UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
RELASI KEKUASAAN POLITIK ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) PKK (PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA) Di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas
S K R I P S I
Diajukan oleh : YOHANNA 100901026
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2015
Abstrak Hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Lebih dari itu, pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan kerja sama salah satunya di dalam program PAUD Bunga binaan PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas. Pemerintah adalah pemilik program PAUD binaan PKK sedangkan, masyarakat sebagai pelaksana program PAUD tersebut. Antara pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dan saling memberi pengaruh satu sama lain sehingga keduanya sama-sama memiliki wewenang dalam program PAUD dan pelaksaannya. Wewenang yang dimiliki kedua pihak ini menciptakan suatu hubungan baru yang berdimensi ruang kekuasaan politik. Namun, dalam konteks sosialnya antara pemerintah dan masyarakat tidak sama karena kekuasaan selalu ditandai hubungan yang tidak setara. Relasi kekuasaan politik ini akan diisi oleh adanya kerja sama, persaingan dan strategi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat di dalam program PAUD Bunga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis sehingga dapat mempelajari hubungan dan situasi dari masalah yang diteliti. Wawancara mendalam, observasi non partisipasi dan pengumpulan data melalui studi pustaka menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di PAUD Bunga Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan. Informan penelitian berasal dari Pengelola/Pengurus PAUD Bunga, Dinas Pendidikan Kota Medan bidang PNFI dan PAUD, GOPTKI Kota Medan dan HIMPAUDI Medan Amplas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat berbentuk vertikal dan horizontal. Relasi kekuasaan politik vertikal menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan hirarki terhadap masyarakat yaitu adanya intervensi terhadap penyelenggaraan PAUD dengan mengalokasikan sumber daya finansial pada siapa saja tanpa adanya kontrol dari pihak manapun. Masyarakat juga mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan wewenangnya pertama, untuk memakai atau tidak memakai standar kurikulum dari pemerintah dan kedua, bantuan diberikan pemerintah karena Pengelola PAUD mempengaruhi pemerintah dengan adanya akses yang dipunya. Relasi kekuasaan horizontal menjelaskan bahwa masyarakat adalah mitra kerja pemerintah. Pemerintah bisa mengerjakan programnya karena bekerja sama dengan masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat mampu meningkatkan kualitas pendidikan mereka karena adanya bantuan dari pemerintah. Namun, terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum berkuasa terhadap Pengelola/Pengurus/PAUD Bunga untuk mencapai tujuan tertentu yang mengarah pada kepentingan ekonomi juga karena melupakan tanggung jawabnya. Selain itu, masyarakat di sekitar PAUD Bunga juga berusaha memanfaatkan PAUD tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga hal ini bisa berkembang menjadi potensi konflik. Konflik yang terjadi bisa saja saling menjatuhkan lawan hingga menjatuhkan keberadaan PAUD Bunga. Kata Kunci: Kekuasaan, Pemerintah, Masyarakat, Progam PAUD
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Relasi Kekuasaan Politik Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dari Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Secara ringkas skripsi ini mendeskripsikan relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat dalam program PAUD Bunga binaan PKK. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orangtua tercinta Ayah saya, Malik dan Ibu saya, Nasdi br. Hutauruk yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendukung dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan studi S-1 dan mampu meraih gelar kesarjanaan. Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda bakti. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara tertua, abang penulis yaitu Dody Nelsen dan kedua adik penulis Masato Azis dan Ezra Azaria yang sudah memberikan doa dan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan banyak pihak skripsi ini tidak akan selesai. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dengan sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga tak hentinya mengucapkan terima kasih yang mendalam untuk kesempatan, waktu dan pikiran yang diluangkan oleh pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada: ii
1. Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Dra. Lina Sudarwati, M.Si selaku Dosen Wali dan selaku Ketua Jurusan Departemen Sosiologi yang sudah mengajar, memberikan bimbingan dan waktu untuk penulis selama masa perkuliahan. 3.
Drs. Muba Simanihuruk, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi.
4. Henri Sitorus, Ph.D yang telah membantu memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini. 5. Seluruh Dosen Sosiologi yang telah mengajar selama masa perkuliahan. 6. Staff dan seluruh pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama masa perkuliahan juga selama penyelesaian skripsi. 7. Seluruh keluarga besar IMASI (Ikatan Mahasiswa Sosiologi) Fisip USU untuk kepanitiaan yang pernah penulis ikuti. 8. Teman-teman Sosiologi stambuk 2010 untuk kebersamaan baik selama kepanitian kegiatan mahasiswa juga selama masa perkuliahan, khususnya kepada Desmira, Nurmawati dan Syarifah. 9. Balitbang Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kecamatan Medan Amplas dan Pemerintah Kelurahan Harjosari II dan seluruh pegawai pemerintahan tersebut atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis. 10. PAUD Bunga Harjosari II dan Dinas Pendidikan Kota Medan yang sudah menerima penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. 11. Para informan yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi yang sangat dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini. Ada Ibu Usati, Ibu Yana, Ibu Nara, Ibu Dia, Ibu Sapa, Ibu Sipa dan Ibu Dama terima kasih atas kesediaan waktu dan
iii
pemberian informasi sehingga skripsi dapat diselesaikan juga telah memberi banyak pengalaman berharga kepada penulis. Penulis merasa bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan tulisan ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Harapannya tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.
Medan, Maret 2015 Penulis,
Yohanna
iv
DAFTAR ISI
Abstrak
. .....................................................................................................
i
Kata Pengantar ................................................................................................
ii
Daftar Isi ......................................................................................................
v
Daftar Tabel ....................................................................................................
viii
Daftar Bagan ...................................................................................................
ix
BAB I.
PENDAHULUAN..........................................................................
1
1.1. Latar Belakang Masalah ..........................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ...................................................................
4
1.3. Tujuan Penelitian.....................................................................
4
1.4. Manfaat Penelitian ...................................................................
4
KAJIAN PUSTAKA ......................................................................
6
2.1. Defenisi Kekuasaan .................................................................
6
2.2. Pilar Kekuasaan .......................................................................
7
2.3. Cara Kekuasaan Digunakan .....................................................
8
2.4. Distribusi Kekuasaan ...............................................................
9
2.5. Relasi Kekuasaan ....................................................................
10
2.6. The Power Cube ......................................................................
13
2.7. Definisi Konsep .......................................................................
16
BAB III. METODE PENELITIAN ...............................................................
19
3.1. Jenis Penelitian ........................................................................
19
3.2. Lokasi Penelitian .....................................................................
19
3.3. Unit Analisis dan Informan ......................................................
20
3.3.1. Unit Analisis.........................................................................
20
BAB II.
v
3.3.2. Informan ...............................................................................
20
3.4. Teknik Pengumpulan Data .......................................................
20
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data Primer ........................................
20
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder ....................................
21
3.5. Interpretasi Data ......................................................................
22
3.6. Jadwal Kegiatan ......................................................................
18
3.7. Keterbatasan Penelitian ...........................................................
24
BAB IV. DESKRIPSI DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN ...........
24
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....................................................
24
4.1.1. Sejarah PAUD Bunga PKK Harjosari II Kecamatan Medan Amplas ..............................................................................
24
4.1.2. Fasilitas Belajar ....................................................................
28
4.1.3. Tata Tertib saat Belajar .........................................................
28
4.1.4. Peta Lokasi ...........................................................................
29
4.1.5. Murid PAUD Bunga Berdasarkan Jenis Kelamin T.A. 2013-2014 ..............................................................................
29
4.1.6. Struktrur Kepengurusan ........................................................
30
4.2. Bentuk Penyelenggaraan Program PAUD Bunga Binaan PKK Harjosari II Medan Amplas ......................................
30
4.2.1. Relasi Kekuasaan Politik Vertikal antara Pemerintah dan Masyarakat di dalam Program PAUD Bunga PKK .........................
33
4.2.1.1. Pendirian PAUD Bunga PKK ............................................
34
4.2.1.2. Perizinan Operasional PAUD Bunga PKK .........................
36
4.2.1.3. Peningkatan Kompetensi PAUD Bunga PKK ....................
40
4.2.1.4. Kesejahteraan Pendidik PAUD Bunga PKK.......................
44
vi
4.2.1.5. Pengawasan PAUD Bunga PKK ........................................
47
4.2.1.6. Pengembangan Standar Kurikulum dan Ruang Belajar PAUD Bunga PKK ........................................................................
48
4.2.2. Relasi Kekuasaan Politik Horizontal antara Pemerintah dan Masyarakat di dalam Program PAUD Bunga PKK...................
52
4.2.2.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Bunga PKK.........
52
4.2.2.2. Sumber Keuangan dan Pengelolaan Keuangan PAUD Bunga PKK ....................................................................................
55
4.3. GOPTKI Kota Medan ..............................................................
59
4.4. HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas ..................................
61
4.5. Jenis dan Ruang Relasi Kekuasaan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Program PAUD Bunga PKK .............................
63
4.6. Potensi Konflik di PAUD Bunga PKK.....................................
65
PENUTUP .....................................................................................
70
5.1. Kesimpulan .............................................................................
70
5.2. Saran .......................................................................................
72
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................
74
BAB V.
LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL 4.1.5. Murid PAUD Bunga Berdasarkan Jenis Kelamin T.A. 2013-2014.............. 29
viii
DAFTAR BAGAN 4.1.4. Peta Lokasi
...................................
29
4.1.6. Struktur Kepengurusan
...................................
30
Bagan 1. Bentuk Penyelenggaraan Program PAUD Bunga PKK ........................
31
Bagan 2. Relasi Kekuasaan Politik Vertikal
. ..................................
34
Bagan 3. Relasi Kekuasaan Politik Horizontal
. ..................................
52
Bagan 4. Jenis-Jenis Kekuasaan di dalam Program PAUD Bunga PKK .............
63
Bagan 5. Ruang Kekuasaan di dalam Program PAUD Bunga PKK ....................
64
ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Hubungan yang terbentuk antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya sekedar pemerintah sebagai ‘pemimpin rakyat’ dengan masyarakat sebagai ‘rakyat yang dipimpin’. Lebih dari itu, pemerintah dan masyarakat bersama-sama bekerja untuk menyukseskan program negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut telah menciptakan terjalinnya hubungan sosial dalam dimensi lainnya antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan sosial tersebut salah satunya terjadi di dalam penyelenggaraan program tingkat satuan PAUD. Program PAUD yang dimaksud ialah program PAUD milik pemerintah yang dilaksanakan di dalam PAUD kelurahan. PAUD kelurahan ini melibatkan masyarakat setempat yang secara sukarela turut mengelolanya. Dari adanya peran masyarakat secara sukarela menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian terhadap kemajuan pendidikan untuk mereka sendiri. Masyarakat yang turut mengurus PAUD adalah para kader PKK di tingkat kelurahan tersebut. Para kader tersebut berasal dari Pokja (Kelompok Kerja) II yang membidangi pendidikan dan keterampilan dan kehidupan berkoperasi. Oleh karena keterlibatan PKK maka, PAUD ini disebut PAUD binaan PKK. Program PAUD binaan PKK ini salah satunya terdapat di dalam PAUD Bunga PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas. Program PAUD Bunga berasal dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009. Peraturan Menteri Pendidikan inilah yang kemudian diserahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan kepada pihak Pengelola PAUD untuk dilaksanakan.
1
Sesampainya program PAUD ditangan Pengelola PAUD Bunga, tidak seluruhnya isi program PAUD tersebut dilaksanakan. Karena, Pengelola PAUD Bunga harus menyesuaikan kembali standar program PAUD tersebut. Mereka melakukan penyaringan kembali bersama dengan HIMPAUDI (Himpunan Pendidik Anak Usia Dini) untuk setiap standar atau isi kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar relevan dengan kondisi masyarakat tepatnya murid-murid PAUD. Di sisi lain, pemerintah tidak hanya sebagai pemilik program. Pemerintah adalah fasilitator bagi penyelenggaraan PAUD binaan PKK. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PAUD binaan PKK. Karena itu, pemerintah disebut juga ‘dewan penyantun’. Seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kunjungan ke PAUD Bunga bersama GOPTKI (Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia) untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan PAUD Bunga. Sehingga penyediaan sarana atau prasarana sesuai dengan pengajuan dan diskusi bersama masyarakat. Program PAUD PKK milik pemerintah yang dijalankan oleh masyarakat menjelaskan suatu upaya pembangunan untuk masyarakat dengan memberdayakan masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan PAUD binaan PKK yang sama-sama dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat merupakan suatu upaya pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Di dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, pemerintah adalah pemilik program, fasilitator dan pengawas di masyarakat. Sedangkan, masyarakat bukan hanya sebagai penerima program pembangunan semata tetapi, memposisikan masyarakat sebagai perancang dan penggagas untuk setiap jalan keluar dan kebutuhan yang mereka perlukan.
2
Dengan demikian, di dalam program PAUD PKK, tidak hanya pemerintah saja yang berwenang tetapi, masyarakat juga memiliki wewenang untuk mengatur penyelenggaraan program PAUD PKK. Masing-masing pihak saling membutuhkan dan saling memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengatur program PAUD binaan
PKK
dan
pelaksanaanya
dimana,
pengaturan
yang
dibuat
saling
berkesinambungan. Wewenang yang dimiliki kedua pihak ini menciptakan suatu hubungan baru yang berdimensi ruang kekuasaan politik. Kekuasaan selalu ditandai dengan adanya hubungan yang tidak setara. Sehingga meskipun sama-sama memiliki wewenang, pemerintah dan masyarakat dalam konteks sosialnya tidak sama. Sebab, kekuasaan selalu diartikan dengan pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin. Maka, relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya berdasarkan kerja sama tetapi, juga akan diisi dengan adanya persaingan dan strategi untuk mendapatkan tujuan bersama atau tujuan tertentu. Seperti halnya izin operasional PAUD Bunga. Pengurusan izin PAUD Bunga selalu terhambat dan dipersulit prosesnya. Hal ini mungkin saja karena adanya campur tangan individu-individu dari kedua pihak tersebut untuk mencapai kepentingan tersendiri. Di mana kepentingan tersendiri itu mengarah pada kepentingan yang bernilai ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fikarwin Zuska (2007) dalam disertasinya berjudul Relasi-Relasi Kekuasaan antar Pelaku dalam Pengelolaan Sampah di Kota Depok yang bertujuan untuk melihat kekuasaan bekerja dan memberi dampak pada kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang kebersihan. Kekuasaan dalam kajian ini dipahami sebagai sesuatu yang beredar, cair dan dapat dimanfaatkan oleh semua pelaku dalam relasi-relasinya dengan pelaku yang lain. Kemampuan
3
masing-masing pelaku dengan konteks sosialnya masing-masing, adalah tidak sama sehingga ditemukanlah ada pelaku-pelaku yang tersingkir, kalah, walaupun mungkin kekalahannya itu hanya sementara. Berangkat dari penjelasan ini, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat di dalam program PAUD Bunga. Sangat menarik untuk menelusuri relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan bentuknya sehingga dapat mengetahui jalannya relasi kekuasaan politik tersebut juga cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan kuasanya.
1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk relasi kekuasaan politik yang berjalan di dalam program PAUD Bunga PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui bentuk relasi kekuasaan politik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat di dalam program PAUD Bunga PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas.
1.4.Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah : 1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian kajian Sosiologi.
4
2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Sosiologi khususnya tentang Teori Relasi Kekuasaan. 3. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah dan masyarakat yang membidangi PAUD TP (Tim Penggerak) PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas.
5
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1. Definisi Kekuasaan Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Otoritas adalah kemungkinan seseorang akan ditaati atas dasar suatu kepercayaan legitimasi haknya untuk mempengaruhi (Lawang, 1990). Sedangkan paksaan adalah kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan melalui cara yang tidak sah. Pandangan tersebut merupakan gagasan Weber tentang konsep kekuasaan, otoritas dan paksaan. Hubungan kekuasaan, kewenangan dan paksaan sangat erat. Kekuasaan bersifat netral. Sedangkan kewenangan merupakan dimensi positif dari kekuasaan, sebaliknya paksaan merupakan dimensi negatif dari kekuasaan (Damsar, 2010). Kekuasaan menurut Sanderson sebagai kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain atau bahkan memadamkan usaha menentangnya. Di balik kekuasaan terkandung makna adanya ancaman paksaan atau kekuatan konstan jikalau ada perintah atau keputusan yang tidak dipatuhi secara sukarela. Kekuasaan didukung oleh kemampuan penggunaan kekerasan (Damsar, 2010). Blau
mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau
sekelompok orang untuk memaksakan keinginannya pada yang lain meski dengan kekuatan penangkal, baik dalam bentuk pengurangan secara tetap ganjaran-ganjaran yang disediakan maupun dalam bentuk hukuman, keduanya sama bersifat negatif.
6
Kemampuan untuk memproduk pengaruh melalui kekuatan telah memberikan cara kepadanya untuk menggunakan sanksi-sanksi yang negatif (Martin, 1993). Terdapat empat istilah yang berhubungan dengan kekuasaan yaitu kepatuhan, paksaan, otoritas dan pengaruh. Kepatuhan mengacu pada tindakan-tindakan yang mengesampingkan dirinya sendiri karena sumpah kepada orang lain (Martin, 1993). Pemaksaan, otoritas dan pengaruh adalah produk dari hubungan ketergantungan yang timpang. Akan tetapi tindakan yang mengesampingkan diri sendiri bisa pula terjadi kalau ketergantungan itu seimbang, atau kalau keseimbangan itu diterima oleh para pelaku yang patuh. Kalau ketergantungan itu seimbang, maka kepatuhan merupakan hasil dari pertukaran (Martin, 1993).
2.2. Pilar Kekuasaan Ketiga dimensi distribusi kekuasaan dapat dikembangkan menjadi pilar dari setiap dimensi distribusi kekuasaan tersebut. Dimensi politik dari distribusi kekuasaan dengan pilarnya negara. Dimensi ekonomi dengan pilarnya pasar dan dimensi sosialbudaya dengan pilarnya masyarakat sipil (Damsar, 2010). Pilar kekuasaan yang berkaitan dengan penelitian ialah negara dan masyarakat. Robert M. Maclver: negara adalah asosiasi yang menyelenggarkan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (Budiardjo, 2008). Masyarakat sipil merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan negara dan pasar, taat nilai dan norma yang berlaku. Bebas dari ketergantungan sebagai kebebasan melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik dan agama) (Damsar, 2010).
7
Negara memiliki kekuatan politik melalui intervensi dan masyarakat sipil mempunyai kekuatan sosial melalui gerakan sosial. Hubungan antara negara dan masyarakat ialah masyarakat sipil diharapkan mampu mengatasi negara sehingga ia tidak memiliki kekuasaan mutlak, memiliki kekuatan politis yang dapat mengekang atau mengontrol kekuatan intervensionis negara. Kejatuhan rezim Soeharto merupakan kekuatan masyarakat sipil yang mampu mengontrol bahkan menjatuhkan penguasa. Selain itu terdapat hubungan kooptatif dan hegemoni oleh negara terhadap masyarakat sipil. Negara berhak semaunya mendistribusikan sumber daya finansial dan akomodasi kepada organisasi yang ada tanpa ada pertanggungjawaban publik dan kontrol dari pihak lain. Hubungan antara negara dan kekuasaan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi, dan dengan kekuasaan itu pula negara melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya. Dalam kaitan ini Arief menyatakan bahwa kekuasaan negara yang sedemikian besar akibat negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sejumlah teoritisi juga menyatakan bahwa negara berhak serta mempunyai kekuasaan penuh terhadap masyarakatnya (dalam komentar Lukmantoro: Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi).
2.3. Cara Kekuasaan Digunakan Menggunakan kekuasaan dipahami sebagai aktivitas sosial dan politik untuk memakai kekuasaan. Tujuannya banyak diantaranya memakmurkan bangsa dan meraih kepentingan pribadi atau kelompok. Cara untuk menggunakan kekuasaan melalui kerja sama, persaingan dan konflik.
