EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENYALURAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SURAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENYALURAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SURAKARTA

TUGAS AKHIR Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Keuangan Dan Perbankan

Oleh :

YASMINE F3607100

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2010 i


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan Judul:

EFEKTIVITAS

PENERAPAN

SISTEM

PENYALURAN

KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SURAKARTA

Surakarta, 31 Juli 2010 Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

JOHADI, S.E NIP. 360700002

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul:

EFEKTIVITAS

PENERAPAN

SISTEM

PENYALURAN

KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SURAKARTA

Telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

Juli 2010

Tim Penguji Tugas Akhir

Ariyanto Adhi Nugroho, S.E.

(

NIP. 360800002

Penguji

Johadi, S.E NIP. 360700002

)

( commit to user

iii

) Pembimbing


digilib.uns.ac.id

LEMBAR MOTTO

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap “ (QS. Alam Nasyrah : 6-8)

Happiness doesn’t depend upon who you are or what you have, it depends solely upon what you think “Kebahagiaan tidak tergantung pada siapa Anda atau apa yang Anda miliki, kebahagiaan semata-mata tergantung pada apa yang Anda pikirkan”

Let’s others lead small lives, but not you.. let’s other argue over small things, but not you.. let’s others cry over small hurts, but not you.. let’s other leave future in somenone else’s hands, but not you. (Jim Rohn) LEMBAR PERSEMBAHAN commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

Ketika sebuah pengharapan besar dalam hati ini ada, ketika mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, ketika hati ini memiliki rasa takut, Ketika tubuh dan pikiran ini memiliki rasa tanggung jawab, Pengharapan mendapat ridho sang Khalik yang memang mengalahkan segala kebimbangan ini. Dan memang sudah sepantasnya bagi diri kita untuk mengerjakan segala sesuatunya hanya untuk-Nya, termasuk Tugas Akhir dan kelulusanku ini.

Puji syukur hanya kepada Allah SWT

Kupersembahkan tugas akhir dan kelulusanku ini untuk untuk seorang wanita yang dengan kelembutan tangannya membelai dan memberi kasih sayang yang tiada hentinya hingga batas zaman berakhir. Kupersembahkan pula seorang lelaki yang membisikkan “kalimat yang sangat indah” ketika sesaat setelah aku meninggalkan alam rahim. Untuk Mamah Athikah dan Abi Mansyur kupersembahkan karyaku ini sebagai wujud kesungguhanku. Juga untuk ketiga saudaraku dan my best friend yang sangat aku sayangi : Muhammmad Fikri, Nabilla, Nikhayah, Tri Hasih yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir serta selalu memberikan motivasi yang tak pernah surut hingga akhirnya dapat terselesaikanlah Tugas Akhir ini. commit to user KATA PENGANTAR

v


digilib.uns.ac.id

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis

dapat

menyelesaikan

“EFEKTIVITAS

penyusunan

PENERAPAN

SISTEM

Tugas

Akhir

dengan

PENYALURAN

judul

KREDIT

PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SURAKARTA” . Tugas Akhir

ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli

Madya Keuangan Dan Perbankan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, yang berupa material maupun spiritual, oleh karena itu dengan penuh rasa cinta dan hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada : 1. Prof. DR. Bambang Sutopo, M. Com., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak, selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Nurul Istiqomah, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Keuangan Dan Perbankan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Johadi, SE, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan serta bimbingannya. 5. Drs.Sutomo,MS. selaku Dosen Pembimbing Akademis. 6. Bapak dan ibu dosen DIII Keuangan Dan Perbankan UNS yang telah memberikan ilmunya kepada commit penulis.to user

vi


digilib.uns.ac.id

7. Bapak Bangun Sulistiyo, Ibu Susyana Andriyani, Ibu Afida Susilowati, dan Bapak Wahyana, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang berguna bagi penulis selama menjalani proses magang di bagian Loan Service. 8. Bapak Heru Setiyanto, selaku pembimbing Institusi Mitra yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam melaksanakan Kegiatan Magang Mahasiswa. 9. Bapak Hendratno, selaku Branch Manager Bank Tabungan Negara (BTN) yang telah memberikan izin pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa ini. 10. Ibu Tuty Lestari, Ibu Siti Sulistiyati, Bapak Djatmiko, Bapak Hadi Wasono, Bapak Aris, Bapak Cuk, Ibu Rini, Bapak Baehaqi, Bapak Sehono Bapak Syahroni, Bapak Toni, Ibu Elli, Ibu Ismini, Ibu Prapti, Ibu Purwani, Bapak Heri Kristiawan, Ibu Tri Hastuti, Bapak Agus, Bapak Darmastoto, Bapak Ari, Mas Anton, Mas Nova, Mas Sumarsono, Mbak Isna, Mbak Yani, dan pegawai staf lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga bagi penulis. 11. My beloved family Mamah ku yang paling ku SAYANG, Abi ku paling SABAR, Adik-adikku Nikhayah & Nabila Alias Cat & Mouse, Kakakkakakku Kak Ria, Qiqi, Syarif, Kak Eva, Kak Nina, Kak Fitriah Saleh makasih buat supportnya baik financial maupun moril. Keponakanponakanku Zidane, Najwa, Shyrien, Simona, Sarah, Dania and Michael, I love you all. Pokoknya buat semua keluarga besar Asseweth & Alkatiri yang commit to user tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua.

vii


digilib.uns.ac.id

12. Buat yang terkasih dan mengasihi aku, yang tersayang dan menyayangi aku, tempat tawa dan air mata ku, tempat asset dan liabilies ku, my soulmate, my love, you are the best i ever had. “Yankdutzz” 13. Buat keluarga Hasih, Bapak Mudo Sugiyoto, Ibu Mulyani, Mas Dodo, Mbak Atik, Dek Wulan, Mas Didit dan keluarga, dan seluruh keluarga besar Ayam Goreng Kampung “Mbak Mul”, terimakasih untuk candatawa nya, pengalaman dan support nya. 14. Pak Mey, petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang loyal dalam memberikan ilmu-ilmu yang ada di perpustakaan tanpa pamrih. 15. Teman-teman seperjuangan D3 Keuangan Perbankan 2007, Heni, Ratih, Suyanti, Yuli, Fika, Ita, Listia, Nita, Yani, dll terima kasih untuk persahabatannya. 16. Teman sepermainan Nila, Fitri, Iid, Efi, Gayuh, Wening, dll terima kasih sobat buat persahabatannya.muach..

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Namun demikian Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN JUDUL................................................................................................ i ABSTRAKSI .......................................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN................................................................................ iv LEMBAR MOTTO ..................................................................................................v LEMBAR PERSEMBAHAN ................................................................................ vi KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii DAFTAR ISI ............................................................................................................x DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1 B.

Perumusan masalah ................................................................................... 14

C.

Tujuan Penelitian ....................................................................................... 14

D. Manfaat Penelitian..................................................................................... 15 E.

Metode Penelitian...................................................................................... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

A. Pengertian Bank ......................................................................................... 27 B.

Jenis Bank ................................................................................................... 29

C.

Kredit .......................................................................................................... 34

D. Efektivitas, Sistem dan Prosedur, serta Prosedur Kredit ........................... 45 BAB III PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Perusahaan................................................................... 64 B.

Kegiatan Magang Kerja .............................................................................. 79

C.

Pembahasan Masalah ................................................................................ 91 1.

Sistem Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta ...................................................... 93

2.

Efektivitas Penerapan Sistem Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta ............... 131

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................... 139 B.

Saran ........................................................................................................ 142

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Debitur KPR di Bank Tabungan Negara Surakarta .....................................7 Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu ..............................................................................................13 Tabel 3.1 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pada Bank BTN ................................74 Tabel 3.2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender Pada Bank BTN ................................76 Tabel 3.3 Kelompok Sasaran KPRS ......................................................................................94 Tabel 3.4 Skim Subsidi ..........................................................................................................95 Tabel 3.5 Batas Maksimum Harga Rumah KPRS .................................................................96 Tabel 3.6 Persyaratan atas Minimum Uang Muka, Maksimum KPR Dan Maksimum Jangka Waktu Kredit (Tenor).............................................................................................97 Tabel 3.5 Persyaratan atas Skim Subsidi Selisih Bunga ........................................................97

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bentuk Dasar Suatu Sistem ....................................................................................18 Gambar 1.2 Sistem dengan Sistem Pengumpan Balik ...............................................................18 Gambar 1.3 Sistem Penyaluran Kredit Bank BTN Surakarta ....................................................19 Gambar 1.4 Efektivitas Sistem Penyaluran Kredit ....................................................................20 Gambar 2.1 Bank Sebagai Financial Intermediary ....................................................................28 Gambar 3.1 Struktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Surakarta Kondisi Februari 2010 .........................................................................................................73 Gambar 3.2 Kerangka Penelitian ...............................................................................................92 Gambar 3.3 Prosedur Umum Kredit Bank BTN Surakarta .....................................................121 Gambar 3.4 Prosedur Pengambilan Keputusan Kredit oleh KPK dan Realisasi Kredit ..........122 Gambar 3.5

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

Target dan Realisasi KPRS BTN Surakarta tahun 2008 -2010 (per Semester) ...124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Lampiran 2. Surat Persetujuan Magang Kerja Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang Kerja Lampiran 4. Lembar Penilaian Magang Kerja Lampiran 5. Form Permohonan Kredit Perorangan Lampiran 6. Surat Kepada Pimpinan Instansi Perusahaan Pemohon Lampiran 7. Surat Kepada Kepala Desa Lampiran 8. Surat Perincian Penghasilan Untuk Pemohon Berpenghasilan Tetap Lampiran 9. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Berpenghasilan Tidak Tetap Lampiran 10. Surat Kuasa Pemotongan Gaji Lampiran 11. Surat Keterangan Mengenai Rumah dan Penjual Rumah/Developer Lampiran 12. Surat Pernyataan Format A1dan Surat Pernyataan Format A2 Lampiran 13. Checklist Data/Syarat Kelengkapan Data Untuk Permohonan Kredit Lampiran 14. Lembar Hasil Wawancara Lampiran 15. Memo On The Spot (OTS)

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAKSI EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENYALURAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SURAKARTA

YASMINE NIM F3607100

KPR Subsidi adalah salah satu jenis produk kredit pemilikan rumah yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. KPR Subsidi menjadi produk unggulan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Surakarta karena banyak diminati oleh calon debiturnya. Untuk mendukung kelancaran proses kredit KPRS diperlukan adanya penerapan sistem penyaluran KPRS yang efektif dan optimal. Penelitian ini mengambarkan tentang efektivitas penerapan sistem penyaluran kredit pemilikan rumah subsidi pada Bank BTN cabang Surakarta dalam rangka memperoleh keluaran (output) yang sesuai dengan diharapkan. Penelitian ini menggunakan tipe diskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan Studi Lapangan (Field Research) yakni observasi, wawancara, praktek langsung di lapangan dan telaah dokumen, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Studi Kepustakaan (Library Research) atas teori-teori yang mendukung penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya permasalahan-permasalahan yang muncul pada tahap input dan proses sistem yang diakibatkan oleh kurang optimalnya penerapan sistem penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta, sehingga keluaran (output) yang diharapkan dari dijalankannya sistem belum terpenuhi yakni belum berjalannya Layanan Kredit 151 dan tidak tercapainya target realisasi KPRS dari tahun 20082010. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan dari sistem penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta belum efektif. Untuk mendukung usaha-usaha perbaikan dan pengoptimalan penerapan sistem penyaluran KPRS pada PT. Bank BTN cabang Surakarta, penulis memberikan saran agar disediakannya brosur KPRS sebagai sarana promosi dan peningkatan layanan, pemberian batas waktu kepada nasabah untuk melengkapi berkas-berkas demi kelancaran proses kredit, peningkatan sarana dan prasana untuk kelancaran jalannya proses On The Spot (OTS) dan disediakannya akses langsung untuk pengecekan BI Checking Loan Service Unit. commit bagi to user Kata kunci:Efektivitas Penerapan Sistem Penyaluran KPRS

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Rumah menjadi salah satu kepentingan utama bagi masyarakat karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, kepribadian dan peradaban bangsa. Rumah juga merupakan pusat pendidikan keluarga, selain juga berfungsi sebagai persemaian budaya, penyiapan generasi muda serta menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi nasional. Kualitas generasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kualitas perumahan dan permukiman. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, menyatakan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana\lingkungan, sedang permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. commit to user

2 digilib.uns.ac.id


Pentingnya pemenuhan perumahan dan permukiman sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dan peningkatan taraf hidup rakyat ini tersurat dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Di samping itu, pemenuhan atas perumahan dan permukiman juga dituangkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dan secara lebih khusus juga diperkuat dengan UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Rangkaian perundangan tersebut secara eksplisit mempertegas bahwa rumah atau papan maupun permukiman menjadi kebutuhan vital manusia yang sangat mendasar. Sehingga disini pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akhirnya menjadi tanggungjawab bersama yakni antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perumahan dan pemukiman yang layak akan mudah terwujud bagi masyarakat yang dipandang mampu secara ekonomi / financial. Tetapi bagi kelompok masyarakat

yang

berpenghasilan

rendah

dan

masyarakat

yang

berpenghasilan informal tentunya akan sulit untuk memiliki rumah yang layak, yakni syarat akan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Disinilah commit to user

3 digilib.uns.ac.id


peran pemerintah penting dalam mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan akan perumahan ini untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara merata. Untuk itu perlu adanya usaha pemerintah

menyelenggarakan

program

kredit

perumahan

yang

berorientasi pada masyarakat menengah ke bawah. Penyelenggaraan

program

tersebut

dilakukan

pemerintah

bekerjasama dengan pihak perbankan, dimana bank berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary) dan sebagai alat pembangunan

(agent

of

development).

Bank

sebagai

financial

intermediary tertuang dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yakni definisi bank yang berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurknnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai agent of development bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan

nasional

dalam

rangka

meningkatkan

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.1 Dengan menjalankan kedua fungsi diatas dalam pelaksanaan program kredit perumahan untuk rakyat ini diharapkan masyarakat to diuser Muhamad Djumhana, 2000, Hukum commit Perbankan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 3. 1


4 digilib.uns.ac.id

terbantu, sehingga keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan pemukiman ini tidak lagi sulit untuk diwujudkan. Program kredit perumahan bagi masyarakat yang dijalankan oleh kalangan perbankan ini biasa disebut Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit Pemilikan Rumah adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 jenis KPR, yakni KPR Bersubsidi dan KPR Non Subsidi. KPR Subsidi adalah suatu kredit yang diperuntukkan pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa subsidi meringankan kredit (subsidi selisih bunga) dan subsidi untuk menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah (subsidi uang muka). Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah, khususnya oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat yang regulasi-regulasinya ada dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman Dengan Dukungan Failitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi. Secara umum Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat terdiri dari pasal-pasal yang mengatur tentang skim subsidi, bunga subsidi, maksimum KPRS, tenor KPRS, minimun uang muka, minimum dan maksimum pinjaman, serta kelompok sasaran subsidi berdasarkan penghasilan dan harga jual rumah, sehingga melalui regulasi ini tidak commit to user


5 digilib.uns.ac.id

setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas subsidi. KPR Non Subsidi, yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat yang ingin membeli rumah atau memperbaikinya. Ketentuan KPR Non Subsidi ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya maksimal kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan salah satu bank penyalur kredit pemilikan rumah saat ini. BTN adalah bank fokus, dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan yang sejalan dengan ktriteria Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang menggolongkan bank-bank di Indonesia menjadi bank internasional, bank nasional, bank fokus dan bank dengan operasional terbatas. BTN mempunyai visi “Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan.” Perwujudan komitmen BTN sebagai bank fokus dalam pembiayaan perumahan salah satunya dapat dilihat dari pelepasan sebagian sahamnya melalui pasar modal atau go public, yang bertujuan dengan proses IPO (Initial Public Opening) ini bank BTN dapat menambah modalnya sehingga dapat meningkatkan pembiayaan perumahan. Selain itu, menurut Data Biro Riset Infobank, BTN masuk kategori bank dengan modal Rp1 triliun sampai dengan Rp10 triliun yang menempati peringkat enam dalam rating bank versi Infobank 2010. Pencapaian kinerja PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang gemilang ini berasal dari realisasi ekspansi commit to user

6 digilib.uns.ac.id


kredit. Selama 2009 sekitar 96% kredit BTN disalurkan ke sektor perumahan. Selain hal tersebut diatas, dalam hal layanan KPR BTN menerapkan standar yang disebut 151, yaitu pada hari pertama pengajuan permohonan kredit, konsumen sudah bisa mengetahui apakah mereka bisa mendapat KPR atau tidak, lima hari berikutnya proses memenuhi syaratsyarat administratif, dan satu hari kemudian pencairan. Jadi, dalam waktu tujuh hari kerja kredit perumahan ini sudah dapat dicairkan. Fokus bank BTN sebagai bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang mengajukan KPR. Khusus di wilayah Solo sendiri, salah satu produk KPR yang paling banyak diminati oleh konsumen di BTN cabang Solo adalah KPR Subsidi atau biasa disebut dengan pembiayaan Rumah Sederhana Sehat disingkat RSH. Seperti yang telah dijelaskan penulis diatas, KPR Subsidi/RSH merupakan program kredit perumahan yang diperuntukkan untuk kelompok

masyarakat

berpenghasilan

rendah,

perumahan

ini

dikembangkan oleh developer yang memiliki tipe maksimal 30 dengan harga jual sebesar Rp. 55 juta. Kredit untuk perumahan sederhana sehat (RSH) ini lebih banyak diminati oleh sebagian besar konsumen di wilayah Solo karena bunganya yang ringan dibandingkan dengan kredit perumahan komersil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah debitur RSH dibandingkan dengan produk KPR yang lain (non-subsidi) di BTN Solo pada triwulan I dan II di tahun 2010 ini, sebagai berikut: commit to user

