Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Evaluation of the Impacts of Community Empowerment Program through Distribution of Business Credit for People in Sumber Lesung Village, District of Ledokombo, Jember Regency
Chandra Mukti, Sutomo, Suji, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail:
[email protected]
Abstract This research aimed to describe the impacts of community empowerment program through the distribution of Kredit Usaha Rakyat or KUR (business credit for people) in Sumber Lesung, District of Ledokombo, Jember Regency. The research used descriptive research design with qualitative approach. Samples were collected using purposive sampling. Data were collected by observation, interview, documentation, and literature study. Technique of data validity used triangulation with the sources. Data analysis in the research used interactive model. The results showed that the empowerment by the Government through PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk of Ledokombo Unit was carried out by providing access and economic empowerment for actors of Micro, Small and Medium Enterprises. Furthermore, KUR was distributed to Micro, Small and Medium Enterprises that had already exist in Sumber Lesung to address issues faced by Micro, Small and Medium Enterprises and improve their productivity. The profile of distribution of KUR in Sumber Lesung, direct interviews were conducted to the Micro, Small and Medium Enterprises related to the requirements and procedures of applying for credit. Furthermore, the KUR distribution in Sumber Lesung showed positive impacts and negative impacts. The sales volume of the Micro, Small and Medium Enterprises after getting KUR showed an effective sales volume, so that it can be said that the use of KUR funds was effectively. Keywords: evaluation, impact, community empowerment, distribution of business credit for people.
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
1
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Pemberdayaan
PENDAHULUAN Salah satu isu sentral permasalahan di Indonesia
sampai
saat
ini
adalah
masalah
masyarakat
2
menurut
Sumodiningrat (2009:7) adalah suatu proses untuk meningkatkan
kemampuan
masyarakat
untuk
kemiskinan. Hal tersebut karena kemiskinan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang
merupakan
tersedia
masalah
penanganannya
multidimensi
memerlukan
berbagai
yang pihak.
di
lingkungan
meningkatkan
sekitarnya
kesejahteraan.
untuk
Penanggulangan
Kemiskinan di Indonesia diiringi oleh masalah
kemiskinan melalui strategi pemberdayaan secara
kesenjangan
terfokus sekaligus dapat menghindari penggunaan
maupun
baik
antar
pembangunan
golongan antar
penduduk
wilayah,
yang
diantaranya ditunjukkan oleh buruknya kondisi
dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif.
pendidikan dan kesehatan serta rendahnya tingkat
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
pendapatan dan daya beli. Oleh karenanya
merupakan kegiatan usaha yang yang mampu
diperlukan cara yang sinergis dan sistematis dalam
memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan
penanggulangan kemiskinan untuk menghindari
ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan
kemungkinan merosotnya mutu generasi muda dan
dalam
menjamin kelangsungan pembangunan dimasa
pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan
mendatang.
ekonomi,
proses
pemerataan
dan
berperan
dan dalam
peningkatan mewujudkan
kemiskinan
stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah
bertujuan untuk membebaskan dan melindungi
satu pilar utama ekonomi nasional yang harus
masyarakat
memperoleh
Upaya
penanggulangan dari
kemiskinan
beserta
segala
kesempatan
utama,
dukungan,
penyebabnya. Upaya yang dimaksud tidak saja
perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya
diarahkan untuk mengatasi ketidak mampuan
sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada
memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dalam
kelompok usaha ekonomi rakyat. UMKM telah
rangka membangun semangat dan kemandirian
menunjukan peranannya dalam perekonomian
masyarakat miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya
nasional, namun masih menghadapi berbagai
sebagai
hambatan iklim usaha, baik yang bersifat internal
pelaku
dalam
berbagai
tahap
pembangunan. Dalam konteks inilah, pendekatan
maupun
pemberdayaan
pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia,
terhadap
masyarakat
miskin
menjadi sangat penting dan strategis mengingat
eksternal,
contohnya
produksi,
desain dan teknologi, serta permodalan.
jumlahnya yang relatif besar, sehingga berpengaruh
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan
secara langsung terhadap pencapaian kinerja
program pemerintah yang berdasarkan Instruksi
berbangsa dan bernegara.
Presiden nomor 06 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan
Pengembangan
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
Sektor
Riil
dan
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
3
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BRI Unit Ledokombo mengalami peningkatan.
Pengertian Kredit Usaha Rakyat adalah skema
Seperti pada tabel di bawah ini.
kredit/ pembiayaan modal kerja dan atau investasi
Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Kecamatan
yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro
Ledokombo
Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak
No.
