Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 78- 88
11 Pages
PENYALURAN KREDIT PADA BANK ACEH Muhammad Fudhil1, Dahlan2, Sanusi Bintang2 1)
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstrack:Article 29 of the Act Number 10, 1998 regarding the Change of the Act Number 7, 1992 regarding Banking states that the guidance in verse (1) means the efforts done by determining the rules relating institutional aspect, the owning, activities, report and other relating operational bank aspect. The meaning of supervision in verse (1) covers indirect supervision especially preliminary supervision through research, analysis, and the evaluation of bank report and direct supervision through investigation followed by reparation. In accordance with that, the Indonesian Bank is granted the power, responsibility, and duty fully to guide and supervise on the bank by doing some preventive and repressive efforts. On the other hand, the bank is compulsory to have and apply supervision system internally in terms of securing the decision process in managing the bank that based on the careful principle of bank. Due to the fact that the bank is working with the fund from people deposited based on the trust, every bank is necessary to keep healthy and keep the trust of the people. In fact, the internal supervision at Bank Aceh has not been working due to debt risk.This research aims to explain the application of internal monitoring of bank on providing loan that has been suitable to the law, the obstacles faced in monitoring on the loan and the consequence of law on the bank if the internal monitoring in providing loan is conducted not properly. This is normative-empirical research based on library and field research. Library research is conducted to obtain secondary data by reviewing the literatures and laws relating to the research problems. Field research is conducted to primary data by interviewing respondents and informants. The data obtained are then analysed qualitatively by descriptive analytical approach. The research shows that the implementation of internal bank monitoring on the debt provision has not been conducted well and based on the law due to the monitoring function has not been done maximally namely the provision of it is not conducted based on the Policy of Bank Credit, the procedure of credit provision and internal bank regulation, the developing of debtors including the monitoring through visiting them and warn them earlier regarding the decrease of credit quality that is expected to risk the bank is not implemented fully, the quality of credit that is not based on the Indonesian Bank Regulation, the truth of the provision between related parties and the Bank is not fully based on the bank policy, the administration of the loan documents is not in according with the law. The obstacles faced in the monitoring are the independency of the bank management, tight competition, many debt programs, and the customer’s loyalty. The constraints in providing credit at the Bank of Aceh are the analysis of credit provision cannot done maximally that is the review on the character of debtors and the limit of time given by the bank management for the monitoring is limited. The legal consequences towards the monitoring that is not conducted based on the law are the weakness in providing the debt causing the problem and risking in cashing the money that is not based on the requirements, the extension of time that is not based on the regulation, there is the debt transaction that is not based on the Standard Operational Procedure of credit provision.It is recommended that the Bank of Aceh could monitor more intensive in providing the credit hence the risk from the credit provision can be minimalized. The government should provide more freedom for the bank management to decide the policy professionally, provide more time to review the capability of the debtors hence the review can be optimally done, and the analysis of 5 C’s can be fulfilled in providing the credit and it is a necessary a regulation on the internal monitoring of the bank thus the mechanism of the monitoring can be more clear and providing the punishment if the internal monitoring is conducted against the law. Keywords: Internal Monitoring, Bank of Aceh and Credit Provision
Abstrak: Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UUP) menyebutkan, yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakantindakan perbaikan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban secara
Volume 1, No. 4, November 2013
- 78