7 digilib.uns.ac.id


Tabel 1.1 Jumlah Debitur KPR di Bank Tabungan Negara Surakarta Produk

Suku Bunga

KPR

Jumlah Debitur Triwulan 1 Tahun

Triwulan 2 Tahun

2010

2010

RSH

7%

331

414

KGU

12.5%

145

147

KGM

13,5%

67

92

(Sumber: Bank Tabungan Negara bagian Loan Administration, 2010.) Keterangan: RSH : Rumah Sederhana Sehat (Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi) KGU : Kredit Griya Multi (KPR Komersil) KGM : Kredit Griya Multi Untuk memenuhi kebutuhan perumahan calon debitur yang akan melakukan proses kredit perumahan di BTN khususnya pada produk subsidi RSH ini, diperlukan sistem pembiayaan dalam penyediaan perumahan

yang

dapat

mengakomodasi

kepentingan

masyarakat

berpenghasilan rendah tersebut. BTN perlu menerapkan suatu sistem, dimana sistem ini dipandang efektif untuk mendukung kelancaran proses kredit dan pemenuhan kebutuhan debitur KPRS dari segi palayanannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif merupakan sesuatu yang berpengaruh dan dapat membawa hasil atau berhasil guna (KBBI, 2001). Menurut Dunn, efektivitas adalah suatu kriteria yang menunjukkan bahwa suatucommit alternatif yang direkomendasikan mempunyai to user

8 digilib.uns.ac.id


hasil yang baik atau memberikan pengaruh sesuai yang diinginkan (Dunn, 1999:272). Selain itu, efektivitas juga dapat dilihat dari kemampuannya untuk memecahkan masalah dan kemampuannya untuk bisa dilaksanakan (Chapin dan Kaiser, 1979:485). Kedua definisi diatas menunjukkan bahwa efektivitas mencerminkan sebuah kondisi yang merupakan hasil dari sebuah penilaian dengan tolok ukur tertentu. Hasil dari suatu penilaian efektivitas

dapat

digunakan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

menentukan keputusan di masa mendatang. Jadi efektivitas mencerminkan kinerja suatu hal (kebijakan, sistem, pedoman, dan lain-lain) yang dapat berpengaruh pada keberlanjutan pelaksanaannya pada masa mendatang2. Istilah sistem

berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa

Yunani (sustēma) yang artinya adalah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada komponen atau elemennya dan yang menekankan pada prosedurnya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut3 : “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Secara

sederhana

kumpulan

dari

elemen-elemen

tersebut

diantaranya input (masukan), output (keluaran), dan process (pengolah), 2

Erma kusumaningsih. 2005. Efektivitas Sistem Pembiayaan KPR Dalam Penyediaan Rs/Rss Di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang 3 commit to user Jogiyanto H. M. 1988. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer : Buku Kesatu “Konsep Dasar dan Komponen”. Yogyakarta: BPFE, hal 4-5

9 digilib.uns.ac.id


serta sasaran atau tujuan. Input atau masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, energi ini dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Output atau keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan apabila keluaran dari sistem tidak berguna. Process (pengolah sistem) merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Bagian dari elemen sistem lain yang paling penting dan harus ada adalah sasaran atau tujuan sistem dikarenakan tujuan inilah yang akan menjadi pemotivasi untuk mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Di dalam sistem dikenal istilah mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Umpan balik ini dapat memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan suatu sistem, apabila masukan-masukan yang diberikan di follow-up dengan baik pula. commit to user


10 digilib.uns.ac.id

Pendekatan sistem lain yakni yang menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut ini: “Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.” Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal, sebagaimana Richard F. Neusche mendifinisikan prosedur sebagai berikut: “Suatu prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klerikal (tulismenulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.” Dari definisi kata efektif, efektivitas, sistem dan prosedur diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem yang dapat dikatakan efektif adalah sistem yang terdiri dari prosedur-prosedur, dimana implementasi dari prosedur ini akan memudahkan proses kegiatan suatu usaha dan berguna untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai BTN secara umum adalah untuk menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan, yakni tidak hanya untuk perumahan komersil tetapi juga untuk kredit perumahan bersubsidi. Untuk mewujudkan tujuan diatas salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan cara mengevaluasi sistem dan prosedur commit to user



penyaluran kredit yang selama ini digunakan BTN cabang Surakarta, kemudian melihat efektivitas penerapan dari sistem dan prosedur tersebut, hasil dari analisa efektivitas ini selanjutnya dapat berperan sebagai feedback dari penerapan sistem tersebut yakni sebagai bahan evaluasi atau perbaikan sistem yang dirasa akan dapat memberi sumbangan pada tercapainya tujuan perusahaan. Pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa sistem penyaluran kredit yang efektif dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya, kemudahan mekanismenya, keterjangkauan, ketepatan sasaran, dan kemampuannya dalam memecahkan masalah dari keluaran sistem yang digunakan akan mempengaruhi kinerja dari sistem tersebut, kelima kriteria ini tentunya akan berpengaruh juga pada performance perusahan khususnya apabila dilihat dari sisi manajemennya. Di dalam manajemen sebuah bank terdapat penerapan sistem manajemen resiko, yang mencakup pengawasan, kecukupan kebijakan, prosedur dan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko, serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Secara umum sistem manajemen ini akan mengevaluasi sistem, kebijakan, prosedur-prosedur yang di tetapkan apakah sudah sejalan dengan tujuannya, dengan demikian performa dari berjalannya sistem-sistem yang ada akan memberikan masukan pada penerapan sistem yang lain pada bank. Demikian pula dengan sistem penyaluran kredit pada bank, berjalannya sistem ini akan memberikan feedback pada perusahaan sebagai bahan evaluasi atas commit to user



kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dijalankan. Hal ini penting bagi pengembangan performance perusahaan, apalagi apabila perusahaan menerapkan praktek sebagai Good Corporate Governance. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas dari penerapan sistem atau prosedur yang digunakan Bank BTN cabang Solo dalam menyalurkan kredit untuk perumahan bersubsidi demi tercapainya tujuan atau visi Bank BTN. Efektivitas penerapan sistem ini dapat diidentifikasi dari penerapan proses sistem penyaluran kredit melalui prosedur kredit yang ada di BTN berdasarkan Standart Operating Proceduresnya (SOP) yang ada dan penulis melihat efektivitas penerapan sistemnya berdasarkan bagaimana keluaran (output) yang dihasilkan dari dijalankannya sistem tersebut. Ide ini penulis sajikan dalam bentuk laporan Tugas Akhir dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENYALURAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SURAKARTA.” Studi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan sistem penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi di Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta. Sampai saat ini penelitian mengenai penyediaan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah banyak dilakukan. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. commit to user



Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul

Erma Kusumaningsih Efektivitas

Sistem

Niken Devi Agustina

Pembiayaan Sistem

Pemberian

Kredit

KPR dalam Penyediaan RS/RSS di Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Kota Semarang

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Surakarta

Materi Penelitian

Pengidentifikasian

sistem Pengidentifikasian

pembiayaan

KPR

penyediaan

RS/RSS

sistem

dalam pelaksanaan pemberian Kredit di

Kota Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi

Semarang dan analisis terhadap

pada PT. Bank Tabungan Negara

sistem tersebut berdasar kriteria (Persero) cabang Surakarta dan yang ditetapkan.

mengevaluasi

kelebihan

serta

kelemahan dari sistem tersebut Lokasi Hasil Penelitian

Semarang, 2005 Tingkat

Surakarta, 2009

efektivitas

pembiayaan

KPR

penyediaan

RS/RSS

sistem Pemenuhan unsur sistem dalam dalam Sistem di

Pemberian

Kredit

Kota Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi

Semarang.

dan temuan penulis mengenai kelemahan dan kelebihan dari sistem tersebut. commit to user



B. Perumusan masalah Perumusan masalah diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian dan untuk menghindari terjadinya pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup tentang objek yang akan dikaji, perumusan masalah juga dimaksudkan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai. Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi di Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Surakarta? 2. Bagaimanakah efektivitas penerapan sistem penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi di Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Surakarta dilihat dari keluaran (output) yang dihasilkan dari dijalankannya proses sistem ?

C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sistem penyaluran KPRS di Bank Tabungan Negara cabang Surakarta dan menganalisa efektivitas penerapan sistem penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi di Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Surakarta dilihat dari keluaran (output) yang dihasilkan dari dijalankannya proses sistem. commit to user



D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri, perusahan yang diteliti, maupun bagi akademisi atau peneliti yang lain. a. Bagi perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan feedback atas sistem penyaluran kredit yang digunakan perusahaan, yakni sebagai bahan pertimbangan dalam pengevaluasian penerapan sistem dan prosedur penyaluran Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi di Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Surakarta yang akan digunakan selanjutnya. b. Bagi penulis Menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana proses penerapan sistem penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi di Bank

Tabungan

Negara

(Persero)

cabang

Surakarta,

serta

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan dunia kerja. c. Bagi akademisi dan peneliti Memberikan sumbangan pengetahuan praktis mengenai sistem penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada prakteknya dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta menambah daftar pustaka baru bagi penelitian-penelitian selanjutnya. commit to user



E. Metode Penelitian Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan kepada metode, sistematika, pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan suatu metode penelitian yang benar, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis dan Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe diskriptif kualitatif yang diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan atau deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati4. H. B. Sutopo (2002:35) mengemukakan bahwa dalam hubungannya dengan riset kualitatif yang memusatkan pada diskriptif data yang dikumpulkan merupakan data yang berwujud kata-kata dalam kalimat atau gambar yang mempunyai arti lebih dari sekedar angka atau jumlah. Dalam penelitian penulis berusaha untuk membaca data-data yang diperoleh baik berupa bagan, kata-kata atau gambar kemudian berusaha untuk mengintepretasikannya dengan arti yang sedekat mungkin dengan data aslinya seperti pada waktu didapat atau dicatat.

4

commit to user Bogman dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong, 2002:3)



Dimana perhatian dipusatkan pada kasus tunggal secara mendetail yaitu mengenai efektivitas penerapan sistem penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi di Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Surakarta. Penggunaan penelitian ini dimaksudkan untuk mengambarkan secara lengkap tentang bagaimana sistem penyaluran kredit pemilikan rumah subsidi pada Bank BTN cabang Surakarta dan melihat efektivitas penerapannya berdasarkan keluaran (output) yang dihasilkan. Adapun desain penelitian yang penulis susun sesuai dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya dan permasalahan yang ingin penulis analisa. Desain penelitian ini penulis gunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan. Desain penelitian disini menjelaskan tentang proses berfikir peneliti dalam rangka mengadakan

penelitian

tentang

efektivitas

penerapan

sistem

penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi di Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Surakarta. Mengacu pada teori dan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat desain penelitian berdasarkan bentuk dasar dari suatu sistem untuk menggambarkan sistem penyaluran kredit adalah sebagai berikut5:

commitBerbasis to userKomputer. Yogyakarta: Anggota Jogiyanto. 1988. Sistem Informasi Akuntansi IKAPI 5



Gambar 1.1 Bentuk Dasar Suatu Sistem

INPUT (Masukan)

PROCESS (Pengolah)

OUTPUT (Keluaran)

Bentuk dasar dari suatu sistem terdiri dari masukan, pengolah, dan keluaran. Untuk maksud pengendalian bisa ditambahkan sistem pengendalian umpan balik, seperti pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2 Sistem dengan Sistem Pengumpan Balik Masukan

Pengolah

Keluaran

Sistem pengendalian umpan balik Sistem pengendalian umpan balik digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu sistem apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atau perbedaan-perbedaan dalam keluaran yang dihasilkan atau dalam proses sistem secara keseluruhan, sistem pengendalian ini akan menngkoreksi

penyimpangan-penyimpangan

tersebut

dengan

memberikan feedback (umpan balik) untuk memperbaiki masukan commit to user sistem selanjutnya.



Penulis menggunakan bentuk dasar dari suatu sistem dengan pengendalian

untuk

menganalisa

efektivitas

penerapan

sistem

penyaluran kredit yang digunakan, untuk melihat efektivitasnya penulis perlu mengetahui proses dari penyaluran kredit terlebih dahulu, untuk itu

langkah pertama yang penulis lakukan adalah dengan

mengidentifikasi sistem penyaluran kredit yang digunakan perusahaan, yang di dalamnya meliputi komponen input yang digunakan dalam proses kredit, proses kredit itu sendiri, dan keluaran (output) yang dihasilkan. Sistem penyaluran kredit ini dapat dilihat dari Gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.3 Sistem Penyaluran Kredit Bank BTN Surakarta

INPUT (Masukan)

· · · ·

Regulasi Persyaratan Kredit Dokumen yang digunakan SDM

PROCESS (Pengolah)

Proses Kredit (Sistem & Prosedur Kredit)

OUTPUT (Keluaran)

·

·

commit to user

Tercapaianya Target Realisasi KPRS Praktik Layanan Kredit151



Setelah penulis mengidentifikasi input, proses, serta output dari elemen-elemen yang tertera di atas, selanjutnya penulis akan melihat efektivitas dari penerapan sistem penyaluran kredit tersebut, sesuai dengan Gambar 1.4 di bawah ini: Gambar 1.4 Efektivitas Sistem Penyaluran Kredit

EFEKTIVITAS

Keluaran Sistem (Output Sistem) ·

Penulis

akan

· Evaluasi Ouput Pengotimalan dan Perbaikan Sistem

melihat

dan

menganalisa

efektivitas

sistem

penyaluran kredit dengan indikator diatas berdasarkan teori mengenai efektivitas berikut ini6: a) Pendapat Dunn Efektivitas adalah suatu kriteria yang menunjukkan bahwa suatu alternatif yang direkomendasikan mempunyai hasil yang baik atau memberikan pengaruh sesuai yang diinginkan. commit user Erma kusumaningsih. 2005. Efektivitas Sistemto Pembiayaan KPR Dalam Penyediaan Rs/Rss Di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang 6



b) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektif merupakan sesuatu yang berpengaruh dan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Berdasarkan teori diatas, sistem dapat dikatakan efektif apabila hasil (output) dari dijalankannya suatu sistem sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Jadi, suatu sistem penyaluran kredit pemilikan rumah subsidi dapat dikatakan efektif apabila hasil (output) yang diharapkan dari berjalannya sistem ini dapat tercapai dimana output yang ingin dihasilkan dari sistem ini sesuai dengan Gambar 1.3 diatas. Setelah penulis mengetahui bagaimana penerapan sistem penyaluran KPRS dari keluaran (output) yang dihasilkan, penulis akan menyimpulkan dan mengevaluasi apakah penerapan sistem penyaluran KPRS efektik ataukah tidak, serta memberikan alternatif solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk pengoptimalan dan perbaikan sistem yang ada. Setelah melihat, menganalisa, dan diperoleh kesimpulan dari efektivitas penerapan sistem penyaluran kredit melalui output yang dihasilkan dari sistem tersebut, penulis mencoba untuk memberikan feedback kepada perusahaan, berupa masukan-masukan atau saran yang mungkin berguna bagi penerapan atau perbaikan sistem selanjutnya.

commit to user



2. Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo tepatnya pada divisi Loan Services. Pemilihan objek penelitian adalah dengan pertimbangan bahwa penulis merupakan mahasiswa program studi Keuangan dan Perbankan di mana penulis banyak dibekali berbagai teori dan praktik di bidang keuangan maupun perbankan, selain itu penulis juga telah melakukan kegiatan Magang Mahasiswa di bagian Loan Services, sehingga pihak BTN cabang Solo juga memberikan izinnya kepada penulis untuk melakukan penelitian ini, PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Cabang Solo sendiri

merupakan salah satu bank bonafit dan bank fokus dirasa tepat sebagai tempat pembelajaran yang baik untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan di bangku perkuliahan dengan dunia kerja. 3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data a. Jenis data 1) Data primer Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil observasi, wawancara, praktek langsung di lapangan, dan telaah dokumen.

commit to user



2) Data Sekunder Adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagramdiagram. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter, dan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti. b. Teknik Pengumpulan Data Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk melaksakan penelitian pada Bank Tabungan Negara (Persero) penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Studi Lapangan (Field Research) Yaitu studi atau penelitian untuk mendapatkan data primer dengan

mengadakan

peninjauan

langsung

pada

lokasi

perusahaan dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, dengan cara sebagai berikut: - Observasi Yaitu pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mengamati secara kualitatif sebagai kegiatan yang termasuk dalam kajian permasalahan. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena

yang diselidiki.

Observasi

yang

penulis lakukan adalah observasi partisipasi (participant commit to user



observation) yaitu mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer

atau peneliti benar-benar

terlibat dalam keseharian responden.7 Observasi yang penulis lakukan khususnya mengenai proses penyaluran kredit pemilikan rumah di BTN, serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses tersebut. - Wawancara Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden8. Teknik ini dilakukan secara mendalam dengan mempersiapkan garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan untuk memperoleh informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang sesuai dengan penelitian ini, disini informasi penulis dapatkan dari petugas bagian layanan kredit (Loan Service) Bank Tabungan Negara cabang Solo, petugas bagian administrasi kredit ( Loan Administration ) Bank Tabungan Negara cabang Solo, petugas bagian pembinaan dan penyelematan kredit (Collection & Work Out) Bank Tabungan Negara cabang Solo.

7 8

commit to user Lexy J. Moleong. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Moh. Nazir.1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 234



- Praktek Langsung di Lapangan Yakni pengamatan yang penulis lakukan secara langsung di lapangan, serta aktivitas yang penulis lakukan selama menjalani kegiatan magang di Bank Tabungan Negara cabang Solo di bagian Loan Service. Pengamatan khususnya dilakukan kepada Petugas bagian layanan kredit ( Loan Service ) Bank Tabungan Negara cabang Solo untuk melihat

sistem

atau

prosedur

palayanan

kreditnya,

kemudian praktek magang yang dilakukan penulis yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya memberikan informasi kepada nasabah tentang kredit, menerima berkas pengajuan kredit nasabah, melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari proses kredit ( konfirmasi gaji calon debitur, menulis memo On The Spot (OTS) instansi atau pekerjaaan, menyimak wawancara, menjurnal realisasi kredit,dll). Selain itu, untuk mendukung penelitian ini, penulis juga melakukan pendekatan kepada petugas CWO (Collection and Work Out), Bookeping and Control dan Loan Administration untuk menambah pengetahuan penulis tentang layanan kredit itu sendiri dan mendapatkan data yang relevan dengan penelitan penulis.

commit to user



- Telaah Dokumen Merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen atau arsip tersebut adalah sejarah BTN Solo, visi dan misi BTN, nilainilai dasar, etika perorangan, dan pedoman pegawai, produk dan jasa BTN, Standart Operating Procedures Kredit Pemilikan Rumah, Surat Edaran Direksi tentang Kredit Bersubsidi, serta data Time series (data deret waktu) mengenai target realisasi kredit bersubsidi BTN Solo, jumlah pemohon kredit, serta jumlah realisasi Kredit Pemilikan Rumah BTN Solo per semester dari tahun 20082010. 2) Studi Kepustakaan (Library Research) Studi kepustakaan yaitu studi atau penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan jalan membaca buku, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian

sebelumnya, serta

referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini dilakukan atas teori-teori yang mendukung penelitian ini. Dari penelitian kepustakaan ini dapat diperoleh data sekunder yang diperlukan oleh penulis.

