PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PEMERINTAH DAERAH

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PEMERINTAH DAERAH [ Rabu, 16 November 2011 18:22:01 Oleh : admin] 800x600 Normal 0

false false false EN-US X-NONE X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} LAPORAN RAPAT KERJA PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PEMERINTAH DAERAH

http://www.komite-kur.com

Tanggal : Minggu, 15 Januari 2017 06:05:19 WIB

JAKARTA, 14 APRIL 2011, Pukul 09.00-selesai

1. Rapat Kerja Penyusunan Rencana Tindak Perluasan KUR oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011 pukul 09.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Swiss-bell Hotel Jalan Kartini, Jakarta Pusat.Rapat Kerja tersebut dibuka oleh Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian ( Bapak Erlangga Mantik) 2. Tujuan Rapat kerja tersebut adalah dimaksudkan untuk mendukung penyusunan rencana tindak rencana perluasan penyaluran KUR kepada usaha mikro dan kecil sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor: 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Adapun tujuan dari pelaksanaan rapat kerja adalah: a. Mendorong. Kerjasama Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya dalam penyusunan program perluasan KUR b. Memfasilitasi penyusunan draft matrix program dan kegiatan dari rencana tindak perluasan KUR tahun 2011-2012 pada Pemerintah daerah (Propinsi) 3.

Hadir dalam acara tersebut antara lain:

Wakil-wakil Kementerian Koperasi dan UKM, Pertanian, Perindustrian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Menko Perekonomian. Bank Indonesia Perbankan Nasional Perusahaan Penjimin KUR ( PT Askrindo dan Jamkrindo ) Perwakilan Pemerintah Daerah 17 Propinsi wilayah Indonesia Bagian Barat (DKI. Lampung, Jabar, Banten, Kalimantan Tengah,Kalimantan Barat,Kalimantan Timur, Sumatera Selatan,Bengkulu,Jambi, Bangka-Belitung,Sumatra Barat, Sumatera Utara) Dinas dan Instansi terkait UMKM .



4. Adapun Susunan Acara tersebut sebagai berikut: Pembukaan Sambutan dan Pengarahan Raker Pannel Diskusi Sessi I : Rencana Kerja Kementerian Prioritas tahun 2011 a.

Kementerian Pertanian

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Kementerian Perindustrian d. Kementerian Kehutanan. Diskusi dan pendalaman Pannel Diskusi Sessi II : Fasilitasi Pemerintah Daerah a. Kementerian Koperasi dan UKM; b. Bank Indonesia; c. Kemenko Perekonomian. Diskusi dan Pendalaman Penutupan 5. Dalam laporan Pengarahannya Deputi I Kemenko menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggarakannya acara Rapat Kerja Penyusunan Rencana Tindak Perluasan KUR tahun 2011-2012, khususnya para para Narasumber dan pejabat-pejabat Pemerintah Propinsi yang telah hadir dalam acara Raker pagi ini mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi yang lebih baik terhadap rencana pengembangan KUR di masing-masing wilayah propinsi dimasa mendatang. Disamping itu, kami mohon maaf apabila penyelenggaraan munas Rapat Kerja hari ini masih banyak kekurangan-kekurangannya. 6. Pada kesempatan tersebut, Deputi I selaku Ketua Tim Tehnis Komite Kebijakan menyampaikan



hal-hal sebagai berikut: Sesuai Inpres 1 / 2010 dan Inpres 3/2010 KUR menjadi salah satu program prioritas pembangunan. KUR bukan hanya sekedar instrument ekonomi saja tapi juga sosial politik karena fungsinya sangat besar. Meskipun semua pihak saat ini mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bagus dan rating Indonesia satu tingkat dibawah investment grade; tapi terkait dengan KUR ada dikotomi karena penyaluran KUR belum tertanggulangi dengan baik. Tahun 1997 kemiskinan mencapai 19%, namun pada tahun 2010 menjadi 13,3%. Sedangkan pengangguran tahun 1997 dari 10-11% menjadi 7,8% pada tahun 2010. Jumlah UMKM lebih dari 50 juta. UMKM mempunyai kapasitas untuk menyerap tenaga kerja lebih dari 90 juta dari total tenaga kerja yang berjumlah 110 - 120 juta pekerja. Kontribusi terhadap GDP mencapai 55,6%. Beberapa kendala pengembangan UMKM: Kemampuan SDM sangat terbatas terutama dari sisi kualitasnya: pendidikan, pengalaman dsb Jenjang dan jangkauan pemasaran Kemampuan teknologi Terbatas ke akses perbankan Terbatas menyediakan agunan

Dalam hal mengatasi kendala terbatasnya akses ke perbankan, pemerintah lalu mencari jalan keluar. Pembiayaan UMKM yang ada saat ini diantaranya berasal dari modal sendiri, modal dari keluarga, meminjam dari perseorangan (rentenir) yang sangat berbahaya, pinjaman dari LKM yang terbatas jumlahnya dan bantuan berupa CSR/PKBL. Berdasarkan pengamatan selama ini bagi rakyat kecil adalah kemudahan mendapatkan kredit (yang penting kredit tersedia). Bagi mereka besar biaya (bunga) tidak dipedulikan. Misalnya pagi pinjam Rp. 500 ribu, sore kembali Rp. 600 ribu Dihitung bunganya satu hari sebesar 20%. Sebenarnya banyak sistem (model) meminjamkan uang ke UMKM. Misalnya BPD mempunyai skema pinjaman tanpa agunan, namun jumlahnya sangat terbatas. Tapi banyak yang sudah



