PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT DENPASAR, 20 APRIL 2011
1
Peran UMKMK
Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 51,3 juta unit usaha UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 90,9 juta pekerja Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 55,6% terhadap PDB tahun 2007 UMKMK cukup strategis dalam membantu perekonomian pada masa krisis, yang terbukti dari peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% tahun 2009
2
Keterbatasan UMKMK Kemampuan Sumber Daya Manusia Jejaring dan jangkauan pemasaran Kemampuan teknologi Terbatasnya UMKMK dalam mengakses kredit/pembiayaan dari Perbankan Terbatasnya kemampuan UMKMK dalam menyediakan agunan.
3
SUMBER PEMBIAYAAN Sumber Pembiayaan saat ini:
Modal Sendiri
Modal dari keluarga/teman
Pinjaman dari perseorangan/Rentenir
Pinjaman dari Lembaga Keuangan Mikro (terbatas kapasitasnya)
Bantuan berupa CSR/ PKBL
Bantuan Pemerintah Dana Bergulir
Kredit Program; KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) , KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan)
Pinjaman dari perbankan
Bantuan Sosial 4
4
PENINGKATAN AKSES KEPADA SUMBER PEMBIAYAAN Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK, diterbitkan dalam rangka pemberdayaan UMKMK, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan Kebijakan pemberdayaan UMKMK, mencakup:
Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
Pengembangan kewirausahaan
Peningkatan pasar produk UMKMK
Reformasi regulasi UMKMK
Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu upaya peningkatan akses kepada sumber pembiayaan, dengan skema penjaminan.
5
5
PENGERTIAN & SUMBER DANA KUR
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Sumber Dana Penyaluran KUR adalah 100 % (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat (tabungan, giro, dan deposito).
6
SKEMA KUR
BANK PELAKSANA
Pemerintah Nota Kesepahaman Bersama
Kredit
Pengembalian Kredit
Imbal Jasa Penjaminan
Perjanjian Kerjasama (Penjaminan KUR) Perusahaan Penjamin
UMKMK USAHA PRODUKTIF & LAYAK 7
PIHAK-PIHAK TERKAIT KUR Pemerintah 1. Kemenko Perekonomian 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Kehutanan 5. Kementerian Kelautan & Perikanan 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian Koperasi & UKM 8. Kementerian Perdagangan 9. Kementerian BUMN 10. Kementerian Nakertrans
Perusahaan Penjaminan 1. PT. Askrindo 2. Perum Jamkrindo
Pengawasan 1. Bank Indonesia 2. B P K P
Bank Pelaksana Bank Pelaksana 1. Bank BRI 1. Bank BRI 2. Bank Mandiri 2. Bank Mandiri 3. Bank B N I 3. Bank B N I 4. Bank BT N 4. Bank BT N 5. Bank Bukopin 5. Bank Bukopin 6. Bank Syariah Mandiri 6. Bank Syariah Mandiri 7. Bank DKI 7. Bank DKI 8. Bank Nagari 8. Bank Nagari 9. Bank Jabar Banten 9. Bank Jabar Banten 10. Bank Jateng 10. Bank Jateng 11. BPD DIY 11. BPD DIY 12. Bank Jatim 12. Bank Jatim 13. Bank NTB 13. Bank NTB 14. Bank Kalbar 14. Bank Kalbar 15. BPD Kalsel 15. BPD Kalsel 16. Bank Kalteng 16. Bank Kalteng 17. Bank Sulut 17. Bank Sulut 18. Bank Maluku 18. Bank Maluku 19. Bank Papua 19. Bank Papua 20. Bank Sulsel (beroperasi Mei 2011)
8
EVALUASI KETENTUAN SKEMA KUR
Dalam pelaksanaan program KUR Pemerintah terus secara dinamis melakukan evaluasi dan perbaikan ketentuan agar program ini semakin besar manfaatnya bagi UMKM. Pada tahun 2010 Pemerintah telah melakukan program revitalisasi, relaksasi dan akselerasi penyaluran KUR yang diberikan dalam bentuk: KUR Mikro : • Jumlah maksimum Rp. 20 juta • Suku Bunga maksimum 22% efektif per tahun • Tidak memerlukan adanya agunan tambahan • Tanpa melalui pengecekan SID KUR Ritel : • Jumlah dari Rp. 20 juta s/d Rp. 500 juta • Suku Bunga maksimum 14% efektif per tahun • Melalui pengecekan SID • Perlu adanya agunan tambahan; 9
EVALUASI KETENTUAN (lanjutan...) Perpanjangan suplesi/restrukturisasi: • KUR untuk modal kerja, dari 3 tahun menjadi 6 tahun; • KUR untuk investasi, dari 5 tahun menjadi 10 tahun; KUR Linkage executing maksimum Rp 2 milyar; Penjaminan untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan serta industri kecil sebesar 80%, sedangkan sektor lainnya 70%; KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan penjaminan Pemerintah sebesar 80%; KUR investasi untuk perkebunan tanaman keras dapat langsung 13 tahun.