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sedangkan bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak.9 Dari pengertian bank diatas dapat disimpulkan bahwa peranan bank dalam masyarakat adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat, penyalur

dana

dalam

bentuk

kredit

(fungsi

intermediasi),

dan

memperlancar transaksi perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat. Sistem moneter di sektor perbankan menunjukkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan tertua di Indonesia dalam fungsinya sebagai Financial

Intermediary.

Fungsi

utama

bank

sebagai

Financial

Intermediary dapat dilihat dari Gambar 2.1 di bawah ini:10

9

commit user Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, pasal 1 to ayat 1 dan 2 Kasmir. 2005. Pemasaran Bank. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media, hal 11-12

10



Gambar 2.1 Bank Sebagai Financial Intermediary

FUNGSI BANK 1 Masyarakat yang Kelebihan Dana 2

Beli Dana

Jual Dana

Giro Tabungan Deposito

Pinjaman (kredit)

3 Masyarakat yang Kekurangan Dana 4

Berikut ini adalah penjelasan arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, di mana bank sebagai perantara (Financial Intermediary): 1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan, atau Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau Deposito. 2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya. commit to user



3. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit. 4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.

B. Jenis Bank 1. Menurut fungsinya bank dapat dibedakan menjadi:11 a. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945 dan diatur dengan UU No. 13 Tahun 1968. Bank Indonesia memiliki tugas pokok membantu pemerintah dalam hal-hal: - Mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. - Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.

11

Faisal Abdullah. 2003. Manajemen Perbankan. Malang: Universitas Muhammadiyah commit to user Malang, hal 20-21



b. Bank Umum, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk Giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Contohmya Bank BTN, Bank Duta, Bank Niaga, Lippo Bank, Panin Bank, dan lain-lain. c. Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Contoh Bank Tabungan Pensiunan Nasional. d. Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka panjang dan menengah dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan. Contoh Bapindo, BPD (Bank Pembangunan Daerah). 2. Dari sudut kepemilikannya, Bank dapat dibedakan menjadi: a. Bank Pemerintah/Bank Negara, yaitu Bank yang bagian terbesar sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara. Contoh BTN, BRI, BNI 46. b. Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Contoh Bank Bali, Bank BCA dan Paninbank.

commit to user



Bank swasta nasional ini dapat dibedakan menjadi dua golongan lagi berdasarkan kemampuannya melakukan transaksi internasional dan transaksi valas, yaitu: - Bank Devisa, yaitu Bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor-impor, jual beli valuta asing, dan lain-lain. Contoh Bank Bali, Bank BCA, Bank Duta, Bank Niaga,dan lain-lain. - Bank Non-Devisa, yaitu bank yang tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Contoh Bank Nusantara, Bank Arta Graha, Bank Djasa Arta, dan lain-lain. Bank devisa ini dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah syaratsyaratnya terpenuhi. c. Bank Asing, yaitu bank yang sahamnya dimiliki pihak asing. Untuk jenis ini, mereka hanya membuka cabang di Indonesia. Kantor pusatnya di luar negeri. Contoh Citibank, Chase Manhattan Bank, standard Chatered, dan lain-lain. d. Bank Campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta nasional. Contoh Sanwa Indonesia Bank (Bank Bali Indonesia dengan Sanwa Bank Jepang), Fuji Internasional Bank (Bank Internasional Indonesia dengan Fuji Bank, Jepang), dan lain-lain.

commit to user



3. Jenis bank menurut visi Arsitektur Perbankan Indonesia, berdasarkan stuktur permodalannya di kelompokkan menjadi:12 a. 2 sampai 3 bank yang rnengarah kepada bank internasional dengan kapasitas

dan

kemampuan

untuk

beroperasi

di

wilayah

internasional serta memiliki modal di atas Rp 50 triliun; b. 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp 10 triliun sampai dengan Rp 50 triliun; c. 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada serangkaian usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp 100 miliar sampai dengan Rp 10 triliun; d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp 100 miliar. 4. Jenis Bank Menurut Target Pasar Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan pemfokusan ini diharapkan bankbank tersebut dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan

12

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat, hal 30-31

commit to user



menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Kegiatannya dapat lebih efisien antara lain karena:13 1. pelayanan, jasa-jasa, dan iklan yang diberikan oleh bank lebih sesuai dengan karakteristik nasabah 2. proporsi kredit bermasalah lebih sedikit 3. manajemen dan karyawan lebih terbiasa dan berpengalaman berinter-aksi dengan nasabahnya. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi: a. Retail Bank Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari kata 'kecil' atau 'retail' adalah relatif, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan nasabah debitur yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar daripada Rp.20 milyar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini.

13

Ibid, hal 59-60

commit to user



b. Corporate Bank Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini biasanya berbentuk suatu korporasi, maka bank kelompok ini disebut Corporate Bank. Meskipun namanya adalah Corporate Bank tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan sering kali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi. c. Retail Corporate Bank Di samping kedua jenis bank di atas, terdapat juga bank yang tidak memfokuskan pada kedua pilihan jenis nasabah di atas. Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi.

C. Kredit 1. Pengertian Kredit Pengertian kredit dalam bahasa Yunani "Credere" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa latin "Creditum" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Pengertian kredit berdasarkan Undangcommit to user undang nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan



yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit adalah seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan (barang, uang atau barang).14 2. Unsur-Unsur Kredit Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: a. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

14

Thomas Suyatno, dkk. 1995. Dasar-dasar Perkreditan. Edisi Empat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 12

commit to user



b. Kesepakatan Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredi. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. c. Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mancakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. d. Risiko Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan dan lainnya. e. Balas Jasa Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. commit to user



3. Tujuan Kredit Ditinjau dari segi tujuan kredit adalah sebagai berikut: a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya. (Thomas Suyatno, dkk, 1997:14) Adapun tujuan utama pemberian utama suatu kredit adalah sebagai berikut: a. Mencari Keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan akan di likuidasi atau dibubarkan. b. Membantu usaha nasabah Yaitu tujuan lainnya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. commit to user



c. Membantu pemerintah Yaitu bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan kepada pihak perbankan, maka semakin baik, meningkat semakin banyak kredit berarti adanya

peningkatan

pembangunan

diberbagai sektor. Dari tujuan tersebut tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara kepentingan pemerintah, masyarakat (rakyat), dan kepentingan pemilik modal (pengusaha). 4. Manfaat Kredit Manfaat kredit ditinjau dari masing-masing pihak yaitu : a. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan debitur: 1) Debitur dapat memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa. 2) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur. 3) Rahasia keuangan debitur akan

lebih terlindungi karena

adanya ketentuan rahasia bank dalam Undang-undang Pokok Perbankan b. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut pandang perbankan: 1) Memperoleh pendapatan bunga kredit 2) Menjaga solvabilitas usaha bank 3) Membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain 4) Mempertahankan dan mengembangkan usahanya commit to user



5) Untuk merebut pasar (market share) dalam industri perbankan 6) Memungkinkan pihak perbankan untuk mendidik para staffnya untuk mengenal kegiatan industri yang lain secara mendetail. c. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut pandang pemerintah 1) Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi 2) Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter 3) Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha atau kegiatan, alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat 4) Perkreditan sumber pendapatan negara d. Manfaat perkreditan ditinjau dari kepentingan masyarakat luas: 1) Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha atau lapangan kerja baru, sehingga akan

menimbulkan

kenaikan

tingkat

pendapatan

dan

pemerataan pendapatan dimasyarakat. 2) Terbukanya kemungkinan keterlibatan

golongan profesi

tertentu atas suatu proses pemberian kredit oleh bank yang dapat meningkatkan penghasilannya seperti konsultan, akuntan publik, notaris, aset apreisal 3) Masyarakat dapat menikmati hasil dari proyek yang di biayai oleh kredit bank. commit to user



5. Fungsi Kredit Fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut : (Thomas Suyatno, dkk, 1997:16-18) a. Untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah kekurangan uang dengan kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. c. Untuk meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sebingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkat jumlah barang yang beredar. commit to user



d. Sebagai stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara. e. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha apalagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya. g. Untuk meningkatkan hubungan internasional Dalam hal

pinjaman intemasional

akan dapat

meningkatkan

hubungan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama antar negara satu dengan lainnya. commit to user



6. Jenis-jenis Kredit Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut : a. Dilihat dari segi tujuan kredit 1) Kredit produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang. Kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya. 2) Kredit konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau bidang usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya. 3) Kredit perdagangan Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor. commit to user



b. Dilihat dari segi jangka waktunya Berdasarkan Undang-undang Nomor 14/1967 Tentang PokokPokok Perbankan, jenis-jenis kredit dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri atas: 1) Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan) Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Kredit jangka pendek ini meliputi Kredit Rekening Koran, Kredit Eksploitasi, Kredit Pembeli (Afnemers Credict), Kredit Wessel, Kredit Penjualan (Leveranciers Credict). 2) Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan) Kredit jangka menengah (medium term loan), yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut di atas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan suku cadang (spare parts) dan lain-lain. Kredit yang berjangka waktu menengah ini di antaranya adalah kredit kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun. commit to user



3) Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan) Kredit Jangka panjang (long term loan) yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru. (Thomas Suyatno, dkk, 1997: 25-27) c. Jenis kredit menurut kegunaan kredit 1) Pinjaman komersial Untuk tujuan perdagangan komersial 2) Pinjaman konsumen Untuk tujuan konsumtif 3) Pinjaman investasi Untuk tujuan investasi 4) Pinjaman modal kerja Untuk tujuan modal kerja usaha 5) Pinjaman usaha kecil Untuk perdagangan golongan menengah ke bawah 6) Pinjaman pemilikan rumah (KPR) Untuk tujuan pembelian rumah 7) Pinjaman pemilikan mobil (KPM) Untuk tujuan pembelian mobil 8) Pinjaman likuiditas Bank Indonesia Kredit dari bank Indonesia yang diperuntukan bagi bank-bank dan swasta guna disalurkan lagi ke berbagai sektor commit to user



D. Efektivitas, Sistem dan Prosedur, serta Prosedur Kredit 1. Pengertian Efektivitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif merupakan sesuatu yang berpengaruh dan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Sedangkan menurut Dunn, efektivitas adalah suatu kriteria yang menunjukkan

bahwa

suatu

alternatif

yang

direkomendasikan

mempunyai hasil yang baik atau memberikan pengaruh sesuai yang diinginkan.

Selain

itu,

efektivitas

juga

dapat

dilihat

dari

kemampuannya untuk memecahkan masalah dan kemampuannya untuk bisa dilaksanakan (Chapin dan Kaiser, 1979:485). Kedua definisi diatas menunjukkan bahwa efektivitas mencerminkan sebuah kondisi yang merupakan hasil dari sebuah penilaian dengan tolok ukur tertentu. Hasil penilaian efektivitas dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan di masa mendatang. Hal ini senada dengan pendapat Sawicki yang menyebutkan bahwa efektivitas dapat digunakan sebagai alat evaluasi di masa mendatang. Jadi, efektivitas mencerminkan kinerja suatu hal (kebijakan, sistem, pedoman, dan lain-lain) yang dapat berpengaruh pada keberlanjutan pelaksanaannya pada masa mendatang15. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Erma Kusumaningsih tahun 2005 tentang efektivitas sistem pembiayaan KPR dalam penyediaan RS/RSS commit user Erma kusumaningsih. 2005. Efektivitas SistemtoPembiayaan KPR Dalam Penyediaan Rs/Rss Di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang 15



(Rumah Sederhana/ Rumah Sederhana Sehat) di kota Semarang, peengukuran dan penilaian efektivitas dapat dilihat dari: a. Pengukuran Efektivitas Efektivitas biasanya digunakan sebagai alat dalam melakukan evaluasi yang mencerminkan kondisi berdasarkan tolok ukur tertentu. Untuk mengukur efektivitas maka digunakan beberapa kriteria, yaitu: 1) Ketersediaan sumber daya 2) Kemudahan mekanisme 3) Keterjangkauan 4) Ketepatan sasaran 5) Kemampuan memecahkan masalah b. Penilaian Efektivitas 1) Ketersediaan sumber daya (Bertrand Renaud, 1998: 67) Sistem dikatakan efektif jika didukung ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya tersebut dapat dilihat berdasarkan ketersediaan infrastruktur finansial pendukung sistem pembiayaan tersebut yang mencakup: - sumber pembiayaan perumahan jangka panjang - lembaga keuangan yang terlibat dalam sistem pembiayaan KPR - kebijakan atau regulasi yang mengatur pembiayaan KPR commit to user



2) Kemudahan mekanisme (Chapin dan Kaiser, 1979:485). Suatu sistem dikatakan efektif jika mekanisme pembiayaan untuk penyediaan RS/ RSS dalam sistem tersebut mudah dijalankan oleh stakeholder yang terkait dalam sistem pembiayaan ini. Stakeholder yang dimaksud yaitu: - Lembaga keuangan (bank penyalur KPR) - Pengembang (Perumnas dan pengembang swasta) - Masyarakat (kelompok sasaran RS/RSS) 3) Keterjangkauan (Reksohadiprodjo & Karseno, 1994:65; Keane dalam Yusminar, 2002) Suatu sistem pembiayaan dikatakan efektif jika terjangkau oleh masyarakat.

Keterjangkauan

terhadap

rumah

merupakan

kemampuan dan kemauan suatu rumah tangga untuk untuk mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk biaya perumahan (Yusminar,

2002).

Menurut

Turner

keterjangkauan

ini

memperhatikan beberapa hal diantaranya : - Pendapatan masyarakat yang berkaitan dengan kemampuan membayar - Harga yang harus dibayar untuk pengadaan perumahan Sistem pembiayaan KPR RS/RSS dapat dikatakan efektif jika pengeluaran masyarakat untuk perumahan berkisar antara 1520% dari penghasilan, hampir sama dengan pengeluarannya untuk makan (Reksohadiprodjo commit to user & Karseno, 1994:65).



4) Ketepatan sasaran (Dunn, 1999:272) Sistem pembiayan KPR RS/RSS dapat dikatakan efektif jika memiliki kemampuan ketepatan sasaran, yaitu tepatnya penyediaan RS/RSS bagi keluarga/rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok sasaran dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat penghasilan, yaitu (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, 2004): - Kelompok I berpenghasilan Rp 900 ribu-Rp 1,5 juta - Kelompok II berpenghasilan Rp 500 ribu-Rp 900 ribu - Kelompok III berpenghasilan Rp 350 ribu-Rp 500 ribu. 5) Kemampuan memecahkan masalah (Chapin dan Kaiser, 1979:485) Sistem pembiayaan KPR RS/RSS dapat dikatakan efektif jika memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan dalam penyediaan RS/RSS, yaitu : - Belum beroperasinya sumber pembiayaan perumahan jangka panjang - Adanya mismatch dalam mekanisme pembiayaan, yaitu dana jangka pendek - Digunakan untuk membiayai kredit perumahan (KPR) jangka panjang commit to user



- Terbatasnya lembaga keuangan yang terlibat pada sistem pembiayaan KPR dalam penyediaan RS/RSS - Rendahnya

posisi

tawar

dan

akses

masyarakat

berpenghasilan rendah terhadap sistem pembiayaan dalam penyediaan RS/RSS. 2. Sistem dan Prosedur a. Pengertian Sistem Istilah sistem

berasal dari bahasa Latin (systēma) dan

bahasa Yunani (sustēma) yang artinya adalah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada komponen atau elemennya dan yang menekankan pada prosedurnya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut16 : “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan dari elemenelemen atau komponen-komponen atau subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih luas dan lebih banyak diterima karena pada kenyataannya suatu sistem terdiri dari beberapa subsitem atau sistem-sistem bagian. Komponen-komponen atau commit to user Jogiyanto H. M. 1988. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer. “Konsep Dasar dan Komponen”. Buku Kesatu. Yogyakarta: BPFE, hal 4-5 16



subsistem-subsistem dalam suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri, semuanya saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga sasaran sistem dapat tercapai. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut ini: “Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedurprosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.” Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urut-urutan operasi didalam sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Para ahli mendefinisikan sistem sebagai berikut: 1) John F. Nash dan Martin B. Roberts Suatu sistem adalah sebagai suatu kumpulan komponen yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang komplek di dalam tingkat tertentu untuk mengejar tujuan yang umum.

commit to user



2) Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis. Sistem adalah suatu kumpulan dari elemen-elemen (orang, perangkat keras, informasi dan lain lain) diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 3) Menurut Richard F. Neuschel Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dikembangkan sesuai dengan suatu skema yang terintegrasi untuk melaksanakan suatu kegiatan utama di dalam bisnis. Dari semua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem erat kaitannya dengan prosedur. b. Pengertian Prosedur Prosedur adalah sebuah perintah yang dapat digunakan untuk membagi beberapa kejadian dalam suatu kumpulan perintah yang lebih kecil dangan berbagai kelengkapan di dalamnya baik itu pengecekan kondisi, fungsi matematika manpun fungsi string. Dengan menggunakan prosedur atau fungsi dapat menghemat banyak ruang dalam dan menghindari pengetikan kode yang berulang-ulang. Prosedur (procedure) didefinisikan oleh Richard F. Neuschel sebagai berikut: “Suatu prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang commit to user terjadi.”



Lebih lanjut Jerry FitzGerald, Ardra F. FitsGerald dan Warren D. Stallings, Jr, mendefinisikan prosedur sebagai berikut: “Suatu prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakannya, kapan (when) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya.” Dari definisi sistem dan prosedur diatas, secara implisit prosedur juga mengandung elemen-elemen atau komponenkomponen dari system, yaitu apa dan siapa, serta dapat pula diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan jaringan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.

Kegiatan

klerikal

terdiri

dari

kegiatan

menulis,

menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih/ mensortir, memindah, dan membandingkan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar. c. Komponen Sistem Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan. Berikut adalah komponen-komponen umum dalam suatu sistem17:

17

commit to user Ibid, hal 7-10



1) Batas Sistem (Boundary) Batas sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 2) Lingkungan Luar Sistem (Environments) Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedang lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan menggangu kelangsungan hidup dari sistem. 3) Penghubung (Interface) Sistem Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke yang lainnya. Keluaran (output) dari satu subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. commit to user



4) Masukan (Input) Sistem Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem.

