PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MEDAN SKRIPSI. Oleh ABRAM EMMON TARIGAN NIM :

PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

ABRAM EMMON TARIGAN NIM : 040200267

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MEDAN

SKRIPSI Diajukan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH ABRAM EMMON TARIGAN NIM : 040200267

DEPARTEMEN : HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM DAGANG

KETUA DEPARTEMEN

Prof. Dr. TAN KAMELLO, SH, MS NIP. 131 764 556

PEMBIMBING I

Prof. Dr. TAN KAMELLO, SH, MS NIP. 131 764 556

PEMBIMBING II

YEFRIZAWATY, SH.M.HUM NIP. 132 300 074

Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap masalah penyalur kredit dari bank kepada usaha mikro, kecil dan menengah di BTN Cabang Medan. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah penyaluran Kredit Usaha Kecil di BTN Cabang Medan, prosedur yang diterapkan BTN Cabang Medan dalam memberikan Kredit Usaha Kecil, dan penyelesaian apabila terjadi Kredit Macet dalam Kredit Usaha Mikro Kecil Menegah. metode Penelitian penulis adalah sebagai berikut lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, skripsi ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normative digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan penyaluran kredit melalui lembaga perbankan. Sementara norma metode yuridis empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran kredit pada Bank Tabungan Negara Cbang Medan, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder., Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah Penelitian kepustakaan (library research), dan Penelitian lapangan (field research). Berdasarkan kesimpulan dari penelitian penulis yakni Proses pelaksanaan pemberian kredit pada usaha mikro, kecil, dan Menengah menurut sistem di BTN Cabang Medan diawali dengan mengisi formulir daftar isian permohonan kredit yaitu untuk memudahkan Bank memperoleh data yang diperlukan maka Bank mempergunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, setelah itu BTN Cabang Medan mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan berkas permohonan, permohonan dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan, menurut jenis kreditnya. Kemudian setelah pihak Bank melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan berkas permohonan, pihak BTN Cabang Medan juga melakukan penyelidikan investigasi dan analisa kredit. Persetujuan permohonan kredit setelah pihak Bank mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit maka dalam proses berikutnya pihak bank tetap melakukan pengawasan dan pembinaan kredit dalam pelaksanaan penyusunan dana yang diberikan kepada pengusaha ekonomi kecil.


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kebaikan, penyertaan, berkat, dan kasih karunia-Nya yang dirasakan oleh penulis sejak mengikuti proses perkuliahan sampai kepada proses penulisan skripsi, sehingga penulisan dapat merampung penulisan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera, pada khususnya guna memperoleh gelar Sarjan Hukum. Tertarik akan masalah kecil, maka penulis menulis judul ”Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan”, untuk dituangkan ke dalam tulisan (skripsi). Dalam proses penulisan skripsi ini penulis merasakan banyak bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik itu berupa perhatian, dorongan, bimbingan kritik dan saran. Untuk semua itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS selaku Ketua Departemen Keperdataan dan Dosen Pembimbing I. 3. Yefrizawaty, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing II. 4. M. Husni, SH, MH selaku Pembantu Dekan III. 5. M. Siddik, SH.M.Hum selaku Dosen Wali. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

6. Ramli Siregar, SH, M.Hum 7. Sahabat-sahabatku yang tercinta yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini (M. Rizky Nugraha , Amsar Ramzi, Irfan Lubis, Wak Den, Daniel, Budi, Putra, Tri, Iqbal, Laksamana, Vika, Wirda). Khususnya kepada kedua orangtuaku yang sangat tercinta (Ir. Semion Tarigan dan SM Barus) dan juga saudara-saudaraku yang kukasihi. Akhir kata penulis kembali mengucapkan puji syukur kehadirat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan,

Agustus 2009

ABRAHAM EMMON TARIGAN


DAFTAR ISI

ABSTRAK

........................................................................................... i

KATA PENGANTAR .............................................................................. ii DAFTAR ISI ......................................................................................... iv BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................ 4 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ................................................ 4 D. Keaslian Penulisan .................................................................. 5 E. Tinjauan Kepustakaan ............................................................. 6 F. Metode Penelitian ................................................................... 9 G. Sistematika Penulisan .............................................................. 11 BAB II :

TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT A. Pengertian dan Jenis-jenis Kredit .............................................13 B. Jaminan dalam Pemberian Kredit ............................................25 C. Prosedur Pemberian Kredit Perbankan ..................................28 D. Sasaran Pengembangan Kredit ..............................................45

BAB III :

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH A. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ........................ 49 B. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ............................ 50


C. Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ............................................................................... 51 BAB IV:

ASPEK HUKUM PEYALURAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI BTN CABANG MEDAN A. Penyaluran Kredit Usaha Miko Kecil dan Menengah pada

BTN Cabang Medan ............................................................... 57 B. Prosedur yang Diterapkan BTN Cabang Medan dalam Memberikan Kredit Usaha Kecil .............................................. 58 C. Penyelesaian kredit Macet dalam Kredit Usaha Mikro Kecil

dan Menengah pada BTN Cabang Medan .............................. 61 BAB V :

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan .............................................................................. 67 B. Saran ........................................................................................ 68

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 70


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Semakin

majunya

pertumbuhan

ekonomi

nasional

dilapisan

masyarakat, perlu adanya perhatian yang lebih terhadap usaha kecil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil baik materiil maupun spiritual. Sehubung dengan itu, Garis Konsep Kerangka Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998 yang disusun dengan sistematika sama dengan GBHN 1993 dalam amanatnya menyatakan bahwa kemampuan dan peranan usaha kecil dan koperasi terus dikembangkan dengan menyediakan kemudahan dalam melakukan investasi, memperoleh permodalan dan sumber pembiayaan lainnya.Untuk mewujudkan amanat yang disebutkan GBHN 1998, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijaksanaan dalam upaya mendorong dan membantu usaha kecil menjadi usaha yang tangguh (kuat) dan mandiri, yaitu suatu usaha yang memiliki daya saing yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk

memecahkan

masalah

yang

dihadapi dengan

bertumpu

pada

kepercayaan dan kemampuan sendiri. Bank sebagai lembaga kepercayaaan adalah maksud dan tujuan, serta dasar dan sifat utama dari Lembaga Perbankan. Dalam Undang–undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) Pasal 1 ayat 2 menyatakan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat.” Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia adalah sebagai intermediary bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan “simpanan”, sedangkan pemyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan “kredit”. Pengertian kredit ini tertuang dalam Pasal 1 butir 12 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang berbunyi : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pin jam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” Pembinaan dan pengembangan usaha kecil sudah mulai dilakukan Pemerintah sejak masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I). Dalam bidang permodalan, Pemerintah telah banyak memberi bantuan yang cukup berarti terutama dalam penyaluran berbagai jenis kredit yang khusus diberikan kepada pengusaha kecil di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, maka sebagian kredit yang diberikan oleh setiap bank disediakan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Hal ini sesuai dengan amanat GBHN yang menyebutkan bahwa pembinaan terhadap mikro, kecil dan menengah merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam setiap penetapan kebijaksanaan. Dalam penyempurnaan program ke arah terjaminnya penyediaan dana bagi usaha kecil dan kegiatan koperasi yang produktif, maka perlu didukung oleh semua bank melalui penyediaan kredit sebesar 20% dari jumlah pemberian kredit setiap bank yang dibiayai dari dana bank tersebut. Pemberian kepada usaha kecil atau yang lebih sering disebut Kredit Usaha Kecil (KUK) akan

diperhitungkan

dalam

penilaian

tingkat

kesehatan

bank

yang

bersangkutan, apabila terlaksana secara efektif. 1 Pengertian Usaha Kecil diatur dalam berbagai ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaka Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

1

Rachmadi Usman Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, Jakarta, hal 18, sebagaimana dikutip oleh Mulyadi, Prinsip Kehati-hati (Prudent Banking Principle) Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Sementara kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil. 2 Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas–asas perkreditan yang sehat, diantaranya perjanjian kredit yang dilakukan dengan surat perjanjian tertulis. Untuk mengurangi resiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Bagi usaha mikro, kecil dan menengah, kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro, kecil dan menengah tersebut dihadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka feasible namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan aset dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank.

B. Perumusan Masalah Adapun yang merupakan permasalah yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

2

Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia.,

hal. 306. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

1. Bagaimana penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah pada BTN Cabang Medan? 2. Bagaimana prosedur yang diterapkan BTN Cabang Medan dalam memberikan Kredit Usaha mikro, kecil dan menengah? 3. Bagaimana penyelesaian kredit macet dalam kredit usaha mikro, kecil dan menegah pada BTN Cabang Medan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan penulisan Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah pada BTN Cabang Medan. b. Untuk mengetahui prosedur yang diterapkan BTN Cabang Medan dalam memberikan Kredit Usaha mikro, kecil dan menengah. c. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet dalam kredit usaha mikro, kecil dan menengah pada bank BTN Cabang Medan.

2. Manfaat penulisan Adapun manfaat Penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah: a. Secara Teoritis Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan penyaluran kredit usaha mikro kecil menengah melalui BTN Cabang Medan. b. Secara Praktis 1) Agar masyarakat mengetahui bagaimana prosedur Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2) Dapat memberikan tambahan informasi tentang bagaimana pelaksanaan penyaluran kredit yang baik.

