BAB III KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN. A. Pengaturan Hukum tentang Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

BAB III KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN

A. Pengaturan Hukum tentang Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Menurut Penulis tujuan diluncurkannya Kebijakan KUR Tanpa Jaminan adalah untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM, serta penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang dapat menjembatani debitur dan kredit dalam proses pemberian kredit tersebut. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan, yaitu diatur di dalam: 1. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. 2. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 untuk

menjamin

implementasi atau percepatan

pelaksanaan KUR.

Universitas Sumatera Utara

Dalam upaya pelaksanaan program ekonomi Tahun 2008 - 2009 dari Kabinet Indonesia Bersatu yang bersifat prioritas dan memerlukan koordinasi serta sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Bahwa dalam

rangka mengembangkan Kredit Usaha Rakyat kepada

Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi secara berkelanjutan telah ditandatangani Addendum II Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi; 4. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Bahwa usaha penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan selama ini belum cukup diatur berdasarkan prinsip-prinsip usaha penjaminan yang prudent, transparan serta memberikan kepastian hukum; 5. MoU antara Ketua Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007. 6. Addendum I MoU Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008. 7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK.


8. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana

dengan Lembaga

Penjaminan. 9. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR. 10. Addendum II Mou Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010. 11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat. 12. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro, dan Keuangan, Kementrian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

Nomor

:

KEP-

01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. 13. Nota Facimile DPK No. : 452/M/DPK/KK/XI/2007, Tanggal 20 November 2007, perihal : Penyaluran KUR untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 14. Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), No. 54/DIR/DKPB/2007, Tanggal 03 Desember 2007, perihal : “PETUNJUK PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT-BTN” 15. Nota Facsimile DPK No. 494/F/DPK/KK/XII/2007, Tanggal 19 Desember 2007, perihal : Pernyaluran KUR-BTN. 16. Nota Facsimile DPK No : 59/F/DPK/KK/II/2008, Tanggal 12 Februari 2008, perihal : Revisi SE Direksi No. 54/DIR/DKPB/2007, tanggal 03 Desember 2007, dan Pencapaian Realisasi KUR-BTN.


B. Kriteria dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Peruntukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai modal kerja atau investasi bagi pemohon/calon debitur yang menjalankan usaha produktif dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbentuk Perorangan, Badan Usaha, dan Koperasi.

29

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan adalah sebagai berikut : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 30 Kriteria usaha mikro yang dimaksud adalah sebagai berikut: 31 1.

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2.

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-

29

Bank BTN, Petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Tabungan Negara (Persero), hal. 5 30 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 angka 1. 31 Ibid, Pasal 6 ayat (1).


undang ini. 32 Kriteria usaha kecil yang dimaksud oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut: 33 1.

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2.

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah);

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 34 Kriteria usaha menengah menurut undang - undang ini adalah sebagai berikut: 35 1.

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2.

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

32

Ibid, Pasal 1 angka 2. Ibid, Pasal 6 ayat (2). 34 Ibid, Pasal 1 angka 3. 35 Ibid, Pasal 6 ayat (3). 33


C. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat

(KUR) Tanpa

Jaminan. Bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan adalah : 1. KUR Modal Kerja KUR Modal Kerja yaitu kredit jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja dengan cara penarikan yang disepakati oleh Bank dan debitur, dengan didahului adanya surat permohonan penarikan dari debitur, sepanjang tersedia kelonggaran tarik dan tidak melampaui plafon kredit, terdiri dari : a. KUR dengan sifat kredit Revolving. Hanya berlaku untuk yang dijamin oleh PT. Askrindo (Persero) b. KUR dengan sifat Non Revolving, dimana dimungkinkan penarikan secara sekaligus di muka, bertahap berdasarkan termijn ataupun bertahap berdasarkan kebutuhan pembelian bahan baku atau barang dagangan. 2. KUR Investasi KUR Investasi adalah kredit untuk pembiayaan investasi barang modal dengan tata cara penarikan dapat secara bertahap atau sekaligus di muka, sesuai kebutuhan dan kesepakatan Bank dengan debitur dengan sifat kredit non revolving. Isi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan adalah berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :


1. Jumlah Penggunaan dan Batas Waktu kredit Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan bank dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan dalam satu surat perjanjian kredit dan/atau surat-surat perjanjian lainnya yang akan dibuat tersendiri antara pihak yang bersangkutan, sebagai contoh yaitu : a. Besar pokok pinjaman Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang bersifat Non Revolving dan jenis Kredit Usaha Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUMK KUR) b. Di samping pokok pinjaman, jumlah pinjaman tidak termasuk pembebanan bunga dan biaya-biaya lain yang menurut perjanjian kredit ini harus dilunasi oleh Penerima Kredit. c. Kredit ini digunakan untuk Pembiayaan Modal Kerja Usaha Batubara. d. Perjanjian Kredit ini mulai berlaku sejak tanggal hari ini dan dibuat untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal 17-07-2011 (tujuh belas Juli dua ribu sebelas). 2. Bunga dan Bunga Tunggakan Atas jumlah pinjaman Penerima Kredit dikenakan bunga sebesar 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) per tahun. Setiap saat dapat berubah sesuai ketentuan Bank (Adjustable rate). Kewajiban bunga dihitung pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan dan mulai diperhitungkan sejak tanggal penarikan Kredit.


Bunga dibayarkan setiap bulan pada bulan yang bersangkutan dengan tenggang waktu pembayaran tanggal 25 (dua puluh lima) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dengan cara mendebet rekening giro Penerima Kredit pada Bank dan/atau menurut ketentuan Bank jika terjadi tunggakan bunga. Dalam hal terjadi penunggakan bunga dan/atau pembayaran bunga yang tidak dapat persetujuan Bank sebelumnya, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) di atas bunga yang berlaku dan diperhitungkan atas tunggakan bunga. Selama Penerima Kredit mempunyai tunggakan bunga baik yang berupa bunga biasa maupun bunga tunggakan, maka setiap setoran Penerima Kredit kepada Bank akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh Bank sebagai pembayaran bunga dan/atau denda tidak sebagai angsuran/pelunasan hutang pokok. Menyimpang dari ayat 1 pasal ini suku bunga ini juga setiap saat dapat berubah sesuai dengan ketentuan Bank dan/atau Bank Indonesia dan/atau ketentuan Undang-undang/Pemerintah yang berlaku. 3. Syarat Pencairan Kredit Penerima Kredit mengajukan surat permohonan penarikan kredit dengan melampirkan daftar barang yang akan dibeli. Maksimal penarikan kredit sebesar Share Bank. Sebagai contoh, Penarikan kredit dilakukan berdasarkan kebutuhan barang modal yang akan dibeli dengan maksimal penarikan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Atas penarikan kredit dimaksud pada contoh tersebut harus dibuat laporan penggunaan dana dan diserahkan kepada Bank.