jalan seperti di Bali dengan bunga 3%. Melalui Inpres 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Real dan Pemberdayaan UMKMK, pemerintah memberdayakan UMKMK, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan Kebijakan pemberdayaan UMKMK mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan; pengembangan kewirausahaan; peningkatan pasar produk UMKMK; dan reformasi regulasi UMKMK. Dengan KUR diharapkan dapat membantu masyarakat kecil terutama perdesaan supaya lebih berdaya dan dapat membuka lapangan kerja. Dari data 2010, penyaluran KUR yang menjadi komandannya masih sektor perdagangan yang mencapai 63% dari total yang disalurkan, sedangkan sektor hulu hanya sebesar 21,4%. Untuk tahun 2011, sampai dengan bulan Maret prosentase untuk sector hulu justru menurun menjadi 19%, sedangkan sector perdagangan meningkat lagi . Diharapkan dengan Inpres 3/ 2010, pada akhir 2011 target penyaluran untuk sektor hulu dapat tercapai. Oleh karena itu diharapkan program- program dikementerian terkait dapat diaktifkan. Agar dapat diaktifkan, tugas yang diemban kementerian terkait yang disebutkan dalam MOU harus benar-benar dilaksanakan yaitu: -menyiapkan debitur baru yang bisa diberikan KUR -menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha barang dan jasa yang akan menerima kredit -pembinaan dan pendampingan -memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak-pihak lain. Demikian juga di level Pemda juga ada tugas-tugasnya yang harus dilakukan supaya target penyaluran KUR bisa dicapai. Oleh karena itulah tujuan rapat kerja (raker) hari ini adalah memastikan Inpres 3 / 2010 dapat dilaksanakan oleh pemda. Sebenarnya pada tahun 2010, Kemenko Perekonomian sudah menyampaikan surat ke gubernur agar Pemda Tingkat I dan Tingkat II agar membuat program kerja pendukung KUR. Diharapkan hal ini benar-benar mendapatkan perhatian dari Pemda mengingat ada pengawasan dari UKP4. Untuk tahun 2010, program kerja perluasan KUR sudah dilaksanakan di Jatim, Jateng dan Jabar. Tahun 2011



ini diharapkan seluruh provinsi dapat membuat program kerja. Karena kapasitas terbatas, raker diadakan di dua tempat yaitu di Jakarta dan Bali. Di Jakarta dengan peserta dari pemda di wilayah barat Indonesia sedangkan di Bali untuk peserta yang berasal dari wilayah timur Indonesia. Beberapa daerah sudah membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR seperti di Jateng, Kaltim dan diharapkan daerah lain juga membentuk tim serupa. Matrix program kerja juga harus disiapkan pemda. Matrix ini sebagai alat kerja dan control dalam melakukan pengawasan. Peran Pemda dalam rencana tindak dalam perluasan KUR diantaranya: Mempersiapkan UMKMK yang produktif Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa pengurusan dan pengembalian kredit Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di daerah dan dengan kementerian teknis/pemerintah pusat Menyusun rencana tindak penganggarannnya.

yang berisi program

dan kegiatan perluasan

KUR dan menyiapkan

Program pendampingan merupakan program yang sangat bagus. KUR merupakan penguatan sekaligus pembelajaran. Dalam membuat peraturan daerah yang terkait dengan KUR diharapkan bisa diselaraskan dengan peraturan yang ada ditingkat pusat sehingga tidak ada tumpang tindih (nyambung) sehingga mempermudah pencapaian target. Kalau pada tahun 2011 ini dana untuk pembuatan program KUR belum tersedia, dapat dimasukkan untuk APBD 2012 sehingga tahun depan tim dapat terbentuk sehingga dapat mendukung KUR. Secara keseluruhan per regional penyebaran KUR sangat bervariasi, sebagian besar di pulau Jawa dimana untuk Jateng sendiri mencapai Rp. 6 triliun. KUR memang untuk pengurangan pengangguran dan kemiskinan, tapi sejauh mana KUR meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih dicoba/digali mudah-mudahan kedepan bisa dilihat sehingga bisa memotivasi daerah-daerah. Kenapa perlu kerjasama dengan daerah (pemda)? Karena frontline kita didaerah sehingga sinergi seluruh kekuatan bisa mendukung perluasan KUR untuk UMKMK. Kesimpulan: - Peran UMKM sangat penting dan strategis



- Pengembangan UMKM menghadapi kendala khususnya sulitnya akses ke

sumber pembiayaan

- KUR diberikan untuk UMKMK yang produktif dan layak namun belum bankable - Inpres 3/2010 mengamanatkan pemda untuk berperan dalam program perluasan KUR terutama disektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industry kecil - rencana tindak yang berisi program dan kegiatan dalam rangka mempersiapkan calon debitur KUR merupakan kegiatan bersama untuk pemberdayaan UMKMK.

Saat ini sudah banyak yang menyadari (peduli) pada program KUR dimana KUR menyentuh lapisan bawah. Menteri-menteri pun kalau ke daerah-daerah selalu bicara tentang KUR. Karena menteri pun membicarakan KUR, diharapkan pemda juga melakukan hal yang sama apalagi pemda merupakan frontline. KUR bukan hanya semata-mata untuk kepentingan masyarakat saja tapi juga juga merupakan kepentingan politik. Pemerintah take care kepada kita. Diharapkan penyaluran KUR bisa optimal yang berdampak sosial dan ekonomi sehingga terjadi pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 7. Dalam Panel Diskusi sessi I dipandu oleh Ibu Dra. Wiwiek Dwi Saksiwi, MM dengan 3 (tiga) Narasumber dan dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:

a. PROGRAM DAN KEGIATAN PERLUASAN KUR DI SEKTOR PERTANIAN (OLEH DIREKTUR PEMBIAYAAN PERTANIAN KEMENTAN) Mengucapkan selamat dan.Apresiasi untuk Kantor Menko Perekonomian kaitan kerja KUR yang sukses dan mudah-mudahan tahun 2011 lebih sukses lagi. Sampai saat ini penyaluran KUR untuk sector pertanian masih sangat rendah hanya 5%, sedangkan prosentasenya dibandingkan penyaluran untuk UMKMK hanya sebesar 2.2%. Berdasarkan data sensus ternyata pembiayaan usaha tani sebesar 90% adalah usaha sendiri sedangkan yang dibiayai dari bank hanya sebesar 1-2% Kalau sektor pertanian mau maju, maka harus mendapat dukungan dari