D. Keaslian Penulisan Adapun judul tulisan ini adalah Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan judul skripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama khususnya di BTN Cabang Medan, sehingga tulisan ini asli dalam hal tidak ada judul yang sama. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. E. Tinjauan Kepustakaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan:


“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat.” Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi Bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai intermediary bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan “simpanan”, sedangkan pemyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan “kredit”. Peranan sektor perbankan adalah menjembatani dua kelompok kepentingan masyarakat ,yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana (surplus spending units) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (defecit spending units). Dalam menjalankan fungsinya sebagai penerima amanah masyarakat, maka bank adalah selaku lembaga depossito yang bermodalkan keperecayaan semata dari masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka bank sebagai lembaga perkreditan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5c, guna meminimal resiko bermasalahnya atau kembalinya kredit. Banyak sumber-sumber yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah. Pengertian kredit ada terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan


sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.” 3 Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi. Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh si penerima kredit sesuai dengan syarat yang telah disetujui bersama. 4 Dalam penyaluran kredit usaha kecil kepada pengusaha kecil, pihak bank sebagai kreditur menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha kecil sebagai debitur dan pada umumnya kebanyakan dari usaha kecil yang ada tidak memapu memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal ini mengakibatkan usaha kecil mendapat kesulitas dalam memperoleh fasilitas kredit usaha kecil dari pihak perbankan. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil; bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 3

Muchdarsyah Sinungan, Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 67 4 Thomas Suyatno, et. all. Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 44 Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Selain itu, dalam proses pemberian kredit usaha kecil, pihak bank juga mensyaratkan adanya jaminan. Sebagai jaminan yang utama adalah nilai dan kelayakan usaha yang akan dibiayai dengan kredit yang dimohonkan. Apabila nilai dan kelayakan usaha kurang menjamin pengembalian kredit maka bank mensyaratakan harus menjamin pengembalian kredit yang berupa jaminan kebendaan. Dengan kata lain, peranan sektor usaha mikro, kecil dan menengah Dalam Undang–Undang Perbankan, Pasal 8 dan penjelasannya dikatakan bahwa pemberian Kredit selalu mengandung resiko. Salah asatu resiko adalah menetapkan jaminan (collateral) dalam analisis pemberian Kredit. Gejala kredit bermasalah adalah : a. Adanya penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit/perjanjian pinjaman biasa dilakukan oleh kreditur atau debitur. b. Adanya penurunan kondisi keuangan debitur yang kelihatan dari keterlambatan pembayarannya. c. Adanya perbuatan dari debitur yang mulai kurang kooperatif dengan mulai menunggak dan membayar tidak tepat waktu. d. Adanya penyampaian data atau informasi dan laporan yang tidak benar atau sama sekali tidak ada laporannya. e. Adanya penurunan nilai dan kualitas serta kuantitas asset dan agunan yang telah ditentukan dalam perjanjian. f. Adanya pergantian pengurusan tanpa persetujuan kreditur baik jabatan, pemegang saham maupun posisi-posisi yang penting. g. Adanya penjualan pribadi atau keluarga yang dibawa kedalam perusahaan atau permasalahan diantara pengurus. h. Adanya gugatan dari dalam perusahaan sendiri atau dari luar perusahaan. i. Adanya permasalahan tenaga kerja atau perburuhan yang mengganggu kestabilan perusahaan. 5

5

Irman, Tb, Anatomi Kejahatan Perbankan, Penerbit AYYCCS Group, Jakarta 2006, hal.

147 Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Dengan kata lain, dalam menjalankan fungsinya maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensi bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya kredit bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank.

F. Metode Penelitian Dalam penguraian dan penulisan skripsi ini, penlis mengumpulkan data yang diperlikan dengan menggunakan metode sebagai berikut : 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, Jalan Iskandar muda No. 18 Medan. 2. jenis penelitian Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normative digunakan untuk mengkaji norma-norma hokum yang berkaitan dengan penyaluran kredit melalui lembaga perbankan. Sementara norma metode yuridis empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran kredit pada Bank Tabungan Negara Cbang Medan.

3. Jenis data Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan. Sementara data sekunder merupakan hasil penelitian kepustakaan. 4. Metode pengumpulan data Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah : a. Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan terhadap : 1) Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, pendapat para ahli/pakar hukum. 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya. b. Penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait pada BTN Cabang Medan. 5. Analisa data Data yang dikumpulkan dari penelitian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisa secara kualitatif. Selanjutnya dilakukan penarikan dengan Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dalam upaya menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut : BAB I

:

Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

:

Tinjauan Umum Tentang Kredit. Bab ini berisikan tentang pengertian dan jenis-jenis kredit, prosedur pemberian kredit

perbankan, sasaran pengembangan kredit dan pelaksanaan pemberian kredit.

BAB III :

Usaha Mikro, Kecil & Menengah. Dalam bab ini berisi tentang pengertian usaha mikro, kecil dan menengah, ruang lingkup usaha

kecil mikro, kecil dan menengah, penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil & kenengah, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah, pembiayaan dan penjaminan usaha mikro, kecil dan menengah.


BAB IV :

Aspek Hukum Peyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui BTN Cabang Medan. Bab ini berisi tentang penyaluran

kredit usaha mikro, kecil dan menengah di BTN Cabang Medan, prosedur

yang

diterapkan

BTN

Cabang

Medan

dalam

memberikan kredit usaha kecil dan penyelesaian kredit macet dalam kredit usaha mikro, kecil dan menegah. BAB V

:

Kesimpulan dan Saran. Merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT

A. Pengertian dan Jenis-jenis Kredit 1. Pengertian kredit Dalam bahasa Latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan diadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Di dalam memahami pengertian kredit tersebut maka diambil beberapa pendapat para sarjana, namun pengertian mengarah kepada suatu tujuan yaitu kepercayaan. Kredit menurut etimologi berarti “percaya, karena pihak yang Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

memperoleh

kredit pada dasarnya,

adalah

pihak

yang

memperoleh

kepercayaan”. 9) Menurut Mohammad Djohan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” 6) Menurut Indra Darmawan “Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.” 11) Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi. Berdasarkan pengertian kredit seperti tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah : a. Kepercayaan yaitu keyakinan si pembeli kredit (bank) bahwa prestasi (uang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit pada suatu masa yang akan datang. b. Waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai rasio uang yaitu nilai uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang datang. c. Resiko, yaitu sebagai akibat yang akan dapat timbul pada pemberian kredit. Guna menghindari risiko, maka sebelum kredit diberikan harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan agunan/jaminan kredit sebagai benteng terakhir dalam pengamanan kredit. 9 )

H. As. Mahmuedin, Etika Bisnis Perbankan, Mulia Sari, Jakarta, 1994, hal. 99 Mohammad Djohan, Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hal. 2. 11 ) Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.44 6)


d. Prestasi, dalam hubungannya dengan pemberian kredit. Yang dimaksud dengan prestasi adalah uang. 12) Pengertian

kredit

menurut

Undang-undang

Perbankan

adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (pasal1) Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Pasal 1)

2. Jenis-jenis Kredit Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi, penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan atau dari berbagai kriteria lainnya. 13) 1. Dari segi pemberi, penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari : a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta 12 ) 13 )

Mohammad Djohan, Op.cit, hal. 5. Sam A.Wallean, Bank dan Wiraswasta, Allinpri Prima, Jakarta, 1991. hal 66


kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa. b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya dipergunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang diemban, yaitu untuk memajukan urusan perkreditan sekaligus

bertindak

mengadakan

pengawasan

terhadap

urusan

perkreditan tersebut. c. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya. 14) 2. Dari segi penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari : a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta, yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. b. Kredit produkif baik kredit investasi atau kredit ekploitasi

14 )

Thomas Suyatno, et. all. Op.cit, hal 52


1) Kredit investasi, kredit yang ditujukan untuk pengunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Di Indonesia jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1969 bersamaan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan pemerintah. 2) Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek. Di Indonesia jenis kredit ekploitasi ini boleh dikatakan sudah dilakukan sejak lama yaitu sejak masa tahun 1950-an. 3. Dari segi dokumen maka kredit jenis ini, yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yan memiliki subsitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak dipergunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri dari : a. Kredit ekspor adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

b. Kredit impor 4. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya, maka jenis kredit ini terdiri dari : a. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang

digolongkan sebagai pengusaha kecil. Melalui kebijaksanaan Januari 1990 antara lain mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan 20% kreditnya kepada kegiatan usaha kecil (Kredit Usaha Kecil) dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Yang termasuk dalam usaha kecil, adalah kegiatan usaha yang asetnya di luar tanah dan bangunan yang ditempati tidak melebihi Rp. 600 juta, sedangkan maksimum kredit yang dapat diberikan adalah Rp. 200 juta. Ketentuan ini kemudian diperbaiki melalui deregulasi Mei 1993, maka bagi kredit kecil dinaikkan menjadi Rp. 250 juta. b. Kredit menengah, yaitu kredit yan diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil. c. Kredit besar 5. Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliput i : a. Kredit jangka pendek (Short term loan) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian dan kredit wesel. b. Kredit jangka menengah (Medium term loan) yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredi investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitas, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru. 15) 6. Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan, antara lain : a. Kredit tanpa jaminan atau kredit blangko (unsecured loan). Kredit ini menurut Undang-undang Perbankan tahun 1992 mungkin saja bisa direalisasikan. Karena Undang-undang Perbankan 1992 tidak secara ketat menentukan, bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan. Hanya disarankan saja dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebaliknya menurut Undangundang Pokok Perbankan tahun 1967 yang digantikannya, pemberian kredit tanpa jaminan ini dilarang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) bahwa bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga. b. Kredit dengan jaminan (secured loan), yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko, maka diperlukan jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Adapun bentuk jaminan dapat berupa jaminan kebendaan, maupun jaminan perorangan. 15 )

