Denpasar, 20 April 2016

Denpasar, 20 April 2016

Sistematika 1. FAMILY TREE PUU 2. ALUR PIKIR

3. KETENTUAN UMUM 4. KRITERIA DAN TIPOLOGI

5. PENETAPAN LOKASI DAN PERENCANAAN PENANGANAN

6. POLA-POLA PENANGANAN

7. PENGELOLAAN 8. POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Family Tree UUD 1945

UU-PR (UU 26/2007)

PP-PPR (PP 15/2010)

UU-HAM (UU 39/1999)

PP-RTRWN (PP 28/2006)

UU-PKP (UU 1/2011)

Peraturan Perundang-Undangan terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PP Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (proses penandatanganan oleh Presiden)

PERPRES RTR KSN Perda RTRW Provinsi

Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Perda RTRW Kab/Kota Perda RDTR Kws Perkot.

Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Perbup/wal tentang Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

1 KEBIJAKAN NASIONAL  RPJPN  RPJMN

UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

ALUR PIKIR LANDASAN YURIDIS • Pasal 96 UU No. 1 Tahun 2011

KOMITMEN INTERNASIONAL  MDG’s  SDG’s

LATAR BELAKANG

KRITERIA KUMUH 1. Bangunan Gedung 2. Jalan Lingkungan 3. Penyediaan Air Minum 4. Drainase Lingkungan 5. Pengelolaan Air Limbah 6. Pengelolaan Persampahan 7. Proteksi Kebakaran PERTIMBANGAN LAIN:

TUJUAN Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

1. Nilai Strategis Lokasi 2. Kependudukan 3. Sosial, Ekonomi, Budaya

LINGKUP PENGATURAN

PENINGKATAN KUALITAS  Penetapan Lokasi: a.Identifikasi lokasi b.Penetapan lokasi  Pola penanganan: a. Pemugaran b. Peremajaan c. Pemukiman kembali  Pengelolaan

KEARIFAN LOKAL  Berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundangundangan

KEMITRAAN

 Pemerintah dan/atau pemda dengan BUMN, BUMD, atau BUMS  Pemerintah dan/atau pemda dengan masyarakat PERAN MASYARAKAT  Peran dalam penetapan lokasi  Peran dalam perencanaan penanganan  Peran dalam Peningkatan Kualitas  Peran dalam Pengelolaan. Kelompok Swadaya Masyarakat

CITA-CITA

Terwujudnya perumahan dan permukiman layak huni dan bebas kumuh

PERMUKIMAN TANPA KUMUH 2019

2

KETENTUAN UMUM

1.

Rumah

13. Perbaikan

2.

Perumahan

14. Pemugaran

3.

Permukiman

15. Peremajaan

4. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

16. Pemukiman Kembali

5.

19. Pemerintah daerah

Perumahan Kumuh

17. Kearifan lokal

18. Pemerintah pusat

6. Permukiman Kumuh

20. Setiap orang

7.

21. Badan hukum

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

8. Prasarana 9. Sarana

10. Utilitas umum 11. Pencegahan 12. Pemeliharaan

22. Kelompok swadaya masyarakat 23. Menteri

Maksud: Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tujuan: Peraturan menteri ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Lingkup: Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. kriteria dan tipologi; b. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan; c. pola-pola penanganan; d. pengelolaan; e. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

Karakteristik Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh •

•

•

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: •

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

•

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut, yaitu: 1.

Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman, yang mengalami degradasi kualitas;

2.

Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memenuhi syarat;

3.

Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu: a.

Jalan Lingkungan,

b.

Drainase Lingkungan,

c.

Penyediaan Air Bersih/Minum,

d.

Pengelolaan Persampahan,

e.

Pengelolaan Air Limbah,

f.

Proteksi Kebakaran.

Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses

Kenapa ini kumuh ?

Ketidakteraturan bangunan

Kenapa ini kumuh?

Kualitas jalan yang buruk

Kenapa ini kumuh?

Tidak tersedianya sarana pengelolaan air limbah

Kenapa ini kumuh?