perbankan. Kementan terus mendorong KUR dalam rangka mendukung pembiayaan usaha kecil (pertanian). Diharapkan pemda dan perbankan concern terhadap hal ini. Kalau ada kesulitan, perbankan bisa mendiskusikan bersama sehingga penyalurkan menjadi lebih cepat. Diakui dilapangan bahwa dalam menyalurkan KUR untuk sektor pertanian terkesan sulit. Misalnya suatu usaha pertanian sudah prospektif, namun aturannya berbelit. Mau tanam, masih menunggu kredit belum cair. Oleh karena itu Kementan berharap agar pemda dan perbankan satu bahasa bersama-sama untuk mempunyai komitmen. Disamping itu permasalahan yang dihadapi dilapangan dalam penyaluran KUR juga meliputi: - kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Teknis dan cabang bank pelaksana tentang keberadaan KUR kepada masyarakat didaerah, -suku bunga KUR dirasakan masih relative tinggi -kurangnya koordinasi antara dinas terkait di daerah dengan cabang bank setempat -peran dinas dalam pendampingan calon debitur belum optimal

Meskipun Kementan dan dinas-dinas sudah melakukan sosialisasi tapi masih belum berhasil.Contoh di Sukabumi, ada usaha peternakan yang prospektif dan pihak perbankan (BRI) sudah melakukan peninjauan (survey), namun pada akhirnya pihak BRI tidak jadi memberikan kredit. Kalau perbankan mau, bisa melakukan kerjasama kemitraan dengan PT (Persero) Sang Hyang Seri. Sector pertanian perlu diberdayakan /di tingkatkan supaya menjadi lebih besar. Jika misalnya ada masalah dalam sumber air dan pakan, Kementan akan menyiapkannya Selama ini, begitu kredit diberikan kepada sector pertanian, yang terjadi adalah tidak ada pembinaan (dilepas begitu saja). Oleh karena itu diharapkan begitu perbankan memberikan KUR terhadap UMKMK sector pertanian dapat tetap diberikan pembinaan. Keinginan dari pemda (dan semua pihak) tentunya kredit terhadap sector pertanian kreditnya berkualitas baik sehingga tidak terjadi default Potensi kredit dari sector pertanian sebesar Rp. 301 miliar yang mencakup sub sector tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kementan sampai saat ini sudah membantu gapoktan dimana sekarang ini sebagian besar sudah menjadi Lembaga



Keuangan Mikro (LKM) Sebagaimana diketahui penyaluran KUR ke sector hulu pada tahun 2011 diharapkan minimal mencapai 25% oleh karena itu semua pihak harus bergandengan tangan. Untuk Kementan sendiri, sudah menyiapkan tim (Pokja), menyiapkan debitur dan pemberian bantuan sepenuhnya. Oleh karena itu tidak cukup hanya bicara di forum (raker) ini. Membangun komunikasi dengan semua pihak adalah penting. Kementan dalam waktu dekat juga mengadakan fasilitasi dan sosialisasi penyaluran KUR dengan mengundang calon debitur (gapoktan), dinas teknis/ penyuluh pertanian pada kabupaten prioritas, cabang bank pelaksana setempat, di Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

b. PROGRAM DAN KEGIATAN PERLUASAN KUR DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN (OLEH WAKIL DARI DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) Realisasi 31 Des 2010 Kelautan-Perikanan Rp385.292.235.593 sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan penyaluran Rp1,3M. Jumlah kredit 1,1195% dengan jumlah kreditur 0,0156%. Kami menghimbau para bankir peduli dengan CSR. Perbankan masih menganggap K&P merupakan resiko tinggi. Setelah mengadopsi Gramin Bank Muhamad Yunus, NPL 0%. Ada 5 komoditas unggulan perikanan budidaya dimana kebutuhan kredit Rp124milyar. Perikanan tangkap Rp432,6M dimana kebutuhan pembiayaan langsung 75M. Rensana kebutuhan kredit pengembangan usaha penangkapan skala kecil 4,9T. Bidang pengolahan dan pemasaran butuh Rp404M untuk 16.157 orang di 33 propinsi. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau2 (KP3K) membutuhkan pembiayaan masing2 1M untuk 28 LKM berkinerja baik (slide). Kita harus optimis di bawah menko, kita melakukan swasembada garam. Pada saat petambak garam tidak mendapat pembiayaan dari perbankan, mereka tidak bisa memulai usahanya. Harus ada buffer stock (siapa yang mau membeli garam setelah panen dengan kualitas yg baik). Kita harap perbankan concern dengan program swasembada garam. Di lapangan, banyak masyarakat daerah yang tidak tahu kalau ada program KUR. Perbankan di daerah pun juga tidak tahu ada program KUR. Banyak ahli perikanan yang belum diakomodir oleh bank.



c. PROGRAM DAN KEGIATAN PERLUASAN KUR DI SEKTOR PERINDUSTRIAN (OLEH WAKIL DARI DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)