Masukan

dapat

berupa

masukan

perawatan

(maintenance input) dan masukan sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. 5) Keluaran (Output) Sistem Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supersistem. 6) Pengolah (Process) Sistem Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen. 7) Sasaran (Objectives) atau Tujuan (Goal) Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak commit to user



akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. d. Pengendalian Sistem Pengendalian sistem diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan18. Ada tiga jenis pengendalian sistem, yaitu: 1) Pengendalian Sistem Umpan Balik Mundur (Feedback Control System) Pengendalian umpan balik merupakan proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standart tertentu.

Bilamana

terjadi

penyimpangan-penyimpangan

perbedaan-perbedaan akan

dikoreksi

atau untuk

memperbaiki masukan sistem selanjutnya. 2) Sistem pengendalian umpan maju (Feed Forward Control System) Sistem pengendalian umpan maju disebut juga dengan istilah positive feedback (umpan balik positif). Positive feedback mencoba mendorong proses dari sistem supaya menghasilkan

18

hasil balik yang positif. Sistem pengendalian umpan maju ini commit to user Ibid, hal 13-14



merupakan perkembangan dari sistem pengendalian umpan balik.

Di

dalam

sistem

pengendalian

umpan

balik,

pengendalian dilakukan setelah keluaran dihasilkan. Supaya keluaran dapat dihasilkan umpan balik yang positif, maka pengendalian tidak boieh diukur dari keluarannya, tetapi diukur dan dikendalikan dari prosesnya. Selama proses terjadi di dalam sistem, selalu dilakukan pengamatan dan cepat-cepat diatasi bila rnulai terjadi penyimpangan sebelum terlanjur fatal pada keluarannya. 3) Sistem Pengendalian Pencegahan (Preventive Conrol System) Bila

sistem

pengendalian

umpan

balik

dikendalikan

keluarannya dan sistem pengendalian maju mengendalikan prosesnya, maka sistem pengendalian pencegahan mencoba untuk mengendalikan sistem di muka sebelum proses dimulai dengan pencegahan hal-hal yang merugikan untuk masuk ke sistem. 3. Prosedur Kredit a. Pengertian prosedur kredit Prosedur kredit adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu kredit tersebut diputuskan dikeluarkan dengan tujuan untuk mempermudah kreditur dalam menentukan kelayakan pemberian kredit.19

19

commit to user Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



b.

Prinsip-prinsip prosedur kredit Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 5C dan 7P. Adapun penjelasan untuk analisis 5 C kredit adalah sebagai berikut: 1) Character Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercemin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, loby dan social standingnya. Ini semua merapakan ukuran "kemauan" membayar. 2) Capacity Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis yang juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhimya akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikancommit kredit to yang disalurkan. user



3) Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini 4) Colleteral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga haras diteiiti keabsahannya sehingga jika terjadi

suatu masalah, maka

jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5) Condition Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. (Kasmir, 2008:108-110)

commit to user



Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut: 1) Personality Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, ernosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu nasabah. 2) Party Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 3) Purpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya. 4) Prospect Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. commit to user



5) Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk

pengembalian

kredit.

Semakin

banyak

sumber

penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya

gagal akan dapat ditutupi oleh sektor

lainnya. 6) Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin

meningkat,

apalagi

dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 7) Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. (Kasmir, 2008:100101) c.

Prosedur Umum Perkreditan Prosedur pemberian

kredit

dibedakan

antara pinjaman

perseorangan dan badan hukum, yang secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2008:115-119): 1) Pengajuan berkas-berkas Pengajuan proposal kredit berisi antara lain: commit to user



- Latar belakang perusahaan - Maksud dan tujuan - Besarnya kredit dan jangka waktu - Cara pengembalian kredit - Jaminan kredit Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti : - Akte notaris - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) - Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir - Bukti diri dari pimpinan perusahaan - Foto copy sertifikat jaminan 2) Penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

commit to user



3) Wawancara I Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. 4) On the Spot Merupakan

kegiatan

pemeriksaan

ke

lapangan

dengan

meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

Kemudian

hasilnya

dicocokan

dengan

hasil

wawancara I. 5) Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. 6) Keputusan Kredit Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup : - jumlah uang yang diterima - jangka waktu - dan biaya-biaya yang harus dibayar 7) Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. commit to user



8) Realisasi kredit Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. 9) Penyaluran/penarikan Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu : - sekaligus atau - secara bertahap

commit to user



BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Berdirinya Bank Tabungan Negara (Persero) BTN lahir pada masa yang cukup sulit. Lahirnya BTN juga mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam memperjuangkan keberadaanya. Perjuangan BTN telah dimulai sejak Belanda menginjakkan kakinya pertama kali di Indonesia. Puncak dari perjuangan itu adalah pada tahun 1897, dimana pada saat itu dikenal sebagai masa keramat. Para pelaku dalam pengembangan BTN pada saat itu yakin bahwa tahun itulah sebagai puncak daripada cikal bakal pendirian BTN. Hal ini didasari oleh adanya Koninklijk Besluit No. 27 di Hindia Belanda atau dalam istilah Indonesia istilah ini lebih familiar dikenal dengan nama surat keputusan

yang

menyatakan

adanya

pendirian

POSTSPAARBANK. POSTSPAARBANK didirikan pada tanggal 16 Oktober 1897 oleh pemerintah Hindia Belanda, bank ini bertujuan untuk mendidik masyarakat agar gemar menabung, yang kemudian berjalan lancar dan berkembang hingga tercatat pada tahun 1939 commit to user telah memiliki empat cabang yaitu, Jakarta, Medan, Surabaya, dan



Makasar. Pada tahun penyerbuan

Jerman

1940 kegiatannya terganggu akibat

atas

Netherland

yang

mengakibatkan

terjadinya penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang singkat

(rush).

Namun

demikian

keadaan

keuangan

POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941. Kemudian pada tahun 1942, Belanda menyerah pada Jepang yang berakibat kegiatan POSTSPAARBANK dibekukan oleh pemerintahan Jepang dan kemudian pemerintah Jepang mendirikan sebuth bank bernama TYOKIN KYOKO sebuah bank yang bertujuan menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKO hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta. Sejalan dengan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan inspirasi kepada Bapak Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan TYOKIN KYOKO dari pemerintah Jepang ke pemerintah RI dan terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS yang dipimpin oleh Bapak Darmosoetanto sebagai direktur yang pertama oleh pemerintah RI. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan KANTOR TABUNGAN POS tidak berlangsung lama akibat adanya agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor, termasuk kantor commit to user



cabang dari KANTOR TABUNGAN POS hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS dibuka lagi pada tahun 1949, namanya diganti menjadi BANK TABUNGAN POS RI dan lembaga ini bernaung di bawah Kementerian Perhubungan. Kejadian yang paling subtantif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU Darurat No. 9 Tahun 1950 yang mengubah nama POSTSPAARBANK IN INDONESIA berdasarkan staatblat No.295 Tahun 1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementerian dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Keuangan di bawah menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU darurat tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS tetapi pada tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir BANK TABUNGAN NEGARA. Nama BANK TABUNGAN POS menurut UU Darurat dikukuhkan dengan UU No. 36 Tahun 1053 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari BANK TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGAN NEGARA didasarkan pada PERPU No. 4 Tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964. Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank milik negara ditetapkan dengan UU No. 20 Tahun 1968 yang sebelumnya (sejak tahun 1964) BANK TABUNGAN NEGARA menjadi

BNI unit V. Jika tugas commit to user

utama

saat

pendirian



POSTSPAARBANK (1897) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA ditambahi tugasnya yaitu memberikan palayanan KPR dan untuk petama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember

diperingati

sebagai

hari

KPR

bagi

BTN.

Perkembangannya terus melejit, sampai sekarang sudah memiliki 1.102 kantor di seluruh Indonesia. Sampai sekarang BTN dikenal sebagai salah satu bank yang bergerak

di

bidang

keuangan

yang

terkemuka

dibidang

pembiayaan peruamahan, baik dalam hal penguasaan pasar, layanan maupun produk yang ditawarkan, kerana PT. Bank Tabungan Negara (Persoro) juga merupakan bank fokus pada pembiayaan perumahan, sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang menggolongkan bank-bank di Indonesia menjadi bank internasional, bank nasional, bank fokus dan bank dengan operasional terbatas. Bank BTN merupakan bank yang memegang komitmen untuk mensukseskan program pemerintah di bidang perumahan melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah sesuai dengan keinginan dan kemampuan. commit to user



2. Sejarah Berdirinya Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo PT.

Bank

Tabungan

Negara Kantor Cabang Solo

merupakan perpanjangan dari kantor pusat, di mana kantor cabang Solo pertama kali berdiri pada tahun 1990 yang merupakan pemekaran dari BTN kantor cabang Jakarta. Pertimbangan pembukaan kantor cabang Solo karena dinilai mempunyai potensi yang baik dalam pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 1990 BTN kantor cabang Solo telah mengalami perpindahan sebanyak tiga kali. Awalnya BTN kantor cabang Solo terletak di jalan Slamet Riyadi Nomor 228, kemudian pada tahun 1993, pindah ke Ruku Beteng Blok A11-12 Jalan Kapten Mulyadi. Akhirnya pada tahun 1997 BTN kantor cabang Solo pindah ke gedung milik sendiri yaitu di Jalan Slamet Riyadi 282 Solo yang dipakai melaksanakan aktivitas perkantorannya hingga saat ini.

3. Bentuk Hukum dan Kerahasiaan Bank Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1992 yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 1992 bentuk badan hukum BTN berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT BANK TABUNGAN NEGARA commit to user



(PERSERO) dengan call name Bank BTN. Berdasarkan kajian konsultan independent, Price Waterhouse Coopers, pemerintah menteri BUMN dalam surat No. S-544/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan BTN sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan rumah tanpa subsidi. Kerahasiaan Bank Tabungan Negara adalah berupa pasiva bank. Seperti misalnya tabungan, deposito, kredit nasabah, dll. Bank

harus

menjaga

kerahasiaan

tersebut

demi

menjaga

kepercayaan nasabah terhadap bank. Karena kepercayaan nasabah pada pihak bank adalah faktor yang paling penting dan paling utama dalam kemajuan bank.

4. Sumber dana BTN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero. BUMN adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan Persero BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI. Saham BTN 51% memang dimiliki oleh negara, sedangkan sisanya dijual lewat obligasi dan sekarang dimiliki oleh beberapa organisasi seperti Jamsostek dan Galangan Kapal. commit to user



Namun seiring dengan berjalannya waktu, selain sokongan dana dari pemerintah, BTN menghimpun dana secara mandiri melalui penghimpunan dana dari pihak ketiga (masyarakat). Dana tersebut dihimpun dalam bentuk tabungan, deposito maupun produk-produk dana lainnya. Selain itu BTN juga menambah sumber danannya setelah proses go public yang dilakukan Desember 2009 lalu, yang direspon positif oleh masyarakat.

5. Visi Misi Bank BTN a. Visi Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan b. Misi a) Memberikan

pelayanan

unggul

dalam

pembiayaan

perumahan dan industri yang terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya. b) Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional dan memiliki integritas yang tinggi. c) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan nasabah. d) Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan

prinsip

kehati-hatian

dan

Good

Corporate

Government untuk meningkatkan Stakeholder Value. commit to user e) Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.



6. POLA PRIMA a. Pelayanan Prima (Service Excellence) b. InOvasi (Innovation) c. KeteLAdanan (Role Model) d. PRofesionalisme (Professionalism) e. Integritas (Integrity) f. KerjasaMA (Teamwork)

7. Nilai-Nilai Dasar Budaya Dan 12 Perilaku Utama a. Pelayanan prima : - Ramah, sopan dan bersahabat - Peduli, pro aktif dan cepat tanggap b. Inovasi : - Berinisiatif melakukan penyempurnaan - Berorientasi menciptakan nilai tambah c. Keteladanan : - Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar - Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja d. Profesionalisme : - Kompeten dan bertanggungjawab - Bekerja cerdas dan tuntas

commit to user



e. Integritas : - Konsisten dan disiplin - Jujur dan berdedikasi f. Kerjasama : - Tulus dan terbuka - Saling percaya dan menghargai

8. Struktur Organisasi Dalam pembentukan struktur organisasi, Bank Tabungan Negara menerupakan prinsip divisionalization / departementisasi. George R. Terry mendefinisikan departementisasi sebagai aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan salah satu kantor cabang yang membawahi Kantor Cabang Pembantu UNS, Klaten, Sukoharjo, Palur, dan Mojosongo. BTN cabang Solo ini sendiri dipimpin oleh Branch Manager dan di bawahnya terdapat beberapa kepala seksi yaitu Accounting & Control, Operation, Retail Service dan Spv. Collection Work Out. Selain membawahi kepala seksi, Branch Manager juga membawahi Kantor Cabang Pembantu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut :

commit to user



Gambar 3.1 Struktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Surakarta Kondisi Februari 2010

Branch Manager

Operations

GBA Logistik Sarju Darmawan

Ritel Service

Loan Service Wawancara Bangun S. Wahyono

Loan Admin Dok. Pokok R. Tonny Wahyu Aris Budi Santoso

Accounting

BRCO

CWO

Reporting

Legal

Sujatmiko

Baehaqi Kolektif Sehono

Susyana A. Analisis Teller Service Head Teller

LAO

Tjuk Sugiarto Trans Prosessing Kliring

Cash Room

Heri Kristiawan

Herini Puji H.

Back Office

Customer Service E. Heliyarti Selling Officer commit to user Kunthi

(Sumber : Bank BTN Sub Personalia)



Tabel 3.1 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pada Bank BTN

No

Jabatan

Jumlah

1

Branch Manager

1

2

Teller

5

3

Staf General Branch Administrasion

2

4

Staf Operation

1

5

Staf Selling Officer

2

6

Staf Loan Administration

3

7

Staf Tansaction Processing

4

8

Staf Ritel Service

1

9

Staf Loan Service

6

10

Staf Teller Service

2

11

Staf Customer Service

4

12

Staf Accounting

3

13

Staf Colletion Work Out

8

14

StafKas

1 Jumlah

(Sumber : Bank BTN Sub Personalia, 2010) commit to user

43



Berdasarkan tabel diatas jabatan pegawai pada kantor Bank BTN terdiri dari : 1.

Branch Manager

:

1

orang

selaku kepada cabang 2.

Teller

:

5

orang

selaku

Staf GBA

:

2

orang

selaku

layanan nasabah 3. bidang umum a)

protocol/logistic : 1orang

b)

personalia : 1 orang

4.

Staf Operation

:

1

orang

selaku kepala operational 5.

Staf Selling Officer

:

2

orang selaku selling 6.

Staf Loan Administrasi

:

3

orang

selaku administrasi kredit a)

Dokumen pokok : 2 orang

b)

LPA

7.

: 1 orang

Staf Trans Processing orang selaku proses transaksi a) b)

Kliring

: 1 orang

Back Office commit to user

: 1 orang

:

4



c)

Fanding AO

8.

: 1 orang

Staf Retail Service

:

1

orang selaku kepala layanan ritel 9.

Staf Loan Service

:

6

orang

layanan kredit a)

Wawancara

b)

Analisis

10.

: 2 orang

: 4 orang

Staf Teller service

:

2

orang selaku layanan nasabah a)

Head Teller

: 1 orang

b)

Cash Room

: 1 orang

11.

Staf Customer service

:

4

orang

:

3

orang

orang

selaku

selaku staf layanan nasabah 12.

Staf Accounting selaku staf akuntansi a)

Reporting : 1 orang

b)

Bookeping

: 1 orang

Staf CWO

:

13.

8

kepala CWO a)

Legal

b)

Supervisor CWO : 1 orang

c)

Kolektif

d)

LAO commit to user

: 1 orang

: 1 orang : 6 orang



14. Staff Kas

: 1 orang selaku staff kas

Tabel 3.2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender Pada Bank BTN No

Gender

Jumlah

1

Laki-laki

37

2

Perempuan

39

Jumlah

76

(Sumber : Bank BTN Sub Personalia, 2010) Dari tabel III.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan gender pegawai perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Tidak terjadi perbedaan perlakuan kepada mereka, seluruh karyawan BTN diberi kesempatan untuk berkarya, mengembangkan perusahaan, diri dan kemampuan sebagai wujud loyalitas mereka terhadap BTN dan pengembangkan karir mereka ke depan. 9. Produk-Produk/Jenis-Jenis Simpanan Bank Tabungan Negara (BTN) Produk dan jasa yang ada di BTN dibedakan menjadi : a. Produk Dana 1) Tabungan BATARA 2) Tabungan eBATARAPos 3) Tabungan BATARA PRIMA 4) Tabungan Haji Nawaitu commit to user 5) Sertifikat Deposito



6) Deposito Berjangka 7) Giro b. Produk Jasa 1) ATM Batara 2) Kiriman Uang 3) Inkaso 4) Inkaso Luar Negeri 5) Safe Deposit Box 6) Money Changer 7) Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 8) Bank Garansi 9) SMS BATARA 10) Batara Payroll 11) SPP Perguruan Tinggi 12) RTGS (Reak Time Gross Settlement) 13) Payment Point 14) Remittance Service 15) Penerimaan Pembayaran Pajak 16) Penerimaan Pembayaran Tagihan c. Produk Kredit 1) KPR BERSUBSIDI 2) KPR GRIYA UTAMA 3) KPR PLATINUM commit to user



4) Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) 5) Kredit Kepemilikan Ruko 6) Kredit Griya Multi 7) Kredit Swa Griya 8) Kredit Swadana 9) Kredit Perumahan Perusahaan 10) Real Chash 11) Kredit Ringan Batara 12) Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) 13) Kredit Yasa Griya 14) Kredit Pendukung Perumahan 15) Kredit Modal Kerja 16) Kredit Modal Kerja Kontraktor 17) Kredit Investasi B. Kegiatan Magang Kerja 1. Lokasi Kegiatan Magang Institusi atau instansi mitra yang menjadi tempat penulis menjalankan kegiatan magang adalah Bank Tabungan Negara (BTN) kantor cabang Solo, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Nomor 282 Solo 57141 Jawa Tengah, dengan nomor telepon 0271726930, serta dengan luas tanah ± 2.300 m2 dan luas bangunan ± 1.500 m2, yang pada pelaksanakan kegiatan magang dipimpin oleh Bapak Hendratno.

commit to user



Gedung kantor ini mempunyai fasilitas-fasilitas kantor seperti pada umumnya antara lain yaitu tempat parkir, mushola, sistem alarm keamanan serta ruang kerja yang terdiri dari: a. Lantai 1: Customer service, teller service dan ruang processing, ruang accounting dan control unit, bagian marketing, serta ruang selling officer. b. Lantai 2: Ruang pimpinan, ruang rapat (meeting room), ruang sekretaris, loan service, ruang loan administration, dan ruang general branch administration. c. Lantai 3: Ruang Loan Recover / Collection Work Out dan ruangan aula.