Tidak tersedianya sarana persampahan

3 KRITERIA DAN TIPOLOGI Pasal 4 - Pasal 14

Pasal 5-6

Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan

a. ketidakteraturan bangunan;

Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak

sesuai dengan

Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR;

ketentuan rencana tata ruang;

dan/atau

lingkungan dalam RTBL a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan

dalam RDTR, dan/atau RTBL; kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sbb:

Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah

Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan

c. kualitas bangunan

a. pengendalian dampak lingkungan; b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah

yang tidak

tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah

memenuhi

prasarana/sarana umum

syarat.

c. keselamatan bangunan gedung; d. kesehatan bangunan gedung; e. kenyamanan bangunan gedung; dan

f. kemudahan bangunan gedung.  kabupaten/kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan merujuk pada persetujuan sementara mendirikan bangunan.

Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

 bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan sementara mendirikan bangunan, penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

Pasal 7

Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum



Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

a. jaringan jalan lingkungan

tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau

b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

sebagian atau seluruh jalan

lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 8





masyarakat tidak dapat mengakses a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau

air minum yang memenuhi syarat kesehatan.

b. tidak terpenuhinya

kebutuhan air minum masyarakat

kebutuhan air minum setiap

dalam lingkungan perumahan atau

individu sesuai standar yang

permukiman tidak mencapai minimal

berlaku.

sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 9


a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga

menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

menimbulkan genangan; saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak

b. ketidaktersediaan drainase;

tersedia. saluran lokal tidak terhubung dengan saluran




c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;

pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan

air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau

pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan, baik pemeliharaan rutin dan/atau pemeliharaan berkala. kualitas konstruksi drainase buruk, karena

e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 10





a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang

berlaku; dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air

limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

tidak memiliki sistem: a. pengelolaan limbah domestik; b. pengelolaan limbah komunal; atau c. pengelolaan limbah terpusat. a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 11



a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;

Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau

c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar.

tidak tersedianya: a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. tidak tersedianya: a. sistem pewadahan dan pemilahan domestik; b. sistem pengumpulan skala lingkungan; c. sistem pengangkutan skala lingkungan; d. sistem pengolahan skala lingkungan. pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan, baik pemeliharaan rutin dan/atau pemeliharaan berkala.

Pasal 12

Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan Tidak tersedianya:

Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum


a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan; b. jalan lingkungan yang memudahkan

Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran; a. Prasarana proteksi kebakaran;

Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah

terjadinya kebakaran kepada Instansi

dan

Pemadam Kebakaran; dan/atau d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.


c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan

Tidak tersedianya:

b. Sarana proteksi kebakaran.

a.

Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)

b.

Kendaraan pemadam kebakaran

c.

Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau

d.

Peralatan pendukung lainnya.

Pasal 13

1

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh Atas Air - Banjarmasin

3

4

2

Permukiman Kumuh Tepi Air - Jakarta

Permukiman Kumuh Perbukitan- Jayapura

Permukiman Kumuh Rawan Bencana - Jogjakarta

5

Permukiman Kumuh Dataran Rendah - Jakarta

Pasal 15

4

Bagian Kesatu: Umum

PENETAPAN LOKASI Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PENETAPAN LOKASI DAN PERENCANAAN PENANGANAN

dilakukan oleh Pemerintah Daerah PROSES PENDATAAN (oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat)

Identifikasi Lokasi

Penilaian Lokasi

PERENCANAAN PENANGANAN

Bagian Kedua: Penetapan Lokasi IDENTIFIKASI LOKASI

Identifikasi lokasi didahului dengan mengidentifikasi satuan perumahan dan permukiman

Identifikasi Kondisi Kekumuhan

PROSEDUR PENDATAAN

menentukan tingkat kekumuhan pd satuan perumahan &permukiman dgn menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana&prasarana pendukungnya.

Pasal 16-Pasal 24 Perumahan dan Permukiman Formal

Perumahan dan Permukiman Swadaya dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh status penguasaan lahan

bukti dokumen sertifikat hak atas tanah

kepemilikan pihak lain

bukti izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah

kesesuaian peruntukan

bukti Surat Keterangan Rencana Kab/Kota

Identifikasi Legalitas Lahan menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar untuk menentukan pola penanganan.