Target IKM yang akan dikembangkan adalah: IKM 60% di Pulau Jawa, dan sebesar 40% di luar Pulau Jawa. Dalam modernisasi ikan diperlukan peralatan, dll yang membutuhkan permodalan. Dalam industri kreatif, ada program khusus mengembangkan kerajinan. Dalam OVOP difokuskan 1 komoditi dalam 1 kawasan, jadi bukan 1 desa atau kecamatan. Penyaluran KUR sektor industri pengolahan Rp405,761juta (2,4%) dgn 18.578 debitur (1,3%). Selama tahun 2010 per bulan penyaluran hanya 2,18% (jan-nov) dan 2,58% (des). Karena SIUP terdaftar sebagai sektor perdagangan maka tercatatnya sebagai KUR sektor perdagangan, begitu juga dengan SIUP yg terdaftar sebagai sektor industri. Beberapa persoalan: tidak semua bank memiliki kantor yang bisa dijangkau IKM, banyak bank yg menyaratkan agunan ke IKM, bunga KUR masih tinggi, dll (slide) Langkah peningkatan penyerapan KUR: sosialisasi langsung pada sentra, menyampaikan daftar IKM yg cocok utk mendapatkan KUR, melakukan pendekatan off-taker. Target penyaluran KUR tahun 2011 adalah Rp 1 M yang dibagi per wilayah masing2 Rp 300M, Rp 450M, dan Rp 250M. Pelatihan tenaga pendamping: kami mengambil 10 besar dari SMA untuk dikuliahkan setara D3 lalu kami kontrak 2 tahun untuk mendampingi IKM. Peranannya antara lain sebagai fasilitator, komunikator, (slide). Mereka ini bisa dimanfaatkan utk membantu IKM menyusun prososal bisnis sehingga bisa menerima kredit dari perbankan. Rekap jumlah TPL beasiswa 2007-2009 adlah 475 pada tahun 2007, 295 pada tahun 2008, 299 pada tahun 2009, total sebanyak 1069 orang..

d. PROGRAM DAN KEGIATAN PERLUASAN KUR DI SEKTOR KEHUTANAN (OLEH WAKIL DARI DITJEN PENGELOLAAN DAS & PERHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN); Belum ada satupun dari sektor kehutanan yang bisa memanfaatkan program KUR. Sesuai tujuan Raker yaitu perluasan, mungkin kita bisa melakukan perbaikan kebijakan karena sektor kehutanan harus diberikan waktu untuk menuai hasilnya sedangkan KUR maksimal 5 tahun.



Pada tahun 1997-2000 ada program pembiayaan antara lain: KUHR merupakan program yg diberikan kpd kelompok tani utk menanam kayu-kayuan. KUPA yaitu sutra alam, KUK-DAS yaitu usaha tani. Permasalahan (slide). Jaminan pinjaman petani adalah lahan yg dipakai usaha. Sasaran KUR: Usaha Mikro (HHBK=Hasil Hutan Bukan Kayu, Sutra alam, lebah madu), Usaha Kecil (Hutan rakyat), UKMK (HHBK+hutan rakyat). Potensi kehutanan (slide)

e. DISKUSI/ TANYA JAWAB: Biro Perekonomian Pemerintah Lampung Dr Anudin Safrizal MA: Untuk Tim koordinasi di Lampung belum dibentuk. Kita baru satu mengabulkan lalu mendanai rumput laut dari APBD, itupun dari advise Mantan MenteriKelautan Bapak Danuri. Kemarin saya cek ternyata sudah berkembang luas, jadi ada yg menampung, ada yg membeli. FYI, andai kita menanam modal sebesar Rp 10 juta saja bisa untung tiap harinya. Mohon dipertimbangkan untuk dikembangkan.

Dijawab Kelautan: kami berharap rumput laut dibudidayakan. Selain itu kerapu dan keramba juga baik untuk dibudidayakan namun karena wilayah kecil susah dikembangkan.

Arif Rahman Banten: di Banten Banten penyerapan tidak sampai 1% karena susah diakses, kemudian action kita antara lain sosialisasi ke desa-desa dengann



menempelkan poster2, respon cukup bagus namun begitu dating ke bank tidak bisa diakses. Ada beberapa orang yang diusir sebelum datang ke bank padahal tabungannya banyak dan usahanya besar. Kendala lain adalah tidak ada agunan. Mohon diperbanyak lembaga linkage agar ada di pelosok-pelosok daerah, Seperti di Gramin Bank, NPLnya 0,1%, cicilan per minggu dan mereka mendatangi org miskin, kalau di bbank, yg miskin diusir. Poster KUR disobek karena susah mengaksesnya.

Dijawab Kelautan: kami membentuk 269 koperasi dan LKM utk usaha simpan pinjam koperasi, lalu kami rating, hanya 100an yg sehat, yg tdk sehat kami berikan pendampingan gramin dan modalnya dari koperasi sendiri dan hanya perlu Rp 30 juta. Di Tuban hanya dgnRp 30 juta sekarang sudah mencapai Rp 900 juta asetnya. Banten memang bagus dan kami mengundang dari Serang. Dengan adanya bansos dimana-mana sepertinya KUR ini dikira bansos jadi dikira gratis

Dinas Koperasi Bengkulu: Untuk sosialisasi sudah sangat antusias sekali, tersebar Rp 50 rb pamflet, namun permasalahannya sama dgn Banten karena kelayakan usaha, ada agunan, ada Sistem Informasi Debitur. Beberapa debitur pernah mendapat pembiayaan dari program BUMN, jadi mohon difasilitasi.

Aprian Joni, Biro Perekonomian Sumsel: Sebelum ini kami membentuk forum pengembangan prekonomian, MoU antara Bank dengan Bank Indonesia dimana salah satu yg ditangani adala UMKM, bagaimana KUR di Sumsel plafonnya bisa terserap. Bunga yg tinggi itu external jadi kita tidak bisa dijadikan alasan, namun masalah yg terbesar adalah agunan. Pendirian lembaga penjaminan kredit di daerah, program yang jelas, jadi dengan 2 instrumen itu sudah membantu. kita melakukan sosialisasi-sosialisasi. Kami membuat matriks bagaimana memperbaiki infrastruktur. Kami membuat OVOP, ada mata rantai yg terputus, saat hilir memproduksi, compongnya tidak ada. Harusnya ada dinas teknis yang menyediakan apa yg kurang, apa mengerjakan apa. Pada saat kita mengerjakan OVOP, instrumen dari pemerintah tidak ada.



Dijawab Kelautan: memang untuk level tertentu perlu, namun saya sepakat untuk dibawah Rp 20 juta tidak perlu agunan dan syaratnya jangan terlalu banyak. Bahkan kami memiliki Tim percepatan KUR.

