DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

KADERISASI DAN PENETAPAN CALEG PARTAI POLITIK (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara) D i s u s u n oleh: NAMA NIM Dosen Pembimbing Dosen Pembaca

: ANDHIKA S.G TOBING : 05090648 : Muryanto Amin, S.Sos, M.Si : Drs.Tony P.Situmorang, M.Si

DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

KADERISASI DAN PENETAPAN CALEG PARTAI POLITIK (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara)

Nama NIM Departemen Fakultas

: Andhika S.G Tobing : 050906048 : Ilmu Politik : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ABTRAKSI Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Penyaluran aspirasi konstituen dan merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggung jawab menjadi tugas utama para pemegang kekuasaan. Selain itu, ada tugas yang tak kalah penting yang harus diemban oleh partai politik yaitu melakukan kaderisasi setelah melalui proses rekrutmen politik. Kaderisasi di partai politik manapun merupakan urat nadi bagi sebuah partai politik, karena sistem kaderisasi adalah sebuah proses yang sangat penting untuk dilakukan demi menjaga kesinambungan kepemimpinan dari satu generasi ke generasi yang lain. Untuk memperoleh hasil regenerasi yang baik, maka dibutuhkan proses kaderisasi yang sistematis dan penanganan yang khusus. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Dalam melakukan perekrutan alon anggota legislatif DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara menggunakan sistem rekrutmen terbuka, yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka untuk mengeksplorasi tentang sistem kaderisasi Partai Demokrat dan proses penetapan calon anggota legislatif Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertimbangan yang diambil Partai Demokrat dalam memilih dan menentukan calon anggota legislatif untuk mengikuti Pemilu Legislatif 2009 adalah faktor ketokohan yang memiliki basis massa yang banyak dengan harapan akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk meraih dukungan suara yang banyak dari masyarakat.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

ABSTRAK

ix

DAFTAR ISI

x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Perumusan Masalah

5

C. Pembatasan Masalah

7

D. Tujuan Penelitian

7

E. Manfaat Penelitian

7

F. Kerangka Teori

8

a.

Sistem dalam Proses Perkaderan F.1.1 Pengertian Sistem F.1.2 Konsep Sistem

b.

Kaderisasi dalam Partai Politik di Indonesia

c.

Kriteria dalam Penetapan Seorang Calon Anggota Legislatif

8 8 10 13

17

G. Defenisi Konsep

18

H. Defenisi Operasional

18

I. Metode Penelitian

20

I.1

Jenis Penelitian

20

I.2

Lokasi Penelitian

20

I.3

Teknik Pengumpulan Data

20

I.4

Teknik Analisa Data

21

J. Sistematika Penulisan

22


BAB II

ROFIL DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SUMATERA UTARA A. Sejarah Singkat Partai Demokrat

24

B. Deskripsi tentang Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara

27

C. Keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara

29

C.1 Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara

29

C.2 Hak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara

30

C.3 Visi, Misi dan Tujuan DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara

30

C.3.1. Visi Partai Demokrat

30

C.3.2 Misi Partai Demokrat

31

C.3.3 Tujuan Partai Demokrat

31

D. Program Kerja DPD Partai Demokrat Sumatera Utara

32

E. Hasil Rekapitulasi KPU Sumut untuk DPRD Tingkat I dari Partai Demokrat

BAB III

40

PERTIMBANGAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SUMATERA UTARA A. Sistem Kaderisasi Partai Demokrat

43

B. Calon Anggota Legislatif

50

B.1 Mekanisme Penjaringan Calon Anggota Legislatif DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara

51

B.2 Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPD Partai Demokrat Sumatera Utara

58

B.3 Strategi Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

DPD Partai Demokrat Sumatera Utara

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

63

81

A. Kesimpulan

81

B. Saran

83

DAFTAR PUSTAKA


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1998, tonggak demokrasi di Indonesia resmi ditancapkan. Pergolakan massa yang dimotori mahasiswa pada waktu itu membuat semuanya berubah. 1 Pergolakan massa yang dimotori mahasiswa pada waktu itu membuat semuanya berubah. Jatuhnya Rezim Orde Baru, bukan saja telah membuka peluang bagi kehidupan politik bangsa Indonesia, tetapi juga menumbuhkan hasrat para tokoh politik untuk dapat menggapai kekuasaan lewat partai politik. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai dimulainya babak baru kehidupan politik di negeri ini. Harapan akan terciptanya kehidupan politik nasional yang demokratis begitu kuat menancap dibenak publik. Secara legal formal, Orde Baru tumbang dan berganti suatu sistem baru bertajuk “Reformasi”. Pada masa reformasi ini, pembatasan yang selama puluhan tahun mereduksi aspirasi politik ke dalam tiga partai politik, yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tak mampu lagi dipertahankan. Euforia politik yang mewarnai masa-masa itu diwujudkan melalui pendirian partai politik yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Maka, kehidupan politik pun memasuki babak baru yang penuh gairah. Hanya dalam waktu satu tahun, sebanyak 181 partai politik hadir dan menyatakan diri siap mengikut i Pemilihan Umum 1999. Semua berlomba untuk mengisi kevakuman pemimpin nasional.

1

Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal.7


Dua pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis (tahun 1999 dan 2004) telah menjadi tempat seleksi alam bagi partai politik. 2 Partai yang besar dan kuat akan tetap hidup sementara yang kecil dan lemah akan tersingkir dengan sendirinya. Terbukti pada Pemilu 2004 yang lalu, dari puluhan partai politik yang ada, hanya ada beberapa partai politik yang berhasil memenuhi ambisinya untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan. Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, PAN, PKS dan Partai Demokrat adalah tujuh partai politik yang berhasil mendominasi peta politik nasional di badan legislatif dan eksekutif. Satu lagi perubahan besar dalam perpolitikan Indonesia adalah dengan adanya sistem pemilu yang diadakan secara langsung. Kemenangan ini bukan otomatis berarti selesainya tugas partai politik. Kemenangan di dalam pemilihan umum hanyalah langkah awal dari proses yang panjang. Partai politik merupakan salah satu inti dari pelaksanaan demokrasi modern. 3 Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Penyaluran aspirasi konstituen dan merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggung jawab menjadi tugas utama para pemegang kekuasaan. Selain itu, ada tugas yang tak kalah penting yang harus diemban oleh partai politik yaitu melakukan kaderisasi setelah melalui proses rekrutmen politik. Semua tanggung jawab ini sangat penting untuk bisa diemban dengan baik oleh partai politik apabila proses demokratisasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. 4 Pembahasan menarik tentu tentang peran dan fungsi pemerintah dalam memposisikan dirinya secara proporsional dan juga kemampuan partai untuk mengatur dirinya sendiri dan kemampuan untuk mempertahankan domain perannya dari intervensi kekuasaan. 2

Tim Litbang Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009, Jakarta: Buku Kompas, 2004, hal. 9 3 Koirudin, Op.cit., hal. 1 4 Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 19 Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

Persoalan kaderisasi ini dikatakan sebagai persoalan penting karena sesungguhnya di dalam partai perlu digodok calon pemimpin lokal maupun pemimpin nasional yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur. 5 Untuk itu, sangat perlu dan mendesak bagi partai politik, terutama para ketua umumnya, untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. Mereka harus segera melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen politik di dalam partai politik yang mereka pimpin sehingga bisa mendukung proses kaderisasi pemimpin nasional. Idealnya, sebuah partai politik menominasikan calon anggota legislatif (caleg) yang telah bergabung dengan partai politik beberapa tahun sebelum pemilu. 6 Dengan demikian, proses inisiasi sang calon anggota legislatif dengan partai politik telah berlangsung baik. Partai politik mengenal calon anggota legislatif tersebut dengan baik, dan calon anggota legislatif pun telah menyatu dengan ideologi, visi, misi, dan program partai politik dengan baik. Calon anggota legislatif seharusnya tersaring melalui proses perekrutan berdasarkan kriteria yang demokratis, objektif terukur, memperhatikan keahlian, dan bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi, serta nepotisme dengan alasan ketika calon anggota legislatif harus memperjuangkan visi, misi, dan program partai politik, sang calon tidak merasa dilematis karena telah mengetahui konsekuensi menjadi bagian dari partai politik. Partai Demokrat dalam merekrut seorang calon anggota legislatif menetapkan beberapa kriteria yaitu calon anggota legislatif adalah seorang individu yang mempunyai prestasi yang baik selama menjadi kader partai, memiliki kredibilitas dan loyalitas yang tinggi terhadap partai, selalu memperjuangkan visi dan misi partainya, disukai oleh masyarakat, mempunyai dana yang cukup yang nantinya akan digunakan untuk kampanye dan mempunyai reputasi yang baik di partai maupun di masyarakat.

5 6

Koirudin, Op.cit., hal. 12 http://www.koranindonesia.com


Partai politik tanpa kaderisasi tidak berarti apa-apa, hukum alamnya setiap manusia akan mengalami tua dan penurunan daya kemampuan, begitu juga dengan partai politik, ia membutuhkan regenerasi. Regenerasi pasti dilakukan tetapi untuk memperoleh hasil regenerasi yang baik, maka dibutuhkan proses kaderisasi yang sistematis dan penanganan yang khusus. Sistem kaderisasi akan berjalan baik jika semua pihak yang saling terkait saling bantu membantu dan bekerja sama dalam membentuk pola pengkaderan. Dibutuhkan kerja sama antara pihak yang melakukan pengkaderan terhadap anggota baru partai, yaitu pihak yang diajak untuk menjadi kader maupun unsur pendukung lainnya yang dibutuhkan, misalnya seperti materi yang mampu membentuk pola berpikir dan bekerja seorang kader sesuai dengan tujuan partai politik yang bersangkutan. Bila partai politik mampu menghasilkan kader partai yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula. Apabila proses kaderisasi ini macet, maka transfer kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda juga akan macet. Kemandegan proses kaderisasi di dalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan yang dalam di banyak kalangan. Kekecewaan ini diwujudkan dengan pembentukan partai-partai politik baru dan munculnya wacana calon perseorangan ditengah keinginan kolektif untuk membangun sebuah sistem demokrasi perwakilan yang memposisikan partai politik sebagai satu-satunya agen perubahan. Mahkamah Konstitusi pun mengamininya dengan mengeluarkan keputusan yang mendukung munculnya calon perseorangan di dalam proses politik di Indonesia. Dikatakan sebuah kaderisasi berhasil ketika dari proses kaderisasi tersebut mampu menciptakan pribadi yang tangguh dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai, sehingga antara dirinya dan partai merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mampu menjadi solusi dari masalah-masalah yang mucul bagi partai dikemudian hari. Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik. Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

Selanjutnya, wajah-wajah baru akan muncul dan siap untuk menggantikan posisi generasi lama. Dengan begitu, kesinambungan kepemimpinan nasional bisa terjaga dan proses demokratisasi di Indonesia akan bisa berjalan dengan baik demi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Pada pemilu 2009 ini terdapat sistem pemilihan yang berbeda dari beberapa pemilihan umum sebelumnya. Sistem yang digunakan pada pemilu kali ini adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, sedangkan cara penetapan calon anggota legislatif juga terdapat perubahan yakni tidak lagi menggunakan nomor urut, tapi berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 desember 2008 yang memutuskan untuk menggunakan sistem suara terbanyak dan menghapuskan sistem nomor urut pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, mengubah sistem Pemilu legislatif dari sistem proporsional terbuka ke sistem distrik. Sistem pemilu untuk anggota DPR dan DPRD sekarang sama dengan sistem Pemilu untuk anggota DPD yang menggunakan sistem distrik. Maka dengan terjadinya perubahan sistem pemilihan tersebut, segala kegiatan yang partai politik pada Pemilu 2009 yang berjumlah 44 partai juga terdapat perubahan, khususnya dalam hal penetapan calon anggota legislatifnya. Seperti halnya partai politik pada umumnya, Partai Demokrat dalam hal memilih calon anggota legislatif haruslah seorang individu yang mengerti tentang azas, ideologi, platform, peraturan partai dan juga merupakan orang benar-benar dikehendaki oleh rakyat atau para konstituen. Hal ini dapat dimengerti karena seorang calon anggota leglislatif jika terpilih nantinya haruslah memperjuangkan Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

kepentingan partai yang mengusungnya. Dengan demikian ini akan menjamin tetap sterilnya tujuan besar partai dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak memahami arah dan perjuangan Partai Demokrat. Dan Partai Demokrat juga akan terhindar dari para kutu loncat/oportunis partai. Namun pada kenyataannya, pada Pemilu 2009 ini terlihat calon anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Sumatera Utara bukanlah seorang kader atau anggota Partai Demokrat, tetapi berasal dari partai politik lain seperti H. Abdul Wahab Dalimunthe yang dulunya adalah seorang kader dari Partai Golkar dan juga seorang tokoh yang berpengaruh di PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Sumut yang juga menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua FKS DPRD Sumut yaitu H Arifin Nainggolan memilih ikut bergabung dengan Partai Demokrat dan kdua orag tersebut langsung mendapat nomor urut 1 sebagai calon anggota legislatif untuk tingkat DPR-RI dari Partai Demokrat. Dari kedua calon anggota legislatif tersebut terlihat bahwa penetapan daftar calon anggota legislatif di Partai Demokrat disinyalir tidak dilakukan atas dasar peraturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Dan ini juga membuktikan bahwa sistem kaderisasi Partai Demokrat masih tergolong lemah. Hal ini tentu telah merusak sistem kaderisasi Partai Demokrat dan akan memunculkan kecemburuan pada kader sejati partai Partai Demokrat. Perekrutan calon anggota legislatif dari non kader yang dilakukan oleh Partai Demokrat untuk mengikuti Pemilu 2009 menunjukan ketidakmampuan partai dalam melakukan pengkaderan. Namun dalam proses penetapan calon anggota legislatif Partai Demokrat seperti yang terlihat pada H. Abdul Wahab Dalimunthe dan H Arifin Nainggolan tidak banyak menimbulkan masalah di antara para kader-kader partainya. Berdasarkan dari gambaran latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu “Apakah Sistem Kaderisasi yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara menjadi pertimbangan dalam hal penetapan Calon Legislatif pada Pemilu 2009?”


C. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil uraian yang sistematis, diperlukan adanya pembatasan masalah atau disebut ruang lingkup penelitian. Pembatasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian tersebut. Adapun pembatasan masalah yang kan diteliti adalah: penelitian hanya dilakukan pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD) Provinsi Sumatera Utara dan penelitian hanya dilakukan untuk mengetahui Kaderisasi Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara dan proses pencalegan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD) Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu 2009.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk melihat memahami model/sistem pengkaderan yang dilakukan DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan penetapan calon anggota legislatif serta untuk melihat bagaimana Partai Demokrat dalam melakukan pembinaan para kader partainya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Politik khususnya dalam kajian Kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik. Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

2) Secara praktis, dari hasil penelitian ini ingin dilihat apa saja kriteria yang digunakan oleh Partai Demokrat untuk dalam hal penetapan seorang Calon Legislatif dan apakah sistem kaderisasi menjadi sebuah pertimbangan dalam menetapkan seorang calon anggota legislatif.