8
Kerja sama merupakan interaksi dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bekerja sama dilakukan karena tidak bisa melakukannya sendiri atau tujuan lebih mudah dan cepat dicapai dengan kerja sama. Dalam situasi kelangkaan seperti barang dan jasa termasuk kekuasaan yang diharapkan tidak tersedia cukup maka, hubungan sosial dan politik yang mungkin terjadi adalah kompetisi atau konflik. Konflik akan muncul jika sumber-sumber langka tidak diatur bersama. Konflik mencakup usaha untuk menetralkan, merusak dan mengalahkan lawan. Hasilnya, konflik membuat perpecahan tetapi juga meningkatkan solidaritas dalam kelompok (Damsar, 2010).
2.4. Distribusi Kekuasaan Sumber-sumber kekuasaan tidak pernah terdistribusikan secara merata dalam setiap masyarakat atau sistem politik. Hal ini bertolak belakang dengan paham demokrasi yang memostulatkan kekuasaan berada di setiap diri individu. Untuk memahami hal ini kiranya perlu kita mendalami logika kekuasaan yang terbangun di dalam masyarakat baik pada negara-negara yang demokrasinya telah mapan maupun yang tidak (Affandi, file.upi.edu/). Ada tiga logika kekuasaan untuk memahami hal tersebut. Pertama, bahwa klas yang memerintah jumlahnya sedikit oleh karena jabatan-jabatan publik yang tersedia pun terbatas. Keterbatasan untuk memasukan ranah-ranah jabatan publik sangat dimungkinkan oleh karena adanya perbedaan (kemampuan, keahlian, kapabilitas, kecakapan dan lain-lain) dalam setiap diri manusia. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan tidak semua individu dapat memiliki kekuasaan dalam konteks politik. Kedua, pendistribusian kekuasaan yang tidak merekat. Hal ini berkait dengan hal yang pertama. Di mana ketika ruang-ruang kekuasaan hanya tersedia sedikit maka
9
pendistrubusian kekuasaan akan sangat tergantung pada merit sistem (pada kepemerintahan yang demokratis) dan kolusi dalam sistem yang tak demokratis. Ketiga, adanya kesamaan nilai politik penguasa mengenai kekuasaan yakni berusaha untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Ketika penguasa lama berusaha untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan sudah barang tentu ruang-ruang kekuasaan akan semakin mempersempit kesempatan bagi masyarakat luas (Affandi, file.upi.edu/). Kelompok yang dominan dalam masyarakat ikut serta dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber melalui keputusan politik sebagai upaya menegakkan pelaksanaan keputusan politik. Pemerintah mengalokasikan sumbersumber yang langka pada beberapa kelompok dan individu, tetapi mengurangi atau tak mengalokasikan sumber-sumber itu kepada kelompok atau individu yang lain. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak akan pernah menguntungkan semua pihak. Kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan dari pola distribusi sumber yang ada berupaya keras untuk mempertahankan struktur yang menguntungkan (Surbakti, 1992).
2.5. Relasi Kekuasaan Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam ilmu politik. Dalam politik, terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan kekuasaan, seperti pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, force dan kewenangan. Kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat umum. Politik
10
dipahami sebagai kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan dan pembagian (Surbakti, 1992). Kekuasaan mencakup hubungan sosial antar manusia. Kekuasaan dalam suatu hubungan sangat tergantung pada penyebaran ketergantungan dan ketersediaan jalanjalan pelepasan diri tertentu. Jika tingkat ketidakseimbangan dalam ketergantungan itu besar dan pelepasan dirinya mudah maka, kepatuhan mungkin akan lebih didasarkan pada paksaan. Kalau ketidakseimbangan dalam ketergantungan itu besar, dan kemungkinan pelepasan diri kecil maka, hubungan itu mungkin akan lebih didasarkan pada keotoritasan: pihak yang dikuasai pasti akan menyerahkan dirinya untuk kepentingan harga diri, sementara pihak yang menguasai sendiri menggunakan keotoritasan secara mudah dalam memperoleh kepatuhan ketimbang ia menggunakan paksaan (Martin, 1993). Ada dua corak pengaruh yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Pertama bilamana orang melihat politik pada dasarnya sebagai arena pertarungan atau medan pertempuran. Kekuasaan memainkan peranan sebagai biang konflik dan alat untuk menindas. Duverger menyebut ini sebagai aspek antagonisme dari kekuasaan. Memegang posisi kekuasaan memberikan seseorang keuntungan yang sangat besar. Pergumulan politik mempunyai motif yang sama seperti persaingan ekonomi. Keduaduanya adalah bentuk dari struggle for life, yang secara mendasar menempatkan satu spesies melawan yang lain. Tafsiran kedua menganggap bahwa politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan
keadilan.
Kekuasaan
melindungi
kemakmuran umum dan kepentingan umum dari tekanan dan tuntutan kelompokkelompok kepentingan yang khusus. Di sini kekuasaan memainkan peranan integrative, memihak dan melindungi kepentingan bersama vis-à-vis kepentingan kelompok. Sifat politik atau kekuasaan yang seperti itu diumpamakan oleh Duverger
11
sebagai Dewa Janus yang mempunyai dua muka yang menghadap ke arah berlawanan (Duverger, 1972). Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis. Kekuasaan menurut Foucault bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless. Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan (Mudhoffir, 2013). Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang powerful sementara yang lain powerless. Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana (omnipresent), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal ini karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan itu ada di mana-mana bukan karena ia merengkuh segala sesuatu melainkan karena ia datang dari manapun (Mudhoffir, 2013). Kekuasaan, menurut pandangan Foucault, tidaklah dimiliki (possessed) melainkan bermain/dimainkan terus-menerus. Sehingga kebijakan yang selalu dikaitkan dengan pemerintah itu (instrument of governance) boleh dibilang sebagai alat atau instrumen, yang dipakai pemerintah dalam memainkan kekuasaan yang terdapat di dalam relasi-relasi antara pemerintah dan individu-individu. Namun, sebaliknya juga, para individu pun dapat memainkan kekuasaan untuk mempengaruhi (kalau sanggup) kebijakan-kebijakan pemerintah (Zuska, 2005).
12
Acapkali negara menjadi lembaga yang sangat otonom serta telah mengabaikan berbagai kebutuhan masyarakat. Hubungan negara dengan masyarakat tidak selalu harmonis dan saling mengisi melainkan, antara negara dan masyarakat berdiri dalam posisi yang saling berlawanan. Relasi yang tercipta adalah keinginan untuk saling menundukkan. Karena, negara tidak lagi menjadi “kendaraan” bagi masyarakat untuk mencapai proses progresivitas sejarah pada titik kemuliaan. Namun, justru sebagai lembaga kekuasaan yang menciptakan relasi-relasi konfliktual (dalam komentar Lukmantoro: Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi).
2.6. The Power Cube The Power Cube diperkenalkan oleh John Gaventa seorang Proffesor dari IDS (Institute of Development Studies) Sussex University pada tahun 2006 dalam artikel “Finding the Spaces for Change : A power Analysis, IDS Bulletin Vol. 37 number 6 November 2006. Gaventa menjelaskan bahwa telah bermunculannya ruang-ruang baru dan peluang masyarakat untuk terlibat dalam proses kebijakan, namun pertanyaan kritis juga harus dijawab adalah apakah hal itu telah benar-benar mewakili jika telah terjadi pergeseran nyata atas kekuasaan, apakah hal itu benar-benar telah membuka ruang partisipasi, apakah keterlibatan masyarakat tersebut justru beresiko karena hanya akan melegitimasi status quo atau justru memberi kontribusi pada “pengucilan” (peminggiran kelompok lain) dan ketidakadilan semata. Lebih jauh lagi Gaventa menjelaskan beberapa istilah tentang kekuatan (power) dimana (dalam Baruno, 2013) : 1. Kekuatan ‘lebih’ (power over) mengacu pada kemampuan kuat untuk mempengaruhi tindakan dan menggunakannya untuk menguasai yang lain.
13
2. Kekuatan ‘untuk’ (Power to) adalah sesuatu yang penting berkaitan dengan kemampuan dan kapasitas untuk melakukan tindakan, untuk menjalankan hak dan mewujudkan potensi hak, kewarganegaraan. 3. Kekuatan ‘dalam’ (Power within) sering merujuk bagaimana warga memperoleh rasa identitas diri, percaya diri dan kesadaran yang merupakan prasyarat untuk melakukan tindakan. 4. Kekuasaan ‘dengan’ (power with) mengacu pada sinergi yang dapat muncul melalui kemitraan dan kolaborasi dengan kelompok/orang lain, atau melalui proses aksi kolektif dan dalam sebuah bangunan aliansi. Menurut Gaventa “Power Analisys” dapat digambarkan sebagai sebuah the Power Cube yang terbagi seperti rubik yang terdiri dari level, ruang partisipasi dan bentuk kekuatan yang mempengaruhi kebijakan. Gaventa menjelaskan bahwa ruang partisipasi terbagi menjadi beberapa yaitu ruang tertutup, diundang dan ruang yang direbut atau dibuat. Untuk lebih jelasnya maka beberapa tulisan berikut ini adalah penjelasan dari istilah ruang tertutup (closed), diundang (invited) dan ruang yang direbut atau dibuat (claim) (dalam Baruno, 2013). 1. Ruang Tertutup (Closed) adalah meskipun memfokuskan pada ruang dan tempattempat yang terbuka membuka kemungkinannya untuk partisipasi, tetapi di sisi lain ternyata masih banyak pengambilan keputusan yang dilakukan ruang tertutup. Artinya, keputusan dibuat oleh sekelompok aktor di belakang “pintu tertutup”, tanpa mencoba untuk membuka sebuah proses yang lebih inklusif. Dalam kacamata pemerintah, cara lain untuk memahami ruang ini adalah sebagai ruang yang ‘diberikan’ kepada elite (baik itu birokrat, ahli atau wakil-wakil terpilih) yang membuat keputusan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,
14
tanpa harus perlu lebih luas untuk melakukan konsultasi dan adanya partisipasi masyarakat. 2. Ruang di mana masyarakat “Diundang” (invited) yaitu masyarakat “diundang” sebagai upaya memperluas partisipasi dengan pemerintah. Ruang “diundang” ini mungkin
diatur
sedemikian
rupa
dan
kegiatan
tersebut
dilembagakan
sebagai bentuk konsultasi. 3. Diklaim/menciptakan ruang (claim). Akhirnya, ada ruang yang diklaim oleh aktor yang tidak kuat tetapi melawan pemegang kekuasaan, atau ruang tersebut dibuat lebih mandiri oleh mereka. Ada yang menyatakan bahwa ‘ruang ketiga’ ini di mana aktor sosial menolak ruang hegemonik dan menciptakan ruang untuk sendiri (Soja, 1996 seperti yang disadur oleh Gaventa, 2006). Ruang ini berkisar dari yang diciptakan oleh gerakan sosial dan forum warga, di mana di ruang ini orang bukan hanya berkumpul tetapi dapat pula untuk berdebat, berdiskusi dan menolak. Sedangkan bentuk kekuatan yang mempengaruhi kebijakan terbagi menjadi : 1. Kekuatan yang terlihat (visible power): Pengambilan keputusan yang terlihat. Tingkat ini meliputi aspek-aspek terlihat dan didefinisikan sebagai kekuasaan politik. Baik itu dalam hal aturan formal, struktur, pemerintah, lembaga dan prosedur pengambilan keputusan. Strategi yang menargetkan tingkat ini adalah mencoba untuk mengubah ‘siapa, bagaimana dan apa’ dari pembuatan kebijakan sehingga proses kebijakan yang terjadi lebih demokratis dan akuntabel, dan melayani kebutuhan dan hak-hak masyarakat. 2. Kekuatan yang tersembunyi (hidden power): disetting oleh agenda politik. Orang kuat tertentu dan lembaga menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan siapa yang mengambil keputusan dan apa yang didapatkan dari sebuah agenda. Dinamika ini beroperasi pada berbagai tingkatan untuk mengucilkan dan
15
mendevaluasi representasi dari kelompok yang tidak kuat lainnya. Strategi advokasi pemberdayaan menjadi fokus pada penguatan organisasi dan gerakan masyarakat miskin agar dapat membangun kekuatan banyak kolektif dan mencetak aktor pemimpin baru untuk mempengaruhi cara-cara berbentuk agenda politik dan meningkatkan visibilitas dan legitimasi pada masalah mereka, suara dan kebutuhan masyarakat. 3. Kekuatan tak terlihat (Invisible Power): dari tiga dimensi kekuasaan, hal ini yang paling
terdalam
dan
tidak
terlihat.
Kekuatan
tak
terlihat
tersebut
mampu membentuk psikologis dan ideologis batas partisipasi. Masalah yang berpengaruh keputusan,
dan isu-isu yang tidak dibicarakan di meja pengambilan aktor yang terlibat bukanlah sebagai pelaku asli. Cara ini
mencoba mempengaruhi bagaimana individu berpikir dan menerima status quo.
2.7. Definisi Konsep 1. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Program PAUD dalam penelitian ini berdasarkan Standar PAUD yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009. Fokus terhadap Standar PAUD dalam penelitian ini dibatasi agar sesuai dengan relasi kekuasaan politik. Standar PAUD yang digunakan ialah Standar isi, proses, dan penilaian; standar pendidik; dan Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
16
pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, manajemen, dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik. 2. Relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat. Relasi kekuasaan politik (poq.oxfordjournals.Org di dalam repository.usu.ac.id) adalah suatu hubungan antar dua individu atau lebih, atau antara individu dengan kelompok, mengunakan segala kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik dengan jalan memberi perintah, maupun dengan mempergunakan alat dan cara yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, siasat, kekuasaaan, kewenangan, pembagian atau alokasi, dalam membangun hubungan yang dinamis, mulai dari hubungan yang bersifat kerja sama, kompetisi hingga muncul konflik. Relasi kekuasaan politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan PAUD binaan PKK oleh pemerintah dan masyarakat berdasarkan program PAUD tentang kurikulum,
pendidik,
pengelolaan,
pembiayaan dan pengadaan sarana dan prasarana. Kurikulum adalah seperangkat rencana mengenai isi maupun bahan pelajaran yang ditentukan oleh pemerintah yang kemudian dikembangkan oleh Pengelola PAUD untuk dilaksanakan dan diberikan kepada murid sesuai kebutuhan belajar anak didik. Pendidik memuat tentang kompetensi guru yang dipersyaratkan. Pengelolaan membahas tentang pengurusan dan kepengurusan serta pengawasan PAUD. Pembiayaan menyangkut sumber pembiayaan dan proses pengelolaan keuangan yang melibatkan baik pemerintah dan masyarakat dimulai dari sumber dana, penetapan anggaran dana hingga perealisasian dana yang digunakan untuk mengelola PAUD. Pengadaan sarana dan prasarana meliputi proses penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah, masyarakat dan organisasi terkait ataupun pihak swasta yang dibutuhkan PAUD agar kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik. Dalam
17
penelitian ini pemerintah ialah Dinas Pendidikan PNFI dan PAUD Kota Medan sebagai Penilik, dewan penyantun dan penentu program pokok untuk PAUD dan Lurah sebagai dewan penyantun dan penanggung jawab PAUD Bunga PKK di tingkat kelurahan sementara, masyarakat ialah para pendidik, tenaga kependidikan dan Pengelola PAUD Bunga. 3. Bottom-up planning adalah konsep pembangunan dengan basis pemberdayaan masyarakat yang aspiratif dan apresiatif dengan melibatkan mereka pada proses pembangunan secara menyeluruh. Penentuan program oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah (Adisasmita, 2006). 4. Top-down planning adalah konsep pembangunan yang terpusat oleh negara. Pemerintah sebagai perencana pembangunan. Penentuan program berasal dari pemerintah pusat yang dibawa ke tingkat daerah (Adisasmita, 2006). 5. Dimensi Kekuasaan adalah salah satu ruang atau bagian untuk memahami fenomena kekuasaan politik dengan jelas. Dalam penelitian ini, dimensi kekuasaan tersebut ialah dimensi ekonomi-budaya. Dimensi ekonomi-budaya merupakan dimensi kekuasaan yang terjadi di dalam PAUD Bunga. Kekuasaan politik yang berlangsung tidak hanya karena alasan program negara. Kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat berlangsung dan diisi oleh persaingan untuk mencapai tujuan tertentu yang mengarah pada kepentingan ekonomi. Begitu juga relasi kekuasaan tersebut berlangsung dan diisi oleh adanya semangat dan tindakan masyarakat yang peduli dengan kemajuan kualitas pendidikan anak-anak dengan merespon atau berpartisipasi terhadap program PAUD milik Negara.
18
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian desktiptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011). Menurut Whitney (1960) metode deskriptif adalah pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandanganpandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2011).
3.2. Lokasi penelitian Lokasi penelitian berada di PAUD Bunga PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas. Lokasi Penelitian ini dipilih karena PAUD Bunga sudah berjalan aktif selama 5 tahun sehingga banyak mengandung relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat dan lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga akan menghemat waktu dan biaya perjalanan penelitian.
19
3.3. Unit Analisis dan Informan 3.3.1. Unit Analisis Unit analisis adalah satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Satuan analisis dapat berupa individu, keluarga, organisasi atau barang sesuatu. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya atau objek kajiannya adalah relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat. 3.3.2. Informan Informan adalah orang-orang yang merupakan sumber informasi aktual dalam memberikan penjelasan tentang masalah penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan ialah purposive sampling yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan waktu pengalaman dan keterlibatan mereka yang berpengaruh di PAUD PKK. Adapun informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah: 1. Kepala Sekolah PAUD Bunga, 2. Pendidik PAUD Bunga, 3. Kepala Seksi Kurikulum PNFI dan PAUD Kota Medan, 4. Penilik PAUD di Kota Medan, 5. Sekretaris GOPTKI Kota Medan, 6. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas.
3.4. Teknik Pengumpulan Data 3.4.1. Teknik Pengumpulan Data Primer Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian (field research) untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan:
20
1. Observasi Non Partisipatif Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti bersifat non partisipatif. Observer tidak melibatkan diri ke dalam pengamatan hanya pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan observenya (Subagyo, 1997). Observasi ini dilakukan untuk mengamati jalannya relasi kekuasaan politik yang terjadi di dalam program PAUD Bunga PKK. Data observasi ini dilengkapi dengan foto untuk mengabadikan hal-hal yang tidak terobservasi di lapangan. 2. Wawancara Mendalam (indepth interview) Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan
(Moleong,
2006).
Wawancara
mendalam
dilakukan
dengan
menggunakan panduan wawancara. Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat dalam program PAUD PKK yang berjalan dengan sistem top-down dan bottom-up planning.
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Teknik pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka yang diperlakukan untuk mendukung data primer, adapun bentuk pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, data dari internet, dan studi kepustakaan.
21
3.5. Interpretasi Data Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982 dalam Moleong, 2006) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang harus diinterpretasikan. Interpretasi data disajikan peneliti ke dalam bentuk narasi.
3.6. Jadwal Kegiatan No.
Kegiatan
Bulan ke 1
2
3
√
√
4
5
1.
Pra Observasi
√
2.
Acc Judul
√
3.
Penyusunan Proposal Penelitian
4.
Seminar Proposal Penelitian
√
5.
Revisi Seminar Penelitian
√
6.
Penelitian ke Lapangan
√
7.
Pengumpulan dan Analisis Data
√
8.
Bimbingan
√
9.
Penelitian Laporan Akhir
10.
Sidang Meja Hijau
6
7
√
√ √
8
9
√ √
3.7. Keterbatasan Penelitian Selama kegiatan penelitian dimulai hingga selesai, jalannya penelitian tidak seluruhnya seperti yang diharapkan peneliti. Jelas situasi tersebut berdampak pada proses maupun hasil pengumpulan data. Timbulnya kondisi tersebut diakibatkan oleh waktu yang dimiliki beberapa informan penting sangat sedikit untuk diwawancarai dan ada informan yang tidak bersedia untuk diwawancarai juga ada informan menggantikan dirinya dengan orang lain untuk diwawancarai. Beberapa informan
22
juga tidak terlalu terbuka untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang menyangkut masalah-masalah hubungan kekuasaan.