Tejo Purwoto, Kemhut: kegiatan-kegiatan pertanian benar-benar membiayai diri sendiri, perbankan sedikit sekali. Kita harap KUR bisa diserap, kenapa sampai begitu sulitnya mengakses KUR, syaratnya sangat merepotkan sehingga target sebesar Rp 20T bisa terserap semua.

Biro Perekonomian Sumbar: Kami sudah membentuk Tim pengawasan KUR, kami mencanangkan 5 program: pembentukan lembaga penjamin kredit daerah. Yg perlu kita klarifikasi adalah bunga KUR pada usaha mikro 22%, ritel 14%. Apa persentase ini bisa ditekan? Jadi mikro = ritel atau mikro dibawah ritel. Kita harapkan perbankan dapat berkoordinasi tentang realisasi KUR ini agar opini publik yg "KUR ini susah didapatkan" bisa hilang.

Kaltengah Jamilah Yakub: Masyarakat kita masih enggan datang ke bank karena melihat pegawai bank pakai dasi aja udah takut. Agunan untuk pinjaman Rp 20 juta seharusnya tidak ada namun prakteknya ada padahal UKM kami banyak yg belum memiliki. Prinsip kehati-hatiaan kan bisa dilihat dari kelayakan usahanya. Mohon agunan untuk pinjaman Rp 20 juta ke bawah dihilangkan. Bisakah perbankan membuat simply link agar mereka yg datang ke debitur. Koperasi pertanian banyak namun kondisinya memprihatinkan karena banyak yg mutasi, dst. Ini barangkali bisa kita rangkul karena perkebunan banyak usaha mikro dan bisa digerakkan melalui koperasi, KUR, perbankan utk menghidupkan perkebunan. Kita ada kegiatan yg bekerjasama dgn bank pembangunan utk penyediaan dana. Penduduk kami masih 1,2 jadi penyerapan masih kecil. Kami merintis bekerja dgn Kadin utk membuat KUKM Center agar KUKM yg mendapat bantuan bisa merata.

Narasumber KP: Dari pihak perbankan, jangan-jangan ada kesulitan menganalisis debitur yg ribuan hingga jutaan itu, sedangkan dari



pihak pemerintah jangan-jangan kita selama ini bermain di APBN namun belum menemukan sasaran tembak yang tepat.

Narasumber IKM: Perpres 28 2008. UKM2 yg sudah ditangkap oleh instansi bisa ditembak oleh bank. Ada permasalahan pergantian pejabat sehingga program juga ikut berganti. Apabila ada kekosongan apakah roadmapnya salah atau ada miskoordinasi? Tugas kita menyiapkan IKM agar dipercayai oleh bank. Kalau ada potensi ekonomi masyarakat namun ada kendala2 maka tugas kita menyiapkan dia. Pernah saya lihat ada perajin yg tidak tamat SD namun dilatih menyiapkan pembukuan oleh bank, setelah itu diberi kredit sebesar Rp 500 juta, itu karena usahanya prospektif.

Narasumber kehutanan: Usaha di sektor kehutanan masih potensial jadi mohon difasilitasi penyerapan di sektor kehutanan misalnya di Lampung banyak hutan rakyat, Banten banyak hutan rakyat, Bengkulu juga banyak kemiri.

Bank Mandiri: KUR di mata perbankan memiliki aspek yg strategik. KUR itu ditargetkan oleh kementerian BUMN sebesar Rp 3 Trilliun tahun 2011. KUR ini bukan hanya dia saja program pemerintah, sedangkan kami hingga saat ini 2007-2009 sudah menyalurkan 6,9T. Bank sudah berkreasi utk mempercepat penyaluran. KUR merupakan strategi mengembangkan KUKM, menumbuhkan semangat kewirausahaan dari KUKM, KUR merupakan upaya mengedukasi agar menerapkan governance yg baik, agar mau mengembalikan pinjaman karena sumber dana dari bank. Kita susah mendapatkan pelaku UMKM yg feasible namun belum bankable. Penyaluran KUR selama ini merupakan kerjasama dgn sentra UMKM, sedikit sekali kontribusi dari instansi pemerintah. UMKM yg di sektor hulu lokasinya sulit dijangkau. Butuh terobosan dari daerah untuk menjadi off taker. Masih ada image KUR merupakan hibah yg tidak perlu dikembalikan. Perlu koordinasi dari daerah agar memberikan project2 yg feasible. Apabila bank harus jemput bola, kami sejak 2007 memikirkan terobosan2 utk menjangkau debitur yg banyak, proses cepat, biaya murah, syarat mudah. Ke depan kita harus meningkatkan komunikasi dengan daerah.

Usulan: Perbanyak lembaga linkage, 2 lembaga per propinsi, membuat target perluasan lembaga linkage agar mempercepat kredit kepada UMKM yang lokasinya sulit dijangkau oleh bank.



Deputi 1 Sejak semula program-program kita ada banyak, namun kenapa semua ini belum efektif? Kita memang selama ini mengeluarkan kebijakan general dimana 1 for all, ke depan kita coba utk tidak membuat kebijakan yg tidak 1 for all. Mengenai penjaminan, kita sudah sepakat, utk KUR mikro tidak dimintakan agunan. Apabila belum feasible, tolak. Apabila kita meminta agunan, itu akan jadi berita buruk karena lapornya ke Menteri. Pada BPR, apabila mereka menyalurkan KUR maka program swamitra akan mati. BRI sendiri juga punya program yg akan mati karena KUR karena itulah KUR belum efektif. Untuk Kehutanan, Mandiri dan BNI telah membahas perkreditan untuk program kehutanan maksimal 13 tahun jadi yang tadi sengon itu bisa difasilitasi. Bagaimana kita membuat konektifitas dan mensinkronkan sehingga mengakselerasi penyaluran KUR di setiap daerah. Karena itu perlu usaha kita bersama mewujudkan hal ini.