2.

Aktivitas Magang Penulis melaksanakan Kegiatan Magang Mahasiswa ini selama bulan, yakni pada bulan Mei mulai dari tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei. Dalam pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa, penulis di tempatkan pada salah satu unit dari BTN yaitu divisi Loan Service. Loan Service merupakan bagian dari Unit Retail Service, di mana bagian ini merupakan divisi layanan kredit yang mengakomodir kebutuhan pembiayaan nasabah baik kredit commituntuk to userpembiayaan perumahan, kredit



konsumtif, kredit modal kerja, maupun layanan kredit lainnya yang lebih spesifik (khusus). Dilihat dari struktur organisasinya, divisi ini di bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian interview dan bagian analis, yang hubungan diantara keduanya bersifat korelatif

dan

koordinatif. Ada 4 (empat) Loan Servicer yang bertugas disini, yang menurut pengamatan penulis mereka memiliki tugas-tugas tersendiri, walaupun pada saat-saat tertentu mereka dapat saling membantu perkerjaan satu sama lain. Berikut Loan Servicer tersebut : a. Pak Bangun Sulistyo Menangani interview, analis kredit, dan realisasi. b. Ibu Susiana Indriyani Menangani interview dan analis kredit. c. Ibu Afida Menangani Akad Kredit (realisasi), berkoordinasi dengan notaris dan developer, mengentry akad dan memantau debitur yang telah melakukan akad. d. Pak Wahyana Memberikan informasi kredit kepada nasabah, melayani pertanyaan seputar produk kredit di BTN atau pertannyann yang berupa kasus yang dihadapi nasabah, mencetak rekening koran, menerima complaine/saran dari nasabah, serta melayani commit to user



nasabah yang akan melakukan pelunasan kredit, sekaligus pengambilan dokumennya. Keempat Loan Servicer diataslah yang menangani tugas dan fungsi dari pelayanan kredit di BTN, mulai dari diterimanya berkas

permohonan

kredit,

proses

kredit,

sampai

pada

pelunasannya. Tentunya dalam menjalankan tugasnya masingmasing mereka saling membantu karena permohonan pengajuan kredit yang begitu banyak membutuhkan adanya kerja sama dan kekompakan diantara masing-masing pihak yang melayani permohonan kredit, sehingga proses pengajuan kredit tidak terlalu lama yang berimbas pada cepatnya pelayanan kredit sebagai bentuk kepuasan terhadap pelayanan kepada nasabah. Pada saat magang di bulan ini penulis bersama teman penulis ditempatkan di bagian yang sama, tetapi teman penulis tersebut di tempatkan untuk membantu Pak Wahyana, penulis sendiri banyak menjalani akvitas magang penulis bersama Pak Bangun, Ibu Susi, dan Ibu Afida, karena penulis ditempatkan pada bagian mereka. Seperti yang telah ditulis diatas kekompakan dalam suatu pekerjaan itu penting, ditambah kita ditempatkan pada bagian yang didatangani banyak nasabah, yang dalam melayaninya dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan kecekatan, jadi penulis dan teman penulis sepakat untuk menjadi team work dalam menjalankan aktivitas magang sehari-harinya. Sehingga tidak commit to user



menutup kemungkinan bahwa penulis juga dapat berperan untuk menangani tugas teman penulis dalam melayani nasabah, begitu pula sebaliknya. Awal magang pada tanggal 3 Mei 2010, pertama-tama penulis dibekali penjelasan singkat oleh Pak Wahyana mengenai produk-produk kredit di BTN, khususnya untuk produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan KGM (Kredit Griya Multi) yang mana kedua produk tersebut yang paling banyak diminati dan ditanyakan oleh calon debitur, penulis juga diberi penjelasan singkat mengenai cara mengkonfirmasi gaji calon debitur yang telah melakukan wawancara. Dengan pembekalan singkat tersebut penulis diharapkan dapat melakukan tugas penulis dengan baik dan dapat melayani pertanyaan-pertanyaan dari nasabah, baik dalam memberikan informasi mengenai produk kredit BTN ataupun melayani kebutuhan kredit nasabah itu sendiri.

Di hari berikutnyanya sampai dengan hari terakhir magang, penulis bersama teman penulis langsung dipercaya untuk menghadapi nasabah, melayani kebutuhan dan keingingan mereka, tentunya dengan arahan yang telah diberikan dengan baik oleh Loan Servicer di BTN, penulis dapat melayani kebutuhan dan keingingan nasabah tersebut dengan baik pula, baik langsung maupun by phone, selain itu penulis juga diberi kesempatan untuk membantu tugas-tugas Loan Servicer. commit to user Untuk produk-produk kredit BTN sendiri sangatlah banyak,



mulai dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Griya Multi (KGM), Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (RSH), Kredit Pemilikan Rumah Toko atau Ruko, Kredit Swa Griya, kredit modal kerja,dan masih banyak lagi. Menurut pengalaman penulis selama magang di bagian Loan Service, penulis melihat bahwa dari sekian banyak produk-produk kredit yang banyak diminati oleh caloncalon debitur BTN Cabang Solo adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini sejalan dengan visi bank BTN, yakni ” Menjadi Bank Yang Terkemuka Dalam Pembiayaan Perumahan.” Mengingat KPR merupakan produk kredit unggulan BTN, maka di sini penulis akan membahas secara khusus mengenai KPR dan tak lupa produk KGM yang juga cukup diminati oleh calon nasabah, sebagai berikut:

a. KPR Griya Utama adalah adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk pembelian rumah atau apartemen baru atau lama dengan keunggulan : - Produk bervariasi, Ready Stock dan Indent - Maksimal kredit adalah 80% dari transaksi bank untuk debitur non kolektif dan 90% untuk debitur kolektif - Jangka waktu kredit maksimal 15 tahun - Lokasi rumah marketable - Suku bunga bersaing - Persyaratancommit ringan to danuser proses cepat



b. KPR

Bersubsidi

adalah

fasilitas

kredit

subsidi

untuk

masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah sederhana sehat (RHS) yang memiliki karakteristik yang sama dengan KPR Griya Utama namun yang membedakannya adalah : - Calon debitur belum pernah memiliki rumah sendiri - Penghasilan calon debitur tidak boleh melebihi Rp 2.500.000,- Harga jual rumah maksimal Rp 55.000.000,- Luas tanah minimal 60 - Rumah tersebut dibangun oleh developer atau pengembang - Uang muka yang dibayar oleh calon debitur 7,5% dari harga jual rumah - Suku bunga yang berlaku berdasarkan penghasilan atau harga jual rumah

c. Kredit Griya Multi adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk berbagai keperluan seperti renovasi rumah, modal kerja, sekolah atau kebutuhan konsumtif yang lainnya dengan keunggulan : - Maksimal kredit adalah 75% dari transaksi bank untuk debitur kolektif dan 70% dari debitur non kolektif - Jangka waktu kredit maksimal 10 tahun - Persyaratan ringan proses cepat to user - Suku bungacommit bersaing



Ketiga produk di atas merupakan produk-produk kredit yang dikonsentrasikan oleh pihak Loan Service kepada penulis untuk dapat menguasainya sehingga apabila ada nasabah yang ingin mengetahui informasi tentang ketiga produk tersebut, penulis dapat membantu. Secara umum tugas seorang Loan Service adalah sebagai berikut : -

Memberikan pelayanan kepada nasabah

-

Memproses pengajuan kredit

-

Menganalisa permohonan kredit

-

Menyelenggarakan realisasi kredit

-

Memproses pelunasan kredit.

Dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak Loan Service sesuai dengan SOP (Standart Operating Prosedur) yang ada, penulis dipercaya melakukan atau membantu beberapa tugas mereka, tentunya dengan dibekali pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan dan pembelajaran yang penulis dapat dari staff Loan Service setiap harinya, yang kemudian kegiatan-kegiatan ini mengisi aktivitas magang sehari-hari penulis, diantaranya : a. Memberikan Informasi Kredit 1) Menerima

kedatangan

calon

memperoleh informasi kredit. commit to user

Debitur

yang

ingin



2) Menanyakan kepada calon debitur mengenai jenis kredit yang diminati. 3) Memberikan penjelasan tentang : §

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit

§

Pembukaan rekening Tabungan Batara

§

Kewajiban biaya administrasi untuk paket non A/B

4) Menyerahkan formulir kepada calon pemohon kredit : §

Calon debitur yang merupakan Karyawan Tetap, formulir yang diberikan adalah : ü Formulir Aplikasi Permohonan ü Formulir Keterangan Instansi ü Surat Kuasa Pemotongan Gaji apabila calon debitur

berencana

mengangsur

kreditnya

dengan cara langsung dipotong dari gaji dan instansi tempat calon debitur bekerja sudah bekerja sama dengan BTN untuk kolektif ü Surat Kerangan Berpenghasilan Tetap ü Formulir Check List data yang diperlukan 5) Berikan penjelasan mengenai cara pengisian formulirformulir. b. Menerima Berkas Permohonan KPR/KGM 1) Menerima kedatangan calon debitur yang telah membawa map permohonan berikut kelengkapan data. commit to user 2) Memastikan setiap isian pada formulir permohonan dan



kelengkapan dokumen pendukung sesuai check list. 3) Menyerahkan aplikasi yang tidak lengkap kepada calon debitur untuk dilengkapi kembali. 4) Mengkonfirmasikan rencana tanggal dan lokasi wawancara dengan

calon

Debitur

kemudian

meletakkan

map

permohonan wawancara pada Box Wawancara. c. Pada saat mempersiapkan wawancara 1. Memintakan CIF (Customer Information File) ke bagian Customer Service apabila petugas Loan Service belum menemukan CIF pada programnya sendiri atau belum terpantau.

2. Mengentry data pemohon yang telah menyerahkan berkas permohonan wawancara, untuk keperluan BI Checking pada Buku Besar dengan melihat KTP pemohon. 3. Mencetak SID (Sistem Informasi Debitur) lewat Bagian Bookkeping and Control melalui website Bank Indonesia, yang akan digunakan sebagai pendukung pada saat wawancara dan konfirmasi gaji calon debitur setelah wawancara. 4. Memasukan catatan-catatan di atas ke dalam berkas permohonan calon debitur. commit to user calon debitur perihal waktu dan 5. Menginformasikan kepada



lokasi wawancara. 6. Menyiapkan perlengkapan standar wawancara, seperti berkas-berkas permohonan, surat permohonan wawancara, dan form wawancara. d. Saat wawancara akan dilakukan 1. Memanggil calon debitur untuk proses wawancara dengan memperhatikan nomor urut pada daftar hadir. 2. Memberikan penjelasan

kepada calon debitur mengenai

proses lanjutan setelah wawancara, apabila : - DISETUJUI, akan diterbitkan SP3K - DITOLAK, akan diterbitkan surat penolakan - OBSERVASI USAHA, tanggal dan waktu observasi usaha akan dikonfirmasikan kemudian. 3. Menyortir berkas permohonan setelah wawancara tersebut, menurut hasil rekomendasi : - Belum (batal) wawancara - Disetujui - Di-Observasi Usaha - Ditolak e. Yang dilakukan Pasca Wawancara 1) Mengkonfirmasi

gaji

calon

debitur

yang

telah

diwawancarai oleh petugas interview dari Loan Service. 2) Membuat Memo Permohonan On The Spot (OTS) atau Tasaksi Agunan, danuser memintakan tandatangan ke Loan commit to



Service Head, kemudian menyerahkan memo-memo tersebut kepada Loan Administration. f. Yang dilakukan apabila permohonan kredit Ditolak 1) Apabila permohonan kredit calon debitur ditolak, maka penulis memisahkan berkas yang tidak untuk dikembalikan kepada pemohon dan yang dapat diserahkan kembali kepada pemohon. Berkas yang tidak dapat diserahkan pada pemohon diantaranya, persetujuan penolakan kredit, formulir hasil wawancara dan SID. 2) Menyerahkan surat penolakan kepada petugas General Branch Administration untuk dikirim kepada pemohon yang ditolak kreditnya. 3) Membuat

register

tolakan

pada

buku

yang

telah

dipersiapkan, meliputi Nama Pemohon, Jenis Kredit, dan Nama Developernya. 4) Mengarsip berkas-berkas permohonan kredit yang ditolak ke dalam Box Tolakan. 5) Menyerahkan surat-surat dan berkas permohonan tersebut kepada petugas developer atau pemohon, apabila diminta dan

meminta tandatangan sebagai bukti penyerahan

dokumen kredit yang ditolak. g. Yang dilakukan apabila permohonan yang Disetujui 1) Meinginformasikan kepada petugas developer perihal commit to user



waktu dan lokasi Akad Kredit serta calon debitur yang akan Akad Kredit. 2) Setelah akad, penulis

menulis jumlah debitur yang

melakukan akad di SPD-5 dan telah ditandatangani oleh debitur serta membubuhi tanggal akad. 3) Melakukan cross check jumlah tanda tangan di SPD-5 dengan jumlah akta pada notaris. 4) Meminta paraf petugas akad pada SPD-5, meminta tandatangan PK dan SPD-5 ke Retail Service Head yang kemudian berkas tersebut diserahkan kepada bagian Laporan Penilaian Akhir. 5) Memberi

stempel

dan

meterai

pada

SP3K

Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit).

commit to user

(Surat



C. Pembahasan Masalah Kredit Pemilikan Rumah adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Bank yang dikenal fokus pada pembiayaan permahan ini adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero), didukung dengan visinya produk KPR ini menjadi program unggulan dari BTN daripada program kredit lainnya. Salah satu produk dari KPR adalah KPR Subsidi yaitu suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta, produk ini yang paling banyak diminati, seperti yang diungkapkan oleh staff bagian Loan Services yang menangani KPR di Bank Tabungan Negara Surakarta. “Dari sekian produk kredit perumahan yang ada, memang produk RSH (KPR Subsidi) lah yang paling banyak diminati oleh pemohon kredit” (Bangun Sulistyo, Staff bagian Loan Services Unit : 15 Juli 2010) Dari pengalaman penulis selama penulis magang di bagian Loan Service BTN Surakarta, penulis tertarik untuk menganalisa tentang bagaimana sistem atau prosedur kredit yang dijalankan BTN Surakarta selama ini pada produk unggulannya yakni KPR Bersubsidi (RSH) dan melihat bagaimana efektivitas dari penerapan sistem berdasarkan keluaran (output) yang dihasilkan dari dijalankannya sistem tersebut, sesuai dengan commit to user perumusan masalah yang telah penulis buat.



Agar lebih sistematik dalam menguraikan perumusan masalah penulis membuat kerangka penelitian yang penulis gambarkan dalam Gambar 3.2 berikut: Gambar 3.2 Kerangka Penelitian

INPUT (Masukan)

· · · ·

PROCESS (Pengolah)

Regulasi Persyaratan Kredit Dokumen yang digunakan SDM

Proses Kredit (Sistem & Prosedur Kredit)

EFEKTIVITAS

Keluaran Sistem (Output Sistem) ·

· Evaluasi Ouput Pengotimalan dan Perbaikan Sistem

Sistem Pengendalian Umpan Balik commit to user (Feedback)

OUTPUT (Keluaran)

·

·

Tercapaianya Target Realisasi KPRS Praktik Layanan Kredit151



Penulis akan menginterpretasikan kerangka pemikiran diatas dalam uraian pembahasan berikut ini: 1. Sistem Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta a) Masukan (input) dari Sistem Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) pada PT.

Bank Tabungan Negara cabang

Surakarta. Masukan atau input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Supaya sistem penyaluran KPRS ini beroperasi, maka input (masukan) yang diperlukan diantaranya adalah peraturan atau regulasi, persyaratan kredit KPRS, dokumen-dokumen kredit dan Sumber Daya Manusia, hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Bangun selaku staff bagian Loan Service. “agar proses kredit bisa berjalan menurut saya itu didasarkan pada peraturan tentang RSH, pemenuhan syaratsyarat kredit, dokumen-dokumen kredit dan SDM atau karyawan dari pihak BTN nya sendiri..” (Bangun Sulistyo, staff bagian Loan Services Unit : 15 Juli 2010). Masukan dari sistem penyaluran kredit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Regulasi Regulasi merupakan kebijakan serta peraturan yg berkaitan dengan peraturan perundangan. Kebijakan mengenai Kredit Pemilikan Rumah Subsidi ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 07/Permen/M/2008 Tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman. Peraturan ini terdiri commit to user dari pasal-pasal yang mengatur diantaranya:



a. Kelompok sasaran KPRS, yakni keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah yang berpenghasilan sebulan sampai dengan 2.500.000,-.20 Tabel 3.3 Kelompok Sasaran KPRS

Kel.

Batasan Penghasilan (Rp. / Bulan)

Sasaran I

1.7000.000

II

1.000.000

III

Penghasilan Penghasilan

Penghasilan

2.500.000 1.700.000

1.000.000\

Dengan ketentuan: - Penghasilan dimaksud adalah penghasilan pemohon yang didasarkan atas gaji pokok pemohon atau pendapatan pokok pemohon per bulan. - Subsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan Bank.

20

commit to user Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 07/Permen/M/2008. Bab II. Pasal 3-4



b. Skim/ bentuk Subsidi Pilihan skim subsidi yang diberikan lewat KPR Bersubsidi dapat berupa salah satu dari: - Subsidi Selisih Bunga, yaitu subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pengurangan suku bunga angsuran dalam kurun waktu tertentu. - Subsidi Uang Muka Subsidi untuk membantu menambah uang muka sehingga jumlah keseluruhan uang muka yang dibayar debitur mampu menurunkan pagu (limit) kredit yang akan diangsur setiap bulan. Besaran nilai Subsidi untuk masing – masing kelompok sasaran sebagai berikut:21 Tabel 3.4 Skim Subsidi

21

Kelompok

Maksimum Nilai Subsidi / Rumah

Sasaran

Tangga (Rp.)

Ibid, Bab II. Pasal 4 ayat 2.

