LAPORAN RAPAT KERJA PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PEMERINTAH DAERAH DENPASAR, 20 APRIL 2011, Pukul 09.00 WI Tengah-selesai 1. Rapat Kerja Penyusunan Rencana Tindak Perluasan KUR oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2011 pukul 09.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Swiss-bell Hotel Jalan Majapahit, Denpasar, Bali. Rapat Kerja tersebut dibuka oleh Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian ( Bapak Erlangga Mantik) 2. Tujuan Rapat kerja tersebut adalah dimaksudkan untuk mendukung penyusunan rencana tindak rencana perluasan penyaluran KUR kepada usaha mikro dan kecil sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor: 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Adapun tujuan dari pelaksanaan rapat kerja adalah: a. Mendorong. Kerjasama Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya dalam penyusunan program perluasan KUR b. Memfasilitasi penyusunan draft matrix program dan kegiatan dari rencana tindak perluasan KUR tahun 2011-2012 pada Pemerintah daerah (Propinsi) 3. Hadir dalam acara tersebut antara lain:
Wakil-wakil Kementerian Koperasi dan UKM, Pertanian, Perindustrian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Menko Perekonomian.
Bank Indonesia
Perbankan Nasional ( Mandiri,BRI, BNI,Bukopin,BSM dan BTN) dan BPD Bali.
Perusahaan Penjimin KUR ( PT Askrindo dan Jamkrindo )
Perwakilan Pemerintah Daerah 13 Propinsi wilayah Indonesia Bagian Timur (Jawa Tengah, DIY Yogjakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo,Kalimantan Selatan, )
Walikota/Bupati se Propinsi Bali.
4. Adapun Susunan Acara tersebut sebagai berikut:
Pembukaan
Sambutan dan Pengarahan Raker
Pannel Diskusi Sessi I : Rencana Kerja Kementerian Prioritas tahun 2011 a. Kementerian Pertanian b. Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Kementerian Perindustrian d. Kementerian Kehutanan. Diskusi dan pendalaman
Pannel Diskusi Sessi II : Fasilitasi Pemerintah Daerah a. Kementerian Koperasi dan UKM;
b. Bank Indonesia; c. Kemenko Perekonomian. Diskusi dan Pendalaman
Penutupan
5. Dalam laporan Pengarahannya Deputi I Kemenko Perekonomian (Bapak Erlangga Mantik) menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggarakannya acara Rapat Kerja Penyusunan Rencana Tindak Perluasan KUR tahun 2011-2012, khususnya para para Narasumber dan pejabatpejabat Pemerintah Propinsi yang telah hadir dalam acara Raker pagi ini mudahmudahan dapat memberikan inspirasi yang lebih baik terhadap rencana pengembangan KUR di masing-masing wilayah propinsi dimasa mendatang. Disamping itu, kami mohon maaf apabila penyelenggaraan munas Rapat Kerja hari ini masih banyak kekurangan-kekurangannya. 6. Pada kesempatan tersebut, Deputi I selaku Ketua Tim Tehnis Komite Kebijakan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Sesuai Inpres 1 / 2010 dan Inpres 3/2010 KUR menjadi salah satu program prioritas pembangunan. KUR bukan hanya sekedar instrument ekonomi saja tapi juga sosial politik karena fungsinya sangat besar.
Meskipun semua pihak saat ini mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bagus dan rating Indonesia satu tingkat dibawah investment grade; tapi terkait dengan KUR ada dikotomi karena penyaluran KUR belum tertanggulangi dengan baik.
Tahun 1997 kemiskinan mencapai 19%, namun pada tahun 2010 menjadi 13,3%. Sedangkan pengangguran tahun 1997 dari 10-11% menjadi 7,8% pada tahun 2010.
Jumlah UMKM lebih dari 50 juta. UMKM mempunyai kapasitas untuk menyerap tenaga kerja lebih dari 90 juta dari total tenaga kerja yang berjumlah 110 – 120 juta pekerja. Kontribusi terhadap GDP mencapai 55,6%.
Beberapa kendala pengembangan UMKM:
Kemampuan SDM sangat terbatas terutama dari sisi pendidikan, pengalaman dsb Jenjang dan jangkauan pemasaran Kemampuan teknologi Terbatas ke akses perbankan Terbatas menyediakan agunan
kualitasnya:
Dalam hal mengatasi kendala terbatasnya akses ke perbankan, pemerintah lalu mencari jalan keluar.
Pembiayaan UMKM yang ada saat ini diantaranya berasal dari modal sendiri, modal dari keluarga, meminjam dari perseorangan (rentenir) yang sangat berbahaya, pinjaman dari LKM yang terbatas jumlahnya dan bantuan berupa CSR/PKBL.
Berdasarkan pengamatan selama ini bagi rakyat kecil adalah kemudahan mendapatkan kredit (yang penting kredit tersedia). Bagi mereka besar biaya (bunga) tidak dipedulikan. Misalnya pagi pinjam Rp. 500 ribu, sore kembali Rp. 600 ribu Dihitung bunganya satu hari sebesar 20%.
Sebenarnya banyak sistem (model) meminjamkan uang ke UMKM. Misalnya BPD mempunyai skema pinjaman tanpa agunan, namun jumlahnya sangat terbatas. Tapi banyak yang sudah jalan seperti di Bali dengan bunga 3%.
Melalui Inpres 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Real dan Pemberdayaan UMKMK, pemerintah memberdayakan UMKMK, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan
Kebijakan pemberdayaan UMKMK mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan; pengembangan kewirausahaan; peningkatan pasar produk UMKMK; dan reformasi regulasi UMKMK.
Dengan KUR diharapkan dapat membantu masyarakat kecil terutama perdesaan supaya lebih berdaya dan dapat membuka lapangan kerja. Dari data 2010, penyaluran KUR yang menjadi komandannya masih sektor perdagangan yang mencapai 63% dari total yang disalurkan, sedangkan sektor hulu hanya sebesar 21,4%. Untuk tahun 2011, sampai dengan bulan Maret prosentase untuk sector hulu justru menurun menjadi 19%, sedangkan sector perdagangan meningkat lagi . Diharapkan dengan Inpres 3/ 2010, pada akhir 2011 target penyaluran untuk sektor hulu dapat tercapai. Oleh karena itu diharapkan program- program dikementerian terkait dapat diaktifkan. Agar dapat diaktifkan, tugas yang diemban kementerian terkait yang disebutkan dalam MOU harus benar-benar dilaksanakan yaitu:
-menyiapkan debitur baru yang bisa diberikan KUR -menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha barang dan jasa yang akan menerima kredit -pembinaan dan pendampingan -memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak-pihak lain. Demikian juga di level Pemda juga ada tugas-tugasnya yang harus dilakukan supaya target penyaluran KUR bisa dicapai. Oleh karena itulah tujuan rapat kerja (raker) hari ini adalah memastikan Inpres 3 / 2010 dapat dilaksanakan oleh pemda. Sebenarnya pada tahun 2010, Kemenko Perekonomian sudah menyampaikan surat ke gubernur agar Pemda Tingkat I dan Tingkat II agar membuat program kerja pendukung KUR. Diharapkan hal ini benar-benar mendapatkan perhatian dari Pemda mengingat ada pengawasan dari UKP4. Untuk tahun 2010, program kerja perluasan KUR sudah dilaksanakan di Jatim, Jateng dan Jabar. Tahun 2011 ini diharapkan seluruh provinsi dapat membuat program kerja. Karena kapasitas terbatas, raker diadakan di dua tempat yaitu di Jakarta dan Bali. Di Jakarta dengan peserta dari pemda di wilayah barat Indonesia sedangkan di Bali untuk peserta yang berasal dari wilayah timur Indonesia. Beberapa daerah sudah membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR seperti di Jateng, Kaltim dan diharapkan daerah lain juga membentuk tim
serupa. Matrix program kerja juga harus disiapkan pemda. Matrix ini sebagai alat kerja dan control dalam melakukan pengawasan.