Tahun
Jumlah
1
2011
101 umkm
2
2012
249 umkm
3
2013
449 umkm
(feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable). Tujuan pelaksanaan program KUR ini adalah memberikan pengembangan kegiatan perekonomian di sektor rill dalam rangka
4 2014 461 umkm Sumber: diolah dari data primer BRI Unit Ledokombo
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Dalam pelaksanaan program KUR terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu pertama adalah Pemerintah, Kedua adalah lembaga penjamin yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh
Selanjutnya peneliti lebih memfokuskan penelitian di Desa Sumber Lesung, di karenakan jumlah umkm yang mengajukan KUR terbanyak di Kecamatan Ledokombo berada di Desa Sumber Lesung seperti pada tabel berikut.
perbankan. Ketiga adalah perbankan sebagai
Tabel 1.3 Banyaknya UMKM Menurut Desa di
penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit
Kecamatan Ledokombo
kepada UMKM dan Koperasi.
No
sebagaimana kita ketahui bahwa Bank
Desa
1
Suren
2011
2012
2013
2014
12
29
52
54
2
Sumber Salak
9
22
40
41
Rakyat Indonesia adalah satu-satu Bank yang
3
Sumber Bulus
11
27
49
50
memiliki Unit hingga ke Kecamatan-kecamatan di
4
Sumber Lesung
15
37
67
69
5
Lembengan
14
35
63
65
6
Sumber Anget
7
17
31
32
7
Ledokombo
8
20
36
36
8
Slateng
11
27
49
51
9
Sukogidri
6
16
28
29
10
Karang Paiton
8
19
34
34
101
249
449
461
seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Kabupaten Jember, maka dari itu untuk memperluas dan memberikan
kemudahan
bagi
umkm
yang
mengajukan KUR, pada tahun 2011 BRI membuka unit BRI di Kecamatan Ledokombo. Kemudian sejak dibukannya unit BRI di Ledokombo, umkm yang sebelumnya mengajukan KUR di Unit BRI Kalisat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk pergi ke BRI Unit Kalisat. Berdasarkan hal tersebut, maka sejak tahun 2011 umkm yang mengajukan KUR di
jumlah
Sumber: diolah dari data primer BRI Unit Ledokombo. Selanjutnya, keberlangsungannya
KUR telah
selama menunjukkan
peningkatan penyalurannya. Sebagaimana dilansir dari penjelasan presiden Yudhoyono dalam media
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
on
line
skalanews.com
(diakses
tanggal
4
september 2014), Total penyaluran KUR kepada
4
Kredit Usaha Rakyat Di Desa Sumber Lesung kecamatan Ledokombo.”
UMKMK sampai saat ini sudah mencapai Rp82 triliun, dan yang mengalami kemacetan hanya
TINJAUAN PUSTAKA
sekitar 4%. Ia juga mengatakan bahwa KUR sebagai program pemerintah untuk menggerakkan
Pembangunan
ekonomi kecil sejak 2007 sudah mengalami kemajuan
yang
signifikan.
Mengacu
pada
Suhartono perubahan
(2010:1)
terencana
sebagai
dan
suatu
berkesinambungan,
penjelasan tersebut, program KUR hingga saat ini
pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk
sudah berjalan selama 6 tahun. Sehingga, telah
memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup
dapat dinilai dampak dari KUR itu sendiri.
manusia. Todaro (dalam Suhartono, 2010:3)
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti
mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain
“Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan
saling terkait:
Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha
1. meningkatkan
Rakyat Di Desa Sumber Lesung, Kecamatan
memperluas
Ledokombo,
kebutuhan
Kabupaten
Jember”
dimana
ketersediaan distribusi dasar
dan
barang-barang
seperti
makanan,
program KUR ini merupakan salah satu program
perumahan, kesehatan dan perlindungan
yang perlu dikaji lebih lanjut sehingga perlu
kepada seluruh anggota masyarakat;
dilakukan evaluasi kembali guna memaksimalkan
2. mencapai kualitas hidup yang bukan hanya
program yang di tujukan untuk penanggulangan
untuk meningkatkan kesejahteraan secara
kemiskinan.
material,
Berdasarkan
uraian
tersebut,
melainkan
mewujudkan
maka
juga
kepercayaan
diri
untuk dan
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi
“Bagaimana
peningkatan pendapatan, pendidikan dan
Evaluasi
Dampak
Program
budaya serta nilai kemanusiaan;
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?” Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka
tujuan
Mengetahui
penelitian
ini
adalah
Evaluasi
Dampak
“Untuk Program
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran
3.
memperluas kesempatan
ekonomi dan
sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan
dari
perbudakan
dan
ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan pemderitaan.