Subsidi Selisih

Subsidi Uang

Bunga

Muka

I

8.500.000

8.500.000

II

11.500.000

-

III

14.500.000

-

commit to user



c. Batas harga rumah yang dapat dibeli melalui KPR Bersubsidi Jenis rumah yang dapat dibeli atau dibangun / diperbaiki oleh masing – masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis Rumah Sederhana Sehat / RSH dan sesuai dengan batas harga rumah yang dapat dibeli melalui KPR Subsidi sebagai berikut:22 Tabel 3.5 Batas Maksimum Harga Rumah KPRS Kel Sasaran

Batas Maksimum Harga Rumah (Rp)

I

55.000.000

II

41.500.000

III

28.000.000

d. KPR Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran untuk memiliki rumah yang memenuhi batasan harga rumah dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan atas Minimum Uang Muka, Maksimum KPR, Maksimum Jangka Waktu Kredit (Tenor) dan Skim Subsidi.23

22 23

Ibid, Bab III. Pasal 5 ayat 3. Ibid, Bab III. Pasal 6 ayat 2.

commit to user



Tabel 3.6 Persyaratan atas Minimum Uang Muka, Maksimum KPR Dan Maksimum Jangka Waktu Kredit (Tenor)

Kel. Sasaran

Subsidi Selisih Bunga

Subsidi Uang Muka

Min.

Maks. KPR

Maks.

Min.

Maks. KPR

Maks.

Uang

(Rp.)

Tenor

Uang

(Rp.)

Tenor

(Thn)

Muka

Muka (%)

(Thn)

(%)

I

7,5

50.875.000

20

0

46.500.000

20

II

7,5

38.387.500

20

-

-

-

III

5,0

26.600.000

20

-

-

-

Tabel 3.5 Persyaratan atas Skim Subsidi Selisih Bunga

Kel.

Suku Bunga Bersubsidi (% / Tahun)

Sasaran

Tahun 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

7

7

7

10,5

11,75

11,75

@

@

@

@

@

II

4,5

4,5

4,5

5

7,5

10

11

11

@

@

@

III

1

1

1

2

2,5

3

3

3,75

4,5

5,5

@

commit to user @ : Sesuai bunga pasar yang berlaku.



2) Persyaratan Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Mengacu pada regulasi yang ada, maka Bank Tabungan Negara menetapkan syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah Subsidi, persyaratan kredit tersebut meliputi: a. Persyaratan umum pemohon Adalah persyaratan yang harus dimiliki semua calon debitur, meliputi: - Warga Negara Indonesia - Usia minimal 21 tahun atau telah menikah - Minimal kerja pada perusahaan/ tempat bekerja selama 1 tahun - Belum memiliki rumah sendiri - Belum pernah menerima subsidi perumahan - Memiliki

penghasilan

dan

cukup

terjamin

kelangsungannya - Untuk pemohon yang masih menjadi debitur di Bank BTN, minimal track record atau performance kreditnya selama 2 tahun terakhir baik dan tidak ada tunggakan - Jumlah angsuran per bulan tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari gaji atau penghasilan - Telah memiliki tabungan di Bank BTN (Tabungan BATARA)

commit to user



b. Kelengkapan Data Pemohon Adalah pengisian form-form persyaratan kredit yang telah disiapkan Bank BTN dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi calon debitur sebelum proses wawancara, meliputi: - Bagi pemohon yang memiliki penghasilan Tetap/ Karyawan ü Mengisi Form Pemohonan KPRS, Surat Keterangan Potong Gaji bila pembayaran angsuran langsung dipotong dari gaji (kolektif) dan melampirkan Surat Keterangan Instansi tempat calon debitur bekerja ü Fotocopy

Identitas

Diri

seperti

KTP,

Kartu

Keluarga dan Surat Nikah / Cerai ü Fotocopy Identitas Kerja seperti, Kartu Pegawai, NIP, Slip Gaji yang telah disyahkan. ü Pasphoto

terbaru

Pemohon

dan

Pasangan

(suami/istri) ü Fotocopy Tabungan BATARA - Bagi pemohon yang berpenghasilan tidak tetap / Wiraswasta ü Mengisi form permohonan KPRS ü Fotocopy Identitas Diri seperti seperti KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah / Cerai commit to user



ü Fotocopy Tabungan BATARA ü Fotocopy SIUP/TDP/NPWP ü Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar Perusahaan ü Fotocopy Neraca / Laba Rugi Usaha / Kwitansi Penjualan ü SPT Tahunan / Surat Keterangan Penghasilan Tidak Tetap minimal dari Kades / Mengisi Form Keterangan Penghasilan Tidak Tetap ü Denah Lokasi Tempat Usaha Keterangan:

Disesuaikan dengan jenis usaha debitur.

Jadi, tidak semua dokumen yang tertera di persyaratan harus dipenuhi pemohon, hal ini disesuaikan dengan jenis usaha debitur dan kebutuhan data analis kredit. 3) Dokumen yang digunakan dalam sistem penyaluran kredit KPRS a. Form-form Data Calon Debitur - Form Permohonan Kredit Perorangan Form ini berisi tentang identitas diri pemohon/calon debitur untuk mengajukan permohonan kredit. - Surat Kepada Pimpinan Instansi/Perusahaan Pemohon Form ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tempat kerja pemohon baik instansi pemerintah maupun commit to user perusahaan swasta.



- Form

Perincian

Penghasilan

Untuk

Pemohon

mengisi

besarnya

Berpenghasilan Tetap Form

yang

digunakan

untuk

penghasilan calon debitur yang bekerja sebagai karyawan di sebuah instansi yang disyahkan oleh instansi calon debitur. - Kuasa Pemotongan Gaji Form ini berisi mengenai kuasa calon debitur kepada kreditur. Bahwa calon debitur atau pemohon telah memberi kuasa kepada pihak Bank untuk melakukan pemotongan gaji calon debitur untuk pembayaran angsuran per bulan. - Surat Pernyataan Format A1 Adalah surat yang berisi pernyataan dari calon debitur KPRS bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rumah dan

tidak

pernah

menerima

subsidi

perumahan

sebelumnya. - Surat Pernyataan Format A2 Surat yang berisi pernyataan dari calon debitur bahwa calon debitur tidak akan memindahtangankan rumah subsidi sebelum 5 tahun terhitung sejak perjanjian kredit dilakukan. - Keterangan mengenai Rumah dan Developer Form ini berisi lokasi rumah yang akan di KPR kan oleh pemohon yang diiisi oleh pemohon dan developer. commit to user



b. Memo On The Spot (OTS) Memo

yang

digunakan

Loan

Service

Unit

untuk

mentaksaksi agunan/rumah, melakukan survei usaha dan survei kantor, yang berisi nama calon debitur, alamat agunan/usaha/kantor, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. c. Laporan Penilaian Agunan dan Laporan hasil OTS usaha/kantor Laporan yang dibuat oleh staff Loan Administration sehubungan dengan memo OTS yang dikeluarkan oleh Loan Service Unit, berupa hasil dari observasi atau survei lansung ke tempat agunan, usaha, atau kantor calon debitur. d. Daftar Usulan Pemohon Data berupa rekomendasi permohonan kredit calon debitur yang dibuat oleh Loan Service Unit berdasarkan hasil wawancara, BI Checking, dan berkas-berkas calon debitur yang akan diusulkan ke Kelompok Pemutus Kredit (KPK). e. Surat Penolakan Surat yang dibuat oleh Loan Service Unit sehubungan dengan ditolaknya permohonan kredit calon debitur. Surat penolakan dibuat rangkap yang didistribusikan kepada calon debitur dan Loan Service Unit. commit to user



f. Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) Surat yang dikeluarkan oleh Loan Service Unit sehubungan dengan disetujuinya permohonan kredit calon debitur. g. Surat Perjanjian Kredit (SPK) Surat yang dibuat untuk mengikat pemohon kredit sebagai debitur

dan

pihak

bank

sebagai

kreditur

untuk

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. h. Surat Persetujuan Debitur Rangkap Lima (SPD5) Surat yang dibuat Loan Service Unit setelah dilakukannya penandatangan realisasi atau akad kredit, sebagai bukti bahwa pada hari tersebut telah dilakukan akad kredit antara debitur dan pihak bank dihapan notaris. i. BI Checking Dokumen hasil pengecekan track record calon debitur dengan bank-bank lain yang merupakan Sistem Informasi Debitur (SID) yang diakses melalui Bank Indonesia. 4) Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang dimaksudkan disini adalah pihakpihak intern perusahaan yang tersangkut dalam proses penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) di Bank BTN, pihak-pihak ini adalah Loan Service Unit, Loan Service Head dan Retail Service Head, Loan Administration Unit dan Branch Manager, yang sesuai Standart Operating Procedur commit to user



(SOP) memiliki tugas dalam penyaluran KPRS sebagai berikut24: a. Loan Service Unit Loan Services Unit adalah pihak-pihak (staff) yang secara langsung melayani kebutuhan debitur maupun calon debitur, tugas dan kewenangan secara umum adalah: - Memberikan informasi kredit kepada calon debitur. - Menerima berkas permohonan KPR dari calon debitur. - Membuat memo On The Spot (OTS) penilaian agunan dan usaha kemudian menerima dan mempelajari hasilnya. - Menentukan tanggal wawancara dan mewawancarai calon debitur. - Menganalisa

dan

membuat

rekomendasi

hasil

wawancara yakni Daftar Usulan Pemohon (DUP) apabila permohonan kredit direkomendasikan atau Surat Penolakan apabila ditolak. - Sebagai anggota KPK (Kelompok Pemutus Kredit) yang ikut dalam pengambilan keputusan kredit. - Mempersiapkan akad kredit, membuat SP3K, SPK dan SPD5, serta melaksanakan akad kredit.

commit to user Hasil wawancara dengan Ibu Susyana Andriyani, Staff bagian Loan Services Unit tanggal 15 Juli 2010 24



Petugas Loan Services di Bank BTN Surakarta berjumlah 4 orang yang menurut struktur organisasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni: - Wawancara, yaitu staff yang melayani wawancara calon debitur. - Analis kredit, yaitu staff yang bertugas menganalis permohonan kredit calon debitur. Di dalam prakteknya keempat staff Loan Service ini yang bertugas sebagai petugas wawancara dan analis adalah 2 (dua) orang staff, kemudian 2 (dua) orang staff lainnya melakukan fungsi pemantauan dan pelayanan umum kepada debitur atau calon debitur. b. Loan Service Head dan Retail Service Head Posisi Loan Service Head dan Retail Service Head di Bank BTN Surakarta diduduki oleh orang yang secara umum tugas dan wewenangnya dalam proses kredit adalah: - Otorisasi

memo

OTS,

kemudian

menerima

dan

memeriksa hasil OTS untuk didisposisikan ke Loan Service Unit. - Otorisasi berkas yang direkomendasikan Loan Service Unit, yakni DUP atau Surat Penolakan. - Sebagai anggota Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yang ikut dalamtoproses commit user pengambilan keputusan kredit.



- Otorisasi SP3K kemudian mendisposisikan ke Branch Manager. - Menerima dan meneliti SPK dan SDP5, kemudian memberi paraf pada SPD5 untuk didisposisikan ke Branch Manager. c. Loan Administration Unit Loan Administration Unit di Bank BTN yang terlibat di dalam proses kredit KPRS terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Loan Administration Head dan Loan Administration Staff, yang masing-masing tugasnya dalam proses kredit adalah: - Loan Adminstration Head ü Otorisasi memo OTS dan mendisposisikan ke Loan Administration Staff. ü Menerima, rekomendasi

memeriksa atas

hasil

dan OTS

memberikan kemudian

menyerahkannya ke Branch Manager. - Loan Administration Staff ü Menerima memo OTS dari Loan Administration Head dan membuat surat penugasan kepada appraiser untuk melakukan evaluasi agunan untuk OTS agunan. ü Menerima hasil dari peninjauan agunan dari appraiser membuat Laporan hasil Peninjauan commit dan to user



Agunan (LPA) kemudian menyerahkannya kepada Loan Administration Head untuk diperiksa. ü Menerima

LPA

yang

diserahkan

Loan

Administration Head ke Branch Manager dan menyerahkannya ke Loan Service Unit. ü Menerima memo OTS usaha, melakukan OTS / survei, membuat hasil OTS usaha kemudian menyerahkannya ke Loan Adminstration Head dan Loan Service Unit. d. Branch Manager Secara umum tugas dan wewenang Branch Manager dalam proses kredit adalah sebagai berikut: - Menerima hasil OTS agunan (LPA) atau OTS usaha dan

memberikan

otorisasi

yang

kemudian

didisposisikan ke Loan Administration Staff. - Sebagai anggota KPK (Kelompok Pemutus Kredit) yang ikut dalam proses pengambilan keputusan kredit - Menerima SP3K, memeriksa dan memberi otorisasi yang kemudian akan didisposisikan ke Loan Service Unit. - Menerima, meneliti, dan menandatangani dokumen akad kredit yakni SPK dan SPD5 yang kemudian didisposisikan ke user Loan Serrvice Unit. commit to



b) Proses dari Sistem Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta. Proses sistem merupakan bagian yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Proses di dalam sistem penyaluran kredit KPRS ini dapat dilihat dari penerapan prosedur penyaluran kredit KPRS di Bank BTN.

Proses permohonan kredit dimulai

sejak berkas permohonan kredit diterima oleh pihak Loan Service sampai dengan realisasi kredit atau pencairan kredit. Proses sistem panyaluran yang sekarang berusaha diterapkan oleh KPR BTN Surakarta adalah Layanan Kredit 151 yakni dalam waktu tujuh hari kerja kredit perumahan ini sudah dapat dicairkan, tetapi jangka waktu maksimum dalam memproses setiap permohonan kredit menurut Standart Operating Procedure (SOP) di Bank BTN Surakarta adalah 10 hari kerja, seperti yang dikemukakan oleh interviewer dan kredit analis Bank BTN. “untuk lama proses kredit kami berusaha menerapkan layanan kredit 151, tetapi kalau menurut SOP jangka waktu maksimum proses kredit adalah 10 hari kerja..”(Susyana Andriyani, Staff bagian Loan Services Unit tanggal 15 Juli 2010) Proses kredit menurut Standart Operating Procedure (SOP) di Bank BTN Surakarta ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

commit to user



a. Informasi Kredit dan Penerimaan Berkas Permohonan KPR Pemohon dapat meminta penjelasan kepada bagian Loan Services untuk pengajuan berkas-berkas permohonan kredit, penjelasan yang akan diberikan kepada debitur diantaranya: - Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kredit - Pembukaan rekening Tabungan Batara - Kewajiban biaya administrasi - Staff Loan Service akan memberikan Formulir Aplikasi Permohonan dan Formulir Check List data yang diperlukan berikut penjelasan mengenai cara pengisian formulirformulir pengajuan kredit. Setelah form dan berkas-berkas dilengkapi calon debitur, staff Loan Service akan melakukan pemeriksaan pada berkasberkas tersebut, meliputi: - Memastikan setiap isian pada formulir permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai check list. - Apabila berkas belum lengkap, maka staff Loan Service akan meminta calon debitur untuk melengkapi berkas yang kurang. - Apabila berkas sudah lengkap maka pihak Loan Service akan mengkonfirmasikan waktu wawancara dengan calon debitur. - Dilakukan pencatatan nama dan tanggal penerimaan berkas permohonan yang telah diterima dalam buku register commit to user penerimaan berkas calon debitur.



b. Wawancara Wawancara dilakukan oleh petugas Loan Service unit kepada pemohon kredit yang bertujuan untuk penyidikan apakah berkas-berkas yang telah diberikan tersebut sesuai fakta atau rekayasa. Sebelum proses wawancara dilakukan, pihak Loan Service melakukan BI Checking kepada calon debitur melalui bagian Bookkeping and Control untuk mengetahui apakah calon debitur termasuk dalam black list BI atau tidak, apakah calon debitur mempunyai hutang di bank lain atau tidak, serta dapat digunakan untuk mengetahui track record atau kolektibilitas debitur apabila pernah melakukan kredit di bank lain sebelumnya, BI Checking juga dapat digunakan seorang analis untuk mengetahui kejujuran calon debitur dalam memberikan informasi mengenai sejarah kreditnya pada bank lain dan sebagai bahan pertimbangan oleh Kelompok Pemutus Kredit. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan prinsip kredit 5C dan 7P, 5C yaitu character, capital, capacity, collateral, dan condition sedangkan 7P yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection. Adapun materi wawancara dan verifikasi data kepada calon debitur beserta istri atau suami (bagi yang sudah menikah) dalam proses wawancara diantaranya: commit to user



- Materi Wawancara: ü Penghasilan/prospek calon debitur ü Biaya hidup calon debitur ü Penyertaan dana calon debitur ü Hak dan kewajiban debitur - Verifikasi Data: ü Maksimal penghasilan keluarga ü Maksimal harga rumah ü Surat keterangan penghasilan ü Minimal uang muka yang harus disiapkan calon debitur ü Maksimal KPR yang diperoleh ü Surat pernyataan belum memiliki rumah. Setelah proses wawancara selesai, Loan Service akan menindaklanjuti hasil dari wawancara dengan memberikan rekomendasinya pada formulir hasil wawancara setelah datadata dan permohonan calon debitur ini di analisis oleh pihak analis kredit di Loan Service, rekomendasi ini dapat berupa: - Membuat DUP (Daftar Usulan Pemohon) apabila calon debitur dinilai sudah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan rekomendasi, kemudian akan diajukan pada Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk keputusan kreditnya. commit to user