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya”. Kenyataannya pengawasan internal pada Bank Aceh belum dapat berjalan, karena masih terjadinya kredit bermasalah atau resiko kredit.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan internal bank terhadap penyaluran kredit telah berjalan menurut peraturan perundang-undanga, hambatan bank dalam melakukan pengawasan internal terhadap penyaluran kredit dan konsekuensi hukum terhadap bank bila pengawasan internal penyaluran kredit oleh bank tidak sebagaimana mestinya.Penelitian ini bersifat normatif-empiris yang didasarkan kepada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Penelitian kepustakaaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan desriftif analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Internal Bank terhadap Penyaluran Kredit belum dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, karena fungsi pengawasan kredit belum dilakukan secara maksimal antara lain pemberian kredit belum dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank, prosedur pemberian kredit dan ketentuan internal Bank yang berlaku, perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan kepada debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas kredit yang diperkirakan mengandung risiko bagi Bank belum sepenuhnya dilakukan, adanya kualitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kebenaran pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar belum sepenuhnya sesuai Kebijakan Perkreditan Bank, adanya pelaksanaan pengadministrasian dokumen perkreditan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan internal pada Bank Aceh adalah independensi manajemen bank, persaingan yang ketat, kredit program yang banyak, dan loyalitas nasabah. Hambatan-hambatan dalam pemberian kredit pada PT Bank Aceh analisis pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan secara optimal adalah penilaian terhadap watak (character) debitur dan batasan jangka waktu yang diberikan oleh manajemen bank bagi melakukan pengawasan kredit terbatas. Konsekuensi hukum terhadap pengawasan internal bank yang tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah terjadinya kelemahan-kelemahan dalam penyaluran kredit sehingga dapat terjadinya kredit bermasalah dan risiko kredit.pencairan kredit yang tidak memenuhi persyaratan, perpanjangan jangka waktu yang tidak memenuhi persyaratan, adanya transaksi keuangan debitur yang tidak sesuai dan tidak berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan perkreditan.Disarankan kepada Bank Aceh untuk dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif dalam penyaluran kredit, sehingga risiko atau kredit bermasalah dapat diminimalisir. Diharapkan pemerintah dapat memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada Manajemen Bank untuk secara profesional memutuskan kebijakan perkreditan, memberikan tenggang waktu yang memadai untuk penilaian kelayakan kredit sehingga pelaksanaan analisis penilaian kredit berjalan optimal dan analisis 5 C’s dapat terpenuhi dalam pemberian kredit dan diperlukan suatu aturan yang tegas terhadap pengawasan internal bank, sehingga mekanisme pengawasan dapat lebih jelas dan memberikan sanksi yang tegas jika pengawasan internal bank tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Kata Kunci:Pengawasan Internal, Bank Aceh dan Penyaluran Kredit
PENDAHULUAN
untuk menukar uang, memindahkan uang atau
Dalam pembicaraan sehari-hari, Bank dikenal
menerima segala macam bentuk pembayarandan
sebagai
setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air,
lembaga
keuangan
yang
kegiatan
utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito.Kemudian, bank juga dikenal
pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Fungsi
utama
perbankan
Indonesia
sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit)
adalahsebagai penghimpun dana dan penyalur
bagi
membutuhkannya.Di
dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya
samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat
perbankan di Indonesia haruslah berasaskan
79 -
masyarakat
yang
Volume 1, No. 4, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala demokrasi
ekonomi
menggunakan
yang sehat untuk menghindari risiko kredit
prinsip kehati-hatian. Fungsi Perbankan tidak
bermasalah. Terjadinya kredit bermasalah akan
hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan
menimbulkan potensi kerugian pada bank
penyalur
khususnya
dana
dengan
masyarakat
atau
perantara
dan
mengganggu
kemantapan
penabung dan investor, tetapi fungsinya akan
stabilitas ekonomi dan moneter pada umumnya.
diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat
Dengan perkataan lain kemacetan kredit akan
banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan
membawa pengaruh terhadap kesinambungan
lebih sejahtera daripada sebelumnya.
pembangunan
Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit,
biasanya
disertai
pula
dengan
nasional
yang
sedang
dilaksanakan karena sebagian dana mengendap dalam kredit macet.
meningkatnya kredit yang bermasalah atau
Kredit bermasalah terjadi jika debitur gagal
kredit macet atas kredit yang diberikan.Bahaya
memenuhi komitmennya, debitur sudah tidak
yang timbul dari kredit macet adalah tidak
sanggup
terbayarnya
baik
dan/atau pokok) kepada bank sebagaimana
sebagian maupun seluruhnya.Namun, banyak
sudah dituangkan dalam perjanjian yang telah
kejadian-kejadianyangterjadi
disepakati, sehingga dalam praktik dikenal
kembali
kredit
tersebut,
membuktikan
membayar
bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet
dengan
banyak
diragukan (D) dan macet (M).
