan kabupaten Bogor. Pengumpulan data dilakukan selama empat bulan, yaitu dari bulan Agustus – November 2007. 2. Metode Kerja a. Pengumpulan Data Dalam menganalisis dan membahas masalah pada kajian ini dibutuhkan data primer dan sekunder, baik kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mendapatkan data tersebut digunakan teknik pengumpulan data berikut : 1) Wawancara terstuktur Wawancara terstruktur ini dilakukan untuk mendapatkan data primer langsung dari usaha kecil dengan menggunakan suatu instrumen kajian berupa kuesioner yang dibagikan kepada 75 responden, dimana 50 responden merupakan mitra binaan IPB dan 25 responden merupakan mitra binaan non IPB, serta pakar diisi oleh 4 (empat) orang pegawai Bank BNI yang terdiri dari Asistant Vice President (AVP), Manager (MGR), Penyelia dan Analis kredit. 2) Observasi Teknik ini digunakan untuk melakukan pencatatan secara teliti dan sistematis terhadap obyek kajian dalam melengkapi teknik wawancara. 3) Studi Kepustakaan Metode ini digunakan untuk mempelajari dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dapat memberikan informasi yang bersifat teoritis sebagai landasan teori dalam menunjang pelaksanaan penelitian. b. Metode Analisis Dalam kajian ini dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan kemitraan yang dilakukan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kemitraan digunakan matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan matriks External Factor Evaluation (EFE) dan untuk mengetahui strategi yang dapat dikembangkan digunakan metode Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) atau SWOT sebagai evaluasi kinerja kemitraan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.


20

1) Deskriptif Kualitatif Data yang telah diperoleh, baik primer maupun sekunder diolah secara deskriptif dalam bentuk tabel, diagram dan kajian strategi dengan analisa SWOT sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja kemitraan dengan alat analisis yang sederhana dan cukup baik, efektif dan efisien dalam memisahkan masalah-masalah utama yang dihadapi perusahaan melalui analisis internal dan eksternal. Penilaian internal ditujukan untuk mengukur sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah yang ringkas dalam melakukan penilaian internal adalah menggunakan matriks IFE. Sedangkan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan yang menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan persaingan di pasar industri, dimana perusahaan berada digunakan matriks EFE (Umar, 2005). 2) Matriks IFE Matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari beberapa data/informasi fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, sumber daya manusia (SDM), pemasaran, sistem informasi dan produk/operasi. 3) Matriks EFE Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan berkaitan dengan peluang dan ancaman ekternal yang dianggap penting. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi dan persaingan di pasar industri, dimana perusahaan berada, beserta data eksternal relevan lainnya. Hal ini penting, karena faktor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Tabel 1. Matriks IFE / EFE Faktor Strategi Internal

Bobot (a)

Rating (b)

Nilai (axb)

A. Kekuatan / Peluang 1. 2. ...... Jumlah (A) B. Kelemahan / Ancaman 1. 2. ..... Jumlah (B) Total (A+B) 4) Matriks IE Gabungan kedua matriks IFE dan EFE menghasilkan matriks IE yang berisikan sembilan macam sel yang memperlihatkan kombinasi total nilai terboboti dari matriks-matriks IFE dan EFE. Tujuan penggunaan matriks ini adalah untuk memperoleh strategi pengembangan yang lebih detail. Diagram tersebut dapat mengidentifikasikan 9 (sembilan) sel strategi perusahaan, menurut Umar (2005) kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu : 1. Growth Strategy merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 1, 2, 5, 7 dan 8). Strategi yang cocok digunakan adalah Strategi intensif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk. 2. Stability Strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang sudah ditetapkan (sel 4 dan 5). 3. Retrenchment Strategy adalah usaha memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan (sel 3, 6 dan 9).


21

Skor Total IFE Kuat 4,0

3,0

4,0 Skor

Tinggi

Total EFE

Rataan 2,0

1,0

I

II

III

Growth

Growth

Retrenchment

IV

V

VI

Stability

Growth

Retrenchment

3,0 Sedang

Lemah

2,0

Stability

Rendah 1,0

VII

VIII

IX

Growth

Growth

Retrenchment

Gambar 1. Matriks IE 5) Matriks SWOT Matriks SWOT merupakan matching tool yang penting untuk membantu para manajer untuk mengembangkan empat alternatif strategi. Keempat tipe alternatif strategi yang dimaksud adalah : a. Strategi SO (Strengths-Opportunities) Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Jika perusahaan memiliki banyak kelemahan, mau tidak mau perusahaan harus mengatasi kelemahan itu agar menjadi kuat. Sedangkan, jika perusahaan menghadapi banyak ancaman, perusahaan harus berusaha menghindarinya dan berusaha berkonsentrasi pada peluang-peluang yang ada. b. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities) Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Kadangkala perusahaan menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, karena adanya kelemahan-kelemahan internal. c. Strategi ST (Strengths-Threats) Dalam strategi ini perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. d. Strategi WT (Weaknesses-Threats) Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman. Tabel 2. Matriks SWOT IFE

EFE OPPORTUNITIES (O) Daftar 5-10 faktor peluang eksternal

THREATS (T) Daftar 5-10 faktor ancaman eksternal

STRENGTHS (S)

WEAKNESSES (W)

Daftar 5-10 faktor-faktor kekuatan internal

Daftar 5-10 faktor-faktor kelemahan internal

STRATEGI SO

STRATEGI WO

Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

STRATEGI ST

STRATEGI WT

Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman

Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti, 2006.


22

6) Analisis Khi Kuadrat Analisis khi kuadrat dapat digunakan untuk menguji perbedaan nyata antara banyak yang diamati dari obyek atau jawaban yang masuk dalam masing-masing kategori dengan banyak yang diharapkan menurut pengujian hipotesis nol (Sugiyono, 2004). Rumus khi kuadrat adalah : k

 f 0  f h 2

i 1

fh

  2

Keterangan : 2  = khi kuadrat fo = frekuensi yang diobservasi fh = frekuensi yang diharapkan

Data kajian ini mengikuti distribusi khi kuadrat dengan derajat bebas db=k-1. Frekuensi yang diharapkan (fh) untuk masing-masing kelas ditetapkan berbeda berdasarkan kategori ”banyak yang diharapkan.” Analisis khi kuadrat ini digunakan untuk membandingkan antara mitra binaan yang melalui LP dan mitra binaan yang tidak melalui LP.

HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Keadaan Umum a. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1) Visi BNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang sudah berdiri sejak tahun 1946 mempunyai Visi, yaitu menjadi Bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja, menjadi Bank kebanggaan nasional, yang menawarkan layanan terbaik dengan harga a kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer (PT BNI, 2007 ). 2) Misi BNI Memaksimalkan stakeholder value dengan menyediakan solusi keuangan yang fokus pada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer, sedangkan value BNI memberikan kenyamanan dan kepuasan. 3) Budaya Perusahaan i. BNI adalah bank umum berstatus perusahaan publik ii. BNI berorientasi kepada pasar dan pembangunan nasional iii. BNI secara terus menerus membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha iv. BNI mengakui peranan dan menghargai kepentingan pegawai v. BNI mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional. b. LPPM IPB Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) dibentuk sejak 6 Nopember 2003 melalui SK Rektor IPB Nomor 180/K13/0T/2003. Lembaga ini merupakan gabungan dari lembaga Penelitian (LP) dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) IPB. 1) Visi LPPM sebagai lembaga terkemuka dan bermutu internasional dalam penelitian dan pemberdayaan masyarakat berbasis IPTEKS di bidang pertanian tropika. 2) Misi i. Meningkatkan budaya penelitian dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral, dalam rangka mewujudkan academic excellent. ii. Mengembangkan program-program penelitian di bidang pertanian tropis berkelanjutan yang dapat diterapkan dan didayagunakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. iii. Mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada hasil penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kompetensi IPB. iv. Mendorong, memfasilitasi, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama kemitraan dan jaringan kerjasama PPM, baik internal maupun eksternal (Nasional-Internasional) secara efektif, efisien dan terbuka.