Mohammaf Djohan, Op.cit, hal 58


7. Kredit Sindikasi Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh arranger yang bertugas dan bertanggung jawab mulai dari proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatangan perjanjian kredit. 16 Dengan demikian pada dasarnya kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan, maka : a. Apabila dilihat dari jumlah kreditnya, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kredit sindikasi ini adalah lebih banyak disebabkan karena : 1) Keterbatasan dana bank Dalam suatu permohonan kredit dalam jumlah besar yang diajukan oleh debitur/calon debitur terutama corporate, seringkali bank yang bersangkutan tidak mampu menyediakan dana sebesar permohonan tersebut. Kalaupun mampu bank tersebut belum tentu mau untuk membiayainya, karena dengan pertimbangan risiko kredit yang terlalu besar. 2) Penyebaran risiko Dengan pertimbangan risiko kredit yang besar tersebut, maka bank mencari jalan keluar dengan penyebaran risiko, yaitu kredit dalam 16)

Hasuddin Rachman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 45 Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

jumlah yang besar diberikan oleh beberapa bank kepada debitur. Sehingga dengan demikian risiko yang akan timbul di kemudian hari dipikul secara bersama-sama oleh bank pemberi kredit sindikasi. 3) Pembatasan peraturan perundang-undangan Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank tidaklah tanpa batas, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Mengingat setiap pelepasan akan bepengaruh terhadap Loan to deposit ratio dan capital adequacy ratio. Bahkan mengenai jumlah pelepasan kredit ini diatur secara tersendiri oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam pasal 11 dengan sebutan “Batas Maksimum Pemberian Kredit”. b. Apabila dilihat dari subjeknya, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian kredit sindikasi adalah : 1) Pihak debitur (Borrower) Pihak debitur ini adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau kredit yang pada umumnya berstatus sebagai badan hukum (Perseroan Terbatas). 2) Pihak para Kreditur (Lenders) Pihak para kreditur ini sering juga disebut The Lenders atau Participant, adalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau


kredit yang pada umumnya bank atau lembaga keuangan bukan bank. 3) Pihak Lead Manager Pihak Lead Manager adalah sebagai pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh debitur untuk mencari dana (meng-approach) bankbank lain untuk ikut berpartisipasi, misalnya pinjaman yang akan diberikan berjumlah besar, maka Lead Manager mungkin akan memberikan pinjaman setengah dari jumlah tersebut, selebihnya Lead Manager akan mencari bank lain yang akan bertindak sebagai Manager, selanjutnya Manager tersebut akan mencari Co-Manager dan Co-Manager akan mencari participant. Jadi pihak Lead Manager, Manager dan Co-Manager dalam prakteknya juga bertindak sebagai Lender. 4) Pihak Agen Bank Pihak agen bank ini mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditur (Leaders) pihak Agen Bank ini ditunjuk dan diangkat oleh para kreditur (Leaders), yang bertanggung jawab secara operasional dalam mengelola pinjaman sindikasi, mulai dari menerima angsuran, bunga dan mengatur serta membagi dana pada waktu memberikan pinjaman kepada debitur dengan perkataan lain pihak Agen ini hanya mengatur administrasi operasional saja. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Dalam praktek perbankan yang menduduki posisi Agen Bank ini pada umumnya adalah Bank yang menjadi Lead Manager. 17 Kemudian dalam prakteknya, Lead Manager, Manager, CoManager dan Agent mendapat imbalan berupa fee yang dibebankan pada debitur. Adapun jenis fee tersebut antara lain adalah : a) Participation Fee Fee yang diterima oleh bank-bank yang menjadi participant dalam kredit sindikasi. b) Arranger Fee Fee yang diterima oleh Lead Manager atas jasanya dalam proses pembentukan sindikasi, walaupun rencana kredit sindikasi tersebut tidak terealisir. c) Management Fee Fee yang diterima bank peserta sindikasi sesuai dengan kepesertaannya.

d) Agent Fee Fee yang diterima oleh Agent bank atas jasanya dalam mengadministrasikan kredit sindikasi. 5) Commitment Fee 17)

Harry Waluya, Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,

hal 69 Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Fee yang diterima oleh bank peserta sindikasi atas tidak atau belum terpakainya dana sindikasi yang telah disediakan oleh bank yang bersangkutan. Antara Lead Manager, Manager, CoManager dan Agent serta Participant lainnya, tentunya mempunyai hubungan hukum satu sama lain, khususnya sifat hubungan hukum yang melekat pada pihak Lead Manager atau Manager, karena di satu pihak ia sebagai Kreditur (Leaders) terhadap Debitur sedangkan di lain pihak ia bertindak sebagai agen dari pada Kreditur (Leaders) lainnya. Dari hubungan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kredit sindikasi selain perjanjian kredit antara kreditur dengan debiturnya juga terdapat perjanjian sindikasi yan ditandatangani antara dan oleh para kreditur (Leaders). 17 Penting diketahui oleh Legal Officer bahwa analisa dari sisi legal aspect kredit sindikasi tidak berbeda dengan kredit biasa, walaupun kredit sindikasi merupakan suatu transaksi yang mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan cara pemberian kredit biasa.

Faktor-faktor yang membedakan antara kredit biasa dengan kredit sindikasi antara lain adalah : 1. Faktor Perjanjian Kredit (Loan Agreement)

17

Untung, Budi, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Yogyakarta, 2000, hal. 63


Dalam perjanjian kredit ini terdapat hubungan hukum yang menyangkut kepentingan para kreditur (bank-bank dan participant), debitur dan Agen Bank.

2. Faktor Lead Manager Bank Dalam kredit sindikasi, diperlukan satu bank yang berkedudukan sebagai Lead Manager yang pembentukannya pada umumnya didasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar daripada jumlah yang diberikan oleh participant lainnya, mempunyai banyak pengalaman dan kemampuan sebagai Lead Manager. 3. Faktor suku bunga (Interest rate) Dalam kredit sindikasi sering dilakukan negoisasi tersendiri terhadap tingkat suku bunga (Interest rate) yang dibebankan kepada debitur yang bersangkutan. Interest rate tersebut dapat berupa fixed rate dan dapat pula berbentuk floating rate. 4. Faktor Market Dalam memasarkan kredit sindikasi ini, pada umumnya sebagai target marketnya adalah coorporate (Perseroan Terbatas) untuk Kredit Investasi dan Modal Kerja, Manufacturing dan Trading.

5. Faktor Jangka waktu


Kredit sindikasi pada umumnya berjangka waktu panjang (long term) atau menengah (Medium term), yaitu dari 3 sampai 15 tahun. 18

B. Jaminan dalam Pemberian Kredit Pembedaan jenis jaminan kredit a) Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan/tagihan yang langsung berhubungan dengan aktifitas usahanya yang dibiayai dengan kredit. b) Jaminan tambahan berupa jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariel serta jaminan bank. c) Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah

tidak

diperkenankan.

Apabila

peminjaman

tersebut

dimaksudkan untuk keperluan urusan dengan instansi-instansi yang berwenang,nasabah dapat meminta bantuan pada bank. Dalam kegiatan pengklasifikasikan tersebut maka saat ini dikenal jenisjenis kredit yang didasarkan kepada : 1. Kelembagaan 2. Jangka waktu 3. Penggunaan kredit 4. Kelengkapan dan ketertarikan dengan dokumen yang dibutuhkannya 5. Aktivitas perputaran usaha

18 )

Muhammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1996,

hal 82 Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

6. Jaminannya 7. Bidang ekonomi 8. Objek yang ditransfer 9. Waktu pencairannya 10. Cara penarikannya 19) Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, fungsi kredit antara lain sebagai berikut : 1. Meningkatkan daya guna uang Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memerlukan dana untuk melangsungkan usahanya berarti mendayagunaan uang itu secara benar 2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Pemberian uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan alat pembayaran yang baru seperti bilyet giro, cek, wesel dan sebagainya. Ini berarti terdapat peningkatan peredaran uang giral. Pemberian uang dalam bentuk tunai juga akan meningkatkan peredaran uang kartal. 3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang Para pengusaha di bidang industri memelukan banyak modal untuk membiayai usahanya.s ebagaian dari pengsuaha itu ada yang menggunnakn modal dari kredit (pinjaman). Dengan uang pinjaman itu mereka

19)

Muhammad Djumhana, Op.cit, hal. 372


menjalankan usaha untuk membeli bahan baku yang kemudian memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang itu meningkat. 4. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi Untuk meningkatkan keadaan ekonomi dari keadaan kurang sehat keadaan yang lebih sehat biasanya kebijakanm pemerintah diarahkan kepada usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, mengendalikan inflasi dan mendorong kegiatan ekspor. 5. Meningkatkan kegairahan berusaha Kemampuan para pengusaha untuk mengadakan modal sendiri bagi usahanya sangat terbatas bila dibandingkan dengan keinginan dan peluang yang ada untuk memperluas usahanya. Untuk itu pemberian kredit dapat lebih meningkatkan kegairahan mereka. 6. Meningkatkan pemerataan pendapatan Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal dari kredit bank. Biasanya perluasan usaha ini memerlukan tenaga kerja tambahan. Hal ini sama saja dengan membuka lapangan kerja dan juga membuka peluang adanya pemerataan pendapatan. 7. Meningkatkan hubungan internasional Bantuan kredit dapat diselenggarakan dalam negeri maupun luar negeri perusahaan dalam negeri mempunyai kemungkinan untuk menerima bantuan kredit dari bank atau lembaga keuangan luar negeri demikian juga sebaliknya. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