terjadi
sebagai
akibat
penyaluran
kolektibilitas
kewajibannya
kurang
(bunga
lancar
(KL),
persetujuan kredit yang tidak begitu ketat.Di
Berdasarkan penelitian yang dilakukan,
Indonesia masalah kredit macet, yang dalam
terdapat sekitar 17 kasus yang terjadi akibat
istilah
Non-
kurangnya pengawasan pada Bank Aceh yang
Performing Loan (NPL), menduduki posisi
di- antaranya kasus pada Bank Aceh kantor
tertinggi, yakni 55 %. Persentase ini adalah
Cabang Pembantu Neusu atas nama Muhammad
perbandingan
Ali yang terjadi akibat 3 kesalahan pihak
perbankan
disebut
antara
kredit
dengan
macet
atau
bermasalah dengan total penyaluran kredit
pengawasan yaitu:
perbankan. Rasio NPL terhadap total loans
1. Pemberian kredit bagi pegawai pusat yang
tersebut di Korea Selatan 16%, Malaysia 24%
gajinya tidak dibayar via bank Aceh,
dan Thailand 52%. Tingginya NPL di Indonesia
sebenarnya
tidak terlepas kurang patuhnya Bank-Bank di
tambahan
Indonesia terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian
hutang.
dalam penyaluran kredit. Kredit masyarakat
yang harus
harus sebagai
dimintakan jaminan
agunan pelunasan
2. Pada saat pembahasan tidak dilakukan
bersumber disalurkan
dari
dana dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudensial principle) dan aspek-aspek penyaluran kredit
perhitungan yang seksama mengenai batas waktu pension/usia calon debitur. 3. Jangka waktu pemberian kredit masa pansiun calon debitur. Volume 1, No. 4, November 2013
- 80
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kasus di atas merupakan salah satu kasus
a. Pengawasan terhadap semua pegawai dan
yang terjadi di Bank Aceh dalam pengawasan
pejabat
bank
penyaluran kredit. Ada sejumlah kasus lain
perkreditan.
yang
terkait
dengan
yang terjadi seperti Komite Olah Raga Nasional
b. Pengawasan terhadap semua jenis kredit,
Indonesia (KONI) yang tidak memiliki agunan
termasuk kredit kepada pihak-pihak yang
dan sektor kredit yang tidak jelas pada kantor
terkait dengan bank dan debitur-debitur
cabang
besar.
Lhokseumawe,
Kasus
Anwar
DP
Pengawasan terhadap pihak-pihak
(pemimpin cabang) Kantor Cabang Nagan Raya
terkait dengan bank dan debitur-debitur
dan Nursidah (usaha dagang Marmas Group)
besar bahkan harus dilakukan secara lebih
Cabang Blangkejeren.
intensif. Menurut
METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat normatif-empiris yang didasarkan kepada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Penelitian kepustakaaan untuk
memperoleh
data
sekunder
dengan
mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan desriftif
Zubair,
dalam
upaya
untuk
meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit-kredit yang akan atau diduga akan merugikan bank, maka Bank Aceh telah melakukan pengawasan khusus.