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
5
daya manusia di Desa Sumber lesung Kecamatan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah
Ledokombo Kabupaten Jember salah satunya
satu aspek penting bagi pembangunan, dimana
adalah program pemberdayaan masyarakat melalui
mereka
penyaluran Kredit Usaha Rakyat.
dituntut
mengikuti
untuk
terus
perkembangan
berkembang
zaman.
Menurut
Simanjuntak (1998:1), sumber daya manusia atau
Kebijakan Publik
human resources mengandung dua pengertian, yaitu:
Menurut Subarsono (2005:2) kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang
1. Sumber daya manusia (SDM) mengandung
dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam
pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat
bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan,
diberikan dalam proses produksi. Dalam
politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan,
hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha
dan sebagainya.
yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertntu untuk menghasilkan barang dan
2. SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu
melakukan
kegiatan
yang
mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa
untuk
memenuhi
kebutuhan
masyarakat. Untuk mengembangkan masyarakat agar terampil dan berkulitas maka pengembangan secara makro yang lebih tepat, karena diharapka masyarakat
mengelola
mampu
SDA,
megkreasikan
produk,
mengolah
menguasai mampu
atau
tehnologi, memasarkan
produk, melatih orang lain, membuka usaha sendiri sehingga
Jenis-Jenis Kebijakan
Jenis-jenis kebijakan dapat dibagi dalam beberapa
jasa.
hasilnya
2.4.1
bisa
memberikan
kesempatan
bagi
masyarakat lain. Untuk pengembangan sumber
kategori, Anderson (dalam Subarsono, 2005:1921) mengemukakan kategori-kategori berikut. 1. Kebijakan
substantif
vs
kebijakan
prosedural. 2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif. 3. Kebijakan material vs kebijakan simbolis. 4. Kebijakan yang berhbungan dengan barang publik dan barang privat. Dalam konteks penelitian ini, program Kredit Usaha Rakyat termasuk ke dalam jenis keijakan Substantif dan kebijakan prosedural. Dimana salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di dalamnya
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
termuat bagaimana kriteria orang tersebut dan
6
Berdasarkan tige tipe evaluasi di atas,
bagaimana prosedur memperolehnya.
penulis menggunakan tipe evaluasi ketiga yaitu
2.4.2 Tahap-Tahap Kebijakan
tipe evaluasi kebijakan sistematis. Karena tipe
Menurut Winarno (2007:32) proses kebijakan publik dapat dibagi menjadi 5 (lima) tahapan berikut:
evaluasi ini melihat secara obyektif program kebijakan
yang
dijalankan
untuk
mengukur
dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut
1.
Penyusunan agenda
tercapai. Tipe evaluasi ini diarahkan untuk melihat
2.
Formulasi kebijakan
dampak atau hasil dari suatu kebijakan itu untuk
3.
Adopsi kebijakan
4.
Implementasi Kebijakan
5.
Evaluasi kebijakan
menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.
Program Pemberdayaan Masyarakat Hasil dari pengembangan sumber daya
Evaluasi Kebijakan Dalam
manusia adalah masyarakat yang berdaya. Menurut
Wirawan
(2011:17)
dijelaskan
Mardikanto
dan
Purwoko
(2012:61),
bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi untuk
pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses
menentukan apakah kebijakan bermanfaat, dapat
dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin
mencapai tujuannya, dilaksanakan secara efisien,
sumber daya, kaum perempuan dan kelompok
dan untuk pertanggungjawaban pelaksanaannya.
yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu
Sehingga
meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.
evaluasi
kebijakan
adalah
menilai
kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.
Selanjutnya, Sebagai proses, pemberdayaan adalah
2.5.1
serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau
Tipe Evaluasi Kebijakan
Anderson (dalam Winarno, 2007:227) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe, yakni. 1.
Evaluasi
kebijakan
dipahami
sebagai
kegiatan fungsional. 2.
kebijakan
keberdayaan
kemampuan
atau
dan
(dalam
keunggulan
arti
bersaing)
kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami masalah kemiskinan.
Evaluasi yang memfokuskan diri pada
bekerjanya
mengoptimalkan
atau
program-program
Adapun kompetensi atau kemampuan yang diwujudkan dalam pengetahuan dan keterampilan
tertentu.
serta ditunjang oleh sikapnya yang diperlukan
3.
dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat
Evaluasi kebijakan sistematis.
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
7
diuraikan dalam beberapa dimensi sebagai berikut
di bidang usaha produktif yang usahanya
(Anwas, 2013:62).
layak
(feasible)
namun
mempunyai
1. Kompetensi pemahaman sasaran
keterbatasan dalam pemenuhanpersyaratan
2. Kompetensi menumbuhkan kesadaran
yang
3. Kompetensi komunikasi inovasi
bankable).