F. Kerangka Teori

F.1. Sistem dalam Proses Perkaderan F.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Prof.Pamudji, sistem adalah: 1) Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan tekad atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. 7 2) Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. 8 Menurut Gabriel Almond, suatu sistem mempunyai ciri-ciri: (1) kelengkapan (comprehensiveness), (2) saling ketergantungan (inter-dependence), (3) adanya batas (boundary). Suatu sistem dikatakan lengkap bila mencakup semua interaksi yang meliputi masukan dan keluaran yang mempengaruhi penggunaan paksaan fisik, dalam semua strukturnya, termasuk struktur yang tidak terjabarkan, seperti kekerabatan dan garis keturunan, serta gejala anomi, seperti keributan-keributan dan demonstrasi jalanan, bukan sekedar interaksi yang terjadi 7

S.Padmuji, Teori Sistem dan Penerapannya dalam Managemen, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1981, hal. 4-7 8 S.Padmuji, Perbandingan Pemerintahan, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 9-10 Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

di dalam struktur yang berkaitan dengan negara, seperti parlemen, para eksekutif dan birokrasi dan unit-unit yang terorganisasikan secara formal, seperti partaipartai,

kelompok-kelompok

ketergantungan,

berarti

kepentingan

bahwa

berbagai

dan

media

sub-rangkaian

komunikasi dari

saling

sistem

itu

terhubungkan secara dekat satu sama lain sehingga suatu perubahan pada satu sub-rangkaian akan menghasilkan perubahan di semua sub-rangkaian; dengan kata lain, bagian-bagian atau sub-sub rangkaian dari sistem itu memiliki validitas hanya ketika seluruh sistem bekerja. Menurut Prof. Soemantri, sistem adalah: “Sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.” 9 Menurut Drs. Musanef, sistem adalah: 1) Suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat diatur.10 2) Suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan. 11 Jadi, sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang saling berkaitan satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian terkecil. Jika salah satu bagian rusak atau tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat elemen: 1. Objek yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut. 9

Soemantri, Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara, Bandung: Tarsito, 1976, hal. 17 Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989, hal. 7 11 Ibid. 10


2. Atribut yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. 3. Hubungan internal di antara objek-objek di dalamnya. 4. Lingkungan tempat di mana sistem berada. Sistem juga dapat bermakna sebagai sejumlah bagian yang berkomposisi saling terkoneksi, atau disebut sebagai kompleks. Sistem dapat dijelaskan sebagai: a. Kerangka teoritis untuk mengumpulkan data mengenai fenomena politik. b. Kesatu integrasi saling berhubungan berdasarkan serangkaian hipotesa variabel politik, misalnya sistem internasional yang melibatkan pemerintah dunia. c. Serangkaian hubungan diantara variabel politik dalam sebuah sistem internasional. Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat hal, yaitu:

12

1. Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. 2. Berisi atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. 3. Memiliki hubungan internal di antara objek-objek di dalamnya.

F.1.2. Konsep Sistem Konsep sistem dalam proses perkaderan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, karena sebuah partai politik memerlukan suatu sistem untuk melakukan proses kaderisasi. Setiap partai politik memiliki sistem kaderisasi yang berbeda tergantung dari model partai yang dianutnya. Menurut Haryanto pada umumnya terdapat dua model partai yang berbeda berdasarkan komposisi dan keanggotaannya yaitu: 13

12

http://id.wikipedia.org/wiki/sistem Ichlasul Amal (Eds), Teori-Teori MutakhirPartai Politik Edisi Revisi, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1996, hal.45

13


1. Partai anggota (atau massa) Partai anggota atau partai massadengan ciri utamanya jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program agak kabur. Partai ini membutuhkan struktur dan organisasi yang lebih lengkap (dari tingkat lokal sampai nasional) dan kuat dibanding partai kader. Jumlah anggota tinggi dan keterikatan pada partai lebih kuat dan mendalam. Keterlibatan anggota dalam partai (seleksi kandidat, formulasi kebijakan) lebih tinggi dibanding partai kader. Tingginya jumlah anggota dan aktifis merupakan suatu kelebihan partai anggota. Anggota adalah suatu sumber daya yang penting. Oleh karenanya, politisi berasal dari partai anggota lebih dekat dengan pemilihnya. Partai-partai besar di Eropa pada umumnya merupakan partai anggota. 2. Partai kader (atau partai pemilih) Partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Partai kader ini tidak memiliki terlalu banyak anggota seperti pada partai massa karena memang partai ini tidak mementingkan jumlah, tetapi lebih mendahulukan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan idelogi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Biasanya hanya pengurus atau kandidat direkrut oleh partai, bukan anggota biasa. Tingkat organisasi partai kader kurang tinggi. Partai ini lebih mementingkan sukses di pemilu, maka disebut partai pemilih. Jumlah pemilih dibanding jumlah anggota sangat tinggi, akan tetapi pada umumnya keterikatan pemilih pada partai tidak terlalu kuat. Karena jumlah anggota kecil partai kader membutuhkan penggunaan media untuk komunikasi dengan pemilih.

Menurut Ichlasul Amal, model atau tipologi partai politik berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan terdapat lima jenis partai politik, yaitu: 14

14

Ibid.


1. Partai Proto adalah tipe partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol dari partai ini adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non anggota atau “outs”. Selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologis masyarakat. 2. Partai Kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari Partai Proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat. 3. Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa berorientasi pada basis pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya. 4. Partai Diktatorial sebenarnya merupakan sub tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa. 5. Partai Catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecendrungan perubahan karakteristik. Catchall dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya.” Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan umum dengan cara menawarkan program-progam dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti idelogi yang kaku. Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

Sebagian besar partai politik pemenang Pemilu di Indonesia masuk ke dalam kategori model partai Catch-all. Dalam hal ini Partai Demokrat termasuk ke dalam model partai Catch-all. Sebagai Partai Catch-all, Partai Demokrat memang hidup dengan tidak mengandalkan ideologi, namun penguatan pada kuantitas basis massa. Selama ini mekanisme sistem kaderisasi yang digunakan Partai Demokrat lebih banyak menghasilkan “tokoh karbitan”, dan saat sekarang cara ini tidak sesuai lagi dengan tingkat pendidikan dan daya nalar para pemilih. Di samping itu, persoalan-persoalan yang muncul bermuara pada bagaimana mekanisme sistem kaderisasi tersebut.

F.2. Kaderisasi dalam Partai Politik di Indonesia Secara umum pengertian partai politik didefinisikan sebagai kumpulan orang yang membentuk sebuah partai yang bertujuan untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dengan cara yang legitimasi melalui pemilihan umum. 15 Menurut Prof. Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksankan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. 16 Seorang sarjana bernama Sigmund Neumann dalam buku karyanya Modern political Parties memberikan defenisi partai politik 17 adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan 15

K. Ramanathan, Konsep Azas politik, Jakarta: ALMS Digital Enterprise, 2000, hal. 167 Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Buku Obor, 1998, hal. 16 17 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 404 16


demikian partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatankekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Salah satu fungsi partai politik salah satunya adalah melakukan rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai memerlukan dilakukannya kaderisasi karena setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian partai dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Pengertian

kader

menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

adalah: 18orang yang diharapkan atau dipersiapkan untuk dapat memegang jabatan atau pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai atau sebagainya. Pengertian kader menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah: 19 1) Kader adalah orang yang dicalonkan untuk memegang pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai, perusahaan, dan sebagainya. 2) Kader adalah orang yang diharapkan bakal mampu memangku jabatan yang penting di kemudian hari Pengertian kader menurut Kamus Umum disini maksudnya adalah sama dengan pengkaderan yakni: proses, cara, mendidik atau membentuk seorang kader. 20 Pengertian kader menurut Kamus Umum, khususnya bidang hukum dan politik adalah: tenaga binaan untuk dijadikan pimpinan suatu organisasi, partai dan sebagainya 21 Kaderisasi adalah suatu bagian dari kegiatan rekrutmen politik dimana adanya proses penyiapan sumber daya manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi 18

Umichulsum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Kashiko Press, 2006 Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English, 2002 20 Ibid. 21 Zainul Bahri, Kamus Umum, Khususnya Bidang hukum dan Politik, Bandung: Angkasa Bandung, 1996 19


para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. 22 Menurut Czudnowski dalam Imawan (1992), kaderisasi didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif. 23 Kaderisasi ini berlangsung dalam suatu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini membutuhkan kontinuitas institusional. Namun kontinuitas ini juga mengandung pengertian terjadinya pergeseran/penggantian pada tingkat personal, karenanya kaderisasi memiliki fungsi memelihara sistem sekaligus sebagai saluran bagi terjadinya perubahan. Kaderisasi di partai politik merupakan urat nadi bagi sebuah partai. Kaderisasi adalah proses penyiapan sumber daya manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Ini merupakan bentuk pendidikan politik, dimana selama ini peran tersebut terabaikan. Para pemimpin parpol besar di Indonesia kerap berasal bukan dari kualifikasinya, melainkan dari unsur “kebangsawanan” tertentu. Kemampuan sebuah partai untuk melakukan pengemblengan atau pematangan terhadap SDM-nya sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan para pengurusnya untuk memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara lebih intensif di bidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya. Hal ini dilakukan sejauh menyangkut peningkatan kemampuan simultan dan terencana pada semua tingkatan kepengurusan partai. Bagaimanapun partai membutuhkan kaum muda terididik yang berkualitas untuk menjadi sasaran pengkaderan ini. Kaum muda sangat menentukan masa depan dan kualitas sebuah partai politik di masa mendatang. Setiap anggota partai politik belum tentu otomatis menjadi kader partai. Bagi anggota yang tertarik untuk menjadi kader partai, terlebih dahulu haruslah 22 23

Koirudin, Op.cit., hal.113 Koirudin, Op.Cit, hal.100


mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses pengkaderan, calon kader itu akan mendapatkan pendidikan politik kader. Peran kader partai politik sangat vital untuk membangun suatu kepemimpinan partai yang berkualitas. Bagaimanapun wajah partai politik ke depan sangat ditentukan oleh kualitas kader-kader yang dimilikinya, yang pada gilirannya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Meskipun peran dan fungsi partai politik sudah demikian bebas dibanding zaman sebelumnya, namun masalah kaderisasi ini menjadi persoalan serius. Masih banyak partai politik yang belum mampu melakukan pengkaderan yang baik sehingga mereka melakukannya dengan asal comot. Dalam sejarah bangsa ini, kaderisasi adalah fungsi yang terabaikan semenjak awal kehidupan partai politik sampai masa pasca Orde Baru sekarang ini. Pada masa lalu, kaderisasi dilakukan bukan oleh partai politik, tapi oleh ormas-ormas-ormas yang menjadi underbow partai. Pimpinan partai tinggal menerima kader-kader yang telah dihasilkan oleh ormas-ormas tersebut. Pada masa Orde Baru, dengan pemberlakuan undang-undang yang mengharuskan proses fusi partai-partai politik yaitu PDI, PPP, dan Golkar, maka tangan kekuasaan untuk mengontrol dan mengendalikan proses kepemimpinan dalam partai politik yang ada semakin lebih mudah dilakukan. Argumennya ketika dilakukan fusi, maka pemerintah Orde Baru semata-mata bergerak hanya demi stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah memandang bahwa kehidupan partai politik perlu dikendalikan dan diatur agar tidak mengundang hadirnya kebebasan liberal seperti di era multi partai sebelumnya, yang terbukti gagal menghadirkan demokrasi dan pembangunan ekonomi yang baik. Pada masa demokratisasi sekarang ini, pimpinan partai politik seharusnya melakukan pendidikan kader secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menghasilkan kaderkader partai politik yang akan menjadi pimpinan nasional di


masa mendatang. Kaderisasi para pemimpin partai politik sangat tergantung pada sistem kepolitikan yang dibangun.

F.3. Kriteria dalam Penetapan Seorang Calon Anggota Legislatif Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih dan menetapkan seorang calon anggota legislatif yaitu: 24 1. Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yaitu 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah merupakan hal yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat. 2. Popularitas, yakni seorang calon adalah orang yang dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik. 3. Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai tingkat pendidikan minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. 4. Keuangan atau finansial, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang cukup besar untuk digunakan ketika mengadakan kampanye. 5. Akseptabilitas, yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul ketika mayarakat merasa calon tersebut adalah orang yang benar-benar dapat menyuarakan kepentingannya. 6. Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumusan aspirasi itu ke dalam bentuk peryataan yang jelas dan meyampaikan hasil rumusan itu kepada masyarakat.

24

Richard.S Katz dan William Crotty, Handbook of Party Politics, London: Sage Publications


G. Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan hal yang penting dalam penelitian yang dipakai untuk menggambarkan secara abstrak keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. 25 Dalam penelitian ini penulis menggunakan defenisi konsep sebagai beikut: 1. Kaderisasi adalah suatu bagian dari kegiatan rekrutmen politik dimana adanya proses penyiapan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu untuk dipersiapkan agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Kaderisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peranperan politik aktif. 2. Calon Anggota Legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemlihan umum.

H. Defenisi Operasional

Yang dimaksud dengan defenisi operasional adalah merupakan penjelasan bagaimana variabel-variabel akan diukur. 26 Dengan adanya defenisi operasional, maka akan dapat mempermudah peneliti yaitu dengan cara memberikan parameter-parameter dan indikator-indikator dari variabel yang diteliti. Maka adapun defenisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

25

Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kualitas, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, hal. 48 26 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3S, 1989, hal. 23 Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

1. Kaderisasi Untuk mengukur kaderisasi dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: a. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh partai politik. b. Memegang suatu jabatan di dalam susunan kepengurusan partai politik. c. Menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan partai politik. 2. Calon anggota legislatif Untuk mengukur calon anggota legislatif dapat dilihat dari tiga indikator yaitu: a. Menjalani proses rekrutmen calon anggota legislatif Rekrutmen diartikan sebagai seleksi pemilihan atau seleksi seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh partai. Funsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Cara yang ideal untuk melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan seseorang sebagai tolak ukur utama dalam rekrutmen. b. Pendidikan dan pelatihan Pelatihan ini dimaksudkan untuk membentuk kader partai yang tangguh dan berkualitas yang nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi seorang calon anggota legislatif. c. Menjalankan tugas partai Para calon anggota legislatif akan diberikan tanggung jawab atas terbentuknya sumberdaya manusia (SDM) partai yang tangguh dan unggul sesuai dengan kompetensi kader itu sendiri, sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan misi partai ditengah-tengah masyarakat. Calon anggota legislatif mempunyai tugas untuk membangun citra partai yang positif

dimata

masyarakat

untuk

mengaktualisasikannya

secara

berkesinambungan dan terus menerus.


I. Metode Penelitian

I.1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang mencoba mengungkapkan dan menggambarkan kaderisasi Partai Demokrat dan bagaimana proses penetapan calon anggota legislatif DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari deskriptif disini adalah membuat, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dengan mentapkan fokus pada masalah yang akan diteliti diharapkan nantinya penelitian akan mendapat data yang maksimal untuk menggambarkan fenomena aktual yang terjadi.

I.2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Jl. Taman Multatuli Indah Blok FF No.39-40 Medan.

I.3. Teknik Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. 27 a. Data Primer Untuk mendapatkan data primer, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung yang ditujukan terhadap informan di lokasi penelitian dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara. Wawancara dengan melakukan komunikasi secara

27

Burhan Bungin, Op.Cit., hal. 51


langsung untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan pada informasi dengan mengacu pada interview guide yang telah dirumuskan peneliti. Sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut merupakan data pendukung bagi terlaksananya penelitian. Adapun informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Bapak Mustopawiyah Sitompul, SE yang menangani bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK), Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Bapak H. Rahmad P. Hasibuan, SH, Ibu Nurhasanah, S.Sos dan beberapa pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara yang memahami tentang sistem kaderisasi yang dilakukan DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara. b. Data Sekunder Data sekunder adalah semua data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari buku-buku referensi, jurnal yang sesuai dengan objek kajian penelitian serta berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini mengenai bagaimana sistem kaderisasi dalam partai politik yang nantinya akan dijadikan sebagai panduan dalam melakukan penelitian.

I.4. Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah emnggunakan jenis analisa data kualitatif, yaitu tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik. Penelitian ini bersifat deskripsi dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Penulis mengumpulkan data-data dari buku, koran, dan situs internet yang berisi tentang sistem kaderisasi partai politik, khususnya Partai Demokrat, kemudian melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh atau para pengurus partai yang mempunyai kapasitas dan memahami bidang kaderisasi yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara. Data-data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi akan ditampilkan dalam bentuk uaraian lalu


dianalisis

kemudian

dieksplorasi

secara

mendalam,

selanjutnya

akan

menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti.