4. Pembayaran Kembali Sumber pengembalian kredit adalah dari hasil usaha yang dikelola Penerima Kredit. Kewajiban bunga setiap bulan harus dibayar pada bulan yang bersangkutan. Apabila pada bulan yang bersangkutan tidak ada pendapatan usaha atau lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga, maka Penerima Kredit wajib menutupi kekurangannya dari sumber dana lainnya. Apabila dianggap perlu maka Bank dapat merubah sesuai keinginan Bank dalam rangka penyelesaian pengembalian pokok Kredit Modal Kerja. 5. Provisi Kredit Dan Biaya-Biaya Lain Penerima Kredit tidak diwajibkan membayar provisi kredit namun Penerima Kredit diwajibkan membayar biaya-biaya yang diperlukan dalam proses pemberian kredit dan pengikatan jaminan Kredit yang meliputi antara lain biaya akta-akta Notaris, biaya dan premi asuransi atas barang jaminan Kredit (apabila ada) dan biaya-biaya lain, sesuai dengan ketentuan Bank. 6. Penyimpangan Kewajiban Menyimpang dari apa yang ditentukan di atas, maka Bank berhak untuk menagih hutang dengan seketika dan sekaligus dan karenanya Penerima Kredit wajib membayar seluruh hutang atau sisa hutangnya tanpa somasi terlebih dahulu walaupun saat pelunasan hutang sebagaimana ditetapkan di atas belum berakhir :


a. Penerima Kredit melanggar salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam akta ini dan/atau dalam perjanjian-perjanjian kredit lainnya yang telah dan/atau akan dibuat oleh Penerima Kredit dan Bank. b. Penerima Kredit dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar hutang-hutangnya,

atau

telah

mengajukan

permohonan

untuk

penundaan pembayaran (surceance van betaling). c. Atas sebagian atau seluruh kekayaan Penerima Kredit dikenakan sita baik oleh pihak pengadilan ataupun oleh pihak lain d. Penerima Kredit tidak berhak lagi melakukan pengurusan pengelolaan ataupun penguasaan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya. e. Penerima Kredit dilikwidasi atau dibubarkan atau atas tanah (tanah) yang dijadikan jaminan dalam akta ini disita pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya. f. Jika menurut pertimbangan Bank sendiri kekayaan Penerima Kredit sedemikian kurangnya sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank g. Penerima Kredit memberikan pernyataan-pernyataan surat-surat, keterangan-keterangan dan laporan-laporan serta dokumen-dokumen lain sehubungan dengan hutangnya Penerima Kredit tersebut kepada Bank, yang kemudian ternyata palsu atau dipalsukan atau tidak mengandung kebenaran dalam arti material.


7. Jaminan Kredit Penerima Kredit diwajibkan terlebih dahulu menyediakan benda dan/atau hak yang cukup untuk diserahkan kepada Bank sebagai jaminan dan memeliharanya secara terus menerus. Sebagai contoh, jaminan pokok itu terdiri atas : a. Tanah yang terletak di Dusun Amal Bakti, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan bukti kepemilikan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi nomor 19 tertanggal 27-05-2008 (dua puluh tujuh Mei dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan Theresia Martianna Siahaan, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, seluas lebih kurang 3.596 M2 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama Naboy b. Tanah yang terletak di Dusun V jalan Antara, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan bukti kepemilikan Akte Pengerahan/ Ganti Rugi nomor 593/872/2006 tertanggal 01-08-2006 (satu Agustus dua ribu enam) yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Muhammad Ahmad Yusuf Siregar seluas lebih kurang 421.8 M2 (empat ratus dua puluh satu koma delapan meter persegi), terdaftar atas nama Naboy. Dengan berikut segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditetapkan di atas tanah-tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan Undang-undang dianggap sebagai barang


tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan dan keduanya harus ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang serta kemudian Penerima Kredit selaku juga pemilik

Agunan

wajib

menandatangani

Akta

Pemberian

Hak

Tanggungan (APHT) setelah Sertifikat tersebut selesai dan mengenai seluruh biaya yang timbul seluruhnya ditransfer ke rekening Notaris dan Notaris membuat Cover Note yang diserahkan ke Bank Tabungan Negara cabang Medan. Mengenai berapa besarnya jaminan, begitu pula tentang saat dan hingga jumlah berapa jaminan itu harus ditambah atau dapat dikurangi, serta kepada siapa diserahkan pula hak untuk memberi penilaian dan melakukan pemeriksaan / peninjauan kembali atas jaminan itu adalah menurut pertimbangan Bank semata-mata. 8. Asuransi Jaminan Dan Asuransi Kredit Penerima Kredit wajib mengasuransikan atas nama Bank, barangbarang jaminan tersebut di atas dan bila dianggap perlu, Bank berhak menyelenggarakan sendiri asuransi tersebut. Atas semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penutupan asuransi tersebut, berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dan segala biaya yang timbul, sepenuhnya menjadi beban Penerima Kredit. Bank dapat mempertanggungkan (mengasuransikan) Kredit ini kepada perusahaan asuransi kredit atas beban Penerima Kredit dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank.


9. Pengawasan Dan Pelaporan Bank berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank dan Penerima Kredit wajib mematuhinya untuk : a. Selama jangka waktu kredit akan diadakan pemantauan/pemeriksaan mengenai progres usaha Penerima Kredit b. Akan selalu dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan usaha Penerima Kredit agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, baik dalam hal penggunaan dana maupun pelaksanaan usaha di lapangan sehingga usaha dan kewajiban Penerima Kredit dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Penerima Kredit wajib melaporkan keadaan keuangan perusahaan, neraca dan laba/rugi serta hal-hal lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan Bank berhak sewaktu-waktu meminta laporan tersebut dan Penerima Kredit wajib memenuhinya. 10. Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit Penerima Kredit sebelum kredit ini dilunasi, tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari Bank untuk : a. Menerima kredit dari Bank lain atau pihak ketiga sehubungan dengan usaha tersebut kecuali transaksi dagang yang lazim. b. Mengikatkan diri sebagai penjamin dan/ atau menjamin harta c. Merubah Anggaran Dasar dan Pengurus Perusahaan. d. Melakukan merger atau akuisisi


e. Melunasi hutang pada pemegang saham. f. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit. g. Menyewakan perusahan kepada pihak ketiga. h. Memindahkan tangankan dalam bentuk apapun dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga. i. Membagi deviden perusahaan. 11. Hak Bank Dalam Pengamanan Dan Penyelesaian Kredit Apabila setelah berakhir perjanjian kredit ini karena sebab apapun juga ternyata menurut pertimbangan Bank, Penerima Kredit tidak menyelesaikan kreditnya, Bank berhak mengambil tindakan-tindakan hukum berupa apapun juga dengan cara apapun yang dianggap baik atau di haruskan oleh ketentuan Bank dan/atau Bank Indonesia dan/atau ketentuan Undang-Undang/Pemerintah yang berlaku. Sesuai dengan penggunaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, dengan menandatangani perjanjian kredit ini, sekaligus Penerima Kredit yang ada pada perseroan terbatas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Medan, guna memenuhi semua kewajiban-kewajiban Penerima Kredit kepada Bank, pada saat yang dianggap baik oleh Bank. 12. Ketentuan Tambahan Penerimaan Kredit memberi kuasa dengan hak subsititusi yang tidak dapat dicabut kembali dan memberikan hak kepada Bank untuk mengambil alih serta mengubah management perusahaan baik oleh Bank