4. Kompetensi pengelolaan dan pembaharuan
pemberian
5. Kompetensi pengelolaan pembelajaran
nilaidibawah 5 (lima) juta rupiah dengan
6. Kompetensi pengelolaan pelatihan
pola penjaminan olehPemerintah dengan
7. Kompetensi pengembangan kewirausahaan
besarnya coverage penjaminan maksimal
8. Kompetensi pemandu sistem jaringan
70%
9. Kompetensi menumbuhkembangkan
penjaminnya adalah PTJamkrindo dan PT
ditetapkan
Perbankan
(belum
merupakan
program
kredit/pembiayaan
dengan
KUR
dari
plafon
kredit.
Lembaga
Askrindo.
kelembagaan
2. Tujuan
10. Kompetensi pendampingan
program
KUR
adalah
11. Kompetensi melek TIK
mengakselerasi pengembangan kegiatan
12. Kompetesi mencari sponsorship
perekonomian di sektor riil dalam rangka
13. Kompetensi mempengaruhi media masa
penanggulangan
dan
pengentasan
Dilihat dari 13 dimensi diatas peneliti
kemiskinan serta perluasan kesempatan
memilih Kompetensi pengelolaan pelatihan, karena
kerja. Secara lebih rinci, tujuan program
pelatihan
KUR adalah sebagai berikut:
merupakan
aspek
penting
guna
meningkatkan kemampuan masyarakat menuju
a. Mempercepat pengembangan Sektor Rill
peningkatan kualitas hidupnya dan juga semakin
dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil,
beragamnya masyarakat, maka akan memberikan
Menengah dan Koperasi (UMKMK) b.
banyak pilihan jenis–jenis pelatihan yang akan
Meningkatkan
dilaksanakan oleh pelaksana program pelatihan.
pengembangan UMKMK dan Koperasi
akses
pembiayaan
dan
kepada Lembaga Kuangan. c. Sebagai upaya penanggulangan atau
Program Kredit Usaha Rakyat Penjelasan
Tim
Nasional
Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengenai Program Kredit Usaha Rakyat: 1. KUR adalah skema kredit/pembiayaan
pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. 3. Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat
yang
telah
dilatih
modal kerja dan atau investasi yang
ditingkatkan
khususdiperuntukkan bagi Usaha Mikro
kemandiriannya
Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK)
sebelumnya.Harapannya agar
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
keberdayaan pada
kluster
dan serta
program kelompok
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
masyarakat
tersebut
mampu
untuk
1.
8
Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-
memanfaatkan skema pendanaan yang
ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum
berasal dari lembaga keuangan formal
ditetapkannya
seperti
dengan
Bank,
Koperasi,
BPR
dan
tujuan
rencana untuk
pembangunan memilih
dan
sebagainya.Dilihat dari sisi kelembagaan,
menentukan skala prioritas dari berbagai
maka sasaran KUR adalah UMKMK
alternatif dan kemungkinan cara mencapai
(Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
Koperasi).
Sektor
usaha
yang
2.
Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-
diperbolehkan untuk memperoleh KUR
going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat
adalah semua sektor usaha produktif.
pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang
Evaluasi Apabila suatu program telah dilaksanaan maka penting untuk dilakukan evaluasi untuk mengetahui dampak
3.
Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan
dihasilkan setelah
(ex-post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan
program itu terlaksana. Malcolm, Provus, pencetus
setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang
Discrepancy Evaluation, mendefinisikan evaluasi
diarahkan untuk melihat apakah pencapaian
sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu
(keluaran/hasil/dampak) program mampu
standar yang mengetahui apakah ada selisih (dalam
mengatasi masalah pembangunan yang
Tayibnapis, 2000:3). Dalam Peraturan Pemerintah
ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan
nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
dibandingkan masukan), efektivitas (hasil
Pembangunan menyatakan bahwa evaluasi adalah “
dan dampak terhadap sasaran), ataupun
rangkaian
manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari
kegiatan
yang
telah ditentukan sebelumnya.
membandingkan
realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil
suatu program.
(outcome) terhadap rencana dan standar (SOP) dari program yang akan di evaluasi.