C. Prosedur Pemberian kredit perbankan Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Pada bagian ini akan dibahas tentang ketentuan, syarat-syarat atau petunjuk

tindakan-tindakan

yang

harus

dilakukan

sejak

diajukannya

permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh bank. Adapun penyajian konteksnya dalam bentuk urutan langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang ditangani oleh bank yaitu, tahaptahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit. Adakalanya beberapa jenis kredit memiliki kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya, yakni 7 1. Permohonan Kredit Permohonan fasilitas kredit mencakup : a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. 7

Suhardjono. Manajemen Pengkreditan: Usaha Kecil dan Menengah, Jogjakarta: UPP AMP YKPN, 2003 Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. c. Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya. d. Permohonan-permohonan lainnya unutk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya. Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari : a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditanda tangani secara lengkap dan sah. b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah. c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. 2. Penyelidikan Dan Analisis Kredit a. Pengertian dan ketentuan Yang dimaksud dengan penyilidikan (investasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi : 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern.


Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet. 3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh. 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. b. Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi : 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik

keuangan

maupun

non

keuangan

untuk

mengetahui

kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan

untuk

pengambilan

keputusan

pimpinan

dari

permohonan kredit nasabah. c. Setiap permohonan kredit harus diadakan penyidikan dan analisis yang termaksud dalam butir (a) dan (b). d. Pekerjaaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh kredit analisis. Pembagian kerja tersebut apabila organisasi bagian kredit memungkinkannya. Apabila bank tidak memiliki petugas khusus untuk Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

pekerjaan-pekerjaan tersebut, penyidikan dan analisis dilakukan oleh pejabat tertinggi pada bank yang bersangkutan pimpinan bank dianggap cakap yang dapat ditunjuk untuk dapat melaksanakan pekerjaanpekerjaan tersebut. 3. Keputusan atas permohonan kredit a. Pengertian Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. b. Bahan Pertimbangan Pengambilan Keputusan Setiap keputusan permohonan kredit, harus diperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi

lainnya

yang

diperoleh

pejabat

pengambil

keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis (dispososi-disposisi). c. Bahan Pertimbangan Pengambilan Keputusan 1) Wewenang kepala bagian kredit Sampai dengan jumlah permohonan dalam jenis kredit yang ditentukan oleh direksi/kantor pusat, kepala bagian kredit diberi wewenang untuk memutuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Jika permohonan berada diluar batas wewenangnya, cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada

direksi/kantor

pusat

disertai

hasil

penilaian

serta

kesimpulan-kesimpulan dan usul-usul yang definitif. 2) Wewenang direksi/kantor pusat Direksi/kantor pusat memberikan keputusan permohonan fasilitas kredit

yang

dilakukan

oleh

bagian

kredit/cabang

setelah

mengadakan penilaian permohonan fasilitas kredit yang diusulkan. 3) Direksi/kantor pusat dengan Bank Indonesia Tentang jenis-jenis kredit yang menurut ketentuan memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia, terlebih dahulu kantor pusat akan meneruskan permohonan kredit tersebut kepada Bank Indonesia. Pemberitahuan keputusan kepada cabang, baru akan dilakukan setelah mendapat keputusan dari Bank Indonesia. 4) Laporan Penggunaan Wewenang Setiap keputusan yang diambil oleh bagian kredit/cabang dalam hubungannya dengan wewenangnya, baik berupa persetujuan maupun penolakan atas permohonan fasilitas kredit, harus dilaporkan direksi yang umumnya berupa tembusan surat serta tindakan analisis lengkap, setelah itu dikirim kepada biro yang membidanginya. d. Cara Pengusulan Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Pada prinsipnya pengusulan permohonan kredit ke direksi harus dilakukan dengan surat. Apabila dipandang perlu, pengusulan dapat diajukan melalui kawat/teleks yang kemudian harus selalu ditegaskan dangan surat, disertai penjelasan-penjelasan yang diperlukan. a.) Data dalam usul-usul kredit Dalam hal bagian kredit atau cabang memutuskan untuk mengusulkan permohonan kredit kepada direksi, maka dalam surat usulan harus dimuat minimal data sebagai berikut : 1) Informasi mengenai nasabah selengkapnya Informasi yang dimaksud terutama mengenai prilaku/karakter nasabah, kemampuan dan pengalaman berusaha dan hal-hal yang mencerminkan

kepribadian

serta

kemampuan

nasabah/calon

nasabah sebagai ukuran dari sebagian sumber dan daya pelunasan kreditnya. 2) Aktivitas Usaha nasabah Perusahaan dagang harus memuat realisasi (kuantum dan nilai) pembelian serta penjualan minimal dalam tiga bulan terakhir, turnover penjualan, rencana pembelian dan penjualan 6 bulan mendatang. Sedangkan bagi perusahaan ekspor berupa kalkulasi ekspor, realisasi pembelian dan ekspor tiap bulan, minimal dalam tiga bulan terakhir (dalam kuantum dan nilai). Selanjutnya adalah turnover dari saat pembelian barang ekspor sampai dengan Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

negoisasi weselnya. Kemudian rencana pembelian dan ekspor tiaptiap bulan dalam 6 bulan mendatang, serta lain-lain keterangan dan penjelasan yang dianggap perlu dalam aktivitas usaha nasabah. 3) Jaminan Harus dicantumkan jaminan pokok yang tersedia pada saat pengusulan serta jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan dan dapat diikat secara notariel. Dalam hal ini harus dijelaskan mengenai jenis/nama barang, jumlah dan harga transaksi tiap-tiap jaminan menurut penilaian cabang, dan atau oleh pihak ketiga yang dimintai bantuan dengan keterangan apakah barang-barang jaminan tersebut sudah/dapat diikat secara notariel berdasarkan status pemilikannya (sertifikat hak milik/hak guna bangunan/hak guma usaha untuk tanah dan IMB untuk bangunan) 4) Financial statement Harus disertakan neraca dan perhitungan rugi/laba yang paling mutakhir dan sejauh mungkin diusahakan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Pada umumnya usul-usul kredit jangka pendek berjumlah besar dan diaudit oleh akuntan publik yang telah didaftar dan mempunyai izin. Semuanya merupakan syarat yang harus dipenuhi. Hasil analisis cabang harus dicantumkan dalam surat usul. 5) Cash flow projection


Untuk jenis-jenis kredit yang sifatnya aflopend (seperti kerdit industry konstruksi, kredit musiman, kredit investasi dan kredit lainnya yang sifatnya transaksional atau berangsuran dengan jangka tertentu), surat usul tersebut secara mutlak harus disertai dengan cash flow projection, sehingga dapat disusun jadwal waktu (time schedule) pelunasannya secara baik. Untuk kredit produksi proyeksi ini hanya berfungsi sebagai alat pembantu dalam menentukan kebutuhan maksimal nasabah modal kerja. 6) Aktifitas rekening Calon nasabah yang memiliki rekening harus menguraikan juga mengenai aktifitas rekening antara lain : saldo tertinggi, terendah dan saldo rata-rata tiap bulan serta indikasi aktivitas rekening berupa jumlah/frekuensi mutasi debet dan kreditnya. b) Formulir Usul Perpanjangan jangka waktu kredit Khusus untuk perpanjangan jangka waktu kredit dengan jangka pendek, harus mempergunakan formulir yang telah ditentukan. c) Clausule yang jelas pada pengusulan

Pada dasarnya usul-usul disampaikan atas dasar kesimpulan dari data dan hasil analisisnya. 3. Penolakan Permohonan Kredit Penolakan permohonan dapat terjadi : a. Oleh bagian kredit atau cabang Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah : 1) Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alas an penolakannya. 2) Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga :asli dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua beserta copy surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi, dan lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang. 3) Dalam hal penolakan permohonan baru, maka jika diminta, semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon kecuali surat permohonannya. 4) Dalam hal penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu kredit tidak diperpanjang. Bank harus menegaskan kepada nasabah agar segera menyelesaikan semua kewajibannya kepada bank atau mengajukan rencana pelunasannya. 5) Dalam hal penolakan tambahan kredit, maka harus ditegaskan bahwa nasabah hanya tetap menikmati limit kredit yang telah disetujui semula. Berkas-berkas permohonan tambahan tidak dikembalikan kepada pemohon. 6) Dalam hal penolakan perubahan persyaratan lainnya dari kredit yang sedang berjalan, maka nasabah tetap mempunyai hak dan Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui semula.