atau badan lain yang ditunjuk oleh Bank sejak kredit tersebut dinyatakan kurang lancar, yang mencakupan antara lain: a. Melaksanakan kegiatan Usaha Batu Bara. b. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran usaha untuk keperluan kelancaran kredit sampai dengan lunas. c. Melakukan penjualan atas tanah dan persediaan yang menjadi agunan di Bank dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penjualan atau peralihan hak tersebut. d. Menerima segala pembayaran yang berkaitan Usaha Batu Bara. e. Atas pengambil alihan management, Bank dibebaskan dari perkara yang berkaitan dengan kewajiban Penerimaan Kredit kepada pihak ketiga. Bilamana jangka waktu kredit berakhir namun masi ada saldo debet atau Hutang, maka secara otomatis Penerima Kredit dikenakan provisi sesuai dengan ketentuan Bank per saat berakhirnya jangka waktu kredit. Bagi hubungan antara Bank dengan Penerima Kredit

berlaku pula

syarat-syarat untuk pemegang rekening PT. Bank Tabungan Negara (Persero), surat persetujuan pemberian kredit dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank. Ketentuan-ketentuan/hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini. 13. Syarat-Syarat Lain Hal-hal yang harus dilakukan :


a. Syarat-syarat sebelum akad kredit : Menyelesaikan persyaratan administrasi dan keuangan paling lambat 1 (satu) hari sebelum akad kredit antara lain : 1) Membuka Rekening Giro/Tabungan di Bank 2) Menyampaikan persetujuan tertulis Penerima Kredit dengan segala ketentuan yang tertuang dalam SP2K. 3) Membayar biaya Notaris sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 4) Membayar cadangan biaya pemasangan Hak Tanggungan sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5) Menyerahkan Surat Kuasa kepada Bank yang ditanda tangani di atas Materai cukup untuk mendebet Rekening Giro/Tabungan Penerima Kredit Di Bank atas biaya/kewajiban yang timbul terhadap Bank. b. Menyelesaikan Persyaratan Legalitas : 1) Menyerahkan Bukti Kepemilikan tanah berupa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi nomor 19 tertanggal 27-05-2008 (dua puluh tujuh Mei dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan Theresia Martianna Siahaan, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang. 2) Menyerahkan

Bukti

Kepemilikan

tanah

berupa

Akte

Pengerahan/Ganti Rugi nomor 593/872/2006 tertanggal 01-08-


2006 (satu Agustus dua ribu enam) yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Muhammad Ahmad Yusuf Siregar. 3) Menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas Agunan Kredit. c. Syarat-Syarat setelah Akad Kredit : 1) Menyerahkan bukti-bukti Transaksi Keuangan yang berkaitan

dengan usaha yang dibiayai BANK, apabila BANK membutuhkan. 14. Domisili Mengenai

Perjanjian

Kredit

ini

dan

segala

akibat

serta

pelaksanaannya para penghadap memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).


BAB IV KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MEDAN

A. Prosedur Hukum untuk Memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Dikaitkan dengan Hukum Jaminan Sehubungan dengan prosedur hukum dalam memperoleh kredit usaha rakyat tanpa jaminan dalam kegiatan pemberian kredit perbankan mengenai jaminan utang disebut dengan sebutan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. Dari beberapa ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan pada setiap skim perkreditan. Tetapi sepanjang yang dapat diketahui tidak terdapat suatu alasan bagi bank untuk mensyartakan adanya kewajiban (calon) debitur untuk menyerahkan (memberikan) sesuatu jaminan kredit, kecuali karena adanya ketentuan hukum jaminan yang berlaku, misalnya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata tentang kedudukan harta pihak yang berutang sebagai jaminan atas utangnya. Bank mungkin saja dapat saja menyetujui pemberian kredit kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan sepanjang memenuhi kelayakan dari berbagai aspek yang dinilainya. Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan dan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26, 27, 29,30 Agustus 2010 dengan Bapak Abdullah Sinaga selaku kepala unit retail, Ibu Erlis Sitorus selaku Account Officer (AO) dan debitur yaitu Joko Supriyatno,

maka

dapat

dikemukakan

bahwa prosedur

hukum untuk


memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan melalui suatu perjanjian kredit dilakukan secara bertahap, yaitu : 1. Tahap Permohonan Kredit Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut : 36 a. Bank

hanya

memberikan

kredit

apabila

permohonan

kredit

diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit, b. Permohonan

kredit

harus

memuat

informasi

yang

lengkap

dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank, c. Bank

harus

memastikan

kebenaran

data

informasi

yang

disampaikan dalam permohonan kredit. Calon debitur mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan secara tertulis kepada pihak BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan. Permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku, dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian kosong yang perlu diisi beserta tanda tangan dalam formulir tersebut tanpa ada proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut. Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh BTN Cabang Pembantu Pusat

36

Gunarto Suhadi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 2003, hal. 96


Pasar Medan adalah kredit usaha rakyat (KUR) Menengah tanpa jaminan s/d Rp 500.000.000,-. Calon debitur diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan. KUR tanpa jaminan diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto kopi Kartu Keluarga (KK). 2. Tahap Peninjauan dan Analisis Kredit Bank harus melakukan analisa kredit terlebih dahulu sebelum menyalurkan kredit. Analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh Account Officer terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk menjamin permohonan kredit. Menurut arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/ 162/ KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut : a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit, b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan


untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersamasama oleh bank, c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi : 1) Menggambarkan

semua

informasi

yang

berkaitan

dengan

usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet, 2) Penilaian

kelayakan

jumlah

permohonan

kredit

dengan

kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank, 3) Menyajikan dipengaruhi

penilaian oleh

permohonan kredit.

yang

pihak-pihak

objektif yang

dan

tidak

berkepentingan

dengan

Analisis tidak boleh merupakan suatu

formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan. 4) Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian

tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan

aspek

yuridis

perkreditan


dengan

tujuan

untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin

timbul, 5) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang

bertindak sebagai bank induk (bank yang menjadi lead bank). Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan Keuangan (Financial statement) calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis. Pada tahap ini, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan akan melakukan checking antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pemohon. BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan adalah masyarakat yang berdomisili di Medan (bukan berpenghasilan tetap) ataupun mereka yang tidak berdomisili di Medan tetapi mempunyai usaha tetap di Medan, sehingga untuk calon debitur yang berdomisili di luar Medan yang hendak mengajukan KUR tanpa jaminan di BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan untuk terlebih dahulu harus mendapat izin dari BTN tempatnya berdomisili. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh calon debitur melalui double credit. Selanjutnya, BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur serta segala sesuatu yang telah disyaratkan dalam hubungannya dengan informasi-informasi dan


usaha calon debitur. Penelitian terhadap usaha dapat berupa usaha yang masih terencana ataupun usaha yang telah terealisasi. Informasi ini diperoleh melalui banyak cara, yaitu dengan menanyakan kepada tetangga terdekat dari tempat tinggal atau tempat usaha calon debitur baru tersebut. Semua langkah tersebut dilakukan BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan dalam rangka memperoleh hasil analisa permohonan kredit yang akurat. Usaha menjadi faktor terpenting dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ini karena usaha menjadi jaminan pokok perjanjian kredit ini. Dalam hal ini, yang bertugas untuk melakukan analisis dan pengamatan langsung kepada calon debitur adalah seorang Account Officer (AO). Selanjutnya Account Officer akan menganalisis kredit beserta analisis mengenai pribadi calon debitur termasuk di dalamnya aspek character yang merupakan penilaian terhadap karakter debitur, disamping itu juga meneliti usahanya. Account Officer kemudian membuat laporan secukupnya mengenai analisisnya tersebut untuk diputuskan apakah dapat atau tidakkah permohonan kredit tersebut dikabulkan. Menurut Bapak Abdullah Sinaga yang bertindak sebagai Kepala Unit Retail BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan, besaran kredit yang diberikan oleh pihak BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan didasarkan pada usaha calon debitur yang dijalankan. Disamping melihat dari sisi usahanya, hal lain yang tak kalah penting adalah aspek character. Melalui aspek ini, Account