Peran Pemda dalam rencana tindak dalam perluasan KUR diantaranya: -
Mempersiapkan UMKMK yang produktif
-
Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa pengurusan dan pengembalian kredit
-
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di daerah dan dengan kementerian teknis/pemerintah pusat
-
Menyusun rencana tindak yang berisi program dan kegiatan perluasan KUR dan menyiapkan penganggarannnya.
Program pendampingan merupakan program yang sangat bagus. KUR merupakan penguatan sekaligus pembelajaran.
Dalam membuat peraturan daerah yang terkait dengan KUR diharapkan bisa diselaraskan dengan peraturan yang ada ditingkat pusat sehingga tidak ada tumpang tindih (nyambung) sehingga mempermudah pencapaian target. Kalau pada tahun 2011 ini dana untuk pembuatan program KUR belum tersedia, dapat dimasukkan untuk APBD 2012 sehingga tahun depan tim dapat terbentuk sehingga dapat mendukung KUR.
Secara keseluruhan per regional penyebaran KUR sangat bervariasi, sebagian besar di pulau Jawa dimana untuk Jateng sendiri mencapai Rp. 6 triliun. KUR memang untuk pengurangan pengangguran dan kemiskinan, tapi sejauh mana KUR meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih dicoba/digali mudahmudahan kedepan bisa dilihat sehingga bisa memotivasi daerah-daerah. Kenapa perlu kerjasama dengan daerah (pemda)? Karena frontline kita didaerah sehingga sinergi seluruh kekuatan bisa mendukung perluasan KUR untuk UMKMK.
Kesimpulan: - Peran UMKM sangat penting dan strategis - Pengembangan UMKM menghadapi kendala khususnya sulitnya akses ke sumber pembiayaan - KUR diberikan untuk UMKMK yang produktif dan layak namun belum bankable - Inpres 3/2010 mengamanatkan pemda untuk berperan dalam program perluasan KUR terutama disektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industry kecil - rencana tindak yang berisi program dan kegiatan dalam rangka mempersiapkan calon debitur KUR merupakan kegiatan bersama untuk pemberdayaan UMKMK.
Saat ini sudah banyak yang menyadari (peduli) pada program KUR dimana KUR menyentuh lapisan bawah. Menteri-menteri pun kalau ke daerah-daerah selalu bicara tentang KUR. Karena menteri pun membicarakan KUR, diharapkan pemda juga melakukan hal yang sama apalagi pemda merupakan frontline. KUR bukan hanya semata-mata untuk kepentingan masyarakat saja tapi juga juga merupakan kepentingan politik. Pemerintah take care kepada kita. Diharapkan penyaluran KUR bisa optimal yang berdampak sosial dan ekonomi sehingga terjadi pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
7. Dalam Panel Diskusi sessi I dipandu oleh Bapak Dr. Herry Suhermanto (Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM) dengan 3 (tiga) Narasumber dan dapat disampaikan antara lain sebagai berikut: a. PROGRAM DAN KEGIATAN PERLUASAN KUR DI SEKTOR PERTANIAN (OLEH Bapak Mulyadi; DIREKTUR PEMBIAYAAN PERTANIAN KEMENTAN)
Mengucapkan selamat dan.Apresiasi untuk Kantor Menko Perekonomian kaitan kerja KUR yang sukses dan mudah-mudahan tahun 2011 lebih sukses lagi. Sampai saat ini penyaluran KUR untuk sector pertanian masih sangat rendah hanya 5%, sedangkan prosentasenya dibandingkan penyaluran untuk UMKMK hanya sebesar 2.2%. Berdasarkan data sensus ternyata pembiayaan usaha tani sebesar 90% adalah usaha sendiri sedangkan yang dibiayai dari bank hanya sebesar 12% Kalau sektor pertanian mau maju, maka harus mendapat dukungan dari perbankan. Kementan terus mendorong KUR dalam rangka mendukung pembiayaan usaha kecil (pertanian). Diharapkan pemda dan perbankan concern terhadap hal ini. Kalau ada kesulitan, perbankan bisa mendiskusikan bersama sehingga penyalurkan menjadi lebih cepat. Diakui dilapangan bahwa dalam menyalurkan KUR untuk sektor pertanian terkesan sulit. Misalnya suatu usaha pertanian sudah prospektif, namun aturannya berbelit. Mau tanam, masih menunggu kredit belum cair. Oleh karena itu Kementan berharap agar pemda dan perbankan satu bahasa bersama-sama untuk mempunyai komitmen. Disamping itu permasalahan yang dihadapi dilapangan dalam penyaluran KUR juga meliputi: - kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Teknis dan cabang bank pelaksana tentang keberadaan KUR kepada masyarakat didaerah, -suku bunga KUR dirasakan masih relative tinggi -kurangnya koordinasi antara dinas terkait di daerah dengan cabang bank setempat -peran dinas dalam pendampingan calon debitur belum optimal Meskipun Kementan dan dinas-dinas sudah melakukan sosialisasi tapi masih belum berhasil.Contoh di Sukabumi, ada usaha peternakan yang prospektif dan pihak perbankan (BRI) sudah melakukan peninjauan (survey), namun pada akhirnya pihak BRI tidak jadi memberikan kredit. Kalau perbankan mau, bisa melakukan kerjasama kemitraan dengan PT (Persero) Sang Hyang Seri.
Sector pertanian perlu diberdayakan /di tingkatkan supaya menjadi lebih besar. Jika misalnya ada masalah dalam sumber air dan pakan, Kementan akan menyiapkannya Selama ini, begitu kredit diberikan kepada sector pertanian, yang terjadi adalah tidak ada pembinaan (dilepas begitu saja). Oleh karena itu diharapkan begitu perbankan memberikan KUR terhadap UMKMK sector pertanian dapat tetap diberikan pembinaan. Keinginan dari pemda (dan semua pihak) tentunya kredit terhadap sector pertanian kreditnya berkualitas baik sehingga tidak terjadi default Potensi kredit dari sector pertanian sebesar Rp. 301 miliar yang mencakup sub sector tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kementan sampai saat ini sudah membantu gapoktan dimana sekarang ini sebagian besar sudah menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sebagaimana diketahui penyaluran KUR ke sector hulu pada tahun 2011 diharapkan minimal mencapai 25% oleh karena itu semua pihak harus bergandengan tangan. Untuk Kementan sendiri, sudah menyiapkan tim (Pokja), menyiapkan debitur dan pemberian bantuan sepenuhnya. Oleh karena itu tidak cukup hanya bicara di forum (raker) ini. Membangun komunikasi dengan semua pihak adalah penting. Kementan dalam waktu dekat juga mengadakan fasilitasi dan sosialisasi penyaluran KUR dengan mengundang calon debitur (gapoktan), dinas teknis/ penyuluh pertanian pada kabupaten prioritas, cabang bank pelaksana setempat, di Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.