Apabila

permohonan

perubahan

syarat-syarat

ini

menunjukan hubungan dengan gejala-gejala yang tidak sehat, maka harus diambil tindakan pengamanan berupa inventarisasi jaminan dan memberikan bimbingan dan pengawasan yang lebih ketat kepada nasabah. Oleh bagian kredit atau cabang setelah mendapat keputusan penolakan direksi. Langkah-langkah yang diambil samadengan penolakan yang duraikan pada sub a dengan memperhatikan alasan-alasan penolakannya yang disampaikan oleh direksi. 4. Persetujuan Permohonan Kredit Yang dimaksud persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syaratsyarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain seperti di bawah ini : a. Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit Kepada Pemohon 1. Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis (surat penegasan). 2. Surat penegasan tersebutharus dicantumkan syarat-syarat, antara lain : Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

a) Maksimum/limit fasilitas kredit. b) Jangka waktu berlakunya fasilitas kredit. c) Bentuk pinjaman. d) Tujuan penggunaan kredit secara jelas. e) Suku bunga. f) Bea materai kredit yang harus dibayar. g) Provisi kredit commitment fee management fee. h) Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit, yaitu keharusan menandatangani surat khusus bagi kredit yang mendapat bantuan likuiditas dari Bank Indonesia. Surat tersebut harus diperbaharui setiap jatuh waktu sesuai dengan masa laku kredit barang jaminan, serta surat pemilikan dan cara pengikatannya. i) Penutupan asuransi barang-barang jaminan. j) Sanksi-sanksi seperti : 1) Denda terlambat pembayaran bunga 2) Denda

terlambatnya

pembayaran

angsuran,

atau

terlambatnya pelunasan 3) Denda atas overdraft 4) Sanksi untuk penyimpangan dari syarat-syarat lainnya dalam perjanjian kredit.


5) Ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan sesuai keperluan (jaminan pribadi dan lain-lain) 6) Syarat-syarat untuk pengajuan permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit. 7) Laporan-laporan yang harus diserahkan. 3. Apabila surat perjanjian kredit telah ditandatangani, maka surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kredit, karena dengan tegas telah disebutkan nomor dan tanggalnya. 4. Surat penegasan tersebut dibuat minimal dalam lima rangkap : a) Asli dan lembar kedua (duplikat) dikirim kepada nasabah. b) Lembar kedua (duplikat) setelah ditanda tangani nasabah dikembalikan kepada bank sebagai tanda persetujuan atas syarat-syarat penyediaan fasilitas kredit, lembar kedua tersebut setelah diterima kembali dari nasabah, kemudian disimpan pada berkas khusus (map warkat-warkat kredit) c) Lembar ketiga dikirim sebagai tembusan untuk direksi, bersama-sama dengan perjanjian kredit dan salinan akte pengikat jaminan. d) Lembar keempat untuk berkas surat menurut seri. e) Lembar kelima untuk berkas pernasabah yang merupakan arsip harian bagian kredit. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

f) Apabila diperlukan copy tambahan untuk tembusan kepada biro/bagian/seksi lain, dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan. b. Pengikatan jaminan Dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pembedaan jenis jaminan kredit 1. Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan/tagihan yang langsung berhubungan dengan aktifitas usahanya yang dibiayai dengan kredit. 2. Jaminan tambahan berupa jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariel serta jaminan bank. 3. Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah tidak diperkenankan. Apabila peminjaman tersebut dimaksudkan untuk keperluan urusan dengan instansi-instansi yang berwenang,nasabah dapat meminta bantuan pada bank. c. Penandatanganan perjanjian kredit 1) Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian kredit di atas materai yang cukup dan mengembalikannya kepada bank. Duplikat surat penegasan tersebut harus disimpan pada map warkat-warkat kredit. 2) Nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit.


3) Surat perjanjian kredit harus diberi nomor urut dicatat pada register tersendiri. 4) Banyak lembar surat perjanjian ditentukan minimal dalam rangkap 4 (empat). 5) Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat perjanjian kredit harus diteliti oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang melakukan penelitian dan pemeriksaan tersebut harus membubuhkan parafnya. d. Penandatanganan surat askep Khusus untuk kredit yang diberikan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia diluar KIK/KMKP, nasabah harus menandatangani surat askep sebesar limit kreditnya untuk minimal jangka waktu 12 bulan. Setelah jatuh tempo apabila kredit nya belum lunas, surat askep ini harus segera diperbaharui. Banyak surat lembar askep dibuat minimal dalam rangkap 4(empat): a. Asli untuk Bank Indonesia b. Lembar kedua untuk nasabah c. Lembar ketiga untuk direksi d. Lembar keempat untuk berkas nasabah 1) Surat askep harus diberi nomor urut dan dicatat dalam buku register. 2) Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat askep harus diteliti.


3) Pejabat cabang yang melakukan verifikasi atas ketentuanketentuan di atas, harus membubuhkan parafnya. 4) Surat harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan. 5) Untuk persetujuan tambahan kredit bila askep sebelumnya belum jatuh tempo, maka surat dibuat sebesar jumlah kenaikan kredit. e. Pembayaran provisi kredit atau commitment fee 1) Untuk setiap persetujuan kredit, nasabah harus membayar provisi atau menurut ketentuan yang berlaku. 2) Satu copy ekstra nota debet pembebanan provisi kredit, disimpan pada berkas nasabah yang bersangkutan sebagai bukti pembayarannya. f. Asuransi kredit Ada

kalanya

bahwa

jenis-jenis

kredit

tertentu

harus

dipertanggungkan, maka untuk jenis kredit tersebut harus pula dipenuhi syarat “asuransi kredit bank” (misalnya KIK/KMKP, kredit ekspor di bawah jumlah tertentu).

5. Pencairan Fasilitas Kredit a. Pengertian Pencairan

fasilitas

kredit

adalah

setiap

transaksi

dengan

menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan/atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. b. Syarat pencairan Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah,bila syaratsyarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit/surat askep borgtocht) mutlak harus didahului pencairan kredit. c. Bentuk penyediaan fasilitas kredit Fasilitas dapat berbentuk : 7) Penyediaan fasilitas kredit dengan satu limit tertentu yang ditarik menurut kebutuhan dengan sifat revolving. Hal ini biasa dikenal dengan nama “pinjaman dalam rekening koran”. 8) Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya dilakukan berdasarkan jadwal pencairan yang mencapai suatu limit yang disetujui. Kemudian dengan pembayaran kembali dengan secara sekaligus atau dengan cara ansuran menurut jadwal. 9) Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya sekaligus dengan pembayaran kembali atau dengan angsuran menurut jadwal. 10) Pernyataan bank sebagai pinjaman atau menyanggupi ikatan lainnya yang dapat mengakibatkan kewajibannya bank untuk membayar kepada pihak ketiga. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

d. Cara pencairan kredit Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau bilyet giro, atau kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. e. Bukti pencairan kredit Alat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumen-dokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan. Apabila diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau foto kopinya. f. Verifikasi pencairan kredit Setiap mutasi dan saldo yang terjadi pada rekening pinjaman harus diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Verifikasi meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan, jumlah serta syarat-syarat lainnya.

Sebagai

bukti

verifikasi,

pejabat

tersebut

harus

membubuhkan parafnya pada saldo rekening pinjaman.

6. Pelunasan Fasilitas Kredit


Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Hal- hal yang perlu diperhatikan : a) Perhitungan semua kewajiban

utang

nasabah harus segera

diselesaikan samapai dengan tanggal pelunasan utang pokok, utang bunga, denda-denda (jika ada), dan biaya administrasi lainnya. b) Nasabah diharuskan mengembalikan sisa lembar/blangko cek dan giro bilyet yang belum dipergunakan, jika ada. Periksa rekening pinjaman

untuk

menyatakan

nomor-nomor

yang

harus

dikembalikan. c) Untuk mencegah timbulnya klaim dari nasabah karena tidak lengkapnya pengembalian dokumen-dokumen jaminan, bank harus mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang tersedia. d) Untuk maksud fiat-royal atas catatan pada dokumen-dokumen jaminan yang berupa tanah bersertifikat, bank dapat membantu pengurusan royalnya kepada kantor pendaftaran tanah sesuai prosedur yang berlaku. Biaya-biaya apabila ada, menjadi beban nasabah. e) Penyerahan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada nasabah hanya dapat dilakukan setelah nyata-nyata nasabah menyelesaikan semua kewajibannya. Penyerahan dokumen jaminan tersebut harus Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

dengan surat tanda terima dan ditandatangani oleh yang berhak. Surat tanda terima tersebut harus disimpan pada berkas jaminan. f) Dalam hal pelunasan kredit oleh salah satu anggota group atau pimpinan-pimpinan group dalam pembiayaan atas group, maka pengembalian dokumen jaminan kepada nasabah hanya dapat dilaksanakan dengan sepengetahuan dan seizin direksi. g) Dalam hal pelunasan kredit oleh nasabah yang jelas-jelas menikmati fasilitas atau

diduga masih menikmati fasilitas kredit, maka

mengembalikan dokumen juga harus sepengetahuan dan seizin direksi. h) Pemberitahuan kepada bagian kas bahwa setelah seluruh jumlah utang dilunasi,rekening, pinjaman, atas nama nasabah yang bersangkutan ditutup. i) Pembuatan surat penegasan pelunasan yang antara lain berisi pernyataan terima kasih atas terjalinnya hubungan baik antara nasabah dengan bank pada waktu-waktu yang lalu. j) Pencatatan pelunasan kredit tersebut pada kartu informasi intern untuk menjaga agar informasi tetap mutakhir.