Officer bisa menilai apakah calon debitur pada nantinya dapat melaksanakan pemenuhan prestasinya atau tidak. 37 3. Tahap Pemberian Keputusan Kredit Pada tahap ketiga ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat tanpa jaminan sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

Pihak

BTN

Cabang

Pembantu

Pusat

Pasar

Medan

akan

memberitahukan kesetujuan atau tidaknya dalam memberikan kredit pada calon debitur, dengan memberi tahu kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut :38 a. Setiap

kredit

yang

diberikan

telah

sesuai

dengan

prinsip

perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya, b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat dan seksama (menggunakan 5C's principles) serta independent, c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

37

Wawancara tanggal 26 Agustus 2010, pukul 16.00 WIB, dengan Bapak Abdullah Sinaga selaku Kepala Unit Retail BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan 38 Bakti Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Bandung: Alfabeta, 2003, hal. 51


Menurut pada kebijakan dari BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan tidak turut menyertakan koperasi, karena sampai saat ini BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan belum memberlakuka n Linkage Program dimana kredit terhadap UMKM dapat disalurkan melalui koperasi. 4. Tahap Perjanjian Kredit Pada tahap ini calon debitur datang langsung ke kantor BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Setelah disetujui, debitur menandatangani lembar kesepakatan yang telah disediakan oleh pihak BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan. Bersamaan dengan penandatanganan itu pula, lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. 5. Tahap Pencairan Kredit Dalam setiap pencairan kredit (disbursement) harus terjamin azas aman, terarah dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.39 Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan. Waktu lamanya proses permohonan kredit usaha rakyat tanpa jaminan hingga tahap pencairan dana, mempunyai batas normal antara 2 sampai 7 hari.

39

Ibid, hal. 52


Menurut Bapak Abdullah Sinaga apabila terjadi keterlambatan pencairan dana KUR, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ini. Mengingat jumlah tenaga yang menangani KUR tanpa jaminan ini tidak sebanding dengan jumlah peminatnya, hal ini membuat proses pencairan dana sedikit terhambat. BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan hanya menyediakan 1 (satu) orang petugas khusus yang menangani KUR. 40 The five of credit analysis sangat mempengaruhi proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR), salah satunya dalam proses pencairan dana. Penilaian aspek terutama dalam aspek character di sangat penting karena menyangkut watak debitur, hal ini yang akan pertama dikaji oleh bank ketika menganalis calon debiturnya. Pihak bank juga harus merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijaksanaan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir risiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan. Berpedoman pada hal-hal diatas, pihak BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan akan dapat merasa yakin bahwa kredit yang disalurkannya kepada para debitur dapat kembali. Menurut hasil wawancara dengan kepala unit retail BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan Bapak Abdullah Sinaga, perjanjian kredit 40

(Wawancara tanggal 26 Agustus 2010, pukul 16.00 WIB, dengan Bapak Abdullah Sinaga selaku Kepala Unit Retail BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan).


yang dilakukan oleh kepala unit BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan dibuat dalam bentuk tertulis dan formulir telah disediakan oleh pihak bank. Apabila dilihat dari bentuk perjanjiannya maka termasuk dalam perjanjian berbentuk baku (standard contract) dimana isi atau klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, dan tidak terikat dalam bentuk tertentu. Perjanjian baku seperti ini tidak mengurangi keabsahan dari perjanjian kredit tersebut. 41 Prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) merupakan penentu dalam proses permohonan kredit, sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan nasabah sebagai debitur. Salah satu aspek dari prinsip kehati-hatian tersebut yang merupakan bagian analisa permohonan kredit yaitu, aspek character. Aspek karakter (character) atau watak dari para calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon debitur termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

41

Wawancara tanggal 26 Agustus 2010, pukul 16.00 WIB, dengan Bapak Abdullah Sinaga selaku Kepala Unit Retail BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan.


Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan : 1. Untuk Usaha Mikro : a. menyerahkan

surat

permohonan

Kredit

Usaha

Rakyat

yang

ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah menikah); b. menyerahkan dokumen - dokumen pendukung sebagai berikut: 1) KTP dan KK; 2) Surat nikah, bila telah menikah; 3) Perizinan usaha, misalnya surat izin dari Dinas Pasar bila usahanya di pasar, surat keterangan minimal Ketua RT/RW untuk lokasi usaha di lingkungan pemukiman dan sejenisnya; 4) Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya; 5) Rincian peruntukan kredit; 6) Agunan, jika ada disyaratkan bank. 2. Untuk Usaha Kecil dan Menengah Perorangan: a. Menyerahkan

surat

permohonan

Kredit

Usaha

Rakyat

yang

ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah menikah); b. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

KTP dan KK; Surat nikah (bila telah menikah); NPWP untuk kredit di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); Perijinan Usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro; Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya; Rincian peruntukkan kredit; Catatan keuangan usaha, antara lain berupa kuitansi, faktur, bon, pembukuan, rekening koran, dan sejenisnya; Agunan, jika ada disyaratkan bank;


3. Untuk Usaha Kecil dan Menengah yang berbadan usaha dan koperasi: a. Menyerahkan

surat

permohonan

Kredit

Usaha

Rakyat

yang

ditandatangani Direksi atau Ketua Badan Usaha; b. Menyerahkan dokumen - dokumen pendukung sebagai berikut: 1) Akte pendirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Perijinan Usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-sekurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro; 4) Legalitas tempat usaha, misalnya bukti hak atas tanah, IMB, perjanjian sewa, atau lainnya; 5) Laporan keuangan terakhir atau minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk Usaha Kecil dan Menengah Perorangan; 6) Rincian peruntukan kredit; 7) Agunan , jika ada disyaratkan bank. 4. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada saat akad kredit : a. Menyerahkan

asli

dokumen-dokumen

agunan

KUR

apabila

dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) dari bank; b. Menyerahkan surat kuasa pendebetan rekening giro atau tabungan yang bersangkutan di Bank untuk pembayaran biaya-biaya dan/atau kewajiban KUR. 5. Persyaratan-persyaratan pencairan kredit : a. Perjanjian KUR dan akta-akta lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam

Surat

Penegasan

Persetujuan

Kredit

(SP2K)

telah

ditandatangani; b. Seluruh biaya realisasi KUR yang dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) telah dipenuhi;


c. Terdapat permohonan pencairan KUR yang ditandatangani oleh debitur khusus untuk badan usaha, penandatanganan mana dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan dalam Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya.