Evaluasi Dampak Program
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 39
Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk
tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
kondisi kehidupan nyata. Kalimat “usaha untuk
kegiatan evaluasi dalam pelaksanaannya dapat
menentukan” digunakan dalam pembahasan ini
dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda
karena evaluasi dipahami sebagai usaha untuk
yaitu sebagai berikut.
menentukan dampak atau konsekuensi yang
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
sebenarnya
dari
kebijakan,
suatu
tugasyang
9
dilakukan. Peneliti melakukan penelitian di Desa
sebenarnya sangat kompleks dan sulit (Anderson
Sumber
dalam winarno 2007:231). Secara minimum,
Kabupaten Jember. Peneliti tertarik melakukan
tujuan evaluasi kebijakan adalah mengetahui apa
penelitian di Desa Sumber Lesung Kecamatan
yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu
Ledokombo Kabupaten Jember karena pada tahun
(tujuan-tujuan tertentu), bagaimana melakukannya
2011 BRI membuka unit BRI di Kecamatan
(program-program), dan jika ada, apakah telah
Ledokombo. Selanjutnya pada tahun 2011 debitur
mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan
KUR terbanyak ada di Desa Sumber Lesung.
hubungan
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis
kebijakan)
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya. Di
Lesung
dan standart samping
dalam
untuk
Ledokombo
memperoleh data
yang
mengukur
diperlukan (Nazir, 2009:174). Dalam penelitian ini
pencapaian kebijakan tidak hanya perubahan yang
teknik pengumpulan data yang digunakan penulis
telah terjadi di kehidupan nyata, seperti misalnya
meliputi: Teknik Observasi, Teknik Wawancara,
pengurangan angka pengangguran, tetapi juga
Teknik Dokumentasi, dan Studi Kepustakaan.
bahwa perubahan itu disebabkan oleh tindakan-
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
tindakan kebijakan dan bukan karena faktor-faktor
sampling yaitu purposive sampling. Purposive
lain, seperti misalnya diakibatkan oleh keputusan-
sampling adalah teknik pengambilan sampel
keputusan
sumber
ekonomi
itu,
Kecamatan
swasta.
Dalam evaluasi
data
dengan
pertimbangan
tertentu.
dampak program juga harus dicermati bahwa
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut
dampak yang terjadi betul-betul sebagai akibat dari
yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita
program yang sedang dievaluasi, bukan dampak
harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa
dari program lain (Subarsono 2005:129).
sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara
METODE PENELITIAN Pada
penelitian
akan
terus-menerus selama penelitian ini berlangsung.
mengevaluasi dampak program pemberdayaan
Metode analisis data yang digunakan adalah model
masyarakat
yang
analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan
dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada
suatu model analisis data kualitatif yang dibuat
UMKM.
peneliti
oleh Miles dan Huberman (1992). Teknik yang
menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah
pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian merupakan
triangulasi.
tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai obyek
triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
penelitian, dimana tempat penelitian ini akan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
melalui Dalam
ini,
penyaluran penelitian
penulis KUR ini,
Menurut
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
Moleong
(2005:330)
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
10
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka
pembanding terhadap data tersebut.
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Penyaluran dilakukan kepada UMKM yang telah ada di Desa Sumber
HASIL DAN PEMBAHASAN Kegiatan Melalui
Pemberdayaan Oleh Pemerintah PT.
Bank
Republik
Indonesia
Lesung, penyaluran dilakukan untuk menjawab permasalahan
yang
dihadapi
UMKM
dan
meningkatkan produktivitas UMKM. Adapun
(Persero), Tbk Unit Ledokombo. Program pemberdayaan masyarakat oleh
beberapa UMKM yang mendapatkan penyaluran
Pemerintah melalui PT. Bank Republik Indonesia
dari PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk
(Persero), Tbk Unit Ledokombo dilakukan dengan
Unit Ledokombo adalah.
memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi
No.
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1
Bpk. Hasan
Toko bangunan
2
Bpk. Yoyok
3
(UMKM). Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
untuk
sekitarnya
untuk
meningkatkan
kualitas hidupnya.
Kecil, dan Menengah (UMKM) PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk merupakan suatu wadah untuk melaksanakan pemberdayaan
Jumlah Kredit
Jangka Waktu
2011
5.000.000
1 tahun
Pedagang sembako
2011
20.000.000 2 tahun
Ibu Tutik
Dagang Konfeksi
2012
10.000.000 2tahun
4
Bpk. Heri
Warung Bakso
2012
5.000.000
5
Bpk. Sodik
Pertanian
2013
10.000.000 2 tahun
6
Ibu Kiblati
Kerajinan kain perca
2014
5.000.000
Sumber:
Penyaluran KUR Terhadap Usaha Mikro,
program
Bidang Usaha
memanfaatkan
sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia dilingkungan
Nama Para UMKM
masyarakat
dengan
penyaluran KUR. Dalam menyukseskan program Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Salah satunya melalui pemberdayaan UMKM yang bekerja sama dengan melibatkan enam Bank pelaksana, salah satunya yaitu Bank PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk. Dimana dalam program tersebut mempunyai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu melaksakan penyaluran KUR sehingga dapat mengembangkan
diolah
Tahun Penyaluran
daridata
primer
BRI
1 tahun
1 tahun
Unit
Ledokombo Berdasarkan data yang telah didapatkan dari Bank Pelaksana. Besarnya dana pinjaman (plafon) KUR yang dapat diperoleh UMKM. Untuk Usaha Mikro plafon KUR mulai dari Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000. Untuk KUR
Ritel
(Usaha
Kecil,
Menengah,
dan
Koperasi) plafon KUR mulai Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. Dengan adanya berbagai produk yang ditawarkan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo diharapkan para UMKM dapat memilih produk sesuai kemampuan dan keinginan. Besar kecilnya UMKM juga menentukan besar kecilnya jumlah kredit yang
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
11
dikucurkan oleh pihak Bank. Dengan adanya
tertarik dengan adanya kredit ini. Dengan adanya
prosedur yang ditetapkan maka dapat diseleksi
prosedur
debitur yang berhak mendapatkan KUR berupa
keuntungan pada kedua belah pihak, yaitu pada
modal usaha.