b. PROGRAM DAN KEGIATAN PERLUASAN KUR DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN (OLEH Ibu Pudji Lestari ; WAKIL DARI DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)
Realisasi 31 Des 2010 Kelautan-Perikanan Rp385.292.235.593 sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan penyaluran Rp1,3M. Jumlah kredit 1,1195% dengan jumlah kreditur 0,0156%. Kami menghimbau para bankir peduli dengan CSR. Perbankan masih menganggap K&P merupakan resiko tinggi. Setelah mengadopsi Gramin Bank Muhamad Yunus, NPL 0%. Ada 5 komoditas unggulan perikanan budidaya dimana kebutuhan kredit Rp124milyar. Perikanan tangkap Rp432,6M dimana kebutuhan pembiayaan langsung 75M. Rensana kebutuhan kredit pengembangan usaha penangkapan skala kecil 4,9T. Bidang pengolahan dan pemasaran butuh Rp404M untuk 16.157 orang di 33 propinsi. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau2 (KP3K) membutuhkan pembiayaan masing2 1M untuk 28 LKM berkinerja baik (slide). Kita harus optimis di bawah menko, kita melakukan swasembada garam. Pada saat petambak garam tidak mendapat pembiayaan dari perbankan, mereka tidak bisa memulai usahanya. Harus ada buffer stock (siapa yang mau membeli garam setelah panen dengan kualitas yg baik). Kita harap perbankan concern dengan program swasembada garam. Di lapangan, banyak masyarakat daerah yang tidak tahu kalau ada program KUR. Perbankan di daerah pun juga tidak tahu ada program KUR. Banyak ahli perikanan yang belum diakomodir oleh bank.
c. PROGRAM DAN KEGIATAN PERLUASAN KUR DI SEKTOR PERINDUSTRIAN (OLEH BAPAK BUSHARMAIDI SESDITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)
Target IKM yang akan dikembangkan adalah: IKM 60% di Pulau Jawa, dan sebesar 40% di luar Pulau Jawa. Dalam modernisasi ikan diperlukan peralatan, dll yang membutuhkan permodalan. Dalam industri kreatif, ada program khusus mengembangkan kerajinan. Dalam OVOP difokuskan 1 komoditi dalam 1 kawasan, jadi bukan 1 desa atau kecamatan. Penyaluran KUR sektor industri pengolahan Rp405,761juta (2,4%) dgn 18.578 debitur (1,3%). Selama tahun 2010 per bulan penyaluran hanya 2,18% (jan-nov) dan 2,58% (des). Karena SIUP terdaftar sebagai sektor perdagangan maka tercatatnya sebagai KUR sektor perdagangan, begitu juga dengan SIUP yg terdaftar sebagai sektor industri. Beberapa persoalan: tidak semua bank memiliki kantor yang bisa dijangkau IKM, banyak bank yg menyaratkan agunan ke IKM, bunga KUR masih tinggi, dll (slide) Langkah peningkatan penyerapan KUR: sosialisasi langsung pada sentra, menyampaikan daftar IKM yg cocok utk mendapatkan KUR, melakukan pendekatan off-taker. Target penyaluran KUR tahun 2011 adalah Rp 1 M yang dibagi per wilayah masing2 Rp 300M, Rp 450M, dan Rp 250M. Pelatihan tenaga pendamping: kami mengambil 10 besar dari SMA untuk dikuliahkan setara D3 lalu kami kontrak 2 tahun untuk mendampingi IKM. Peranannya antara lain sebagai fasilitator, komunikator, (slide). Mereka ini bisa dimanfaatkan utk membantu IKM menyusun prososal bisnis sehingga bisa menerima kredit dari perbankan. Rekap jumlah TPL beasiswa 20072009 adlah 475 pada tahun 2007, 295 pada tahun 2008, 299 pada tahun 2009, total sebanyak 1069 orang..
d. PROGRAM DAN KEGIATAN PERLUASAN KUR DI SEKTOR KEHUTANAN (OLEH BAPAK JONI TIMAN WAKIL DARI DITJEN PENGELOLAAN DAS & PERHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN);
Belum ada satupun dari sektor kehutanan yang bisa memanfaatkan program KUR. Sesuai tujuan Raker yaitu perluasan, mungkin kita bisa melakukan perbaikan kebijakan karena sektor kehutanan harus diberikan waktu untuk menuai hasilnya sedangkan KUR maksimal 5 tahun. Pada tahun 1997-2000 ada program pembiayaan antara lain: KUHR merupakan program yg diberikan kpd kelompok tani utk menanam kayukayuan. KUPA yaitu sutra alam, KUK-DAS yaitu usaha tani. Permasalahan (slide). Jaminan pinjaman petani adalah lahan yg dipakai usaha. Sasaran KUR: Usaha Mikro (HHBK=Hasil Hutan Bukan Kayu, Sutra alam, lebah madu), Usaha Kecil (Hutan rakyat), UKMK (HHBK+hutan rakyat). Potensi kehutanan (slide)
e. DISKUSI/ TANYA JAWAB:
Bambang Hari Murti (Propinsi DI Yogjakarta) : Untuk Tim koordinasi di Yogjakarta belum dibentuk. Mengkritisi perkembangan UMKM di daerah khususnya di sector pertanian, program sector pertanian sangat bagus tetapi seolah-olah perbankan alergi dan sulit menyentuh sector ini. Kalau ada Lembaga Penjaminan Kredit di daerah maka akan mendorong penyaluran kredit di sector pertanian karena bank tidak ragu-ragu. Untuk sector Kelautan, Ada fenomena baru, DIY produk kelautannya luar biasa
Dijawab Kelautan: kami berharap rumput laut dibudidayakan. Selain itu kerapu dan keramba juga baik untuk dibudidayakan namun karena wilayah kecil susah dikembangkan.
Henry Manengke ( Biro Perekonomian Sulawesi Utara ): Ini luar biasa disela-sela meningkatkan KUR, sampai saat ini di Sulut terdapat 2000 UMKM menunggu program ini. Tetapi berdasarkan info dari petani menilai bahwa perbankan KUR hanya sekedar konsep saja karena banyak penggusaha kecil belum pernah mencicipi KUR bahkan menilai KUR terlalu jelimet sehingga capai dalam penggurusannya. Pemerintah apa perlu menyalukan KUR di desa-desa. Sektor pertanian dan KUPS ( Kredit Usaha Penggemukan Sapi) tolong persyaratannya diperingan dan ini perlu ada pembahasan tersendiri.
Dijawab Kelautan: kami membentuk 269 koperasi dan LKM utk usaha simpan pinjam koperasi, lalu kami rating, hanya 100an yg sehat, yg tdk sehat kami berikan pendampingan gramin dan modalnya dari koperasi sendiri dan hanya perlu Rp 30 juta. Di Tuban hanya dgnRp 30 juta sekarang sudah mencapai Rp 900 juta asetnya. Banten memang bagus dan kami mengundang dari Serang. Dengan adanya bansos dimanamana sepertinya KUR ini dikira bansos jadi dikira gratis
Wayan Supandi ( Karang Asem, Bali ): Dari tanggapan tadi itu terlalu kecil dan belum sesuai harapan yang diinginkan. Masukan : Kurangnya Sosialisasi mengenai KUR sampai tingkat bawah. Bank Pelaksana KUR cenderung tertutup Belum pernah tahu jumlah UMKM yang diberikan KUR di Bali Bunga KUR cukup tinggi yaitu 14% - 22% Pertani kita bersifat Subsistem belum Agribusiness pendekatan yang digunakan Gapoktan bukan Agreebusiness. Selain KUR diperlukan kebijakan alternative seperti Kredit Tanpa Agunan. Disamping ada Askrindo perlu memanfaatkan LPDB( Lembaga Pengelola Dana Bergulir).