B. Pengaruh Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kredit Usaha Rakyat (KUR) mempermudah akses UMKM kepada sumber daya produktif. Akses kepada sumber daya produktif terutama kepada permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dengan sumber pendanaan dari pinjaman KUR tersebut diharapkan, UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha atau mengembangkan produk-produk yang dapat bersaing dan berkualitas. Sehingga nantinya UMKM diharapkan dapat berkembang dan tumbuh sebagai sektor yang paling berperan penting dalam kemajuan ekonomi nasional. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : 42 1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

42

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Op. Cit, Pasal 5.


3. Meningkatkan

peran

Usaha

Mikro,

Kecil

dan

Menengah

dalam

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dalam konteks kebijakan KUR tanpa jaminan menjadi sangat beralasan dengan potensi UMKM agar pemerintah secara serius memikirkan dan memprioritaskan pengembangan UMKM. Salah satu bentuk perhatiannya adalah dengan memberdayakan kembali PT. Askrindo untuk melaksanakan program penjaminan bagi UMKM, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah yang selama ini mempunyai kendala dalam memperoleh kredit karena tidak adanya jaminan tambahan berupa aktiva tetap. 43 Program penjaminan kredit kepada UMKM oleh PT. Askrindo akhirnya dicanangkan langsung oleh Presiden pada tanggal 5 Nopember 2007 yaitu melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan. Pemerintah memastikan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan yang batas atasnya dinaikan menjadi Rp 20 juta bisa segera diakses. Saat ini sudah ada 6 bank pemerintah dan 13 bank pembangunan daerah (BPD) siap menyalurkan KUR itu. Menteri Negara Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan mengatakan 6 bank pemerintah itu adalah Mandiri, BNI, BRI, BTN, Mandiri Syariah, Bukopin. 44

43

Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo,2010, hal. 178. 44 Kompas, 24 Agustus 2010, diakses melalui internet pada tanggal 5 Oktober 2010 pada Pukul 17.00 WIB.


Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi proyek percontohan pembiayaan usaha mikro dan kecil di kawasan Asia Pasifik. Sejumlah perekonomian anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menilai program KUR itu sukses di Indonesia dari sisi implementasi dan aplikasinya dalam hal membiayai UMKM. Perkembangan sektor UMKM selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor UMKM semakin nampak setiap tahunnya. sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi di sektor keuangan, khususnya industri perbankan, telah pula mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan dan porsi yang lebih besar untuk UMKM. Perkembangan inilah yang menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan dan peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional. Salah satu yang dapat menjadi pendorong peran sektor UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai penggerak sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) makin signifikan. KUR dapat Mencegah keterbatasan pelaku usaha UMKM memasarkan produk mereka dan Memperkuat dalam manajerial usaha UMKM sehingga menjadikan UMKM mengalami pertumbuhan usaha yang cepat. UMKM yang dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan. Karena itu melalui Kredit Usaha Rakyat ini bermaksud memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha


mikro,kecil, menengah, yang sudah feasible tetapi belum bankable mendapatkan modal usaha. Pinjaman modal usaha ini merupakan alternatif yang cocok bagi UMKM. Biasanya Pihak Bank agak sulit untuk memberikan kredit modal usaha bagi kelompok ini,dengan pertimbangan-pertimbangan usaha yang belum bankable dan UMKM dianggap memiliki resiko yang cukup tinggi bagi bank. Dengan pemberian kredit modal usaha ini diharapkan akan meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM kepada Lembaga Keuangan Implikasi lebih jauh kucuran kredit ini akan dapat mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, Menengah. Pada kenyataannya berkembangnya Usaha Kecil, Mikro mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar, harapan lebih jauh dengan modal usaha melalui KUR angka pengangguran dan angka kemiskinan dapat dikurangi. Mempermudah penyaluran modal usaha bagi rakyat diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi secara signifikan. Perkembangan Usaha mikro, kecil,dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga dengan kontribusi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu mewujudkan keberadaan UMKM sebagai pencerminan nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Semakin baik Kualitas UMKM secara makro maka dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran secara nasional. Tetapi dengan syarat perkembangan yang meningkat dari segi kantitas tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM yang memadai khususnya skala mikro.


C. Hambatan-Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Di Indonesia, bank merupakan suatu lembaga penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Sehingga dengan demikian, Bank di Indonesia memiliki fungsi konvensional sebagai agen pembangunan (agent of development) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kea rah peningkatan taraf hidup rakyat banyak dalam rangka meningkatkan pembangunan. Prinsip kegunaan penyaluran kredit kepada masyarakat yang kekurangan modal adalah untuk merangsang kedua belah pihak saling menolong untuk pencapaian kebutuhan. Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara. Peraturan perundangan tentang perbankan tersebar di berbagai Undangundang dan peraturan perundangan. Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan hukum perdata, maka pertama-tama terdapat ketentuan di berberapa bagian dari KUHPerdata khususnya yang mengatur mengenai perjanjian. Selanjutnya, juga terdapat di dalam Undang-Undang Khusus Perbankan yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yaitu sebagian diperbaharui


oleh Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Terdapat juga ketentuan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya, tak terkecuali juga dengan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan antara BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan dengan debiturnya. Dalam hal pelaksanaanya sering terjadi suatu permasalahan, disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati dalam klausula perjanjian kredit. Pelanggaran atau wanprestasi oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak adalah hal yang wajar. Kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, telah menghadapkan dunia perbankan pada suatu keadaan yang sulit, yaitu sebuah keadaan dimana sering terjadi benturan-benturan atau perselisihan-perselisihan kepentingan hukum, baik antar masyarakat itu sendiri, maupun antar individual dalam masyarakat. Benturan-benturan kepentingan yang terjadi merupakan upaya untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan-kepentingannya, hakhaknya maupun kewajiban-kewajibannya. Beberapa hambatan yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan, yaitu: 1. Hambatan Pertama, dari segi tekhnis pelaksanaan terdapat empat masalah yaitu Mengenai Kredit Bermasalah, Keterlambatan Proses Pencairan Dana, Dokumentasi dan Administrasi Kredit, serta Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).


a. Kredit Bermasalah Disadari bahwa setiap bank pasti mengalami adanya kredit bermasalah, menjadi hal yang aneh apabila suatu bank tidak mengalami adanya kredit bermasalah. Membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya merupakan pembicaraan tentang resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Umumnya penempatan dana yang paling menguntungkan adalah dalam bentuk kredit, namun risiko yang dihadapi oleh bank dalam penempatan dana tersebut juga besar. Oleh karena itu, bank harus berhati-hati dalam menempatkan dana dalam bentuk kredit karena apabila terjadi kredit bermasalah yang akan jatuh rugi tentunya adalah pihak bank itu sendiri. Menurut Bapak Abdullah Sinaga, oleh karena kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit tanpa jaminan, apabila terjadi kredit macet maka BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan dapat mengajukan claim kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha sebagai pihak penjamin dari pemerintah untuk penjaminan sebesar 70 % dari plafon, sedangkan 30 % nya ditutup oleh BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan. Pembentukan sebuah perusahaan asuransi atau lembaga penjamin simpanan telah diamanatkan dalam pasal 37B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Agar suatu permodalan asuransi mencukupi, maka harus dibantu oleh modal dari pemerintah atau dengan kata lain perusahaan asuransi tersebut haruslah perusahaan asuransi milik negara.