kesesuaian dengan rencana tata ruang

Identifikasi Pertimbangan Lain

nilai strategis lokasi

Pemda menyiapkan format isian dan prosedur pendataan

identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Legalitas Lahan

Pertimbangan Lain

lokasi pada fungsi strategis ka/kota lokasi bukan pada fungsi strategis ka/kota rendah: kepadatan < 150 jiwa/ha sedang: kepadatan 151-200 jiwa/ha

kepadatan penduduk

Kumuh Kategori Ringan

tinggi: kepadatan 201-400 jiwa/ha

Kumuh Kategori Sedang

sangat padat: kepadatan > 401 jiwa/ha

Kumuh Kategori Berat

PENILAIAN LOKASI

Status Lahan Legal Status Lahan Tidak Legal

kondisi sosial, ekonomi, dan budaya

potensi sosial  tingk partisipasi masy dlm pembangunan

potensi ekonomi  keg ekonomi tertentu yg strategis bg masy potensi budaya adanya kegiatan / warisan budaya tertentu

Kategori Rendah Kategori Sedang

Peninjauan ulang min 1x dlm 5 thn

Kategori Tinggi

PENETAPAN LOKASI

 Perumahan = RW  Permukiman = kel / desa

Pendekatan Administratif

kepemilikan sendiri

dilakukan oleh pemerintah daerah melibatkan peran masyarakat pada lokasi

Kondisi Kekumuhan

Pendekatan Fungsional  Identifikasi Deliniasi

Dlm bntk Keputusan Bup/Wal (gubernur utk DKI) Berdasarkan Pertimbangan Lain

Dilengkapi Tabel Daftar Lokasi & Peta Sebaran Menentukan Prioritas Penanganan

Untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Dilakukan melalui proses pendataan

Hasil peninjauan ulang ditetapkan dlm keputusan Bup/Wal (Gub untuk DKI)

Pasal 25

Bagian Ketiga: Perencanaan Penanganan PERENCANAAN PENANGANAN Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pelaku:

Tahap perencanaan penanganan

Tujuan:

a. b. c. d. e. f.

persiapan; survei; penyusunan data dan fakta; analisis; penyusunan konsep penanganan; dan penyusunan rencana penanganan (rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya).

Pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat

Mengkaji dan merencanakan pola penanganan sesuai dengan hasil

penetapan lokasi

sebagai dasar penanganan perumahan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

kumuh dan permukiman kumuh

ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati/walikota atau gubernur untuk DKI Jakarta

Pasal 26- Pasal 30

5

Bagian Kesatu: Umum dilakukan oleh Pemerintah

Pertimbangan Pola-Pola Penanganan Berdasarkan

dan pemerintah daerah

Klasifikasi Kekumuhan dan Status Legalitas Lahan

sesuai dengan

a. Kumuh berat & status lahan legal  Peremajaan

kewenangannya dengan melibatkan peran

b. Kumuh berat & status lahan tidak legal  Pemukiman Kembali

c. Kumuh sedang & status lahan legal  Peremajaan

masyarakat

d. Kumuh sedang & status lahan tidak legal  Pemukiman Kembali e. Kumuh ringan & status lahan legal  Pemugaran f.

POLA-POLA PENANGANAN

Kumuh ringan & status lahan tidak legal  Pemukiman Kembali

Pola-Pola Pertimbangan Pola-Pola Penanganan Berdasarkan

Penanganan

Tipologi Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh a. Kumuh di atas air  memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air

Pemugaran

Peremajaan

Pemukiman Kembali

Berdasarkan kondisi kekumuhan dan legalitas lahan

b. Kumuh di tepi air  memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah c. Kumuh di dataran  memperhatikan karakteristikdaya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah d. Kumuh di perbukitan  memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah e. Kumuh di kawasan rawan bencana  memperhatikan karakteristik

kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah

Jalan Lingkungan Sebelum

Sesudah Kegiatan Lokasi

: Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan : Candikuning, Tabanan, Bali

Saluran Drainase Sebelum

Kegiatan Lokasi

: Pembangunan Saluran Drainase : Kawasan Sinarmanik, Bangka Belitung

Sesudah

Persampahan Sebelum

Sesudah Kegiatan Lokasi

: Pembangunan Landasan Kontainer : Kawasan Tambakromo, Blora, Jawa Tengah

Bagian Kedua Pemugaran

Bagian Ketiga Peremajaan

Bagian Keempat Pemukiman Kembali

Dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

Merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

Dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum

Dilakukan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

Harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak

Tahap pra konstruksi: a. b. c. d. e.

identifikasi permasalahan & kebutuhan pemugaran; sosialisasi & rembuk warga terdampak; pendataan masyarakat terdampak; penyusunan rencana pemugaran; dan musyawarah dan diskusi penyepakatan.