Karet ( Dinas Perdagangan dan Koperasi Papua : Apa KUR ini belum luas? Bunga itu cukup tingg bukan dari UMKM tetapi dari pejabatnya. Perlu ada survey menilai mengenai suku bunga, Aturan-aturan tidak seragam kalau kita sepakat 14% maka berlaku untuk seluruhnya supaya seragam. Mungkin sudut pandang kita berbeda, mungkin layak tetapi dari sector pertanian perlu tambah syarat-syarat lainnya.
Dijawab Kelautan: memang untuk level tertentu perlu, namun saya sepakat untuk dibawah Rp 20 juta tidak perlu agunan dan syaratnya jangan terlalu banyak. Bahkan kami memiliki Tim percepatan KUR.
Fachrudin Gorontalo: Gorontalo KUR berjalan bagus secara kelembagaan telah di bentuk TI ini bekerjasama dengan Askrindo. Jumlah UMKM sebesar 59.000 orang 26.630 orang Ju mlah kredit yang disalurkan Rp 265 Milyar tetapi banyak di sector perdagangan. Kebijakan persyaratan mengenai KUR: Surat keterangan usaha dari Kepala Desa Banyak Kepala Desa yang ngak mau Suku bunga sebesar 22% seragamkan suku bunga 1,025 % flat. Agunan KUR tidak ada tetapi Mikro BRI selalu minta. KUR Perikanan- Rumput laut gagal total karena risikonya tinggi sekali..
Wayan (Dinas Perdagangan, Karang Asem, Bali): Cerita-cerita KUR di Karang Asem, cukup sukses Adanya Bea siswa bagi TPL (Tenaga Praktek Lapangan) sangat bermanfaat sekali, 12 orang siswa Karang Asem mrngajukan bea siswa TPL sebesar Rp. 450 ribu per orang per tahun. Jawaban:
Narasumber KP: Dari pihak perbankan, jangan-jangan ada kesulitan menganalisis debitur yg ribuan hingga jutaan itu, sedangkan dari pihak pemerintah jangan-jangan kita selama ini bermain di APBN namun belum menemukan sasaran tembak yang tepat.
Narasumber IKM: Perpres 28 2008. UKM2 yg sudah ditangkap oleh instansi bisa ditembak oleh bank. Ada permasalahan pergantian pejabat sehingga program juga ikut berganti. Apabila ada kekosongan apakah roadmapnya salah atau ada miskoordinasi? Tugas kita menyiapkan IKM agar dipercayai oleh bank. Kalau ada potensi ekonomi masyarakat namun ada kendala2 maka tugas kita menyiapkan dia. Pernah saya lihat ada perajin yg tidak tamat SD namun dilatih menyiapkan pembukuan oleh
bank, setelah itu diberi kredit sebesar Rp 500 juta, itu karena usahanya prospektif.
Narasumber kehutanan: Usaha di sektor kehutanan masih potensial jadi mohon difasilitasi penyerapan di sektor kehutanan misalnya di Lampung banyak hutan rakyat, Banten banyak hutan rakyat, Bengkulu juga banyak kemiri.
Bank Mandiri: KUR di mata perbankan memiliki aspek yg strategik. KUR itu ditargetkan oleh kementerian BUMN sebesar Rp 3 Trilliun tahun 2011. KUR ini bukan hanya dia saja program pemerintah, sedangkan kami hingga saat ini 2007-2009 sudah menyalurkan 6,9T. Bank sudah berkreasi utk mempercepat penyaluran. KUR merupakan strategi mengembangkan KUKM, menumbuhkan semangat kewirausahaan dari KUKM, KUR merupakan upaya mengedukasi agar menerapkan governance yg baik, agar mau mengembalikan pinjaman karena sumber dana dari bank. Kita susah mendapatkan pelaku UMKM yg feasible namun belum bankable. Penyaluran KUR selama ini merupakan kerjasama dgn sentra UMKM, sedikit sekali kontribusi dari instansi pemerintah. UMKM yg di sektor hulu lokasinya sulit dijangkau. Butuh terobosan dari daerah untuk menjadi off taker. Masih ada image KUR merupakan hibah yg tidak perlu dikembalikan. Perlu koordinasi dari daerah agar memberikan project2 yg feasible. Apabila bank harus jemput bola, kami sejak 2007 memikirkan terobosan2 utk menjangkau debitur yg banyak, proses cepat, biaya murah, syarat mudah. Ke depan kita harus meningkatkan komunikasi dengan daerah.
Usulan: Perbanyak lembaga linkage, 2 lembaga per propinsi, membuat target perluasan lembaga linkage agar mempercepat kredit kepada UMKM yang lokasinya sulit dijangkau oleh bank.
Deputi 1 Sejak semula program-program kita ada banyak, namun kenapa semua ini belum efektif? Kita memang selama ini mengeluarkan kebijakan general dimana 1 for all, ke depan kita coba utk tidak membuat kebijakan yg tidak 1 for all. Mengenai penjaminan, kita sudah sepakat, utk KUR mikro tidak dimintakan agunan. Apabila belum feasible, tolak. Apabila kita meminta agunan, itu akan jadi berita buruk karena lapornya ke Menteri. Pada BPR, apabila mereka menyalurkan KUR maka program swamitra akan mati. BRI sendiri juga punya program yg akan mati karena KUR karena itulah KUR belum efektif. Untuk Kehutanan, Mandiri dan BNI telah membahas perkreditan untuk program kehutanan maksimal 13 tahun jadi yang tadi sengon itu bisa difasilitasi. Bagaimana kita membuat konektifitas dan mensinkronkan sehingga mengakselerasi penyaluran KUR di setiap daerah. Karena itu perlu usaha kita bersama mewujudkan hal ini.
