Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT Surabaya, 3 Maret 2016
Outline 1.
Kinerja KUR
2.
Target KUR 2016
3.
Subsidi Bunga KUR 2016
4.
Skema KUR 2016
5.
Tindak Lanjut Rakor KUR 11 Februari 2016
6.
Penutup
2
KINERJA KUR 2015
3
KINERJA KUR 2007 – 2014
Anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Rp 16,7 T
Total Penyaluran KUR Rp 178,84 T
Total Debitur 12,4 juta
Serapan Tenaga Kerja 20,3 juta
Penyaluran KUR Mikro Rp 96,26 T (53,8%)
Penyaluran • KUR Ritel • Rp 82,58 T • (46,17%)
PMN Askrindo Rp 5,2 T; PMN Jamkrindo Rp 6,5 T; Total Pembayaran IJP Rp 5,02 T
NPL Rata – rata 3,3%
4
PENYALURAN KUR MENURUT SEKTOR EKONOMI JANUARI-DESEMBER 2014
Perdagangan, Restoran & Hotel 34,4%
Perdagangan Terintegrasi Sektor Hulu* 22,4%
Lain-lain 7.4%
Jasa-jasa Dunia Usaha 7.8%
Pertanian & Perikanan* 20,8%
*Total Sektor Hulu sebesar 46 %
Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi 1,1%
Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat 2.4% Konstruksi Pertambangan 0.3% 0,09% Industri Pengolahan* 2.8%
Listrik, Gas & Air 0.38%
5
LAPORAN AKUMULASI PENYALURAN KUR Total penyaluran KUR dari 14 Agustus 2015 sampai dengan 26 Februari 2016 adalah: Bank Pelaksana Plafon (Rp Juta)
Debitur
Plafon (Rp Plafon (Rp Debitur Juta) Juta)
BRI 23,407,839 1,553,559 6,269,023 Bank Mandiri 1,223,967 64,353 3,406,826 BNI 21,422 1,055 4,118,565 Bank Sinarmas 0 0 0 Maybank 0 0 0 BPD NTT 246 0 1,755 BPD Kalbar 20 0 865 TOTAL 24,653,494 1,618,967 13,794,414 Total Penyaluran KUR (Rp Juta) Total Debitur KUR
46,728 45,130 16,477 0 0 12 5 108,335
4,154 638 7,036 10,828 0 0 0 22,656
Debitur
Plafon (Rp Juta)
303 29,681,016 37 4,631,431 412 4,147,022 628 10,828 0 0 0 2,001 0 885 1,380 38,470,297
Debitur 1,600,590 109,520 17,944 628 0 12 5 1,728,682 38,470,297 1,728,682
6
LAPORAN PENYALURAN KUR TAHUN 2016 Total penyaluran KUR 1 Januari 2016 sampai dengan 26 Februari 2016 adalah: KUR Mikro Plafon Debitur (Rp Juta) 10,003,329 646,803 548,487 27,777 5,617 278
KUR Ritel KUR Penempatan TKI TOTAL Bank Pelaksana Plafon Plafon (Rp Plafon Debitur Debitur Debitur (Rp Juta) Juta) (Rp Juta) BRI 4,518,794 32,530 3,559 258 14,525,682 679,591 Bank Mandiri 1,002,583 11,425 0 0 1,551,070 39,202 BNI 1,371,107 5,117 5,456 313 1,382,180 5,708 Bank Sinarmas 8,918 518 8,918 518 Maybank 0 0 BPD NTT 246 17 1,755 12 2,001 29 BPD Kalbar 20 1 865 5 885 6 TOTAL 10,557,699 674,876 6,895,104 49,089 17,933 1,089 17,470,736 725,054 Total Penyaluran KUR (Rp Juta) 17,470,736 Total Debitur KUR 725,054
7
REALISASI PENYALURAN KUR 2007 S/D 26 FEBRUARI’16 (Rp Miliar)
45,000
40,898 40,000
40,297
34,230 35,000
29,003 30,000
25,000
22,757 17,229
20,000 15,000
17,470
11,475
10,000
6,219
4,733
5,000
981 0
Realisasi
Target rata-rata
8
REALISASI PENYALURAN KUR PER PROVINSI S.D. 26 FEBRUARI’16 MALUKU UTARA KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG IRIAN JAYA BARAT GORONTALO MALUKU SULAWESI BARAT KALIMANTAN BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA KALIMANTAN TENGAH SULAWESI TENGGARA PAPUA BANTEN BENGKULU D.I. YOGYAKARTA NAD NUSA TENGGARA TIMUR JAMBI NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN RIAU SUMATERA SELATAN SUMATERA BARAT LAMPUNG BALI DKI JAKARTA SUMATERA UTARA SULAWESI SELATAN JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR
Berdasarkan sebaran wilayah, penyaluran KUR tertinggi adalah: 1. Jawa Timur (Rp 2,52 T), 2. Jawa Tengah (Rp 2,29 T), 3. Jawa Barat (Rp 2,10 T). Sedangkan untuk luar Jawa, sebaran penyaluran KUR yang tinggi adalah: 1. Sulawesi Selatan (Rp 1,26 T), 2. Sumatera Utara (Rp 850 M).