J. Sistematika Penulisan

Bab I :

Pendahuluan Pada Bab I ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah,

tujuan

penelitian,

manfaat

penelitian,

kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II :

Profil Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Pada Bab II ini akan diuraikan tentang gambaran umum Partai Demokrat secara keseluruhan, deskripsi singkat tentang DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, apa-apa saja program DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara pada tahun 20042009, daftar susunan nama calon anggota legislatif dari Partai Demokrat pada Pemilu 2009

Bab III :

Pertimbangan Pemilihan Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Dalam Bab III ini, akan dijelaskan tentang bagaimana kaitan kaderisasi Partai Demokrat dalam proses penetapan calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 dan hal-hal apa yang menjadi pertimbangan partai dalam hal penetapan calon anggota legislatif pada Pemilu 2009


Bab IV :

Kesimpulan dan Saran Bab IV ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta berisi saran-saran yang mungkin berguna bagi penulis secara khusus dan berguna bagi siapa saja yang tertarik membacanya.


BAB II PROFIL DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Sejarah Singkat Partai Demokrat 28

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakfl Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat

diskusi-diskusi

tentang

perlunya

berdiri

sebuah

partai

untuk

mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2).

28

http://www.demokrat.or.id


Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarok, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama- nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY. Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang. Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001. Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat

Keputusan Menkeh & HAM Nomor

M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang


dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia. Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini.

B. Deskripsi tentang DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara terletak di Komplek Citra Permai No.AA4 Jalan Bilal Medan. Pada tahun 2009 ini, struktur organisasi Partai Demokrat di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari tiga puluh tiga DPC yang berada di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, yakni: DPC Kab. Asahan, DPC Kota Binjai, DPC Kab. Dairi, DPC Kab. Deli Serdang, DPC Kab. Humbang Hasundutan, DPC Kab. Simalungun, DPC Kab. Labuhan Batu, DPC Kab. Labuhan Batu Utara, DPC Kab. Labuhan Batu Selatan, DPC Kab. Langkat, DPC Kab. Mandailing Natal, DPC Kota Medan, DPC Kab. Nias, DPC Kab. Nias Selatan, DPC Kab. Nias Barat, DPC Kab. Nias Utara, DPC Kota Padang Sidempuan, DPC Kab. Pak-Pak Barat, DPC Kota Pematang Siantar, DPC Kab. Samosir, DPC Kab. Serdang Bedagai, DPC Kota Sibolga, DPC Kab.Tanah Karo, DPC Kota Tanjung Balai, DPC Kab. Tapanuli Selatan, DPC Kab. Tapanuli Tengah, DPC Kab. Tapanuli Utara, DPC Kota Tebing Tinggi, DPC Kab. Toba Samosir, DPC Padang Lawas, DPC Padang Lawas Utara, DPC Kab. Batubara, DPC Kota Gunung Sitoli dan pada tingkat kelurahan/desa, Partai Demokrat juga telah memiliki sebanyak 5785 DPAC yang berada di seluruh kelurahan/ desa. Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

Dewan Pimpinan Daerah adalah pelaksana partai di tingkat provinsi yang kepengurusannya bersifat kolektif. Di dalam suatu daerah Kelurahan/Desa atau daerah yang dipersamakan tingkatannya dengan Kelurahan/Desa, atau daerah lain yang karena keadaannya dapat dipersamakan dengan Kelurahan/Desa dan disana terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota partai dapat dibentuk Kantor Pimpinan Ranting. Pengesahan berdirinya Pimpinan Ranting di Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang. Dalam suara daerah Kecamatan atau daerah yang dipersamakan tingkatnya dengan Kecamatan dapat dibentuk Dewan Pimpinan Anak Cabang. Pengesahan berdirinya Dewan Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan Tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional serta Peraturan Partai lainnya dan berwenang untuk mensahkan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Cabang. Dalam suatu daerah Kabupaten/Kota atau daerah-daerah yang karena keadaannya dapat dipersamakan dengan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Dewan Pimpinan Cabang. Pengesahan berdirinya Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Bilamana terdapat kekosongon jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi, maka Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mengadakan rapat Pleno untuk mengusulkan salah seorang nama dan pengurus harian sampai ada ketentuan selanjutnya dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dewan Pimpinan Daerah berwenang untuk menentukan kebijakan tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional serta peraturan partai lainnya; mensahkan komposisi personalia Dewan Pimpinan Cabang.


C. Keanggotaan DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara C.1 Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara

29

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Keputusan Partai Demokrat. 2. Menetapkan strategi dan perjuangan partai dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan partai di daerahnya. 3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada cabang dan anak cabang di dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis kebijaksanaan partai serta ketentuan-ketentuan partai. 4. Memberikan

arahan atas kegiatan-kegiatan

Fraksi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. 5. Mengatur keseragaman, kerja sama dan koordinasi perjuangan partai di dalam dan di luar lembaganegara di daerahnya. 6. Menyampaikan laporan lengkap kepada Musyawarah Daerah dan Pimpinan Pusat tentang seluruh kebijaksanaan Dewan Pimpinan Daerah baik ke dalam maupun ke luar. 7. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah tentang pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, peraturan partai dan keputusan Musyawarah Daerah yang diamanatkan kepada Dewan Pimpinan Daerah maupun kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Daerah baik ke dalam maupun ke luar. 8. Mensahkan susunan Dewan Pimpinan Cabang. 9. Memberhentikan sementara seorang anggota atau anggota pimpinan partai di semua tingkatan di bawahnya.

29

Arsip DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara


C.2 Hak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara 1. Membuat peraturan-peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan garis-garis kebijaksanaan bagi kelancaran usahausaha partai dalam rangka pelaksanaan keputusan-keputusan kongres, Musyawarah Daerah dan keputusan-keputusan partai. 2. Memberikan rekomendasi susunan dan komposisi Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan. 3. Memberhentikan sementara seorang anggota atau anggota pimpinan partai di semua tingkat yang berada di bawahnya. 4. Membatalkan suatu keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Cabang maupun Dewan Pimpinan Anak Cabang ataupun Keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Anak Cabang, apabila keputusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ataupun membahayakan keselamatan partai, negara dan bangsa. 5. Bertindak mewakili partai dalam menghadapi masalah-masalah daerah dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta persahabatan di daerahnya sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

C.3 Visi, Misi dan Tujuan DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara 30 C.3.1. Visi Partai Demokrat Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan

30

Ibid.


kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

C.3.2 Misi Partai Demokrat 1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan. 2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan,

merumuskan

Pancasila

dan

UUD

1945,

mengisi

kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi. 3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.

C.3.3. Tujuan Partai Demokrat 1. Menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai jiwa Proklamasi Kemerdekaan. Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

2. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia

baru

yang

berwawasan

nasionalisme,

pluralisme,

dan

humanisme. 4. Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehisupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang demokratis, sejahtera, maju, dan modern dalam suasana aman dan penuh kedamaian lahir dan batin.

D. Program Kerja DPD Partai Demokrat Sumatera Utara 31

Partai

Demokrat

termasuk

kekuatan

politik

di

Indonesia

yang

diperhitungkan oleh banyak orang, peluang besar akan menjadi pemenang utama pada pemilu 2009. Oleh Karena itu tepat kalau Partai Demokrat harus mempersiapkan program umum ke depan. Penyusunan program umum partai adalah merupakan penyiapan bingkai kerja (frame work) bagi jajaran dan kader partai yang senantiasa berada dalam kehidupan masyarakat pluralis. Oleh karenanya program yang disusun, seyogyanya berangkat dari geografis, geopolitik dan geoekonomi serta wawasan partai. Secara garis besar program umum Partai Demokrat adalah sebagai berikut: Mengembangkan, Memperkuat dan Membina Partai Kesuksesan Partai Demokrat mengusung Bapak DR. H. Susilo Bambang yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia, sudah menjadi suatu indikator bahwa Partai Demokrat telah diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di

31

Ibid.


Indonesia. Walaupun sesungguhnya figur Bapak SBY tidak luput dari keberhasilan besar itu. Keberhasilan pelaksanaan manajemen partai politik terutama dalam mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran organisasi banyak dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi pada tingkat DPP, DPD dan DPC. Di samping itu kemampuan, loyalitas, keuletan, moralitas dan militansi seorang kader sangat diperlukan bahkan menjadi syarat utama untuk menjadi pimpinan/pengurus partai. Kader partai yang akan kita bina tidak hanya dipersiapkan dalam kepemimpinan partai politik, tetapi kader dalam segala lini, termasuk memimpin di masyarakat dan pemerintahan. Program pengembangan partai untuk tumbuh dan kuat di akar rumput, maka haruslah kita sadar bahwa Partai Demokrat tidak sekedar sebagai wadah perpolitikan saja, tetapi harus berperan sebagai organisasi masyarakat yang peduli pada kehidupan rakyat kecil. Mereka itu yang harus kita angkat harkat dan martabatnya sebagai manusia sesuai kodrat alam. Oleh karena itu program partai mendatang benar-benar berorientasi pada : 1. Manajemen

partai

harus

pada

tataran

keselarasan,

keserasian

dan

keseimbangan. 2. Manajemen partai haruslah bersih, simpatik, berwibawa, akuntabel, terbuka dan komunikatif. 3. Pembinaan kader dimulai dari struktur organisasi yang terendah adalah ranting (Pekarting=Pembinaan Kader Ranting, Pekarancab=Pembinaan Kader Anak Cabang, Pekercab=Pembinaan Kader Cabang, Perkarda= Pembinaan Kader Daerah, Pekapus=Pembinaan Kader Pusat). 4. Partai harus membuat wadah koordinasi yang kuat baik daerah maupun pusat untuk merekam, mendiskusikan dan mencari solusinya terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik isu perpolitikan maupun isu pembangunan yang sedang berjalan. Wadah ini harus melibatkan para tokoh masyarakat, agama, dan para akademis.


5. Untuk menjadi organisasi sosial yang kuat, perlu ada gerakan sosial yang menarik empati masyarakat.

Sasaran dan Pokok-Pokok Program Pencapaian tujuan Partai Demokrat dilakukan melalui pelaksanaan program umum secara bersungguh-sungguh dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditentukan baik sasaran ke dalam maupun sasaran keluar. A. Sasaran ke dalam adalah : 1. Memantapkan Partai Demokrat sebagai organisasi kekuatan social politik dalam

mengembangkan

kepercayaan

rakyat

dalam

memikul

dan

melaksanakan tugas pembaruan dan pembangunan bagi kepentingan rakyat. 2. Mantapnya Partai Demokrat sebagai organisasi kekuatan social politik yang semakin bertumbuh, mengakar, berkualitas, mandiri dan demokratis sehingga lebih

tanggap

dan

mampu

memperjuangkan

aspirasi

rakyat

serta

meningkatkan pemantapan perwujudan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien serta dinamis menuju Indonesia yang demokratis, sejahtera, maju dan modern dalam suasana aman, dan penuh kedamaian lahir dan batin. 3. Meningkatnya kemampuan dan peranan pengurus dan anggota di semua tingkatan

organisasi

Partai

Demokrat

melalui

program

pelatihan

kepemimpinan dan wawasan nusantara bagi kader-kader Partai Demokrat. 4. Meningkatnya peranan semua perangkat organisasi di semua tingkatan 5. Terwujudnya kader Partai Demokrat yang berkualitas, beriman, tidak tercemar, bermoral baik dan memiliki militansi yang tinggi.

B. Sasaran keluar adalah : 1. Tetap tegaknya dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


2. Suksesnya pembangunan nasional yang menjadi program pemerintah dalam mengusung perubahan menuju terwujudnya rakyat yang aman, adil da sejahtera. 3. Kemenangan Partai Demokrat pada pemilu 2009 baik untuk pemilihan legislatif maupun untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. 4. Gairahnya semangat partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan nasional. 5. Suksesnya Partai Demokrat membanguna opini publik bahwa Partai Demokrat adalah partai yang dapat diharapkan oleh masyarakat Indonesia Sasaran sebagaimana dimaksud di atas diupayakan untuk dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan terencana, terarah, terkoorinir dan terus menerus yang dapat dirangkum dalam : 1. Konsolidasi 2. Pembangunan nasional 3. Pemilu tahun 2009. Pokok-pokok program Partai Demokrat untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah meliputi konsolidasi pembangunan nasional dan pemilu tahun 2009. A. Program Operasional Konsolidasi 1. Konsolidasi partai adalah segala usaha dan kegiatan yang terencana, terarah dan terpadu yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk memperkuat apa yang telah dicapai dan mempersiapkan diri dalam rangka usaha mencapai tujuan bersama. 2. Memperkokoh kesetiaan Partai Demokrat kepada ideologi Pancasila. Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang demokratis, meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, menjamin hak azasi manusia, dan terwujudnya masyarakat yang aman, adil dan sejahtera. 3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ideologi, paham dan pola pikir yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila. 4. Konsolidasi organisasi meliputi kegiatan-kegiatan di bidang keanggotaan, kaderisasi, kelembagaan, penggalian dan pendayagunaan dana, hubungan


dengan organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi serta penerangan, penerbitan dan media massa.

B. Program Operasional Pemberhasilan Pembangunan Nasional dan Daerah 1. Bidang Politik Dalam bidang politik Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Memberdayakan kader partai baik pengurus, anggota DPRD dan yang berada di ormas, organisasi profesi untuk peka, kritis dan tanggap mengawasi setiap gerak pembangunan

•

Berperan serta mendorong dan meningkatkan pendidikan politik rakyat

•

Berperan menjaga NKRI yang demokratis, konstitusional serta mencegah upaya-upaya memecah persatuan dan kesatuan bangsa

2. Bidang Ekonomi, Koperasi dan UKM Dalam bidang Ekonomi, Koperasi dan UKM Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Memperjuangkan pemerataan pembangunan

•

Mendorong terciptanya lapangan kerja, memperluas kesempatan kerja dan usaha, perlindungan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja

•

Mendorong masyarakat untuk terus menumbuh kembangkan koperasi

•

Turut mengawasi agar produksi dan penyediaan, kebutuhan pokok rakyat mencukupi dan pemerataan distribusi

3. Hukum dan HAM Dalam bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Turut berupaya meningkatkan kesadaran hukum rakyat


•

Turut berperan mendorong penegakan supremasi hukum dalam rangka pemulihan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum

•

Peka dan tanggap terhadap kasus-kasus hukum terutama yang berhubungan dengan rakyat

•

Menyelenggarakan seminar/lokakarya/diskusi tentang masalah hukum yang aktual

4. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Mendorong tumbuhnya unit-unit usaha di bidang agroindustri dan agrobisnis

•

Melakukan pengawasan dan pencegahan illegal logging

•

Mendorong usaha kehutanan yang berbasis keragaman produk seperti wisata alam, tanaman obat-obatan, rotan, madu, dan sebagainya.

5. Kelautan dan Perikanan Dalam bidang Kelautan dan Perikanan Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Mengembangkan koperasi nelayan

•

Mengembangkan industri perikanan berskala rumah tangga

•

Mendorong program kebaharian melalui wadah budi daya laut dan perikanan

6. Pendidikan, Kebudayaan dan SDM Dalam bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Mendorong pemberantasan buta aksara

•

Mendorong terlaksanya wajib belajar 9 tahun

•

Menumbuhkembangkan kebudayaan daerah

•

Turut menggalakkan pendidikan non-formal

•

Memperjuangkan penambahan APBD untuk anggaran pendidikan


7. Agama, Aliran Kepercayaan, Sosial dan Kesehatan Dalam bidang Agama, Aliran Kepercayaan, Sosial dan Kesehatan Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama

•

Berperan aktif dalam mendorong tumbuhnya kehidupan beragama yang dinamis

•

Memperjuangkan berbagai kebutuhan sosial masyarakat seperti sarana kesehatan, pelayanan kesehatan, kemampuan kepemilikan rumah yang layak, sarana olahraga, pembinaan keluarga sejahtera, dan lain-lain.