. 8. Dalam Panel Diskusi sessi II: PROGRAM FASILITASI/PEMERINTAH DAERAH dipandu oleh Bapak Bobby F Rafinus dengan 3 (tiga) Narasumber dan dapat disampaikan antara lain sebagai berikut: A. PENGEMBANGAN LINKAGE PROGRAM UNTUK PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT (OLEH: BAPAK HARYO WIDARSO, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA, KEMEN KOP DAN UKM) 1. Menyampaikan performa perkembangan koperasi. Selama ini kemenkop UKM telah mengidentifikasi ciri-ciri koperasi yang berkualitas dari sekian banyak koperasi yang berdiri di Indonesia. Tujuannya memberikan gambaran peluang sekaligus mendorong koperasi untuk menjadi lembaga linkage. 2. Ada sekitar 3637 koperasi yang bergerak di layanan simpan pinjam. Untuk itu perlu mengadakan pemeringkatan koperasi bekerja sama dengan Pefindo dan Bank Indonesia untuk menyesuaikan peringkat dan agar memenuhi syarat pemeringkatan. 3. Dalam rangka KUR, belum diterima informasi berapa koperasi yang terlibat sebagai lembaga linkage. Pemeringkatan penting untuk mempertegas feasibilitas koperasi dalam perspektif bank sebagai lembaga linkage. 4. Ada tipologi permasalahan koperasi. Kekurangan likuiditas, perangkat hukum belum memadai, basis pelayanan belum jelas, jangkauan terbatas, suku bunga tinggi dan sdm terbatas. Masalah ini yang menjadi hambatan koperasi dapat bertindak sebagai lembaga linkage. Walaupun banyak koperasi yang sudah melayani simpan pinjam. Adanya KUR menguntungkan anggota koperasi untuk memberikan suku bunga yang lebih kompetitif di dunia usaha. 5. Perlu KUR dilinkage karena batasan cabang bank di daerah. Selain itu peran lembaga linkage diperlukan karena tahu karakter masyarakat. Tanpa jaminan pun mereka mampu menilai feasibilitas usaha anggota atau masyarakat. Koperasi yang menggunakan dana sendiri untuk penyaluran KUR akan mendorong kehati-hatian karena mereka tahu bahwa dana yang disalurkan adalah dana anggota koperasi sendiri ( saling menjaga). 6. KUR linkage menjadi bagian kebijakan yang diatur oleh pemerintah daerah.Dua pola penyaluran KUR, secara tidak langsung ( linkage channeling), diikuti dengan program pendampingan. Pola lain adalah pola executing. 7. Menyarankan untuk meningkatkan kapasitas manajerial koperasi dan manajemen resiko untuk menghindari penyaluran kredit pada usaha beresiko (menghindari kredit macet). Mendorong perbaikan hubungan koperasi dan anggotanya. Pemda perlu membuat lembaga interlending KSP agar rush yang terjadi di satu KSP menyebabkan dampak berantai pada KSP lain. 8. Respon positif dengan rencana BI membuat credit Rating. Mendorong pendampingan dengan koperasi serta antara koperasi dengan anggotanya.
9. Secara umum Perkembangan Koperasi di Indonesia dari Tahun 2007 sampai dengan 2010 baik jumlah (aktif dan tidak aktif) maupun Koperasi yang telah RAT mengalami kenaikan rata-rata di atas 5 %, di mana pada Tahun 2010 Jumlah Koperasi yang aktif sebanyak 124.855 dan yang tidak aktif 52.627, sementara jumlah koperasi yang telah RAT adalah 55.811. Adapun perkembangan jumlah anggota koperasi 1,9 %, di mana sampai dengan tahun 2011 mencapai 30.641.121.Kondisi koperasi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan potensi (lembaga linkage) bagi penyaluran KUR untuk menjangkau daerah-daerah pelosok 10. Namun demikian dalam perkembangannya, koperasi-koperasi tersebut sebagian memiliki rapor merah dalam hal pengelolaannya. Tugas Pemerintah untuk melakukan pembinaan melalui Kementerian Koperasi dan UKM 11. Dalam Pengembangan KUR ke depan bukan hanya volume penyaluran yang menjadi target utama, akan tetapi: a. Pengembangan SKIM, antara lain : KUR UMKM, KUR-TKI dan KUR Pariwisata b. Mendorong berdirinya lembaga penjaminan kredit di daerah c. Meningkatkan produktifitas lembaga-lembaga linkage yang sudah ada. 12. Ciri-ciri Koperasi berkualitas : a. Badan Usaha aktif, dimana mekanisme manajemen koperasi berlangsung, seperti RAT, Audit, Proses POAC (Planning, Organizing, Acting Controlling), aktivitas bisnis berjalan dan ketaatan terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku. b. Kinerja Usaha yang semakin sehat, yang ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan Volume Usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan. c. Adanya Prinsip Kohesivitas, yaitu rasa keterikatan anggota terhadap organisasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan prosentase kehadiran dalam rapat, loyalitas/kesetiaan terhadap keputusan organisasi, tanggung renteng (risk sharing), dan lain-lain. d. Memiliki Partisipasi kuat dari anggota, yaitu kewajiban dan dukungan anggota. Hal ini nampak dalam hal pemenuhan Simpanan Pokok dan Wajib, menghadiri rapat proses pengambilan keputusan, memanfaatkan pelayanan koperasi, dan lain-lain. e. Kinerja yang semakin sehat, yang ditandai dengan membaiknya struktur permodalan, kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan kinerja hasil audit WTS.
f. Orientasi pelayanan khususnya pada anggota dan umumnya pada masyarakat, yang dicirikan keterkaitan dengan usaha anggota dan adanya pendidikan bagi anggota koperasi. 13. Lembaga Penilai perlu dibentuk untuk melakukan indentifikasi terhadap koperasi yang memiliki kinerja baik untuk dapat dijadikan lembaga linkage. 14. Tipologi Permasalahan Koperasi
Kekurangan Liquiditas Belum didukung oleh perangkat hukum yang memadai Basis pelayanan belum jelas (anggota atau masyarakat) Jangkauannya terbatas Suku Bunga terlalu tinggi Keterbatasan SDM maksimal
15. Penyaluran melalui linkage diperlukan mengingat: a. Terbatasnya jumlah cabang/cabang pembantu/Kantor unit bank pelaksana KUR didaerah sehingga Bank pelaksana KUR memerlukan Lembaga Linkage untuk memperluas penyaluran KUR. b. Peran lembaga linkage (BPR,BPRS,Koperasi, BMT, Lembaga Keuangan Mikro Lainnya) dapat ditingkatkan dalam penyediaan pembiyaan bagi UMKMK di daerah. 16. LKM Yang Potensial menjadi Lembaga Linkage -Koperasi -Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) -Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) -Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) -Baitul Qiraat 17. Terdapat juga beberapa gabungan kelompok tani (gapoktan) dan kube yang potensial dan memiliki kinerja baik, akan tetapi belum memiliki badan hukum sehingga tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan formal transaksional, hal ini juga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan penyaluran KUR. Dengan demikian koordinasi tingkat Pemerintah daerah menjadi sangat strategis dalam rangka pengembangan lembaga linkage.
B. FASILITASI BANK INDONESIA (BI) UNTUK PERLUASAN KUR. (OLEH: BAPAK EDISETIADI ; Direktur Kredit, BPR dan UKM, BANK INDONESIA) Dalam Pemaparannya disampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut: BI melihat KUR banyak diberikan di sektor perdagangan 63,3%. dan perlu diperluas pada sektor pertanian. Klaim dari bank kepada lembaga penjamin diharapkan menurun sebagai indikator KUR semakin baik. Sebaran KUR juga terpusat di JABALNUSTRA. Penjaminan resiko dibedakan untuk mendorong sektor hulu lebih produktif dan menyerap tenaga kerja. BI berkepentingan untuk menjaga inflasi dan ini menjadi dampak dari sektor produksi yang tidak berkembang.