23

3) Tujuan i. Terciptanya kelembagaan PPM sebagai organisasi yang efektif, efisien dan sehat. ii. Mengembangkan, memutakhirkan dan memanfaatkan IPTEKS secara arif dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. iii. Terbentuk dan berkembangnya kemitraan dalam rangka alih IPTEKS ke masyarakat dan terciptanya program PPM berkelanjutan. iv. Mendukung perkembangan institut menjadi Universitas Berbasis Riset. 4) Tugas dan Fungsi i. Menetapkan arah dan kebijakan PPM bagi terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan IPB. ii. Melaksanakan jaminan mutu (quality assurance) penyelenggara PPM oleh pusat-pusat di lingkungan IPB. iii. Menyusun tata cara kelembagaan pusat dan antar pusat. iv. Mengkoordinasikan pelaksanaan program PPM antar pusat. v. Melakukan koordinasi dengan Dekan berkenaan dengan kegiatan PPM yang dilakukan di departemen. vi. Memfasilitasi administrasi dan kontrak kegiatan PPM yang dilakukan di departemen. vii. Mengevaluasi kinerja tahunan pusat-pusat berkenaan dengan output dan outcome PPM. viii. Menyarankan pendirian, penghapusan dan penggabungan pusat-pusat kepada pimpinan IPB. Dalam mewujudkan kemudahan akses UKM untuk berhubungan dengan pihak penyandang dana, IPB berperanserta dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan membentuk LP yang berada dalam koordinasi LPPM. Dasar pembentukan LP tercantum dalam Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui program kemitraan antara IPB dengan bank BNI yang ditanda-tangani pada tanggal 21 Februari 2006 di Jakarta. Fungsi LP adalah (a) Memberikan rekomendasi calon mitra binaan untuk mendapatkan pinjaman, (b) Verifikasi kelayakan usaha calon mitra binaan, serta (c) Pembinaan/kunjungan, pelatihan dan pendampingan mitra binaan. c.

Pelaksanaan program kemitraan 1) Latar belakang Latar belakang dilaksanakannya program kemitraan yang dilakukan oleh Bank BNI dengan LPPM IPB sebagai LP berikut : a) Membangun capacity building masyarakat mikro dan kecil melalui upaya meningkatkan kemampuan akses masyarakat mikro di perbankan dan memperkuat pengelolaan bisnis mikro, agar mampu mengakomodasikan karakter dan dinamika serta kebutuhan masyarakat mikro. b) Mengupayakan percepatan realisasi technical assistance dalam bentuk mewujudkan lembaga konsultasi dan edukasi, mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pembentukan konsultan keuangan mitra bank yang diinisiasikan Bank Indonesia. c) Menyalurkan pendanaan dalam bentuk pinjaman yang mengakomodasi kebutuhan usaha kecil dan mikro, yaitu (a) prosedur mudah dipahami, (b) akses ke nasabah mudah dan longgar, (c) maksimum kredit relatif kecil, (d) jangka waktu pendek, (e) agunan rendah/ada agunan alternatif dan (f) tingkat bunga kompetitif. 2) Dasar hukum a) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-236/MBU/ 2003 tanggal 17 Juni 2003. b) Surat Edaran Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-433/ MBU/2003 tanggal 16 September 2003. c) Peraturan bersama Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dengan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. KEP-18/MBU/2005 dan 02/SKB/M.UMKM/IV/2005 tanggal 06 April 2005. d) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Bogor dengan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor No. BGC/02/91/R tanggal 21 Februari 2006.


24

3) Pola penyaluran a) Penyaluran KKB hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif dan tidak dimaksudkan untuk kegiatan konsumtif. b) Pola penyaluran adalah langsung kepada end user (mitra binaan), dengan sasaran untuk semua sektor usaha mikro, kecil dan koperasi yang meliputi pertanian, perdagangan, industri, peternakan, perikanan dan jasa-jasa usaha mikro dan kecil lainnya, di antaranya pedagang kaki lima, pedagang pasar, industri rumah tangga, perbengkelan dan jasa lainnya. c) Pola penyaluran melalui lembaga pendamping dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut : i. Tidak dibenarkan memberikan kredit dalam bentuk fasilitas credit line (pemberian fasilitas kredit kepada lembaga pendamping yang akan disalurkan kembali kepada end user dalam bentuk pinjaman dengan mengambil selisih bunga). ii. Pemberian kredit melalui lembaga pendamping tetap harus diproses secara individu, walaupun analisa dan persetujuan kreditnya dapat dilakukan secara paket untuk mempercepat pelayanan, namun dalam hal pemberian Surat Keputusan Kredit (SKK), penandatanganan Perjanjian Kredit (PK), pencairan kredit dan penatalaksanaan rekening pinjaman dilakukan langsung kepada penerima kredit (end user/mitra binaan). iii. Fungsional Lembaga Pendamping hanya sebatas mengorganisir mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil yang menjadi binaannya, dalam hal :  Membantu Bank BNI dalam pelaksanaan kegiatan seleksi, administrasi penyaluran dan kegiatan penagihan.  Mengingatkan mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil yang menunggak angsuran.  Memberikan sanksi kepada mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil yang telah menunggak angsuran sampai batas maksimal yang diperkenankan.  Menyampaikan laporan perkembangan usaha dan fasilitas kredit dari mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil secara triwulanan kepada Bank BNI.  Membantu dan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan program pembinaan yang ditujukan kepada mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil. 4) Bentuk hubungan kerjasama Bentuk hubungan kerjasama antara Bank BNI dengan Lembaga Pendamping dapat dilihat pada Gambar 2, yang melibatkan tiga pihak, yaitu BNI SKC Bogor, LP IPB dan mitra binaan. Adapun fungsi BNI SKC Bogor dan LP IPB adalah :

-

Pengelolaan (Organizer) Seleksi Mitra Binaan Pengusul/memberikan rekomendasi Mitra Binaan Pemantauan pinjaman dan collecting Pendamping Mitra Binaan Technical Assistance

Owner Program - Kebijakan - Penyedia/Pengelola dana kredit kemitraan - Pemutus kredit - Pemegang jaminan

b

Gambar 2. Bentuk hubungan kerjasama (PT BNI, 2007 )