pihak Bank dan pihak umkm.
yang
mudah
dapat
memberikan
Para UMKM merasa terbantu dengan proses yang mudah dan hasil maksimal. Hanya
Dampak Penyaluran KUR pada UMKM di
dengan foto dokumentasi hasil usaha dari UMKM.
Desa Sumber Lesung
Pemilihan kredit, khususnya untuk KUR yang disarankan
oleh
pihak
Bank
Sebagaimana yang telah diuraikan pada
mempermudah
tinjauan pustaka dalam penelitian ini, bahwa
UMKM untuk menikmati fasilitas yang telah di
menurut Subarsono (2005:121), evaluasi ditujukan
berikan Pemerintah yang ada dalam produk PT
untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit
dampak positif maupun dampak negatif.
Ledokombo sebagai penyalur KUR.
1. Dampak Positif Beberapa hal yang telah dijabarkan diatas
Gambaran Penyaluran KUR pada UMKM di
maka pihak bank selalu melakukan pengawasan
Desa Sumber Lesung
kepada UMKM secara berkala dapat dilakukan
Langkah-langkah dalam prosedur Krdit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut: 1. Prosedur
administrasi
tiap bulan atau 3 bulan sekali bahkan 6 bulan sekali, tergantung kebutuhan dan permasalahan
pendaftaran
permohonan kredit.
yang dihadapi UMKM. Selain itu juga melakukan sharing mengenai kendala-kendala yang ada. Bank
2. Administrasi Pemeriksaan Calon Nasabah Dan Usulan Putusan Kredit.
juga melihat tingkat efisiensi penggunaan dana Kredit Usaha Rakyatdengan laporan keuangan,
3. Administrasi Putusan Kredit.
laporan produksi dan asset yang dimiliki oleh
4. Administrasi Realisasi Kredit.
UMKM. Pemantauan atau pengawasan yang
5. Administrasi Pembayaran Angsuran kredit
dilakukan hanya berupa kunjungan ditempat,
Peneliti melakukan wawancara kepada UMKM
secara
langsung
terkait
tentang
persyaratan dan prosedur pengajuan kredit. Kelima nasabah menjawab
Kredit sama,
Usaha
Rakyat
Kredit
Usaha
cenderung Rakyat
kadang-kadang mereka melakukan pembayaran melalui kantor BRI Unit Ledokombo. Adanya
Kredit
Usaha
Rakyat
yang
diberikan oleh Pemerintah kepada UMKM lewat
ini
program penanggulangan kemiskinan berbasis
persyaratannya relatif mudah prosesnya cepat, dan
pemberdayaan yang bertujuan untuk memberikan
pencairan dana KUR hanya memerlukan waktu
akses dan penguatan ekonomi diharapkan dapat
selama dua hari, sehingga diharapkan para UMKM
memberikan bantuan modal atau pembiayan dalam
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
12
skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha
konsumsi bukan untuk investasi, berarti tidak
dan akses pada pasar, kemudian meningkatkan
sesuai dengan tujuan program KUR. Adapun
keterampilan dan manajemen usaha dari UMKM.
kendala-kendala yang sering terjadi adalah banyak
Selain itu, dari adanya KUR bagi UMKM adalah
nasabah atau UMKM yang salah mengartikan
membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk
bahwa Kredit Usaha Rakyat ini bebas untuk siapa
mengembangkan usahanya. Perolehan dana Kredit
saja, padahal haruslah UMKM yang memiliki
Usaha Rakyat digunakan sesuai dengan kebutuhan
usaha minimal 6 bulan sampai 1 tahun berjalan.