D. Sasaran pengembangan kredit Agar kredit yang diberikan oleh bank dapat mencapai hasil dan sasaran yang diinginkan, perlu diadakan pengelolaan yang baik terhadap piutang atau Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

kreditnya. Dari semua fungsi manajemen dalam perbankan, fungsi yang dilakukan sepenuhnya adalah pengendalian (pengawasan). Alasannya adalah peranan yang dijalankan oleh bank umum dalam masyarakat kita. Bank lebih dari industri lain, sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat luas. Bank menyimpan uang yang banyak dan diatur dengan cermat oleh instansi pengawasan bank yang memiliki berbagai peraturan dan ketentuan. Standar dan ketetapan yang tinggi diharapkan dari bank umum. 27 Tercapainya peningkatan dan pengembangan Usaha Kecil/Mikro dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan serta membuka lapangan pekerjaan. Pelaku usaha/Pengusaha Mikro yang dimaksud dalam skim kredit ini adalah masyarakat yang melakukan usaha produktif di semua sektor ekonomi kecuali sektor agribisnis, merupakan bagian dari keluarga miskin untuk dapat melepaskan diri dari jurang kemiskinan. Sasaran Kredit Mikro adalah segmen pasar kredit skala mikro yang masih memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit, seperti: a) Perorangan yang memiliki usaha di dalam sektor ekonomi produktif. b) Kelompok usaha yang memiliki usaha di dalam sektor ekonomi produktif, lebih diutamakan untuk kelompok usaha yang berada di lokasi usaha yang sama atau saling menunjang dan atau memiliki potensi pasar ekonomi. 28

27

Hasanuddin Rachman, Op.Cit, hal. 67 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2003, hal 69 28


Menurut Hasibuan sasaran pengembangan kredit, antara lain adalah untuk: a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman. b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak. c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah. d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan. e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali. f. Mengetahui posisi persentase collectability credit yang disalurkan bank. g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab analisis kredit bank. 29 Menurut Hasibuan ada beberapa sistem dalam melaksanakan pengembangan kredit, antara lain adalah: 1. Internal Control of Credit 2. Audit Control of Credit 3. External Control of Credit 30 Sedangkan jenis-jenis pengendalian kredit terdiri dari: 1. Preventive Control of Credit, adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. 29 30

Malayu Hasibuan, S.P, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Yogyakarta, 2001, hal. 103 Malayu Hasibuan, S,P, Ibid, hal. 105


2. Repressive Control of Credit, adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet. 31 Setelah

pengusaha

ekonomi

kecil

mendapatkan

kredit

yang

dimaksudkan, maka dalam proses berikutnya pihak bank tidak akan berlepas diri mengawasi pelaksanaan penggunaan dana yang dikucurkannya kepada pengusaha ekonomi kecil tersebut. Maka dalam tindakan ini selanjutnay akan diberikan pengawasan dan pembinaan kredit oleh pihak bank kepada pengusaha ekonomi lemah. Prinsip-prinsip dalam pemberian Kredit Usaha Kecil yaitu : 1) Umum; maksudnya diberikan kepada siapa saja dalam arti tidak dibatasi sektor ekonomi tertentu, kelompok masyarakat tertentu, sepanjang calon debitur yang bersangkutan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 2) Selektif; maksudnya dilaksanakan secara selektif kepada debitur yang usahanya dinilai layak dan putusan kredit harus sesuai dengan pertimbangan bank teknis. Usaha yang layak maksudnya usaha tersebut benar-benar mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, moral, agama, adat-istiadat masyarakat setempat serta tidak merusak lingkungan hidup.

31

Sutarno, Op.cit, hal 69


3) Individual; maksudnya pemberian kredit dilakukan dengan melalui pendekatan secara individual dan kasus perkasus, bukan berbentuk panel (massal). Bisnis, maksudnya keputusan akhir atas suatu permohonan Kredit Usaha Kecil ditentukan oleh BTN Cabang Medan sesuai dengan pertimbangan bank tehnis (Sound Banking Consideration) berdasarkan perhitungan dan pertimbangan bisnis yang sehat untuk menjamin operasional dan pertumbuhan BTN Cabang Medan secara berkelanjutan.

BAB III USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH

A. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. 8 Yang dimaksud dengan usaha kecil yang dimiliki atau dikuasai oleh usaha menengah atau usaha besar adalah usaha kecil yang merupakan anak

8

Suhardjono, Ibid, hal 73


perusahaan atau cabang perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh usaha menengah atau usaha besar. Sementara menurut Pasal 1 butir 2 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha kecil adalah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Pasal 1 butir 3 UU. No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengertian usaha menengah adalah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Dengan kata lain usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besardari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

B. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No.20 Tahun 2008 Pasal 6 kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah : Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2) Kriteria Usaha Kecil adalah: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (3) Kriteria Usaha Menengah adalah : a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah) Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah nilai jual dari kekayaan usaha yang dimiliki (asset) setelah dikurangi kewajibannya seperti hutang-hutang. Yang dimaksud dengan penjualan tahunan adalah hasil


penjualan bersih yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun.

C. Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pembiayaan rasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro, kecil dan menengah tersebut

diperhadapkan

kepada

kelengkapan

persyaratan

bank

guna

memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka feasible namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan asset dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank. Penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian penjaminan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi agar dapat memperoleh kredit dari perbankan atau badan usaha pemberi kredit lainnya. Penjaminan kredit berbeda dengan asuransi kredit, karena dalam asuransi kredit resiko yang dijamin adalah resiko bank, sedang dalam penjaminan kredit maka yang dijamin adalah debitur sedang perusahaan penjaminan adalah sebagai penjamin. Di samping itu di dalam penjaminan kredit dikenal adanaya piutang subrogasi, yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnnya kepada perusahaan penjamin atas kerugian yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada kreditur akibat kemacetan kredit debitur. 13 Pendirian perusahaan penjaminan kredit dalam praktek di beberapa negara, pada umumnya diprakarsai oleh pemerintah. Alasan dari penerapan

13

H. As. Mahmoedin, Op.Cit, hal. 90


penjaminan kredit pada dasarnya antara negara satu dengan yang lain adalah sama, yaitu memberikan motivasi kepada bank agar mengucurkan kredit kepada kelompok usaha yang tidak memiliki akses kredit dalam persyaratan standar kredit. Dalam No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, pembiayaan dan pinjaman UMKM diatur oleh Pasal 21- pasal 24, sebagai berikut : (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. (2) Badan usaha milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya. (3) Usaha besar nasional an asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya. (4) Pemerintah, pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil. (5) Pemerintah dan pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringinan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan usaha menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan : a. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya, dan


b. Mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor. Secara teoritis terdapat beberapa jenis skema penjaminan kredit, sebagaimana yang disampaikan oleh Alvaro Ruiz Navajas, yaitu : 14 a. Direct Model dan Indirect Model. Skema penjaminan ini lebih memperhatikan sistem hubungan antara debitur dengan penjamin. Dalam model langsung (direct model) maka penjaminan diberikan oleh penjamin kepada debitur atas dasar pengajuan penjaminan dari bank. Penjamin akan menutup kerugian dalam jumlah tertentu apabila terjadi default sesuai dengan perjanjian. Sedang dalam model tidak langsung (indirect model), maka penjamin menempatkan dana penjaminan di bank, dan program penjaminan dilakukan tanpa keterlibatan secara langsung dari penjamin. Penjamin kredit hanya menerima progress report saja.

b. Individual model dan portfolio model Model ini dikaitkan dengan cara penjaminan kredit. Dalam individual model, debitur secara individu akan dijamin kreditnya oleh lembaga penjaminan setelah memperoleh persetujuan kredit dari bank. Debitur harus membayar fee penjaminan yang besarnya disesuaikan dengan

14

Muhammad Jumhana, Op.Cit, hal. 89


total kredit atau jumlah kredit yang dijaminkan. Sedangkan di dalam portfolio model, jaminan tidak diberikan secara individual melainkan penjamin akan secara otomatis memberikan jaminan kepada kredit yang dicairkan oleh bank sepanjang memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan dari porfolio model adalah maksimum kerugian akibat default dapat diperkirakan sebelumnya. c. Funded Model dan Unfunded Model Model ini dikaitkan dengan sumber dana penjaminan. Funded model adalah model penjaminan di mana dana penjaminan tidak berasal dari pemerintah namun dapat berasal dari dari bank sentral, atau perbankan atau sumber dana bersama antara perbankan dan non perbankan. Dalam hal unfunded model, pemerintah menempatkan sejumlah dana di bank guna menjamin kredit yang diberikan oleh bank. Apabila terjadi default, maka bank ikut menanggung resiko yang pada umumnya maksimum sebesar 25%. d. Open model dan target (close) model Dalam model ini dikaitkan dengan kelompok pengusaha yang akan dijamin. Dikatakan sebagai open model bila penjaminan diberikan kepada kelompok debitur tertentu tanpa dikenakan persyaratan tambahan. Sedang dalam close model, maka terhadap kelompok debitur tersebut dikenakan persyaratan tertentu sebagai persyaratan tambahan. e. Ex-ante Model dan Ex-post Model


Model ini mendasarkan pada waktu penerbitan penjaminan. Dalam model Ex-ante, maka debitur akan mengajukan permohonan penjaminan terlebih dahulu kepada lembaga penjaminan, apabila disetujui maka akan diterbitkan surat penjaminan untuk selanjutnya oleh calon debitur dipakai guna mengajukan permohonan kredit bank. Bank dapat menolak permohonan kredit calon debitur tersebut bila menurut penilaian bank, usaha debitur tidak layak dibiayai. Sedang dalam model Ex-post, maka pengajuan penjaminan dilakukan setelah ada persetujuan kredit. Biasanya pengajuan penjaminan dilakukan oleh bank. f. Intermediary model. Penjaminan diberikan kepada bank yang memberikan kredit kepada lembaga keuangan mikro, di mana kredit bank tersebut dipergunakan oleh lembaga keuangan mikro untuk membiayai kredit usaha mikro. Usaha yang tidak bankable dipandang oleh bank mengandung default risk atau kredit macet. Pada prakteknya untuk menekan resiko kredit macet tersebut bank mewajibkan

jaminan

tambahan

untuk

kredit

yang

diberikan,

mengasuransikan baik kredit yang diberikan maupun jaminan kredit yang dimiliki nasabah atau bahkan menolak pemberian kredit meskipun usaha calon debitur memiliki prospek yang sangat memadai. Upaya menekan resiko kredit macet menjadi penghambat bagi upaya perluasan akses kredit bagi usaha usaha yang feasible.