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
(Rp Juta)
9
KREDIT USAHA RAKYAT
10
KREDIT USAHA RAKYAT
atau sama dengan suku bunga flat yang setara
11
KEMENTERIAN TEKNIS
UMK
1
BANK PELAKSANA KUR PEMERINTAH DAERAH
PERUSAHAAN PENJAMIN LKBB
2
SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM
3
KEMENTERIAN TEKNIS/ PEMERINTAH DAERAH
Pendataan UMK
ALUR SKEMA KUR
DEBITUR KUR
PERUSAHAAN PENJAMIN 6
BPKP (Verifikasi Tagihan SubsidiKUR )
8
BANK /LKBB PELAKSANA KUR (Proses Kelayakan Kredit)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kemenkop UKM)
7
Penagihan subsidi
5
Penyaluran KUR
4
12
System Flow SIKP Monitoring dan reporting dapat dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan
KPA 5. Verifikasi Subsidi
6. Pembayaran Subsidi
Stakeholders
Kementerian Teknis
7. Monitoring/ Reporting
1. Upload Calon Debitur Potensial
4. Tagihan Subsidi
3. Upload Debitur dan Data Transaksi
2. Download Calon Debitur Potensial
Bank
3a. Upload Data Sertifikat Penjaminan
Pemerintah Daerah Existing IT System
SIKP
Diperlukan peran aktif Kementerian Teknis c.q. Dinas dalam mengajukan calon debitur potensial dan melakukan pendampingan/monitoring atas kredit yang diterima atau calon yang belum berhasil mengakses kredit
Perusahaan Penjamin
SIKP Database
13
REGULASI KUR Keppres
Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015
• Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. • Ditetapkan pada 15 Juli 2015.
Permenko
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 Agustus’15; • Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 Oktober’15; • Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015, diundangkan 14 Januari’16.
PMK
Peraturan Menteri Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015. • Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016.
Kepmenko
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015. • Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015.
KMK
Keputusan Menteri Keuangan
• KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015; • KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016
14
SKEMA KUR 2016
*) Anggaran subsidi bunga yang telah disiapkan Pemerintah untuk KUR sebesar Rp 10,5 T.
15
SKEMA KUR 2016 No.
Jenis
Pagu Kredit
Suku Bunga
Subsidi Bunga
1.
KUR Mikro
• Plafon Kredit s.d. Rp 25 Juta per Debitur; • Dapat diberikan tambahan, suplesi, restrukturisasi s.d. Rp 75 Juta per Debitur.
9% efektif per tahun
10,0% (termasuk didalamnya Imbal Jasa Penjaminan)
2.
KUR Ritel
• Plafon Kredit s.d. Rp 500 Juta per Debitur
9% efektif per tahun
4,5% (termasuk didalamnya Imbal Jasa Penjaminan)
3.
KUR Penempatan TKI
• Plafon Kredit s.d. Rp 25 Juta per Debitur; • Jangka waktu kredit paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu 3 tahun.
9% efektif per tahun
12,0% (termasuk didalamnya Imbal Jasa Penjaminan dan Collection Fee)
Besaran Imbal Jasa Penjaminan dan Collection Fee sesuai dengan perundingan antara Penyalur dan Perusahaan Penjamin
16
FITUR KREDIT USAHA RAKYAT (Sesuai Permenko 13 tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015) No.
Uraian
KUR Mikro
1.
Penerima KUR
Penerima KUR Mikro adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif, yaitu: a. usaha mikro, kecil, dan menengah; b. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia; c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan d. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
2.
Kriteria Usaha
•
•
3.
Agunan
Fitur KUR KUR Ritel
• •
Calon penerima KUR Mikro huruf a, b, dan c harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 bulan. Calon penerima KUR Mikro huruf d, telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha minimum 3 bulan.
Penerima KUR Ritel adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif, yaitu: a. usaha mikro, kecil, dan menengah; b. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia; c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri. Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 bulan.
Agunan pokok KUR adalah usaha atau • obyek yang dibiayai oleh KUR. Agunan tambahan tidak diwajibkan dan tanpa perikatan. •
KUR Penempatan TKI Penerima KUR Penempatan TKI adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif, yaitu: a. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; b. calon pekerja magang di luar negeri.
Calon penerima KUR Penempatan TKI mempunyai syarat: a. Memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS; b. Memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna TKI; c. Memiliki persyaratan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Agunan pokok KUR adalah usaha • Agunan pokok KUR adalah usaha atau atau obyek yang dibiayai oleh obyek yang dibiayai oleh KUR. KUR. • Agunan tambahan tidak diwajibkan dan Agunan tambahan untuk KUR Ritel tanpa perikatan. 17 sesuai penilaian Penyalur KUR. 17
FITUR KREDIT USAHA RAKYAT (Sesuai Permenko 13 tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015) No.
4.
Fitur KUR
Uraian
Jangka Waktu
KUR Mikro
I.
II.
II.
Jangka waktu KUR Mikro: • paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau • paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana di atas menjadi: • untuk pembiayaan kredit modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 4 tahun dan; • untuk kredit/ pembiayaan investasi dapat diperpanjang maksimum 7 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/ pembiayaan awal. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.
KUR Ritel
I.
II.
Jangka waktu KUR Ritel: • paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau • paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu KUR Ritel menjadi: • untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 5 (lima) tahun dan; • untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
KUR Penempatan TKI
• Jangka waktu KUR Penempatan TKI paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 tahun.
18
FITUR KREDIT USAHA RAKYAT (Sesuai Permenko 13 tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015) No.
Uraian
Fitur KUR KUR Ritel
KUR Mikro
5.
Suku Bunga
9% efektif per tahun
6.
Subsidi Bunga
10,0% (termasuk didalamnya Penjaminan)
7.
Sektor yang dibiayai
• • •
• •
9% efektif per tahun
Imbal
KUR Penempatan TKI 9% efektif per tahun
4,5% 12,0% Jasa (termasuk didalamnya Imbal Jasa (termasuk didalamnya Imbal Penjaminan) Penjaminan dan Collection Fee)
Sektor Pertanian: • Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1), termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan). • Perikanan: Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2), termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan). Industri Pengolahan: Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan. Perdagangan: Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), termasuk kuliner dan pedagang eceran. Jasa-Jasa: Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13), sektor jasa kemasyarakatan – sosial budaya – hiburan – perorangan lainnya (sektor 15).
Jasa
Pembiayaan Calon TKI di luar negeri; Pembiayaan Calon Pekerja Magang di luar negeri
19
19
Sektor Ekonomi I “Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan”
20
Sektor Ekonomi II “Perikanan”
21
Sektor IV “Industri Pengolahan”
22
Sektor Ekonomi VII “Perdagangan Besar dan Eceran”
23
Jasa - Jasa
24
TINDAK LANJUT RAPAT KOORDINASI KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI UMKM 11 FEBRUARI 2016
25
Tindak Lanjut Rakor KUR 11 Februari 2016
26
JUMLAH INDIKATIF CALON DEBITUR KUR DARI PEMERINTAH DAERAH
27
TUGAS PEMERINTAH DAERAH • Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat Tahun 2015 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Pemerintah Daerah agar lebih aktif dalam penyiapan data calon penerima KUR dan membentuk kembali tim monev KUR. • Tugas Pemerintah Daerah: a.
melakukan upload data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
b.
mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di-upload oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;
c.
mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing.
•
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM telah mengirimkan surat Penyampaian Target Indikatif Calon Penerima KUR Tahun 2016, Nomor S-16/D.I.M.EKON/01/2016 tanggal 29 Januari 2016. Surat tersebut dapat menjadi acuan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Perbankan agar dapat bekerjasama mempersiapkan calon penerima KUR. (terlampir indikatif jumlah calon penerima KUR menurut Provinsi)
28
Indikatif Jumlah Calon Debitur KUR dari Pemerintah Daerah yang Perlu Disiapkan Untuk Penyaluran Tahun 2016
Provinsi
JAWA TENGAH JAWA TIMUR JAWA BARAT SUMATERA SELATAN SULAWESI SELATAN SUMATERA UTARA DKI JAKARTA SUMATERA BARAT BANTEN D.I. YOGYAKARTA KALIMANTAN SELATAN BALI LAMPUNG RIAU KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH
KUR KUR Ritel KUR Mikro Penempatan (Rp 30 TOTAL (Rp 66 Triliun) TKI (Rp 4 Provinsi Triliun) Triliun) Est. Debitur Est. Debitur Est. Debitur Est. Debitur Th. 2016 Th. 2016 Th. 2016 Th. 2016 1,047,959 160,075 84,761 1,292,795 NTB 836,943 161,233 57,198 1,055,374 NAD 690,667 111,182 51,257 853,106 JAMBI 64,230 77,447 207 141,884 SULAWESI TENGAH 209,192 30,360 2,211 241,763 NTT 189,610 120,963 2,349 312,922 PAPUA 86,868 71,065 30,395 188,328 BENGKULU 98,866 75,371 622 174,858 KEPULAUAN RIAU 78,564 45,954 829 125,347 SULAWESI UTARA 110,932 15,722 7,392 134,045 SULAWESI TENGGARA 70,146 75,922 760 146,827 MALUKU 97,092 43,363 898 141,353 PAPUA BARAT 119,985 19,391 3,247 142,623 GORONTALO 67,467 8,262 691 76,420 MALUKU UTARA 55,822 58,136 276 114,234 SULAWESI BARAT 41,538 54,032 138 95,708 BANGKA BELITUNG 31,549 31,248 276 63,073 TOTAL
KUR KUR Ritel KUR Mikro Penempatan (Rp 30 TOTAL (Rp 66 Triliun) TKI (Rp 4 Triliun) Triliun) Est. Debitur Est. Debitur Est. Debitur Est. Debitur Th. 2016 Th. 2016 Th. 2016 Th. 2016 84,377 11,153 760 96,290 54,517 13,995 691 69,203 41,887 18,380 276 60,544 52,119 2,523 484 55,126 45,154 7,019 484 52,656 35,921 14,632 69 50,622 34,079 17,805 484 52,367 17,910 14,638 138 32,686 40,257 5,371 622 46,250 34,140 5,151 484 39,775 20,738 9,328 414 30,481 13,406 6,198 207 19,811 26,095 8,330 207 34,632 8,432 9,861 898 19,191 20,340 1,929 207 22,476 13,197 3,963 69 17,228 4,440,000 1,310,000 250,000 6,000,000
29
Indikatif Jumlah Calon Debitur KUR dari Provinsi Jawa Timur yang Perlu Disiapkan Untuk Penyaluran Tahun 2016 No
Kabupaten/Kota
KUR Mikro
KUR Ritel
KUR TKI
Total
KUR Mikro
KUR Ritel
KUR TKI
Total
20 Magetan 21 Ngawi
13583
2617
928
17128
17945
3457
1226
22628
22 Bojonegoro 23 Tuban 24 Lamongan
26714 24865
5146 4790
1826 1699
33686 31355
25732
4957
1759
32448
25 Gresik 26 Bangkalan
26914
5185
1839
33938
20502 20071
3950 3867
1401 1372
25853 25309
18127
3492
1239
22857
23133
4457
1581
29171
No
Kabupaten/Kota
1
Pacitan
11911
2295
814
15020
2
Ponorogo
18768
3616
1283
23666
3
Trenggalek
14887
2868
1017
18773
4
Tulungagung
22023
4243
1505
27771
5
Blitar
24729
4764
1690
31183
6
Kediri
33359
6426
2280
42065
7
Malang
54779
10553
3744
69076
8
Lumajang
22249
4286
1520
28055
9
Jember
51907
10000
3547
65454
10 Banyuwangi
34424
6632
2353
43409
29 Sumenep 30 Kediri
11 Bondowoso
16409
3161
1121
20692
31 Blitar
6028 2968
1161 572
412 203
7601 3742
12 Situbondo
14437
2781
987
18205
13 Probolinggo
24553
4730
1678
30961
32 Malang 33 Probolinggo
18338 4916
3533 947
1253 336
23124 6199
14 Pasuruan
34022
6554
2325
42901
4191
807
286
5284
15 Sidoarjo
45173
8702
3087
56962
34 Pasuruan 35 Mojokerto
2704
521
185
3409
16 Mojokerto
23205
4470
1586
29261
36 Madiun
3780
728
258
4766
17 Jombang
26760
5155
1829
33744
37 Surabaya
61430
11834
4198
77463
18 Nganjuk
22494
4333
1537
28365
38 Batu
4305
829
294
5429
19 Madiun
14610
2815
998
18423
27 Sampang 28 Pamekasan
Jumlah
836943
161233 57198 1 055 374
30
RENCANA OPTIMALISASI PENYALURAN KUR TAHUN 2016
31
UPAYA PENCAPAIAN TARGET KUR 2016 Upaya-upaya untuk mencapai target penyaluran KUR tahun 2016 sebesar Rp. 100 T – Rp 120 T
antara lain: 1. Penambahan jumlah bank penyalur KUR (BPD dan/ atau Bank Swasta Nasional/ Bank Campuran/ Bank Asing;
2. Penambahan jumlah penjamin KUR (PT. Jamkrida di masing-masing provinsi); 3. Melibatkan lembaga keuangan non bank (LKNB) seperti Perusahaan Pembiayaan (PP) dan Perusahaan Modal Ventura (PMV) sebagai penyalur KUR dan/atau sebagai lembaga linkage;
4. Integrasi skema kredit program ke dalam skema khusus.
32
32
CALON PENYALUR DAN PENJAMIN KUR TAHUN 2016 Dalam rangka percepatan penyaluran KUR serta pencapaian target penyaluran KUR tahun 2016 sebesar Rp 100 – 120 triliun, maka akan dilakukan penambahan Penyalur dan Penjamin KUR. Calon Penyalur dan Penjamin KUR Tahun 2016 Bank* 1. Bank Bukopin 2. BTPN 3. OCBC NISP 4. Maybank Indonesia 5. Bank Permata 6. Bank Panin 7. BCA 8. Bank Artha Graha 9. Bank Sinarmas 10.BPD Bali 11.BPD DIY 12.Bank Sulselbar 13.Bank Jateng 14.Bank Sumut
Perusahaan Pembiayaan** 1. 2. 3. 4.
BCA Finance Adira Dinamika Finance Mega Central Finance Federal International Finance
Perusahaan Penjaminan*** 1. PT. Jamkrida Riau 2. PT. Jamkrida Sumatera Selatan 3. PT. Jamkrida Bangka Belitung 4. PT. Jamkrida Jawa Tengah 5. PT. Jamkrindo Syariah
Ket: *) Berdasarkan surat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Nomor S-46/D.01/2016, dalam tahap online sistem SIKP. **) Dalam proses review OJK. ***) Dalam tahap online sistem SIKP.
33
33
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia www.ekon.go.id 2015
FITUR KUR KETAHANAN PANGAN •
KUR Ketahanan Pangan merupakan konsep skema KUR yang ditujukan untuk
menampung sektor – sektor usaha eks. kredit program (KKPE, KUPS, KPEN RP) yang belum dapat terakomodir dalam KUR Mikro dan KUR Ritel. •
KUR Ketahanan Pangan ditujukan untuk bidang usaha produk kelautan dan perikanan, usaha perikanan tangkap, usaha pembiakan sapi dan kerbau, usaha tanaman tahunan, yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp2.000.0000.000 (dua miliar rupiah).