- Membuat memo On The Spot (OTS) apabila pihak Loan Service membutuhkannya sebagai bahan pendukung dalam memberikan rekomendasi kredit. - Menerbitkan surat penolakan, apabila dinilai dalam proses wawancara, analis kredit dan hasil OTS bila ada, calon debitur tidak memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk layak

diberikan

kredit

maupun

untuk

diberikan

rekomendasi kredit. c. On The Spot (OTS) On The Spot merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Pihak loan service setelah melakukan proses wawancara akan membuat memo On The Spot, memo-memo OTS ini dapat berupa: - OTS tempat usaha calon debitur bagi pemohon wiraswasta, untuk melihat prospek usaha debitur dan menghitung penghasilan yang diperoleh debitur apakah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh calon debitur. - Memo OTS kantor bagi pemohon yang berpenghasilan tetap, peninjauan akan dilakukan terhadap tempat calon debitur yang bekerja apabila dinilai perusahaan tempat calon debitur commitbekerja to user kurang familiar atau perusahaan



tersebut baru saja berdiri, untuk melihat prospek perusahaan nantinya dan mengkonfirmasi penghasilan serta jabatan dari calon debitur apakah sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan calon debitur. - Memo OTS untuk penilaian agunan yakni penilaian rumah yang akan disubsidikan apakah sudah sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403 /KPTS/M/2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat), beserta perubahan – perubahannya. Pada dasarnya kebutuhan OTS dilihat dari hasil wawancara dan kebutuhan seorang analisis kredit dalam menganalisa kemampuan dan kebenaran penghasilan calon debitur, apabila dalam analisa dan wawancara pihak Loan Service sudah yakin akan keadaan dan penghasilan calon debitur dengan didukung oleh data-data yang ada, maka proses OTS tidak perlu dilakukan,

melainkan

langsung

direkomendasikan

ke

Kelompok Pemutus Kredit dengan dibuatnya Daftar Usulan Pemohon. Untuk OTS usaha dan kantor Bank BTN Surakarta menggunakan tim survei sendiri, yakni tim survei dari pihak bank yaitu Staff Loan Adminstration, sedangkan untuk OTS commit to user



agunan atau rumah yang akan di KPRS kan Bank BTN menggunakan tim survei dari PT. Ada dan PT. Doli yang memang memiliki tim khusus untuk mentaksasi harga rumah subsidi, penggunaan tim survei dari luar ini dimaksudkan agar tidak ada dugaan taksasi rumah tersebut ditinggikan harganya atau sebaliknya oleh bank selaku pemberi kredit25. Waktu pelaksanaan OTS baik OTS usaha, kantor dan rumah, tidak akan diberitahukan kepada calon debitur/pemohon agar tim survei dapat melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil dari survei ini akan di laporkan kepada Loan Service melalui Laporan Penilaian Agunan untuk OTS rumah atau Laporan Penilaian Akhir untuk OTS usaha atau OTS kantor calon debitur, kemudian laporan-laporan OTS ini dicocokkan dengan hasil wawancara untuk mengetahui apakah keterangan yang disampaikan calon debitur pada saat wawancara sesuai dengan hasil OTS yang ada. Berdasarkan kriteria-kriteria tertentu hasil dari OTS ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Loan Service untuk merekomendasikan calon debitur yang telah di OTS ini apakah permohonannya akan diajukan ke Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dengan diterbitkan Daftar Usulan Pemohon ataukah permohonan kreditnya ditolak dengan dibuatnya Surat Penolakan kepada pemohon.

commit to user Hasil wawancara dengan Ibu Susyana Andriyani, Staff bagian Loan Services Unit tanggal 15 Juli 2010 25



d. Keputusan kredit Apabila

permohonan

kredit

direkomendasikan

maka

petugas Loan Service Unit membuat Dafttar Usulan Pemohon (DUP). Pengajuan DUP disertai dengan BI Checking, hasil wawancara dan berkas pemohon kredit secara bertahap diberikan kepada Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk diteliti dan diberikan keputusan kredit apakah kredit diterima atau ditolak. Anggota KPK tersebut antara lain Loan and Retail Service Head, Branch Manager dan Loan Service Unit sendiri. DUP dan dokumen-dokumen lain tersebut akan diberikan terlebih dahulu kepada Loan and Retail Service Head untuk diteliti dan diberikan pendapat, setelah itu dikembalikan ke Loan Service Unit / Analyst untuk diperbaiki berdasarkan saran dari Loan and Retail Service Head atau diteruskan langsung ke Branch Manager apabila tidak ada koreksi dari Loan and Retail Service Head. Hal yang sama akan dilakukan oleh Branch Manager yani menganalisa dan memberikan pendapat terhadap DUP dan dokumen-dokumen lain yang diusulkan dan dikembalikan ke Loan Service Analyst untuk ditindaklanjuti. Loan Service Analyst akan memeriksa DUP dan pendapat dari anggota Branch Manager

yang tertera di dalam kolom

pendapat KPK. Berkas permohonan kredit dan DUP yang commit to user



diterima kembali oleh pihak Loan Service biasanya akan ditindak lanjuti dengan: - Apabila terdapat kekurangan data-data pendukung terhadap DUP , berkas pemohon yang dibutuhkan dan persyaratan persyaratan tertentu dalam keputusan kredit maka Loan Service Analyst akan merevisinya dan mengajukannya kembali ke Anggota KPK. - Apabila diminta untuk melakukan OTS ulang maka akan dibuat memo OTS ulang oleh Loan Service Unit / Analyst. - Apabila berkas permohonan dan DUP ditolak oleh anggota KPK maka Loan Service Unit akan menerbitkan Surat Penolakan Kredit rangkap 2 yang akan dikirimkan kepada pemohon kredit dan untuk arsip Loan Service. - Apabila

disetujui,

maka

Loan

Service

Unit

akan

menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) yang akan ditandatangani oleh pemohon kredit pada saat dilakukan akad kredit dan disyahkan oleh Branch Manager. Sebagai bukti bahwa kredit telah disetujui oleh KPK dikeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K). Kemudian pihak loan service akan menginformasikan kepada calon debitur bahwa kredit yang diajukan telah disetujui dan memberitahukan committanggal to user realisasi / akad kredit serta biaya



administrasi yang harus dibayarkan pada saat akad. Apabila calon debitur telah menyetujui semua persyaratan-persyaratan untuk melakukan proses akad, maka Loan Service Unit menerbitkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) rangkap 3 yang berisi perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan kredit yang harus ditandatangai calon debitur saat akad kredit untuk mengikat para pihak yaitu Bank Tabungan Negara sebagai kreditur dan pemohon kredit sebagai debitur agar saling melaksanakan kewajiban. Surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh pemohon kredit adalah Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) diatas materai Rp 6.000,00. Penandatanganan akad kredit dan perjanjian lainnya dilakukan oleh pemohon kredit didepan pihak Bank, Notaris dan pihak pnjual atau developer serta tidak boleh diwakilkan. e. Realisasi kredit Realisasi kredit dihadiri oleh pemohon dan istri, pihak yang menjual rumah / developer, notaris, pihak bank. Proses realisasi ini akan dilakukan setelah penandatanganan akad kredit serta surat perjanjian kredit oleh pemohon dan pihak bank dihadapan notaris. Pemohon diharuskan membayar biaya fasilitas kredit seperti diawal persyaratan yang telah disepakati commit to user



meliputi biaya angsuran bulan pertama, provisi bank maksimal 0,5 % dari maksimal kredit, biaya notaris, biaya APHT (Akta Pemasangan Hak Tanggungan), biaya penilai/ appraiser, biaya premi asuransi kebakaran, biaya asuransi jiwa, saldo tabungan yang diblokir, dan biaya administrasi. Setelah penandatangan akad dan perjanjian kredit dana kredit yang dicairkan oleh pihak bank akan langsung diberikan kepada penjual atau ditransfer ke rekening developer, kemudian Loan Service Unit menerbitkan Surat Perjanjian Debitur Rangkap 5 (SPD5), yang ditujukan kepada : - SPD5 lembar 1, diberikan kepada Loan Administration Unit - SPD5 lembar 2, diberikan kepada Kantor Divisi Retail - SPD5 lembar 3, diberikan kepada bagian Collection and Work out - SPD5 lembar 4, diberikan kepada bagian Accounting - SPD5 lembar 5, diberikan kepada Notaris f. Pembayaran Angsuran dan Pelunasan Kredit Pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu: - Pembayaran angsuran dipotong langsung dari gaji. Pembayaran ini dapat dilakukan atas persetujuan debitur dengan bagian keuangan instansi yang mengurus gaji debitur untuk melakukan commit to userpemotongan gaji senilai angsuran



yang disepakati. Fasilitas pembayaran seperti ini bisa dilakukan bagi debitur yang bekerja sebagai pegawai tetap dan pihak instansi telah bekerja sama dengan BTN. - Pembayaran langsung ke loket BTN Debitur datang langsung ke BTN terdekat dan langsung membayar angsuran KPR subsidi di Teller Service. - Pembayaran melalui ATM BATARA Debitur

yang

mempunyai

tabungan

BATARA

dan

mempunyai ATM BATARA dapat membayar angsuran KPR subsidi dengan menggunakan fasilitas dengan ATM BATARA. - Pembayaran dengan tranfer Debitur dapat membayar angsuran KPR subsidi dengan melakukan tranfer dari bank manapun kepada BTN. - Pembayaran melalui kantor POS BTN kerjasama dengan kantor POS untuk memudahkan debitur dalam pembayaran angsuran KPR subsidi, dengan cara debitur datang langsung ke kantor POS terdekat di loket tersedia. - Pembayaran dengan cara pemindahbukuan Pembayaran angsuran KPR subsidi dilakukan dengan cara pemindahbukuan jika telah mendapatkan persetujuan dari pemilik rekening. commit to user



Pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut : - Dengan angsuran bulanan atas dasar perhitungan yang telah dilakukan setiap bulannya. Di dalam pembayaran angsuran terdapat Skim Pembayaran Ekstra yang bisa dilakukan oleh debitur apabila debitur mempunyai uang ekstra untuk membayar angsurannya beberapa bulan sekaligus pada waktu yang sama, minimal angsuran ekstra adalah 5 bulan angsuran. - Pelunasan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo kredit dengan pinalti sebesar 1% dari sisa kredit.

commit to user



Gambar 3.3 Prosedur Umum Kredit Bank BTN Surakarta

commit to user



Gambar 3.4

Daftar Usulan Pemohon Informasi Kredit (BI Checking, Hasil Wawancara dan Berkas Pemohon Kredit)

Penerimaan Berkas Kekompok Permohonan KPR Pemutus Kredit (KPK) Loan Service Loan And Retail Service Head

Kurang Data Atau Persyaratan

Loan Service Unit BI Checking

Wawancara Tolak Disetujui

Branch Bookkeping Manager And Control

OTS Ulang

Analis Kredit SuratLengkap / OTS) (Berkas SP3K Penolakan

Surat Penolakan

Tolak

OTS SPK

Daftar Usulan Pemohon Realisasi Kredit (BI Checking, Hasil Wawancara dan Berkas Pemohon Kredit)

SPD 5 Kelompok commit to user Pemutus Kredit (KPK) Pembayaran Angsuran

Loan Administration Staff

Laporan Penilainan Agunan & Laporan Penilaian Akhir



Prosedur Pengambilan Keputusan Kredit oleh KPK dan Realisasi Kredit c) Keluaran (output) dari Sistem Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta. Output atau keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan apabila keluaran dari sistem kurang berguna. Keluaran yang diharapkan dari adanya sistem ini, tersirat dari hasil wawancara penulis dengan Staff Loan Service, sebagai berikut: “Tujuan dari prosedur dan proses kredit ini, atau keluaran dari sistem penyaluran kredit seperti yang Adik bilang tadi tentunya adalah harapan bahwa dengan proses kredit RSH ini semakin banyak masyarakat Surakarta yang bisa memenuhi kebutuhan papan mereka, hal ini dikarenakan produk RSH bukan produk kredit komersil melainkan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan papannya yaitu rumah yang layak. Tujuan ini dapat tercapai apabila terget realisasi terpenuhi. Di Bank BTN ada yang namanya layanan kredit 151 Dik,.......... layanan kredit merupakan salah satu cara yang bisa mendukung tercapainya target itu, selain bisa menciptakan image bagi bank BTN sesuai dengan visi kita yakni menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan, jadi terbentuk trademark di masyarakat kalau ingat rumah ingat BTN kira-kira seperti itu, walupun terkadang dalam penerapannya layanan kredit 151 tidak selalu bisa dipenuhi, kadang bisa ada yang kurang dari 7 hari kerja Dik, tapi juga ada yang lebih dari 7 hari kerja..” (Bangun Sulistyo, Staff bagian Loan Services Unit : 15 Juli 2010)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa keluaran (output) dari sistem penyaluran kredit KPRS ini dapat dilihat dari berjalannya tercapainya target realisasi commit to user



KPRS dan layanan kredit 151 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pencapaian Target Realisasi KPRS Keluaran (output) dari sistem penyaluran kredit KPRS pada Bank BTN Surakarta dapat dilihat dari pencapaian target realisasi untuk debitur KPRS pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.5 Target dan Realisasi KPRS BTN Surakarta tahun 2008-2010 (per Semester) Rp70,000,000 Rp60,000,000 h ia Rp50,000,000 p u R r Rp40,000,000 ay li M Rp30,000,000 m al Rp20,000,000 a D Rp10,000,000 Rp0

I '08

II '08

I '09

II '09

I '10

Rp62,116,170

Rp62,116,170

Rp35,000,000

Rp58,382,727

Rp38,500,000

Realisasi Rp17,779,877

Rp40,842,326

Rp24,508,605

Rp49,130,180

Rp30,992,491

Target

Target realisasi Bank BTN cabang Surakarta ditentukan oleh Kantor Pusat Bank BTN di Jakarta dimana penentuan jumlah target didasarkan pada animo masyarakat di wilayah Solo,

anggaran

subsidi

yang

dikucurkan

pemerintah,

ketersediaan Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang dibangun oleh pengembang, dan peringkat atau kelas dari Bank BTN commit to user



Surakarta pada periode tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Aris selaku staff Loan Administration sebagai berikut. “Target realisasi itu ditentukan dari pusat Dik...biasanya target ditentukan oleh peringkat masing-masing cabang BTN, dana yang dikucurkan pemerintah, jumlah Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang dibangun developer..”(Aris B. S., staff Loan Administration Unit : 15 Juli 2010).

Gambar 3.5 menunjukkan jumlah target dan realisasi Bank BTN cabang Solo periode tahun 2008 sampai dengan pertengahan tahun 2010 yang disajikan dalam per semester. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa antara garis realisasi dan garis target tidak pernah terjadi titik temu, di mana garis realisasi selalu menempati posisi di bawah garis target. Hal tersebut mengindikasikan bahwa target penyaluran KPRS yang telah ditetapkan Bank BTN cabang Surakarta per semester belum bisa terealisasikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Bangun selaku staff Loan Service dan menanggapi naik turunnya jumlah target dan realisasi ini adalah sebagai berikut. “Sampai saat ini kami belum bisa mencapai target realisasi terutama dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) nya kurang, jadi yang idealnya saya dengan bu Susi melayani sepuluh wawancara calon debitur sehari, tetapi karena banyaknya calon debitur yang datang untuk wawancara, kami berdua tidak bisa menolak mengingat terkadang ada calon debitur yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Kan itu juga membuat waktu kita untuk menganalis commit to userproses kredit menjadi lebih lama kurang Dik......sehingga



yang juga dapat berakibat pada pencapaian target realisasi yang seharusnya bisa lebih dari jumlah ini tidak terpenuhi. Selain faktor SDM, faktor regulasi juga berpengaruh, jadi harga rumah RSH untuk wilayah Solo sebesar Rp 55 juta itu sudah tidak relevan mengingat harga rumah tersebut hanya senilai rumah batako dan itu sama saja kurang layak untuk disebut RSH. Kendala lain yang juga berpengaruh terhadap target realisasi ini adalah banyaknya calon debitur yang tidak memiliki syarat untuk mendapatkan rumah subsidi, misalnya ternyata calon debitur sudah memiliki rumah, penghasilannya setelah dikonfirmasi atau di OTS lebih dari Rp 2,5 juta.....ya kira-kira secara keseluruhan seperti itu Dik.....” (Bangun Sulistyo, staff bagian Loan Services Unit : 15 Juli 2010).

Berdasarkan data berupa grafik di atas dan hasil wawancara penulis dengan staff Loan Service, penulis menyimpulkan bahwa

tidak

terpenuhinya

target

realisasi

diantaranya

dikarenakan point-point di bawah ini : - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) - Regulasi yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini - Banyaknya calon debitur yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas KPRS b. Layanan Kredit 151 Layanan kredit 151 adalah layanan kredit pada Bank BTN secara umum, yakni pada hari pertama pengajuan permohonan kredit, konsumen sudah bisa mengetahui apakah mereka bisa mendapat KPR atau tidak, lima hari berikutnya proses memenuhi syarat-syarat administratif, dan satu hari kemudian commit to user



pencairan. Jadi, dalam waktu tujuh hari kerja kredit perumahan ini sudah dapat dicairkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Susyana Andriyani selaku staff bagian Loan Service yang menangani wawancara dan menganalisa permohonan kredit calon debitur standart layanan 151 ini dapat dilakukan apabila proses kreditnya berjalan, sebagai berikut: - Hari Pertama Proses Kredit Pada hari pertama target yang harus dipenuhi adalah pada saat pengajuan permohonan kredit calon debitur sudah bisa mengetahui apakah mereka bisa mendapat KPRS atau tidak.