Pengajuan claim kepada perusahaan penjamin mempunyai alur yang cukup lama dan berbelit. Prosedur pengajuan harus dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu seluruh data-data debitur yang ada pada bank beserta data-data lain, sebagai contoh diperlukannya data dari kelurahan sebagai syarat apabila debitur lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran akibat meninggalnya debitur tersebut. Adapun upaya penyelamatan kredit dapat dilakukan bank berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993, dapat dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut : 1) Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat

yang

hanya

menyangkut

jadwal pembayaran dan

atau jangka waktu kredit. 2) Persyaratan Kembali ( Reconditioning)

Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran jangka waktu dan atau persyaratan maksimal saldo kredit. 3) Penataan kembali (Restructuring)

Yaitu penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syaratsyarat kredit yang menyangkut : penanaman dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan pokok bunga kredit dan atau konversi seluruh atau sebagaian dari kredit menjadi penyertaan modal perusahaan


yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Pada dasarnya dalam hal terjadi kredit bermasalah, bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efektif dan efisien agar lebih menghemat waktu dan biaya. Seperti halnya yang dilakukan oleh BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan yaitu dengan melakukan beberapa tindakan-tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit bermasalah dapat sedikit tercukupi. Solusi yang dilakukan BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan apabila ada debitur yang lalai dalam melakukan prestasinya sehingga menyebabkan kredit bermasalah adalah melakukan penjadwalan kembali (rescheduling). Langkah pertama yang diambil adalah dengan melakukan penagihan dengan menemui debitur secara langsung. Setelah itu akan dibicarakan secara kekeluargaan,

apabila

debitur

mempunyai

alasan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan maka sesuai kebijakan yang dimiliki oleh BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan debitur akan mendapat solusi kelonggaran pembayaran angsuran untuk bulan-bulan tertentu dengan catatan bahwa seluruh pinjaman utang harus dilunasi sampai batas jatuh tempo. Menghadapi debitur yang lalai dalam melaksanakan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu seorang Account Officer cara sendiri untuk menghadapainya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara persuasif yang bersifat kekeluargaan. Apabila keadaan debitur memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, maka kredit usaha rakyat tanpa jaminan dapat diperpanjang jatuh tempo pelunasannya. Yang menjadi pertimbangan pihak BTN


Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan adalah program KUR ini ditujukan untuk rakyat kecil sehingga memperkecil kemungkinan untuk memberatkan mereka. 45 Menurut keterangan dari Account Officer BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan, karena KUR tanpa jaminan ini adalah program pemerintah dengan adanya fasilitas penjaminan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu dalam kebijakan BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan, tidak memperkenankan adanya suatu denda dan somasi apabila debitur lalai. 46 Beberapa kasus tentang kelalaian debitur sehingga menyebabkan adanya kredit yang kurang lancar atas pemberian KUR tanpa jaminan di awal semester pertama, membuat BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan mempunyai kebijakan tersendiri terhadap pemberian KUR tanpa jaminan berikutnya. Kebijakan BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan yaitu menyertakan jaminan dalam pengajuan KUR untuk nasabah debitur berikutnya. Kolateral atau garansi yang menjadi penekanan agenda utama penyaluran KUR tanpa jaminan kepada UMKM-K memang sudah menjadi sesuatu yang tidak sakral lagi. Kebijakan ini diambil sebagai upaya preventif akan adanya kredit kurang lancar berikutnya. Tindakan BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan, menurut Bapak Abdullah Sinaga diambil dengan dalih untuk membantu pemerintah agar 45

Wawancara tanggal 27 Agustus 2010, pukul 16.30 WIB, dengan Ibu Erlis Sitorus selaku Account Officer (AO) BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan. 46 Wawancara tanggal 27 Agustus 2010, pukul 16.30 WIB, dengan Ibu Erlis Sitorus selaku Account Officer (AO) BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan.


perusahaan penjamin tidak perlu mengganti 70% dari plafon kredit yang diambil, sehingga secara tidak langsung pemerintah tidak mengalami kerugian. 47 Debitur KUR tanpa jaminan di BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan yang berhasil ditemui penulis secara langsung, Joko Supriyatno membenarkan bahwa dalam mengajukan KUR tanpa jaminan, BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan meminta jaminan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor, dimana jaminan ini bersifat formalitas. Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 3.000.000,-dengan jangka waktu 2 tahun yang diajukan oleh Joko Supriyatno untuk keperluan modal kerja ini dirasa sangat membantu bagi kelangsungan usaha counter voucher isi ulang pulsa miliknya. 48 Sejak awal, Joko memang mengetahui bahwa KUR memang diperkenalkan sebagai kredit tanpa jaminan tetapi secara sukarela Joko menyerahkan agunan berupa BPKB sepeda motornya. Atas dasar bahwa dengan memberikan jaminan pada bank, wiraswastawan ini mengatakan bahwa ada kepercayaan dari bank kepadanya untuk memberikan kredit. Pada bulan awal KUR tanpa jaminan ini diperkenalkan BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan memang memberikan kredit usaha rakyat tanpa jaminan akan tetapi beberapa debitur yang memiliki usaha berdekatan dengan lokasi BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan ini tidak membayar karena tidak ada jaminan yang menyertainya. Hal tersebut membuat BTN Cabang

47

Wawancara tanggal 26 Agustus 2010, pukul 16.00 WIB, dengan Bapak Abdullah Sinaga selaku Kepala Unit BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan. 48 Wawancara tanggal 27 Agustus 2010, pukul 17.30 WIB, dengan Joko Supriyatno debitur kredit usaha rakyat (KUR) BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan.


Pembantu Pusat Pasar Medan mulai meminta jaminan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat pada calon debitur berikutnya. Menurut penulis sendiri, timbulnya polemik penyediaan jaminan disebabkan adanya benturan kepentingan yang berbeda antara pemerintah, perusahaan penjaminan kredit, perbankan, dan debitur. Dari sisi pemerintah, tentu saja penyaluran KUR sebanyak mungkin adalah indikator kunci keberhasilan pemerintah. Dari sisi perusahan penjaminan kredit, penyaluran KUR yang maksimum akan dapat memberikan penerimaan premi penjaminan semakin besar, juga jumlah Non Perfroming Loan (NPL)/ klaim kredit macet yang kecil, merupakan indikator kesuksesan program penjaminan. Bagi perbankan, penyaluran KUR yang besar dengan NPL rendah merupakan bisnis yang menguntungkan. Sedangkan dari sisi debitur, memperoleh kredit dengan mudah dan (kalau perlu) tanpa jaminan adalah impian para UMKM. Program KUR hingga kini belum dapat mempertemukan kepentingan yang berbeda tersebut. Pemerintah telah memberikan jaminan melalui perusahaan penjaminan 70% dengan harapan perbankan akan lebih berani menyalurkan pinjaman. Tetapi pada kenyataannya perbankan tetap takut karena jaminan 30 % dari pinjaman tetap ditanggung oleh Bank Pelaksana. Jika tujuan pemerintah hanya pada besarnya nilai penyaluran kredit, maka seharusnya nilai penjaminan tidak hanya 70% namun 100%, sehingga tidak ada alasan lagi bagi perbankan untuk menolak permintaan kredit yang diajukan oleh UMKM walaupun tanpa adanya agunan tambahan. Jika ini yang dilakukan pemerintah maka UMKM dan perbankan akan sangat diuntungkan.