Contoh dibeberapa daerah yang meraih sukses dengan penyaluran KUR termasuk koperasi yang berhasil. Intinya, masyarakat merasa memiliki lembaga tersebut sehingga timbul kepercayaan ditandai dengan kenaikan simpanan pada lembaga. Jika masyarakat percaya dan berniat menabung, maka bank semakin mengenal kapasitas usaha masyarakatnya. Penting, menjaga saling percaya antara bank dan nasabah. Piramida hubungan antara pemerintah, UMKM dan bank/non bank. Dalam pelaporan BI mengacu pada plafon kredit menurut ukuran usaha. Kredit mikro 28%, kecil 40%, menengah sisanya. Bank kesulitan menyentuh sektor mikro sehingga riil tidak sampai plafon tersebut. Bagaimana cara bank menyentuh yang kecil? Salah satu cara dengan linkage dan kerjasama dengan BPR. Perlukah menyisihkan M-menengah dalam UMKM. BI mendorong perluasan KUR dengan : 1. Kerjasama pemerintah, banyak MoU yang sudah dilakukan termasuk dengan Pemda, 2. Penerbitan ketentuan untuk memberikan kesempatan menyalurkan kredit ke UMKM - menimbang resiko ATMR. Karena KUR sudah dijamin maka ATMR akan turun, bebas NPWP dibawah 50 juta. 3. Penyediaan informasi melalui web data dan informasi bisnis Indonesia ada 120 model pembiayaan. 4. Penelitian dilakukan bersama dengan Pemda untuk melihat komoditas unggulan, mendorong PAD dan kesempatan kerja. 5. Pelatihan SDM dan mitra bank, KKMB. Beberapa skema koordinasi dengan pemerintah dan pemda untuk mendorong penyaluran KUR dan penyediaan debitur. BI mewajibkan bank menyampaikan Rencana Penyaluran UMKM dalam RBB, utamanya semakin memperjelas apakah kredit yang disalurkan terikat pada kredit yang produktif bukan konsumtif. BI akan menyediakan informasi UMKM dilengkapi simulasi pengajuan kredit untuk memudahkan calon debitur. Pemanfaatan SID untuk membantu bank melihat feasibilitas calon debitur KUR. Secara Sistematika paparan BI sebagai berikut: 1. Pemerintah, UMKM dan Lembaga Keuangan adalah tiga dimensi dalam penyelenggaraan KUR yang masing-masing mempunyai tugas antara lain: a. Pemerintah dan BI: BI dan Kementerian Keuangan melakukan fungsi regulator dan supervisor bank dan LKNB Kementerian teknis : Menyediakan bantuan teknis melalui pendampingan;menyediakan informasi; menciptakan Iklim usaha dan kebijakan yang mendukung; dan menyediakan kredit program b. UMKM : - Memperluas usaha - Meningkatkan kapabilitas agar dpt akses ke LK c. Lembaga Keuangan : - Menyalurkan pinjaman dgn kondisi dan persyaratan khusus (lebih mudah)
2. Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Umkm a. KEBIJAKAN SUPPLY SIDE : Kebijakan yang difokuskan dalam upayamendorong dan memberikan insentif bagi bank dalam pemberian kredit kepada UMKM b. KEBIJAKAN DEMAND SIDE : Kebijakan yang diarahkan dalam upaya peningkatan elijibilitas dan kapabilitas UMKM sehingga mampu memenuhi persyaratan dari bank (bankable) C. PANDUAN PENYUSUNAN MATRIX PROGRAM DAN KEGIATAN PERLUASAN KUR UNTUK PEMDA (OLEH BAPAK DJOKO WALUYO; ASDEP URUSAN PASAR MODAL, PERBANKAN DAN LKBB)
Ada 3 landasan hukum untuk penyusunan rencana tindak perluasan KUR oleh Pemda. Meningkatkan pangsa KUR 25% pada sektor pertanian, kelautan & perikanan, kehutanan dan industri. Target keterlibatan pemda tahun 2011 diamanatkan kepada seluruh propinsi. Empat tugas kementerian teknis merujuk pada MoU untuk melancarkan perluasan KUR. Penjabaran fungsi kementerian teknis dalam komite kebijakan terkait dengan MoU sudah 3 kali adendum dengan menambah plafon KUR mikro. Usulan ini diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian. Sementara penjaminan pemerintah ditingkatkan dari 70% menjadi 80% (diusulkan oleh DKP dan Pertanian). Pemda sebagai pemilik binaan dapat aktif mempersiapkan UMK , pembinaan dan pendampingan serta koordinasi (Pem Pusat) Menentukan rencana tindak perluasan KUR secara sistematis dari tingkat nasional, propinsi dan kab/kota. Melakukan komunikasi secara intensif menghasilkan dokumen memuat program dan kegiatan. Tujuan penyusunan rencana tindak adalah memberi petunjuk roadmap penyiapan dan pengembangan usaha calon debitur KUR di daerah. Menetapkan pelaksana kegiatan dengan tim yang ada atau membentuk tim yang baru. Langkah penyusunan rencana tindak dengan komunikasi bersama sektor dan mitra binaan. Rencana tindak disusun dalam bentuk matriks dengan memuat program, kegiatan, keluaran, sasaran, jadwal, instansi terkait dan penanggung jawab. Garis besar telah ditetapkan dalam matriks tersebut: mulai pembentukan tim, sosialisasi, pelatihan, penyusunan fasilitas penunjang (basis data, lembaga linkage), proyek percontohan KUR (sebagai tindak lanjut pengolahan basis data memilih area tertentu dan scope yang kecil). Pemantauan-evaluasi dan pelaporan, serta penetapan target penyaluran KUR di propinsi. Dalam harapan, jika BI turut serta sosialisasi maka kredit di wilayah tersebut dapat meningkat 20% dan didalamnya adalah KUR. Menyusun matriks ini yang harus diselesaikan pada bulan Mei memenuhi target pengawasan UKP4 Penyusunan matrik dilengkapi dengan narasi daftar rencana tindak perluasan KUR yang harus diselesaikan pada bulan Juni. Program dan kegiatan kementerian teknis dan Pemda harus saling melengkapi.
Telah disiapkan matriks untuk rencana tindak bagi pemda. Terkait dengan penyusunan program dan kegiatan ada tiga landasan hukum: Inpres No.1, No. 3 dan MoU. Terkait perluasan KUR untuk empat sektor. Meningkatkan pangsa KUR ke 4 sektor prioritas dengan target. Sampai saat target baru tercapai sekitar 80%.
Partisipasi pemda diperlukan untuk perluasan KUR pada 4 sektor. Untuk itu Pemda harus membuat rencana tindak dengan melihat pemda pioner. Tahun 2012 harus dilakukan untuk seluruh propinsi. Kementerian teknis 4 sektor mempunyai 4 tugas untuk mendukung penyaluran KUR.
Ada perubahan adendum ketiga MoU yang menaikkan plafon KUR mikro dari 5 juta menjadi 20 juta. Meningkatkan penjaminan resiko untuk 4 sektor. Pemberian KUR TKI. Meningkatkan plafon untuk linkage pola executing dari 1 milyar menjadi 2 milyar, serta jangka waktu pembiayaan kredit 13 tahun untuk tanaman perkebunan. Kententuan KUR dinamis dan selalu diperbaiki menyesuaikan kondisi.
Peran Pemda (SKPD) dalam perluasan KUR: menyiapkan UMKM, pembinaan dan pendampingan, koordinasi dengan para pihak di daerah, menyusun rencana tindak perluasan KUR.
Latar belakang rencana tindak adalah untuk realisasi target penyaluran KUR setiap tahun dai tingkat pusat sampai daerah.
Masing-masing pihak yang bersepakat untuk menyalurkan KUR diharapkan terus bersinergi termasuk mengatasi masalah substansi. Komunikasi dibangun secara lancar untuk mengatasi masalah.
Sesuai tujuan untuk meningkatkan penyaluran KUR di 4 sektor diharapkan ada pembahasan bersama dalam tim yang ditetapkan SK Gubernur sebagai forum untuk menentukan program dan kegiatan apa saja yang perlu ditetapkan sebagai langkah penyusunan rencana tindak.