Kasmir mengemukakan bahwa jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut : 15 1. Dengan jaminan a. Jaminan dengan barang-barang seperti : - Tanah - Bangunan - Kendaraan bermotor - Mesin-mesin/peralatan - Barang dagangan - Tanaman/kebun/sawah - Dan barang-barang berharga lainnya b. Surat berharga - sertifikat saham - sertifikat obligasi - sertifikat tanah - sertifikat deposito - Wesel - Promes - Dan surat berharga lainnya c. Jaminan orang atau perusahaan Yaitu jaminan yang diberikan seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya. d. Tanpa jaminan Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang atau surat-surat berharga. Biasanya diberikan karena kredibilitas perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusahapengusaha ekonomi lemah.

BAB IV 15

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, Cetakan ke enam, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 80 Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

ASPEK HUKUM PEYALURAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI BTN CABANG MEDAN

A. Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU

No.20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan menengah Penyaluran kredit untuk Usaha kecil Mikro, Kecil dan Menengah oleh BTN Cabang Medan dapat dilakukan dengan skim. Skim ini pada hakikatnya adalah penggabungan beberapa potensi dana dan profesionalisme dalam sebuah usaha dengan perjanjian saling berbagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Perbedaannya terletak pada komposisi dananya saja. Pada Usaha kecil Mikro, Kecil dan Menengah harus menyediakan dana tertentu sebagai porsi modal usaha, sedangkan pada skim mudharabah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak perlu menyediakan modal. Kelebihan skim ini adalah tidak mutlak diperlukannya jaminan dan sistem angsuran yang disesuaikan dengan kinerja usaha. Hal ini tentunya dapat menjawab kesulitan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selama ini dalam berhubungan dengan bank, yakni jaminan. Di samping lebih adil dan tidak memberatkan, sistem angsuran yang disesuaikan dengan kinerja usaha dapat meningkatkan pendapatan BTN Cabang Medan jika kinerja usaha sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meningkat. Mencermati pola bagi hasil yang didasari kepercayaan antar pihak yang terlibat, maka dibutuhkan proses pendampingan yang optimal terhadap Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh bank ataupun pihak lain yang independen. Bentuk pendampingan yang diperlukan antara lain pembinaan aspek administrasi dan pengelolaan keuangan, pembinaan aspek manajerial, dan pembentukan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pasar. Hal inipun tampaknya sejalan dengan program pemerintah untuk membentuk satgas pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keberhasilan proses pendampingan ini berdampak positif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terutama dalam hal pengembangan profesionalisme sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penyaluran Kredit langsung kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh BTN Cabang Medan maksimum jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun. Penyaluran kredit kerjasama dengan BTN Cabang Medan maksimum jangka waktu kredit 2 (dua) tahun. Bunga, Denda, Biaya Provisi, Administrasi & Materai Tingkat Suku Bunga Pinjaman 7% per tahun flat. Denda atas keterlambatan angsuran kredit sebesar 5% dari jumlah tunggakan. Biaya Provisi tidak dikenakan biaya. Biaya Adminitrasi tidak dikenakan biaya. Bea materai menjadi beban Debitur.

B. Prosedur yang diterapkan BTN Cabang Medan dalam memberikan Kredit Usaha Kecil Dalam memberikan kredit terhadap nasabah BTN Cabang Medan memberikan dua alernatif kepada nasabah yaitu : Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

1. Nasabah datang ke bank. 2. Bank datang ke nasabah. Prosedur pemberian kredit yang ada pada BTN Cabang Medan adalah sebagai berikut : a. Calon nasabah datang ke bank atau didatangi dengan membawa surat permohonan kredit dengan dilengkapi dokumen, laporan keuangan, photo copy jaminan-jaminan, dan persyaratan lainnya yang sudah ditentukan. b. Selanjutnya akan diadakan analisa kepada nasabah yang meliputi langkahlangkah sebagai berikut : 1) Pengumpulan data ; menyusun rencana (data yang diperlukan, sumber dan pendekatan) 2) Verfikasi data ; kunjungan setempat ke lokasi proyek atau tempat usaha nasabah, mencari informasi bank ke BI/bank lain, mangecek ke pembeli, pemasok, pesaing (yang tergolong dominan) 3) Analisa laporan keuangan ; analisa ratio keuangan, analisa rugi/laba dan neraca, analisa rekonsiliasi harta tetap dan pemodalan, analisa pernyataan pengadaan kas 4) Analisa rating ; analisa rating untuk menetapkan kategori risiko (analisa risiko umum dan khusus), analisa rating untuk menetapkan prioritas pemasaran. 5) Analisa aspek perusahaan ; analisa aspek umum organisasi dan manajemen, analisa aspek teknis/produksi(lokasi, teknologi, kapasitas, Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

bahan baku, tenaga kerja dan PLC), analisa aspek pemasaran (peluang pasar, harga, barang subtitusi, persaingan dan strategi). 6) Analisa proyeksi keuangan ; menetapkan asumsi-asumsi proyek baru, menyusun proyeksi arus kas dan proyeksi keuangan lainnya, evaluasi proyek investasi, evaluasi kebutuhan fasilitas kredit. 7) Evaluasi jaminan ; meneliti dokumen-dokumen barang jaminan, jaminan tanah harus dicek ke BPN, kemungkinan pengikatannya, analisa CEV jaminan. 8) Penetapan struktur fasilitas kredit dan jaminan ; menyusun ikhtisr fasilitas kredit (jenis dan maksimum), dan jaminannya (jenis dan pengikatannya, usulan fasilitas kredit berikut penyertaannya 3. Setelah melakukan analisa tesebut petugas akan mempertimbangkan hasil analisa apakah layak atau tidak kredit diberikan. Apabila tidak, maka calon nasabah harus kembali lagi dari awal dalam melakukan permohonan kredit. Dan apabila layak melakukan hasil dari analisa akan diproses oleh petugas. 4. Hasil dari proses analisa ini akan diserahkan kepada pejabat pemutus. Dalam putusan ini pejabat pemutus bisa saja melakukan penolakan terhadap permohonan kredit nasabah. Apabila ini terjadi maka permohonan dikembalikan ke nasabah. Bila pemutus setuju maka permohonan ini diteruskan kepada bagian administrasi untuk direalisasikan. a. Dokumen


Dokumen atau formulir yang digunakan untuk melaksanakan sistem pemberian kredit pada BTN Cabang Medan adalah sebagai berikut : 1) Surat permohonan. Surat permohonan ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai permohonan untuk memperoleh ijin kredit. 2) Slip pengambilan. Slip pengambilan digunakan apabila kredit yang diajukan telah disetujui oleh pihak bank, maka slip ini untuk mengambil jumlah uang yang akan dipinjam. 3) Bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat sebagai dasar pencatatan transaksi pengeluaran kas. 4) Surat keputusan kredit. Surat keputusan kredit merupakan dokumen yang berisi tentang keputusan bahwa kredit tersebut diterima atau tidak. 5) Laporan hasil analisa. Laporan hasil analisa ini merupakan dokumen yang digunakan oleh pihak panitia untuk mempertimbangkan permohonan kredit. b. Catatan Akuntansi Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pada BTN Cabang Medan adalah sebagai berikut : 1) Jurnal pengeluaran kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi secara tunai ataupun kredit. 2) Jurnal umum.Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama periode akuntansi tertentu. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

C. Penyelesaian kredit Macet dalam Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menegah a. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya. 1. Jenis-jenis penyelesaian kredit secara damai Jenis-jenis penyelesaian kredit secara damai antara lain meliputi : a. Keringanan tunggakan bunga dan atau denda Pemberian keringanan bunga dan atau denda maksimum sebatas bunga dan atau denda yang belum terbayar oleh yang bersangkutan. b. Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara di bawah tangan oleh debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur. c. Pengambilan asset debitur oleh BTN Cabang Medan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur. d. Pengurangan tunggakan pokok kredit Penyelesaian kredit dengan pengurangan tunggakan pokok kredit baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Syarat dan ketentuan penyelesaian kredit secara damai