Tahap konstruksi: a. proses pelaksanaan konstruksi pemugaran; dan b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan.

Tahap pasca konstruksi: Pemanfaatan dan pemeliharaan & perbaikan.

Pasal 29-Pasal 34

Tahap pra konstruksi: a. b. c. d. e. f.

identifikasi permasalahan & kebutuhan peremajaan; penghunian sementara untuk masyarakat terdampak; sosialisasi dan rembuk warga terdampak; pendataan masyarakat terdampak; penyusunan rencana peremajaan; dan musyawarah dan diskusi penyepakatan.

Tahap konstruksi: a. b. c. d. e.

ganti rugi bagi masyarakat terdampak; penghunian sementara masyarakat terdampak; pelaksanaan konstruksi peremajaan; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi; dan penghunian kembali masyarakat terdampak.


Tahap pra konstruksi: a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan; b. penghunian sementara (pada lokasi rawan bencana); c. sosialisasi dan rembuk warga terdampak; d. pendataan masyarakat terdampak; e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

Tahap konstruksi: a. b. c. d. e. f.

ganti rugi bagi masyarakat terdampak; proses legalitas lahan pada lokasi baru; proses pelaksanaan konstruksi pembangunan baru; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi; penghunian kembali masyarakat terdampak; dan pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.


Pasal 36

6

Bagian Kesatu: Umum Bertujuan: Mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat

difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan

PENGELOLAAN masyarakat Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani

Pembentukan kelompok

Pemeliharaan dan

swadaya masyarakat

perbaikan

Pasal 37

6

Bagian Kedua:

PENGELOLAAN

 Upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan.  Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, antara lain dalam bentuk: a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan

kriteria; b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan

konsultasi; c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan; d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau

sesuai kebutuhan; e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau

f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.  Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

Pasal 38- Pasal 42

6

Bagian Ketiga: Pemeliharaan & Perbaikan Pemeliharaan rumah wajib dilakukan

PENGELOLAAN Pemeliharaan dan

Pemeliharaan

oleh setiap orang

dilakukan melalui

Pemeliharaan prasarana, sarana dan

perawatan dan

utilitas umum wajib dilakukan oleh

pemeriksaan secara

pemerintah daerah dan/atau setiap

berkala

orang

Perbaikan

Perbaikan terhadap rumah wajib

dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang

dilakukan oleh setiap orang

Perbaikan

Perbaikan terhadap prasarana,

dilakukan melalui

sarana dan utilitas umum wajib

rehabilitasi atau pemugaran

dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang

Pasal 43

7

Bagian Kesatu: Pola Kemitraan

POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Pola Kemitraan antar pemangku kepentingan dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Kemitraan antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan setiap orang

Pasal 44- Pasal 50

Bagian Kedua: Peran Masyarakat Pada Tahap Penetapan & Perencanaan Tahap Penetapan

Tahap Perencanaan

Lokasi

Penanganan

a. partisipasi pada proses pendataan lokasi, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan; b. pemberian pendapat terhadap hasil penetapan lokasi dengan dasar pertimbangan dokumen atau data dan informasi.

masyarakat dapat: a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilakukan oleh pemda; b. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam penyusunan rencana penanganan; c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan pada lokasi sesuai dengan kewenangannya; d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi.

Pada Tahap Peningkatan Kualitas Tahap Pemugaran, Permejaan, dan/atau Pemukiman Kembali a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak; b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material; d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum; e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; dan/atau g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat

Pada Tahap Pengelolaan

a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemda dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi yang telah tertangani; b. berpartisipasi aktif secara swadaya baik berupa dana, tenaga maupun material; c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan; d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau e. melaporkan perbuatan dlm huruf d, kepada instansi berwenang agar proses dpt berjalan lancar.

Pasal 51

7

Bagian Ketiga: Kearifan Lokal Kearifan Lokal? nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terima Kasih

Denpasar, 20 April 2016

Recommend Documents