Matriks dengan format yang disiapkan ini disusun dengan melibatkan para pihak di daerah. sedikitnya dalam matriks tersebut ada 7 jenis kegiatan yang perlu dilakukan. 1. Membentuk tim atau forum untuk memantau penyaluran KUR pada sektor prioritas termasuk merencanakan anggaran kegiatan. 2. Sosialisasi dengan dua target, yaitu aparat instansi di daerah dan UMKM. 3. Pelatihan. 4. Fasilitas penunjang seperti basis data UMKM untuk menyiapkan calon debitur KUR. 5. Prioritas. 6. Monitoring dan evaluasi, 7. Penetapan target penyaluran KUR prioritas.
Matriks tersebut diharapkan disusun mengikuti struktur yang telah ditetapkan memuat pendahuluan, program, organisasi dan penutup. Matriks ini akan menjadi laporan kinerja kepada UKP4. Matriks diharapkan selesai bulan Mei 2011 sedangkan Matriks berikut narasinya diselesaikan bulan Juni 2011.
D. Testimoni dari Pemda Jatim sebagai pionir penyaluran KUR Jatim telah mendahului pelaksanaan penyaluran KUR. Mendapat dukungan dana dari Gubernur untuk mengadakan pertemuan triwulanan memantau perkembangan penyaluran KUR dan sosialisasi. Sampai akhir Maret terealisasi 5,6 triliun. BPD Jatim merealisasi 1,1 triliun melalui program linkage dengan BPR. Target sampai Desember 2011 sebesar 1,75 triliun. Pasar UMKM 2 juta lebih hanya sedikit yang tersentuh oleh bank. Ada inisiatif untuk membangun bank UMKM Jatim yang pertama di Indonesia dengan pembagian segmen pasar dengan BPD dan BPR. Beberapa daerah telah melakukan MoU dengan bank komersial. Bank tersebut untuk memberikan kredit kepada individu dan ini menjadi hambatan. Bank lebih suka melakukan penyaluran linkage kepada koperasi dan lainnya, sehingga daftar UMKM tidak dilayani. Perlu ada keselarasan yang dikehendaki pusat mengenai hal ini. Masih ditemui pula bank yang meminta agunan BPKB untuk KUR. Mengharapkan kepada kemenkop UKM untuk melibatkan koperasi unit desa bagi penyaluran KUR kepada petani terutama yang ada dalam SID. KKMB tahun 2012 diharapkan harus lebih aktif mendampingi pengusaha mikro untuk memperoleh KUR bekerjasama dengan BI Jatim. Dirasakan sulit meminta data realisasi penyaluran KUR per periode dari bank karena sistem informasi tidak tersedia dan tidak diatur oleh BI. Data ini diperlukan untuk mengetahui kinerja penyaluran KUR walaupun KUR sudah lunas. Jatim merasakan penyaluran belum optimal karena usaha mikro masih sulit mengikuti aturan bank. Dirasakan bank belum sepakat untuk menyalurkan KUR. Ada aturan lain yang diterapkan diluar SOP. Ada usaha mikro yang sangat membutuhkan pembiayaan cepat karena tidak mungkin menunggu proses bank. Diusulkan untuk membuka layanan pengaduan yang diajukan oleh UMKM terkait dengan adanya aturan tidak baku dilakukan oleh bank dan menyulitkan UMKM. Jatim mempunyai dana bergulir 538 milyar dengan bunga 6% akan disalurkan ke UMKM dengan skema tersendiri. Ini diharapkan program dapat berjalan berdampingan melayani UMKM.
E. DISKUSI/ TANYA JAWAB
(i) Tanya Jawab Sesi Pertama Pertanyaan dan Komentar : Pemda Jateng Melaporkan realisasi KUR. Tahun 2010 unggul dan menurun 2011. Sampai Pebruari 5,2 triliun. Kenaikan 7,34%. Target 15% dipastikan akan terpenuhi. SK tim pemantauan KUR sudah diterbitkan. Permasalahan kunjungan komisi 6: bank pelaksana harus meningkatkan sosialisasi KUR, tingginya bunga KUR untuk kredit mikro karena UKM tidak pernah mengeluh suku bunga kredit diharapkan dapat diturunkan karena laba UKM secara nominal kecil. Untuk meningkatkan perluasan KUR, lingkage program harus ditingkat melalui koperasi simpan pinjam, BPR yang sehat dan ditingkatkan nilainya. Realisasi linkage terpantau selama ini bisa menjangkau 10 milyar. Dapat ditingkatkan
sesuai dengan kelayakan lembaga lingkage. Rata-rata penyaluran KUR 6 juta per debitur. Oleh karena itu akan lebih cocok disalurkan lewat linkage. Pemda Sulawesi Utara Sudah membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR. Proses sosialisasi sudah tahun lalu. Debitur yang ada ditentukan oleh perbankan. Ada masalah, yaitu kepada siapa saja KUR disalurkan oleh perbankan dan ini dianggap rahasia bank. Ini dirasakan hambatan koordinasi untuk memantau kinerja penyaluran KUR. Dikuatirkan kredit bermasalah dimasukkan dalam KUR. Mengharapkan BI meluruskan alasan perbankan agar informasi debitur KUR tersebut dapat diakses oleh pemda. Pemda Yogyakarta Mohon jawaban apakah data realisasi KUR adalah data riil yang diharapkan. Karena ada lompatan pertumbuhan penyaluran KUR yang tidak sebanding dengan keluhan UKM karena tidak tersentuh perbankan. Mendorong pertumbuhan PPKD dan LPKD dengan bantuan JICA walaupun sudah ada penjaminan oleh pusat. Hambatan yang dirasakan modal disetor. PPKD diperlukan di daerah karena Askrindo tidak dapat menyentuh kawasan yang luas. Ada gerakan kewirausahaan nasional, DIY tidak mendapat rewards karena menggunakan KUR. Bagi daerah yang kecil ini dirasakan tidak obyektif. Apakah sasaran KUR sudah tepat, feasible tetapi tidak bankable, karena usaha menengah sudah pasti bankable. Belum setuju dengan target KUR. Beranggapan koperasi sudah mulai berorientasi skema perbankan keluar dari bentuk awalnya. Jawaban dan Tanggapan Sesi Pertama : Bank Indonesia Tidak mungkin data kredit macet masuk ke KUR karena KUR berikutnya akan diperoleh jika yang sebelumnya sudah lunas. BI melakukan pemeriksaan dengan denda sangat besar. Pemeriksaan BI sudah dilakukan secara rahasia dan acak. BI menyatakan laporan KUR tidak akan ada realisasi. Keinginan kerahasiaan juga berasal dari nasabah debitur. Rahasia bank di sisi pasiva. Bank dapat digugat kalau menyalurkan informasi kepada pihak yang tidak berhak. Soal suku bunga kredit tinggi dan rendah ini dikaitkan dengan suku bunga deposito yang dijamin LPS. Tidak mungkin kredit yang disalurkan dengan suku bunga dibawah suku bunga deposito masyarakat. Sudah ada hitungan mengenai suku bunga. Jika kredit mikro turun suku bunga turun ada pemotongan biaya, bank akan lebuh suka menyalurkan ke kelompok lain karena biaya penyaluran tidak memenuhi operasinal bank. Ada program bersama dengan pemda bahwa daerah dengan penyaluran kredit diberikan kepada masyarakat tertinggi akan mendapat reward oleh BI untuk mendorong layanan penyaluran kredit kepada UKM. PPKD sudah dibentuk di Jatim sehingga BPR lebih berani menyalurkan kredit. Untuk sektor pertanian terdapat program tapi porsinya sangat kecil. Porsi besar dari perkebunan seperti kelapa sawit. BI mendorong pemberian kredit pada sektor pertanian yang diikuti dengan target KPI termasuk realisasi KUR. Kredit rating juga sudah menjadi upaya BI untuk dikembangkan menguji
kemapanan. Selain itu untuk usaha mikro dilakukan scoring. Pilot project akan dilakukan di Jateng. Terkait pengaduan, nasabah bisa mengadu ke bank bersangkutan atau langsung ke Direktorat Investasi dan Mediasi Perbankan BI untuk kriteria khusus. BI meminta 44 bank untuk membuka informasi prime lending rate (suku bunga dasar kredit) agar terjadi persaingan sehat antar bank.