Sehubungan
dengan hal tersebut, maka langkah-langkah yang telah dilakukan Bank Aceh adalah: a. Setiap bulan menyusun daftar atas kreditkredit yang kualitasnya tidak baik namun cenderung memburuk b. Penentuan kualitas tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
analisis.
c. Dalam penetapan kualitas tersebut bank tidak
HASIL PEMBAHASAN
boleh
melakukan
pengecualian
terutama kredit kepada pihak-pihak yang Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Penyaluran Kredit
Bank
terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu. Bank selanjutnya melakukan
Bank Aceh secara internal telah melakukan pengawasan terhadap penyaluran kredit yang meliputi semua aspek perkreditan serta semua objek
pengawasan
tanpa
pengawasan secara khusus atas kredit yang termasuk
dalam
daftar
dan
segera
melakukan penyelesaian.
melakukan
pengecualian, yaitu:
Pengawasan internal belum dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya yang
81 -
Volume 1, No. 4, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ditandai
fungsi
pengawasan
kredit
belum
capital
dilakukan secara maksimal antara lain:
collateral
(jaminan),
condition of economy (kondisi ekonomi).
d. Setiap bulan menyusun daftar atas kredit-
Namun dalam pemberian kredit masih
kredit yang kualitasnya tidak baik namun
terdapat
cenderung memburuk
administrasi dan analisis terhadap watak
e. Penentuan kualitas tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
f.
(modal),
kelemahan
dalam
proses
dan kemampuan dari debitur. b. Perkembangan kegiatan debitur termasuk
Bank Indonesia.
pemantauan melalui kegiatan kunjungan
Dalam penetapan kualitas tersebut bank
kepada debitur dan memberikan peringatan
tidak
pengecualian
dini mengenai penurunan kualitas kredit
terutama kredit kepada pihak-pihak yang
yang diperkirakan mengandung risiko bagi
terkait dengan Bank dan debitur-debitur
bank belum sepenuhnya dilakukan.
boleh
melakukan
besar tertentu. Bank selanjutnya melakukan
c. Adanya kualitas kredit yang tidak sesuai
pengawasan secara khusus atas kredit yang
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
termasuk
Bank Indonesia.
dalam
daftar
dan
segera
melakukan penyelesaian. Pengawasan
d. Kebenaran pemberian kredit kepada pihak
internal
belum
dapat
yang terkait dengan bank dan debitur-
berjalan dengan baik dan sebagaimana
debitur besar belum sepenuhnya sesuai
mestinya yang ditandai fungsi pengawasan
kebijakan perkreditan bank.
kredit belum dilakukan secara maksimal
e. Adanya pelaksanaan pengadministrasian
antara lain: a. Pemberian
dokumen perkreditan yang tidak sesuai kredit
belum
dilaksanakan
sesuai dengan kebijakan perkreditan bank, prosedur pemberian kredit dan ketentuan intern bank yang berlaku. Seharusnya
dengan ketentuan yang ditetapkan. f.
Adanya jumlah cadangan penurunan nilai kredit.
g. Pengawasan atas portofolio kredit belum
penyaluran kredit kepada konsumen atau
maksimal yang meliputi:
calon nasabah atau calon debitur adalah
1)
Kualitas kredit
dengan melewati proses pengajuan kredit
2)
Credit rating
dan melalui proses analisis penyaluran
3)
Expected loss
kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah
menyelesaikan
administrasi.
Analisis
yang
prosedur digunakan
dalam perbankan adalah Analisis 5 C (The Five
C’s
of
Credit
Analysis),
yaitu
character (watak), capacity (kemampuan),
Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
dilakukan di Kantor Pusat PT Bank Aceh pada Divisi
dan
Bagian
Penyelesaian
Kredit
Bermasalah, menurut M. Nasir dan Gunawan Djuned menyatakan bahwa dari keseluruhan kredit macet yang terjadi pada PT Bank Aceh Volume 1, No. 4, November 2013
- 82
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 80% disebabkan karena internal bank (kurang
rupiah). Contoh: Kasus pemberian kredit
pengawasan internal bank pada bagian dan
terhadap PT Leumo Na di Bank Aceh
cabang yang terkait).Sedangkan 20% lainnya
Kantor Pusat Operasional.
karena usahanya macet dan tidak adanya itikad
d. Tidak
baik dari debitur.
melakukan
pengawasan
setelah
diberikan kredit, sehingga debitur tidak
Adapun kemacetan yang disebabkan dari
menggunakan
dana
tersebut
faktor internal (kurangnya pengawasan internal)
permohonannya.
antara
pembelian lembu, tetapi lembu tidak dibeli
lain
dapat
diklasifikasikan
sebagai
berikut:
sampai
a. Pihak kreditur (bank dan petugas) memang
permohonan
debitur.