23
BAB IV DESKRIPSI DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 4.1.1. Sejarah PAUD Bunga PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Dari 28,8 juta anak Indonesia usia 0-6 tahun pada akhir 2009, yang memperoleh layanan PAUD baru sekitar 53,7%. Masih rendahnya jumlah anak yang terlayani tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya jumlah lembaga PAUD yang ada, baik lembaga Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), maupun lembaga Satuan PAUD Sejenisnya (Ditjen PAUDNI, 2012). Untuk menjawab tantangan tersebut Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan PAUD sebagai salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional dan mencanangkan sebuah Gerakan Nasional PAUD sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. Untuk itu, Ditjen PAUDNI berupaya untuk secara lebih intensif memperluas akses dan meningkatkan mutu PAUD agar lebih terarah dan terpadu diantaranya melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu (Ditjen PAUDNI, 2012). Oleh karena itu, program PAUD menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) prioritas Depdiknas sehingga PAUD menjadi salah satu program pokok dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam RPJM 2004-2009 dan renstra Depdiknas 2004-2009. Program PAUD Depdiknas ini yang menjadi alasan banyaknya berdiri PAUD milik pemerintah. Sejak saat itu, keberadaan PAUD milik negara hadir di setiap
24
kelurahan dan dikelola oleh PKK kelurahan setempat. Salah satu PAUD itu ialah PAUD Bunga TP PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas. Pada 2009 PAUD Bunga TP PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dibuka untuk umum. PAUD Bunga sendiri berdiri karena adanya perintah dari Pemerintah Kota Medan yang disebut oleh kader-kader PKK ‘rekomendasi dari pemerintah untuk buka PAUD’. Setiap kelurahan wajib memiliki PAUD. Perintah ini kemudian disampaikan oleh Lurah yang menjabat saat itu kepada para kader PKK untuk membuka PAUD. Para kader PKK merasa tidak mampu untuk membuka PAUD pada saat itu. Banyak sekali hal-hal yang tidak mendukung para kader untuk mendirikan satu PAUD. Diantaranya, mereka tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi ataupun pendidikan keguruan. Ditambah lagi dengan minimnya dana yang dimiliki para kader untuk membuka PAUD. Hal ini semakin sulit karena para kader merasa pemerintah sebagai pemilik kebijakan melepas para kader untuk membuka PAUD sendiri tanpa adanya perhatian yang diberikan. Namun, mau tidak mau para kader harus membuka PAUD karena sudah menjadi salah satu tugas pokok PKK. Lima orang kader PKK bersama-sama membuka PAUD Bunga tersebut. Mereka membuka PAUD secara sukarela. Secara sukarela dilakukan karena menjadi seorang kader PKK juga berdasarkan asas sukarela. Kelima kader tersebut ialah Usati, Rila, Syamsul, Tuti, dan NN. Kelima kader ini kemudian menjadi Pengelola, para Pengurus sekaligus Pendidik PAUD Bunga. Tahun
pelajaran
pertama
PAUD
Bunga,
kegiatan
belajar-mengajar
berlangsung di ruang aula kantor kelurahan. Setiap PAUD binaan PKK memang belajar di gedung aula balai desa ataupun kantor kelurahan. Tetapi, pendidik melihat murid PAUD merasa terganggu belajar di ruang aula karena aktivitas para pegawai
25
kantor kelurahan dan juga ruang aula yang dimasuki dan menjadi tempat penyimpanan beras raskin. Oleh karena itu, mereka memindahkan ruang belajar-mengajar ke ruangan yang merupakan rumah dinas Lurah yang selalu kosong. Mereka pindah ke gedung baru itu sejak tahun pelajaran kedua. Gedung baru tempat mereka belajar lebih tertata tempatnya dan jauh dari aktivitas kantor kelurahan sehingga kegiatan belajarmengajar berlangsung kondusif. Tahun pelajaran pertama juga merupakan tahun yang penuh dengan berbagai kendala dan masalah. Para kader masih samar dalam mengelola PAUD karena mereka tidak memiliki pengalaman di bidang pendidikan. Ditambah lagi bahwa tujuan PAUD dibuka untuk keluarga prasejahtera sehingga belajar di PAUD tidak dibebankan biaya. Hal ini semakin membebankan Pengurus PAUD untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Selain itu, pada awal PAUD Bunga dibuka, PAUD tidak menerima bantuan dari manapun. Pemerintah Kelurahan yang bertanggung jawab terhadap PAUD tidak memberikan perhatian serius. Pemerintah Kota juga tidak sembarangan mengucurkan bantuan. Harus ada penyelesaian proses administrasi oleh pihak PAUD yang diajukan ke dinas pemerintahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pengelola PAUD membicarakannya dengan TP PKK di kecamatan dan memutuskan untuk mengenakan biaya Rp1.000,setiap hari untuk murid PAUD. Kemudian hal ini dibicarakan dengan orang tua murid di dalam pertemuan dengan Pengelola PAUD. Sejak pertemuan itu, murid PAUD dikenakan Rp1.000,-/hari yang dikutip setiap hari. Namun, upaya ini masih belum mampu menutupi kebutuhan operasional belajar-mengajar. Sebutan ‘PAUD Seribu’ hanya bertahan sampai angkatan ke-2 saja.
26
Akhirnya, melalui proses yang sama, PAUD binaan PKK menetapkan biaya pendaftaran dan iuran bulanan untuk murid. Biaya seperti ini berlaku sejak angkatan ke-3 hingga sekarang. Di samping itu, kelima Pendidik PAUD Bunga tidak memperoleh biaya transportasi ataupun gaji bulanan di awal tahun pelajaran pertama. Semua peran yang mereka
lakukan
dinilai
secara
sukarela
dan
menjadi
pengabdian
untuk
memberdayakan masyarakat. Hal ini mengganggu para pendidik. Akhirnya, 4 diantara 5 pendidik memutuskan berhenti dari PAUD PKK. Keputusan pendidik berhenti semakin didukung oleh alasan lain. Ada yang harus menjalankan peran ganda di luar PAUD. Ada juga disebabkan oleh keretakan diantara para pengurus karena mereka ingin menggunakan PAUD sebagai ‘lahan basah’. Kegagalannya untuk menyalahgunakan keberadaan PAUD membuatnya mundur dari kepengurusan PAUD. Pengurus PAUD yang bertahan dari awal PAUD dibuka hingga sekarang ialah Usati. Sekarang ia sudah menjadi pengelola juga merangkap sebagai Pendidik PAUD. Di kalangan orang tua murid PAUD Bunga, pengelola PAUD dianggap sebagai Kepala Sekolah. Agar PAUD Bunga tetap dibuka, Usati mengajak kader PKK lainnya untuk menjadi sekretaris, bendahara sekaligus merangkap sebagai pendidik. Mereka ialah Yana dan Sari. Tetapi, Sari digantikan kembali oleh Rila Pendidik PAUD Bunga sebelumnya dikarenakan Sari harus menjalankan peran gandanya. Saat ini PAUD Bunga memiliki tiga tenaga pendidik yang juga merangkap menjadi Pengelola (Kepala Sekolah), Sekretaris dan Bendahara PAUD Bunga. Para Pendidik mengajar di dalam 2 kelas yang berbeda. Kelas 0 Kecil untuk bermain bagi
27
anak umur 3-4 tahun dan kelas 0 Besar untuk murid yang sudah memiliki kemauan belajar bagi anak umur 5-6 tahun. Setiap tahun ajaran selesai, para murid PAUD mengikuti acara wisuda bersama dengan murid PAUD PKK lainnya se-Kecamatan Medan Amplas di Kantor Camat untuk kelulusan mereka. Untuk acara wisuda ini, TP PKK Kecamatan Medan Amplas bekerja sama dengan HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas untuk melepas murid-murid PAUD PKK se-Kecamatan Medan Amplas.
4.1.2. Fasilitas Belajar 1. Status gedung
: Pinjam
2. Ruang teori
: 1 (satu) unit
3. Ruang praktek
: 1 (satu) unit
4. Ruang Pimpinan : 5. Ruang TU
:-
6. Toilet
: 1 (satu) unit
7. Listrik
: ada
8. Air bersih
: ada
4.1.3. Tata Tertib saat Belajar Tata tertib saat belajar PAUD Bunga binaan PKK di Kelurahan Harjosari II ini sama dengan tata tertib saat belajar di PAUD binaan PKK lainnya, antara lain: 1. Masuk pukul 09.00 WIB 2. Sebelum masuk kelas anak-anak dibariskan terlebih dahulu 3. Berpakaian rapi dan bersih 4. Di kelas tidak diperkenankan memakai sepatu atau sandal
28
5. Dimulai denga berdoa mau belajar dan diakhiri dengan berdoa mau pulang 6. Ketika belajar tidak boleh menangis 7. Dalam belajar tidak boleh makan saat belajar 8. Tidak boleh buang sampah sembarangan 9. Orang tua/wali siswa tidak diperkenankan masuk di kelas ketika sedang berlangsung proses belajar mengajar. 10. Sebelum dan sesudah makan mencuci tangan dan baca doa sebelum makan dan baca doa setelah selesai makan. 11. Pukul 11.00 WIB sekolah selesai dan orang tua/wali siswa telah hadir menjemput anak-anak.
4.1.4. Peta Lokasi
Sumber:PAUD Bunga PKK Harjosari II Medan Amplas
4.1.5. Murid PAUD Bunga Berdasarkan Jenis Kelamin T.A. 2013-2014 No.
Jenis Kelamin
Jumlah (dalam jiwa)
1. 2.
Laki-laki Perempuan
10 15
Total
25
Sumber: PAUD Bunga PKK Harjosari II Medan Amplas
29
4.1.6. Struktur Kepengurusan
Sumber: PAUD Bunga PKK Harjosari II Medan Amplas
4.2. Bentuk Penyelenggaraan Program PAUD Bunga Binaan PKK Harjosari II Medan Amplas Di dalam penyelenggaraan program PAUD Bunga berisi praktik-praktik kekuasaan pemerintah dan masyarakat. Seperti yang diumpamakan Duverger, kekuasaan itu seperti Dewa Janus yang bermuka dua dengan arah yang berlawanan. Dari praktik-praktik yang dijalankan, dapat dilihat cara pemerintah dan cara masyarakat melaksanakan wewenangnya juga cara-cara yang dipakai untuk memenangkan persaingan dalam mencapai tujuan tertentu. Di dalam praktik ini pihak-pihak lainnya terlibat dalam penyelenggaraan program PAUD Bunga untuk menjalankan tugas yang mereka emban. Pihak-pihak ini memiliki relasi dengan pemerintah dan masyarakat. Untuk
mengetahui
relasi-relasi
tersebut,
maka
praktik-praktik
penyelenggaraan PAUD Bunga akan dideskripsikan. Deskripsi praktik ini berasal dari pengamatan yang dilakukan selama proses penelitian.
30
Bagan 1. Bentuk Penyelenggaraan Program PAUD Bunga PKK Program PAUD (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009)
Dinas Pendidikan Kota Medan Lurah Harjosari II Masyarakat (Pengurus PAUD Bunga binaan PKK)
PAUD Bunga binaan PKK
HIMPAUDI Kec. Medan Amplas
GOPTKI Kota Medan
Masyarakat/Orang Tua Murid
Dalam hal ini, praktik relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat bermula dari adanya program PAUD pemerintah pusat untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Setelah melewati pemerintahan di tingkat propinsi program PAUD sampai ke tangan Dinas Pendidikan Kota Medan di bidang PNFI dan PAUD. Di bawah Dinas Pendidikan Kota Medan sesuai dengan tingkatan wilayah, ada Lurah yang lebih berperan besar daripada Dinas Pendidikan untuk bertanggung jawab langsung terhadap perkembangan PAUD. Pemerintah menjalankan praktik kekuasaannya sebagai pemilik program PAUD, penyedia segala kebutuhan PAUD PKK (fasilitator) dan pengawas penyelenggaraan PAUD PKK. Dinas Pendidikan Kota Medan bidang PNFI dan PAUD menurunkan wewenangnya dalam bentuk regulasi ataupun kebijakan yang terdapat di dalam program PAUD untuk dipatuhi Pengelola/Pengurus PAUD Bunga. Sebagai pengawas, Penilik PAUD dari Dinas Pendidikan Kota Medan bidang PNFI
31
dan PAUD memantau setiap perkembangan di PAUD Bunga agar sesuai dengan standar program PAUD. Begitu juga dengan Lurah, PAUD Bunga merupakan PAUD milik kelurahan sehingga Lurah bertanggung jawab untuk perkembangan PAUD tersebut. Apalagi, di dalam susunan organisasi PKK kelurahan, Lurah adalah dewan penyantun yang memberikan bantuan materi untuk pelaksanaan program PKK. Oleh karenanya, kedua pemerintah ini memiliki relasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Pengurus PAUD Bunga). Sehingga kedua pemerintah ini yang menjadi wujud dari pemerintah yang berkuasa di program PAUD Bunga. Sementara itu, masyarakat berwenang sebagai penggagas, perencana dan pengelola untuk standar program PAUD yang telah diberikan pemerintah. Salah satu wewenang itu seperti, Pengurus PAUD dapat melakukan perubahan untuk program PAUD jika tidak sesuai dengan keadaan murid PAUD. Sebab, masyarakat berencana dan mengelola PAUD berdasarkan keadaan di dalam PAUD dan juga kebutuhan di masyarakat/orang tua murid agar sesuai dengan kebutuhan juga masalah yang sedang dihadapi. Artinya, masyarakat memiliki posisi sebagai mitra pemerintah yaitu masyarakat dan pemerintah saling berkoordinasi di dalam program PAUD Bunga. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa dengan mudah menggunakan wewenangnya untuk mengatur masyarakat agar penyelenggaraan PAUD Bunga sesuai dengan standar program PAUD yang sudah ditetapkan. Namun, tetap saja antara pemerintah dan masyarakat berada dalam relasi kekuasaan yang menunjukkan relasi tidak setara. Pemerintah berada di kelas teratas. Hal ini dikarenakan pemerintah adalah pemegang otoritas tertinggi di negara. Pemerintah dapat mengakses sesuatu dengan mudah sehingga, praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan mudah terjadi di kalangan pemerintahan. Sedangkan
32
masyarakat masih tetap menjadi rakyat yang dipimpin pemerintah walaupun, secara sukarela mengabdi untuk PAUD sangat sulit untuk menyelesaikan urusan PAUD atau urusan dirinya ke pihak pemerintah. Ditambah lagi masyarakat mendapat tekanan dari berbagai sisi untuk mengelola PAUD. Di dalam relasi kekuasaan politik ini terdapat hubungan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dengan organisasi independen untuk menyelenggarakan PAUD Bunga. Pemerintah berkoordinasi dengan GOPTKI dan HIMPAUDI, masyarakat berkoordinasi dengan HIMPAUDI. Pengurus GOPTKI kota Medan berasal
dari
kader
PKK
Kota
Medan.
Organisasi
ini
tidak
mewadahi
Pengelola/Pengurus PAUD tetapi, untuk membantu PAUD. GOPTKI memiliki relasi lebih erat dengan pemerintah kota seperti Dinas Pendidikan Kota Medan untuk menjalankan tugas membantu PAUD PKK. Sementara, wadah masyarakat untuk beraspirasi, membahas masalah PAUD adalah HIMPAUDI. Seperti kepanjangan dari HIMPAUDI itu sendiri, organisasi ini memang didirikan untuk Pendidik PAUD baik mandiri ataupun binaan PKK yang artinya, wadah bagi masyarakat. Melalui organisasi ini, Pengurus PAUD Bunga dapat melakukan upaya perjuangan untuk menembus dinding kekuasaan pemerintahan.
4.2.1. Relasi Kekuasaan Politik Vertikal antara Pemerintah dan Masyarakat di dalam program PAUD Bunga PKK Dari praktik penyelenggaraan di atas, posisi pemerintah dan masyarakat berdasarkan garis panah berbentuk huruf ‘Z’ (‘/’ seperti garis vertikal) memiliki relasi kekuasaan yang hirarkis. Pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat begitu pula dengan masyarakat yang dapat mempengaruhi pemerintah lewat program PAUD
33
tersebut. Dalam bentuk relasi kekuasaan politik ini, wewenang pemerintah lebih kuat daripada masyarakat. Adapun relasi kekuasaan politik tersebut sebagai berikut. Bagan 2. Relasi Kekuasaan Politik Vertikal Dinas Pendidikan Kota Medan Lurah Harjosari II
Masyarakat (Pengurus PAUD Bunga Binaan PKK
4.2.1.1. Pendirian PAUD Bunga PKK Sebagai pemilik program PAUD, Pemerintah Kota Medan melakukan kunjungan ke Kelurahan Harjosari II. Kunjungan itu berisi perintah bahwa Lurah harus mendirikan PAUD. Lurah kemudian memerintah PKK untuk membuka PAUD. Seperti yang disampaikan oleh Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah: “Hari itu pemerintah kota datang kunjungan ke sini. Dari kunjungan itu Lurah bilang ke kami kader-kader PKK wajib untuk mendirikan PAUD. Karena pendidikan adalah tugas pokok PKK, ya kami mau tidak mau harus mendirikan PAUD juga karena Pak Lurah udah beri perintah.” (hasil wawancara 17 November 2014). Hal senada disampaikan oleh Sipa Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas, yaitu: “Waktu saya menjadi kader, Ibu Lurah meminta kami untuk mendirikan PAUD yang awalnya untuk orang tidak mampu agar bisa sekolah. Makanya, pelopor PAUD ialah PAUD PKK baru lahir PAUD mandiri.” (hasil wawancara 25 November 2014). Meskipun program pemerintah, mendirikan PAUD Bunga tidak semudah pemerintah memberikan perintah tersebut ke masyarakat. Para kader PKK sama sekali tidak berpengalaman di bidang lembaga pendidikan seperti untuk mendirikan PAUD ataupun mengajar di PAUD. Tetapi, proses pendirian PAUD Bunga diserahkan 34
sepenuhnya ke kader PKK sehingga sangat memberatkan para kader. Walaupun mereka juga tergolong pengurus kelurahan tidak menjamin relasi dengan Pemerintahan Kelurahan dapat terus berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah: “Awalnya, kami kader PKK disuruh pemerintah (Lurah) dirikan PAUD untuk keluarga prasejahtera agar anak-anaknya bisa sekolah. Awal mendirikan PAUD susah kali karena kami tidak punya kemampuan, dana dan pemerintah seperti Lurah tidak beri perhatian.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Kekuasaan yang dipegang Pemerintahan Kelurahan membuat mereka dengan mudah membuat para kader patuh untuk mendirikan PAUD Bunga. Pemerintahan Kelurahan tidak memberikan perhatian khusus ataupun bantuan dana. Ini terlihat dari pertemuan pemerintahan kelurahan dengan Pemerintah Kota Medan untuk pemilihan kelurahan terbaik saat itu yang pernah penulis ikuti. Pemimpin kelurahan tidak bisa menjelaskan dengan baik untuk setiap program yang dijalankan organisasi masyarakat di kelurahan itu sendiri termasuk program PKK. Para kader tidak bisa tawar-menawar dengan pemerintahan kelurahan agar bisa memberikan perhatian ataupun bantuan dana untuk proses pendirian PAUD. Mereka hanya bisa menerima sikap Pemerintah Kelurahan. Ini dikarenakan Pemerintahan Kelurahan punya ruang kekuasaan yang tidak bisa dimasuki oleh kader. Keadaan ini juga dipengaruhi tugas pokok yang diemban oleh PKK itu sendiri. Salah satu tugas pokok PKK di bidang pendidikan seakan menjadi bumerang bagi para kader. Menempatkan para kader PKK dalam posisi tidak menguntungkan. Mereka hanya bisa menjalankan perintah yang sudah diberikan. Namun, perintah tidak hanya sebuah perintah bagi Pengurus/Pengelola PAUD Bunga. Hak mendirikan dan mengelola yang sudah diberikan kepada kader, mereka gunakan sebaiknya. Seperti gedung belajar PAUD Bunga yang berada di aula Kantor
35
Kelurahan mampu Pengelola/Pengurus PAUD Bunga pindahkan ke gedung yang terpisah dari Kantor Kelurahan setelah berunding dengan Pemerintahan Kelurahan. Gedung yang dipakai tersebut adalah rumah dinas Lurah yang tidak dipakai. Meskipun Pengelola/Pengurus PAUD Bunga menunjukkan kekuatannya dalam mempengaruhi keputusan Pemerintahan Kelurahan tetapi, di sisi lain justru dengan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di rumah dinas Lurah, Pengelola/Pengurus PAUD Bunga tidak bisa maksimal atau bertindak sesuai dengan tujuan bersama karena mendapat tekanan dari orang-orang yang memiliki kaitan dengan rumah dinas Lurah yang akan terurai jelas dalam pengurusan izin operasional PAUD Bunga.
4.2.1.2. Perizinan Operasional PAUD Bunga PKK PAUD baru dapat didirikan setelah mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Izin operasional ini juga dapat dipakai untuk mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah seperti bantuan operasional penyelenggaraan (BOP), bantuan Alat Permainan Edukatif (APE), insentif guru dan bantuan lainnya. Khusus PAUD PKK, sudah menjadi tanggung jawab Lurah setempat untuk membantu mengurus izin operasional. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nara Kasi Kurikulum PNFI dan PAUD Kota Medan, sebagai berikut: “Setiap Lurah wajib mendirikan PAUD. PAUD jadi tanggung jawab dari Lurah. Setelah ada izin operasional baru pengelola boleh mendirikan PAUD. Kalau sudah ada izin, pemerintah baru bisa memberikan bantuan” (hasil wawancara 25 November 2014). Keadaan yang seharusnya berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan bidang PNFI dan PAUD berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di PAUD Bunga. Pengelolaan PAUD Bunga yang berjalan hanya berdasarkan izin dari SK Camat. PAUD Bunga belum mengantongi izin
36
operasional sah dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Meskipun sudah 2 kali PAUD Bunga mengurus izin tetapi, izin tidak keluar juga. Izin operasional sah yang belum terpasang di PAUD Bunga dimanfaatkan oleh oknum-oknum elit pemerintahan yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota Medan dan Kelurahan. Mereka berusaha mengambil keuntungan bahkan ingin mengambil alih izin operasional PAUD Bunga agar bisa mencapai tujuannya. Mereka berpikir bahwa masyarakat (Pengurus/Pengelola PAUD) tidak memiliki otoritas atau tidak mampu untuk bersaing dengan posisi yang mereka miliki ditambah relasi yang mereka miliki dengan para penguasa daerah. Bunda PAUD Bunga sendiri adalah salah satunya. Banyaknya posisi yang dipegang yaitu sebagai Istri Lurah yang berkuasa, sebagai Ketua TP PKK Kelurahan Harjosari II sekaligus sebagai Bunda PAUD Bunga dipakai untuk menekan Pengurus/Pengelola PAUD Bunga untuk mengurus izin PAUD atas namanya. Lurah mengetahui dan tidak bisa bertindak tegas terhadap Ibu Lurah karena status mereka di luar kelurahan. Relasinya dengan Lurah yang berjalan sangat baik mampu mengatur Pengelola PAUD untuk pergi mengurus izin sesuai perintahnya. Pengelola PAUD Bunga yang sudah mengetahui maksud Bunda PAUD Bunga tersebut, berusaha untuk melakukan upaya perlawanan. Proposal yang sudah dibuat tidak diterima oleh Dinas Pendidikan karena tidak sesuai dengan aturan pengurusan izin. Penolakan dari Dinas Pendidikan Kota Medan digunakan sebagai kesempatan untuk menghentikan langkah Bunda PAUD Bunga tersebut. Berikut yang disampaikan oleh Ibu Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga: Kami sudah yang ketiga kali ini mengurus izin karena ada yang berkepentingan. Ibu Lurahnya pengen jadi Kepala Sekolah. Sampai di dinas harus warga yang menetap jadi Kepala Sekolah karena kalau Ibu Lurahnya pindah perpanjangan izin tidak bisa diurus, harus buat baru lagi. Dulu, gitu Ibu Lurah yang lama. Karena dia tahu memang nanti bakalan ada uang bantuan, uang BOP, uang apa, uang apa gitulah makanya dia harus jadi Kepala 37
Sekolah. Makanya kemarin itu bertegang urat sama Bu Lurah yang lama. Saya bilang gini, sudah dibuat proposal. Dia gak percaya. Saking gak percaya kami sama ke dinas sampai ketemu Ibu Tati Kabid saat itu. Kabid bilang, “Ibu Lurah tidak bisa jadi pengelola kalau nanti pindah bagaimana orang yang di sini.”Makanya, pengurusan izin terbengkalai.” (hasil wawancara 17 November 2014). Upaya yang dilakukan Pengelola PAUD membebaskan mereka dari buruknya penyalahgunaan kekuasaan politik tetapi, upaya ini hanya bersifat sementara. PAUD Bunga belum bisa mengajukan izin kembali karena Bu Lurah masih menjabat Bunda PAUD saat itu. Setelah Lurah tersebut habis masa jabatan, mereka kembali memasukkan proposal pengajuan izin ke Dinas Pendidikan Kota Medan. Terhambatnya pengurusan izin PAUD Bunga ini menunjukkan bahwa Pengurus PAUD Bunga sebagai pihak yang lemah terhadap tindakan elit kelurahan yang bisa disebabkan selain karena otoritas elit kelurahan juga karena adanya simbol kekuasaan elit kelurahan tersebut lewat pengalihan fungsi rumah dinas Lurah menjadi gedung belajar PAUD. Semangat Pengurus PAUD Bunga dalam mengembangkan pendidikan terhalang karena gedung belajar paud yang dipakai bertuan. Tetapi, pengurusan izin PAUD Bunga di Dinas Pendidikan Kota Medan masih terhambat. Oknum pemerintah meminta pungutan liar untuk pengurusan izin PAUD. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah PAUD Bunga Usati, yaitu: “Izin tertunda karena, memang sih dari dinasnya tidak minta sekian. Tapi, harus ada yang dititipkan di sana. Kalau seperti kami di sini kan uang sekolahnya berapa, yang mau dibagikan ke guru berapa. Misalnya, untuk transportasi guru aja gak wajar sebenarnya dikasi Rp200.000 tiap bulan. Tapi, itulah kenyataan. Jadi kalau kami mau menyisihkan ke sana, kami pilah-pilah dululah dari mana dari mana uangnya. Uang pribadi aja sering ke pakai. Gak tahulah dari mana kadang uang itu datang.” (hasil wawancara 17 November 2014). Namun, menurut salah satu Penilik, pengurusan izin PAUD terhambat karena pihak PAUD sendiri yang tidak siap mengeluarkan biaya juga memenuhi standar PAUD untuk mengajukan izin. Menurutnya, tidak ada pungutan liar untuk mengurus
38
izin. Selama ia membantu menguruskan izin suatu PAUD, ia tidak dikenakan pungutan liar. Ibu Sapa Penilik PAUD mengatakan: “Sebenarnya, guru-guru takut ada izin karena harus ada pemenuhan kelayakan baru izin bisa didapat. Guru-guru takut dengan ketetapan atau aturan. Tidak ingin pakai notaris biar tidak keluar biaya. Izin harus ada kamar mandi, ruang terbuka, tempat bermain dan lainnya. Ngurus izin cepat jika syarat lengkap tidak perlu pakai uang.” (hasil wawancara 24 November 2014). Ini
menunjukkan
bahwa
pengurusan
izin
melalui
bantuan
Penilik
membebaskan PAUD tersebut dari pungutan liar. Selama ini PAUD Bunga melakukan pengurusan izin dengan sendiri sehingga dikenakan pungutan liar karena tidak ada orang pemerintah yang mengawasi proses pengurusan izin tersebut selain pegawai di bagian pengurusan izin tersebut. Akhirnya, pengurusan izin kembali tertunda. Untuk bisa mendapat izin operasional sesuai tepat waktu, pihak Pengelola PAUD Bunga harus memiliki relasi yang lebih kuat dengan pihak pemerintah yang lebih berkuasa daripada kekuasaan yang dimiliki oleh oknum-oknum tertentu. Pengurus/Pengelola PAUD Bunga harus menggunakan strategi yang mampu mengalahkan lawannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yana Pendidik PAUD Bunga, yaitu: “Itu pun lantaran karena ada laporan Bu Tin sama orang Dinas Pendidikan Provinsi mengenai itu tadi. Kenapa surat izin kami gak cepat diurus. Itulah mungkin turun memo ke Dinas Kota Medan. Terus gak lama izin keluar.” (hasil wawancara 11 November 2014). Upaya tersebut berhasil dengan keluarnya izin PAUD Bunga dari Dinas Pendidikan Kota Medan pada 7 September 2014 yang aktif selama 1 tahun. Izin ini diperoleh setelah PAUD Bunga melakukan strategi terbaiknya. Terdapat hal di balik pengurusan izin PAUD Bunga. Pemerintah melalui Penilik PAUD melakukan pemantauan terlebih dahulu untuk menentukan kelayakan PAUD. Jika PAUD sudah memenuhi standar kelayakan PAUD, baru pihak Pengelola 39
PAUD bisa mengajukan izin. Berikut seperti yang dikatakan oleh Ibu Dia Penilik PAUD Bunga ialah: “Saat saya datang mereka urus izin. Mengurus izin sama perpanjangan izin harus dari hasil supervisi Penilik agar diterbitkan sama Bapak Kepala Dinas kita. Di situ ada blanko supervisi diisi. Karena Penilik harus mengecek apakah PAUD tersebut berdiri atau tidak, punya murid atau tidak atau PAUD tersebut dikarang-karang saja biar izinya keluar. Layak atau tidak PAUD tersebut. Hasilnya itu untuk dilanjutkan kelengkapan berkas PAUD seperti jumlah murid, jumlah guru dan sarana prasarana.” (hasil wawancara 24 November 2014). Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan kekuasaannya kepada masyarakat lewat pemberian izin. Dengan pemberian izin relasi antara pemerintah dan masyarakat
bisa berjalan. Dengan pemberian izin masyarakat
juga dapat
menggunakan wewenang baik itu ke PAUD juga ke pemerintah itu sendiri.
4.2.1.3. Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Bunga PKK Pemerintah
yang
diwakili
oleh
Dinas
Pendidikan
Kota
Medan
menyelenggarakan pelatihan bagi guru-guru PAUD agar cara mengajar dan kualitas Pendidik PAUD kekinian. Pelatihan ini diselenggarakan pemerintah dengan mitra kerjanya seperti GOPTKI atau Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kota Medan. Relasi yang terjadi antara pemerintah dengan mitranya seperti GOPTKI menghadirkan pembicara di pelatihan, menyediakan gedung untuk tempat pelatihan. Pelatihan ini dilaksanakan secara gratis oleh pemerintah dan mitra kerjanya. Pelatihan ini dirasakan Pendidik PAUD Bunga sebagai bentuk perhatian pemerintah dengan memfasilitasi Pendidik PAUD untuk meningkatkan kompetensinya. Seperti penuturan Yana Pendidik PAUD Bunga PKK ialah: “Ibu dah tiga kali ikut pelatihan dari Kesbang yang di jalan gatsu, dari Litbang SM Raja, dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Yang dari Litbang kami dapat uang transport 150 ribu, dapat makan juga dapat sertifikat dari gubernur. Kalau pembicaranya ada dari psikolog, dokter anak sama dosen Unimed dari PG PAUD. Materi yang dikasih misalnya pelajaran, mengenal karakter anak, 40
memahami sosial emosi anak. Tapi yang paling di apa ke kami memahami sosial emosi anak tadi.” (hasil wawancara 11 November 2014). Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga mengatakan hal yang sama, berikut ini: “Pelatihan untuk Guru PAUD sering. Kami bergantian ikut karena bertiga. Nanti pelatihannya ada tentang kurikulum, ada tentang anak, ada pelatihan senam ceria anak TK/PAUD, ada juga tentang kualitas pendidik. Yang adakan dari Dinas Pendidikan di taman budaya, di gedung PKK. Kami semua sudah ikut pelatihan.” (hasil wawancara 17 November 2014). Pelatihan Kompetensi Pendidik PAUD wajib diikuti oleh Pendidik PAUD Bunga agar mereka tetap bisa mengajar. Ini dikarenakan adanya Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007 mengharuskan guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi. Oleh karena Pendidik PAUD Bunga tidak memiliki latar belakang pendidikan PAUD maka, mereka harus mengikuti pelatihan dari pemerintah tersebut supaya kualitas mengajar mereka bisa disejajarkan dengan pendidik yang berasal dari diploma atau sarjana. Selain pelatihan, bantuan pemerintah lainnya untuk perkembangan PAUD khususnya PAUD PKK yaitu membuka beasiswa S1 bagi Guru-Guru PAUD yang tamat SMA. Seperti yang dikatakan oleh Nara Kasi Kurikulum PNFI dan PAUD Kota Medan, berikut ini: “Ada beasiswa bagi Guru-Guru PAUD. Disekolahkan oleh pusat dari dana APBN untuk sebahagian yang memenuhi syarat. Beasiswa berupa bantuan dana.” (hasil wawancara 25 November 2014). Kepala Sekolah PAUD Bunga menjadi salah satu penerima beasiswa tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Usati penerima beasiswa tersebut ialah: “Disekolahkan supaya gurunya walaupun dia PAUD seperti Ibu lah karena Ibu di PAUD tidak punya pengalaman terus ya ada buka dari BPPNFI bekerja sama dengan PKK tapi, tetap daftar tetap kita ikut seleksi. Itulah masuk ke Unimed itu. Kalau itu memang pake kategori umur. Kalau dia semalam itu sampai umur 35 batasnya. Untuk PAUD sini kalau kemarin kami daftar dua sama kak Rila. Tapi, umurnya Bu Rila kelebihan jadi ibu satu aja yang masuk.” (hasil wawancara 17 November 2014). 41
Untuk mendapat beasiswa, Kepala Sekolah PAUD Bunga tidak memerlukan persiapan khusus. Ia hanya perlu melengkapi berkas yang diminta oleh pihak penyelenggara. Kelengkapan berkas ini yang dipakai untuk menyeleksi calon penerima beasiswa PG (Pendidikan Guru)-PAUD. Penilaian berdasarkan kelengkapan berkas tidak sesuai menurut salah satu Penilik PAUD. Ia merasa calon penerima beasiswa harus disupervisi untuk mengurangi adanya praktik saling menolong teman meskipun tidak memenuhi standar untuk disekolahkan. Karena seperti yang disampaikan Ibu Sapa Penilik PAUD: “Pendidik yang disekolahkan sebaiknya tanya Penilik dulu apakah dia pantas, apakah dia penuhi kriteria agar tidak salah disekolahkan.” (hasil wawancara 24 November 2014). Tidak dipungkiri memang untuk mendapat beasiswa tidak memerlukan persiapan khusus. Sebab, yang diperlukan adalah cara-cara khusus yang dipakai untuk menjamin agar beasiswa diperoleh. Cara khusus ini bisa dipakai oleh calon penerima beasiswa yang memiliki akses terdekat ke beasiswa. Sehingga praktik saling menolong teman rentan terjadi untuk memilih si penerima beasiswa juga pencairan dana beasiswa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sipa Ketua HIMPAUDI Medan Amplas, yaitu: “Untuk dibantu harus punya kelengkapan berkas, NUPTK guru, kalau tidak ada NUPTK tidak dapat bantuan. kadang lengkap berkas tapi tidak dapat juga. Bantuan ini juga ada kuotanya. Jika tidak cepat, kita gak ada ip (ilmu pendekatan) kita gak dapat juga.” (hasil wawancara 25 November 2014)
Hal ini yang terjadi pada Kepala Sekolah PAUD Bunga. Ia hanya melakukan persiapan yang tidak khusus sehingga ia tersingkir oleh penerima beasiswa lainnya yang memiliki ilmu pendekatan yang baik dengan orang pemerintahan. Sudah menjadi tradisi bahwa orang berkuasa akan menolong orang terdekatnya tanpa melihat kualitas orang yang dibantu. Seperti yang dikatakan Usati ialah: 42
“Untuk kuliah dibayarnya cuma awal aja dibayar semester 1. Selanjutnya bayar sendiri sampai akhir ini. Ya masing-masing pribadilah. Karena kita dah masuk di dalam situ, karena kita butuh ilmu jadi nanggung sendiri.” (hasil wawancara 17 November 2014). Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sipa Ketua HIMPAUDI Medan Amplas, yaitu: “Ada dibantu pemerintah sekolah S1 PAUD. Tapi, kadang dapat kadang tidak. Rezeki-rezekian. Memang masuk pertama semua biayanya gratis. Semester berikutnya uang kuliah ada pakai uang pribadi, ada yang dibantu.” (hasil wawancara 25 November 2014). Pengabdian yang sudah dilakukan beberapa tahun oleh Kepala Sekolah PAUD Bunga tidak mempengaruhi pencairan dana beasiswanya dengan lancar. Semua itu tidak dihitung karena yang lebih mempengaruhi untuk memperoleh beasiswa ialah cara khusus atau akses yang dimiliki menuju beasiswa. Keadaan ini menunjukkan bahwa kekuasaan hirarkis yang dimiliki pemerintah dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelenggaraan PAUD PKK sesuai kepentingan tertentu bukan untuk kepentingan PAUD PKK. Walaupun penerima beasiswa memiliki kuota namun, tetap saja ilmu pendekatan seperti yang dikatakan Bu Sipa lebih menentukan daripada kouta yang sudah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain ada Bunda PAUD yang sangat berpengaruh di PAUD Bunga. Sebagai orang yang memiliki pengaruh karena berada di dalam kekuasaan pemerintah, Bunda PAUD Bunga adalah pembina yang harus mampu melakukan pembinaan seperti peningkatan kompetensi pendidik untuk mengembangkan PAUD tersebut. Namun, peran Bunda PAUD Bunga tidak diisi oleh Ibu Lurah. Ia tidak siap sebagai salah satu pemegang kekuasaan di PAUD. Kekosongan ini membuat Pengurus/Pengelola PAUD harus berjalan sesuai kemampuan yang mereka miliki.
43
Mereka juga menjadi pengisi Bunda PAUD Bunga ketika menghadiri pertemuan PAUD PKK dengan Pemerintah Kota. Ibu Lurah selalu membawa salah satu dari mereka untuk membantunya berperan sebagai Bunda PAUD. Seperti yang diungkapkan oleh Yana Pendidik PAUD Bunga ialah; “Ibu Lurah dia Bunda PAUD kelurahan. Cuma, maklumlah Bu Lurah kita. Dia sering sakit-sakit. Jadi, dia gak bisa menghadiri kalau misal ada pertemuan PAUD. dia gak bisa terkejut apalagi, kalau yang namanya pertemuan dia takut kalau ditanya-tanya. Gak siap ditanya jadi ke jantung. Makanya, segala sesuatunya Bu Tin yang mewakili. Mungkin, maaf, Bu Lurah tamat SMP jadi dia gak siap. Itu dia alasan sering sakit. Mungkin karena dia gak siap ditanyatanya. Kadang orang tanya detail. Makanya, kalau ada rapat di Kantor Walikota Bu Tin yang dibawanya jadi pendamping terus.” (hasil wawancara 11 November 2014). Keterangan yang sama juga dikatakan oleh Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga, yaitu: “Ibu Lurah sebagai pembina. Belum ada binaan darinya karena satu, karena latar belakang Ibu Lurahnya gak orang pendidikan kali ya, terus memang keadaannya kurang sehat terus. Gak pernah dateng-datenglah. Gak tau lagilah mau ngomong apa. Ngasi pendidikan gak pernah. Pokoknya kami jalan di jalan yang sesuai aturan sekolah aja sama seperti sekolah lain...” (hasil wawancara 18 November 2014). Sungguh hal yang aneh disaat banyak orang yang ingin menjadi penguasa PAUD tetapi justru dihindari oleh Ibu Lurah. Akibatnya, Kekosongan Bunda PAUD ini menjadi kekurangan bagi Lurah sendiri. Ia tidak bisa menjadi penguasa yang bertanggung jawab penuh terhadap PAUD Bunga. Tetapi, di sisi lain membuktikan masyarakat memiliki kekuatan yang menjamin terselenggaranya program pemerintah dengan mampu mengisi kekosongan peran Bunda PAUD.
4.2.1.4. Kesejahteraan Pendidik PAUD Bunga PKK Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Tidak ada hal-hal khusus untuk menjadi pendidik di PAUD Bunga. Untuk menjadi pendidik di PAUD Bunga hanya
44
berdasarkan kesukarelaan. Artinya, Pendidik tidak bisa mengharap untuk mendapat materi yang sesuai sebagai ganti jasanya. Sebagai dewan penyantun dari PAUD PKK yang juga milik pemerintah sendiri, jasa yang sudah diberikan masyarakat ini dihargai pemerintah dengan pemberian insentif yang keluar setiap tahun. Gaji ini disebut gaji gubernur karena dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Pendidik mendapat gaji sebesar Rp.100.000,-/bulan yang dikeluarkan di penghujung tahun. Tetapi, Pendidik PAUD Bunga tidak pernah mendapat insentif ini dari gubernur. Ini adalah pengaruh dari tidak adanya izin operasional PAUD Bunga dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Di tambah lagi karena Pendidik PAUD Bunga tidak memiliki NUPTK (Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagai syarat yang harus dipenuhi. Seperti yang dikatakan Ibu Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga, yaitu: “Keadaan PAUDnya PAUD mandiri tapi naungannya di PKK. Jadi, memang sosiallah yang diutamakan. Memang sosiallah. Maka saya ngomong sama kawan-kawan juga jangan harapkan dapat duitnya dululah. Yang penting kalau memang kita masih ada rejeki pasti dapat. Karena sudah tahu jumlah muridnya berapa, jumlah uang sekolahnya berapa.... Padahal uang sekolah gak lengkap sebulannya. Tapi, kita tanggung jawab juga sama mereka udah ngajar. Kadang-kadang yang tabungan anak-anak itu ada. Jadi dari uang tabungan itu saya putar untuk orang itu dulu.” (hasil wawancara 17 November 2014). Lurah sebagai dewan penyantun di kelurahan juga tidak memberikan insentif bagi pendidik atau membantu Pendidik PAUD Bunga untuk mendapatkan insentif dari gubernur. Padahal, merupakan tugas dan program dari kelurahan untuk memiliki PAUD. Lurah terkesan tidak mau menggunakan kekuasaannya untuk mengurus PAUD. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dia Penilik PAUD Bunga ialah: “Ibu menerima keluhan Guru PAUD tidak digaji, ikhlas hati mengajar, mereka mengharapkan gaji dari gubernur 100 ribu per bulan yang diterima setiap tahun. Ibu katakan percuma kalian PAUD kelurahan bu, bilang sama Lurah minta bantuan pinomat sedikit. Ini sebenarnya kita mengharumkan kelurahan karena PAUD kelurahan zaman ……. (Walikota) wajib setiap kelurahan 45
punya PAUD. Sementara sudah didirikan dan dikelola pendidik tetapi Lurah malah tidak perhatikan PAUD. Itu Ibu agak marah selalu. Lurah wajib mengurusi PAUD sementara Lurahnya banyak cuek.” (hasil wawancara 24 November 2014). Pendidik hanya pernah menerima insentif dari Pemerintah Walikota Medan. Mereka menerima insentif 2x sebesar 1,2 juta Rupiah dipotong pajak saat akhir tahun. Kepala Sekolah PAUD Bunga menegaskan bahwa insentif itu mereka terima saat kepemimpinan Walikota Medan yang menjabat saat itu. Kepala Sekolah PAUD Bunga memang pernah terlibat kegiatan yang diselenggarakan Pemerintahan Walikota Medan saat itu. Berdasarkan pengamatan penulis, ada suatu proposal yang dipegang oleh Kepala Sekolah PAUD ditanda tangani langsung oleh Walikota Medan. Dengan keterlibatannya ini, Para Pendidik PAUD Bunga mendapat kesempatan dari Pemerintahan Kota Medan. Saat menerima insentif tersebut, PAUD Bunga belum mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa pemilik akses terdekat berpeluang besar untuk mendapatkan tujuan yang juga ingin didapat banyak pendidik lainnya. Pemerintah memberikan bantuan ke Pendidik PAUD Bunga karena partisipasi mereka di dalam kegiatan pemerintah. Kemampuan Pendidik PAUD Bunga untuk mempengaruhi pemerintah dalam memilih mereka menjadi penerima bantuan menunjukkan relasi masyarakat kepada pemerintah. Selain dari bantuan insentif Walikota Medan, Pengurus/Pengelola PAUD Bunga menjamin kesejahteraan mereka sampai sekarang berasal dari sisa pemakaian uang sekolah bulanan murid-murid PAUD. Insentif ini tidak selalu mereka dapatkan setiap bulan karena pemakaian uang sekolah terkadang habis untuk keperluan perlengkapan belajar sehari-hari. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki intervensi kepada rakyatnya untuk semaunya mengalokasikan sumber daya finansialnya tanpa 46
adanya kontrol dari pihak manapun. Sehingga orang-orang yang memiliki relasi terdekat dengan pemerintah akan berpeluang besar menerima bantuan finansial dari pemerintah.
4.2.1.5. Pengawasan PAUD Bunga PKK Pengawasan adalah salah satu rangkaian penyelenggaraan program PAUD yang dilakukan oleh Penilik PAUD sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengelola PAUD Pemerintah. Seperti penjelasan oleh Ibu Dia Penilik PAUD Bunga, berikut: “Saya mengunjungi PAUD untuk melihat keberadaannya. Apakah sudah mati atau tambah maju. Saat saya kunjungi PAUD, saya mengecek administrasi ada atau tidak, buku tamunya, buku induk ada atau tidak. Membimbing PAUD juga. Saya ajarin dan suruh mereka buat buku induknya karena saya lihat ada yang tidak punya, ada yang punya tapi asal aja.” (hasil wawancara 24 November 2015). Sama seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sapa Penilik PAUD ialah: “Saya bertugas untuk melaporkan keberadaan PAUD, jumlah murid PAUD agar perpanjangan bisa dilakukan.” (hasil wawancara 24 November 2014). Pengawasan ini juga sebagai wujud dari kekuasaan pemerintah dalam mempengaruhi atau mengatur masyarakatnya. Sebab, pengawasan bukan hanya sekedar pemantauan yang dilakukan pemerintah tetapi juga adanya pembinaan yang dilakukan untuk membenahi Pengurus/Pendidik/Pengelola PAUD Bunga agar pengelolaan sesuai dengan aturan yang ada. Bentuk pembinaan pemerintah kepada Pengurus PAUD Bunga
ialah
memberikan pengarahan agar kualitas pengajar pendidik lebih baik, menegur Pendidik PAUD Bunga jika dibutuhkan dan membina pengurus untuk melengkapi administrasi PAUD. Ibu Yana Pendidik PAUD Bunga mengatakan: “Kalau yang pengawas ini dia selalu kasih kami pengarahan misalnya, jangan keras ya jadi Guru PAUD itu. Dia lebih ke kita biar kita dan murid nyaman 47
belajar. Karena sebatas yang dia pantau dia gak ada ngomong begini-begini gak ada. Nanti dia liat kelas yang ke dalam untuk 4 tahun nanti ke kelas ini yang untuk 4 tahun lebih.” (hasil wawancara 11 November 2014).
Masyarakat yang dibina pemerintah harus patuh dengan beragam tindakan pemerintah. Karena, sikap patuh mampu membangun relasi yang lebih kuat dengan pihak pemerintah. Pembinaan ini harus dipatuhi pengurus agar mereka bisa kembali mendapat lembar izin perpanjangan untuk izin operasional PAUD Bunga atau sesuatu yang bersifat bantuan dari pemerintah. Sebab, pemberian bantuan untuk PAUD Bunga juga bisa berawal dari hasil laporan pengawasan Penilik. Namun, di saat yang bersamaan, pengawasan terhadap PAUD Bunga yang dilakukan oleh Penilik PAUD tidak memiliki jadwal yang teratur. Jumlah Penilik PAUD sangat terbatas. Ketidakteraturan pengawasan yang dijalankan pemerintah membuat pembinaan tidak bisa berjalan maksimal. Hal ini melemahkan intervensi pemerintah sendiri kepada masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Penilik PAUD Bunga melakukan pemantauan melalui laporan dari pihak PAUD Bunga. Penilik PAUD meminta laporan tersebut dari pihak PAUD Bunga yang diserahkan setiap bulan. Dengan begini, pemerintah masih dapat melakukan pengawasan terhadap PAUD Bunga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah: “Kalau datangnya sih gak tahu ibu itu. Kita kan gak bisa mastiin jadwalnya. Dia gak ada jadwal karena dia pegang 3 kecamatan. Jadi, kalau pun ada apa kita ditelepon suruh antar laporannya.” (hasil wawancara 17 November 2014). Pemerintah memiliki banyak cara untuk melakukan pengawasan terhadap kerja rakyatnya. Sebagai rakyat yang diawasi, hanya harus mematuhi peraturan.
48
4.2.1.6. Pengembangan Standar Kurikulum dan Ruang Belajar PAUD Bunga PKK Kurikulum PAUD yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan adalah standar atau konsep dasar yang akan diajarkan kepada murid PAUD. Standar tersebut berisi nilai agama dan moral anak, kemampuan kognitif anak, bahasa anak, sosial emosi anak, psikomotorik anak dan perkembangan anak lainnya. Tetapi, tidak semua standar kurikulum dari pemerintah diterapkan oleh Pengelola/Pendidik PAUD Bunga. Sebagai Pengelola PAUD Bunga, Kepala Sekolah beserta Pendidik memiliki keputusan sendiri untuk tidak memakai standar kurikulum pemerintah. Mereka hanya menerapkan standar kurikulum yang sesuai keadaan murid-murid. Hal ini diperjelas oleh penuturan Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah: “Kurikulum sama dengan PAUD yang lain. Ada yang dari sana kita padukan aja. Kalau yang cocok kita pakai, kalau yang gak sesuai kita tidak bisa. Karena ada juga yang sesuai anak PAUD, ada yang sepertinya kayaknya ini gak cocok untuk anak PAUD tapi untuk Sekolah Dasar. Jadi, kita ambil yang sesuai aja. Kurikulum itu terkait PAUDnya karena yang tahu keberadaan PAUDnya ya PAUDnya sendiri. kadang kalau pertemuan itu juga dibahas kurikulum yang rata-rata bersamaan dari Permen 58 Cuma ada yang kita pakai ada yang gak untuk kurikulum di PAUD.” (hasil wawancara 17 November 2014).
Selain pengembangan standar kurikulum berdasarkan keadaan murid, posisi masyarakat sebagai orang tua murid juga sangat mempengaruhi hal tersebut. Orang tua murid akan selalu meminta Pendidik PAUD Bunga agar anaknya mengalami kemajuan pesat. Kemajuan pesat ini sangat beragam karena jumlah orang tua murid yang banyak. Dengan kondisi seperti ini, pendidik juga harus mampu mengimbangi keinginan orang tua murid. Karena alasan seperti ini juga PAUD Bunga harus memperbaharui atau menentukan standar kurikulum yang akan diterapkan.
49
Sejauh ini, pihak Pengelola/Pendidik PAUD Bunga tidak pernah mendapat surat teguran dari Dinas Pendidikan terkait standar kurikulum PAUD. Keputusan mereka dalam melaksanakan dan memakai standar kurikulum PAUD telah menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi sebagai pihak yang mempengaruhi kebijakan mereka. Pengelola/Pendidik PAUD Bunga memiliki kekuatan untuk mengontrol pemakaian juga pelaksanaan standar kurikulum PAUD yang tidak harus sesuai target pemerintah melainkan harus sesuai kebutuhan masyarakat. Dari pengembangan standar kurikulum ini, Pengelola/Pendidik PAUD Bunga merupakan masyarakat yang mampu menekan intervensi pemerintah untuk mengelola PAUD secara utuh di tangan masyarakat sendiri. Intervensi pemerintah ini akan selalu berhasil ditekan jika Pengelola/Pendidik PAUD Bunga tidak menggunakan paksaan kepada murid PAUD untuk mengikuti standar kurikulum yang mereka pilih. Adapun maksud dari tindakan Pengelola/Pendidik PAUD Bunga dalam mengembangkan standar kurikulum. Seperti yang disampaikan Yana Pendidik PAUD Bunga ialah: “Kita bisa mengembangkan materi pelajaran karena gak mungkin cuma itu aja yang kita ajar cuma, sebatas jangan dipaksa. Diizinkan pemerintah tapi jangan dipaksa. Kalau kita paksa marah orang itu. Harus kita lihat kemampuan anaknya. Gak boleh dipaksa harus bisa pintar. Karena kalau nanti anak-anak jenuh pengaruhnya gak ada lagi nanti tahun depan anak-anak yang mau masuk PAUD sini. Makanya, istilahnya kita bermain sambil belajar.” (hasil wawancara 11 November 2014).
Standar kurikulum yang dipakai PAUD Bunga merupakan hasil dari pertemuan Pengelola/Pendidik PAUD Bunga bersama dengan Kepala Sekolah PAUD PKK se-Kecamatan Medan Amplas dan HIMPAUDI Medan Amplas. Pihak PAUD Bunga berdiskusi dengan HIMPAUDI untuk memutuskan standar kurikulum yang sesuai dengan keadaan murid PAUD saat ini dan membahas pengembangan materi dari standar kurikulum PAUD tersebut. Yana Pendidik PAUD Bunga mengatakan:
50
“yang ngembangkan kurikulum sebenarnya ada persatuannya HIMPAUDI namanya. Nanti pas mengadakan arisan disitulah para perwakilan PAUD membahas kurikulum tadi.” (hasil wawancara 11 November 2014).
Pembahasan standar kurikulum PAUD binaan PKK ini selalu dilakukan setiap tahun ajaran baru oleh Pengelola/Pendidik PAUD Bunga dan HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas bersama dengan PAUD binaan PKK lainnya. HIMPAUDI di sini sebagai pihak yang bekerja sama dengan PAUD binaan PKK. Begitu juga PAUD Bunga yang bekerja sama dengan HIMPAUDI untuk membahas PAUD salah satunya standar kurikulum. HIMPAUDI adalah mitra bagi PAUD Bunga begitu juga sebaliknya PAUD Bunga adalah mitra bagi HIMPAUDI. Jika diantara mereka tidak saling bekerja sama maka, tidak akan ada kekuatan yang mampu mempengaruhi standar kurikulum pemerintah. Selain
menerapkan
kebijakan
dalam
standar
kurikulum
PAUD,
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga membagi kelas belajar menjadi 2 ruangan yang semula hanya 1 kelas. Kelas 0 Kecil usia 3-4 tahun dan Kelas 0 Besar untuk usia 5-6 tahun. Hal itu dimaksudkan agar setiap murid nyaman dan tidak dipaksa untuk belajar. Seperti yang disampaikan Yana Pendidik PAUD Bunga: “Yang Bu Ipah alami kalau dicampur gak bisa karena yang usia 3-4 tahun itu dia masih mau bermalas-malasan. Jadi, mengganggu yang sudah mau belajar. Nanti kalau dicampur anak-anak itu tadi ngomong yang bu capek..bu ngantuk. Jadi memang gak bisa dicampur, harus dipisah.” (hasil wawancara 11 November 2014). Pembagian ruang kelas ini adalah hal yang berbeda dari PAUD manapun. Biasanya, pembagian ruang kelas dikarenakan jumlah murid sudah melebih jumlah bangku di dalam ruang kelas. Tetapi, pembagian kelas di PAUD Bunga bukan karena alasan seperti itu namun, karena Pengelola/Pengurus PAUD Bunga termasuk perencana program yang baik.
51
Tindakan
pembagian
kelas
oleh
Pengelola/Pengurus
PAUD
Bunga
berdasarkan keputusan mereka sendiri. Pemerintah sebelumnya tidak pernah meminta pihak PAUD Bunga untuk membagi ruang belajar sesuai dengan tingkatan usia murid seperti lembaga pendidikan di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, tindakan pembagian kelas oleh Pengelola/Pengurus PAUD Bunga menunjukkan adanya kekuatan masyarakat untuk mempengaruhi pelaksanaan program PAUD milik pemerintah ini.
4.2.2. Relasi Kekuasaan Politik Horizontal antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Program PAUD Bunga PKK Relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya berbentuk hirarkis tetapi juga menghasilkan relasi kemitraan di antara keduanya sebagai pemilik program dan pengelola program. Dari skema bentuk penyelenggaran PAUD Bunga di antara pemerintah dan Pengelola/Pengurus PAUD Bunga dihubungkan garis seperti huruf ‘Z. Dari garis tersebut bisa ditarik garis (-) penghubung yang menandakan adanya hubungan rakyat sebagai mitra pemerintah. Adapun relasi tersebut terjadi di dalam pelaksanaan program PAUD berikut ini. Bagan 3. Relasi Kekuasaan Horizontal Dinas Pendidikan Kota Medan
Masyarakat (Pengurus PAUD Bunga Binaan PKK)
Lurah Harjosari II
4.2.2.1.Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Bunga PKK Dalam Pedoman Penyelenggaraan PAUD Terpadu bahwa sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraaan program PAUD Terpadu salah satunya berasal dari pemerintah atau pemerintah daerah (Direktorat Pembinaan PAUD, 2012). Sehingga
52
ketersedian saran dan prasarana di PAUD binaan PKK merupakan tanggung jawab dari pemerintah sebagai dewan penyantun PKK. Sebagai dewan penyantun, pemerintah tidak bisa menyediakan sarana dan prasarana ini dalam bentuk yang sama ke semua PAUD binaan PKK. Bantuan diberikan pemerintah setelah melakukan kunjungan ke PAUD. Kunjungan dilakukan untuk melaksanakan diskusi bersama antara pemerintah dengan Pengelola/Pengurus PAUD agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut pernah diberikan pemerintah pada PAUD Bunga. Bantuan diberikan setelah Pemerintah Kota Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan dan GOPTKI melakukan kunjungan ke PAUD Bunga untuk melakukan pendataan. Bantuan yang diberikan berupa sarana bermain, sarana belajar seperti buku, APE (Alat Permainan Edukatif) sesuai yang didiskusikan dengan Pengelola PAUD Bunga. Dari adanya pemberian bantuan berdasarkan kunjungan pemerintah dan diskusi bersama pihak PAUD Bunga menandakan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program PAUD PKK. Pemerintah membutuhkan masyarakat agar programnya berjalan demikian juga masyarakat membutuhkan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi mereka sendiri. Adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat memberikan arti bahwa masyarakat adalah mitra pemerintah. Pemerintah tidak bisa selalu untuk menundukkan masyarakat di bawah pemerintahannya. Pemerintah tidak bisa menjalankan programnya tanpa bantuan dari masyarakat. Oleh karena itu, tidak selamanya hubungan pemerintah mengatur masyarakatnya melainkan juga harus bekerja sama dengan rakyatnya.
53
Dari penyediaan sarana dan prasarana, tidak hanya pemerintah dan masyarakat saja yang memiliki relasi kemitraan. GOPTKI juga adalah mitra Pemerintah. Pemerintah membutuhkan GOPTKI untuk dapat menambah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan pada PAUD. Begitu juga GOPTKI yang membutuhkan pemerintah agar program kerja mereka dapat dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dama Sekretaris GOPTKI Kota Medan, yaitu: “Nanti kita melakukan kunjungan bersama pemerintah ke PAUD-PAUD binaan PKK. Dari situ GOPTKI juga melakukan pendataan. Nengok apa yang masih kurang di PAUD itu. Misalnya, permainan kurang nanti GOPTKI bantu. Karena GOPTKI sudah punya dana sendiri.” (hasil wawancara 18 November 2014). Selain Dinas pendidikan Kota Medan, pemerintah yang juga menjadi dewan penyantun PAUD Bunga adalah Lurah Harjosari II. Sejauh ini, Lurah belum pernah memberikan bantuan materi pada PAUD Bunga. Seolah-olah PAUD Bunga bukanlah milik ataupun program kelurahan. Lurah terkesan acuh dengan PAUD Bunga. Padahal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Lurah adalah penanggung jawab PAUD Bunga. Untuk membuat lukisan cat dinding saja, Pengelola PAUD Bunga meminta bantuan ke Ketua LPM Harjosari II. Hal tersebut dikatakan oleh Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah: “Kalau lukisan di luar itu ada sih keponakan Bu Rila itu pandai ngelukis. Saya cari cat. Saya kasih uang makan mereka aja. Dari kita aja pribadi, namanya sekolah kita mau cantik. Harus samalah sama yang lain. Jadi, masalah catnya saya minta ke LPM sini Pak Zulkifli. Dapatnya berapa kalenglah, namanya kita minta. Borongannya dibayar sama dia untuk uang capek merekalah. Tapi untuk uang makan beli nasi bungkus uang saya pribadi.” (hasil wawancara 17 November 2014). Sebagai orang nomor 1 di kelurahan, tentu sikap acuh Lurah hanya bisa diterima Pengelola/PengurusPAUD Bunga. Bagaimanapun juga, Pengelola/Pengurus PAUD Bunga harus patuh pada Lurah karena sebagai pemegang kuasa terkuat di
54
kelurahan. Akibatnya, kerja sama antara masyarakat dengan Lurah belum pernah terjadi. Oleh karena itu, masyarakat bukan mitra pemerintah dalam hal ini akan tetapi, Pengelola/Pengurus PAUD Bunga adalah kelompok mandiri yang bersedia secara sukarela mengharumkan nama kelurahan tanpa dukungan penuh oleh Lurah itu sendiri. Seperti yang dijelaskan Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah: “Pengadaan selain dari pihak swasta sama uang sekolah anak-anak gak ada lagi selain dari situ. Karena gak ada lagi mau dari mana. Karena kita pun gak tahu minta-minta, gak berani. Pak Lurahnya aja gak berani minta... gak ada. Cuma mendukung aja. Tapi, kalau lebih dari mendukung gak ada. Dukungan moril ada tapi materi gak ada. Memang dia dewan penyantun PKK. PAUD ini kan juga di bawah naungan PKK. Cuma, namanya kelurahan itu banyak keperluannya. Kan kelurahannya besar.” (hasil wawancara 18 November 2014). Pihak swasta juga memberikan bantuan pada PAUD Bunga. Bantuan diberikan oleh PT DowAgro Science pada Desember 2012. PAUD Bunga banyak mendapat bantuan sarana dan prasarana belajar. Lurah seharusnya menyadari bantuan pihak swasta telah menyaingi posisinya sebagai dewan penyantun yang memberikan bantuan materi pada PAUD Bunga. Tetapi, tetap saja sampai saat ini Lurah belum memberikan bantuan materi apapun pada PAUD Bunga.
4.2.2.2. Sumber Keuangan dan Pengelolaan Keuangan PAUD Bunga PKK Untuk yang satu ini, pemerintah menyerahkan sendiri kepada masyarakat. Sumber keuangan dan pengelolaan keuangan PAUD Bunga diserahkan dan menjadi tanggung jawab seutuhnya pada Pengelola/Pengurus PAUD Bunga. Sejak awal PAUD didirikan hingga sekarang urusan keuangan dan pengelolaannya tidak pernah pemerintah campuri. Pengelola/Pengurus PAUD yang menentukan sendiri besaran biaya yang harus dibayar orang tua murid. Biaya yang ditetapkan oleh Pengelola/Pengurus PAUD 55
ialah biaya pendaftaran dan uang sekolah/bulan. Kedua biaya ini mereka putuskan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya biaya Rp1.000,-/hari tidak cukup untuk kegiatan belajar-mengajar sehari-hari. Setelah melakukan penghitungan untuk biaya yang diperlukan sampai tahun ajaran selesai dan setelah melihat kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Harjosari II, Pengelola PAUD Bunga menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000,- dan uang sekolah Rp25.000/bulan. Uang pendaftaran dan uang sekolah dihitung dan diputuskan dalam rapat tertutup Pengelola, Pengurus dan Pendidik PAUD Bunga saja. Seperti yang disampaikan oleh Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga: “Kamilah guru-gurunya yang nentukan uang pendaftaran. Itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Sesuaikan ajalah sama keadaan kita.” (hasil wawancara 18 November 2014). Penjelasan yang sama juga dikatakan oleh Yana Pendidik PAUD Bunga ialah: “Uang Pendaftaran kita yang hitung. Beda-beda dari PAUD lain. Di sinilah mungkin paling murah karena kita berpikir kebanyakan yang kita hadapi orang gak mampu. Maksudnya supaya lebih ringan tapi masih ada juga yang gak bayar. Ada yang 350 ribu ada yang 300 ribu uang pendaftaran. Yang nentukan masing-masing PAUDnya. Uang sekolah 25 ribu ditentukan PAUD masingmasing juga. Kalau yang lain ada 35 ribu. Kita lihat sama hitung dulu berapa yang diperlukan. Jadi, sepanjang ada sisa kita beli untuk selop anak-anak, bingkai-bingkai. Kalau anak-anak bayarnya lancar sisanya mau dipakai untuk beli baju Bu Guru” (hasil wawancara 11 November 2014). Uang pendaftaran dan uang sekolah/bulan diterima dan dicatat oleh bendahara PAUD Bunga yaitu Ibu Yana. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yana Pendidik sekaligus Bendahara PAUD Bunga: “Bu Ipah yang terima uang sekolah. Setelah itu, Ibu putarkan sama Bu Tin karena Bu Tin yang ngerti ngatur uangnya mau yang mana dulu didahulukan. Udah itu Bu Tin yang ngerti jalan kota Medan ini kalau ada keperluan yang harus dibeli” (hasil wawancara 11 November 2014). Pengaturan dan pemutaran uang yang masuk di PAUD Bunga dipegang oleh Kepala Sekolah karena banyaknya uang masuk ke PAUD Bunga hanya berasal dari uang pendaftaran dan uang sekolah/bulan. Jumlah uang masuk tersebut jika dihitung 56
oleh para Pengurus PAUD Bunga lebih sedikit daripada uang yang harus dikeluarkan. Belum lagi, ada murid yang tidak membayar uang sekolah ataupun uang pendaftaran. Hanya Kepala Sekolah yang sanggup mengatur keuangan PAUD Bunga. Karena, Pengurus PAUD Bunga sendiri merasa pusing atau kewalahan mengatur pengeluaran. Semua sumber pembiayaan tersebut dikeluarkan untuk pembelian alat tulis menulis, baju seragam, makanan tambahan, uang transportasi guru yang kadang diberikan kadang tidak sama sekali dan untuk keperluan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan ini sekaligus, Kepala Sekolah sering memakai uang tabungan murid yang dikutip Rp1.000/hari. Ini dilakukan karena tidak semua murid membayar uang sekolah secara teratur. Selain mengatur sumber keuangan dan pengelolaan oleh Pengelola/Pengurus PAUD Bunga sendiri, mereka juga mengatur seragam yang akan dipakai oleh murid PAUD. Setiap PAUD binaan PKK memiliki seragam yang berbeda sesuai desain masing-masing.
Jumlah
seragam
yang
dibuat
juga
ditentukan
oleh
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga juga. Tidak hanya harus menangani masalah keuangan yang selalu minim, Pengelola/Pengurus PAUD Bunga juga harus menangani orang tua murid yang terlalu ingin tahu pemakaian keuangan untuk keperluan belajar lainnya. Misalnya, Pengelola/Pengurus PAUD Bunga akan mengadakan wisata belajar ke kebun binatang dengan biaya Rp25.000,-/murid. Orang tua murid tidak segan-segan dengan nada tinggi untuk bertanya untuk apa semua uang itu dipakai yang memberi isyarat bahwa biaya wisata belajar itu akan disalahgunakan pihak PAUD Bunga. Orang tua murid merasa PAUD Bunga adalah PAUD milik pemerintah sehingga tidak dibutuhkan adanya kutipan untuk keperluan belajar lainnya karena pemerintah sebagai penyokong keuangan PAUD Bunga.
57
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga harus pandai-pandai untuk menurunkan nada tinggi bicara orang tua murid dengan jawaban-jawaban yang halus walaupun, Pengelola/Pengurus PAUD Bunga merasa tertekan dengan sikap orang tua murid saat ini. Sikap orang tua murid kadang juga membuat Pengelola/Pengurus PAUD Bunga sebagai pembohong publik karena dirasa mengada-ngada uang kutipan. Urusan keuangan PAUD Bunga sepertinya tidak ada habisnya. Ada saja pihak yang berusaha untuk memanfaatkan keberadaan PAUD Bunga untuk mendapat keuntungan materi. Ada saja orang tidak dikenal mendatangi PAUD Bunga untuk menawarkan bantuannya agar PAUD Bunga mengurus permintaan bantuan ke pemerintah. Berdasarkan keterangan Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah: “Ada yang nawarin, mau supaya kita dapat bantuan. Mau berapa ya kita gak tahu entah berapa juta. Nanti bagi dua katanya gitu. Udahlah gak usah kalau yang gitu-gitu. Bagus gak usah sama sekali. Tanggung jawabnya kan besar. Tanggung jawab uang yang segitu uangnya separoh, uangnya separoh kemana, untuk apa. Daripada kita ikut-ikut berarti sama sebahas sama uang yang gak tahu untuk apa gak jelas.” (hasil wawancara 17 November 2014). Yana juga mengetahui adanya orang yang memanfaatkan keberadaan PAUD Bunga. Mereka tidak mau mengusulkan bantuan karena sebagian dana yang akan mereka terima akan menjadi milik penawar bantuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa: “Bu Tin gak mau usulkan karena dipotong. Karena yang kita ajukan gak sesuai sama angka itu tadi. Kek mana awak mau nulis yang gak ada itu tadi. Ada yang nawarin bantuan. Nanti kalau kita salah, kan digeret-geret. Ada bantuan 150 juta cuma yang bawakan ke sana makelarnya ini tadi bagi 60:40. Sama dia 60 kita 40. Jadi laporan untuk yang 60 itu kita buat apa? Bolak-balek datang ke sini. Ada juga nawarin bantuan 90 juta. Kami gak mau.” (hasil wawancara 11 November 2014). Berdasarkan
uraian
sumber
keuangan
dan
pengelolaannya
oleh
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga sendiri di atas, memposisikan relasi masyarakat sebagai rekan kerja pemerintah. Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat untuk mengatur keuangan sendiri dan menghadapi tantangan yang ada di dalamnya.
58
Tanggung jawab masalah keuangan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat tanpa kontrol pemerintah.
4.3. GOPTKI Kota Medan Gabungan
Organisasi
Penyelenggara
Taman
Kanak-Kanak
Indonesia
(GOPTKI) adalah Organisasi yang berbentuk badan kerja sama antar organisasi, lembaga, yayasan dan badan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan bersifat sosial. GOPTKI merupakan kelanjutan dari Gabungan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GTKI) didirikan pada tanggal 5 April 1957 namun pada Maret 1970 dalam Kongres III GTKI nama GTKI diubah menjadi GOPTKI dengan tujuan mempersatukan organisasi, yayasan, lembaga dan badan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (Humas Takalar, 2013). Membina dan mengembangkan pendidikan anak usia dini dan mengadakan kerja sama dengan badan-badan pemerintahan dan swasta serta organisasi profesi pendidikan anak usia dini. Dengan tujuan tersebut maka visi GOPTKI adalah membina anak usia dini untuk membentuk watak bangsa agar menjadi manusia Indonesia yang berakhlak mulia, dinamis, aktif, kreatif, inovatif, cerdas dan produktif (Humas Takalar, 2013). GOPTKI sebagai organisasi yang menaungi organisasi penyelenggara TK perlu secara organisatoris memperjuangkan nasib lembaga pendidikan TK untuk menjadi lembaga pendidikan yang terhormat dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah serta perusahaan dan masyarakat yang peduli dengan pendidikan. GOPTKI dapat bekerjasama dengan organisasi lain yang bergerak dalam bidang pendidikan seperti IGTKI PGRI, PGRI, BMPS, Himpaudi, Forum PAUD, untuk memperjuangkan agar pendidikan di Indonesia dapat maju dan mendapat
59
bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang adil (IRL, 2011). GOPTKI juga merupakan organisasi semi pemerintah karena para pengurus berasal dari istri pejabat daerah ditambah lagi sumber dana dari dana hibah Pemerintah kota Medan. Atas dasar tujuan tersebut GOPTKI Kota Medan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas PAUD baik kualitas fisik maupun kualitas non fisik. Seperti yang dijelaskan oleh Dama Sekretaris GOPTKI Kota Medan sebagai berikut: “Tugas GOPTKI membuat pelatihan RPP, Silabus, memberikan kompetensi pada pendidik. GOPTKI bisa juga menjadi wadah untuk mengabdi bagi PAUD PKK.” (hasil wawancara 18 November 2014). PAUD Bunga pernah mendapat bantuan dari GOPTKI seperti yang disebutkan sebelumya. PAUD Bunga mendapat bantuan tersebut setelah dikunjungi oleh pihak Pemerintah Kota Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan bersama dengan GOPTKI. Bantuan diberikan oleh GOPTKI berdasarkan pendataan yang dilakukan saat mengunjungi PAUD Bunga. Seperti yang disampaikan oleh Dama Sekretaris GOPTKI ialah: “GOPTKI melakukan kunjungan ke PAUD-PAUD. Tapi, hanya PAUD PKK saja sekarang yang dapat bantuan dari GOPTKI. PAUD mandiri tidak dapat bantuan lagi dari GOPTKI. Saat kunjungan dilakukan pendataan. Nengok apa yang masih kurang di PAUD itu. Misalnya, alat bermain kurang nanti GOPTKI bantu. Karena GOPTKI punya dana sendiri. Sumber dana GOPTKI dari dana hibah Pemko” (hasil wawancara 18 November 2014). Selain memberikan bantuan, GOPTKI Kota Medan juga mengadakan pelatihan untuk Pendidik PAUD bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Pendidikan Kota Medan, HIMPAUDI, Unimed. Pelatihan yang diadakan seperti pelatihan Kompetensi Guru PAUD, Public Speaking, Moral Pendidik, dan pelatihan lainnya. GOPTKI memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintah. Hubungan kemitraan yang dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD. Begitu juga GOPTKI yang melibatkan pemerintah setiap mengadakan 60
kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh Nara Kasi Kurikulum PNFI dan PAUD Kota Medan ialah: “hubungan Dinas Pendidikan bidang PNFI dan PAUD berkoordinasi dengan GOPTKI. GOPTKI mitra pemerintah. Kita undang GOPTKI setiap mengadakan kegiatan. Misalnya untuk membuat pelatihan guru-guru PAUD, GOPTKI diundang untuk ikut menyelenggarakan kegiatan tersebut.” (hasil wawancara 25 November 2014). Dapat disimpulkan bahwa GOPTKI merupakan organisasi yang berusaha untuk membantu mengembangkan dan memperjuangkan hak yang menjadi milik PAUD. Karena, GOPTKI Kota Medan juga menerima dan menanggapi keluhan ataupun masalah yang terjadi di PAUD tersebut. Dari keluhan tersebut akan dilakukan pendataan atau pemecahan masalah.
4.4. HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas HIMPAUDI adalah suatu organisasi independen yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Ada empat tugas pokok HIMPAUDI yaitu mensosialisaikan pentingnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas kepada semua
lapisan masyarakat, melakukan pembinaan dan
pengembangan organisasi secara berjenjang, menampung, memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, memfasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini (Tedjawati, 2011). Fungsi HIMPAUDI yaitu mempersatukan para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di Indonesia dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini sesuai dengan konsep dasar pembinaan tumbuh kembang anak secara holistik. HIMPAUDI mempunyai aktifitas/kegiatan yang telah ditetapkan dalam tata kerja yang telah ditetapkan (Tedjawati, 2011).
61
Peran HIMPAUDI dalam pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD telah diwujudkan dengan telah dibukanya program S1 di perguruan tinggi yang merupakan bentuk wacana yang telah dicetuskan dalam Workshop HIMPAUDI tahun 2007 (Tedjawati, 2011). Kegiatan HIMPAUDI di Kecamatan Medan Amplas sejauh ini melakukan pendataan seperti mengurusi jumlah PAUD di kecamatan, menyerahkan laporan ke tingkat Kota Medan, mengadakan pertemuan untuk menyampaikan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Medan, perlombaan, mendiskusikan masalah anak atau mendiskusikan cara mengajar. Sebagai organisasi dari himpunan para Pendidik PAUD, kesejahteraan Guru PAUD berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan. HIMPAUDI hanya menampung atau mengurusi Guru PAUD untuk dapat insentif lewat penyampaian informasi. Seperti untuk mendapatkan insentif pendidik harus cepat dan lengkap mengurus data karena harus bersaing dengan pendidik lain karena kuota terbatas. Namun, saat ini HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas tidak aktif mengadakan pertemuan dengan para Guru-Guru PAUD. Seperti yang disampaikan oleh Sipa Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas ialah: “HIMPAUDI tidak begitu aktif karena dari atas juga tidak aktif sampai ke bawah. Selama ini vakum. Kami tetap jalan cuma kami sampaikan informasi aja kalau ada dari Dinas. Tetap tiap tahun kita melepas murid-murid PAUD PKK.” (hasil wawancara 25 November 2014). Oleh karena itu, HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas tidak menjalankan ke-4 tugasnya dengan baik karena ketidakaktifan HIMPAUDI sendiri melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangangkan PAUD juga Guru-Guru PAUD. HIMPAUDI yang vakum tentu akan mempengaruhi dalam mendengar dan menampung aspirasi pendidik karena tidak ada tempat saat ini untuk menuangkan aspirasi, kesejahteraan guru-guru dan mendiskusikan tentang anak. 62
HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas juga tidak menjadi organisasi yang independen. Karena menurut keterangan Sipa Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas ialah: “HIMPAUDI organisasi yang menjembatani pemerintah ke PAUD, artinya sejajar hubungannya. Tapi sudah salah kaprah karena peraturan tetap dinas yang pegang. Jelas tak ada hubungan atas bawah. Harusnya berdiri sendiri.” (hasil wawancara 25 November 2014). Namun, hal yang berbeda diungkapkan oleh Nara Kasi Kurikulum PNFI dan PAUD Kota Medan tentang hubungan Dinas Pendidikan dengan HIMPAUDI ialah: “Hubungan dengan HIMPAUDI mitra dengan dinas. Buat pelatihan untuk guru dengan HIMPAUDI. HIMPAUDI memberikan dukungan dengan dinas.” (hasil wawancara 25 November 2014). Telah terjadi kerenggangan atau ketidaksesuaian hubungan antara HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas dengan Dinas Pendidikan Kota Medan dengan adanya perbedaan pendapat tersebut ditambah lagi karena ketidakaktifan HIMPAUDI sendiri dalam menjalankan rangkaian kegiatan kerjanya.
4.5. Jenis dan Ruang Relasi Kekuasaan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Program PAUD Bunga PKK Berdasarkan uraian di atas, jalannya relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat bisa dibedakan dalam 4 jenis kekuasaan menurut Gaventa sehingga dengan pembagian ini akan terlihat semakin jelas siapa dan apa yang berada dalam relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat. Bagan 4. Jenis-Jenis Kekuasaan di dalam Program PAUD Bunga PKK Jenis-Jenis Kekuasaan Analisa Situasi Kekuasaan yang Terjadi di dalam Menurut Gaventa Program PAUD Bunga PKK Power over : Kekuasaan Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Medan dan koersif Pejabat elit di Kelurahan Harjosari II) adalah pemegang kontrol kekuasaan ini. Sebagai pemegang otoritas, pemerintah mempunyai kekuatan untuk mengatur, memaksa dan membuat Pengurus PAUD 63
Power to : Kemampuan untuk merubah/transformasi
Power within : Kekuatan yang bersumber dari kemampuan diri sendiri
Power with : Kekuasaan yang bersumber dari tindakan kolektif
Bunga bertindak sesuai dengan perintahnya. Salah satunya, Bunda PAUD Bunga yang berusaha untuk menjadikan PAUD Bunga atas nama kepemilikannya dengan memaksa Pengurus PAUD Bunga mengajukan berkas pengurusan izin ke Dinas Pendidikan sesuai keinginannya. Pengurus PAUD Bunga sebagai aktor non elit dalam dinamika politik tidak mampu sepenuhnya untuk turut serta sebagai pengambil keputusan. (Namun melalui praktek lobby maka, pengurus PAUD Bunga mampu merubah penentuan keputusan pemerintah seperti dalam hal pengurusan izin.) Masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan PAUD Bunga karena posisi mereka sebagai Pengurus dan Pendidik PAUD Bunga yang menguasai ruang aktivitas PAUD setiap harinya sehingga hubungan kemitraan secara sengaja dibangun antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mampu menekan intervensi pemerintah dalam hal penentuan keputusan kebijakan, HIMPAUDI sebagai organisasi bagi para pendidik PAUD yang bersifat independen adalah wadah yang digunakan untuk beraspirasi dan mempengaruhi penentuan keputusan pemerintah tetapi HIMPAUDI justru berada dalam masa vakum sehingga Pengurus PAUD Bunga berada dalam posisi yang lemah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau lemah untuk menekan kepentingan tertentu oleh elit pemerintahan.
Selain bisa dibagi ke dalam 4 jenis kekuasaan, relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat dalam program PAUD PKK juga bisa dibagi ke dalam 3 ruang partisipasi kekuasaan untuk menegaskan ruang dan situasi yang sedang terjadi .
Bagan 5. Ruang Kekuasaan di dalam Program PAUD Bunga PKK Tipe Ruang Kekuasaan Closed (Ruang Tertutup) : masyarakat tidak diberi ruang partisipasi untuk menentukan kebijakan Invited (Ruang Diundang) : saat-saat tertentu PAUD diundang untuk buat kebijakan
Analisis Situasi yang Terjadi di dalam Program PAUD Bunga PKK Pengurus PAUD Bunga tidak memiliki ruang untuk mengetahui transparansi kuota penerima dan kepastian kelancaran dana beasiswa dan insentif bagi pendidik. Pengurus PAUD tidak berada di ruang ini karena sudah adanya pembagian yang jelas yaitu Pengurus PAUD sebagai penentu pelaksana dan perencana dari pelaksana program PAUD yang sudah ditetapkan 64
pemerintah pusat yang hanya berlaku di dalam gedung PAUD Bunga sendiri dan Dinas Pendidikan saja yang berhak untuk membuat kebijakan. Claimed (Menciptakan Pengurus PAUD Bunga memiliki ruang untuk Ruang) : PAUD menuntut menentukan dan menyaring kurikulum yang akan agar diberi ruang untuk dipakai untuk belajar dan memiliki posisi tawar buat kebijakan dengan pihak dewan penyantun (pemerintah) untuk mendiskusikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PAUD.
4.6. Potensi konflik di PAUD Bunga PKK Pelaksanaan program PAUD Bunga juga memicu terjadinya masalah akibat status, jabatan dan kekuasaan oleh elit dan non elit pemerintahan Kelurahan Harjosari II dan PAUD Bunga. Masalah yang sudah menimbulkan ketegangan sehingga dapat memicu terjadi potensi konflik. Masalah ini akan terjadi karena adanya usaha untuk merebut, mengacau dan mempertahankan PAUD Bunga oleh masyarakat sendiri juga oleh pemerintah. Potensi konflik pertama yang dapat terjadi akibat usaha merebut kepemilikian PAUD Bunga. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Istri Lurah juga sebagai Bunda PAUD Bunga berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Sekolah PAUD Bunga lewat pengurusan izin operasional PAUD. Jabatan baru untuk menjadi Kepala Sekolah tidak akan pernah diduduki oleh Bunda PAUD karena ia bukan masyarakat Harjosari II. Usahanya tersebut dihalangi oleh keputusan Dinas Pendidikan dan ditentang oleh Pengelola PAUD Bunga. Penentangan itu ditunjukkan dengan tidak disetujunya dan perdebatan yang terjadi antara Usati sebagai pengelola dengan Istri Lurah yang menjabat saat kejadian tersebut. Dari perdebatan tersebut sempat terjadi ketegangan antara mereka berdua dalam hubungan untuk mengurus PAUD. Ketegangan juga dibuktikan dengan penundaan pengurusan izin operasional PAUD Bunga. Seperti yang disampaikan oleh Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah:
65
“Sempat gak cakapan kami. Jadi, karena Pak Lurah yang semalem dah gak ada di situ. Udah, kami ngajukan izin lagi.” (hasil wawancara 17 November 2014). Ketegangan ini dapat menjadi potensi konflik karena terjadi perebutan hak atau perampasan hak masyarakat. Konflik akan terjadi jika hal tersebut kembali terulang. Ibarat balon yang ditiup terus menerus akan pecah akibat objek tidak berhasil menahan tekanan udara yang semakin kuat menekan sehingga akan melebihi kapasitas tampungan udara di dalam balon. Oleh karena itu, usaha merebut merupakan potensi konflik di PAUD Bunga. Potensi konflik yang kedua akan muncul dari usaha mengacau. Para Pendidik PAUD Bunga dan para orang tua murid sering sekali bertindak melewati batasan status mereka masing-masing. Kedua pihak ini mengacau dengan membuat isu-isu negatif dan pertanyaan-pertanyaan negatif tentang pengelolaan PAUD Bunga yang sengaja dibuat karena hal yang diluar kemampuan mereka. Seorang Pendidik PAUD Bunga yang sudah lama tidak lagi mengajar dan seorang Pendidik PAUD Bunga yang sekarang masih aktif mengajar telah membuat dan menyebarkan isu negatif tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan di PAUD Bunga. Mereka mencurigai adanya penyalahgunaan dana (korupsi) yang akan dan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan pendidik lainnya. Hal ini didasarkan atas rasa tidak suka mereka melihat para Pengurus PAUD Bunga merangkap jabatan di PAUD Bunga bahkan juga di PKK. Kecurigaan yang didasari kekalahan dan keterbatasan kekuasaan. Seorang bekas guru PAUD Bunga saat ia aktif menjadi guru berusaha untuk menguasai pengeloaan PAUD Bunga. Akhirnya, ia memilih keluar menjadi guru karena ketidakcocokan dengan pendidik lain dan tidak dapat mencapai tujuannya. Kekalahannya ini tidak berhenti dengan ia membuat isu miring tentang pengelolaan PAUD. Terdengar sampai ke telinga Kepala Sekolah PAUD Bunga bahwa orang 66
tersebut telah menyebar isu bahwa para Pengurus PAUD telah menyelewengkan dana. Seperti pengungkapan Usati Kepala Sekolah PAUD Bunga ialah; “Prasangka orang luar negatif sudah pasti. Apalagi kalau udah ada yang satu seperti itu, udah tinggal ni aja dia kan. Harus ada sabar-sabarlah. Orang-orang kita juga, kawan-kawan kita...” (hasil wawancara 17 November 2014). Sama juga halnya dengan tindakan pendidik yang saat ini kembali aktif mengajar. Pendidik yang dinilai kurang kreatif menurut teman pendidiknya juga dinilai memiliki disiplin yang buruk. Saat penulis mengunjungi PAUD Bunga, pendidik tersebut selalu pulang lebih awal daripada Kepala Sekolah juga pendidik lainnya tanpa melakukan apapun seperti yang dilakukan pendidik lainnya. Kepala Sekolah mengetahui kalau pendidik tersebut menyebarkan isu ke luar bahwa dana yang dikutip untuk wisata belajar ke kebun binatang telah dikorupsi oleh Kepala Sekolah. Usati pun merasa dikhianati oleh pendidik sekaligus merasa dikhianati oleh orang dalam sendiri. Padahal, menurut informasi diperoleh dari Kepala Sekolah, pengutipan biaya perjalanan juga diterima oleh pendidik tersebut dan sisa uang dari perjalanan belajar tersebut sebesar Rp26.000,- dan akan ditabung untuk membuat seragam para pendidik. Seragam Pendidik mereka buat dari sisa-sisa uang pembiayaan yang dikumpulkan, berdasarkan keterangan dari Yana Pendidik PAUD Bunga. Akhirnya, untuk menyelesaikannya Kepala Sekolah mengadakan rapat tertutup. Usati mengatakan: “Kakak pikir di situ. Kalau kakak mikirkan untungnya berapa gak bisa tidur saya bilang. Saya yang ngeluarkan aja masih gak bisa tidur juga. Kalau pun nanti dah bayar semua saya pasti kasih kita, kan mau buat seragam juga. Saya kan gak mau beli baju 50 ribu yang untuk kalian karena mau dipakai lama. Sama-sama kita juga di situ. Kalau kakak mau ambil sisanya 26 ribu silahkan. Gak apa. Kalau itunya memang mau kakak.” (hasil wawancara 17 November 2014).
67
Tidak hanya pendidik, orang tua murid juga terlalu berusaha mencampuri pekerjaan para pendidik. Orang tua murid ingin menuntut bahwa PAUD Bunga harus dapat menempah seorang anak menjadi anak pintar dalam hal materi pelajaran. Hal ini telah menimbulkan kerenggangan hubungan sehingga sudah terjadi jarak antara pendidik dengan orang tua dan tidak berjalan dengan baik. Melalui pengamatan penulis, para orang tua kurang memiliki kesopanan dan kurang menjaga derajat seorang pendidik ketika mereka menanyakan pertanyaan ataupun mengajukan pernyataan. Yana Pendidik PAUD Bunga juga mengatakan: “kalau menurut Bu Ipah, kami tegang sama orang tua. Orang tua terlalu memaksakan kehendaknya. Kenapa anaknya belum bisa ini, belum bisa itu. Kami bilang, bu kita gak bisa berpatokan di sekolah aja kalau di rumah gak diajarin juga. Di sekolah cuma 2 jam aja. Banyaknya kan dia di rumah.” (hasil wawancara 11 November 2014). Semua tindakan yang dilakukan oleh para pendidik juga orang tua tentu akan mengacau dan menjadi ancaman bagi keberadaan PAUD Bunga. PAUD Bunga sangat mungkin untuk terpaksa menerima prasangka-prasangka negatif dari masyarakat sekitar sehingga akan mengganggu kelancaran program PAUD Bunga sendiri. Misalnya, Kepala Sekolah dan Pendidik akan sulit untuk membuat keputusan pengutipan dana tambahan siswa untuk biaya perjalanan belajar atau biaya lainnya karena akan disangka korupsi. Hal ini juga tentu akan menjadi potensi konflik antara orang tua murid dengan guru dan juga antara para pengrus PAUD Bunga sendiri. Potensi konflik ini dapat menghambat kelancaran perkembangan belajar murid-murid. Konflik akan terjadi karena ada usaha perlawanan. Usaha mempertahankan tentu merupakan kunci terjadinya konflik. Pertahanan merupakan upaya untuk penyerangan ketika keadaan dalam terancam sedangkan, ketegangan tanpa perlawanan adalah penindasan.
68
Sejauh ini, pihak PAUD Bunga menyikapi berbagai ketegangan yang sudah dan sedang terjadi tanpa usaha mempertahankan tetapi dengan usaha memperbaiki dan memilih untuk mencoba cara biasa lainnya. Tetapi, jika cara-cara lain itu sudah tidak bisa dipakai lagi maka, mereka akan menggunakan usaha pertahanan yang artinya konflik akan terjadi. Konflik yang kemungkinan bisa terjadi di dalam program PAUD Bunga ialah perdebatan mengelola PAUD dan perebutan kepemilikan PAUD. Bisa terjadi saling menyerang dengan saling menjatuhkan, mencari kesalahan musuh dan mencari kawan untuk pembelaan. Yang menang akan bertahan di PAUD dan yang kalah akan pergi dari PAUD. Bahkan, konflik yang bisa mengancam keberadaan PAUD Bunga itu sendiri.
69
BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan dan uraian panjang mengenai relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat di dalam program PAUD Bunga PKK dapat diambil suatu kesimpulan. Relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi di dalam pelaksanaan program PAUD Bunga binaan PKK berbentuk vertikal dan horizontal. Relasi kekuasaan politk vertikal menandakan adanya hubungan hirarkis oleh pemerintah kepada masyarakat begitu juga masyarakat yang mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui pelaksanaan program PAUD berdasarkan cara masyarakat. Hubungan hirarkis oleh pemerintah pada masyarakat melalui adanya intervensi pemerintah dengan bisa mengalokasikan sumber daya finansial semaunya dan mengatur Pengelola/Pengurus/PAUD Bunga melalui pengawasan yang dilakukan oleh Penilik PAUD. Hubungan hirarkis oleh masyarakat pada pemerintah ialah pertama, Pengelola/Pengurus PAUD Bunga memiliki kekuatan dan wewenang untuk menggunakan kebijakannya sesuai kebutuhan masyarakat dengan memakai ataupun tidak memakai standar kurikulum dari pemerintah dan kedua, PAUD Bunga mendapat bantuan dari pemerintah karena saat itu Pengelola/Pengurus PAUD Bunga memiliki akses dekat dengan pemerintah. Relasi kekuasaan politik horizontal menempatkan masyarakat sebagai mitra pemerintah. Pemerintah membutuhkan rekan kerja yaitu masyarakatnya sendiri agar program PAUD bisa dilaksanakan dan sebaliknya, masyarakat membutuhkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sendiri.
70
Di dalam relasi kekuasaan politik tersebut, antara pemerintah dan masyarakat masing-masing memiliki mitra yang saling mendukung mereka. GOPTKI sebagai mitra pemerintah dan untuk membimbing dan memfasilitasi PAUD. HIMPAUDI sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat yang menjadi organisasi bagi para pendidik untuk mengangkat kesejahteraan mereka sendiri. Di dalam relasi kekuasaan politik ini juga pemerintahan kelurahan sering melupakan tanggung jawab untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan PAUD Bunga. Orang terdekat kelurahan justru menjadikan PAUD sebagai tempat persaingan dengan pihak Pengelola/Pengurus PAUD Bunga untuk mencapai kepentingan tertentu. Tidak dipungkiri bahwa selama relasi kekuasaan politik yang berlangsung antara pemerintah dan masyarakat telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencapai kepentingan tertentu pula. Oknum-oknum ini adalah pihak yang punya kekuasaan lebih tinggi. Di dalam praktik ini, masyarakat selalu menjadi kelompok yang dipertaruhkan oleh setiap kebijakan pemerintah walaupun, masyarakat adalah mitra kerja pemerintah. Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan politik ini bisa memicu konflik. Potensi konflik yang dapat terjadi akibat permainan kekuasaan tersebut akan muncul dari usaha merebut, mengacau dan mempertahankan PAUD oleh seseorang yang memiliki pengaruh terhadap PAUD Bunga ataupun oleh orang yang berada di dalam dan oleh orang yang memiliki memiliki hubungan dengan PAUD Bunga. Ketegangan-ketegangan yang terjadi akan dapat memicu konflik yang akibatnya akan mengganggu kelancaran penyelenggaraan PAUD Bunga bahkan yang paling berbahaya ialah tutupnya penyelenggaraan PAUD Bunga. Konflik yang mungkin
71
dapat terjadi seperti saling menyingkirkan lawan dan menjatuhkan lawan di dalam kepengurusan PAUD. Dari relasi kekuasaan politik ini sudah jelas bahwa kekuasaan itu bermuka dua dengan sisi yang berbeda seperti wajah Dewa Janus dan Kekuasaan seperti pandangan Foucault, dimainkan terus-menerus sehingga kebijakan boleh dibilang sebagai alat atau instrumen yang dipakai pemerintah dalam memainkan kekuasaan yang terdapat di dalam relasi-relasi antara pemerintah dan individu-individu juga sebaliknya, para individu pun dapat memainkan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dan saling mempengaruhi individu-individu sendiri. Jalannya relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat di dalam program PAUD Bunga menunjukkan suatu upaya pembangunan yang bersifat topdown planning yaitu pembangunan yang berasal dari pemerintahdan bottom-up planning yaitu program pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat.
5.2. Saran Dari kesimpulan tersebut, saran diberikan untuk memperbaiki atau untuk menyikapi masalah-masalah yang dihadapi oleh PAUD Bunga akibat relasi kekuasaan politik antara pemerintah dan masyarakat. Adapun saran yang diberikan berikut: 1. Masyarakat
selalu
menjadi
sasaran
permainan
kekuasaan
karena
itu
Pengelola/Pengurus PAUD Bunga juga dengan PAUD binaan PKK lainnya harus memiliki wadah untuk memperkuat kedudukan sehingga lebih kokoh di dalam permainan kekuasaan. Wadah itu adalah HIMPAUDI. Tetapi intensitas dari aktivitas
HIMPAUDI
sangat
jauh
72
menurun.
Oleh
karena
itu,
pihak
Pengelola/Pengurus PAUD binaan PKK sendiri yang harus menggerakkan kembali semangat HIMPAUDI. 2. Pemerintah harus lebih peka dan lebih membuka mata untuk hal-hal yang terjadi di dalam pelaksanaan program PAUD PAUD binaan PKK agar masyarakat yang sudah mengabdi, PAUD binaannya mendapatkan bantuan pemerintah bukan sebaliknya, mendapat tekanan dari oknum-oknum pemerintah.
73
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku: Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana. Duverger, Maurice. 1972. Sosiologi Politik. Terjemahan oleh Daniel Dhakidae. 2007. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Johnson, Doyle Paul. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Terjemahan oleh Robert M.Z. Lawang. 1990. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Martin, Roderick. 1993. Sosiologi Kekuasaan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Subagyo, P. Joko. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
Sumber Internet: Affandi, Idrus. Hand Out 04 Mata Kuliah Ilmu Politik Kekuasaan, (Online) (http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._KEWARGANEGARAAN/ Prof._Dr._Idrus_Affandi,_SH/ILMU_POLITIK/HO_04_KEKUASAAN.rtf., diakses pada 27 September 2014). Baruno, S. 2013. Partisipasi Perencanaan Pembangunan di Kota Solo Dalam Bingkai The Power Cube. (https://yayasanleskap.wordpress.Com/2013/03/06/partisipa
74
si-perencanaan-pembangunan-di-kota-solo-dalam-bingkai-the-power-cube/, diakses pada 23 Maret 2015). Direktorat Pembinaan PAUD. 2012. Pedoman Penyelenggaraan PAUD Terpadu. (Ifulmoch.2014.http://www.slideshare.net/ifulmoch/juknis-paud-terpadu, diak ses pada 3 Januari 2015). Fikarwin. 2007. Relasi-Relasi Kekuasaan Antar Pelaku Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Depok. (Online), (http://core.kmi.open.ac.uk/display/12152336, diakses 30 Mei 2014). Humas Takalar. 2013. Pengukuhan Pengurus DPC Ranting dan Rapat Kerja Pengurus GOPTKI Kab. Takalar. (Online), http://www.Takalarkab.go.id/ index.php/component/k2/item/271-pengukuhan-pengurus-dpc-goptki-dpranting-rapat-kerja pengurus-goptki-kab-takalar (diakses pada 16 Desember 2014). IRL.2011. Optimalisasi Peran GOPTKI Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. (http://www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=v_berita&id_sub=2585, diakses pada 28 Desember 2014). Lukmantoro, Triyono. . Kekuasaan Negara Dan Struktur Ekonomi-Politik Komentar: Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), (Online) (eprints.undip.ac.Id/7613/1/Kekuas aan_Negara_dan_Struktur_Ekonomi_Politik.pdf, diakses pada 10 Maret 2014). Mudhoffir, Abdil Mughis. 2013. Teori Kekuasaan Michel Foucault. (Online), Vol. 18,No.1,(http://journal.ui.ac.id/index.php/jsm/article/view/3734/2973., diakses pada 14 Desember 2014).
75
. (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26164/4/Chapter%20I.pdf., diakses pada 25 September 2014). Surbakti, Rilan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Grasindo (diakses pada 22 Agustus 2014 dan 27 Febuari 2015). Tedjawati, J.M. 2011.Peran HIMPAUDI dalam Pengembangan PAUD Pendidikan dan Kebudayaan, (Online), Vol.17, No.1, (http://sippendidikan.kemdikbud.go. id/bacaonline/rd/229., diakses pada 16 Desember 2014). Zuska, Fikarwin. 2005. Penghampiran Antropologi Atas Kebijakan Dan Kekuasaan (Berefleksi dari kebijakan Otonomi Daerah). Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI, (Online), Vol. 1, No.3, (http://repository.usu.ac.id/handle/123456 789/15285, diakses23 Agustus 2014).
76
LAMPIRAN
Profil Informan
1. Nama
: Usati
Usia
: 37 tahun
Pendidikan Terakhir
: (SMPS) Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial
Posisi
: Pengelola (Kepala Sekolah) PAUD Bunga PKK Harjosari II Medan Amplas
Lama Menjabat
: 5 tahun
Nama Usati tidak asing lagi ditelinga masyarakat yang tinggal di sekitar PAUD Bunga PKK. Ia sudah terlibat Sejak PAUD tersebut dalam proses pendirian hingga sekarang. Keterlibatan tersebut bukanlah keterlibatan yang biasa. Ia memiliki peran besar dan penting sehingga PAUD Bunga PKK masih tetap berjalan. Ia adalah salah satu pendiri PAUD Bunga yang sampai saat ini masih memperjuangkan nasib pendidik untuk mendapat insentif, salah satunya. Sebelum mengabdikan dirinya ke PAUD ia menjabat sebagai Sekretaris PKK Harjosari II yang sampai saat ini aktif ia lakukan. Banyaknya posisi yang ia pegang di dalam PKK seperti Sekretaris PKK, Pengelola (Kepala Sekolah) PAUD dan Pendidik PAUD membuat ia mendapat prasangka dari kader PKK lain juga masyarakat sekitar. Prasangka tersebut mengenai sumber pembiayaan PAUD yang berasal dari uang pendaftaran dan iuran bulanan akan disalahgunakan menjadi keuntungan dirinya pribadi. Berbagai masalah telah ia hadapi sejak PAUD didirikan hingga sekarang. Menurutnya, pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk kelangsungan PAUD justru sangat kecil memberikan perhatian seperti pemerintah kelurahan. Ditambah lagi ada saja anggota masyarakat
dan orang-orang PKK sendiri di kepengurusan sebelumnya ingin berusaha memiliki atau memanfaatkan keberadaan PAUD sebagai sarana untuk mendapatkan dana. Ia juga harus menghadapi para orang tua yang sensitif pada kutipan biaya yang dikenakan PAUD Bunga karena mereka berpikir PAUD tersebut milik pemerintah sehingga tidak seharusnya ada kutipan selain uang pendaftaran dan iuran bulanan. Tak jarang Usati harus mengeluarkan uang pribadinya untuk urusan PAUD Bunga seperti uang makan untuk pekerja yang mengecat PAUD atau uang transportasi dirinya untuk keperluan PAUD. Selama menjadi pengelola juga pendidik, ia belum tentu mendapat uang transportasi dari PAUD yang ia kelola karena ia juga harus memberikan transportasi kepada pendidik. Uang transportasi tersebut sekitar Rp200.000,-/bulan. Ia mendapat tambahan uang dari jasanya mengurus keperluan administrasi ke Kantor Lurah dari masyarakat di lingkungannya. Berkat orang tuanya dulu pernah menjabat sebagai Kepling (Kepala Lingkungan), jasa Usati dipakai masyarakat mengurus administrasi di kelurahan. Saat ini, ia sedang menyelesaikan kuliah jurusan PG-PAUD di Unimed yang awalnya merupakan beasiswa dari pemerintah tetapi sekarang ia tanggung secara pribadi karena beasiswa tidak ia terima lagi setelah 1 tahun kuliah.
2. Nama
: Yana
Usia
: 43 tahun
Pendidikan Terakhir
: SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)
Posisi
: Pendidik PAUD Bunga HARJOSARI II Medan Amplas
Lama Mengajar
: 3 tahun
Salah satu kader PKK yang memutuskan dirinya menjadi Pendidik PAUD Bunga secara sukarela. Mantan agen asuransi jiwa ini menyadari bahwa menjadi Pendidik PAUD tidak akan mendapat gaji yang layak atau sama sekali tidak mendapat gaji. Tetapi, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dengan menjadi pendidik, ia dapat menghabiskan waktu luangnya secara bermanfaat. Walaupun awalnya tidak mudah menghadapi dan memahami anak-anak agar mau belajar, ia harus bersabar dan memberikan waktu anak-anak untuk bermain dulu baru memulai pelajaran. Ia juga harus memiliki inisiatif dan kreatifitas untuk mengajar. Karena itu, ia sangat disukai anak-anak muridnya bahkan mantan muridnya. Bertemu dan mengajar anak-anak menjadi keuntungan psikologis bagi dirinya. Ia merasa lebih disayangi banyak anak dan mendapat kesenangan bertemu anak-anak. Untuk dapat menjadi Pendidik PAUD yang sesuai dengan kualitas pendidik, ia telah mengikuti 3 kali pelatihan pendidik yang disediakan pemerintah dan instansi terkait seperti dari Kesbangpolinmas. Tidak hanya ia saja, pendidik yang lain juga mendapat kesempatan bergantian untuk mengikuti pelatihan. Setelah ia mengikuti pelatihan, ia wajib memberitahukan materi pelatihan kepada teman sependidiknya. Dari mengikuti pelatihan, ia mendapat sedikit tambahan uang transportasi antara Rp25.000,- sampai Rp150.000,-. Selain menjadi pendidik, ia juga memegang posisi bendahara di PAUD. Merangkap tugas dilakukan karena keterbatasan biaya untuk menambah kepengurusan PAUD Bunga juga tugas
bendahara masih bisa ditangani oleh pendidik. Ia bertugas menerima untuk menerima segala urusan iuran murid seperti menerima iuran bulanan, tabungan murid dan lainnya. Selama ia mengajar, bantuan pihak swasta lebih besar daripada bantuan pemerintah dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Bantuan perusahaan swasta tersebut sangat banyak membantu bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar PAUD. Sekarang menurutnya, Lurah kurang memberikan perhatian untuk PAUD. Berbeda dengan sewaktu Lurah yang menjabat dulu, para pendidik beberapa kali mendapat uang tambahan dari kantong pribadinya sebesar Rp500.000,- untuk dibagi rata.
3. Nama
: Dama
Usia
: Lebih dari 45 tahun
Pendidikan Terakhir
: S1
Posisi
: Sektetaris PKK Pokja II, Sekretaris GOPTKI, Kota Medan
Lama Menjabat
:-
Ibu Dama akrab di panggil Ibu Nong oleh orang-orang di sekretariat PKK dan GOPTKI. Ia adalah seorang guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) di SMP Negeri 17 Medan. Selain itu ia juga memiliki yayasan PAUD Mandiri di rumahnya. Muridmurid PAUD-nya berasal dari berbagai kalangan. Ada yang berasal dari anak tukang becak, tukang cuci dan ada yang berasal dari keluarga yang mampu. Menurutnya, kehadiran murid PAUD yang berlatar belakang dari keluarga yang mampu membantu PAUD itu sendiri. Para orang tua murid yang mampu bisa menjadi donator PAUD, memberikan tumpangan mobil untuk dipakai transportasi untuk dipakai ke kebun binatang dan mengadakan pesta ulang tahun anaknya di PAUD sehingga anak-anak yang lain merasakan dan mengenal suasana perayaan ulang tahun. PAUD miliknya
mengajarkan orang tua untuk membangun skill agar dapat mendidik anak. Karena itu, para Pendidik PAUD harus tamatan pendidikan S1. PAUD milik Bu Nong mendidik anak dengan cara belajar sambil bermain. Baginya, anak-anak tidak boleh dipaksa untuk belajar dalam suasana formal seperti di sekolah dasar. Sejauh ini, ia melihat perkembangan PAUD PKK semakin membaik karena banyak pihak yang memperhatikan seperti GOPTKI, Dinas Pendidikan, PKK, CSR (Coorporate social Rensponsibility) dari perusaahaan swasta, BPPNFI (Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal) dan HIMPAUDI (Himpunan Pendidik Anak Usia Dini).
4. Nama
: Sapa
Usia
: > 55 tahun
Pendidikan Terakhir
: S2 PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar)
Posisi
: Penilik PAUD
Lama Menjabat
: 17 tahun
Sebelum menjadi Penilik, Ibu Sapa mengajar di SPG (Sekolah Pendidikan Guru) IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Surabaya. Setelah menikah ia pindah ke Medan bersama suami. Di Medan ia mengajar di SD 1 Teladan Pasar Merah selama 30 tahun. Setelah SPG tutup, ia menjadi Penilik Dikmas (Pendidikan Masyarakat). Setelah peleburan SPG menjadi PGSD, ia tugas belajar di Unimed mengambil S2. Sejak berdiri PAUD 1997 hingga 2004 pada kepemimpinan Walikota yang menjabat saat itu ia mulai bergabung menjadi Penilik PAUD. Selama menjadi Penilik, ia mengadakan pertandingan antar PAUD secara bergantian di Kecamatan Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun karena menurutnya anak-anak murid PAUD berada pada masa golden age sehingga harus dikembangkan. Pertandingan itu ia lakukan karena setiap anak yang kurang mampu berhak untuk mendapat pendidikan
supaya pintar. Anak adalah investasi orang tua. Sebagai Penilik PAUD ia merasa kewalahan dan lelah karena jumlah Penilik PAUD sangat terbatas. Ia harus menilik PAUD mandiri atau PAUD PKK dengan total sekitar 30 PAUD. Sementara, waktu yang ia punya untuk menilik hari selasa-jumat yaitu ketika jam pelajaran di PAUD berlangsung. Gajinya habis untuk biaya transportasi menuju PAUD yang akan ia tilik karena selalu menggunakan jasa becak motor. Untuk menjadi Penilik PAUD ia sudah mendapat pelatihan dari pemerintah. Ia mengungkapkan sangat kasian kepada Pendidik PAUD PKK karena hanya menerima gaji RP200.000,- yang belum tentu setiap bulan diterima.
5. Nama
: Dia
Usia
: > 50 tahun
Pendidikan Terakhir
: S1
Posisi
: Penilik PAUD
Lama Menjabat
: >10 tahun
Menilik PAUD di kecamatan Medan Amplas, Medan Maimun dan Medan Kota adalah wilayah bagian pengawasan Ibu Dia. Ia selalu siap jika diberi perintah Kepala Bidang PNFI dan PAUD untuk meninjau keberadaan PAUD yang baru saja berdiri. Setiap hari Senin ia wajib mengikuti upacara di Dinas Pendidikan Kota Medan dengan para Penilik lainnya. Setiap hari selasa, ia mengisi piket/berkantor di Dinas Pendidikan Kota Medan dengan 3 Penilik lainnya. Waktunya untuk menilik PAUD dari hari Selasa-Sabtu. Ia memegang sekitar 47 PAUD untuk ditilik. Banyaknya jumlah PAUD yang harus ia kunjungi membuat ia merasa kewalahan sehingga kunjungan yang ia lakukan tidak memiliki jadwal. Untuk mengunjungi PAUD yang sama ia membutuhkan rentang waktu 2-3 bulan. Selama ia memegang 3
wilayah kecamatan yang baru saja ia terima April 2014 ini, ia baru 2 kali mengunjungi PAUD Bunga. Dilihatnya PAUD Bunga binaan PKK tersebut, masih lebih baik dari PAUD binaan PKK lainnya seperti di Kelurahan Sitirejo III yang berada di jalan selamat memiliki kondisi PAUD sangat memprihatinkan. Murid-murid PAUD berasal dari keluarga tidak mampu sehingga pendidik tidak bisa mengharapkan gaji pasti karena murid bayar tidak bayar selama belajar di PAUD. Menurutnya, para Pendidik PAUD bermodal jiwa sosial sehingga masih betah mengajar akan tetapi, mereka merasa khawatir karena PAUD yang mereka bina tidak diperhatikan.
6. Nama
: Nara Kuti S.Pd.
Usia
: 49 tahun
Pendidikan Terakhir
: S1
Posisi
: Kepala seksi Kurikulum PNFI dan PAUD Kota Medan
Lama Menjabat
: 2 tahun 6 bulan
Dari hari Senin hingga Sabtu, Ibu Lani berkantor di ruangan Kasi (Kepala Seksi) PNFI dan PAUD yang berada di Dinas Pendidikan Kota Medan. Tugas Kasi Kurikulum PNFI dan PAUD menurut Ibu Lani ialah mendata jumlah PAUD di Kota Medan, memeriksa PAUD sudah memiliki izin atau belum mengurus izin juga memeriksa kurikulum untuk seluruh PAUD. Tugas pokoknya ialah menyusun dan mengelola bahan evaluasi belajar pendidikan nonformal, informal dan PAUD, mempersiapkan, mengumpulkan, meneliti dan melakukan pencatatan serta memeriksa STTB/ijazah sekolah/ijazah nasional, menyusun inventaris, dokumentasi dan laporan hasil evaluasi belajar program PNFI dan PAUD dan mencatat dan menilai buku
pelajaran WB (modul) buku pegangan tutor dan buku perpustakaan di PKBM dan kursus diklusemasi.
7. Nama
: Hj. Sipa
Usia
: > 55 tahun
Pendidikan Terakhir
: S.Pd.i
Posisi
: Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas
Lama Menjabat
: 7 tahun
Ia adalah Kepala Sekolah PAUD Sartika yang ia dirikan sendiri pada 2009. PAUD mandiri ia dibuka untuk umum di pagi hari dan membuka kelas ngaji di siang hari. Bersama anaknya ia mengelola PAUD tersebut. Saat ini, anaknya sedang menyelesaikan studi PAUD di Unimed karena mendapat bantuan dana dari pemerintah yang merupakan beasiswa untuk Pendidik PAUD agar memiliki pendidikan S1. Saat usianya lebih muda dari sekarang, beragam pelatihan untuk Pendidik PAUD ia ikuti, diantaranya dari BPPNFI dan Dinas Pendidikan. Dari pelatihan tersebut ia memperluas hubungan sosialnya dari teman-teman luar daerah, perbaikan gizi karena makanan lezat dan penginapan yang nyaman serta tambahan uang saku sebesar Rp1.000.000,-. Begitu juga berkat para Pendidik PAUDnya yang mengikuti pelatihan PAUD dan pendidik, PAUD binaannya mendapatkan bantuan seperti APE (Alat Permainan Edukatif) dan buku-buku pelajaran. Semua hal tersebut ia ikuti karena mendapat informasi. Berbagai informasi yang ia dapatkan untuk urusan PAUD dikarenakan ia memiliki IP (Ilmu Pendekatan) yang baik. PAUD mandiri hanya mendapat bantuan dari dinas pendidikan dan tidak setiap tahun menerima bantuan karena kuota dan dana pemerintah terbatas. Untuk itu, Ia akan mengikuti dan melengkapi berkas untuk mendapatkan bantuan apapun meskipun yang didapat tidak
seberapa yaitu Rp300.000,-. Sebelum ia mendirikan PAUD Sartika, ia adalah seorang kader PKK yang juga berperan di PAUD binaan PKK kelurahan. Ibu Lurah meminta para kader waktu itu untuk mendirikan PAUD bagi keluarga dengan ekonomi di bawah rata-rata. Dari pengalamannya di PAUD PKK, ia memutuskan membuka PAUD miliknya sendiri sehingga ia bisa mengatur PAUD tersebut tanpa harus seperti para Pendidik PAUD PKK lainnya yang saling menaruh prasangka dan berkonflik seperti, saling menjatuhkan dan mengkhianati. Menurutnya, kader PKK yang juga Pendidik PAUD tidak mudah untuk meningkatkan status pendidikan. Kader memiliki banyak agenda. Mereka harus mengurus keluarga dan lebih sulitnya jika bantuan dana sekolah tidak keluar, mereka harus biayai kuliah secara pribadi.
Interview Guide Relasi Kekuasaan Politik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Program PAUD Bunga PKK Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas
I. Kepala Bidang PNFI dan PAUD Kota Medan Profil Informan Nama
:
Usia
:
Pendidikan Terakhir : Lama menjabat
:
1. Bagaimana hubungan yang terjalin antara Dinas Pendidikan PNFI dan PAUD kota Medan dengan PAUD Bunga? 2. Bagaimana proses penentuan dan pengembangan program kurikulum PAUD PKK? 3. Kegiatan apa saja yang diselenggarakan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas Pendidik PAUD Bunga yang merupakan masyarakat tanpa latar belakang pendidikan keguruan? 4. Bantuan sarana dan prasarana apa saja yang disediakan oleh pemerintah untuk PAUD PKK? 5. Bagaimana proses penetapan anggaran untuk PAUD PKK dan bagaimana proses perealisasian dana tersebut? 6. Apakah pemerintah ikut menetapkan besaran angka uang pendaftaran dan iuran bulanan murid-murid PAUD PKK?
7. Apakah para pendidik ataupun Pengelola PAUD PKK mendapatkan uang insentif bulanan seperti tenaga pendidik lainnya? 8. Bagaimana hubungan Dinas Pendidikan bidang PNFI dan PAUD Kota Medan dengan GOPTKI dan HIMPAUDI?
II. Kepala Sekolah PAUD Bunga Profil Informan Nama
:
Usia
:
Pendidikan Terakhir : Lama Menjabat
:
1. Bagaimana hubungan yang terjalin antara PAUD Bunga dengan Dinas Pendidikan bidang PNFI dan PAUD Kota Medan? 2. Apakah kurikulum yang diterima dikembangkan kembali oleh Kepala Sekolah dan pendidik? Bagaimana pengembangan kurikulum dilakukan? 3.
Kegiatan pelatihan apa saja yang diselenggarakan pemerintah untuk Kepala Sekolah juga Pendidik? Bagaimana pelatihan yang diberikan?
4. Selain pelatihan, apakah ada kegiatan lainnya yang diberikan oleh pemerintah? 5. Siapakah yang menentukan besaran uang pendaftaran dan iuran bulanan? Dan bagaimana cara mengelola uang tersebut? 6. Bagaimana proses yang dilakukan agar PAUD Bunga mendapat bantuan dari pemerintah? 7. Sejauh ini bantuan apa saja yang sudah diberikan pemerintah? 8. Mengapa izin operasional PAUD Bunga sulit untuk didapatkan?
9. Kesulitan dan ketegangan apa saja yang selama ini dialami PAUD Bunga? 10. Saya mendengar sekretaris PKK yaitu Ibu sendiri disebut sebagai Kepala Sekolah PAUD Bunga, mengapa demikian?
III. Pendidik PAUD Bunga Profil Informan Nama
:
Usia
:
Pendidikan Terakhir : Lama Mendidik
:
1. Bagaimana pendidik mengembangkan kurikulum yang diterima dari Dinas Pendidikan bidang PNFI dan PAUD Kota Medan? 2. Dari pihak mana saja yang memberikan pelatihan kepada pendidik? 3. Bagaimana Pelatihan yang diberikan untuk pendidik? 4. Sejauh ini bagaimana menurut anda perhatian Dinas Pendidikan PNFI dan PAUD Kota Medan terhadap PAUD Bunga? 5. Sejauh ini bagaimana perhatian Kepala Sekolah PAUD Bunga terhadap PAUD Bunga sendiri? 6. Dari manakah sumber pendanaan PAUD yang anda ketahui? Bagaimana pengelolaannya? 7. Apakah anda mengetahui adanya uang insentif untuk pendidik? Bagaimana cara mendapatkan dan berapa besar uang intensif tersebut? 8. Kesulitan dan ketegangan apa saja yang dialami selama menjadi pendidik?
9. Apa yang membuat Anda bertahan menjadi pendidik sejak PAUD Bunga berdiri sampai sekarang?
IV. Penilik PAUD Profil Informan Nama
:
Usia
:
Pendidikan Terakhir : Lama Menjabat
:
1. Apa saja yang dilakukan Penilik saat memantau PAUD? 2. Berapa kali Anda mengunjungi satu PAUD dalam satu bulan? 3. Mengapa izin operasional PAUD sulit untuk didapat? 4. Apakah Anda juga mengawasi pengelolaan keuangan PAUD binaan PKK? 5. Bagaimana menurut Anda kondisi PAUD Bunga?
V. Sekretaris GOPTKI Kota Medan Profil Informan Nama
:
Usia
:
Pendidikan Terakhir : Lama Menjabat
:
1. GOPTKI pernah memberikan bantuan kepada PAUD Bunga. Apa alasan bantuan tersebut diberikan?
2. Mengapa GOPTKI memberikan bantuan kepada PAUD Bunga? 3. Selain bantuan, apa saja yang diberikan GOPTKI untuk PAUD PKK? 4. Bagaimana hubungan GOPTKI dengan PAUD PKK?
VI. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Medan Amplas Profil Informan Nama
:
Usia
:
Pendidikan Terakhir : Lama Mendidik
:
1. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh HIMPAUDI Kec.Medan Amplas? 2. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut masih berjalan aktif? 3. Apakah HIMPAUDI Kec.Medan Amplas juga memperjuangkan atau membicarakan kesejahteraan guru PAUD PKK? 4. Bagaimana menurut Anda tentang bantuan pemerintah seperti beasiswa yang diberikan kepada Pendidik PAUD?