. 8. Dalam Panel Diskusi sessi I SESI II : PROGRAM FASILITASI/PEMERINTAH DAERAH dipandu oleh Bapak Bobby F Rafinus dengan 3 (tiga) Narasumber dan dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:

A. PENGEMBANGAN LINKAGE PROGRAM UNTUK PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT (OLEH:DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA, KEMEN KOP DAN UKM)

1. Secara umum Perkembangan Koperasi di Indonesia dari Tahun 2007 sampai dengan 2010 baik jumlah (aktif dan tidak aktif) maupun Koperasi yang telah RAT mengalami kenaikan rata-rata di atas 5 %, di mana pada Tahun 2010 Jumlah Koperasi yang aktif sebanyak 124.855 dan yang tidak aktif 52.627, sementara jumlah koperasi yang telah RAT adalah 55.811. Adapaun perkembangan jumlah anggota koperasi 1,9 %, di mana sampai dengan tahun 2011 mencapai 30.641.121. Kondisi koperasi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan potensi (lembaga linkage) bagi penyaluran KUR untuk menjangkau daerah-daerah pelosok



2. Namun demikian dalam perkembangannya, koperasi-koperasi tersebut sebagian memiliki rapor merah dalam hal pengelolaannya. Tugas Pemerintah untuk melakukan pembinaan melalui Kementerian Koperasi dan UKM

3. Dalam Pengembangan KUR ke depan bukan hanya volume penyaluran yang menjadi target utama, akan tetapi: a. Pengembangan SKIM, antara lain : KUR UMKM, KUR-TKI dan KUR Pariwisata b.

Mendorong berdirinya lembaga penjaminan kredit di daerah

c. Meningkatkan produktifitas lembaga-lembaga linkage yang sudah ada.

4.

Ciri-ciri Koperasi berkualitas :

a. Badan Usaha aktif, dimana mekanisme manajemen koperasi berlangsung, seperti RAT, Audit, Proses POAC (Planning, Organizing, Acting Controlling), aktivitas bisnis berjalan dan ketaatan terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku. b. Kinerja Usaha yang semakin sehat, yang ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan Volume Usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan. c. Adanya Prinsip Kohesivitas, yaitu rasa keterikatan anggota terhadap organisasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan prosentase kehadiran dalam rapat, loyalitas/kesetiaan terhadap keputusan organisasi, tanggung renteng (risk sharing), dan lain-lain. d. Memiliki Partisipasi kuat dari anggota, yaitu kewajiban dan dukungan anggota. Hal ini nampak dalam hal pemenuhan Simpanan Pokok dan Wajib, menghadiri rapat proses pengambilan keputusan, memanfaatkan pelayanan koperasi, dan lain-lain. e. Kinerja yang semakin sehat, yang ditandai dengan membaiknya struktur permodalan, kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan kinerja hasil audit WTS. f. Orientasi pelayanan khususnya pada anggota dan umumnya pada masyarakat, yang dicirikan keterkaitan dengan usaha anggota dan adanya pendidikan bagi anggota koperasi. 5.

Lembaga Penilai perlu



dibentuk untuk melakukan indentifikasi terhadap koperasi yang memiliki kinerja baik untuk dapat dijadikan lembaga linkage. 6.

Tipologi Permasalahan Koperasi

Kekurangan Liquiditas Belum didukung oleh perangkat hukum yang memadai Basis pelayanan belum jelas (anggota atau masyarakat) Jangkauannya terbatas Suku Bunga terlalu tinggi Keterbatasan SDM maksimal 7.

Penyaluran melalui linkage diperlukan mengingat:

a. Terbatasnya jumlah cabang/cabang pembantu/Kantor unit bank pelaksana KUR didaerah sehingga Bank pelaksana KUR memerlukan Lembaga Linkage untuk memperluas penyaluran KUR. b. Peran lembaga linkage (BPR,BPRS,Koperasi, BMT, Lembaga Keuangan Mikro Lainnya) dapat ditingkatkan dalam penyediaan pembiyaan bagi UMKMK di daerah. 8.

LKM Yang Potensial menjadi Lembaga Linkage

-Koperasi -Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) -Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) -Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) -Baitul Qiraat

9. Terdapat juga beberapa gabungan kelompok tani (gapoktan) dan kube yang potensial dan memiliki kinerja baik, akan tetapi belum memiliki badan hukum sehingga tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan formal transaksional, hal ini juga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan penyaluran KUR. Dengan demikian koordinasi tingkat Pemerintah daerah menjadi sangat strategis dalam rangka pengembangan lembaga linkage.



B. FASILITASI BANK INDONESIA (BI) UNTUK PERLUASAN KUR. (oleh:Deputi Direktur Kredit, BPR dan UKM, Bank Indonesia) Pemerintah, UMKM dan Lembaga Keuangan adalah tiga dimensi dalam penyelenggaraan KUR yang masing-masing mempunyai tugas antara lain: a. Pemerintah dan BI: BI dan Kementerian Keuangan melakukan fungsi regulator dan supervisor bank dan LKNB Kementerian teknis : Menyediakan bantuan teknis melalui pendampingan;menyediakan menciptakan Iklim usaha dan kebijakan yang mendukung; dan menyediakan kredit program

informasi;

b. UMKM : Memperluas usaha Meningkatkan kapabilitas agar dpt akses ke LK c. Lembaga Keuangan : Menyalurkan pinjaman dgn kondisi dan persyaratan khusus (lebih mudah)

Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Umkm



a. KEBIJAKAN SUPPLY SIDE : Kebijakan yang difokuskan dalam upayamendorong dan memberikan insentif bagi bank dalam pemberian kredit kepada UMKM b.