25

a) Bank BNI memberikan fasilitas pinjaman lunak kepada Mitra Binaan yang direkomendasikan oleh LP dengan melalui mekanisme proses persetujuan yang telah ditetapkan, sehingga Bank BNI mempunyai hak untuk menyetujui dan atau menolak permohonan kredit yang telah direkomendasikan dengan tanpa perlu menyebutkan alasannya, tetapi dalam prakteknya bank BNI memberi laporan tertulis ke LP LPPM IPB. b) LP tidak berkeberatan dan bersedia untuk memberikan jaminan dan guarantee dalam bentuk : i. Memfasilitasi dan merekomendasikan permohonan Mitra Binaan atau Kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi binaannya untuk mendapatkan fasilitas KKB, melalui proses seleksi sesuai dengan yang telah ditetapkan Bank BNI. ii. Membantu proses administrasi penyaluran kredit kepada mitra binaannya. iii. Untuk memberi kepastian, ketenangan, keyakinan dan dampak psikologis dalam berusaha, bagi Mitra Binaan diberikan surat, tanda pengenal/kartu anggota, sertifikasi usaha dan lain-lain sejenisnya, antara lain sebagai contoh, misalnya Mitra Binaan di bawah Institusi Perguruan Tinggi memberikan surat keterangan kelayakan usaha, penggunaan teknologi tepat guna dan lain sebagainya. iv. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penagihan. v. Menyampaikan laporan perkembangan usaha dan fasilitas kredit dari Mitra Binaan atau Kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi binaannya kepada Bank BNI secara triwulan, sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan. vi. Dapat memberikan masukan/usulan berkenaan dengan pembinaan yang ditujukan kepada Mitra Binaan dalam segi peningkatan usaha, manajemen dan proses pencatatan/pembukuan sederhana. vii. Membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada Mitra Binaan. viii. Mengingatkan dan menegur Mitra Binaan yang telah menunggak angsuran melalui surat dengan tembusan kepada Bank BNI. ix. Memberikan sanksi kepada Mitra Binaan yang telah menunggak angsuran sampai batas maksimal yang diperkenankan, antara lain dengan mencabut surat, tanda pengenal/kartu anggota, sertifikasi usaha, surat penunjukkan sebagai penyalur, distributor, agen atau pemasok dan atau memberikan sanksi lainnya yang secara psikologis dapat menekan mitra binaan untuk segera menyelesaikan tunggakan angsurannya. x. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan pemberian fasilitas pinjaman KKB kepada mitra binaan. xi. Dilaksanakan melalui suatu perjanjian kerjasama antara Bank BNI dengan lembaga pendamping, yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak. 5) Persyaratan umum nasabah program kemitraan a) Prioritas KKB i. Ditujukan terutama bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang belum memiliki kemampuan akses perbankan. ii. Lebih diutamakan pelaksanaan penyaluran kredit KKB kepada End User melalui Lembaga Pendamping. iii. Dapat diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil atau Koperasi yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memiliki keterkaitan usaha dengan Bank. b) Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau tempat tinggal. ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). iii. Milik Warga Negara Indonesia. iv. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. v. Berbentuk usaha orang perorangan, Badan Usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. vi. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun, mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.


26

c) Bentuk dan Sifat Pinjaman Pemberian pinjaman, dalam bentuk pinjaman untuk modal kerja (KMK) dan atau untuk investasi (KI) dalam rangka pembelian barang-barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin alat produksi, alat bantu produksi dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan, dengan batas maksimum kredit sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Batas maksimum kredit dimaksud merupakan satu kesatuan (keseluruhan jumlah maksimum kredit yang diberikan), apabila KMK dan KI diberikan secara sekaligus (satu paket). Jangka waktu pinjaman ditetapkan sebagai berikut : i. Untuk Kredit Modal Kerja maksimal 3 (tiga) tahun (Aflopend). ii. Untuk Kredit Investasi maksimal 5 (lima) tahun termasuk pemberian Grace Period maksimal 1 (tahun). d) Tingkat Suku Bunga Pinjaman i. Tingkat bunga yang dikenakan kepada mitra binaan bersifat regresif proporsional, yaitu semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula tingkat bunga yang dikenakan dengan batasan seperti yang termuat pada Tabel 3. Tabel 3. Tingkat bunga kredit No. 1 2 3 4

Jumlah Pinjaman Yang Diberikan s/d Rp. 10.000.000,>Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,>Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,>Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-

Tingkat Bunga (%) 6,00 8,00 10,00 12,00

ii. Bunga pinjaman dihitung dengan sistem bunga efektif. iii. Tingkat suku bunga berlaku sampai dengan berakhirnya masa pinjaman. iv. Apabila masa pinjaman telah berakhir dan mitra binaan belum melunasi pinjamannya, maka tingkat suku bunga atas sisa pinjaman tersebut tetap mengacu pada tingkat suku bunga di atas. e) Penatalaksanaan, Biaya Administrasi dan Materai i. Calon Mitra Binaan diwajibkan membuka rekening tabungan sebagai sarana untuk pencairan pinjaman dan pembayaran angsuran (rekening afiliasi). ii. Calon Mitra Binaan wajib memelihara saldo minimal sesuai ketentuan Bank BNI yang berlaku untuk jenis rekening tabungan. iii. Atas rekening tabungan dimaksud dilakukan pemblokiran sebesar satu kali angsuran pinjaman (pokok dan bunga). iv. Untuk semua permohonan KKB dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) per masing-masing calon Mitra Binaan. v. Penggunaan materai sesuai keperluan dan menjadi beban calon Mitra Binaan. f)

Jaminan i. Pemberian KKB sampai dengan Rp. 30.000.000,- tidak dipersyaratkan adanya jaminan, tetapi diganti dengan agunan alternatif berupa ijazah anak, asli Akte Kelahiran anak, asli SK Pengangkatan Pegawai Negeri dan SK terakhir, Jamsostek dan lain-lain. ii. Pemberian KKB dari Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- dipersyaratkan adanya agunan yang tidak dapat diikat secara sempurna, seperti halnya tanah dengan status kepemilikan berupa Girik, Petuk, Letter C atau jaminan berupa kendaraan roda empat yang berumur di atas 5 tahun. iii. Pemberian KKB dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dipersyaratkan adanya agunan yang dapat diikat secara sempurna, seperti halnya tanah dengan status kepemilikan berupa sertifikat atau jaminan berupa kendaraan roda empat yang berumur di bawah 5 tahun. iv. Apabila dari hasil skoring dipersyaratkan adanya jaminan tambahan, maka jaminan yang diserahkan berupa agunan yang tidak dapat diikat secara sempurna sebagaimana ketentuan di atas atau jaminan berupa kendaraan roda dua.