para usaha. Hal tersebut terbukti dengan semakin
Harapan pihak bank, bank dapat membantu
bertambahnya
untuk
permodalan UMKM yang telah memiliki usaha
mengembangkan usahanya. Nasabah memiliki
bukan untuk membuat atau membangun usaha
kebutuhan
baru. Oleh karena itu, diharapkan dana yang telah
kesadaran yang
nasabah
berbeda-beda,
sehingga
penggunaannya sangat bervariasi namun tetap pada
dikucurkan
itu
bias
tepat
guna
(efektif).
fungsi masing-masing sebagai modal kerja dan
Sebenarnya bukan untuk hal yang investasi yaitu
investasi. Selanjutnya damapak positif juga masih
bukan memberikan keuntungan untuk usahanya,
dirasakan dengan oleh debitur sebagai tambahan
tetapi untuk menutup pinjaman. Jadi Kredit Usaha
modal. dampak positif adanya KUR dengan
Rakyat masih menunjukan masih ada gejala belum
bertambahnya bidang usahanya secara otomatis
mampu mengangkat ketergantungan sama pihak
pekerjaannya bertambah sehingga bisa mengajak
lain atau rentenir.
orang lain mmbuka lapangan pekerjaan dan membantu debitur
mengerjakannya.
juga
harus
Selanjutnya
mencari
cara
para untuk
mengembalikan pinjaman KUR tersebut.
Volume
Penjualan
Para
UMKM
Setelah
Mendapatkan KUR Dapat diketahui Usaha Toko Bangunan yang dikelolah oleh Bapak Hasan Basri selama kurang lebih kurun waktu 10 tahun mencapai perkembangan volume penjualan yang pesat
2. Dampak Negatif Kredit Usaha Rakyat ini juga mempunyai dampak negatif bagi para UMKM, yakni tidak
berawal dari laba perhari Rp. 50.000 menjadi Rp. 100.000 setelah mendapatkan Kredit Usaha rakyat. Toko
Sembako
milik
Bapak
yoyok,
memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada
penjualan took sembako ini juga pesat terlihat dari
pasar melainkan di gunakan untuk keperluan yang
volume penjualan yang meningkat. Jika dilihat
lain. Sehingga penyalah gunaan Kredit Usaha
volume penjualan took sembako ini paling banyak,
Rakyat yang diajukan itu semula untuk produksi,
karena pada hakekatnya penjualan ini dibutuhkan
kenyataannya dalam perjalanan itu dipakai untuk
oleh masyarakat.
Orang pasti membutuhkan
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
13
kebutuhan sembako tiap hari. Untuk prospek
digunakan untuk membenahi warungnya. Sehingga
jangka panjang took ini cukup menjanjikan. Oleh
laba perbulannya sama dari sebelum dan sesudah
karena
mendapatkan
mendapatkan kredit.
kepercayaan dari bank, untuk melakukan kredit.
Berdasarkan
itu
Bapak
Yoyok
ketiga
UMKM
tersebut
semula kredit yang dikucurkan Rp. 5.000.000,
menunjukan adanya volume penjualan meningkat
untuk kredit yang selanjutnya Bapak Yoyok
secara efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa
meminjam KUR sebesar Rp. 20.000.000. Bapak
penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat efektif.
Yoyok juga tidak pernah terlambat membayar
Sebab, bermula dari sebelum mendapatkan kredit
angsuran, sangat terlihat bahwa sirkulasi keuangan
dan sesudah mendapatkan kredit bank selalu
Bapak Yoyok berjalan lancar.
memberikan control berupa pengawasan.
Dagang konfeksi (pakaian) yang dikelola oleh ibu Tutik Farida, walaupun tempatnya jika
Keberlanjutan Program Kredit Usaha Rakyat Dengan adanya program Kredit Usaha
dilihat dari luar tidak terlalu besar, namun prospek yang
Rakyat ini dinilai layak dipertahankan dan perlu
dilakukan oleh ibu Tutik farida ini selain membuka
untuk tetap dilanjutkan karena program Kredit
took pakaian di sebalah rumahnya. Ibu tutik farida
Usaha Rakyat dianggap sudah memihak kepada
juga mempunyai resseler tetap yang menjualkan
masyarakat/Debitur, khususnya Debitur penerima
produknya
volume
KUR meskipun dalam pelaksanaannya masih ada
penjualannya juga meningkat pesat. Kendala yang
penerima KUR yang memakai dana KUR ini
dihadapi adalah trend mode yang sangat cepat
dengan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai
berubah, sehingga mengharuskan penjual update.
dengan tujuan dari adanya program Kredit Usaha
Untuk stok lama hanya dijual lebih murah dengan
Rakyat ini. Maka keberadaan program Krediit
memberikan diskon. Karena harga baju yang
Usaha Rakyat juga masih sangat dibutuhkan
beraneka ragam estimasi harga baju sekitar Rp.
khususnya oleh Debitur di Desa Sumber Lesung.
penjualannya
sangat
melalui
pesat.
kredit.