KEBIJAKAN DEMAND SIDE :

Kebijakan yang diarahkan dalam upaya peningkatan elijibilitas dan kapabilitas UMKM sehingga mampu memenuhi persyaratan dari bank (bankable)

C. PANDUAN PENYUSUNAN MATRIX PROGRAM DAN KEGIATAN PERLUASAN KUR UNTUK PEMDA (OLEH ASDEP URUSAN PASAR MODAL, PERBANKAN DAN LKBB) Ada 3 landasan hukum untuk penyusunan rencana tindak perluasan KUR oleh Pemda. Meningkatkan pangsa KUR 25% pada sektor pertanian, kelautan & perikanan, kehutanan dan industri. Target keterlibatan pemda tahun 2011 diamanatkan kepada seluruh propinsi. Empat tugas kementerian teknis merujuk pada MoU untuk melancarkan perluasan KUR. Penjabaran fungsi kementerian teknis dalam komite kebijakan terkait dengan MoU sudah 3 kali adendum dengan menambah plafon KUR mikro. Usulan ini diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian. Sementara penjaminan pemerintah ditingkatkan dari 70% menjadi 80% (diusulkan oleh DKP dan Pertanian). Pemda sebagai pemilik binaan dapat aktif mempersiapkan UMK , pembinaan dan pendampingan serta koordinasi (Pem Pusat) Menentukan rencana tindak perluasan KUR secara sistematis dari tingkat nasional, propinsi dan kab/kota. Melakukan komunikasi secara intensif menghasilkan dokumen memuat program dan kegiatan. Tujuan penyusunan rencana tindak adalah memberi petunjuk roadmap penyiapan dan pengembangan usaha calon debitur KUR di daerah. Menetapkan pelaksana kegiatan dengan tim yang ada atau membentuk tim yang baru. Langkah penyusunan rencana tindak dengan komunikasi bersama sektor dan mitra binaan. Rencana tindak disusun dalam bentuk matriks dengan memuat program, kegiatan, keluaran, sasaran, jadwal, instansi terkait dan penanggung jawab. Garis besar telah ditetapkan dalam matriks tersebut: mulai pembentukan tim, sosialisasi,



pelatihan, penyusunan fasilitas penunjang (basis data, lembaga linkage), proyek percontohan KUR (sebagai tindak lanjut pengolahan basis data memilih area tertentu dan scope yang kecil). Pemantauan-evaluasi dan pelaporan, serta penetapan target penyaluran KUR di propinsi. Dalam harapan, jika BI turut serta sosialisasi maka kredit di wilayah tersebut dapat meningkat 20% dan didalamnya adalah KUR. Menyusun matriks ini yang harus diselesaikan pada bulan Mei memenuhi target pengawasan UKP4 Penyusunan matrik dilengkapi dengan narasi daftar rencana tindak perluasan KUR yang harus diselesaikan pada bulan Juni. Program dan kegiatan kementerian teknis dan Pemda harus saling melengkapi.

D.

DISKUSI/ TANYA JAWAB

(i) Tanya-Jawab Sesi Pertama: Pertanyaan : Pemda Jabar - Tarmo (Biro Adm Perekonomian) Eksistensi KUR di Jabar telah dibuat SK tim. Pelaksanannya sudah dibagi tupoksi melibatkan semua unsur terkait termasuk bank pelaksana. Tiap bulan tgl 20. Permasalahannya: Rapat koordinasi setiap bulan suku bunga mahal, tidak ada kesepakatan bank dan debitur tentang colateral. Dalam rapat tersebut dinyatakan jaminan pem pusat 70% ditanggapi bahwa UMKM feasible belum bankable - Bank menyoroti 30% sisanya krn dianggap belum bankable - Bank berasalan prinsip prudent to melayani KUR. Misalnya ada solusi dengan menambah subsidi bunga oleh Pemda apakah hal ini tidak akan menyalahi aturan karena sudah ada jaminan sebelumnya. Dalam proses pembentukan lembaga penjaminan kredit dikuatirkan : sudah mencontoh Jawa Timur, ternyata tidak ada keuntungan finansial, apakah tetap bisa dibentuk. Penjaminan 80% apakah hanya dibatasi sektor khusus atau bisa untuk sektor lain.

Pemda Kaltim - Arif Menyarankan: intinya memberi modal masyarakat. Ada 3 pilar (kementerian, bank dan Pemda). Diharapkan ada komitmen bersama, terutama dari Bank sebagai pemilik modal. Ditambahkan



alokasi anggaran untuk penyusunan matriks kegiatan.

Pemda Kalteng Sudah mengirim surat 5 bank pelaksana tembusan ke BI, berapa target masing-2 belum ada gambaran kongkrit, Meminta untuk BI mengingatkan bank-2 tersebut. Menyarankan agunan 20 juta kebawah, diharapkan ada surat mengingatkan hal ini agar tidak ada keluhan dari UMKM mengenai agunan tambahan. Bank selalu berpegang prinsip kehati-hatian. Akan ada sosialisasi KUR oleh Gubernur Tim monev sudah terbentuk.

Jawaban:

Kemen Koperasi & UKM Apakah Biro Ekonomi sudah sesuai untuk membentuk tim monev. UMKM belum terbiasa pengikatan transaksional secara resmi sehingga ada pendapat yang keliru. Bank sepakat memberikan plafon tanpa jaminan tetapi UKM harus menampakkan feasibility usaha yang dijalankan agar NPL tidak membengkak. Feasibilitas disini di mata Bank bukan hanya di mata UKM, sehingga bank mengharuskan agunan. Lembaga penjaminan bukan untuk menambah PAD pemda. Komitmen tidak menerapkan agunan kredit sudah dibuat antar pimpinan bank, sehingga semestinya surat penegaskan tidak perlu. Terkait subsidi bunga Peraturan KUR tidak diubah, Pemda mengatur diluar keterlibatan bank dan aturan KUR yang ada, misalnya melalui paket program Pemda tersendiri untuk membantu UKM.