Bagi perbankan, karena tidak ada risiko maka mereka akan dengan mudah untuk memberikan kredit tanpa adanya pertimbangan yang matang. Sedangkan bagi debitur, karena tidak ada jaminan yang diserahkan kepada bank, maka tidak ada risiko jika mereka tidak membayar kewajiban kepada bank. Kalau ini terjadi maka yang akan menderita kerugian adalah perusahan penjaminan karena mereka akan menanggung risiko claim yang tinggi. Melihat dari sudut pandang perbankan, jaminan tambahan ini bukan dimaksudkan untuk mempersulit proses kredit, namun semata-mata untuk menemukan jalan keluar bagi bank agar tetap dapat membiayai UMKM. Apabila menurut analisis, ternyata bank belum yakin dengan kemampuan dan keseriusan debitur untuk mengembalikan kredit, khususnya terkait dengan karakter debitur, maka bank memerlukan semacam "komitmen" dari calon debitur dalam bentuk jaminan tambahan. Sebaliknya, apabila bank telah yakin bahwa debitur akan mampu dan serius dalam mengembalikan kreditnya, maka pada umumnya bank tidak ada akan meminta jaminan tambahan. Perlu menjadi pemahaman bahwa apabila pemberian sebuah kredit menjadi macet, maka tanggung jawab sepenuhnya kembali kepada petugas bank, tentunya setelah mempertimbangan berbagai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal yang cukup logis sebagai alasan apabila perbankan terpaksa meminta jaminan tambahan dalam pemberian kredit usaha rakyat. Apabila jaminan yang disertakan jumlahnya lebih dari 200% jumlah kredit yang diberikan, adalah sesuatu yang patut untuk menjadi pemikiran kita bersama. Seperti kasus Joko Supriyatno yang memberikan jaminan BPKB motor dengan


nilai kredit Rp 3.000.000,- yang jika dinilai besarnya 2 (tiga) kali lipat bahkan lebih dari jumlah kredit yang diberikan oleh BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan. Keadaan mendesak pula yang menyebabkan Joko memberikan jaminan tersebut walaupun ia tahu bahwa nilai jaminan yang ia berikan jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah kredit yang didapatkannya. Contoh seperti diatas, sangat tidak sesuai dengan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR, sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 mempunyai sasaran, yaitu KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM. Sasaran untuk meningkatkan KUR tersebut mungkin akan mendapat kendala, dikarenakan bagi beberapa calon debitur yang tidak mempunyai jaminan yang dapat diserahkan akan mengurungkan niatnya untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) apabila pihak Bank Pelaksana tetap meminta jaminan dalam pemberian kredit ini. Perkembangan regulasi perbankan di Indonesia sampai saat ini masih sangat lemah, hal ini terbukti dengan adanya peraturan yang sudah dibuat, tapi belum mengatur secara tegas dan khusus mengenai tindakan terhadap Bank Pelaksana yang menetapkan jaminan dalam pemberian kredit usaha rakyat ini, beserta sanksi-sanksinya terhadap Bank Pelaksana yang tidak menerapkan dan mengabaikannya sama sekali.


Adanya kebebasan untuk menetukan kebijakan dalam diri bank secara pribadi

membuat

BTN

Cabang

Pembantu

Pusat

Pasar

Medan

mengklasifikasi kredit kurang lancar menurut kriteria Bank Indonesia sebagai kredit macet. Jumlah nominal maksimal pemberian KUR yang kecil membuat pertimbangan

BTN

Cabang

Pembantu

Pusat

Pasar

Medan

apabila

mengklasifikaskan kredit macet sama seperti penggolongan menurut Bank Indonesia yaitu melampaui waktu 270 hari. Ketidakseimbangan antara jumlah yang kecil dengan pembatasan waktu yang cukup lama membuat BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan mempunyai alasan sendiri untuk menetapkan jangka waktu suatu kredit dikatakan macet. Langkah yang diambil untuk mengatasi kredit macet ini adalah pengajuan claim kepada PT Askrindo cabang Medan. Menurut keterangan dari Bapak Abdullah Sinaga selaku kepala unit retail BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan, pengajuan claim membutuhkan proses yang cukup lama karena pihaknya telah mengajukan claim selama lebih dari satu bulan namun belum ada tanggapan dari PT Askrindo cabang Medan. Pengajuan claim ini diharapkan mampu menjadi solusi terhadap adanya kredit macet sehingga mengurangi tingkat NPL di BTN Cabang Medan. Apabila prosentase NPL di BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan mengalami maka pemberian KUR dapat dilanjutkan, mengingat peminat KUR yang besar.49

49

Wawancara tanggal 26 Agustus 2010, pukul 16.00 WIB, dengan Bapak Abdullah Sinaga selaku Kepala Unit Retail BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan.


Menurut penulis, terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur yang mayoritas menggunakan fasilitas KUR mikro sebagai modal kerja ini dikarenakan berbagai faktor, yaitu : 1) Faktor yang datang dari nasabah debitur a)

Usaha yang dijalankan debitur mengalami kemunduran,

b)

Sikap dari debitur sendiri yang kurang kooperatif,

c)

Adanya prioritas lain yang mendesak menyebabkan debitur menunggak melakukan pembayaran.

2) Faktor yang datang dari pihak kreditur a)

Kurang telitinya AO/ mantri dalam melakukan survei atau peninjauan dan menganalisis kredit,

b)

Pengawasan kredit yang kurang.

b. Complain dari Debitur mengenai Lamanya Proses Pencairan Dana Hal tersebut dikarenakan animo masyarakat yang hendak mengajukan KUR tanpa jaminan ini jumlahnya sangat besar, sedangkan tenaga BTN menangani KUR Account Officernya sendiri sangat terbatas. Pada beberapa bulan diawal diluncurkan KUR, jumlah calon debitur yang hendak mengajukan KUR ini dalam sehari bisa mencapai angka 8-10 orang. Hal ini membuat BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan cukup kewalahan karena tidak sebanding dengan Account Officer yang menangani KUR sendiri adalah 1 (satu) orang. Menjadi hal yang wajar apabila pencairan dana menjadi terlambat. 50

50

(Wawancara tanggal 26 Agustus 2010, pukul 16.00 WIB, dengan Bapak Abdullah Sinaga, selaku Kepala Unit Retail BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan).