Pemasaran
jadi,
KESIMPULAN
40.000 sampai dengan Rp. 50.000 dan laba perbaju bias Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 13.000.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
apabila harga kredit bias mendapatklan laba yang
dilakukan mengenai evaluasi dampak program
lebih besar, namun juga perputaran keuangannya
pemberdayaan melalui penyaluran KUR di Desa
lambat.
Sumber Bapak Heri prayetno pemilik warung
Lesung
Kecamatan
Ledokombo
Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan.
bakso, jika dilihat volume penjualandari laba bapak
Penyaluran
KUR
di
Desa
Sumber
Lesung
heri prayetno tidak meningkat hal tersebut
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
disebabkan penggunaan dana tambahan tersebut
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Desa Sumber lesung bahwa kecendrungan debitur KUR yang
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
14
banyak diminati adalah Rp 5.000.000 sampai
tepat sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan dari
dengan Rp 20.000.000.Penyaluran Kredit Usaha
adanya program KUR ini.
Rakyat ini persyaratannya relatif mudah prosesnya cepat, dan pencairan dana KUR hanya memerlukan
SARAN
waktu selama dua hari, sehingga diharapkan para UMKM tertarik
dengan adanya
kredit
ini.
Perlu dilakukan evaluasi atau kunjungan yang
berkelanjutan
secara
memperkecil
sesuai dengan kebutuhan para usaha. Hal tersebut
penyimpangan dalam penyaluran KUR. Pemerintah
terbukti dengan semakin bertambahnya kesadaran
juga perlu melakukan pengawan terhadap program
nasabah
usahanya.
KUR ini, jadi tidak hanya beban pengawasannya
dengan
pada Bank pelaksana saja, dikarenakan minimnya
bertambahnya bidang usahanya secara otomatis
waktu yang dimiliki oleh mantri kredit. Sehingga
pekerjaannya bertambah sehingga bisa mengajak
lebih dapat selektif dan tepat sasaran dalam
orang lain mmbuka lapangan pekerjaan dan
memilih debitur KUR. Adanya pengarahan yang
membantu
digunakan untuk memotivasi UMKM untuk lebih
Dampak
Kredit
mengembangkan
positif
adanya
mengerjakannya.
Usaha
Rakyat
yang
KUR
Penyalahgunaan diajukan
bahkan
untuk
Perolehan dana Kredit Usaha Rakyat digunakan
untuk
atau
periodik
meniadakan
itu
maju dan meningkatkan usahanya agar tidak
menghasilkan dampak negatif, yang semula untuk
tertindas oleh pasar modern yang telah menjamur
produksi, kenyataannya dalam perjalanan dipakai
di
untuk konsumsi bukan untuk investasi yang dapat
memotivasi untuk menjadikan UMKM yang lebih
memberikan keuntungan untuk usahanya, berarti
maju.
pelosok-pelosok
desa.
Sehingga
dapat
tidak sesuai dengan tujuan program KUR. UMKM tersebut menunjukan adanya volume penjualan meningkat secara efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat
DAFAR PUSTAKA
efektif. Keberlanjutan Program Kredit Usaha
Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat
Rakyat di Desa Sumber Lesung sebagian besar dari
Di Era Global. Bandung: Alfabeta.
debitur ini mengatakan bahwa program KUR ini
Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto.
dinilai layak dipertahankan dan perlu untuk tetap
2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam
dilanjutkan karena program KUR dianggap sudah
Prespetif
memihak kepada masyarakat atau debitur KUR,
Alfabeta.
meskipun dalam prosesnya masih ada penerima KUR yang memakai dana KUR ini dengan tidak
Moleong.
Kebijakan
Lexy.
2005.
Kualitatif.
Publik. Metode
Rosdakarya.
Bandung:
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
PT.
Bandung: Penelitian Remaja
Chandra M., et. al., Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Simanjuntak,
Payaman
J
1998.
Pengantar
Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sumodinigrat,
Gunawan.
2009.
Mewujudkan
Kesejahteraan Bangsa. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Suhartono, edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Tim
Nasional
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K). 2010. Program Kredit Usaha Rakyat. sekretariat
Wakil
Jakarta Pusat:
Presiden
Republik
Indonesia. Wirawan, 2011. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: Rajawali Pers (Raja Grafindo Grup). Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Perssindo.
Undang-undang Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Kebijakan
Percepatan
Pengembangan
Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan.
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-15
15