Penyelesaian kredit damai dapat dilakukan apabila memenuhi syarat/ketentuan sebagai berikut : a) Debitur beritikad baik (kooperatif) untuk menyelesaian kreditnya. b) Kredit tergolong dalam kualitas, diragukan dan macet (intrakomtabel dan ekstrakomptabel) dengan catatan khusus untuk pemberian keringanan bunga dan atau denda hanya dapat diberikan bagi debitur dengan kolektibilitas Damai. c) Tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan restrukturisasi kredit. d) Penyelesaian kredit yang ditempuh lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui DJPLN/Kanwil BUPLN/KP3N. 3. Penyelesaian melalui saluran hukum Apabila upaya restrukturisasi/penyelesaian

secara damai sudah

diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kredit usaha mikro, kecil dan menengah, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui saluran hukum. Penyelesaian melalui saluran hukum harus didasarkan pada keyakinan bahwa posisi BTN Cabang Medan dari segi yuridis kuat dan beban biaya beracara (litigasi) yang ringan. 4. Kolektibilitas kredit yang diselesaikan


Kualitas

kredit

setelah

adanya

putusan

penyelesaian

yang

pembayarannya dilakukan secara angsuran tidak dapat berubah menjadi lebih baik dari kolektibilitas semula. 5. Analisis penyelesaian kredit secara damai Kredit yang akan diselesaikan wajib dianalisis dan dituangkan dalam memorandum analisis penyelesaian kredit. Untuk kredit konsumtif dapat menggunakan form yang sama dengan penyelesaian seperlunya. Analisis penyelesaian kredit meliputi antara lain : a. Data debitur b. Tujuan semula pengguna kredit c. Realisasi penggunaan kredit d. Penyebab kredit menjadi masalah e. Integritas debitur f. Alternatif penyelesaian kredit g. Perhitungan implikasi finansial h. Aspek positif dan negatif 6. Penyelesaian melalui saluran hukum Penyelesaian kredit melalui saluran hukum atau bantuan dari pihak ketiga antara lain meliputi : a. Penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri Penyelesaian pinjaman melalui pengadilan negeri dapat dilakukan dengan menempuh alternatif berikut : Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

1) Somasi/peringatan 2) Parate Executie 3) Gugatan

7. Kredit Dalam Pengawasan Khusus (KDPK) Berdasarkan tingkat risiko serta pembidangan tugas restrukturisasi atau penyelesaiannya, Kredit Dalam Pengawasan Khusus (KDPK) dibedakan ke dalam kredit dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (special mention) dan kredit bermasalah (Kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet). a. Kredit Dalam Perhatian Khusus 1) Kredit Dalam Perhatian Khusus adalah performing loan dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (special mention). 2) Penanganan restrukturisasi dan atau penyelesaian kredit dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini/Bidang RM. b. Kredit Bermasalah 1) Kredit yang termasuk dalam kredit bermasalah adalah kredit-kredit dengan kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). 2) Restrukturisasi atau penyelesaian kredit bermasalah harus dilakukan oleh satuan kerja yang terpisah dari satuan kerja pemberi kredit.


3) Apabila di suatu unit kerja tidak memungkinkan untuk ditunjuk satuan kerja/ petugas kredit bermasalah secara khusus, maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Restrukturisasi dan atau penyelesaian kredit bermasalah tidak boleh

dilakukan

oleh

petugas

RM

yang

sebelumnya

memprakarsai kredit tersebut. b. Direksi mengawasi secara lebih ketat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dalam ketentuan tersendiri. 8. Tindak Lanjut Berdasarkan data kredit ekstrakombatel, Kantor cabang membuat daftar debitur dengan penyelesaiannya

urutan

skala prioritas untuk

dengan

berpedoman

menindaklanjuti upaya pada

kemudahan

penarikan/pengembalian kreditnya dengan langkah-langkah sebagai berikut: Untuk kredit ekstra yang belum diserahkan ke saluran hukum (DJPLN/PUPN/KP3N, Pengadilan Negeri, Kejaksaan) agar ditempuh langkah: a) Mengusahakan penyelesaian kredit secara damai dengan debitur, Hal tersebut ditempuh karena penyelesaian melalui saluran hukum akan sangat merugikan debitur baik moril maupun materiil serta penyelesaian yang lama dan berlarut-larut. b) Penyelesaian secara damai tersebut dapat dilakukan, sepanjang debitur beritikad baik. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan juga bagi debitur yang pernah diberikan keringanan bunga namun mengalami Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

kesulitan membayar sesuai jadwal penyelesaian. Negoisasi penyelesaian kredit harus segera dilakukan untuk diusulkan kembali penyelesaiannya kepada pejabat pemutus sesuai kewenangannya. c) Mengupayakan terlebih dahulu penjualan agunan/assetnya yang ada secara di bawah tangan, bagi debitur yang tidak mempunyai sumber pembayaran lagi. d) Apabila upaya penyelesaian secara damai tidak mungkin dapat terlaksana atau Pimpinan cabang dalam bernegoisasi tidak mencapai kesepakatan, maka selambat-lambatnya 6 bulan sejak penghapusbukuan, Pimpinan cabang wajib menyerahkan

penagihannya

ke

saluran

hukum

(DJPLN/Kanwil

BUPLN/KP3N, Pengadilan Negeri, Kejaksaan) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari uraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan pemberian kredit pada usaha mikro, kecil, dan Menengah menurut sistem di BTN Cabang Medan diawali dengan mengisi formulir daftar isian permohonan kredit yaitu untuk memudahkan Bank memperoleh data yang diperlukan maka Bank Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

mempergunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, setelah itu BTN Cabang Medan mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan berkas permohonan, permohonan dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan, menurut jenis kreditnya. Kemudian setelah pihak Bank melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan berkas permohonan, pihak BTN Cabang Medan juga melakukan penyelidikan investigasi dan analisa kredit. Persetujuan permohonan kredit setelah pihak Bank mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit maka dalam proses berikutnya pihak bank tetap melakukan pengawasan dan pembinaan kredit dalam pelaksanaan penyusunan dana yang diberikan kepada pengusaha ekonomi kecil. 2. BTN Cabang Medan melakukan sistem/pola penanganan kredit macet pada kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang bermasalah dengan 2 (dua) alternatif, yaitu negosiasi dan litigasi. Penyelesaian kredit bermasalah dengan negosiasi ini dilakukan kesepakatan antara debitur dan BTN Cabang Medan untuk diperbaiki, yang tentunya diikuti dengan suatu perjanjian kredit yang baru, baik berupa novasi, subrogasi, kompensasi atau hanya berupa addendum atas perjanjian kredit yang telah ada. Kemudian pada prakteknya, penyelesaian kredit dengan litigasi ini dilakukan dengan pengajuan gugatan/eksekusi


kepada Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena Bank adalah milik Pemerintah.

B. Saran Dari hasil penelitian maka penulis menyarankan sebagai berikut : 1. Dalam hal pelaksanaan pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah hendaknya bank memberikan keringanan dalam hal jaminan yang harus disediakan debitur sehingga pengusaha kecil dapat menambah modalnya. 2. Pihak bank hendaknya turun ke lapangan yaitu pada usaha kecil untuk dapat melihat lebih jauh tentang kendala-kendala operasional usaha mikro, kecil, dan menengah itu sendiri dalam hal penggunaan kredit yang diberikan oleh bank. 3. Disarankan dalam hal ini para pihak termasuk kreditur (bank) dan debitur dalam menyelesaikan masalah kredit yang bermasalah dilakukan dengan cara bermusyawarah dan mufakat sehingga tidak terjadi suatu keadaan yang sangat merugikan kedua belah pihak misalnya dengan jalan penyitaan dan penjualan secara lelang barang-barang jaminan debitur. 4. Kepada bank disarankan hendaknya dalam pemberian dan penyaluran dana kreditnya kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan para ekonomi menengah ke bawah dan memperhatikan juga jalan keluar dari permasalahan jaminan sebagai syarat mutlak peminjaman kredit kepada Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

bank tersebut. Atau dengan kata lain bank dapat lebih melunakkan syarat perkreditan bagi para ekonomi menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA Djohan Mohammaf, Perbankan di Indonesia, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1990. H. As. Mahmoedin, Etika Bisnis Perbankan, Penerbit Mulia Sari, Jakarta, 1994. Harry Waluya, Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hasibuan, S.P. Malayu, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Yogyakarta, 2001. Hendry Arisson Et, al, Perbankan Syariah Perspektif Praktisi, Muamalat Institute, Jakarta, 1999 Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1992. Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

Irman, Tb, Anatomi Kejahatan Perbankan, Penerbit AYYCCS Group, Jakarta 2006. Jumhana Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit Citra Aditya, Bandung, 1996. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, Cetakan ke enam, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Rachmadi Usman Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, Jakarta, hal 18, sebagaimana dikutip oleh Mulyadi, Prinsip Kehati-hati (Prudent Banking Principle) Rachman Hasanuddin, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit perbankan di Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991 Sinungan, Muchdarsyah, Dasar dan Teknik manajemen kredit, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997. Suhardjono. Manajemen Pengkreditan: usaha kecil dan Menengah, Jogjakarta: UPP AMP YKPN, 2003. Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2003. Suyatno, Thomas, et. Al. Dasar-dasar Perbankan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999. .____________, Kelembagaan Perbankan, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1991. Untung, Budi, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Yogyakarta, 2000. Wallean, Sam A., Bank dan Wiraswasta, Penerbit Allinpri Prima, Jakarta, 1991.

Widiyono, Try, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2006. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia Abram Emmon Tarigan : Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah


PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MEDAN SKRIPSI. Oleh ABRAM EMMON TARIGAN NIM :

Recommend Documents