8. Buruh Tani, Nelayan dan Tenaga Kerja Dalam bidang Buruh Tani, Nelayan dan Tenaga Kerja Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Mendorong perbaikan penghasilan masyarakat petani dan nelayan

•

Mendorong upaya penciptaan lapangan kerja, kesempatan kerja, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja

•

Mendorong kader partai untuk mengembangkan koperasi petani dan nelayan

9. Pemberdayaan Perempuan Dalam

bidang

Pemberdayaan Perempuan Partai Demokrat

Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Berperan

aktif

untuk

meningkatkan

peranan

wanita

dalam

kesejahteraan keluarga •

Mendorong dan mengembangkan program peningkatan kedudukan wanita dalam pembangunan di segala bidang

•

Turut berperan untuk memantapkan peran dan fungsi organisasi

10. Bidang Pemuda, Olahraga, dan Informasi Dalam bidang Bidang Pemuda, Olahraga, dan Informasi Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu:


•

Memantapkan peran dan fungsi organisasi muda sebagai organisasi kader dan perjuangan Partai Demokrat

•

Melibatkan generasi muda Partai Demokrat dalam berbagai kegiatan partai di setiap jajaran partai

•

Melakukan berbagai event kegiatan olahraga dalam rangka pembinaan generasi muda

11. Bidang Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kelestarian Alam dan Bencana Alam Dalam bidang Bidang Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kelestarian Alam dan Bencana Alam Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Berperan aktif agar masyarakat benar-benar berperan memelihara dan menjaga kelestarian sumber energi, pemanfaatan energi secara hemat

•

Turut menjaga, mengawasi dan menggerakkan agar lingkungan hidup tetap dipelihara dan dikelola sebaik-baiknya.

12. Perdagangan dan Perindustrian Dalam bidang Perdagangan dan Perindustrian Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Berusaha mendorong pemerintah agar daerah produksi dan penyediaan bahan

kebutuhan

pokok

rakyat

mencukupi,

bermutu

dan

penyebarannya merata, tepat waktu dan harga yang layak. •

Mendorong pemerintah daerah membantu meningkatkan pengusaha ekonomi lemah

•

Memperjuangkan

agar

badan

usaha

membantu

pemodalan,

manajemen, produksi dan pemasaran hasilnya 13. Pariwisata dan Pertahanan Dalam bidang Pariwisata dan Pertahanan Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu:


•

Turut berupaya membina dan mengembangkan objek-objek wisata serta kesiapan masyarakat dalam rangka pelayanan turis

•

Mendukung upaya kekuatan Hankamnas serta kepolisian dalam rangka keutuhan nasional serta terpeliharanya keamanan

14. PEMDA dan Pertahanan Dalam bidang PEMDA dan Pertahanan Partai Demokrat Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yaitu: •

Mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan infrastruktur bagi daerah yang terbelakang agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan

•

Melakukan pengamatan terhadap PERDA serta menyikapinya melalui kader partai di legislatif bila dirasa memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan perundang-undangan

•

Turut mengawasi kebijakan pemerintah dalam pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan

E. Hasil Rekapitulasi KPU Sumut untuk DPRD Tingkat I dari Partai Demokrat 32

Tabel 1 Hasil Rekapitulasi KPU Sumut

NO

Nama Calon Legislatif

Hasil Suara

DAPIL SUMUT 1

32

1

H.Arifin Nainggolan, SH, M.Si

35.006

2

Hj. Meilizar Latif, SE, MM

15.258

3

M.Yusuf Siregar, SH

12.702

4

Nurhasanah, S.Sos

10.978

Ibid


5

Drs. Tunggul Siagian

10.029

6

Enda Mora Lubis, SH

7.012

7

Robert Nainggolan, SE, Ak.

6.376

DAPIL SUMUT II 8

Drs. Hasbullah Hadi, SH, SpN

34.702

9

Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM

21.044

10

Guntur Manurung, SE

17.043

11

H. Marahalim Harahap, S.Ag., M.Hum

12.037

DAPIL SUMUT III 12

Salomo Tabah Ronal Pardede, SE

18.467

DAPIL SUMUT IV 13

Mustofawiyah Sitompul, SE

22.183

14

Drs, Khairul Fuad, BA

12.463

DAPIL SUMUT V 15

Dr. H. Amarullah Nasution, SE, MBA

19.131

16

Hj. Ida Budiningsih, SH

14.123

DAPIL SUMUT VI 17

Drs. Jamaluddin Hasibuan

45.008

18

Tiasah Ritonga

14.229

DAPIL SUMUT VII 19

Ramli

12.303

DAPIL SUMUT VIII 20

Palar Nainggolan, SH

47.305

21

Sopar Siburian, SH

12.775

DAPIL SUMUT IX 22

Ir. Jhon Hugo Silalahi, MM

33.387

23

Megalia Agustina

6.748

DAPIL SUMUT X


24

Drs. Layari Sinukaban

17.244

DAPIL SUMUT XI 25

H. Saleh Bangun

51.509

26

T. Dirkhansyah Abu Subhan Ali, SE, Ak.

15.998

27

Ristiawati

12.629

Apabila dibandingkan dengan Pemilu tahun 2004, dimana Partai Demokrat hanya memperoleh 10 kursi di DPRD Tingkat I Sumatera Utara, maka pada Pemilu legislatif tahun 2009 ini, Partai Demokrat memperoleh kenaikan yang cukup signifikan yaitu 28 kursi atau sebesar 28% kursi.


BAB III PERTIMBANGAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Sistem Kaderisasi Partai Demokrat

Partai Demokrat belum memiliki sistem kaderisasi yang tertruktur, hal ini terjadi karena Partai Demokrat masih tergolong sebagai partai baru sehingga belum memiliki Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengatur tentang kaderisasi. 33 Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE. Menurut Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE, Bagi Partai Demokrat sistem kaderisasi bukan merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan karena di kemudian hari hal ini akan menimbulkan kejenuhan pada para anggotanya. Sistem kaderisasi yang dijalankan Partai Demokrat belum terstruktur dan memiliki konsep yang jelas, karena masih terhitung sebagai partai baru, Partai Demokrat belum memiliki Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau peraturan partai yang mengatur tentang kaderisasi. 34

Selama ini sistem kaderisasi Partai Demokrat belum berjalan sebagaimana mestinya. 35 Hal ini dapat dilihat dari belum terlaksananya beberapa indikator yang dapat diukur dari kaderisasi. Untuk mengukur kaderisasi dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: 1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh partai politik. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara untuk pertama kalinya mengadakan pelatihan kader Partai Demokrat se- Sumatera Utara 33

Wawancara dengan Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009 34 Wawancara dengan Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009 35 Wawancara dengan Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009 Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

pada tanggal 23 Juni 2008. Acara ini ddibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara

Palar Nainggolan, SH.

Pelatihan kepemimpinan kader Partai Demokrat ini diselenggarakan di Cipanas, Jawa Barat. Kegiatan pelatihan kader yang pertama kali digelar di Sumatera Utara ini, diikuti oleh 487 peserta dari pengurus DPD, DPC, DPAC, DPRt yang tersebar di seluruh kecamatan se-Sumatera Utara dan berlangsung selama sepekan. Pelatihan ini setiap harinya diikuti oleh 50 orang peserta. Dasar pemikiran perlunya pelatihan kader ini adalah untuk menghadapi Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009, dimana Partai Demokrat membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menghadapi Pemilu 2009 dalam melakukan kompetisi politik, dimana Partai Demokrat menargetkan perolehan suara sebesar 15 %. Pelatihan kader yang pertama di Sumatera Utara ini dapat menjadikan kader-kader Partai Demokrat lebih bisa menghayati mengapa para kader ini menjatuhkan pilihannya menjadi anggota Partai Demokrat. Pelatihan Kader Partai Demokrat Sumatera Utara ini adalah sebagai Program Kerja Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara melaksanakan instruksi partai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang secara nasional telah berlangsung di Cipanas. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini adalah: sejarah Partai Demokrat, ideologi, visi dan misi partai, dasar-dasar kepemimpinan, keterampilan komunikasi, motivasi, negosiasi dan meningkatkan posisi tawar. Pelatihan dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi pemecahan masalah, evaluasi dan lainlain. Pelatihan Kader ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kader Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, sehingga mereka dapat mengenal Partai Demokrat secara keseluruhannya dan menghayatinya dalam mengemban misi partai di tengah-tengah keluarga para kader dan juga memperjuangkan Partai Demokrat lebih besar lagi dalam kehidupan bermasyarakat agar ke depan para kader Partai Demokrat dapat berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.


Banyak manfaat yang dapat diterima selama mengikuti pelatihan dengan program yang padat dengan ilmu yang cukup mendalam tentang Partai Demokrat, sehingga nantinya ilmu yang mereka peroleh juga akan ditransfer kepada para kader di Provinsi Sumatera Utara dan ke depan para kader Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara menjadi kader-kader partai yang handal dan yang terutama adalah menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai basis Partai Demokrat. Tujuan pelatihan adalah membentuk kecakapan dan militansi kader menghadapi Pemilu 2009 dan Partai Demokrat membutuhkan pemimpin yang handal. Diharapkan pelatihan ini akan mencapai sasaran bahwa seluruh kader Partai Demokrat akan memahami ideologi, visi dan misi partai dan setiap kader partai mampu melakukan pendekatan, negosiasi dan menjaring kader. Kader juga diinginkan bisa membangun citra partai dan terjun langsung ke masyarakat. Kader juga diinginkan bisa membangun citra partai dan terjun langsung ke masyarakat. Dalam pelatihan ini para kader juga akan dilatih menangkal isu-issu negatif yang merugikan partai, manajemen konflik dan cara pengambilan keputusan juga akan diajarkan dalam pelatihan ini. Kepada para peserta pelatihan kader juga akan diberikan materi undang-undang, undang-undang Partai Demokrat, kampanye penggalangan dan lain-lain. 2. Memegang suatu jabatan di dalam susunan kepengurusan partai politik. Kaderisasi adalah sebuah proses yang singkat karena diperlukan suatu sistem yang berkesinambungan. Salah satu indikator dalam melakukan kaderisasi adalah seorang kader pernah memegang suatu jabatan di dalam kepengurusan partai politik. Dalam hal ini, untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan di dalam Partai Demokrat, kader Partai Demokrat harus membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian, dan disiplinnya kepada partai. Adapun syarat-syarat seorang anggota Partai Demokrat dapat dipilih sebagai pengurus partai adalah sebagai berikut: a) Anggota partai yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus anak ranting, pengurus ranting dan pengurus anak cabang partai adalah anggota Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

yang tidak tercela dan berdomisili di wilayah dukuh/dusun/rukun warga, atau kelurahan/desa dan/atau kecamatan yang bersangkutan. b) Anggota partai yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPC partai adalah anggota partai yang sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun terus menerus menjadi anggota; pernah menjadi pengurus partai tingkat kecamatan atau alat kelengkapan partai; dinyatakan lulus kaderisasi partai; serta berperilaku tidak tercela dan berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. c) Anggota partai yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPD partai adalah anggota partai yang sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun terus menerus menjadi anggota; pernah menjadi pengurus partai atau alat kelengkapan partai tingkat kabupaten/kota; dinyatakan lulus kaderisasi partai; serta berperilaku tidak tercela dan berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan. d) Anggota partai yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPP partai adalah anggota partai yang sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tahun terus menerus menjadi anggota; pernah menjadi pengurus partai atau alat kelengkapan partai tingkat provinsi; dinyatakan lulus kaderisasi; serta berprilaku tidak tercela. 3. Menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan partai politik. Dalam melakukan kaderisasi, para kader Partai Demokrat juga diberikan tugas yaitu memegang teguh asas partai, melaksanakan visi dan misi Partai Demokrat, tujuan Partai Demokrat, fungsi Partai Demokrat, tugas Partai Demokrat, dan kebijakan Partai Demokrat, menaati peraturan dan keputusan Partai Demokrat, menjunjung tinggi disiplin Partai Demokrat, menjaga nama baik dan kehormatan Partai Demokrat, serta merekrut anggota baru. Adapun tanggung jawab yang diberikan Partai Demokrat kepada kadernya pertama-tama adalah membangun pencitraan di tengah-tengah masyarakat. Kader Partai Demokrat harus mendapatkan ruang kekuasaan, dalam konteks positif, supaya Partai Demokrat berbuat lebih nyata lagi. Kader Partai Demokrat yang Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

berada di pusat maupun daerah sebagai anggota legislatif harus selalu mendukung pemerintahan setempat dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dukungan dan sumbangsih kader Partai Demokrat dalam pemerintahan sangat diperlukan, agar program tersebut efektif dalam hal pelaksanaannya. Pemerintahan akan berhasil jika pemerintahan daerah ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga berhasil. Ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari kader Partai Demokrat, karena Partai Demokrat adalah partai pemerintahan. Jadi semestinya harus menyosialisaskan keberhasilan yang dicapai dipusat dan didaerahnya masingmasing. Karena program-program yang jadi prioritas pemerintahan seperti bidang pendidikan, kesehatan, pengurangna pengangguran serta kemiskinan, di daerah masing-masing harus diperjuangkan secara gigih dan maksimal oleh Partai Demokrat untuk memperoleh keberhasilan bersama. 4. Kaitan pelatihan, memegang suatu jabatan di dalam susunan kepengurusan dan menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab pada saat melakukan kaderisasi Kaderisasi adalah suatu bagian dari kegiatan rekrutmen politik dimana adanya proses penyiapan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu untuk dipersiapkan agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Kaderisasi di organisasi manapun merupakan urat nadi bagi sebuah organisasi. Dalam pengkaderan, ada dua persoalan yang penting. Pertama, bagaimana usahausaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan

maupun

pengetahuan.

Kedua,

adalah

kemampuan

untuk

menyediakan stok kader atau sumber daya manusia di partai politik, dan terutama dikhususkan pada kaum muda. Sistem kaderisasi bukanlah merupakan sebuah proses yang instan karena kaderisasi harus dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk membentuk seorang kader yang berkualitas, maka oleh sebab itu proses yang diperlukan untuk Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

melakukan sistem kaderisasi ini memerlukan waktu yang lama. Salah satu indikator dalam melakukan kaderisasi adalah seorang kader pernah memegang suatu jabatan di dalam kepengurusan partai politik. Agar seorang kader bisa duduk menjadi seorang pengurus dalam Partai Demokrat, maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian, dan disiplinnya kepada Partai Demokrat. Dalam melakukan kaderisasi, para kader Partai Demokrat juga diberikan tugas dan tanggung jawab yaitu Anggota Partai mempunyai kewajiban: 1. Memegang teguh asas partai; 2. Melaksanakan tujuan, fungsi, tugas, dan kebijakan partai; 3. Menaati peraturan dan keputusan partai; 4. Menjunjung tinggi disiplin partai; 5. Menjaga nama baik dan kehormatan partai; 6. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh partai dengan penuh tanggung jawab; 7. Membayar iuran wajib partai; 8. Merekrut anggota baru. Sistem kaderisasi adalah sebuah proses yang sangat penting untuk dilakukan demi menjaga kesinambungan kepemimpinan dari satu generasi ke generasi yang lain. Apabila proses kaderisasi ini macet, maka transfer kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda juga akan macet. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat belum dilakukan sepenuhnya dengan baik, karena kegiatan pelatihan yang dilakukan sampai saat ini masih dilakukan hanya sekali dan tidak dilakukan secara rutin dan teratur. Oleh karena itu dalam melakukan kaderisasi, harus dilakukan secara rutin dan teratur agar para kader Partai Demokrat dapat mengenal Partai Demokrat secara keseluruhannya dan menghayatinya dalam mengemban misi partai di tengahtengah keluarga para kader dan juga memperjuangkan Partai Demokrat lebih besar lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

Sebagai sebuah partai yang masih tergolong sebagai partai baru, Partai Demokrat belum memiliki sistem kaderisasi yang tertruktur dan sistematis karena partai ini belum memiliki Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang kaderisasi. Namun sistem kaderisasi ternyata masih kurang diminati partai politik di Indonesia. Dari sekian banyak partai politik, hanya sedikit yang memperhatikan sistem pengkaderan sebagai salah satu bentuk penguatan kualitas partai. Padahal sistem kaderisasi begitu penting dalam rangka penguatan kualitas partai. Sebab hingga saat ini hampir tidak ada partai politik yang melakukan dan memperhatikan proses pengkaderan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Riset Informasi (LRI) pada bulan Desember 2007 lalu. Meskipun survei yang dilakukan oleh LRI ini adalah Snapshot Survey, tetapi dari hasil suvei ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kemandegan proses kaderisasi di dalam partai politik sehingga menimbulkan krisis kepemimpin nasional. Inilah yang menyebabkan langkanya pemimpin nasional alternatif yang bisa dipilih rakyat. Rekrutmen politik yang menjadi salah satu tugas penting partai politik gagal dilakukan. Para ketua umum partai lebih mementingkan penyelamatan posisi masing-masing tanpa memikirkan langkahlangkah tepat untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin masa depan melalui partai politik yang mereka pimpin. Hasil survei ini juga bisa diartikan sebagai adanya sikap elitis yang kuat di kalangan para pemimpin partai sehingga mereka sulit menerima kemunculan wajah-wajah baru yang mungkin mempunyai potensi besar untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan. Tokoh-tokoh muda tidak muncul dan elitisme ini pada akhirnya hanya memunculkan kembali tokoh-tokoh lama dengan menggunakan kemasan baru. Hal ini sebagaimana yang disampaikan juga oleh Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE. Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE mengatakan bahwa sistem tersebut begitu diharapkan masyarakat. Tidak hanya itu sistem kaderisasi juga akan berpengaruh pada koalisi yang


akan dibangun. Kalau kaderisasi partai tidak berjalan baik, maka pembentukan koalisi antarpartai menjadi hanya bertujuan pragmatis semata. 36

Matinya kaderisasi politik ini jelas mengancam terhadap pembangunan politik yang sehat. Politik sebagai ruang publik, bisa menjadi sehat dan efektif kalau memang diisi oleh para kader politik yang sehat. Kader politik yang sehat adalah kader politik yang tidak hanya bermodalkan popularitas, tetapi kader yang benar-benar mempunyai pengetahuan dan kecakapan politik yang memadahi. Partai Demokrat bukan sebuah partai yang dibangun atas dasar perjuangan ideologi tertentu atau partai yang mengalami proses yang panjang sehingga mampu untuk membangun kemandiriaan partainya. Hal itu membutuhkan kekuatan finansial yang besar maupun kualitas sumber daya manusia dan juga kualitas kader karena melihat Partai Demokrat hanya bekerja ketika pemilu datang, setelah itu istirahat dalam proses yang panjang. Kaderisasi partai yang harus dimatangkan artinya bagaimana memperkuat kualitas maupun kuantitas kader pekerja yang ada dalam tubuh partai demokrat, sehingga mampu menonjolkan kader-kader sendiri dan tidak diragukan militansi kadernya bukan kader omong kosong lebih banyak “omong doang” daripada bekerja dalam membesarkan partai.

B. Calon Anggota Legislatif Calon Anggota Legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemlihan umum. Untuk mengukur calon anggota legislatif dapat dilihat dari tiga indikator yaitu: 1. Menjalani proses rekrutmen calon anggota legislatif Rekrutmen diartikan sebagai seleksi pemilihan atau seleksi seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang 36

Wawancara dengan Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009 Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

telah ditetapkan oleh partai. Rekrutmen juga dapat diartikan sebagai suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. 37 Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai politik mampu menyediakan kader-kadernya yang berkulaitas untuk duduk di lembaga legislatif. Fungsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Cara yang ideal untuk melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan seseorang sebagai tolak ukur utama dalam rekrutmen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan seorang calon anggota legislatif yang benar-benar layak untuk menjadi seorang anggota legislatif untuk mewakili aspirasi dari masyarakat.

B.1 Mekanisme Penjaringan Calon Anggota Legislatif DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara 38 Petunjuk

Pelaksanaan

(Juklak)

Partai

Demokrat

Nomor:

03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008 yaitu membahas tentang mekanisme penjaringan calon anggota legislatif Partai Demokrat. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan DPP Partai Demokrat Nomor: 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008, maka dalam skripsi ini penulis mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Partai Demokrat dalam proses ataupun tata cara pemilihan atau penentuan calon anggota legislatif. Sebagaimana proses yang terjadi, maka penulis akan menerangkan dalam skripsi ini bagaimana mekanisme Partai Demokrat dalam menentukan calon anggota legislatif berdasarkan kualifikasi partainya. Petunjuk

Pelaksanaan

(Juklak)

Partai

Demokrat

Nomor:

03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008 tentang mekanisme penjaringan calon anggota legislatif merupakan perubahan dari Juklak Nomor: Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Partai Demokrat Nomor: 02/Juklak/DPP.PD/VIII/2008. Sebagaimana 37 38

Koirudin, Op.cit., hal. 99 http://www.demokrat.or.id


diketahui,

Presiden

SBY

sekaligus

pendiri

Partai

Demokrat

telah

menginstruksikan langsung agar calon anggota legislatif terpilih menggunakan suara terbanyak. Berdasarkan instruksi itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat merevisi Juklak Nomor: 02/Juklak/DPP.PD/VI/2008 dengan Juklak Nomor: 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008, tentang mekanisme penjaringan calon legislatif Partai Demokrat. Upaya pembenahan kedalam yang dilakukan Partai Demokrat itu sangat beralasan, sebab pada pemilu 2009 nanti, partai yang kembali mencalonkan SBY sebagai presiden mendatang itu, mentargetkan perolehan suara 20 persen nasional. Maka wajar DPP menginginkan visi dan persepsi seluruh pengurus Partai Demokrat di berbagai tingkatan seluruh Indonesia perlu disamakan. “Dan Juklak 03 ini adalah dasar pijakan menyatukan persepsi tersebut Partai Demokrat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan baru merevisi petunjuk serupa yang pernah dikeluarkan sebelumnya juga berkaitan dengan ketetapan partai menggunakan suara terbanyak murni untuk Calon Legislatif DPR-RI,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrat seluruh Indonesia. Keputusan itu diambil untuk memotivasi Calon Legislatif untuk berkompetisi secara ketat pada Daerah Pemilihan Legislatif maka nomor urut tidak mutlak, tetapi menggunakan suara terbanyak murni. Untuk itu Partai Demokrat telah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor:3/Juklak/DPP.PD/VIII/2008 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor:02/Juklak/DPP.PD/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Penjaringan Calon Legislatif 26 Juni 2008 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2008. Dalam juklak revisi itu ditegaskan, bahwa untuk memotivasi calon anggota legislatif dalam berkompetisi secarat ketat pada dapilnya masing-masing maka nomor urut tidak mutlak, tetapi menggunakan suara terbanyak murni untuk calon anggota legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Partai Demokrat seluruh Indonesia. Juklak tertanggal 13 Agustus 2008 itu ditandatangani Ketua Umum, Hadi Utomo dan Sekjen, H Marzuki Alie, SE, MM. Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

dan hari itu juga langsung disebarkan ke seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia. Dengan

dikeluarkannya

Juklak

ini,

maka

Juklak

Nomor:

02/DPP.PD/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Penjaringan Calon Legislatif tanggal 26 Juni 2008 termasuk Juknis Nomor :02/DPP.PD/VII/2008 tentang Mekanisme Penjaringan Calon Legislatif tanggal 7 Juli 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi. Evaluasi yang dilakukan Partai Demokrat ini adalah untuk melakukan peningkatan kinerja dalam upaya rekrutmen calon anggota legislatif agar tercapai sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Maka dari itulah Partai Demokrat melakukan penyempurnaan terhadap petunjuk pelaksanaan tersebut. Pemilu tahun 2004 merupakan sebuah kesuksesan dan prestasi yang besar bagi Partai Demokrat karena sebagai sebuah partai yang baru didirikan tahun 2001, Partai Demokrat adalah tujuh partai politik yang berhasil mendominasi peta politik nasional di badan legislatif dan eksekutif dan Partai Demokrat juga berhasil mengantarkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia sekarang ini. Dan hal ini merupakan sebuah kesuksesan yang fenomenal. Keberhasilan ini tentu saja bukan sesuatu yang dapat diraih dengan mudah karena diperlukan adanya kekompakan dan kebersamaan kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Dalam menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2009 yang lalu, Partai Demokrat membuat aturan baru yang merevisi tentang mekanisme penjaringan caleg yang terdapat pada JuklakNomor:02/Juklak/DPP.PD/VIII/2008 berubah menjadi Juklak Nomor:02/Juklak/DPP.PD/VI/2008. Juklak itu antara lain mengatur tentang masalah teknis dan mekanisme pelaksanaan proses penjaringan calon anggota legislatif yang diperuntukkan bagi para fungsionaris, anggota, kader dan simpatisan agar bisa mengetahuinya dengan jelas. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini juga diatur tentang sumber dan seberapa besar jumlah kuota calon anggota legislatif. Partai Demokrat menetapkan pedoman/kriteria calon secara komprehensif untuk menjaring calon anggota legislatif. Dalam proses rekrutmen calon anggota Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

legislatif berdasarkan instruksi DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Nomor: 64/INT/DPD/.PD/SU/VI/2008 yang ditujuksn kepada DPC Partai Demokrat SseSumatera Utara, pembukaan pendaftaran pada tanggal 30 Juni-16 Juli 2008 yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh DPC Partai Demokrat se-Sumatera Utara dengan harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut: A. Syarat Umum 1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia 5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat 6. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima tahun atau lebih) 8. Sehat jasmani dan rohani 9. Terdaftar sebagai pemilih 10. Bersedia bekerja penuh waktu 11. Mengundurkan diri sebagai pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan / atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali


12. Bersedia

untuk

tidak

berpraktik

sebagai

akuntan

publik,

advokat/pengacara, notaries, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan. 13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya pengurus pada Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara. 14. Menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu 15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan di 1 (satu) daerah Pemilihan.

B. Syarat Khusus 1. Prestasi a. Menjadi / pernah menjadi Pengurus Partai Demokrat. •

Menjadi pengurus partai

•

Aktif dalam partai

•

Berkontribusi nyata dalam partai

•

Mempunyai Jaringan yang luas

b. Anggota Legislatif •

Aktif di lembaga legislatif secara berkesinambungan

•

Memperjuangkan aspirasi partai dan peduli terhadap partai

•

Peduli terhadap konstituen

c. Menduduki pimpinan organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan. •

Kompetensi dalam organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan

d. Menduduki Jabatan Struktural PNS / TNI / POLRI •

Kompetensi dalam Birokrasi


•

Kompetensi dalam TNI/POLRI

e. Menduduki Jabatan di Bidang Usaha, Profesi lainnya •

Kompetensi dalam Bidang Usaha

•

Kompetensi dalam Profesi

2. Dedikasi a. Dedikasi pada Bangsa dan Negara, posisi dalam : •

Politik (Eksekutif & Legislatif)

•

Birokrasi (PNS, TNI & POLRI)

•

Profesi

b. Dedikasi pada Partai Demokrat •

Posisi dalam kepengurusan

•

Tingkatan dalam kepengurusan

•

Masa bakti kepengurusan

3. Loyalitas a. Loyalitas kepada Bangsa dan Negara •

Pernah menerima tanda Jasa / Penghargaan dari Negara sesuai dengan tingkatannya

•

Pernah mewakili Daerah / Bangsa dan Negara di forum Nasional dan Internasional.

b. Loyalitas pada Partai Demokrat •

Aktif di pengurusan Partai Demokrat

•

Aktif melaksanakan program kerja Partai Demokrat

•

Setia, patuh, taat kepada penugasan dari Pimpinan

•

Mengutaman kepentingan Partai di atas kepentingan pribadi

•

Patuh dan taat pada AD/ART dan aturan lainnya yang diterbitkan oleh Partai Demokrat

•

Konsisten pada Partai Demokrat

4. Tidak Tercela a. Tidak tersangkut tindak pidana


b. Tidak tersangkut jaringan narkoba c. Tidak tersangkut tindak asusila d. Tidak tersangkut kegiatan sparatis / terorisme e. Tidak tersangkut jaringan perjudian 5. Konflik Kepentingan a. Suami/istri/anak tidak boleh dalam 1 (satu) tingkatan legislatif kecuali dalam tingkatan berbeda, dan kondisi khusus. b. Mengutamakan tugas legislatif / tugas partai

Rekrutmen calon anggota legislatif untuk DPRD tingkat I yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat bersumber dari: a. Pengurus Partai Yaitu kader Partai Demokrat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan sesuai dengan hasil Kongres dan hasil musyawarah-musyawarah dalam setiap tingkatan. Kader partai yang aktif melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sejak ditetapkan dan dapat menunjukkan hasil kerja politik di partai secara berkesinambungan, berhasil guna, konkret, terarah, terukur, dan dapat dibuktikan. b. Anggota Legislatif Yaitu anggota legislatif yang aktif di lembaga legislatif, yang memperjuangkan aspirasi, peduli kepada partai dan masyarakat, anggota legislatif yang peduli terhadap konstituennya dengan melakukan kegiatan konkret kepada masyarakat maupun kepada partai pada saat kunjungan kerja atau tugas-tugas lain ke daerah maupun ke daerah yang akan diwakilinya nanti pada periode berikutnya. c. Tokoh Masyarakat Yaitu anggota masyarakat yang memiliki pengaruh untuk mendapatkan suara yang signifikan dalam perolehan/penambahan kursi legislatif dan kepedulian terhadap Partai Demokrat di daerah maupun dari asal daerah dimana dia akan ditetapkan. Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

B.2 Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Partai Demokrat adalah sebuah partai yang merupakan institusi politik yang memiliki salah satu fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, guna menghasilkan calon-calon pimpinan politik, untuk dipersiapkan menduduki jabatan legislatif dan eksekutif melalui pemilu. Melalui rekrutmen politik, juga akan menjamin kontinuitas partai politik, dan kelestarian partai politik. Rekrutmen

politik

adalah

suatu

proses

seleksi

anggota-anggota

kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Menurut UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang partai politik, khususnya Pasal 11 Ayat 5 yaitu dimana salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan gender. Karena itu, menghadapi pemilu yang akan digelar pada tahun 2009 mendatang, Partai Demokrat di level pengurus provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki kewajiban melakukan proses rekrutmen politik, untuk mengajukan pengurus partai politik, sebagai calon anggota legislatif. Dalam proses rekrutmen politik, terdapat dua mekanisme yang biasanya ditempuh oleh pengurus Partai Demokrat, pada level provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni: Pertama, merekrut calon anggota legislatif dari internal partai politik. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi kader Partai Demokrat yang menjadi pengurus partai politik, untuk direkrut sebagai caon anggota legislatif. Kedua, merekrut calon anggota legislatif dari eksternal Partai Demokrat. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi non kader Partai Demokrat, yang tidak menjadi pengurus Partai Demokrat untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif. 39 Rekrutmen politik berlangsung dalam satu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini membutuhkan kontiniuitas institusional, yang mengandung pengertian 39

Wawancara dengan Ibu Nurhasanah , di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 3 Agustus 2009


adanya pergeseran atau pergantian pada tingkat personal, karena itu rekrutmen politik memiliki fungsi memelihara sistem dan sekaligus sebagai saluran bagi terjadinya perubahan. Menurut Czudnowoski40, ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif yaitu: 1. Sosial Background, artinya faktor latar belakang sosial yang berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana elit dibesarkan. 2. Political Socialization, yaitu dimana melalui sosialisasi politik seseorang dapat menjadi terbiasa dengan tugas atau isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik, sehingga orang tersebut dapat menentukan apakah dia mau dan mempunyai kemampuan untuk menduduki jabatan politik. 3. Initial Political Activity, yaitu dimana faktor ini menunjuk pada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit. 4. Apprenticeship, yaitu faktor yang menunjuk langsung pada proses “magang” dari calon elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit. 5. Occupational Variables, yaitu calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik, sebab calon elit politik tidak sekedar dilihat dari popularitas saja, namun dinilai pula dari faktor kapasitas intelektual, vitalitas kerja, dan pengalaman kerja. 6. Motivations, yaitu melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut untuk menduduki jabatan tertentu. Rekrutmen politik ini sangat menentukan kinerja parlemen utamanya dalam konsistensi perwujudan janji politik mereka dalam kebijakan publik. Karena hanya dengan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) politik yang tinggi, para politisi dapat dengan cerdas menyesuaikan berbagai perubahan yang ada dengan janji-janji politik mereka dalam produk kebijakan publik yang strategis dan demokratis.

40

Koirudin, Op.Cit, hal. 99


Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda-beda dan proses rekrutmen selalu bermakna ganda, yaitu: Pertama, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala negara, dan kepala daerah. Kedua yaitu menyangkut tranformasi peran-peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar memproses rekrutmen jadi layak untuk memainkan peran-peran politik. Ada tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen yaitu: 41 1. Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. 2. Kedua,

pola-pola

rekrutmen

politik

merefleksikan

sekaligus

mempengaruhi masyarakat. 3. Ketiga, pola-pola rekrutmen juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyakat politik. Dalam rekrutmen DPR dilakukan dengan melalui prosedur seleksi yang bertingkat mulai dari seleksi sistem, seleksi partai politik, seleksi administratif, seleksi penegakan hukum administratif, dan seleksi politis, yaitu: Dalam seleksi sistem, seseorang calon harus memenuhi syarat-syarat seperti setia pada ideologi bangsa dan dasar negara. Seleksi administratif, mewajibkan seseorang untuk memenuhi kriteria seperti loyalitas, dedikasi dan kredibilitas. Seleksi penegakan hukum administratif, diuji persyaratan seseorang yang dinyatakan lolos sebagai calon anggota legislatif. Dalam seleksi politik, yang berkaitan dengan politik, mengapa calon dapat diusung menjadi calon legislatif. Sumber-sumber rekrutmen aktor-aktor politik adalah partai politik. Partai politik merupakan pilar utama dalam negara demokrasi yang fungsinya belum

41

www.google.com/Rekrutmen Politik


tergantikan oleh institusi manapun. Kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah negara sangat ditentukan oleh kemajuan dan kualitas partai yang ada. Menurut Ibu Nurhasanah ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih dan menetapkan seorang calon anggota legislatif dari DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, yaitu: 42 1. Keahlian Teknis, dimana keahlian ini sangat dibutuhkan untuk melaksanakan peranan-peranan politik yang rumit dalam kaitannya dengan peranan dan proses sosial. 2. Keahlian Berorganisasi dan Persuasi, dimana keahlian ini sangat penting untuk pembuatan keputusan politik atau kebijaksanaan pemerintah yang umumnya dilakukan oleh kaum elit, karenanya dibutuhkan keterampilan negosiasi atau mobilisasi oramg atau pejabat yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaanya. 3. Loyalitas dan reliabilitas politik yang menyangkut derajat kepercayaan politik dari berbagai kekuatan atau golongan masyarakat, karena hal ini akan sangat membantu dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan demikian kriteria tersebut di atas, maka orang-orang yang direkrut itu akan banyak mendapat kemudahan dalam menjalankan tugas-tugasnya apabila nantinya dapat ikut terpilih dan berhak untuk menduduki kursi legislatif. Selama ini partai politik terkesan asal pasang saja seseorang pada daftar Caleg dengan menempatkan “orang khusus” pada nomor urut teratas. Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara menggunakan sistem rekrutmen terbuka, yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara. Pengumuman membuka pendaftaran calon anggota legislatif bagi ekternal atau yang berasal dari luar Partai Demokrat, yaitu yang berasal dari masyarakat yang disampaikan secara

42

Wawancara dengan Ibu Nurhasanah , di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 3 Agustus 2009 Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

terbuka melalui media oleh Partai Demokrat, baik itu media cetak maupu media elektronik. Rekrutmen calon anggota legislatif eksternal adalah sebagai tindaklanjut dari instruksi DPP Partai Demokrat melalui Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 02/Juklak/DPP.PD/VI/2008

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Mekanisme

Penjaringan Calon Legislatif, tertanggal 13 Agustus 2008, kemudian diperbarui dengan Petunjuk Pelaksanaan No. 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008, yang membuka bagi tokoh masyarakat (20 persen) dan pengurus partai 80 persen, untuk menjadi Caleg Demokrat. Dalam poin 5 disebutkan, Partai Demokrat memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki pengaruh untuk mendapatkan suara yang signifikan dalam perolehan/penambahan kursi legislatif dan keperdulian terhadap Partai Demokrat di daerah maupun dari asal daerah dia akan ditetapkan. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang calon anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk bertarung memperebutkan suara terbanyak dalam pemilihan umum legislatif. Sementara pengertian sistem rekrutmen tertutup merupakan suatu sistem dimana kesempatan untuk dapat masuk dan dicalonkan oleh Partai Demokrat tidaklah sama bagi setiap orang, artinya hanya individuindividu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Sementara mekanisme rekrutmen yang digunakan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara adalah bersifat terbuka, jika syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh yang akan dicalonkan menjadi calon anggota legislatif dapat diketahui dan diumumkan secara luas kepada masyarakat. 43 Manfaat dari mekanisme rekrutmen yang dilakukan Partai demokrat secara terbuka yakni dapat menunjukkan tingkat kompetensi yang tinggi dan 43

Wawancara dengan Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009


masyarakat mampu melahirkan pemimpin yang demokratis dan memiliki integritas pribadi yang tinggi. Cara yang ideal dalam melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan calon anggota legislatif sebagai tolak ukur utama dalam rekrutmen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan seorang calon anggota legislatif yang benar-benar layak untuk menjadi seorang anggota legislatif untuk mewakili aspirasi dari masyarakat. Keputusan untuk merekrut atau tidak merekrut seorang kader merupakan suatu pilihan strategis yang berhubungan dengan berbagai faktor seperti kemampuan finansial (uang), faktor politik berupa kedekatan dengan elit tertentu di partai, serta ikatan-ikatan primordial berupa pertalian suku, agama, dan daerah asal. Analisis terhadap rekrutmen dilakukan dengan menggunakan teori rekrutmen yang berisi kajian terhadap sistem perundang-undangan, sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum, Studi ini juga memakai analisis kekuasaan yang berlangsung dalam lingkungan para penjaga pintu (gate keepers), serta sistem dan struktur kepartaian. Proses penelitian dilakukan melalui berbagai tahapan.

B.3 Strategi Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Kemenangan Partai Demokrat pada pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, sangat dipengaruhi oleh stategi rekrutmen yang diterapkan oleh Partai Demokrat khususnya berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Nomor: 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang ditujukan kepada seluruh DPD tingkat provinsi, DPC tingkat kabupaten/kota se-Indonesia. Mekanisme penjaringan calon anggota legislatif yang digunakan Partai Demokrat adalah sebagai berikut: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

Koordinator Wilayah (Korwil) bersama pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Partai Demokrat melakukan koordinasi dalam proses penetapan calon anggota legislatif (caleg) DRPD Provinsi sesuai daerah pemilihan (Dapil) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Koordinator Wilayah (Korwil) dan Dewan Pimpinan Daerah bersama Pnegurus DPC Kabupaten/Kota Partai Demokrat melakukan koordinasi pada proses penetapan caleg DPRD Kabupaten/Kota sesuai daerah pemilihan (Dapil) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat agar membuat TIM Penjaringan Caleg berpedoman surat keputusan DPP Partai Demokrat nomor: 18/SK/DPP/PD/VI/2008 tentang susunan Tim Penjaringan Caleg DPR RI Pemilihan Umum tahun 2009. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat agar membuat pengumuman seluas-luasnya kepada masyarakat melalui media massa di daerah masing-masing, bahwa Partai Demokrat menerima tokoh masyarakat untuk menjadi Caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan mengenai penentuan calon legislatif berdasarkan suaa terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2009, Partai Demokrat sudah lebih dahulu menerapkan target perolehan suara terbanyak, yaitu mencapai target 20% untuk perolehan suara nasional, untuk itu visi dan persepsi seluruh pengurus Partai Demokrat di berbagai tingkatan di seluruh Indonesia perlu disamakan sehingga diperlukan langkah yang sama dalam proses penjaringan calon anggota legislatif dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Petunjuk pelaksanaan mekanisme penjaringan calon anggota legislatif secara komprehensif yang telah disesuaikan, adalah sebagai berikut: 44 1. Sumber dan Kuota Bakal Calon a. Sumber bakal Calon

44

Arsip DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara


Yang terdiri dari pengurus partai/anggota legislatif maksimal 80%, organisasi sayap Partai Demokrat dan tokoh masyarakat, keduanya minimal 20%. b. Kuota Bakal Calon •

Calon anggota legislatif untuk DPR-RI maksimal berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebanyak 70% dan berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) minimal 30%

•

Calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi, maksimal berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebanyak 70% dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) minimal 15% dan berasal dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) minimal 15%

•

Calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten/Kota, maksimal yaitu berasal dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebanyak 70% dari Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) minimal 15% dan berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) minimal 15%.

2. Penempatan Bakal Calon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Penempatan bakal calon anggota legislatif dilihat berdasarkan calon yang memiliki hubungan emosional dan kultural terhadap daerah pemilihannya, memiliki aksesbilitas dan ketokohan, melaksanakan agenda-agenda partai terhadap masyarakat, dan mempunyai kemampuan operasional yang maksimal. 3. Pengurus Partai Yaitu sumber anggota legislatif yang berasal dari kader Partai Demokrat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan sesuai dengan hasil Kongres dan hasil musyawarah-musyawarah dalam setiap tingkatan yang aktif melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sejak ditetapkan dan menunjukkan hasil kerja politik di partai secara berkesinambungan, berhasil guna, konkret, terarah, terukur, dan dapat dibuktikan.


4. Anggota Legislatif Yaitu anggota legislatif yang aktif di lembaga legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara atau DPRD Kabupaten/Kota, anggota legislatif tersebut harus mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap partai. Hal tersebut dinilai oleh Partai Demokrat dengan melakukan penilaian terhadap kegiatan konkrit berupa kunjungan kerja ke daerah yang diwakilinya, yang dilaksanakan oleh anggota legislatif, sehingga ketika suatu saat calon anggota legislatif tersebut kembali menang tidak menjadi calon yang “asal duduk”, karena setiap calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Demokrat harus mempunyai kapabilitas (kemampuan) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab lima tahun ke depan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 5. Tokoh Masyarakat Yaitu anggota masyarakat yang memiliki pengaruh untuk mendapatkan suara yang signifikan dalam perolehan/penambahan kursi legislatif dan kepedulian terhadap Partai Demokrat di daerah maupun dari asal daerah dimana dia akan ditetapkan. 6. Pedoman dan Strategi untuk mengantisipasi dan sekaligus menghadapi perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum untuk mendapatkan minimal kursi/suara 20%. •

Dari 77 (tujuh puluh tujuh) daerah pemilihan atau Dapil yang sudah ditetapkan ada 12 (dua belas) daerah pemilihan yang memiliki kuota 10 kursi DPR-RI (Sumut 1,2,3; Jabar 2,7,11; Banten 3, Jatim 1, Jatim 8; NTB; Kalbar; Papua) dan 9 (sembilan) daerah pemilihan memiliki kuota 9 kursi untuk DPR-RI (Sumsel 2; Lampung 1,2; Jabar 3,5; Jateng 3; Jatim 6; Bali; Sulsel 2)

•

Untuk mendapatkan minimal 98 kursi DPR-RI secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut:


a. Setiap daerah pemilihan minimal mendapat 1 kursi DPR-RI, sedangkan daerah pemilihan yang memiliki kuota 10 kursi dan 9 kursi DPR-RI harus memndapat 2 kursi total menjadi 98 kursi b. Tim, Korwil, Korda, dan Korcab dengan pengurus-pengurus daerah di setiap daerah pemilihan melakukan kegiatan pencitraan dan penggalangan masyarakat minimal 2 (dua) kali setiap bulannya, dan memberikan laporan kepada DPP Partai Demokrat. c. Apabila kegiatan pencitraan dan penggalangan masyarakat tidak sesuai dengan harapan, maka Tim Korwil, Korda, dan Korcab serta pengurus partai dari daerah pemilihan tersebut sebaiknya ditinjau ulang. d. Penetapan Korwil, Korda, dan Korcab sangat mempengaruhi dan memberikan dorongan positif yang kuat bagi percepatan dan pencapaian tujuan perolehan minimal 98 kursi DPR-RI pada Pemilu Legislatif tahun 2009. 7. Dalam kinerja masing-masing daerah pemilihan harus membuat konsensus pembiayaan operasional partai secara holistik antara lain: biaya kampanye, saksi dan lain-lain secara proporsional sesuai kesepakatan. 8. Untuk daerah pemilihan yang memiliki kuota 5 kursi DPR-RI ke bawah, harus bekerja dengan sungguh-sungguh mengingat untuk memperoleh 1 kursi DPR-RI di daerah tersebut minimal perolehan suara 20%-30%.

Dalam melakukan rekrutmen untuk menduduki jabatan legislatif di tingkat provinsi secara formal Partai Demokrat memulai dari struktur bawah partai (DPC), tetapi dalam kenyataannya, pemegang otoritas tertinggi berada di dalam struktur atas partai terutama para pengurus DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di provinsi, serta panitia seleksi yang dibentuk menjelang dilangsungkannya pemilihan umum. Panitia seleksi berwewenang dalam menentukan jumlah dan nomor unit kandidat. Sementara DPP (Dewan Pimpinan Pusat Partai) memiliki


kewenangan untuk melakukan perubahan dan/atau campur tangan terhadap kebijakan yang diambil oleh partai di tingkat bawah (lokal). Secara teoritis, hal ini memperlihatkan bahwa teori-teori rekrutmen yang dikembangkan dalam tradisi masyarakat demokratis yang melibatkan aspek-aspek legal formal, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dukungan kandidat dan tuntutan penjaga pintu (gate keepers) relevan dalam memahami pola rekrutmen yang dilakukan di negara-negara yang berada dalam transisi demokrasi seperti Indonesia. Akan tetapi, ini menunjukkan bahwa analisis pola rekrutmen oleh Partai Demokrat menghendaki pemahaman budaya kepartaian secara lebih mendalam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nurhasanah. Ibu Nurhasanah mengatakan pada tataran kebijakan, rekrutmen kandidat legislatif yang berlangsung dengan pola ascritive style telah melahirkan implikasi berupa rendahnya perhatian partai terhadap persoalan masyarakat di tingkat lokal, kesetiaan seorang kandidat yang direkrut lebih condong kepada elit partai, PERDA yang lebih menguntungkan pihak legislatif, kemiskinan, dan munculnya radikalisme yang bersifat vertikal dan horizontal. 45

Dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Demokrat, baik secara internal dan eksternal tersebut, Partai Demokrat tidak hanya mempertimbangkan seorang calon anggota legislatif memiliki syarat kapasitas (kemampuan pribadi), akseptabilitas (dapat diterima masyarakat) dan memiliki syarat akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya) semata. Namun lebih dari itu, seorang calon anggota legislatif perlu memiliki syarat marketable (harus layak jual) kepada konstituen selaku konsumen. Proses seorang calon anggota legislatif yang marketable, untuk menjadi anggota legsilatif, lebih ditentukan oleh mekanisme pasar politik. Dimana konstituen yang berlaku sebagai konsumen, memilih caleg yang berlaku sebagai produk politik partai, yang dinilai akan memuaskan kebutuhan politik mereka. Kebutuhan politik yang dimaksud adalah, kemampuan dari caleg yang marketable 45

Wawancara dengan Ibu Nurhasanah, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 3 Agustus 2009


tersebut, mampu merealisasikan janji-janji politiknya kepada para konstituen, ketika benar-benar terpilih dan duduk sebagai anggota legislatif. Jika ciri-ciri kebijakan yang dijanjikan politikus “klop” dengan harapan pemilih, terbentuklahkepuasan tingkat pertama yang disebut attribute-based satisfaction. Mereka mengharapkan implementasi janji itu secara konstisten. Jika kondisi itu terpenuhi, maka lahirlah kepuasan tingkat kedua yang disebut consequence based satisfaction. Tingkat tertinggi adalah goal-based satisfaction. Kepuasan ini tercipta jika maksud dan tujuan pemilih terpenuhi. Masalah yang timbul dalam proses perekrutan calon anggota legislatif Partai Demokrat adalah: 46 1. Dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif masih didominasi elite partai. 2. Partai Demokrat tidak melakukan perekrutan calon anggota legislatif secara sistematis, sehingga tidak mendapatkan seorang calon anggota legislatif yang mempunyai kualifikasi berbeda-beda yang dibutuhkan untuk memperjuangkan program partai di parlemen. 3. Perekrutan calon anggota legislatif tidak dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Dari segi psikologis hal ini menimbulkan masalah karena adannya kecemburuan antara para pengurus Partai Demokrat dengan non pengurus, dimana banyak pengurus tidak menemukan keadilan ketika dilakukan penyusunan nomor urut karena ada beberapa yang non pengurus menempati nomor urut atas. 4. Kaderisasi dan pendidikan politik di dalam Partai Demokrat masih lemah, sehingga partai kekurangan orang sebagai kandidat yang tangguh dalam pemilu.

Pemilu 2009 merupakan arena politik untuk memperebutkan simpati konstituen sebanyak-banyaknya. Para calon anggota legislatif tentu akan tampil 46

Wawancara dengan Ibu Nurhasanah, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009 Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

semaksimalnya untuk meraih kemenangan dalam Pemilu 2009, sehingga bisa menduduki kursi legislatif. Dalam persaingan itu, menuntut para calon anggota legislatif yang berlaku sebagai produk politik partai, untuk mampu membaca selera konstituen selaku konsumen, sehingga para caleg tersebut bisa laris dipasaran. Jika seorang calon anggota legislatif yang ingin meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2009, dituntut memiliki syarat marketable kepada para konstituen yang berlaku sebagai konsumen. 47 Sehingga, bagi para caleg yang marketable jika ingin laris di pasar politik, perlu berupaya maksimal dalam mendesain program, yang paling disukai oleh para konstituen. Efeknya tidak lain adalah menarik konstituen sebanyak-banyaknya untuk mencoblos mereka dalam pemilu. Calon anggota legislatif yang layak jual atau marketable dalam mendesain program yang akan dijual kepada para konstituen, mempunyai target yang hendak dicapai, tatkala program itu disampaikan kepada para konstituen. Target itu adalah kesuksesan menarik suara konstituen sebanyak-banyaknya. Namun dalam menarik suara konstituen, calon anggota legislatif yang marketable perlu memfokuskan pada potensi sumber suara pendukung politik, dengan strategi membangun image. Pasalnya image, yang baik akan turut berpengaruh terhadap prefrensi politik pemilih, untuk kemudian memilih caleg yang marketable tersebut. Bagi calon legislatif yang marketable, yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2009, memiliki optimisme tersendiri, agar para konstituen dapat memilih mereka sebanyak-banyaknya. Sehingga dapat menjadi tiket untuk melangkah mulus ke kursi legislatif di level provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Akan tetapi upaya ini tidaklah gampang, karena membutuhkan kreatifitas dari para calon anggota legislatif yang marketable, dalam mendesain program-program yang akan dipasarkan kepada para konstituen. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM,. 47

Wawancara dengan Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009


Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM, mengatakan dalam merancang programprogram tersebut, para calon anggota legislatif yang marketable perlu melibatkan para konstituen, yang merupakan bagian dari segmentasi dukungan mereka. Sebagaimana yang Proses melibatkan konstituen itu, melalui dua cara, yaitu langsung atau-pun tidak langsung. Melibatkan konstituen secara langsung misalnya dengan mengajak mereka berdialog, observasi langsung ke lapangan, diskusi, tatap muka dan hadir ditengah-tengah keresahan masyarakat. Sedangkan pelibatan konstituen secara tidak langsung dapat dilakukan melalui hasil polling dan analisis media massa (seperti koran, radio, TV. 48

Karena itu, jika calon anggota legislatif yang marketable dapat merancang programnya dengan melibatkan rakyat, tentu akan memudahkan akuntabilitas caleg yang marketable tersebut, dalam implementasi programnya kepada para konstituen, tatkala dikemudian hari benar-benar terpilih dan duduk sebagai anggota legislatif.

Melalui mekanisme ini, tentu akan tercipta persepsi yang

positif dari para konstituen, bahwa mereka dipedulikan oleh calon anggota legislatif yang marketable, dengan melibatkan mereka dalam menyusun program calon anggota legislatif. Sehingga disinilah akan tercipta jargon “dari wakil rakyat untuk rakyat, dan dari rakyat untuk wakil rakyat.” Dimana bukan sekedar slogan, dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan, tapi benar-benar terealisasi demi kepentingan konstituen.

B.4 Tahapan Dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Proses rekrutmen dalam penentuan calon anggota legislatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: 49 1. Tahap Persiapan

48

Wawancara dengan Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009 49 Arsip DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

Pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat yaitu membentuk sebuah yaitu Tim Penjaringan dan Tim Penyaringan.

Tugas-tugas

tim

khusus

rekrutmen

caleg

tersebut

diantaranya, menjaring caleg dari internal maupun eksternal partai atas dasar usulan dari bawah, menyusun kriteria caleg terutama dari sisi kompetensi dan keahlian, menentukan perbandingan caleg internal dan eksternal parpol, serta menentukan syarat-syarat caleg yang obyektif fan bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi maupun nepotisme. Adapun susunan anggota dari Tim Penjaringan dan Tim Penyaringan adalah............................................................ Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penjaringan dan Tim Penyaringan adalah: •

Proses penjaringan calon anggota legislatif dimulai dari 3 (tiga) tingkat di bawah tingkatan lembaga legislatif

•

Proses penjaringan harus dimulai paling tidak 1 (satu) tahun sebelum pemilu dilaksanakan

•

Penjaringan dilakukan oleh struktural partai pada tingkatannya.

•

Proses penjaringan menentukan kelompok sasaran atau konstituen mana yang akan direkrut yaitu: kelompok pemuda, perempuan, dan tokoh masyarakat yaang sudah dikenal oleh masyarakat

•

Menyiapkan sarana dan prasarana untuk rekrutmen

•

Menentukan pesan utama yang akan dikomunikasikan

•

Menetapkan waktu dan lokasi perekrutan

•

Menentukan standar pola rekrutmen yang khusus untuk anggota biasa, pengurus partai, calon legislatif, staf profesional, dan lain-lain.

2. Tahap Pengumuman Pada tahap pengumuman ini Partai Demokrat melakukan pengumuman pendaftaran untuk bakal calon secara terbuka yang diumumkan melalui media massa dan surat pemberitahuan kepada seluruh


pengurus, kader dan simpatisan sesuai dengan tingkatannya masingmasing. 3. Tahap Pendaftaran Pada tahap pendaftran ini para calon anggota legislatif diberikan formulir pendaftaran untuk kemudian diisi sesuai dengan data-data informasi tentang calon anggota legislatif yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi. 4. Tahap Verifikasi Guna lebih menjamin berjalannya seleksi secara transparan atas dasar kriteria yang ditetapkan Partai Demokrat, setiap pengurus partai pada masing-masing tingkatan partai yang memiliki kewenangan di dalam penyaringan. Pada tahap verifikasi ini kegiatan yang dilakukan adalah meneliti kebenaran dan keabsahan atau seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon anggota legislatif, sebagaimana diatur dalam Anggaran rumah tangga dan peraturan Partai Demokrat yang mengatur mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif. 5. Tahap Seleksi Khusus Pada tahap seleksi khusus ini Partai Demokrat melakukan kegiatan survey dan pengkajian terhadap nama-nama bakal calon anggota legislatif yang telah terjaring tersebut oleh suatu lembaga pengkajian profesional dan independen yang ditunjuk oleh DPP Partai Demokrat akan untuk melakukan Fit and Proper Test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) terhadap calon anggota legislatif dalam rangka mengetahui tingkat elektibilitas seluruh bakal calon yang diusulkan. 6. Tahap Penugasan Pada tahap penugasan ini Partai Demokrat akan memberikan penugasan kepada bakal calon anggota legislatif, antara lain meliputi pelaksanaan program : •

Pembentukan Kader Penggerak Partai (KPP) bagi bakal calon anggota legislatif di Provinsi Sumatera Utara


•

Melakukan rektrutmen anggota Partai melalui kegiatan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

•

Membantu penyiapan tenaga saksi dan pelatihan saksi

•

Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan konstituen sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat dan konstituen

7. Tahap Evaluasi dan Penilaian Akhir Pada tahap evaluasi dan penilaian akhir ini bakal calon anggota legislatif ditugaskan, memberikan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerja bakal calon anggota legislatif. 8. Tahap Penetapan Calon Anggota Legislatif Penetapan calon anggota legislatif dilakukan melalui rapat kerja partai, yang terdiri atas rapat kerja cabang, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional, yang diadakan untuk menyaring bakal calon yang telah diverifikasi. Dalam hal ini, pengambilan keputusan untuk menetapkan calon anggota legislatif dilakukan dengan: •

Pengambilan keputusan dalam rakercab, rakerda dan rakernas ditempuh melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

•

Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

•

Seluruh peserta yang hadir dalam rakercab, rakerda dan rakernas memiliki hak suara dengan ketentuan satu peserta satu suara.

2. Pendidikan dan pelatihan Setiap calon anggota legislatif dari Partai Demokrat tidak diberikan pendidikan dan pelatihan. Namun setelah terpilih menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, maka para calon anggota legislatif ini akan diberikan pelatihan dan pembekalan selama 3 (tiga) hari tentang beberapa hal. Materi


pembekalan yang diberikan oleh Partai Demokrat kepada para calon anggota legislatifnya adalah sebagai berikut: 50 1. Penyampaian tentang platform, visi, misi dan ideologi Partai Demokrat 2. Pemahaman tentang peta politik di Indonesia secara umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya 3. Pemberian informasi tentang tata cara pemilihan umum dan metode yang akan digunakan dalam pemilihan umum nantinya. Walaupun kegiatan pembekalan ini hanya dilakukan selama 3 hari, namun pada setiap pertemuan para calon anggota legislatif ini diberikan doktrinasi tentang hal-hal yang telah disebutkan di atas. Kegiatan pembekalan ini bukan merupakan bagian dari kaderisasi karena pembekalan merupakan kegiatan yang diberikan dalam waktu yang singkat, sementara kaderisasi adalah suatu bagian dari proses rekrutmen rekrutmen dimana adanya proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi partai secara lebih baik dan kaderisasi ini dilakukan secara berjenjang dan sistematis. 3. Menjalankan tugas partai Para calon anggota legislatif akan diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan para kader-kader Partai Demokrat yaitu menjaga nama baik dan kehormatan Partai Demokrat Adapun tanggung jawab yang diberikan Partai Demokrat kepada calon anggota legislatif partai Demokrat adalah membangun pencitraan di tengahtengah masyarakat. Calon anggota legislatif Partai Demokrat harus mendapatkan ruang kekuasaan, dalam konteks positif, supaya Partai Demokrat berbuat lebih nyata lagi. Dukungan dan sumbangsih calon anggota legislatif Partai Demokrat dalam pemerintahan sangat diperlukan, agar program tersebut efektif dalam hal pelaksanaannya. Pemerintahan akan berhasil jika pemerintahan daerah ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga berhasil. 50

Wawancara dengan Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM, SE, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009


Ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari calon anggota legislatif Partai Demokrat, karena Partai Demokrat adalah partai pemerintahan. Jadi semestinya harus menyosialisaskan keberhasilan yang dicapai dipusat dan didaerahnya masing-masing. Karena program-program yang jadi prioritas pemerintahan seperti bidang pendidikan, kesehatan, pengurangna pengangguran serta kemiskinan, di daerah masing-masing harus diperjuangkan secara gigih dan maksimal oleh Partai Demokrat untuk memperoleh keberhasilan bersama. calon anggota legislatif juga memiliki tuga atas membentuk sumberdaya manusia (SDM) partai yang tangguh dan unggul sesuai dengan kompetensi kader itu sendiri, sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan misi partai ditengahtengah masyarakat. Calon anggota legislatif mempunyai tugas untuk membangun citra partai yang positif dimata masyarakat untuk mengaktualisasikannya secara berkesinambungan dan terus menerus. 4. Hubungan Kaderisasi dalam Proses Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2009 yang lalu Partai Demokrat memiliki banyak pertimbangan yang diambil oleh sebuah tim yang dibentuk untuk menjaring calon anggota legislatif yaitu Tim Penjaringan dan Tim Penyaringan dalam menyusun daftar calon yang diusung Partai Demokrat ke Komisi Pemilihan Umum. 51 Normalnya tim penjaringan dan penyaringan memasang calon anggota legislatif berdasarkan nilai jual calon. Karena calon yang dipasang di satu daerah pemilihan (dapil), bila dipindah ke daerah pemilihan yang bukan binaannya, boleh jadi tidak laku dijual. Untuk menjadi populer di konstituen tentu bukan perkara mudah. Selain dibutuhkan kinerja yang bagus juga caleg harus punya dana untuk keliling-keliling menyambangi konstituen. Selama ini sistem kaderisasi Partai Demokrat belum berjalan sebagaimana mestinya. 52 Dalam proses pencalonan anggota legislatif, misalnya, seringkali seorang kader-kader tiba-tiba menduduki nomor urut teratas. Padahal, yang 51

Wawancara dengan Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009 52 Wawancara dengan Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009 Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

bersangkutan anggota baru. Namun pada Pemilu 2009 yang lalu terlihat ada beberapa calon anggota legislatif yang diusung oleh Partai Demokrat yang bukan merupakan kader dari Partai Demokrat. Calon anggota legislatif yang dimaksud misalnya seperti Bapak H. Abdul Wahab Dalimunthe yaang merupakan kader yang potensial dan cukup berpengaruh di Partai Golkar dan Bapak H Arifin Nainggolan SH MSi yang merupakan seorang kader dari Partai Keadilan Sejahtera dan juga Wakil Ketua FKS DPRD Sumut yang merupakan tokoh yang memiliki pengaruh yang besar di Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini mengindikasikan buruknya kaderisasi partai politik. Sistem kaderisasi yang dilakukan Partai Demokrat tidak mampu dilakukan dengan baik. Padahal kaderisasi ini bukan proses instan tapi sebuah proses panjang, sehingga kalau diharap menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2009, misalnya, tidak mungkin baru menyiapkan pada tahun 2007 apalagi tahun 2008. Sehingga, inilah pentingnya melakukan kaderisasi sejak dini, terutama bagi kalangan atau kelompok muda usia. Dengan adanya perpindahan kader partai lain yang langsung menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat seperti yang terjadi pada Bapak H Arifin Nainggolan SH Msi dan Bapak H. Abdul Wahab Dalimunthe, dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrat kurang begitu tertarik dengan kadernya sendiri tetapi lebih tertarik menggaet kader instan. Calon anggota legislatif instan ini merupakan calon anggota legislatif yang berasal dari luar Partai Demokrat yang mempunyai daya tarik untuk mendulang suara di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE. Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE mengatakan bahwa Partai Demokrat memprioritaskan tokoh yang mempunyai basis massa. Pertimbangan Partai Demokrat adalah agar tokoh yang bergabung itu mempunyai jaminan terpilih dalam Pemilihan Legislatif 2009. Pertimbangan partai politik-partai politik untuk mengistimewakan caleg non kader atau caleg kader instan


ini jelas karena faktor popularitas. Para partai politik itu banyak yang ragu dengan popularitas kadernya sendiri. 53

Fenomena kemunculan kader instan dan calon anggota legislatif populer ini boleh jadi merupakan salah satu potret kegagalan Partai Demokrat dalam melakukan kaderisasi dan seleksi kepemimpinan (perekrutan caleg). Inilah pragmatisme partai politik yang mengejar ambisi dan suara dengan hanya mengandalkan pada faktor ketokohan dan popularitas. Munculnya figur-figur yang hanya bermodal popularitas tampil menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2009 dengan hanya menjual nama popularitas seperti yang terjadi pada Bapak H Arifin Nainggolan SH Msi dan Bapak H. Abdul Wahab Dalimunthe, semakin menjadikan wajah wakil rakyat jauh dari kualitas yang diharapkan untuk membangun sistem demokrasi yang berpihak pada masyarakat. Popularitas hanya dijadikan sebagai alat untuk mendongkrak perolehan suara. Sedangkan kompetensi, rekam jejak (track record), dan integritas acapkali menjadi pertimbangan terakhir dalam kriteria penjaringan calon anggota legislatif. Fenomena menyeruaknya para calon anggota legislatif yang berasal dari nonkader tersebut membuat banyak masyarakat bertanya-tanya tentang bagaimana kaderisasi parpol selama ini karena seharusnya partai politik sudah mempunyai kader-kader politik yang berkualitas sehingga tidak perlu mengimpor kader instan dari luar. Kurang percayanya partai-partai politik untuk merekrut kadernya sendiri sebagai calon anggota legislatif itu menunjukkan bahwa partai-partai politik tersebut tidak mampu melakukan kaderisasi politik yang baik. Jika dilihat dari beberapa kejadian yang ada pada masalah perekrutan calon anggot a legislatif dari Partai Demokrat ini, sistem kaderisasi yang dilakukan Partai Demokrat belum memiliki sistem kaderisasi yang sistematis dan terstrukur.54 Setiap orang yang telah terpilih menjadi calon anggota legislatif dari 53

Wawancara dengan Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009 54 Wawancara dengan Bapak Mustofawiyah Sitompul, SE, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009 Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

Partai Demokrat tidak diberikan kaderisasi secara terstruktur dan berjenjang mengingat belum adanya peraturan Partai Demokrat yang mengatur tentang masalah kaderisasi ini. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM. Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM mengatakan dalam memasang para calon anggota legislatif yang diusungnya Partai Demokrat lebih mengutamakan faktor ketokohan, dimana seorang calon anggota legislatif itu pada umumnya mempunyai basis massa yang bayak yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. 55

Sebagai sebuah partai baru, saat ini Partai Demokrat lebih mementingkan tentang bagaimana cara agar bisa mendapat dukungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat agar bisa memenangkan Pemilu yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali itu. Partai ini lebih melihat masalah ketokohan sebagai suatu hal yang penting yang dapat dijadikan andalan untuk meraih dukungan masyarakat. Hal ini juga terlihat pada kemenangan Partai Demokrat pada Pemilihan Presiden yang lalu dimana salah satu faktor yang dominan dalam kemenangan partai ini adalah sosok Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih sering disingkat dengan SBY yang merupakan Presiden Republik Indonesia saat ini yang juga nerupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Partai Demokrat begitu mengandalkan pada ketokohan atau figur dari pendiri atau Ketua Umumnya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa sosok SBY merupakan salah satu faktor yang menjadikan Partai Demokrat meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif 2009 ini. Dengan kata lain faktor figur SBY-lah yang paling banyak menentukan, tentu hal ini perlu diantisipasi sedari sekarang, agar perolehan suara Partai Demokrat bisa meningkat atau paling tidak bisa stabil di pemilu-pemilu berikutnya. Untuk itu perlu kaderisasi partai, sedini mungkin agar nantinya partai Demokrat tidak hanya menang karena sosok pemimpinnya namun karena kualitas, kuantitas dan loyalitas kader partainya.

55

Wawancara dengan Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009


Salah satu cara yang digunakan Partai Demokrat adalah dengan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, bukan hanya saat-saat menjelang kampanya pemilu namun sesering mungkin mengadakan pertemuan serta sosialisasi kepada masyarakat umum. Bisa dengan cara mengundang masyarakat ke forum-forum tertentu yang diadakan di lingkungan RT/RW atau kelurahan, sehingga nantinya akan tercipta partai yang benar-benar dikenal masyarakat. Namun, sebagaimana yang dikatakan Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM yaitu: Menurut Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM, tidak masalah jika partai politik mengandalkan figur pemimpinnya, sepanjang kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan berjalan dengan baik. Pemimpin parpol tetap dibutuhkan sebagai simbol, sebagai personifikasi gagasan yang ditawarkan sebuah partai politik. 56

Dari seluruh penjelasan di atas terlihat bahwa sistem kaderisasi bukan merupakan suatu alasan atau pertimbangan Partai Demokrat dalam hal penetapan Calon Legislatif pada Pemilu 2009. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa Partai Demokrat dalam memilih dan menetapkan calon anggota legislatif, faktor yang paling dominan dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif adalah faktor ketokohan dimana seorang calon anggota legislatif itu pada umumnya mempunyai basis massa yang banyak, sehingga sudah dikenal oleh masyarakat luas.

.

56

Wawancara dengan Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM, di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2009


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Partai Demokrat adalah sebuah partai baru yang fenomenal dimana ketika pertama kali ikut pada Pemilu 2004 yang merupakan tujuh dari partai politik yang berhasil mendominasi peta politik nasional di badan legislatif dan eksekutif. Pada Pemilu 2009 ini, Partai Demokrat mampu meraih suara yang fantastis, yang melonjak 3 kali lipat dari pereolehan suara pada Pemilu legislatif 2004 yang lalu yang hanya sebesar 7,5% suara. Partai Demokrat merupakan sebuah partai yang tidak hanya mengandalkan kader partainya sebagai calon anggota legislatif yang diusung untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2009. Partai demokrat memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat dan organisasi sayap Partai Demokrat minimal 20%. Tokoh masyarakat yang direkrut Partai Demokrat adalah yang memiliki pengaruh untuk mendapatkan suara yang signifikan dalam perolehan/penambahan kursi legislatif dan kepedulian terhadap Partai Demokrat di daerah maupun dari asal daerah dimana dia akan ditetapkan dan juga kepada organisasi sayap Partai Demokrat. Rekrutmen calon anggota legislatif eksternal adalah sebagai tindaklanjut dari instruksi DPP Partai Demokrat melalui Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 02/Juklak/DPP.PD/VI/2008

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Mekanisme

Penjaringan Calon Legislatif, tertanggal 13 Agustus 2008, kemudian diperbarui dengan Petunjuk Pelaksanaan No. 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008, yang membuka bagi tokoh masyarakat (20 persen) dan pengurus partai 80 persen, untuk menjadi callon anggota legislati Partai Demokrat. Kualitas anggota

parlemen sangat ditentukan dengan bagaimana

mekanisme kaderisasi itu dilakukan terhadap para kader-kadernya yang menjadi Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

anggota legislatif. Partai dalam hal ini berperan sebagai agen yang menyediakan dan mempersiapkan calon-calon politisi yang akan duduk di kursi parlemen. Aktivitas partai untuk melatih dan mendidik para calon politisi inilah yang disebut dengan kaderisasi. Bentuk kaderisasi dipengaruhi oleh sistem kepartaian dan sistem pemilu yang dikembangkan. Namun, apapun sistemnya, dalam pengkaderan, ada dua persoalan yang penting. Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi

untuk

peningkatan

kemampuan

baik

keterampilan

maupun

pengetahuan. Kedua, adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi, dan terutama dikhususkan pada kaum muda. Kaderisasi di lingkungan partai politik mesti melahirkan kader-kader pemimpin bangsa berjiwa negarawa dan kader-kader partai yang dihasilkan juga harus mampu memainkan perannya sebagai kreator yang mampu menempatkan eksistensi partai di hati rakyat. Dalam proses rekrutmen politik, terdapat dua mekanisme yang biasanya ditempuh oleh pengurus Partai Demokrat, pada level provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni: Pertama, merekrut calon anggota legislatif dari internal partai politik. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi kader Partai Demokrat yang menjadi pengurus partai politik, untuk direkrut sebagai caon anggota legislatif. Kedua, merekrut calon anggota legislatif dari eksternal Partai Demokrat. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi non kader Partai Demokrat, yang tidak menjadi pengurus Partai Demokrat untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih dan menetapkan seorang calon anggota legislatif dari DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, yaitu keahlian Teknis, dimana keahlian ini sangat dibutuhkan untuk melaksanakan peranan-peranan politik yang rumit dalam kaitannya dengan peranan dan proses sosial, keahlian berorganisasi dan persuasi, dimana keahlian ini sangat penting untuk pembuatan keputusan politik atau kebijaksanaan pemerintah yang umumnya dilakukan oleh kaum elit, karenanya dibutuhkan Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

keterampilan negosiasi atau mobilisasi oramg atau pejabat yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaanya, dan loyalitas dan reliabilitas politik yang menyangkut derajat kepercayaan politik dari berbagai kekuatan atau golongan masyarakat, karena hal ini akan sangat membantu dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara menggunakan sistem rekrutmen terbuka, yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara. Sementara mekanisme rekrutmen yang digunakan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara adalah bersifat terbuka. Manfaat dari mekanisme rekrutmen yang dilakukan Partai demokrat secara terbuka yakni dapat menunjukkan tingkat kompetensi yang tinggi dan masyarakat mampu melahirkan pemimpin yang demokratis dan memiliki integritas pribadi yang tinggi. Sistem kaderisasi yang dilakukan Partai Demokrat tidak mampu dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya perpindahan kader partai lain antara lain yaitu Bapak H Arifin Nainggolan SH Msi dan Bapak H. Abdul Wahab Dalimunthe. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrat memprioritaskan tokoh yang mempunyai basis massa. Pertimbangan Partai Demokrat adalah agar tokoh yang bergabung itu mempunyai jaminan terpilih dalam Pemilihan Legislatif 2009. Dalam memasang para calon anggota legislatif yang diusungnya Partai Demokrat lebih mengutamakan faktor ketokohan, dimana seorang calon anggota legislatif itu pada umumnya mempunyai basis massa yang bayak yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

B. Saran

Sistem kaderisasi di Partai Demokrat pada umumnya masih minim dan lemah, baik dari sisi intensitas, metode, maupun pendanaan. Dari sisi intensitas, Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

seharusnya kaderisasi itu dibangun sejak partai didirikan. Metode kaderisasi pun tidak cukup ceramah, tapi pendalaman pemahaman masalah. Pengalaman kader tidak harus mengandalkan penugasan di birokrasi, eksekutif, atau legislatif, tapi bisa dilakukan dalam bentuk kerja-kerja di masyarakat. Untuk melakukan sistem kaderisasi Partai Demokrat seharusunya melaksanakan secara sistematis. Sistem pengkaderan atau kaderisasi di Partai Demokrat

sebaiknya dimulai dari tingkat

nasional sampai ke tingkat

desa/kelurahan. Dalam pelatihan ini diberikan pendidikan dan latihan instruktur agar mampu menyelenggarakan pelatihan ditingkat kabupaten kota termasuk menjadi narasumber. Sehingga yang direkrut adalah pengurus provinsi, kabupaten kota dan sayap partai. Setelah selesai para kader Partai Demokrat ini selanjutnya akan dikirim ke daerah masing-masing untuk melanjutkan sistem pengkaderan yang diterimanya. Untuk ke depan Partai Demokrat harus punya komitmen perubahan dan pembaruan, harus dipimpin oleh tenaga-tenaga muda yang terampil dan jeli yang juga punya komitmen pada kaderisasi dan pendidikan politik, yang akan terus mengasah kemampuannya mengelola partai dan mengelola pemerintahan. Termasuk mengelola proses kaderisasi di lingkungan partai politik sebagai bagian tak terpisahkan dari keseluruhan Selain itu di tingkat provinsi, sistem kaderisasi juga dilakukan di tingkat kabupaten/kota dimana sistem ini adalah sistem pengkaderan fungsional yang biasa dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan serta kader fungsional. Pelatihan kelompok profesi masyarakat ini menyentuh langsung ke kelompok-kelompok masyarakat

seperti

kelompok

tani,

nelayan.

Sedangkan

pada

tingkat

desa/kelurahan dilakukan pengkaderan Karakterdes. Kepada kader diberikan penambahan wawasan keorganisasian yang dilengkapi kurikulum keterampilan termasuk wawasan kebangsaan dan UU. Diharapkan dari cara pengkaderan ini bisa menghasilkan kader partai yang militan serta memiliki potensi sehingga mampu melaksanakan kegiatan partai terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Andhika S. G. Tobing : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propisi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara), 2009.

Dan dalam memilih dan menetapkan kualifikasi bagi calon anggota legislatif, Partai Demokrat perlu merumuskan hal-hal apa yang diharapkan dari keanggotaan seseorang selama menjabat di lembaga legislatif. Kemudian partai membuatnya menjadi sejumlah persyaratan untuk bahan kualifikasi. Pertimbangan politis seperti jabatan struktural di internal partai dan masa keanggotaan merupakan hal yang penting, namun tidak menjadi sesuatu yang dominan dan mengabaikan faktor kualitas. Sedangkan bagi calon anggota legislatif, selain menunjukkan kinerja dan loyalitasnya terhadap partai, mereka juga harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat atau para konsitutennya agar mereka dapat melihat, mendengar dan mengetahui langsung apa saja masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat segera dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Hal ini juga merupakan proses untuk mengoreksi kesalahankesalahan yang terjadi selama ini dalam hal pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pandangan bahwa calon anggota legislatif nantinya akan bisa belajar atau mendapatkan pelatihan ketika mereka sudah menduduki kursi legislatif sebaiknya sudah harus ditinggalkan. Keterampilan, kecakapan, kepekaan yang harus dimiliki oleh seorang anggota legislatif semestinya telah dimiliki dan dipersiapakan sebelum mereka menduduki jabatan tersebut. Hal ini begitu krusial karena masa pengabdian di legislatif tidak panjang, bayak hal yang harus segera dikerjakan sehingga tidak ada waktu untuk belajar lagi. Mereka yang telah duduk di lembaga legislatif nantinya harus sudah mempersiapkan program kerja yang akan dicapai selama menjadi anggota legsilatif.


DAFTAR PUSTAKA

Buku: Amal, Ichlasul. 1996. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta. Almond, Gabriel Cs. 1960. The Political of the Developing Areas. New Jersey: Princeton University Press. Atmosidirjo, H.S Prajudi. 1973. Dasar-Dasar Office Managemen. Jakarta: Galia. Bahri,

Zainul. 1996 Kamus Umum. Khususnya Bidang hukum dan Politik. Bandung: Angkasa Bandung.

Budiardjo, Miriam. 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Buku Obor. ----------------------. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kualitas, Surabaya: Airlangga University Press. Diantha, I.Made Pasek. 1990. Tiga Tipe Pokok Pemerintahan dan Demokrasi Modern. Bandung: Abardin.

Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Musanef. 1989. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: CV Haji Masagung. Padmuji, S. 1981. Teori Sistem dan Penerapannya dalam Managemen. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. ------------ . 1985. Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Bina Aksara. Poerwadarminta, W.J.S. 1955. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Putra, Fadillah. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.


Ramanathan, K. 2000. Konsep Azas politik. Jakarta: ALMS Digital Enterprise. Salim, Peter. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English. Simatupang, Togar M. 1994. Teori Sistem, Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta. Soemantri. 1976. Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara. Bandung: Tarsito. Tim Litbang Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009, Jakarta: Buku Kompas. Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3S. Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Granesia.

Umichulsum. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Kashiko Press.

Situs Internet: http://id.wikipedia.org/wiki/sistem http://www.qisai-indo.blogspot.com http://gibranhuzaifah.wordpress.com http://www.demokrat.or.id


DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Recommend Documents