Kemen Koperasi dan UKM Plafon linkage hanya 2 milyar untuk memperbanyak koperasi menjadi linkage, kalau sudah tumbuh besar tidak akan tertarik untuk menyalurkan KUR dan lebih komersial. Model penjaminan pemerintah tidak menarik untuk KSP yang sudah mapan. Pendiri KSP yang sulit mendirikan BPR akhirnya memilih untuk mendirikan yang lebih mudah, KSP. Menunggu UU LKM dibuat aturan untuk menjamin KSP memenuhi karakter berkualitas. Kemenko Perekonomian Masalah keengganan penyaluran KUR dari bank komersial kemungkinan karena masalah komunikasi karena saat ini bank komersial mulai berminat untuk melayani penyaluran KUR. Namun, tidak semua bank bisa melayani sampai pelosok, sehingga dilayani oleh lembaga linkage. Wacana layanan pengaduan sudah diterima diharapkan dapat dibangun ditingkat daerah sehingga tidak selalu terpusat. Bahkan pengaduan dilakukan oleh nasabah yang nilai KUR tidak dipenuhi seluruhnya oleh bank. Terkait debitur baru sudah menjadi kebiasaan dalam program KUR selama ini (masalah Yogya). Menegaskan bahwa tidak ada usulan dari Kantor Menko Perekonomian bahwa kriteria penyaluran KUR sebagai ukuran pemberian rewards atas kewirausahaan nasional. (ii)
Tanya Jawab Sesi Kedua
Pertanyaan dan Komentar : BPD Bali Untuk mempercepat penyaluran KUR harus melalui linkage. Bali berencana terlibat untuk menjalankan program linkage. LPD apakah bisa dimasukkan dalam lembaga linkage? Jawaban : Bank Indonesia Dalam UU LKM, bank dapat menyalurkan kredit kepada LKM selain koperasi sebagai lembaga linkage. Ini masih dalam pembahasan intensif di BI. Informasi dari Bank Pelaksana : Bank Rakyat Indonesia
Ada kesulitan berupa informasi yang berbeda antar daerah, sehingga dengan adanya sosialisasi dan matriks dapat membantu untuk memperoleh kepastian. Jika semua sektor terlibat dalam perluasan KUR termasuk dinas terkait, akan mempercepat perluasan penyaluran KUR terutama memberikan data calon debitur dengan rekomendasi dari dinas tersebut bahwa calon debitur layak diberikan kredit. Pemahaman masyarakat tentang KUR tidak merata, diharapkan dukungan sosialisasi dari pusat dan pemda. Pemahaman masyarakat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Bank tidak mungkin membiayai usaha atau debitur yang bermasalah karena ada pengawasan BI. Untuk itu bank pasti memilih usaha dan calon debitur yang layak untuk berikan kredit. Perbankan yakin debitur layak dibiayai dengan dukungan koordinasi antar instansi, maka bank lebih mudah menyalurkan KUR. Selama ini bank mencari sendiri debitur sehingga butuh proses hingga hasil akhir. Agunan pokok yang diminta bank adalah usaha yang produktif tidak bankable. Bank hanya menambah modal usaha bukan membiayai seluruh modal yang diperlukan untuk usaha. Ada oknum yang menerapkan agunan untuk KUR. Proses KUR berjalan cepat tetapi untuk mengukur usaha layak atau tidak dibiayai dengan KUR yang menjadi substansi. Diperlukan dukungan instansi. Pemda : Bagaimana dengan surat rekomendasi kepala desa? Apakah bisa dibuat oleh pejabat di atasnya? Bank : surat rekomendasi tidak harus ada, penilai dilapangan yang memutuskan apakah usaha layak diberikan. Syarat itu hanya tambahan untuk memperkuat keputusan. BUKOPIN Bank menerapkan azas prudential karena bank bertanggung jawab atas NPL. Bank perlu berhati-hati. Secara agunan sudah dibantu oleh askrindo. Di sisi lain, bank melihat kelayakan usaha. KUR perpanjangan unit mikro dalam berbagai bentuk sebelumnya.
Bank Mandiri Dijadikan komitmen bank untuk mengembangkan UMKM, yaitu sebagai bagian strategi. Sudah terwujud 4 trilyun. Tapi untuk menjangkau semua UMKM yang sangat besar bukan pekerjaan mudah. Populasi UMKM sangat luas belum sebanding dengan realisasi KUR. Masih banyak yang belum terjangkau. Perlu komunikasi yang baik di tingkat daerah dan juga BI untuk mendorong dinas di daerah dengan perbankan di wilayahnya. Linkage paling efektif untuk mendorong KUR. Butuh pasokan pembinaan dari mitra daerah untuk usaha menjadi lebih produktif. Kuncinya feasible, bagaimana kredit yang diberikan mampu mendorong UMKM dan menaikkan pendapatannya sehingga mampu membayar kreditnya. Bank mempunyai batasan jangkauan (blank spot) perbankan, sehingga tidak bisa memenuhi semua wilayah. Bank harus yakin bahwa kredit harus dapat kembali. KUR tidak akan selesai dalam 1-2 tahun perlu waktu. Askrindo
Jaminan 16,8 trilyun sejak 2007. Sudah melampaui batas ratio. 1. Bank mematuhi ketentuan komite KUR. 2. Menghimbau BI terkait SID updatenya sebulan sekali, sehingga jika terjadi penyaluran serentak di bank bisa diloloskan semuanya. Karena belum ada update di SID. Memberikan resiko. SID dikendalikan setiap saat diupdate. 3. Apakah target per wilayah untuk wilayah barat dan timur untuk 4 sektor prioritas? Apakah ada himbauan untuk target ini? Perlu dimasukkan dalam matriks. 9. Penutupan Upacara penutupan dilakukan oleh Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Bapak Erlangga Mantik. Dalam sambutan akhir rapat kerja dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Akan disampaikan surat resmi kepada Pemerintah daerah mengenai pembentukan tim dan rencana tindak. Bulan Juni 2011 diharapkan rencana tindak diseluruh pemerintah daerah sudah siap. Harapan bersama bahwa penyaluran KUR ke depan untuk sektur hulu sebesar 25% BI diharapkan dapat menjadi motor dalam penyaluran KUR yang dilakukan oleh bank pelaksana Masih diperlukan lebih banyak ide untuk pengembangan KUR kedepan.
Jakarta, 20 April 2011 Asdep Urusan Pasar Modal, Perbankan dan LKBB.