27

v. Pengikatan jaminan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat biaya berkenaan dengan pengikatan tersebut menjadi beban dan tanggungan calon mitra binaan. g) Asuransi i. Penentuan asuransi terhadap jiwa dan barang-barang jaminan tidak diwajibkan. ii. Apabila calon Mitra Binaan menghendaki adanya penutupan asuransi, maka Bank BNI akan melakukan penutupan sesuai dengan jenis asuransinya pada Maskapai Asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh Bank dengan biaya atas beban calon Mitra Binaan. iii. Dalam polis asuransi dicantumkan klausula dengan syarat Banker’s Clause, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak Maskapai Asuransi, maka Bank BNI berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban Mitra Binaan. 6) Persyaratan khusus nasabah program kemitraan a) Untuk menghindari adanya Double Financing diberlakukan aturan-aturan berikut : i. Dilarang memberikan KKB kepada calon Mitra Binaan yang telah menjadi atau mendapatkan fasilitas dari BUMN pembina lainnya. ii. Pemberian KKB kepada beberapa calon Mitra Binaan yang satu dengan lainnya memiliki hubungan keluarga, dapat diberikan sepanjang :  Masing-masing memang mempunyai kegiatan usaha tersendiri.  Bukan dalam satu susunan keluarga (satu KK) dan atau yang mempunyai alamat yang sama. iii. Radius pelayanan untuk setiap unit operasional yang melaksanakan program Kemitraan BUMN tanpa melalui Lembaga Pendamping (langsung kepada User) dibatasi sampai dengan radius 15 kilometer. b) Usaha Orang Perorangan Mitra Binaan yang mempunyai usaha berbentuk orang-perorangan, disyaratkan tambahan berikut : i. Berusia antara 21 - 60 tahun atau sudah menikah. ii. Telah menjadi penduduk setempat minimal 3 tahun. iii. Memiliki bukti diri berupa : KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan surat nikah. iv. Memiliki paling tidak surat keterangan usaha dari Kepala Desa, Dinas pasar atau Otorita setempat dimana Mitra Binaan berusaha. c) Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Badan Usaha yang berbentuk selain Perseorangan, CV, Perseroan atau Koperasi, antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Asosiasi dan lain-lain sejenisnya. Pemberian KKB atas Badan Usaha yang tidak Berbadan Hukum, dapat diberikan sepanjang yang bersangkutan memang benar-benar mempunyai kegiatan usaha produktif dan bukan dimaksudkan untuk disalurkan kembali kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman dengan mengambil keuntungan atas selisih bunga. Persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain menyampaikan : i. Neraca dan laba rugi minimal 1 (satu) tahun terakhir. ii. Laporan arus kas (Cash Flow). iii. Sebagai dasar laporan keuangan yang dianalisa adalah neraca dan laba rugi tahun terakhir, sedangkan tahun sebelumnya dipergunakan sebagai referensi. iv. Fotocopy akte pendirian beserta perubahannya. v. Fotocopy KTP Pengurus. vi. Fotocopy Surat Ijin Usaha. vii. Surat rekomendasi dari Departemen/Instansi Pembina atau Sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 7) Formulir kredit KKB Formulir pengajuan kredit yang harus diisi oleh calon mitra binaan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu FAP KKB-1 dan FAP KKB-2 tergantung bentuk usaha yang ditekuni oleh calon mitra binaan dan besarnya jumlah pinjaman.


28

Tabel 4. Formulir pengajuan KKB No

Jumlah Pinjaman

Bentuk Usaha

1

s/d Rp. 10.000.000,> Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,-

Perorangan

Penggunaan Formulir FAP KKB-1

Perorangan

FAP KKB-1

Berbadan Hukum Tidak Berbadan Hukum Perorangan Berbadan Hukum Tidak Berbadan Hukum Perorangan Berbadan Hukum Tidak Berbadan Hukum

FAP KKB-2 FAP KKB-2 FAP KKB-2 FAP KKB-2 FAP KKB-2 FAP KKB-2 FAP KKB-2 FAP KKB-2

2 3

s/d Rp. 30.000.000,-

4

> Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-

5

> Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-

7) Alur proses kredit KKB melalui LP Lembaga Pendamping Dokumen Persetujuan Kredit Permohonan Kredit Analisa kredit Persetujuan Kredit

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Kebenaran Dokumen Kelengkapan Persyaratan

Disetujui

Ditolak

Pengembalian Dokumen

BNI SKC/STA

Mitra Binaan

Surat Persetujuan Kredit

Kegiatan adm kredit - Perjanjian kredit - Perjanjian ikutan - Penutupan asuransi - Realisasi kredit - Administrasi kredit lainnya

Pendokumentasian

Pemantauan dan Penyelamatan

Gambar 3. Alur proses kredit KKB Bank BNI (PT BNI, 2005)


29

2. Hal yang Dikaji a. Pola penyaluran Kredit Usaha Kecil Bank BNI Pola penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dilaksanakan bank BNI khususnya BNI SKC Bogor dua tahun terakhir berupa terobosan pemanfaatan pengalokasian dana keuntungan bank BNI (sebagai institusi BUMN) sebesar 1-3%. Pola penyaluran KUK ini dinamakan fasilitas kredit kemitraan BUMN (KKB). Adapun pola penyaluran KUK yang umum dilakukan melalui jalur perbankan secara langsung (non LP IPB) dapat dilihat dari berbagai macam jenis kredit yang telah rutin dilaksanakan bank BNI selama ini seperti KMK, KI dan kredit konsumtif. b. Langkah pendekatan penyaluran kredit KKB Di dalam kajian ini komponen yang diteliti berkaitan dengan kebutuhan dasar yang bersifat kritis bagi usaha kecil dan pengaruh kredit KKB terhadap perkembangan usaha kecil. Dari hasil penyebaran kuesioner yang diisi oleh 75 responden terdiri dari 50 responden yang merupakan mitra binaan IPB dan 25 responden yang bukan mitra binaan IPB didapatkan data seperti yang termuat pada Tabel 5 dan 6. Tabel 5. Data realisasi kredit mitra binaan IPB Realisasi Kredit (juta) 1 -< 5

Sektor Perdagangan Jumlah Persen (orang) (%) 0 0

Sektor Jasa Jumlah Persen (orang) (%) 0 0

Sektor Industri Jumlah Persen (orang) (%) 1 2

Sektor Lainnya Jumlah Persen (orang) (%) 0 0

Total Jumlah (orang) 1

Persen (%) 2

5 -< 10

3

6

0

0

1

2

0

0

4

8

10 -< 15

7

14

4

8

10

20

2

4

23

46

15 -< 20

8

16

2

4

3

6

0

0

13

26

20 -< 25

2

4

0

0

1

2

1

2

4

8

25 – 30

3

6

2

4

0

0

0

0

5

10

Total

23

46

8

6

16

32

3

6

50

100

Tabel 6. Data realisasi kredit mitra binaan Non IPB Realisasi Kredit (juta) 5 - < 10

Sektor Perdagangan Jumlah Persen (orang) (%) 5 20

Sektor Jasa Jumlah Persen (orang) (%) 1 4

Sektor Industri Jumlah Persen (orang) (%) 0 0

Total Jumlah (orang) 6

Persen (%) 24

10 - < 15

1

4

2

8

0

0

3

12

15 - < 20

2

8

0

0

2

8

4

16

20 - < 25

1

4

0

0

1

4

2

8

25 – 30

7

28

1

4

2

8

10

40

Total

16

64

4

16

5

20

25

100

1) Karakteristik usaha Berdasarkan pengumpulan data dari 75 responden yang dikumpulkan dari nasabah yang merupakan mitra binaan IPB dan non mitra binaan IPB dapat diperoleh gambar karakteristik usaha yang ditekuninya sebagai berikut : a) Identitas pemilik usaha Nasabah kredit KKB mempunyai berbagai latar belakang sosial ekonomi. Jenis kelamin responden menunjukkan bahwa 68% nasabah adalah pria dan 32% nasabah adalah wanita. Alamat nasabah berada pada lingkup kabupaten dan kota Bogor. Dilihat dari tingkat pendidikan responden, 72% pemilik usaha mempunyai pendidikan setingkat SMP dan SMA, sedangkan sisanya (28%) berpendidikan di atas SMA, yaitu setara D3 dan Sarjana. Tingkat usia responden mayoritas berada pada usia matang, yakni 34-47 tahun (78%).


30

b) Permodalan Sebelum mendapatkan kredit KKB, sebagian besar nasabah belum pernah mendapatkan bantuan kredit dari pihak manapun sebelumnya. Dilihat dari aspek pendapatan total sebelum mendapatkan kredit, didapatkan bahwa mayoritas responden beromzet Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 20.000.000,- dan setelah bergabung dengan program KKB mayoritas pendapatan responden mengalami peningkatan 10 - 20%. c) Jenis Pembiayaan Jenis pembiayaan yang diterima responden mayoritas kurang dari Rp. 25.000.000 (90%), baik untuk pembiayaan KI maupun KMK. Hal ini sesuai dengan karakteristik usaha kecil yang mempunyai usaha dan modal kecil, serta ada unsur perlu tidaknya agunan, terutama bagi mitra binaan. Sedangkan jangka waktu kredit untuk KMK mayoritas selama 3 (tiga) tahun (72%) dan untuk KI selama 5 (lima) tahun (14%). d) Jenis usaha Bidang usaha yang dipilih responden meliputi bidang usaha yang mempunyai potensi di daerah Bogor, yakni industri (32%), perdagangan (46%), jasa (16%) dan bidang usaha lainnya (6%) yang meliputi bidang pertanian dan perkebunan. Lama usaha yang dilakukan responden adalah belum lama, yakni 2-5 tahun. Jenis usaha yang ditekuni sebagian besar adalah perdagangan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, serta sembako. Tempat yang dijadikan untuk usaha kebanyakan adalah rumah tempat kediaman sendiri. e) Persyaratan kredit Mayoritas responden menyatakan bahwa persyaratan awal mengajukan kredit KKB dinilai berat/sulit dipenuhi diantaranya, yaitu persyaratan mengumpulkan ijasah dan membuat profil perusahaan. f) Proses realisasi kredit Sebanyak 84% responden menyatakan bahwa proses realisasi kredit KKB dinilai sedang, yaitu antara 3-7 hari kerja. Hal ini sebagian besar dikarenakan persyaratan kredit belum semuanya dapat dipenuhi oleh mitra binaan dalam satu waktu. Proses realisasi dilaksanakan jika semua persyaratan telah diterima secara lengkap oleh pihak bank. 2) Hasil Analisis Khi Kuadrat Tabel 7. Rekapitulasi realisasi kredit Program KKB Realisasi kredit ( Rp. juta) 1- < 5 5 - < 10 10 - < 15 15 - < 20 20 - < 25 25 – 30 Jumlah

Mitra Binaan IPB (orang) 1 4 23 13 4 5 50

Mitra Binaan Non IPB (orang) 0 6 3 4 2 10 25

Total binaan (orang) 1 10 26 17 6 5 75

Persentase (%) 1,33 13,33 34,67 22,67 8,00 20,00 100,00

Berdasarkan data di atas, maka data yang dianalisis adalah data yang memiliki persentase di atas 10% untuk mendapatkan tabel kontingensi dan selanjutnya dihitung berdasarkan rumus khi kuadrat dengan nilai fh seperti yang termuat dalam Tabel 8 dan 9. Tabel 9. Kontingensi realisasi kredit Mitra Binaan IPB (orang) Persen (%) Non IPB (orang) Persen (%) Jumlah (orang) Persen (%)


Realisasi kredit (Rp juta) 5-< 10 10-< 15 15-< 20 25-30 4 23 13 5 6 34 19 7 6 3 4 10 9 4 6 15 10 26 17 15 15 38 25 22

Total 45 66 23 34 68 100

31

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa, total frekuensi tertinggi adalah kelompok realisasi kredit Rp. 10 - < 15 juta (38%). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut merupakan pasar potensial, sehingga memerlukan perhatian yang lebih bila dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok realisasi kredit Rp. 10 - < 15 juta lebih banyak menekuni sektor ekonomi perdagangan dan industri dibandingkan sektor ekonomi lainnya, maka Bank BNI diharapkan dapat memprioritaskan sektor ekonomi yang diminati kelompok tersebut. Tabel 9. Perhitungan khi kuadrat untuk kelompok realisasi kredit Mitra Binaan IPB

Non IPB

Kelompok Realisasi (Rp. Juta) 5-<10 10-<15 15-<20 25-30 5-<10 10-<15 15-<20 25-30 Jumlah

F

fh

fo

(fo-fh)

(fo-fh)

2

(fo-fh) /fh

2

45 45 45 45 23 23 23 23

6,62 17,21 11,25 9,93 3,38 8,79 5,75 5,07 68,00

4 23 13 5 6 3 4 10 68

-2,62 5,79 1,75 -4,93 2,62 -5,79 -1,75 4,93 0

6,85 33,57 3,06 24,27 6,85 33,57 3,06 24,27 135,50

1,04 1,95 0,27 2,44 2,03 3,85 0,53 4,78 16,86

Dari data pada Tabel 9 dilakukan perhitungan untuk khi kuadrat hitung sebesar 16,86 pada taraf nyata 5% dan db = (3-1)x(2-1) = 3. Nilai khi kuadrat tabel adalah 7,82 pada α 5% dan 11,34 pada α 1%. Dalam hal ini khi kuadrat hitung lebih besar bila dibandingkan dengan khi kuadrat tabel, yaitu 16,86 > 7,82 dan 11,34 pada α 5% dan 1%, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi perbedaan realisasi kredit antara mitra binaan IPB dan mitra binaan non IPB. Besarnya dana yang dapat disalurkan pada program KKB adalah Rp. 10-100 juta, tetapi pada realisasinya baik mitra binaan IPB maupun mitra binaan non IPB hanya mendapatkan kredit Rp. 10–25 juta. Hal ini menunjukkan meskipun program KKB merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) atau program bina lingkungan, tetapi pihak perbankan tetap memberlakukan prinsip keberhati-hatian dibalik status binaan yang telah disepakati dengan pihak yang dijadikan mitra (misal LP LPPM IPB ataupun LSM). Dilihat dari jumlah realisasi kredit, mitra binaan non IPB mayoritas mendapatkan kredit antara Rp. 25-30 juta, sedangkan mitra binaan IPB mayoritas realisasi kreditnya Rp. 10-15 juta. Perbedaan ini disebabkan karena mitra binaan IPB pada umumnya masih berbentuk usaha perorangan yang dinilai belum memenuhi syarat-syarat perbankan, seperti kemampuan permodalan dan kolateral, disamping tentunya risiko yang dinilai dari prinsip manajemen risiko. Target realisasi program KKB bank BNI SKC Bogor pada tahun 2007 sebesar Rp. 1,5 Miliar, dengan kelompok realisasi kredit mayoritas antara Rp. 10-15 juta/mitra binaan, maka semakin banyak jumlah mitra binaan yang mendapatkan fasilitas kredit. 3) Kinerja kemitraan Analisis terhadap kinerja kemitraan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari program kemitraan. Faktor internal kemitraan terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Faktor-faktor tersebut diuraikan dalam matrik IFE dan EFE serta IE dan SWOT. a) Matriks IFE Faktor yang menjadi kekuatan utama program adalah prosedur pengurusan yang tidak berbelit dengan bobot 0,110 dan rating 4, sehingga diperoleh skor 0,441. Selain itu, faktor kekuatan lain yang dapat dimanfaatkan adalah syarat pengajuan yang mudah (0,432) dan tingkat suku bunga pinjaman rendah (0,400), UKM yang bergerak cepat menghasilkan (0,384), petugas pendamping dari LPPM proaktif (0,316), proses realisasi kredit cepat (0,307) dan organisasi UKM yang bersifat sederhana (0,263). Secara lebih rinci hasil perhitungan faktor strategi internal dapat dilihat pada Tabel 10.


32

Tabel 10. Matriks IFE program KKB Faktor Internal A. Kekuatan : 1. Prosedur pengurusan tidak berbelit 2. Syarat pengajuan mudah 3. Proses realisasi kredit cepat 4. Tingkat suku bunga pinjaman rendah 5. Organisasi UKM bersifat sederhana 6. UKM yang bergerak cepat menghasilkan 7. Petugas pendamping dari LP LPPM proaktif Jumlah (A) Persentase (%) B. Kelemahan : 1. Keterbatasan modal untuk program KKB 2. Masih lemahnya SDM dan kemampuan manajerial UKM 3. Program KKB belum populer di masyarakat 4. Keterbatasan petugas bank BNI Jumlah (B) Persentase (%) Total (A+B)

Bobot (a)

Rating (b)

Nilai (c=axb)

0,110 0,108 0,082 0,100 0,075 0,102 0,084

4,000 4,000 3,750 4,000 3,500 3,750 3,750

0,441 0,432 0,307 0,400 0,263 0,384 0,316 2,544 84

0,064 0,116

1,750 1,500

0,112 0,174

0,069 0,089

1,500 1,250

0,104 0,111 0,501 16 3,044

Kelemahan utama program ini adalah masih lemahnya SDM dan kemampuan manajerial UKM dengan bobot 0,116 dan rating 1,5, sehingga diperoleh nilai 0,174. Selain itu, faktor kelemahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan petugas bank BNI (0,111), keterbatasan modal program KKB (0,112) dan belum populernya program KKB ini di masyarakat (0,104), sehingga keberadaannya belum banyak diketahui. Dari hasil analisis perhitungan faktor-faktor internal didapatkan total nilai 3,044, nilai ini berada di atas rataan 2,5, menunjukkan posisi internal program kemitraan yang cukup kuat, dimana program memiliki kemampuan di atas rataan dalam memanfaatkan kekuatan dan mengantisipasi kelemahan internal (David, 2006). Dengan nilai sebesar 84% untuk faktor kekuatan dan 16% untuk faktor kelemahan hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kelemahan bukan merupakan keterbatasan bagi suatu program yang memiliki ruang lingkup tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang. b) Matriks EFE UKM memiliki potensi pasar yang besar merupakan peluang utama program ini, dengan bobot 0,205 dan rating 3,25 sehingga diperoleh nilai 0,666. Faktor peluang lain yang dapat mendukung perkembangan program adalah masih banyaknya masyarakat yang terjerat rentenir (0,531) dan adanya dukungan program pemerintah (0,408). Sementara itu, faktor yang menjadi ancaman utama program ini adalah keberadaan keberadaan bank pesaing sejenis seperti BRI dan Bank Danamon, yang saat ini memiliki segmen pasar sama dengan bobot 0,142 dan rating 3, sehingga diperoleh nilai 0,427. Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang bersifat dinamis (0,407) dan Lembaga non bank (BUMN lainnya) dengan bobot 0,367 merupakan ancaman lain yang dapat mempengaruhi keberlangsungan program. Lebih rinci hasil perhitungan faktor strategi internal dapat dilihat pada Tabel 11. Dari hasil analisis perhitungan faktor strategi eksternal didapatkan total skor 2,807. Nilai ini berada di atas rataan 2,5, berarti menunjukkan bahwa program kemitraan memiliki strategi efektif untuk memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman/pengaruh negatif eksternal (David, 2006). Dengan nilai peluang sebesar 57% dan ancaman sebesar 43%, maka ancaman dari bank pesaing seperti BRI dan Bank Danamon, BUMN lainnya dan perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik bukan merupakan ancaman serius.


33

Tabel 11. Matriks EFE program KKB Faktor Eksternal A. Peluang : 1. UKM memiliki potensi pasar yang besar 2. KKB didukung program pemerintah 3. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir Jumlah (A) Persentase (%) B. Ancaman : 1. Bank pesaing sejenis (BUMN atau swasta) 2. Lembaga non bank (BUMN lainnya) 3. Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang bersifat dinamis Jumlah (B) Persentase (%) Total (A+B)

Bobot (a)

Rating (b)

Nilai (c=axb)

0,205 0,163 0,163

3,250 2,500 3,250

0,666 0,408 0,531 1,605 57

0,142 0,163 0,163

3,000 2,250 2,500

0,427 0,367 0,407 1,201 43 2,807

c) Analisis Matriks IE Penentuan posisi strategi matriks IE didasarkan pada hasil total nilai matriks IFE yang diberi bobot pada sumbu X dan total nilai matriks EFE pada sumbu Y (David, 2006). Total nilai matriks IFE 3,044 dan nilai matriks EFE 2,807. Dengan demikian posisi program kemitraan terletak pada sel IV, yaitu stabil. Strategi yang sesuai untuk diterapkan pada sel ini adalah mempertahankan strategi yang telah ada. Dengan posisi program KKB yang berada pada posisi stabil, maka dapat ditunjukkan bahwa program kemitraan memiliki hubungan yang saling memperkuat dan saling menguntungkan bagi ketiga belah pihak, yaitu bagi bank BNI program KKB merupakan salah satu jalan masuk untuk menggarap kredit sektor UKM yang terkenal dengan tingkat risiko kredit bermasalah yang kecil dan nantinya akan memperkuat NPL yang dapat meningkatkan keuntungan. Bagi mitra binaan dengan adanya program KKB ini mendapatkan perhatian dalam hal permodalan, teknologi, informasi dan dukungan pemasaran produk. Sedangkan bagi Perguruan Tinggi (PT), khususnya IPB, program KKB sebagai bentuk pengabdian PT yang sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam aspek pemberdayaan masyarakat, khususnya UKM dan membantu bank BNI dalam menyiapkan tenaga pendamping di lapangan. Hasil identifikasi dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman program kemitraan, serta posisi persaingan program yang berada pada sel IV dan selanjutnya akan digunakan untuk merumuskan alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT. Posisi program kemitraan berdasarkan matriks IE dapat dilihat pada Gambar 4.

Total Skor Faktor Strategi Eksternal

Total Skor Faktor Strategi Internal Kuat 4,0 Tinggi

Rataan 3,0

Lemah 1,0

2,0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3,0 Menengah 2,0 Rendah 1,0

Gambar 4. Matriks IE program KKB


34

d) Analisis Matriks SWOT Pengembangan strategi pada matriks ini dilakukan sesuai hasil matriks IE, dimana posisi program kemitraan terletak pada sel IV, yaitu stabil. Pencocokan faktor strategi internal dan eksternal dalam keadaan saat ini, lingkup strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan. Namun untuk pengembangan program ke depan dapat dilakukan dengan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Berdasarkan hasil analisis matrik IFE dan EFE, dapat disusun matrik SWOT yang menghasilkan empat tipe strategi penyaluran kredit KKB yang dapat dilakukan, yaitu strategi S-O, W-O, S-T dan W-T (David, 2006). Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12. Matriks SWOT program KKB Faktor Internal

Faktor Eksternal Peluang (O) 1. UKM memiliki potensi pasar yang besar 2. KKB didukung program pemerintah 3. Masih banyak masyarakat terjerat rentenir Ancaman (T) 1. Bank pesaing sejenis (BUMN atau swasta) 2. Lembaga non bank (BUMN lainnya) 3. Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang bersifat dinamis i.

Kekuatan (S) 1. Prosedur pengurusan tidak berbelit 2. Syarat pengajuan mudah 3. Proses realisasi kredit cepat 4. Tingkat suku bunga pinjaman rendah 5. Organisasi UKM bersifat sederhana 6. UKM yang bergerak cepat menghasilkan 7. Petugas pendamping dari LP LPPM proaktif Strategi S-O a. Melakukan perluasan pasar dan jaringan pemasaran kredit b. Mempertahankan komitmen terhadap pengembangan UKM tangguh dan mandiri c. Meningkatkan volume kredit UKM Strategi S-T a. Mengembangkan model analisa kredit yang sederhana b. Meningkatkan mutu pelayanan

Kelemahan (W) 1. Keterbatasan modal program KKB 2. Masih lemahnya SDM dan kemampuan manajerial UKM 3. Program KKB belum populer di masyarakat 4. Keterbatasan petugas bank

Strategi W-O a. Meningkatkan pengenalan citra produk dan menjaga eksistensi bank BUMN b. Memaksimalkan sumber daya yang ada c. Melakukan pelatihan SDM UKM Strategi W-T a. Peningkatan mutu produk UKM dan pengembangan kemitraan dengan usaha yang lebih besar b. Koordinasi internal untuk memantapkan posisi UKM dalam peta usaha potensial

Strategi Kekuatan-Peluang (S-O) i) Melakukan perluasan pasar dan jaringan pemasaran kredit Pangsa pasar yang dilayani secara geografis lebih banyak terpusat di daerah Bogor Kota. Dalam hal ini, memperluas pangsa pasar masih sangat mungkin dilakukan pada daerah-daerah transisi, perkotaan dan perdesaan, mengingat pasar pasar yang berada di daerah tersebut mempunyai daya serap yang cukup besar dengan banyaknya industri-industri kecil yang berkembang. Dengan mempertahankan tentang kemudahan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan kredit, memungkinkan dapat diterima di berbagai segmen pasar, baik di daerah kota maupun kabupaten. ii)

Mempertahankan komitmen terhadap pengembangan UKM tangguh dan mandiri. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2006 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, maka sebagai BUMN, bank BNI berkewajiban mendorong upaya pengembangan potensi UKM agar menjadi tangguh dan mandiri. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pengusaha UKM, sebaiknya pengusaha UKM agar lebih diberikan kemudahan dalam proses pengurusan dan


35

pengajuan kredit, mengingat potensi pasar yang masih luas. Selain itu programprogram pembinaan terhadap UKM untuk lebih diintensifkan, karena masih banyaknya masyarakat yang memilih pembiayaan pada lembaga-lembaga illegal, seperti rentenir yang sifatnya sangat merugikan pengusaha itu sendiri, yaitu adanya fakta bunga berbunga beserta angsuran tetap. iii) Meningkatkan volume kredit UKM Potensi pasar yang masih luas dapat dimanfaatkan dengan melakukan penetrasi pasar, dengan cara mencari debitur baru yang potensial. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan produk pinjaman dengan skim take over. Selain itu, pengusahapengusaha UKM yang sudah memiliki tabungan atau pinjaman lainnya di bank, dapat ditawarkan pinjaman dengan prosedur yang mudah dan proses yang cepat. ii.

Strategi Kekuatan-Ancaman (S-T) i) Mengembangkan model analisa kredit yang sederhana Model analisa kredit yang sederhana ditambah prosedur pengurusan yang tidak berbelit dan tingkat bunga pinjaman yang bersaing, diharapkan mampu meningkatkan volume kredit yang ada. Prosedur penyaluran kredit kemitraan yang ada saat ini dinilai tidak terlalu memberatkan UKM, dengan proses realisasi pengajuan kredit yang cepat menjadi nilai tambah keberlangsungan program dalam menarik minat UKM, yang merupakan pangsa pasar utama program ini. Pada umumnya bank menerapkan prinsip Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral (5C) dalam penyaluran kredit. Dalam implementasinya, kelima faktor tersebut akan berbeda penerapannya untuk UKM. UKM pada umumnya tidak memiliki jaminan yang dapat diandalkan apalagi permodalan, maka dalam penyaluran kredit kepada UKM prinsip yang perlu ditekankan hanya pada Character, Capacity dan Condition of Economic (3C) (Yusuf, 2005). Berdasarkan karakternya, mitra binaan memiliki track record baik dalam pengembalian pinjaman/pembayaran angsuran. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakter yang dimiliki oleh mitra binaan adalah baik, sehingga layak untuk menjadi mitra binaan dan diberi kredit oleh bank BNI. Dilihat dari kapasitas mitra binaan, mayoritas belum pernah mendapatkan kredit dari pihak manapun sebelumnya dan dengan omzet pendapatan yang bervariasi mulai dari Rp 1.200.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,- tiap bulannya, maka hal tersebut dapat dijadikan jaminan kepastian pengembalian kredit yang diberikan. Dilihat dari kondisi ekonomi, produk-produk mitra binaan yang pada umumnya berada di sektor perdagangan, khususnya makanan dan minuman dapat diterima oleh konsumen dan UKM tersebut juga bersifat fleksibel, artinya mampu bersaing dalam skala usaha tertentu. Maka dari itu mitra binaan tersebut layak diberi pinjaman dan pembinaan, agar nantinya menjadi UKM tangguh dan mandiri. ii)

Meningkatkan mutu pelayanan Peningkatan mutu pelayanan terhadap mitra binaan merupakan salah satu cara agar kerjasama dengan mitra binaan tetap berjalan. Dengan dukungan dari petugas pendamping yang proaktif, maka perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang begitu cepat bukan merupakan suatu ancaman berarti, malah dapat dijadikan suatu peluang untuk meningkatkan kegiatan program kemitraan.

iii. Strategi Kelemahan-Peluang (W-O) i) Meningkatkan pengenalan citra produk dan menjaga eksistensi bank BUMN Usaha untuk lebih mengenalkan program kepada masyarakat luas dinilai sangat penting dilakukan, mengingat program ini belum populer di masyarakat. Kegiatan pameran, bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan citra produk sekaligus menjaga eksistensi program. ii)

Memaksimalkan sumber daya yang ada Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, terutama untuk menutupi keterbatasan petugas bank BNI, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan para pengusaha UKM yang ada. Selain itu, dengan potensi pasar yang masih terbuka, optimasi sumber-sumber daya yang ada dengan menambah portofolio kredit, misalnya


36

dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya, seperti koperasi atau kelompok usaha kecil lainnya. iii) Melakukan pelatihan SDM UKM Mutu SDM UKM sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial usahanya. Dalam hal ini, sudah seharusnya pihak bank menganggarkan biaya untuk kegiatan tersebut, diantaranya melakukan pelatihan, baik yang bersifat pengembangan diri kewirausahaan maupun pengelolaan usaha dan keuangannya dalam waktu singkat (3-5 hari) atau kontinu (1-3 bulan), baik bersertifikat ataupun tidak. Pelatihan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu tentang proses memperbaharui teknologi produksi, penampilan produk, penambahan pengetahuan tentang pemasaran dan pengelolaan keuangan yang relatif sederhana. iv. Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T) i) Peningkatan mutu produk UKM dan pengembangan kemitraan dengan usaha yang lebih besar Sesuai dengan prinsip kemitraan bahwa kemitraan dilaksanakan dengan pengembangan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran dan teknologi, maka koordinasi yang optimal, terutama dalam memasarkan produk UKM sangat diperlukan suatu pengembangan produk bermutu yang disukai konsumen. Selain melakukan kemitraan yang dilakukan dengan UKM, program ini hendaknya dapat dikembangkan pula dengan menggandeng para pengusaha yang lebih besar. ii)

d.

Koordinasi internal untuk memantapkan posisi UKM dalam peta usaha. Pihak perbankan sudah seharusnya melakukan langkah-langkah untuk menjaga hubungan yang baik, antar petugas maupun dengan para pengusaha. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengetahui informasi dan kondisi para pengusaha.

Pemilihan alternatif strategi Berdasarkan matriks IE, dapat dikatakan bahwa program KKB berada pada kuadran IV yang digambarkan sebagai daerah stabil, maka rumusan alternatif strateginya adalah melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk. 1) Strategi Penetrasi Pasar a) Meminimalkan biaya pada proses pengurusan kredit seperti biaya administrasi. b) Menambah tenaga administrasi outsourcing dengan pola kontrak atau magang mahasiswa tingkat akhir dari Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dari Perguruan Tinggi (PTN/S) di kota/kabupaten Bogor yang bersifat saling memperkuat dan menguntungkan program penyaluran dana KKB. 2) Strategi pengembangan produk a) Promosi yang dapat dilakukan dengan memasang halaman iklan di surat kabar lokal, ataupun brosur yang berisi paparan logis dan menarik tentang program KKB. Isi materi dibuat semenarik mungkin, agar para pembaca dapat terpengaruh. b) Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mengundang para nasabah dari kelompok UKM. Pertemuan tersebut untuk meyakinkan bahwa program KKB ini didukung oleh pemerintah, disamping bagian dari CSR bank BNI.

KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan a. Dari hasil kajian ini didapatkan data, bahwa sebagian besar nasabah program KKB belum pernah mendapatkan kredit dari pihak manapun sebelumnya. Dari aspek pendapatan total, sebelum bergabung dengan program KKB didapatkan bahwa mayoritas berpendapatan omzet Rp. 10.000.000,- Rp. 20.000.000,-. Setelah bergabung dengan program KKB mayoritas pendapatan naik 10-20%. Peningkatan yang cukup nyata ini menunjukkan bahwa kredit yang diberikan oleh program KKB, baik modal kerja maupun investasi benar-benar dimanfaatkan oleh nasabah dan mampu dikelola dengan baik, sehingga memberikan pertumbuhan usaha. Program kemitraan ini selain memberikan dampak positif dalam hal keuangan, juga dalam hal manajerial bagi mitra binaan.


37

b. Faktor internal dan eksternal dalam identifikasi strategi penyaluran kredit usaha kecil melalui program kemitraan dapat dibagi atas hal berikut : 1) Berdasarkan matriks IFE diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh program KKB ini adalah : (1) prosedur pengurusan tidak berbelit, (2) syarat pengajuan mudah, (3) proses realisasi kredit cepat, (4) tingkat suku bunga pinjaman rendah, (5) organisasi UKM bersifat sederhana, (6) UKM yang bergerak cepat menghasilkan dan (7) petugas pendamping dari LP LPPM proaktif. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh program KKB adalah : (1) keterbatasan modal, (2) masih lemahnya SDM dan kemampuan manajerial UKM, (3) program KKB belum populer di masyarakat dan (4) keterbatasan petugas bank. 2) Berdasarkan matriks EFE diketahui bahwa peluang yang dimiliki oleh program KKB ini adalah : (1) UKM memiliki potensi pasar yang besar, (2) KKB didukung program pemerintah, (3) masih banyak masyarakat terjerat rentenir. Sedangkan ancaman yang dimiliki oleh program ini adalah : (1) bank pesaing sejenis (BUMN atau swasta), (2) lembaga non bank (BUMN lainnya), (3) perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang bersifat dinamis. c. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi perusahaan berada dalam kondisi Stabil, maka implementasi strategi yang diperlukan adalah (1) pemangkasan biaya pada proses pengurusan kredit seperti biaya administrasi, (2) menambah tenaga administrasi outsourcing (3) promosi yang lebih intensif melalui berbagai media dan (4) mengadakan sosialisasi tentang KKB dengan cara mengundang para nasabah dari kelompok UKM. 2. Saran Untuk melakukan pengembangan program KKB di masa mendatang, diperlukan komitmen dari tiga belah pihak (tripartit), yaitu pihak PT BNI (Persero) Tbk SKC Bogor, mitra binaan dan LP LPPM IPB sebagai lembaga pendamping untuk memperbaiki kondisi internal saat ini, terutama pengembangan mutu SDM yang bertugas dalam penyeleksian mitra binaan dan penyaluran kredit di tingkat bank, serta penguasaan keterampilan maupun pengetahuan dalam bidang tertentu ke mitra binaan. Pengembangan SDM ini dapat dilakukan dengan pelatihan, baik singkat dan kontinu yang sesuai dengan target pesertanya.

DAFTAR PUSTAKA David, F.R. 2006. Manajemen Strategi Konsep (Terjemahan). Prehalindo, Jakarta. Hadinoto, S. 2007. Micro Credit Challenge. Elex Media Komputindo, Jakarta. Kementrian BUMN. 2003. ”Surat Edaran Kementrian BUMN No. Kep-236/MBU/2003.” Tanggal 17 Juli 2003. Kementerian Negara BUMN, Jakarta. PT BNI. 2005. “Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit Program Kemitraan.” Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta. a

_______2007 . “Company Profile”. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta. b

_______2007 . “Peran Kemitraan Strategis Sektor Perbankan dan Perguruan Tinggi Pengembangan Usaha Kecil.” Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta.

dalam

Rangkuti, F. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sugiyono. 2004. Statistik Nonparametrik untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung. Umar, H. 2005. Strategic Management in Action. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Yusuf, Y. 2005. ”Model Penyaluran Kredit Kepada Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Karakter dan Kapasitas (Kasus Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Sucofindo)”. Laporan Akhir pada Program Studi Magister Profesional Industri Kecil Menengah Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.


Kajian Program Penyaluran Kredit Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan (Kasus PT BNI dengan Lembaga Pendamping IPB) Abstract

Recommend Documents