Sejak diluncurkan pada tanggal 5 November 2007, posisi antara jumlah KUR maupun jumlah debitur KUR terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Bahkan jumlah debitur KUR yang menikmati fasilitas di bawah Rp. 5 Juta mencapai kurang lebih 90% dari total penyaluran KUR, sehingga komitmen penyerapan tenaga kerja (pro job) dan penanggulangan kemiskinan (pro poor) lebih terarah. Jika dilihat dari sektor ekonomi, maka sektor perdagangan adalah yang paling tinggi menyerap KUR, disusul sektor pertanian dan jasa sosial. Hal yang diketahui masyarakat selama ini kredit usaha rakyat (KUR) yang diperkenalkan oleh pemerintah tanpa jaminan adalah kredit yang membutuhkan syarat sederhana dengan proses yang cepat. Tapi pada kenyataannya adalah kredit cukup lama proses pencairannya ditambah dengan jaminan yang harus disertakan. Sampai saat ini, BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan belum mengambil tindakan mengatasi hal ini dengan menambah jumlah Account officer menangani KUR. Padahal, apabila hal ini tetap berlanjut secara tidak langsung kepercayaan masyarakat akan berkurang karena masyarakat akan menilai realisasi KUR jauh berbeda dengan yang pengetahuan masyarakat sendiri bahwa KUR tanpa jaminan adalah kredit yang membutuhkan proses yang sederhana dan cepat. c. Dokumentasi dan Administrasi Kredit Hambatan mengenai dokumentasi dan administrasi kredit yang tidak tersusun secara teratur dan sistematis di BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan yang dijumpai oleh penulis, terlihat ketika penulis menanyakan secara langsung kepada kepala unit retail dan Account Officer mengenai jumlah


pendaftar KUR dan jumlah debitur KUR Mikro, Kecil dan Menengah yang diterima oleh BTN Cabang Medan. d. Minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hambatan tentang Sumber Daya Manusia (SDM) di BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Kuantitas SDM yang dimiliki BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan sangatlah kurang mengingat jumlah tenaga kerja yang menangani KUR di BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan hanyalah 1 (satu) orang. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah peminat KUR. Kenyataan seperti ini berakibat pada keterlambatan dalam hal proses penanganan KUR termasuk pencairan dana. Setelah dikonfirmasi kepada kepala unit retail, BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan sendiri belum menemukan solusi riil terhadap masalah ini karena perlu memikirkan secara matang apabila hendak menambah tenaga kerja di BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan Dari segi kualitas SDM di BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan kurang memadai, terlihat dari adanya kekurangan telitian Account Officer dalam meniliti aspek character calon debitur dalam menganalisa kredit. Aspek ini sangat penting dalam hal pertimbangan pemberian keputusan kredit. Kesalahan dalam meneliti aspek character, secara tidak langsung merupakan indikasi adanya kredit macet, karena nasabah debitur yang mempunyai character yang kurang baik pada umumnya tidak kooperatif dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman. Perlunya pembinaan personel perbankan, khususnya yang menangani KUR, seperti pendidikan ahli perbankan, yang


disamping secara tehnis menguasai perbankan modern juga memahami komitmen perbankan. 2. Hambatan kedua dari segi substansi yaitu disharmonisasi antara UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan Inpres No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 Disharmonisasi antara UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan Inpres No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 terletak pada masalah jaminan. UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa perlunya prinsip prudential banking dalam suatu pemberian kredit. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk the five credit of analysis, dimana salah satu prinsipnya adalah collateral yaitu jaminan yang diserahkan debitur sebagai agunan kredit yang diterimanya. Inpres No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 sebagai penjamin implementasi dan percepatan pelaksanaan KUR, menyebutkan bahwa salah satu fokus program ekonomi yang dibahas adalah peningkatan efektifitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Inpres ini membuka kesempatan bagi UMKM dalam memperoleh fasilitas pinjaman kredit tanpa jaminan karena pemerintah telah menunjuk perusahaan penjamin untuk menjamin jika ada kredit yang bermasalah. Inpres ini bertujuan inigin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan fasilitas kredit karena ada syarat pokok yaitu jaminan. Tidak semua UMKM mampu untuk


memberikan jaminan. Hal itu menjadi alasan atas dikeluarkannya program KUR tanpa jaminan kepada UMKM. Jaminan sebagai titik tolak bahasan permasalahan secara substansi disini memperlihatkan inkonsistensi pemerintah sebagai regulator. Disatu pihak pemerintah mensyaratkan jaminan dalam UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, sedangkan di lain pihak tidak mensyaratkan jaminan dalam program KUR seperti yang termuat dalam Inpres No 5 Tahun 2008 Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009. BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan sebagai bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana dari program KUR mengambil tindakan dengan menyediakan fasilitas KUR bagi UMKM dengan tetap mensyaratkan jaminan. Tindakan ini bertentangan dengan apa yang menjadi dasar pelaksanaan KUR yaitu Inpres No 5 Tahun 2008 yang tidak mensyaratkan jaminan. Berbagai pertimbangan diambil oleh BTN Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan dalam memberikan fasilitas KUR dengan jaminan untuk mencegah adanya kredit

macet

yang dikhawatirkan akan

mempengaruhi kesehatan bank.

Bagaimanapun kredit adalah sumber pendapatan terbesar yang diperoleh oleh bank. Kredit macet akan mempengaruhi kesehatan perbankan yang akhirnya juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 1.

Prosedur hukum untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan dikaitkan dengan Hukum Jaminan adalah

bahwa suatu

perjanjian kredit tersebut dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap permohonan kredit dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak bank, tahap peninjauan, tahap pemberian keputusan kredit, tahap perjanjian kredit, dan yang terakhir adalah tahap pencairan kredit. 2.

Pengaruh kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) mempermudah akses UMKM kepada sumber daya produktif. Akses kepada sumber daya produktif terutama kepada permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dengan sumber pendanaan dari pinjaman KUR tersebut diharapkan, UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha atau

mengembangkan

produk-produk

yang

dapat

bersaing

dan

berkualitas. Sehingga nantinya UMKM diharapkan dapat berkembang dan tumbuh sebagai sektor yang paling berperan penting dalam kemajuan ekonomi nasional. 3.

Hambatan pertama yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan, secara tekhnis terdapat dua masalah yaitu mengenai kredit bermasalah, keterlambatan proses pencairan dana,


pengaturan dokumentasi dan administrasi kredit, serta minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hambatan kedua dari segi substansi yaitu disharmonisasi mengenai pembebanan jaminan antara UU No. 10 Tahun 1988 tentang perbankan dengan Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fo kus Program Eko no mi Tahun 2008-2009. Hambat an ketiga mengenai pengetahuan yang sangat minim yang dimiliki debitur.

B. SARAN Perlu diadakan formulasi baru terhadap penyaluran KUR agar program itu benar-benar bisa bermanfaat bagi UMKM, terutama yang tidak terdaftar di departemen teknis, misalnya : 1.

Untuk

mempercepat

pengangguran

dan

akselerasi kemiskinan

KUR

dalam

dibutuhkan

menekan

angka

sosialisasi

secara

berkelanjutan tentang persyaratan KUR kepada masyarakat luas. 2.

Perlu ada pelatihan-pelatihan secara periodik oleh bank pelaksana agar ada pemahaman yang seragam terhadap KUR.

3.

Kurangnya tenaga kerja yang menangani KUR di bank cabang pembantu, mengakibatkan adanya permasalahan yang timbul yaitu lambatnya proses penanganan KUR terhadap calon debitur tersebut.


BAB III KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN. A. Pengaturan Hukum tentang Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Recommend Documents