Contoh:
sekarang).
Contoh:
untuk
Kasus
pemberian kredit terhadap PT Leumo Na di
sudah mengetahui bahwa penyaluran kredit tersebut tidak layak diberikan sebesar
(permohonan
sesuai
Bank Aceh Kantor Pusat Operasional. e. Penyaluran kredit dilakukan tidak mengikat
Untuk
agunan sesuai prosedur bank (kerja sama
peternak bebek di Lhokseumawe di berikan
yang tidak baik antara petugas Bank dengan
kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus
Notaris), seharusnya semua agunan harus
juta rupiah).
diikat dengan hak tanggungan (khususnya
b. Pemberian kredit sektor konstruksi yang
untuk kredit umum), akan tetapi petugas
dimohon oleh calon debitur dengan alasan
bank dan notaris bekerja sama dengan cara
akan
membangun
biaya yang dipotong dari debitur untuk
beberapa pintu toko, tetapi bank tetap
proses pengikatan hak tanggungan, (biaya
memberikan
lebih
dipergunakan
untuk
pinjaman
meskipun
bank
besar),
tetapi
notaris
hanya
mengetahui (telah melakukan checking on
memberikan caver note, tanpa meneruskan
the spot) toko tersebut telah lebih dahulu
untuk
dibangun. Contoh: kasus di Bank Aceh
melakukan servis kepada petugas bank,
Cabang Blangkejeren.
sehingga pada saat kredit macet Bank tidak
c. Kasus-kasus
terjadi
pengikatan
hanya
tersebut
dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan
dikemukakan oleh Anwar
yang diberikan oleh debitur. Contoh: Kasus
Zamzami dalam menyalurkan kredit tidak
Notaris Sabaruddin Salam dengan Bank
memperhitungkan nilai agunan yang layak
Aceh Kantor Pusat Operasional.
sebagaimana
yang
melakukan
atau pantas sehingga terjadi nilai agunan
f.
Penyaluran/pencairan kredit tidak melalui
jauh lebih kecil dari nilai flafon kredit,
tim komite yang ditentukan oleh bank.
sehingga untuk kredit milyaran rupiah
Disini Pimpinan Cabang memerintahkan
hanya diberikan tanah gunung yang belum
petugas pembahasan kredit yang dapat
dikelola dan jika dinilai sesungguhnya tidak
diatur untuk melakukan pembahasan, yang
memiliki nilai beli (atau hanya ratusan ribu
seharusnya pembahasan tersebut sebelum
83 -
Volume 1, No. 4, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pencairan harus dilakukan rekomendasi oleh Kabag. Kredit Komersil dan Wakil
b.
Pimpinan
Pemasaran.
Sejak deregulasi ekonomi tahun 1988 jumlah
Akan tetapi, Pemimpin Cabang langsung
bank umum di Indonesia bertambah dengan
melakukan persetujuan penyaluran kredit
menjadi lebih dari 300. Belum termasuk bank
dengan cara pada posisi yang harus
asing yang sejak tahun 1970 makin kokoh
direkomendasi oleh Kabag. dan Wakil
memainkan peranannya diberbagai kota. Ini
Pemasaran ditulis kata-kata “sedang dinas.”
mengakibatkan persaingan antar bank yang amat
Contoh: Lebih dari 10 kasus yang terjadi di
ketat sehingga nasabah yang baik (prime
Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
customers) lebih sulit dicari oleh bank.Posisi
Cabang
Bidang
Persaingan yang Ketat
tawar bank menjadi melemah sehingga terpaksa Hambatan-hambatan Bank dalam Melakukan Pengawasan Internal terhadap Penyaluran Kredit Hasil
penelitian
menunjukkan
memberikan kemudahan bagi calon debitur. Sering pula syarat-syarat administrasi bahkan
bahwa
yang bersifat yuridis terpaksa dikesampingkan
hambatan yang ditemui oleh Bank Aceh adalah
atau ditunda dan debitur diperkenankan untuk
permasalahan yang memaksa manajemen Bank
menarik
Aceh memberikan fasilitas kredit secara tidak
administratif belum selesai.
dana
kredit
walaupun
syarat
konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah
c. Kredit Program yang Banyak Kredit program pada umumnya massal dan
sebagai berikut:
bersifat politis, seringkali memberikan beban
a. Independensi Manajemen Bank Bank
lebih berat kepada bank khususnya bank
seharusnya dapat memutuskan kebijaksanaan
BUMN. Dalam kondisi demikian mana mungkin
perkreditan secara independen sesuai dengan
bank mengadakan analisis perdebitur disamping
intuisi bisnisnya. Namun, kenyataannya di
terlalu banyak jumlahnya juga mereka tidak
lapangan
harus
paham tentang pencatatan keuangan sehingga
atau
data untuk analisis sukar didapat. Bila terhadap
pemegang saham mayoritas baik itu Bank
mereka diterapkan standar analisis, maka secara
Swasta
teknis banyak yang tidak memenuhi syarat
Sebagai
profesional
para
memperhatikan
atau
Manager kehendak
pejabat
Manager
Bank pemilik
pemerintah
sebagai
representasi dari Negara bagi bank badan usaha
memperoleh kredit.
milik negara (BUMN). Bukan saja harus memperhatikan
kehendak
yang
dinyatakan
dalam rapat umum pemegang saham, tetapi juga kehendak atau policy yang ditetapkan secara privat.
d. Loyalitas Nasabah Loyalitas atau kesetiaan nasabah menjadi lebih
penting
lagi
bila
dikaitkan
dengan
biaya.Biaya untuk mempertahankan nasabah yang loyal lebih murah, mengatasi hal ini adalah Volume 1, No. 4, November 2013
- 84
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dengan
memahami
ekspektasi
Sekalipun
ekspektasi
dipenuhi
namun
nasabah
nasabah.
Upaya bank untuk menyelamatkan kredit
sulit
untuk
yang pada saat penyalurannya lancar dan saat ini
ini
akan
tergolong dalam kredit tidak lancar, diragukan,
mempermudah bank dalam usaha menciptakan
bahkan sudah macet supaya kembali menjadi
sekaligus mempertahankan nasabah yang loyal.
kredit lancar sehingga debitur mempunyai
pemahaman
Hambatan-hambatan dalam pemberian kredit
kemampuan kembali membayar pada bank.
pada PT. Bank Aceh yang disebabkan pengawasan
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
internal dalam analisis pemberian kredit tidak dapat
23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya-
dilaksanakan secara optimal adalah sebagai berikut:
a)
Penilaian Terhadap Watak (Character) Debitur
upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank Aceh selama kredit berjalan adalah sebagai berikut:
Untuk menilai watak (character) seorang calon debitur dibutuhkan waktu yang
a.
cukup
dengan melakukan perubahansyarat-syarat
lama, karena menilai watak dan kepribadian seseorang
membutuhkan
kejelian
Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu
perjanjian kredit yang berhubungan dengan
dan
jadwal pembayaran kembali kredit atau
kemampuan khusus yang berkaitan dengan
jangka waktu kredit, termasuk grade period
istink atau naluri.
atau
masa
tenggang,
baik
termasuk
perubahan besarnya jumlah angsuran atau b). Batasan jangka waktu yang diberikan oleh manajemen
bank
bagi
melakukan
tidak; b.
pengawasan kredit. Pengawasan
sehingga
waktu
dilakukan
yang
mengakibatkan
terhadap
Anwar
diberikan
terbatas,
analisis
penilaian
yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau janka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut
Zamzami,
tanpa memberikan tambahan kredit atau hambatan-
melakukan konversi atas seluruh atau
hambatan di atas diatasi dengan dua cara, yang pertama dilakukan sebelum pengikatan yaitu: a. Tujuan kreditnya jelas; b. Analisis yang tepat; c. Trade checking d. Tidak over finance; e. Legalitas usaha dan subyek hukum benar; f. Jaminan cover. 85 -
(reconditioning),
atau seluruh syarat-syarat perjanian kredit,
kredit menjadi kurang optimal. Menurut
kembali
dengan melakukan perubahan atas sebagian
yang
permohonan kredit sangat banyak dan kompleks, sementara
Persyaratan
Volume 1, No. 4, November 2013
sebagian dari kredit menjadi perusahaan. c.
Penataan kembali (restructuring) yaitu suatu
upaya
dari
bank
yang
berupa
melakukan perubahan-perubahan syaratsyarat
perjanjian
pemberian
kredit
tambahan
yang kredit,
berupa atau
melakukan konversi atas seluruh atau sebagian
dari
kredit
menjadi
equity
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala perusahaan, yang dilakukan dengan atau
seharusnya diangsur setiap semesteran, dan
tanpa rescheduling dan atas reconditioning.
permohonan penjaminan asuransi kredit pada PT Asuransi Ekspor Indonesia belum ada tanggapan
Konsekuensi Hukum terhadap Bank Bila Pengawasan Internal Bank Tidak Berjalan Sebagaimana Mestinya Hasil
penelitian
menunjukkan
konsekuensi hukum yang
terjadi
bahwa terhadap
pengawasan yang tidak berjalan dengan baik
dan belum ada polisnya. Jika pengawasan internal dapat berjalan efektif, permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut: 1) Seharusnya pencairan (dropping) dana kredit baru
adalah:
dilakukan
apabila
seluruh
persyaratan dipenuhi sesuai surat dari divisi
a) Pencairan Kredit yang Tidak Memenuhi
kredit ritail perihal persetujuan kredit modal
Persyaratan
kerja.
Hasil audit tim pemeriksa internal PT Bank Aceh ditemukan kelemahan: Pencairan kredit
2) Seharusnya perpanjangan jangka waktu baru dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan
belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sesuai
dipenuhi.
surat dari Divisi kredit ritail perihal persetujuan kredit modal kerja an. Jailani (Direktur CV
c)
Yolanda) yaitu terhadap persediaan (stock) tidak dijadikan jaminan tambahan dan tidak dilakukan pengikatan FEO Notaril dan mutasi rekening tidak dimonitor dengan ketat dan semua transaksi keuangan tidak dilakukan melalui rekening giro debitur pada Bank Aceh Cabang Blangkejeren. b)
dapat
Adanya Transaksi Keuangan Debitur yang Tidak Sesuai. Permasalahan lain yang dapat ditemukan
pada UD Winna Diesel, yaitu adanya transaksi keuangan debitur tidak melalui rekening giro, permohonan asuransi polis yang belum ada polisnya dan setoran pokok pinjaman setiap bulan tidak sesuai SPPK tambahan plafond dan
Perpanjangan Jangka Waktu yang Tidak Memenuhi Persyaratan. Perpanjangan jangka waktu kredit belum
perpanjangan
jangka
waktu
kredit
tidak
dilakukan. d)
Tidak Berpedoman pada SOP Pelaksanaan
sepenuhnya memenuhi persyaratan sesuai surat
Perkreditan
dari Divisi Kredit Ritail perihal persetujuan
Seharusnya pencairan kredit berpedoman
perpanjangan jangka waktu kredit modal kerja
pada
umum an. Jailani (Direktur CV. Yolanda) yaitu
memorandum
terhadap persediaan (stock) yang dijadikan
dalam proses pemberian kredit.