Komponen-komponen

didalamnya

yang

dapat

mendukung tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut: ü Berkas permohonan kredit debitur sudah lengkap sesuai dengan persyaratan kredit secara umum. ü Tidak diperlukan OTS rumah atau pun OTS usaha calon debitur

dikarenakan

developer/pengembang

sudah

bekerjasama dengan Bank BTN. ü Calon debitur adalah pegawai tetap dan pembayaran angsuran dilakukan dengan cara potong gaji. ü BI Checking calon debitur sudah keluar sebelum atau pada saat proses wawancara, sehingga interviewer mengetahui track record calon debitur dengan bank lain apakah baik atau buruk. commit to user



ü Saat wawancara dilakukan, persyaratan 5C dan 7P dinilai oleh analis sudah dipenuhi oleh calon debitur. Apabila menurut seorang analis komponen-komponen diatas sudah saling mendukung, maka calon debitur bisa mendapat kepastian kalau permohonan kreditnya di rekomendasikan oleh pihak Loan Service pada saat wawancara berlangsung. - Hari Kedua sampai dengan Hari Kelima Proses Kredit Pada hari kedua sampai ke lima dilakukan proses pemberian keputusan kredit dan proses memenuhi syaratsyarat administratif bagi calon debitur. Komponenkomponen yang dapat mendukung proses ini adalah ü DUP (Daftar Usulan Pemohon) yang diajukan Loan Service Analyst kepada Kelompok Pemutus Kredit lainnya yakni Loan and Retail Service Head dan Branch Manager disetujui tanpa kendala yang berarti, sehingga dapat dilakukan penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK). ü Calon debitur telah memenuhi syarat-syarat dan biayabiaya administratif, biaya tersebut meliputi angsuran pertama, biaya provisi, biaya notaris, biaya appraissal, commit to user



asuransi jiwa dan kebakaran, serta calon debitur telah membuka rekening tabungannya di Bank BTN. ü Calon

debitur

menyetujui

pasal-pasal,

hak

dan

kewajibannya yang tercantum dalam SP3K dan SPK sehingga

dapat

dilakukan

penjadwalan

untuk

akad/realisasi kreditnya. - Hari Ketujuh Proses Kredit Hari ketujuh proses kredit adalah saat akad kredit/realisasi kredit/pencairan kredit. Proses akad ini dapat berjalan lancar apabila: ü Pihak-pihak yang terlibat dalam akad dapat hadir, yakni pemohon dan istri, pihak yang menjual rumah / developer, notaris dan pihak bank. ü Penandatanganan akad kredit serta

surat perjanjian

kredit oleh pemohon dan pihak bank dihadapan notaris, kemudian dana kredit yang dicairkan oleh pihak bank dapat langsung diberikan kepada penjual/developer atau ditransfer ke rekeningnya. ü Diterbitkannya Surat Perjanjian Debitur Rangkap 5 (SPD5) oleh pihak Loan Service Unit sebagai tanda bahwa pemohon sudah resmi menjadi debitur

Bank

BTN dan Bank BTN resmi sebagai kreditur dengan hak commit to user



dan kewajibannya masing-masing seperti apa yang tertera di dalam perjanjian kredit. Layanan kredit 151 akan dapat berjalan dengan baik apabila proses diatas terpenuhi. Terpenuhinya layanan kredit 151 dinilai dapat meningkatkan citra atau image BTN dimata masyarakat khususnya masyarakat Surakarta sebagai bank yang benar-benar fokus dalam pembiayaan perumahan. Tetapi di dalam

prakteknya

penerapan

layanan

kredit

151

ini

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff loan service menemui kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut secara umum diungkapkan oleh ibu Susyana Andriyani, sebagai berikut. “Biasanya layanan kredit 151 tidak terpenuhi karena data pemohon kurang lengkap, pemohon juga belum mebuka tabungan, hasil OTS belum keluar, kadang menunggu BI Checking juga Mbak....”(Susyana Andriyani, staff Loan Services : 15 Juli 2010) Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff Loan Service, penulis menyimpulkan bahwa belum berjalannya Layanan Kredit 151 secara konsisten, diantaranya dikarenakan point-point di bawah ini: - Kurangnya kelengkapan data dan persyaratan administratif calon debitur. - Lamanya proses On The Spot (OTS.) - Belum dikeluarkannya BI Checking. commit to user



2. Efektivitas Penerapan Sistem Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada PT.

Bank Tabungan Negara cabang

Surakarta Keluaran (output) dari Sistem Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah pada Bank BTN cabang Surakarta merupakan indikator yang penulis jadikan dasar untuk menentukan efektivitas penerapan sistem penyaluran KPRS di Bank BTN. Berdasarkan data-data yang penulis dapat dari pihak-pihak internal Bank BTN, serta didukung oleh hasil pembahasan, dan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pihak Bank BTN yang terlibat langsung dalam sistem penyaluran KPRS ini, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem penyaluran KPRS pada Bank BTN cabang Surakarta belum bisa dikatakan efektif atau belum berhasil mencapai tujuan dan sasaran dari diterapakannya sistem tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul dalam penerapan tahap-tahap sistem pada saat dijalankan, sehingga hasil yang diharapkan dari output sistem tidak terpenuhi yakni belum berhasilnya penerapan Layanan Kredit 151 yang dijalankan Bank BTN cabang Surakarta dan tidak tercapainya target realisasi KPRS yang diharapkan. Permasalahanpermasalahan yang mempengaruhi efektivitas dari penerapan sistem penyaluran KPRS ini penulis jabarkan dalam tahapan-tahapan proses berikut ini.

commit to user



1) Permasalahan yang terjadi pada Tahap Input Sistem Tahap input sistem terdiri dari regulasi, persyaratan kredit dan sumber daya manusia, kendala atau masalah yang dihadapi dari diterapkannya input sistem diantaranya: a. Peraturan

Menteri

Negara

Perumahan

Rakyat

No.

07/Permen/M/2008 tentang Batas harga rumah yang dapat dibeli melalui KPR Bersubsidi di dalam penerapannya sulit, karena untuk wilayah Surakarta rumah senilai Rp. 55 juta ke bawah adalah rumah batako, dengan kata lain belum dinilai layak untuk memenuhi syarat-syarat kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan calon pemohon KPRS akan kesulitan untuk mencari rumah yang sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan regulasi tersebut. b. Banyak calon debitur yang mengajukan KPRS sudah mempunyai rumah, sedangkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi hanya diperuntukkan yang belum memiliki rumah. c. Kurangnya SDM untuk mengakomodir kebutuhan calon debitur khususnya untuk proses interview. Calon debitur terkadang complaine karena harus menunggu lama gilirannya untuk di interview.

commit to user



2) Permasalahan pada Tahap Proses Sistem Pada tahap penerapan proses kredit permasalahan utama yang dihadapi oleh Loan service unit adalah lamanya waktu proses kredit, hal ini sering disebabkan oleh hal-hal berikut ini: a. Kurangnya berkas-berkas dan persyaratan administratif calon debitur, yakni: - Penyerahan berkas yang tidak lengkap dari debitur dikarenakan calon debitur tidak mengerti dengan benar pesyaratan yang harus dilengkapi - Diterimanya berkas walaupun tidak lengkap oleh Loan Service, seperti belum membuka tabungan, tidak ada photo, copy sertifikat dan IMB belum dilampirkan, hal ini terjadi disamping dari kelalaian calon debitur juga dapat dikarenakan calon debitur tidak mendapatkan check list untuk kelengkapan data dari Loan Service. b. BI checking calon debitur belum diterima Sebelum wawancara dilakukan BI Checking seharusnya telah disiapkan terlebih dahulu, BI Checking ini berguna dalam pengenalan calon debitur yang dapat membantu analis dalam pengambilan keputusan kredit. Bookkeping and Control

Tetapi terkadang pihak

mengeluarkan

BI Checking ini

sesudah proses wawancara berlangsung. Hal ini menyebabkan proses wawancara menjadi kurang efektif karena analis tidak dapat langsung mengetahui apakah keterangan dari calon commit to user debitur mengenai track record kreditnya memang benar.



c. Proses OTS (On The Spot) Apabila dilakukan proses OTS maka pihak Loan Service dalam menentukan atau merekomendasikan suatu permohonan kredit kepada Kelompok Pemutus Kredit perlu menunggu hasil OTS yang akan dibuat oleh pihak Loan Administration. Terkadang proses OTS ini memerlukan waktu yang cukup lama, diantaranya dikarenakan:26 - Terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh perusahaan,

misalnya

mobil

dan

kamera

untuk

mendokumentasikan hasil OTS. - Alamat yang tertera dalam memo OTS yang dibuat oleh Loan Service kurang jelas atau bahkan salah sehingga proses OTS tertunda, bahkan pihak Loan Administration membuat Laporan Penilaian Akhir atau Laporan Penilaian Agunan yang salah karena kesalahan penulisan alamat. 3) Permasalahan yang ada dalam keluaran (output) sistem Setelah proses dari suatu sistem dijalankan tentunya diharapkan hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan dari penerapan sistem tersebut. Apabila keluaran atau hasil dari suatu sistem tidak seperti yang diharapkan atau menyimpang dari sasaran dan tujuan sistem maka hal ini disebabkan oleh permasalahan yang terjadi dalam

26

commit to user Hasil wawancara degan Bapak Aris Staff Loan Administration. 15 Juli 2010



penerapan input sistem (masukan) dan proses sistem (pengolah). Keluaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari suatu sistem KPRS ini yakni tidak terpenuhinya Layanan Kredit 151 dan tidak tercapainya target realisasi debitur KPRS yang menjadi tujuan dan sasaran dari produk ini.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penerapan sistem diatas seharusnya dapat diatasi dengan mengoptimalkan atau memperbaiki sistem penyaluran KPRS pada Bank BTN cabang Surakarta, perbaikan dan pengoptimalan sistem tersebut merupakan penindaklanjutan dari permasalahan-permasalahan yang muncul didalam penerapan sistem. Penindaklanjutan ini dari kurang berhasilnya penerapan sistem ini dapat dijadikan sebagai feedback bagi suatu sistem untuk perbaikan sistem dimasa yang akan datang, agar tercipta sistem yang lebih bisa mendorong tercapainya sasaran dan

tujuan

dari

diterapkannya

sistem

tersebut.

Usaha-usaha

pengoptimalan dan perbaikan sistem yang dapat dilakukan agar di dalam penerapan sistemnya dapat berjalan lebih efektif adalah dengan penindaklanjutan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penerapan tahap-tahap sistem penyaluran KPRS pada PT BTN cabang Surakarta, diantaranya adalah sebagai berikut.

commit to user



1) Tahap Input Sistem a. Perbaikan pada input sistem yang mengatur tentang regulasi, khususnya mengenai batas harga rumah yang dapat dibeli melalui KPR bersubsidi. Perbaikan sistem mengenai Batas Harga Rumah oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat dapat dilakukan dengan menyesuaikan batas harga rumah yang layak untuk disubsidikan dan wilayah sasarannya. Selain perbaikan pada input sistem lewat penyesuaian regulasi usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh pihak intern BTN untuk mengatasinya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa developer (pengembang) untuk penyediaan Rumah Sederhana Sehat agar dapat memfasilitasi calon debitur KPRS. b. Untuk mengatasi permasalahan calon debitur telah memiliki rumah atau tidak, dapat dilakukan OTS (on the spot) yang merupakan bagian dari proses sistem dengan melakukan survei langsung kerumah calon debitur. c. Peningkatan jumlah SDM bank BTN yang merupakan input dari suatu proses sistem diperlukan untuk mengakomodir banyak nya debitur yang berminat pada produk KPRS ini, khususnya untuk staff interviewer dan analis kredit, dengan dukungan SDM yang berkualitas dan berpengalaman akan dapat berperan dalam membantu jalannya sistem dan proses kredit Bank BTN serta dapat meningkatkan layanan kredit kepada debitur dengan proses kredit yang berjalan lebih cepat commit to user dan tentunya berkualitas.



2) Tahap Proses Sistem a. Kurangnya berkas-berkas debitur ini dapat dikarenakan kurang optimalnya proses sistem khususnya pada saat pemberian informasi kredit kepada calon debitur dan kelengkapan data yang diperlukan, kelengkapan data calon debitur ini penting dalam proses kredit dan mendukung layanan kredit, apabila data-data calon debitur kurang maka proses kredit akan berjalan lama. Untuk itu diperlukan pengoptimalan dalam proses sistem saat pemberian informasi kredit kepada calon debitur ini, pengoptimalan ini dapat dilakukan oleh staff Loan Service dengan memberikan penjelasan yang benar-benar dapat dimengerti oleh debitur tentang berkas dan form yang harus dilengkapi oleh calon debitur, menjelaskan dengan detail pengisian form-form tersebut, dan tidak lupa memberikan check list data kepada calon debitur, serta menanyakan kembali kepada calon debitur apabila ada yang kurang jelas. b. Untuk mendukung pengoptimalan sistem yang berjalan diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak Loan Service dangan bagian Bookkeping and Control mengenai kebutuhan data BI Checking calon debitur agar dipersiapkan sebelum wawancara berlangsung . c. Koordinasi yang lebih baik juga dapat dilakukan oleh pihak Loan Service dan Loan Administration dalam pelaksanaan proses OTS mulai dari menulis memo OTS sampai dengan to user dikeluarkannyacommit hasil dari OTS.



3) Tahap Output Sistem Keluaran yang diharapkan dari sistem yang dijalankan adalah terpenuhinya Layanan Kredit 151 dan pencapaian target realisasi debitur KPRS. Apabila hal ini tidak tercapai, maka diperlukan perbaikan atau pengoptimalan penerapan sistem pada input dan prosesnya. Usaha-usaha perbaikan dan pengoptimalan penerapan input sistem dan proses sistem diatas dapat digunakan agar dapat menghasilkan keluaran (output) yang lebih diharapkan.

commit to user



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada Bab III yang membahas tentang hasil penelitian Efektivitas Penerapan Sistem Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta, dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Sistem penyaluran KPRS yang digunakan PT. BTN cabang Surakarta adalah terdiri dari dari tahap-tahap berikut: a. Tahap Input Sistem, terdiri dari regulasi KPRS oleh Menteri Perumahan Rakyat, persyaratan permohonan kredit, dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan kredit, dan sumber daya manusia yang menjalankan proses penyaluran kredit KPRS. b. Tahap Proses Sistem, terdiri dari tahap pemberian Informasi Kredit dan Penerimaan Berkas Permohonan KPR, tahap Wawancara, tahap On the Spot (OTS), tahap pengambilan Keputusan Kredit, tahap Realisasi Kredit, dan tahap Pembayaran Angsuran serta Pelunasan Kredit.

commit to user



c. Tahap Output Sistem, terdiri dari keluaran yang diharapkan dari diterapkannya sistem penyaluran KPRS ini yakni tercapainya terget realisasi KPRS dan berjalannya Layanan Kredit 151. 2. Efektivitas Penerapan Sistem penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta Penerapan Sistem penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta ini belum bisa dikatakan efektif karena keluaran (output) yang diharapkan dapat dihasilkan dari diterapkannya sistem tersebut belum tercapai, yakni belum berjalannya Layanan Kredit 151 secara konsisten dan tidak tercapainya target realisasi yang telah ditentukan pada tiap semester. Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa permasalahan yang muncul di dalam penerapan pada tahap-tahap sistem penyaluran KPRS PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta, sebagai berikut: a. Permasalahan pada Tahap Input Sistem, terdiri dari: - Kurang relevannya lagi penetapan Batas Harga Rumah KPRS yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 07/Permen/M/2008 pada Bab III pasal 5 ayat 3 untuk wilayah Surakarta - Calon debitur yang mengajukan KPRS sudah mempunyai rumah - Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mengakomodir kebutuhan calon debitur, khususnya untuk proses interview. commit to user



b. Permasalahan pada Tahap Proses Sistem, yakni lamanya proses sistem yang dikarenakan: - Kurangnya berkas-berkas dan persyaratan administratif calon debitur - BI Checking yang dibutuhkan dalam merekomendasikan permohonan calon debitur belum diterima - Proses On The Spot (OTS) yang berjalan lama c. Permasalahan pada Tahap Proses Sistem, terdiri dari: - Tidak tercapainya target realisasi KPRS - Belum berjalannya Layanan Kredit 151 secara konsisten Penindaklanjutan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penerapan tahap-tahap sistem penyaluran KPRS pada PT BTN cabang Surakarta yang seharusnya dapat dilakukan agar dalam penerapan sistem lebih efektif, usaha-usaha penindaklanjutan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: a. Tahap Input Sistem - Penyesuaian input sistem mengenai Batas Harga Rumah yang dapat dibeli melalui KPR bersubsidi untuk wilayah Solo. - Pengoptimalan OTS (On The Spot) yang merupakan bagian dari proses sistem dengan melakukan survei langsung kerumah calon debitur. commit to user



- Peningkatan jumlah SDM bank BTN yang merupakan input dari suatu proses untuk staff interviewer dan analis kredit. b. Tahap Proses Sistem - Pengoptimalan dalam proses sistem yaitu saat pemberian informasi kredit kepada calon debitur. - Pengoptimalan proses sistem dengan koordinasi yang lebih baik antara pihak Loan Service dangan bagian Bookkeping and Control mengenai kebutuhan data BI Checking - Pengoptimalan proses sistem dengan koordinasi yang lebih baik antara Loan Service dan Loan Administration dalam pelaksanaan proses OTS. c. Tahap Output Sistem Usaha-usaha perbaikan dan pengoptimalan penerapan input sistem dan proses sistem diatas dapat digunakan agar penerapan sistem dapat menghasilkan keluaran (output) yang lebih diharapkan.

B. Saran Dalam upaya mendukung dan mengantisipasi hambatan dalam usaha-usaha perbaikan dan pengoptimalan penerapan sistem penyaluran KPRS pada PT. Bank BTN cabang Surakarta agar dapat menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan yang diharapkan, penulis memberikan saran untuk input dan proses pada sistem sebagai berikut: 1. Pada Tahap Input Sistem commit to user



a. Kurangnya informasi mengenai KPRS dapat menyebabkan calon debitur tidak mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan umum pengajuan KPRS pada Bank BTN berdasarkan pengamatan penulis belum menyediakan brosur untuk produk KPRS, brosur yang disediakan adalah brosur-brosur dari developer yang menawarkan perumahan subsidi, pengenalan KPRS pada calon debitur dilakukan secara on-line atau langsung kepada calon debitur pada saat calon debitur mengajukan permohonan kredit. Agar lebih efektif dan efisien dalam penyaluran kredit KPRS ini hendaknya pihak marketing dapat membuat brosur KPRS tersebut, selain lebih akan lebih komunikatif brosur ini juga dapat digunakan pihak BTN untuk meningkatkan jumlah pemohon KPRS, karena selain berguna untuk memberikan informasi yang jelas kepada callon debitur, brosur ini juga berguna untuk mempromosikan produk KPRS. Kegiatan promosi juga dapat diintensifkan baik melalui advertising, sales promotion, serta publisistas. b. Pemberian batas waktu kepada nasabah untuk melengkapi kekurangan persyaratan kreditnya diperlukan agar proses kredit tidak berkepanjangan. Jadi, jika menurut pihak perbankan data yang calon debitur belum lengkap atau cukup dan nasabah sudah diminta untuk segera melengkapinya tetapi sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit ditolak. Pemberian batas waktu ini berguna dalam mendukung Layanan Kredit 151 yang berusaha dijalankan oleh BTN Solo yakni calon debitur harus melengkapi commit to user



datanya setelah 1 hari sejak pihak Loan Services memberitahukan kekurangan data tersebut.

2. Tahap Proses Sistem a. Bank BTN sebagai bank yang berpengalaman khususnya dalam pemberian kredit perumahan, seyogyanya tidak menjadikan proses OTS

ini

menjadi

suatu

kendala

yang

berarti

dalam

pelaksanaannnya. Untuk perbaikan ke depan kendala yang ada tersebut dapat diatasi dengan penambahan sarana dan prasarana OTS khususnya mobil dan kamera, untuk pihak Loan Service sendiri sebaiknya lebih teliti dan hati-hati dalam penulisan memo terutama pada bagian alamat OTS dan nomer rumah agunan karena kesalahan penulisanya dapat membuat proses kredit menjadi lama. Usaha lainnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi lamanya proses OTS ini adalah penyediaan fasilitas motor/mobil khusus untuk OTS, atau penyediaan fasilitas kantor yang sesuai dengan jenjang kepangkatan/posisi jabatan. b. Pihak Loan Service sebagai pewawancara dan penganalis kredit seharusnya memiliki akses untuk mendapatkan BI Checking calon debitur secara langsung, sehingga tidak perlu menunggu bagian Bookkeping and Control, mengingat BI Checking merupakan data yang penting untuk pengambilan keputusan kredit, maka penulis menilai hal ini diperlukan agar BI Checking tidak menghambat layanan proses kredit. commit to user

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENYALURAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SURAKARTA

Recommend Documents