10
STRUKTUR KUR
Plafon
KUR Mikro: s/d Rp. 20 juta KUR Ritel: Rp.20 juta s/d Rp.500 juta KUR melalui Lembaga Linkage Pola Executing: maksimal Rp.2 miliar
Penggunaan
Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi
Jangka Waktu
Kredit Modal Kerja maksimal 3 tahun Kredit Investasi maksimal 5 tahun DAPAT diperpanjang
Suku Bunga
KUR Mikro: maks. 22% Eff p.a KUR Ritel: maks. 14% Eff p.a
Provisi & Adm
Sesuai ketentuan Bank yang berlaku
Imbal Jasa Penjaminan
Dibayar oleh Pemerintah.
Agunan
Utama : Usaha yang dibiayai Tambahan : Sesuai ketentuan Bank
11
Sasaran Debitur KUR
USAHA MIKRO
Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sbb : -
Asset ≤ Rp. 50 juta (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha); atau
- Omzet ≤ Rp.300 juta
Sesuai dengan UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
USAHA KECIL Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang yang memenuhi kriteria sbb : - Rp 50 juta < Asset ≤ Rp 500 juta (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha); atau - Rp.300 juta < Omzet ≤ Rp. 2,5 miliar
12
Sasaran Debitur KUR
USAHA MENENGAH Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria : • Rp.500 juta < Asset ≤ Rp.10 M (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) atau • Rp.2,5 M < Sales ≤ Rp. 50 M
KOPERASI Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13
Sasaran Debitur KUR
KELOMPOK USAHA Kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.
LEMBAGA LINKAGE Lembaga yang menerus pinjamkan KUR dari Bank kepada Calon Debitur KUR, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.
14
Kriteria Calon Debitur KUR
Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah.
Dapat sedang menerima kredit konsumtif. Dalam hal UMKMK masih tercatat pada Sistem Informasi Debitur BI, tetapi telah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas Bank sebelumnya; Untuk KUR Mikro tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan
Sistem Informasi Debitur BI. 15
CAPAIAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
16
PENYALURAN KUR TERHADAP TOTAL KREDIT (PER DESEMBER 2010)
KUR
34
Kredit UMKMK
926
Total Kredit
1768
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
17
REALISASI PENYALURAN KUR 2007 – 2011(Rp milyar)
6.365
PENYALURAN KUR MENURUT SEKTOR EKONOMI 31 MARET 2011
Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi 1,0%
Perdagangan, Restoran & Hotel 64,0%
Jasa-jasa Dunia Usaha 5,0%
Lain-lain 7,0%
Pertanian 17,0% Konstruksi 2,0% Listrik, Gas & Air 0,0
Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat 2,0%
Industri Pengolahan 2,0% Pertambangan 0,0%
19
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT
20
INPRES NO.3/2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
PROGRAM
TINDAKAN
PERLUASAN MENYUSUN PENYALURAN RENCANA TINDAK KREDIT PERLUASAN KUR DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
KELUARAN TERSUSUNNYA KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH MENGENAI RENCANA TINDAK OPERASIONAL PERLUASAN PENYALURAN KUR TERUTAMA UNTUK SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN, INDUSTRI, PERTANIAN, KEHUTANAN
TARGET PENYELESAIAN 2010
2011
JATENG, JATIM, JABAR
SELURUH PROVINSI
P. JAWAB GUBERNUR BUPATI WALIKOTA
21
PERAN PEMDA DALAM PERLUASAN KUR Secara aktif turut mempersiapkan UMKMK yang produktif (individu, kelompok, kemitraan, cluster) sebagai calon debitur KUR; Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa pengurusan dan pengembalian kredit/pembiayaan; Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Daerah dan dengan Kementerian Teknis/ Pemerintah Pusat; Menyusun rencana tindak yang berisi program dan kegiatan perluasan KUR dan menyiapkan penganggarannya; 22
PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PERLUASAN KUR PEMERINTAH DAERAH
Untuk mengkoordinasikan peningkatan dan perluasan penyaluran KUR, terutama untuk sektor pertanian, kelautan & perikanan, kehutanan dan industri kecil; Dapat saling melengkapi dan bekerjasama/ bersinergi dengan Program dan Kegiatan Kementerian Teknis (yang hari ini dipaparkan) Bekerjasama dengan institusi pelaksana KUR di daerah termasuk dengan Bank Indonesia.
2323
MAKSUD DAN TUJUAN RAPAT KERJA PENYUSUNAN RENCANA TINDAK
Mendorong kerjasama Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah dan institusi terkait dalam perluasan penyaluran KUR; Memfasilitasi penyusunan draf matrik program dan kegiatan dari rencana tindak perluasan penyaluran KUR Tahun 2011-2012 pada Pemerintah Daerah (Provinsi);
24 24
KESIMPULAN 1. Peran UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis 2. Pengembangan UMKM menghadapi berbagai kendala khususnya permasalahan sulitnya akses ke sumber pembiayaan 3. KUR diberikan untuk UMKMK yang produktif dan layak namun belum bankable agar dapat mengakses kredit/pembiayaan dari bank. 4. Inpres No.3/2010 mengamanatkan Pemda untuk berperan serta dalam program perluasan KUR, terutama di sektor pertanian, perikanan & kelautan, kehutanan dan industri kecil. 5. Rencana Tindak yang berisi program dan kegiatan dalam rangka mempersiapkan calon debitur KUR merupakan kegiatan bersama untuk pemberdayaan UMKMK.
25
TERIMA KASIH
Sekretariat KUR : Telpon : (021) 3521843 Faks : (021) 3521836 Website : www.ekon.go.id Email :
[email protected],
[email protected]
26