•
Masa tenggang dan masa pengembalian KUR Ketahanan Pangan diatur oleh
Kementerian Teknis masing – masing sektor. •
Jangka waktu subsidi KUR Ketahanan Pangan lebih lanjut diatur oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dari Menteri Teknis.
35
USULAN FITUR KUR KETAHANAN PANGAN No.
Uraian
Usulan Revisi Permenko
1.
Definisi
KUR Ketahanan Pangan ditujukan untuk bidang usaha produk kelautan dan perikanan, usaha perikanan tangkap, usaha pembiakan sapi dan kerbau, usaha tanaman tahunan, yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp2.000.0000.000 (dua miliar rupiah).
2.
Jangka waktu pengembalian
Jangka waktu pengembalian maksimum 17 tahun dengan masa tenggang maksimum 7 (tujuh) tahun. Rincian jangka waktu pengembalian untuk masingmasing komoditas diatur dalam ketentuan Kementerian teknis.
3.
Plafon Kredit
KUR Ketahanan Pangan diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp2.000.0000.000 (dua miliar rupiah).
4.
Suku Bunga
Suku bunga KUR Ketahanan Pangan sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara selama masa tenggang.
5.
Jangka Waktu Subsidi Bunga
Subsidi bunga KUR Ketahanan Pangan dibayarkan selama masa tenggang masing – masing komoditas dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dari Menteri Teknis.
6.
Ketentuan lain
Setelah selesai masa tenggang, suku bunga ditetapkan oleh perbankan. Pemberian KUR Ketahanan Pangan hanya satu kali untuk setiap debitur.
36
JANGKA WAKTU KREDIT KUR TANAMAN TAHUNAN
Jangka Waktu Kredit Paling lama : 17 tahun Masa Tenggang (Grace Period) paling lama : 7 tahun (diberikan subsidi bunga kredit)
Catatan: Jangka Waktu Pengembalian Kredit paling lama 10 tahun (diberlakukan suku bunga KUR tanpa subsidi)
37
JANGKA WAKTU KREDIT KUR PETERNAKAN Jangka waktu kredit paling lama 10 tahun Masa Tenggang (Grace Period) paling lama
3 tahun
Catatan:
Pembayaran subsidi KUR maks 7 tahun (sesuai dengan ketentuan PMK), selebihnya suku bunga yang berlaku adalah suku bunga KUR tanpa subsidi (maks. 3 tahun)
38
Pengertian : Usaha Tani Dan Pembiayaan Tanaman Perkebunan 1. Komoditi Perkebunan Komoditas perkebunan berdasarkan usia tanaman terbagi dalam 2 kategori, kategori kelompok tanaman tahunan dan tanaman semusim. Kategori tersebut dikelompokkan berdasarkan usia dan masa berproduksi tanaman; 2. Jangka Waktu Kredit Sejak pembangunan tanaman/penanaman sampai dengan kredit lunas; 3. Masa Tenggang (grace periode) Periode dalam satu sistem siklus tanaman perkebunan dimana pada periode tersebut tanaman belum berproduksi dan telah berproduksi namun belum dapat secara ekonomi mengembalikan kredit; 4. Masa Pengembalian Kredit Periode dalam satu sistem siklus tanaman dimana pada periode tersebut tanaman sudah berproduksi dan secara ekonomi dapat mengembalikan kredit hingga lunas; 5. Masa Usia Tanaman Berproduksi Periode dalam satu sistem siklus tanaman dimana kemampuan suatu tanaman yang efektif 39 untuk berproduksi.
LAMPIRAN I Kode Sektor Ekonomi
Sektor 1 " Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan"
41 41
Sektor 2 "Perikanan"
42 42
Sektor 4 "Industri Pengolahan"
43 43
Sektor 4 "Industri Pengolahan"
44 44
Sektor 7 " Perdagangan Besar dan Eceran"
45 45
Sektor 7 " Perdagangan Besar dan Eceran"
46 46
Sektor 7 " Perdagangan Besar dan Eceran"
47 47
JASA - JASA
48 48