Bank Indonesia



Setiap tahun bank membuat rencana pertumbuhan kredit setahun - dalam target 1 tahun. BI memantau target ini apakah sudah mencantumkan rincian. Modal bukan satu-satunya pengembangan UKM terkait KUR. UKM kebanyakan tidak membuat pembukuan. Bank sulit memberikan kredit jika tidak ada laporan pembukuan. Kalaupun modal dberikan tetapi faktor lain seperti kemampuan, pendampingan tidak memadai, maka modal tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Perlu kesabaran untuk memfasilitasi kesederhanaan UKM.

Kemenko Perekonomian Penjaminan 80% hanya untuk 4 sektor dan TKI, sektor selain itu 70%. Jika dilengkapi dengan anggaran, maka matriks akan lebih sempurna. Lebih lengkap lebih bagus. Subsidi bunga dikuatirkan akan mengaburkan program KUR yang sebenarnya. Pembiayaan hanya sebagian penyelesaian masalah UKM, jika ada skenario lain dari Pemda yang memberikan bantuan kepada UKM akan lebih baik. Saat ini lembaga linkage executing 2 M tidak boleh menerima kredit program yang ada. Namun ada usulan : walaupun ada kredit program lain diperkenankan menyalurkan KUR sepanjang kinerja dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Komite KUR Mengingatkan bahwa modal yang diberikan ini murni dari bank yang berarti itu DPK (masyarakat). Berlaku mekanisme yang umum di bank. Aturannya, bank hanya menjawab bisa diterima atau tidak, tanpa menetapkan agunan (syarat pemberian kredit). Jika tidak feasible bank akan menolak. KUR bukan pemberian bantuan pemerintah tetapi fasilitas pemerintah untuk memudahkan perolehan kredit bank dengan jaminan pemerintah. Menjaga ketahanan perusahaan penjaminan (asuransi) agar tidak menerima resiko yang lebih besar. Saat ini ditengarai mereka melakukan risk sharing. Semakin besar perusahaan penjaminan daerah kemungkinan akan menerima resiko yang semakin besar. Walaupun berpeluang memberikan keuntungan bagi Pemda, tetapi resiko yang ditanggung akan semakin besar pula. Program ini untuk kepentingan daerah masing-masing secara politik dan ekonomi.



(ii) Tanya Jawab Sesi Kedua Pertanyaan : Pemda Bangka Belitung- Saherman Pengalaman bahwa rakyat perlu dididik. Jika kredit turunnya lancar akan besar resiko macet pengembalian. Tidak diketahui sebabnya. Lancarnya kerdit karena ada pendampingan (honor). Masyarakat mengabaikan kewajibannya. Kredit ini dianggap sebagai hibah dan sodaqoh oleh masyarakat.

Pemda DKI Jaya Rujita Menghadapi pengalaman yang sama dengan Bangka Belitung. Kredit dengan jaminan deposito Gubernur mengalami macet dalam jumlah besar. Kredit skema lain juga macet karena masyarakat menganggap sebagai hibah.

Pemda Sumatera Barat - Jonri Penyaluran KUR sudah mencapai Rp 1,096 T dengan 67.000 debitur. Penyaluran KUR diserahkan kepada perbankan. Melakukan registrasi penguatan modal kepada pedagang kaki lima pasar tradisional dan perkotaan, 7000 pedagang kaki lima. Penguatan anggaran APBD melalui koperasi (hibah anggaran APBD) , masyarakat tidak mengetahui bahwa dana tersebut berbentuk hibah. Apakah kegiatan rencana tindak memasukkan semua kegiatan SKPD terkait lainnya? Meminta laporan rapat-2 dengan bank-2 pelaksana



Pemda Kalbar Sukanti Pembentukan tim (dalam matrik) mempunyai konsekuensi anggaran, instansi mana yang akan menjadi leading sector. Dibebankan pada tim tersebut bukan pembebanan pada masing-masing instansi. Bahan untuk mengajukan ke DPRD Apakah setelah ini pemimpin rapat mewakili pemda dalam SKPD terkait? Penyaluran KUR Peb 2011 mencapai plafon Rp 521 Milyar, realisasi sebesar Rp 339 M jumlah debitur 15.841 Diperlukan surat kepada Gubernur mengenai pembentukan tim tersebut dan dengan surat tersebut akan membantu untuk mengajukan pembahasan pembiayaan dalam APBD.

Jawaban :

Kemenko Perekonomian Kegiatan SKPD Sumbar apakah dimasukkan ke dalam matriks? Semestinya hanya 4 sektor. Siapakah yang leading dalam team diserahkan pada Pemda. Kementerian tidak mungkin melakukan intervensi kepada Pemda. Mengenai honor diserahkan kepada Pemda masing-masing. Forum diperlukan untuk antar SKPD dan instansi terkait dengan program KUR.

Bank Indonesia Apabila KUR dianggap hibah maka yang rugi adalah debitur sendiri karena tercatat di SID dan tidak akan bisa mengakses pembiayaan lagi. Kami memfasilitasi kredit untuk sapi seperti membantu membangun kandang, pemberian penyuluhan ke dinas peternakan. Modal bukan satu2nya. Bank akan menambah plafon jika pembayaran kredit lancar.



9.

Penutupan

Upacara penutupan dilakukan oleh Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Bapak Erlangga Mantik. Dalam sambutan akhir rapat kerja dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Akan disampaikan surat resmi kepada Pemerintah daerah mengenai pembentukan tim dan rencana tindak. Bulan Juni 2011 diharapkan rencana tindak diseluruh pemerintah daerah sudah siap. Harapan bersama bahwa penyaluran KUR ke depan untuk sektur hulu sebesar 25% BI diharapkan dapat menjadi motor dalam penyaluran KUR yang dilakukan oleh bank pelaksana Masih diperlukan lebih banyak ide untuk pengembangan KUR kedepan.

Jakarta, 14 April 2011 Asdep Urusan Pasar Modal, Perbankan dan LKBB.



PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents