PENGAMANAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BNI (Persero) Tbk UKC TEMANGGUNG
RINGKASAN SKRIPSI
OLEH DWI HENDRA SAPUTRA 09401244019
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2013
PENGAMANAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BNI (Persero) Tbk UKC TEMANGGUNG Oleh DWI HENDRA SAPUTRA DAN SETIATI WIDIHASTUTI M.Hum ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan PT.BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung dalam memberikan kredit yang dijamin dengan menggunakan jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana cara PT.BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung mengamankan kreditnya yang dijamin dengan jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik Purposive sebagai subjek penelitian adalah Pimpinan Unit/Cabang, Credit Officer (analis kredit) dan Administrasi Kredit. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Untuk pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik Cross Check. Analisis data yang digunakan adalah analisis induktif, dengan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan PT.BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung memberikan kreditnya yang dijamin dengan fidusia adalah untuk turut serta dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jaminan fidusia digunakan sebagai pelengkap jaminan atau sebagai jaminan tambahan, dan jaminan fidusia digunakan sebagai pengaman tambahan dalam kredit. Cara yang dilakukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung dalam mengamankan kreditnya yang dijamin dengan fidusia adalah dengan melakukan penilaian berdasarkan prinsip 5 C’s Of Credits, melakukan penggolongan kredit, perjanjian dibuat dengan akta norariil dan dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), serta mengharuskan bagi calon debitur untuk mengasuransikan benda yang digunakan sebagai jaminan. Kata kunci: Pengaman kredit, jaminan fidusia.
I. PENDAHULUAN Kegiatan perekonomian terus berlangsung di manapun dan oleh siapapun, baik pribadi, maupun badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi sehari-hari dan untuk meningkatkan perekonomian negara. Bagi kalangan pengusaha dan atau pelaku usaha, pinjam meminjam merupakan kegiatan yang mewarnai dinamika pengembangan usaha. Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha dapat diperoleh dengan cara pinjaman atau kredit melalui jasa perbankan. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Lebih lagi sekarang ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau domino effect, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil akan dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan (Adrian Sutedi, 2007: 1). Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dan di dunia perbankan, dapat diperhatikan bahwa umumnya dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Penyerahan jaminan hutang dalam pemberian kredit sangat diperlukan demi keamanan modal yang diberikan dan untuk kepastian hukum. Adapun lembaga jaminan yang ada adalah: Gadai, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Hipotek, dan Penanggungan/borg tocht (jaminan perorangan). Bahwa ada jaminan kebendaan yang lebih aman dan lebih terjamin kepastian hukumnya yaitu berupa gadai atau hak tanggungan atas tanah, akan tetapi dalam realitanya masih sering kita temui kreditur yang memberikan piutangnya kepada debitur dengan jaminan kebendaan yang berupa fidusia. Ada debitur yang memilih meminjam uang dengan jaminan fidusia karena tidak semua debitur mempunyai benda yang dapat dijaminkan dengan cara penyerahan gadai atau hak tanggungan atas tanah. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal di Indonesia. Undang– undang yang khusus mengatur hal ini yaitu undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau yang lebih kita kenal dengan UUJF yang juga
menggunakan istilah “Fidusia” di dalamnya. Dalam UUJF pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Hal ini juga diatur dalam pasal 18 UU Nomor 42 Tahun 1999 pasal 11 sampai dengan pasal 18. “Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas departemen hukum dan perundang-undangan” (Salim HS, 2001: 129). Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitur dalam prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit tersebut terkadang dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Selain itu, karena barang atau benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada pada penguasaan debitur, artinya benda yang dijadikan jaminan tersebut tidak diserahkan kepada kreditur, maka besar kemungkinan perjanjian tersebut dapat disalahgunakan. Selain itu bahwa benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia bisa saja musnah, cacat, atau nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, banjir, kecelakaan, dan lain-lain. Jaminan fidusia tidak cukup untuk terjaminnya hutang yang diberikan oleh kreditur karena perjanjian kredit dengan jaminan fidusia masih memiliki berbagai kelemahan atau kekurangan, salah satunya adalah karena benda yang menjadi jaminan tidak dalam penguasaan kreditur atau hanya bukti kepemilikan saja yang dikuasai oleh kreditur sehingga jaminan fidusia tidak cukup untuk terjaminnya hutang yang diberikan oleh kreditur. Seperti kasus yang pernah
terjadi yang sebagian hutangnya dijamin dengan fidusia antara lain PT. Bank BNI 46 pernah tersandung beberapa masalah diantaranya dengan Fa Megaria pada tahun 1980 dengan objek jaminan fidusia yaitu berupa besi beton dan semen hingga dikeluarkannya putusan MA No.1500K/SIP/1978 tanggal 2 januari 1980 (putusan.mahkamahagung.go.id). selain itu juga pernah terjadi kasus antara PT. Bank BNI Sentra Kecil Menengah (SKM) Medan dengan PT Bahari Dwi Kencana Lestari (PT BDL). Dalam kasus tersebut PT. BNI SKM Medan memberikan pinjaman kepada PT. BDL sebesar 117,5 miliar dengan beberapa jaminan pokok antara lain Hak Tanggungan atas tanah, fidusia atas benda-benda bergerak yaitu berupa mesin, persediaan (stok), alat berat, dan lain- lain, corporate guarantee, dan personal guarantee, mengcover jumlah hutang hingga Rp 69 M (Sumut Pos Tanggal 28 November 2012). Dari berbagai kasus yang ada diatas menunjukkan bahwa jaminan fidusia tidak cukup untuk terjaminnya hutang yang diberikan oleh kreditur dan PT. BNI juga sudah beberapa kali tersandung kasus terkait dengan kreditnya yang dijamin dengan fidusia, akan tetapi salah satu kebijakan yang ada di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung adalah masih memberikan kreditnya yang dijamin dengan menggunakan jaminan fidusia. Padahal pada dasarnya setiap bank dapat memilih untuk memberikan kreditnya dengan menggunakan jaminan yang lebih aman atau dengan kata lain bank dapat menggunakan jaminan yang bisa lebih mengamankan kreditnya dengan hak tanggungan atas tanah atau hipotik. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan untuk mengembangkan penelitian sejenis yang pernah dibuat, maka penulis rasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung mengenai “Pengamanan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Negara Indonesia Temanggung”.
(Persero) Tbk UKC
II.
KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Perjanjian Hukum Perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa belanda, yaitu istilah “Verbintenis” (perikatan) dan “Overeenkomst” (perjanjian). Diatur dalam Buku III KUHPerdata pasal 1313 yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana sutu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Terhadap rumusan tersebut Mariam Darus Badrulzaman (1994: 18) berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan disisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga. Subekti (1996: 1) menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo (1988: 23) adalah hubungan hukum antara kedua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk di taati atau di jalankan. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro (1985: 17) berpendapat bahwa perjanjian adalah Suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut. B. Tinjauan Tentang Kredit Pada dasarnya istilah kredit berasal dari bahasa latin “crredere” (lihat pula “credo” dan “creditum”) yang semuanya berarti kepercayaan, dalam bahasa inggris “faith” dan “trust” (Rachmadi Usman, 2001: 236). Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer,
sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur baurkan begitu saja dengan istilah utang. Istilah kredit disebutkan pada pasal 1 angka 11 dan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disebutkan pada pasal 1 angka 12 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan definisi tersebut setidaknya terdapat empat unsur pokok kredit yaitu: a. Kepercayaan, setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. b. Waktu, pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur dipisahkan oleh tenggang waktu. c. Risiko, pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko didalamnya yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. d. Prestasi, setiap terjadi kesepakatan antara bank dan debitur mengenai suatu pemberian kredit, pada saat itu pula terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi (HR Daeng Naja, 2005: 124-125). C. Tinjauan Tentang Bank Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan pada pasal 1 ayat 2 Undangundang Nomor 10 tahun 1998 yang mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang
dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Dengan sendirinya Bank Indonesia tidak termasuk dalam pengertian “bank” sebab Bank Indonesia bukan sebuah badan usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kendati melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial pula (Rahmadi Usman, 2001: 59). Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subjek hukum, yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga (Sentosa Sembiring, 2000: 2). D. Tinjauan Tentang Hukum Jaminan Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotik dan Jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, disebutkan bahwa hukum Jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun Jaminan perseorangan. Pengertian hukum Jaminan ini mengacu pada jenis Jaminan bukan pengertian hukum Jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas karena yang dilihat hanya dari penggolongan Jaminan (Salim HS, 2005: 5). Pendapat Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum Jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda–benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga–lembaga kredit baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah (Salim HS, 2005: 5-6).
E. Tinjauan Tentang Fidusia Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi “fides” yang berarti kepercayaan. Dalam Undang-Undang nomor. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam pasal (1) ayat (1) mendefinisikan secara lugas bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pada intinya bahwa fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur. Yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Subjek Jaminan Fidusia menurut UUJF adalah Pemberi Fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penerima Fidusia dalam hal ini adalah seorang
perseorangan
atau
korporasi
yang
menerima
piutang
yang
pembayarannya dijamin dengan fidusia.
III.
METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian tentang Tinjauan Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dilaksanakan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung yang beralamat di Jalan Letnan Jendral Suprapto Nomor 11-A Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Dipilihnya lokasi tersebut karena salah satu kebijakan yang ada di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung adalah memberikan kreditnya dengan jaminan berupa fidusia sebagai jaminan pelengkap atau sebagai jaminan untuk pengaman tambahan kepada debitur
yang akan melakukan pinjaman. Selain itu belum pernah ada penelitian sejenis yang dilakukan di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung. Bank BNI ini dipilih menjadi subjek penelitian karena dianggap mampu untuk memberikan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian ini. B. Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif karena menghasilkan data berupa gambaran dan kata-kata mengenai alasan serta cara bagi PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung dalam mengamankan kreditnya yang dijamin dengan fidusia. Seperti yang dikemukakan oleh Sanapiah Faisal (1990: 20) bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dikatakan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menurut Moleong adalah “merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan diinteprestasikan dengan memberikan kesimpulan” (Lexy J. Moleong, 2002: 112).
C. Penentuan Subjek Penelitian Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purpossive karena subjek penelitian sudah dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Moleong Teknik purpossive adalah pemilihan subyek peneliti yang mempertimbangkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Lexy J. Moleong, 2005: 224). Informan yang dipilih dengan teknik purpossive adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, memahami, dan mempunyai pengalaman yang cukup tentang permasalahan yang diteliti. Adapun kriteria yang ditetapkan peneliti sebagai dasar pertimbangan subjek penelitian atau informan adalah Pihak yang bertugas dan terlibat langsung serta mengetahui semua kegiatan dalam pemberian kredit di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung; Pihak yang bertugas dalam memberikan pelayanan perkreditan di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung dan; Pihak yang terlibat dalam penilaian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung. Dengan mengacu pada kriteria tersebut, maka sebagai subyek penelitian yaitu: 1. Pimpinan unit PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung. 2. Bagian administrasi kredit PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung. 3. Credit officer (CO) atau analis kredit PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung. D. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu : 1. Wawancara
Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan
dan
terwawancara
(interviewee)
yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2002: 135). Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara terbuka. Menurut Moleong wawancara terbuka merupakan wawancara yang para subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dari wawancara itu (Lexy J. Moleong, 2009: 189). Kemudian pedoman wawancara yang digunakan adalah bentuk semi structured. Menurut Sugiyono (2011: 318) Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat, dan ideidenya. Dalam hal ini peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur alasannya sebagai teknik pengumplan data, peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, maka untuk dapat memperoleh data langsung harus melalui serangkaian tanya jawab dan pewawancara telah menyiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang memuat secara garis besar pedoman wawancara. Kemudian pertanyaan tersebut akan dikembangkan sendiri oleh peneliti ketika sedang wawancara dengan subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung berkaitan tentang hal yang berhubungan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terutama mengenai alasan PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung memberikan kreditnya yang
dijamin dengan fidusia dan cara bagi PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung mengamankan kreditnya yang dijamin dengan jaminan fidusia. 2. Dokumentasi Menurut Sanapiah Faisal (1990: 81) yang disebut dokumen adalah semua jenis rekaman atau catatan sekunder, foto-foto, kliping berita koran, hasil penelitian, agenda kegiatan. Selain klasifikasi tadi (record and documents) yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (dalam Sanapiah Faisal, 1990: 81), juga terdapat klasifikasi lain yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen yaitu: pertama, Dokumen pribadi seperti buku harian, buku catatan harian; kedua, dokumen-dokumen resmi; ketiga, foto-foto, baik yang diproduksi sendiri oleh peneliti maupun yang diperoleh dari sumber-sumber di tempat peneliti (Sanapiah Faisal, 1990: 82). Alasan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dimaksudkan untuk memperkuat dan mencari kebenaran tentang data-data yang sudah diperoleh dari teknik pengumpulan data dengan wawancara. Dokumentasi yang dilakukan guna memperoleh datadata secara catatan berkaitan dengan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung. Data dokumen yang diperoleh yang berkaitan dengan kredit dengan jaminan fidusia dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: Perjanjian kredit KMK Investasi, Perjanjian kredit KUR perorangan aflopend, Perjanjian fidusia, Lampiran perjanjian kredit, Bukti penyerahan jaminan, Jadwal angsuran, Order notaris, Brosur-brosur kredit BNI. E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Untuk dapat data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah
balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2005: 320). Manakala terjadi pengumpulan data yang bersifat ganda maka, dalam teknik pemeriksaan datanya dapat menggunakan Cross check. Cross check adalah upaya yang digunakan dalam memeriksa keabsahan data untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, agar keabsahan data terjamin akurat dan telah sesuai dengan data-data yang ada, maka akan dilakukan Cross check antar hasil wawancara dan Cross check antara hasil wawancara dengan
hasil
dokumentasi mengenai Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. BNI (Pesero) Tbk UKC Temanggung. Dari data-data tersebut saling dilakukan pengecekan balik sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. F. Teknik Analisis Data Menurut Sugiyono (2008: 89) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan mengorganisasikan ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut: 1. Reduksi Data Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti memilah-milah hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari bila memerlukan (Sugiyono, 2011: 336). Dalam penelitian ini, data yang dihasilkan dalam wawancara dan dokumentasi merupakan data yang kompleks dan kasar, sehingga peneliti perlu untuk melakukan pengumpulan data pokok mengarah pada alasan PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung memberikan kreditnya yang dijamin dengan jaminan fidusia dan cara PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung mengamankan kreditnya yang dijamin dengan jaminan fidusia. 2. Display Data Display data dilakukan dengan melihat gambaran keseluruhan data yang diperoleh telah dikategorikan kemudian disajikan kedalam narasi konstruktif yang berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data dalam bentuk narasi dimaksudkan untuk mengiterpretasikan data secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan (Burhan Bugin, 2003: 70). Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi dipaparkan dalam bentuk narasi yang berupa informasi yang berkaitan dengan alasan PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung memberikan kreditnya yang dijamin dengan jaminan fidusia dan cara PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung mengamankan kreditnya yang dijamin dengan jaminan fidusia. 3. Pengambilan Kesimpulan Data yang telah diinterpretasikan secara sistematis kemudian dianalisis dengan perspektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan. Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan suatu
laporan. Penarikan kesimpulan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjaga keabsahannya. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawabannya dari permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan tersebut kemudian diverivikasi dengan cara melihat pada reduksi data maupun display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Sejak awal peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya agar mampu mengambil kesimpulan tentang pengamanan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung. IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung. Bank BNI memiliki 13 kantor wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki beberapa kantor cabang di seluruh wilayah di Indonesia dan beberapa cabang di luar negeri. Bank BNI UKC Temanggung adalah salah satu Bank unit cabang yang berkantor pusat di Magelang, dengan kantor wilayah berada di Semarang. PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung berdiri sejak tahun 1963 dan pernah berpindah tempat sebanyak 3 (tiga) kali. Awal mulanya bank BNI bernama BNI KCP (Kantor Cabang Pembantu) Tenanggung yang bertempat di Jalan Setia Budi mulai beroperasi sejak tahun 1963, saat itu kantor layanan kredit dan layanan umum masih jadi satu. Kemudian pada tahun 1980 Bank BNI KCP Temanggung pindah ke Jalan Letjen Suprapto No.28 yang sekarang menjadi bangunan apotik, dan pada tahun 2003 dibangunlah bangunan atau kantor yang baru di Jalan Letjen Suprapto No. 11 A tepat di seberang jalan kantor BNI KCP yang sebelumnya.
Mulai tahun 2004 Bank BNI pindah ke bangunan yang baru dan saat itu juga mulai dipisahan antara kantor layanan umum dan kantor layanan kredit dengan ketentuan bahwa untuk pelayanan umum berada di lantai satu dan untuk layanan kredit berada di lantai dua dengan pimpinan saat itu adalah Drs. Gulumansyuri MM Visi dan misi PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung adalah, visi: menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja, sedangkan misi: memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pillihan utama (the bank choice); meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor; menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi; meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial; menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung yang terletak di Jalan Letjen Suprapto No. 11 A ini memiliki 2 (dua) kantor yang berada dalam 1 (satu) gedung, yaitu kantor layanan umum dan kantor layanan kredit. Untuk kantor layanan umum berada di lantai 1 (satu) dan untuk kantor layanan kredit berada di lantai 2 (dua). Masing-masing kantor ini dipimpin oleh pimpinan yang berbeda. Berikut adalah bagan struktur organisasi unit kredit cabang Temanggung yang saat ini dipimpin oleh Ibu Umi Pratiwi Sidhartani. Adapun struktur organisasi PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung adalah sebagai berikut:
Pemipin Unit/Cabang
Administrasi Kredit
Analis Kredit
Sales
Sopir
Gambar I. Struktur Organisasi PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung. Sumber Data : Hasil wawancara.
B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung. Perjanjian kredit dengan meminta jaminan dari debitur dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, akan tetapi tidak semua perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur dapat berjalan sebagaimana mestinya. Risiko yang dapat terjadi dengan
penggunaan
benda
jaminan
bergerak
sangat
besar
karena
memungkinkan pihak debitur bisa saja melakukan fidusia ulang dengan mengalihkan hak kepemilikan benda jaminan bergerak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur sebagai penerima fidusia. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Pada bagian Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, hal tersebut disebabkan karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian kredit yang dapat dijamiin dengan jaminan fidusia apabila jaminan pokok berupa hak tanggungan dan sebagainya dirasa tidak cukup untuk menjamin jumlah hutang di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung adalah sebagai berikut: 1.
Jenis kredit yang diberikan di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung diantaranya adalah: a. Kredit Langsung 1) Kredit Modal Kerja (KMK) 2) Kredit Investasi 3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) 4) BNI Wirausaha 5) Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) 6) KMK Transaksional, dsb. b. Kredit Tidak Langsung a) Garansi Bank b) L/C c) SKBDN
2.
Prosedur pemberian kredit di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung. Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan permohonan kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank. Proses pemberian kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung adalah sebagai berikut berikut: a. Pengajuan Permohonan Kredit
Bahwa untuk memperoleh kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan kredit oleh yang bersangkutan (calon debitor). Permohonan kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumendokumen yang dipersyaratkan. b. Penelitian Berkas Kredit Setelah permohonan atau aplikasi kredit tersebut diterima oleh pihak bank BNI maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung akan melakukan penelitian dan analisa secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, bank BNI berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank BNI akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit. Sedangkan apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank BNI akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya. c. Penilaian Kelayakan Kredit Dalam tahap penilaian kelayakan kredit ini, banyak aspek yang akan dinilai, yaitu Penilaian sesuai dengan prinsip 5C calon debitur sebelum memberikan persetujuan kreditnya sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman atau penanaman dana yang dilakukan antara lain berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling kurang faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, dan Collateral).
C. Alasan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung Memberikan Kredit Dengan Jaminan Fidusia. 1. Keharusan bagi bank untuk turut serta dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan termasuk juga UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat dan para pelaku usaha akan kredit dengan jaminan yang dapat memudahkan bagi mereka dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya semakin meningkat. Banyak dari mereka yang membutuhkan dana guna mengembangkan usahanya tetapi tidak mempunyai benda tidak bergerak yang dapat diikat dengan hak tanggungan sebagai jaminan hutangnya, untuk itu digunakanlah lembaga jaminan fidusia. Saat ini sudah ada pengakuan fidusia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UUJF ini dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum di dalam masyarakat, untuk menjamin kepastian hukum, dan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya lembaga fidusia dapat memberikan keuntungan bagi pemakainya khususnya untuk melancarkan pengembalian kredit. Dengan adanya ketentuan ini maka mengharuskan kepada pihak bank dalam hal ini PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung untuk dapat memberikan kreditnya yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia kepada calon debitur yang tidak mempunyai cukup benda tidak bergerak yang dapat diikat dengan hak tanggungan. 2. Jaminan fidusia untuk menambah atau melengkapi jumlah jaminan. Perjanjian jaminan fidusia di bank BNI Temanggung sangat dibutuhkan bahwa terkadang ada pelaku usaha yang membutuhkan
tambahan dana guna mengembangkan kegiatan usahanya, akan tetapi ia tidak cukup mempunyai benda tidak bergerak yang dapat digunakan untuk menjamin secara keseluruhan jumlah hutangnya. Dengan demikian untuk dapat menjamin secara keseluruhan jumlah hutangnya, debitur harus menjaminkan jaminan lain berupa benda bergerak yang ia miliki yaitu diikat dengan fidusia. Jadi, jaminan fidusia yang dijumpai pada PT Bank BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung adalah jaminan fidusia yang merupakan jaminan pelengkap dari jaminan berupa hak tanggungan. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung dalam memberikan kreditnya terutama yang dijamin dengan jaminan pelengkap atau tambahan berupa benda bergerak yang diikat dengan fidusia, akan sangat berhati-hati dalam memberikan kreditnya mengingat dana yang disalurkan kepada debitur adalah uang yang berhasil dihimpun dari banyak orang, untuk itu bank BNI UKC Temanggung tidak 100% murni melakukan pembiayaan secara keseluruhan kepada debitur khususnya kepada para pelaku usaha yang akan melakukan kredit dengan jaminan pelengkap atau jaminan tambahan berupa fidusia. Tentunya ada berbagai persyaratan kredit yang harus dilewati terlebih dahulu. 3. Jaminan fidusia sebagai pengaman tambahan. Secara
umum,
Undang-Undang
telah
memberikan
jaminan
perlindungan kepada kreditur sebagaimana diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan atau jaminan atas hutang-hutangnya”. Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1131 tersebut masih dirasakan terlalu umum dan belum sepenuhnya melindungi kreditur apabila debitur wanprestasi.
PT. Bank BNI UKC Temanggung dalam memberikan kreditnya akan sangat berhati-hati mengingat dana yang disalurkan adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Untuk itu
bank BNI Temanggung juga
menggunakan jaminan fidusia sebagai pengaman tambahan dalam pemberian kredit. walaupun sebenarnya jaminan pokok berupa hak tanggungan atas tanah sudah cukup untuk menjamin kembalinya hutang yang diberikan, akan tetapi setelah dilakukan penilaian terhadap benda jaminan tersebut ternyata umur ekonomis bendanya dapat turun sewaktuwaktu, misalnya saja letak tanah yang ada di lereng gunung yang sewaktuwaktu dapat longsor. Oleh sebab itulah maka digunakan jaminan fidusia sebagai pengaman tambahan. Hal ini dilakukan untuk memperkecil resiko kredit bermasalah atau Non Performing loan (NPL). D. Cara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung Mengamankan Kreditnya Yang Dijamin Dengan Fidusia. 1. Penilaian 5 C’s of Credits Untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Prinsip ini lebih dikenal dengan istilah 5 C’s yakni Character (watak, kepribadian), Capital (modal), Collateral (jaminan, agunan), Capacity (kemampuan), dan Conditions of Economic (kondisi ekonomi). 2. Melakukan penggolongan kredit Kredit macet merupakan suatu risiko yang sangat mungkin terjadi dalam pemberian kredit, oleh sebab itu maka PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan
Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/47/KEP/DIR tertanggal 12 November 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif, Kolektibilitas/
Penggolongan Kredit Bagi Bank Umum, terdiri dari kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. 3. Perjanjian fidusia dibuat dengan akta notariil dan dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendataran Fidusia (KPF). Ketentuan pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli wrisnya, atau para pengganti haknya. Hal inilah yang menyebabkan UU Jaminan fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Alasan lain kenapa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik (akta notaris) adalah mengingat obyek jaminan fidusia tidak saja barang-barang bergerak yang sudah terdaftar seperti kendaraan bermotor, dsb, tetapi juga barang bergerak yang tidak terdaftar seperti mesin-mesin pabrik, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan fidusia. Dengan dibuatnya akta jaminan fidusia secara notariil dalam perjanjian kredit di bank BNI Temanggung, maka akta tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Setelah dibuat akta norarilil maka langkah selanjutnya adalah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) Dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Dalam praktek pendaftaran jaminan fidusia yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung dilakukan oleh notaris, mengingat untuk efisiensi waktu dan biaya, yaitu dengan cara kreditur dalam hal ini bank BNI memberikan kuasa kepada Notaris yang ditunjuk yang akan membuat akta jaminan fidusia dan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang dimaksud ke kantor pendaftaran fidusia (KPF) Jawa Tengah. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferent) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia oleh PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung merupakan suatu perwujudan dari asas publisitas. Dengan adanya publikasi terhadap jaminan utang, kreditur maupun masyarakat luas mempunyai akses untuk mengetahui berbagai informasi yang berhubungan dengan jaminan utang tersebut. Dengan adanya pendaftaran fidusia, diharapkan agar para debitur terutama debitur yang tidak beritikat baik, tidak dapat lagi membohongi atau menipu kreditur atau calon debitur dengan memfidusiakan lagi, menggadaikan, mengalihkan
atau
bahkan
menjual
benda
objek
jaminan
tanpa
sepengetahuan kreditur. 4. Jaminan fidusia diasuransikan Dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung mengharuskan adanya pengikatan atau perlindungan terhadap benda jaminan debitur melalui perusahaan asuransi khususnya terhadap benda jaminan bergerak, hal ini merupakan syarat penting yang bertujuan untuk mengantisipasi peristiwaperistiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sehingga dengan demikian pihak bank BNI Temanggung dapat menuntut ganti rugi kepada
perusahan asuransi, dimana benda jaminan itu diasuransikan. Dengan mengharuskan bagi calon debitur untuk mengasuransikan benda yang akan digunakan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang maka ada suatu langkah lebih depan bagi bank BNI dalam mengamankan piutangnya atau dengan kata lain, ini adalah suatu langkah atau cara bagi bank BNI dalam memperkecil resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari.
V.
KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengamanan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1.
Alasan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung Memberikan Kredit Dengan Jaminan Fidusia. a) Keharusan bagi bank untuk turut serta dalam membantu pertumbuhan
ekonomi
nasional
dan
memenuhi
ketentuan
perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan termasuk juga UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. b) Jaminan fidusia untuk menambah atau melengkapi jumlah jaminan. c) Jaminan fidusia sebagai pengaman tambahan. 2.
Cara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung Mengamankan Kreditnya Yang Dijamin Dengan Jaminan Fidusia. a) Penilaian 5 C’s of Credits Yaitu penilaian terhadap Character (watak, kepribadian), Capital (modal), Collateral (jaminan, agunan), Capacity (kemampuan), dan Conditions of Economic (kondisi ekonomi). b) Melakukan penggolongan kredit
Yaitu digolongkan ke dalam beberapa kategori berupa kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. c) Perjanjian fidusia dibuat dengan akta notariil dan dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) Untuk memberikan kepastian hukum, maka perjanjian fidusia dibuat dengan akta notariil. Dengan dibuatnya akta jaminan fidusia secara notariil dalam perjanjian kredit di bank BNI Temanggung, maka akta tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Setelah itu dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dengan cara memberikan kuasa kepada notaris yang ditnjuk yang akan membuat akta jaminan fidusia dan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang dimaksud ke KPF. Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia oleh PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung merupakan suatu perwujudan dari asas publisitas. Dengan adanya publikasi terhadap jaminan utang, kreditur maupun masyarakat luas mempunyai akses untuk mengetahui berbagai informasi yang berhubungan dengan jaminan utang tersebut. d) Jaminan fidusia diasuransikan Dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung mengharuskan adanya pengikatan atau perlindungan terhadap benda jaminan debitur melalui perusahaan asuransi khususnya terhadap benda jaminan bergerak, hal ini merupakan syarat penting yang bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari.
B. SARAN Seharusnya ketika jaminan pokok yang diberikan oleh debitur yang diikat dengan hak tanggungan sudah cukup untuk menjamin hutang yang diberikan, maka bank tidak perlu untuk mengikat jaminan lain berupa benda bergerak yang diikat dengan fidusia. DAFTAR PUSTAKA Buku Adrian Sutedi, 2007, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika Burhan Bugin, 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta HR Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Lexy J. Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya ---------, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya ---------, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya Marian Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama R. Subekti, 1996, Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Bina Cipta Salim HS, 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW]. Jakarta: Sinar Grafika ---------, 2005, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3) Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta ---------, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta Wiryono Prodjodikoro, 1985, Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung: Bale
Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lain-lain PP No. 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia Sumut Pos Tanggal 28 November 2012 putusan.mahkamahagung.go.id http://www.bni.go.id