SOP
pelaksanaan perihal
perkreditan
prinsip
dan
kehati-hatian
jaminan kredit tidak discover dengan asuransi (all risks), pengembalian kredit tidak sesuai dengan
jadwal
dimana
angsuran
e)
Kelemahan dalam Analisis Kredit
pokok Volume 1, No. 4, November 2013
- 86
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Dalam melakukan analisis kredit harus mengedepankan
prinsip
kehati-hatian
e.
dan
adanya kualitas kredit yang tidak sesuai
dengan
ketentuan
menganalisis kebutuhan kredit sesuai kondisi
ditetapkan
yang sebenarnya untuk lebih jelas dalam
kebenaran pemberian kredit kepada
menentukan kebutuhan dana dan sektor kredit
pihak yang terkait dengan bank dan
yang akan disalurkan.
debitur-debitur
Upaya
penyelesaian
kredit
dengan
sepenuhnya
eksekusi dapat dilakukan melalui beberapa
Bank
Indonesia,
besar
belum
sesuai
kebijakan
perkreditan bank,
alternatif yaitu: 1.
oleh
yang
f.
adanya
pelaksanaan
Penyerahan pengurusan kredit bermasalah
pengadministrasian
kepada balai lelang
perkreditan yang tidak sesuai dengan
Penyelamatan melalui penjualan agunan
ketentuan yang di tetapkan, adanya
oleh bank
jumlah
3.
Melalui pengadilan dan atau kejaksaan
kredit dan pengawasan atas portofolio
4.
Melalui pihak lain atau law firm.
kredit belum maksimal.
2.
2.
KESIMPULAN
1.
cadangan
Hambatan-hambatan
dokumen
penurunan
dalam
nilai
melakukan
Pelaksanaan Pengawasan Internal Bank
pengawasan internal pada Bank Aceh
terhadap Penyaluran Kredit belum dapat
adalah
berjalan dengan baik dan sebagaimana
persaingan yang ketat, kredit program yang
mestinya, yaitu:
banyak, dan loyalitas nasabah. Hambatan-
a.
b.
c.
87 -
manajemen
bank,
belum
hambatan dalam pemberian kredit pada PT.
dilakukan secara maksimal, karena
Bank Aceh yang disebabkan pengawasan
pemberian kredit belum dilaksanakan
internal
sesuai dengan kebijakan perkreditan
tidak dapat dilaksanakan secara optimal
bank,
adalah penilaian terhadap watak (character)
fungsi
pengawasan
prosedur
pemberian
kredit
kredit
dalam analisis pemberian kredit
debitur dan batasan jangka waktu yang
dan
ketentuan intern Bank yang berlaku,
diberikan oleh Manajemen Bank bagi
perkembangan
melakukan pengawasan kredit terbatas.
kegiatan
debitur
termasuk pemantauan melalui kegiatan
d.
independensi
3.
Konsekuensi hukum terhadap pengawasan
kunjungan kepada debitur,
internal
memberikan peringatan dini mengenai
sebagaimana mestinya adalah terjadinya
penurunan
yang
kelemahan-kelemahan dalam penyaluran
diperkirakan mengandung risiko bagi
kredit sehingga dapat terjadinya kredit
Bank belum sepenuhnya dilakukan,
bermasalah dan resiko kredit.pencairan
kualitas
kredit
Volume 1, No. 4, November 2013
bank
yang
tidak
berjalan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kredit yang tidak memenuhi persyaratan, perpanjangan jangka waktu yang tidak memenuhi persyaratan, adanya transaksi keuangan debitur yang tidak sesuai dan tidak berpedoman pada SOP pelaksanaan perkreditan. DAFTAR KEPUSTAKAAN Kasmir, 2000.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Widjanarto, 2003.Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Fakhri, 2012.Pemimpin Bank Aceh Cabang Blangkejeren.Wawancara. Syahrul, 2012.Supervisor Devisi SKAI pada Bank Aceh Kantor Pusat, Wawancara. Riko S, 2012. Kasie Kredit pada Bank Aceh Cabang Blangkejeren.Wawancara.
Volume 1, No. 4, November 2013
- 88
