HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF PASCA REFORMASI D I S U S U N OLEH : ABED N SAGALA 070906054
DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2012
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK
ABED NEGO SAGALA HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF PASCA REFORMASI ( Rincian isi Skripsi, 104 halaman, 24 buku, 1 Jurnal dan 2 situs internet)
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai bagaimana sebenarnya hubungan eksekutif dan legislatif pasca refomasi. Melihat sejarah Indonesia kedua lembaga ini mengalami dinamika yang cukup menarik. Jika masa orde baru hubungan keduanya relatif sejalan maka sejak masa reformasi berdampak terhadap ketidakharmonisan hal ini banyak disebabkan oleh beberarapa faktor. Salah satu problema yang terjadi sejak reformasi adalah kombinasi sistem Presidensial dan sistem Multipartai yang mengakibatkan terfragmennya kekuataan politik di Indonesia. Oleh karenanya pemerintahan yang memenangkan pemilu tidak akan meraih dukungan suara yang mayoritas di DPR. Akibatnya pemerintahan yang dihasilkan tidak akan berjalan dengan efektif karena akan selalu mendapat intervensi dari DPR. Selain pemerintahan koalisi sebagaimana ditunjuk sebagai jalan keluar ini ternyata masih menyisahkan permasalahan hubungan legislative dan eksekutif. Di sisi lain adanya amandemen UUD 1945 telah berdampak kepada pola hubungan antara legislatif dan eksekutif. Desain konstitusi yang semula ingin menyeimbangkan kekuasaaan eksekutif-legiaslatif akhirnya terperangkap pada situasi kekuasaaan yang sarat dengan DPR. Empat kali amandemen 1945 tidak hanya memperkuat DPR secara kelembagaan melainkan memperkuat posisi politik dan otoritas DPR sehingga melambangkan hegemoni DPR terhadap pemerintah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif pada pemetaan kekuataan politik di Indonesia pada pemilu 2004 dan 2009 serta hak angket dan hak interpelasi DPR kepada kebijakan pemerintah pada pemerintahan SBY- JK. Hal ini kemudian menghasilkan konstruksi yang menarik. Hal ini dikarenakan ternyata koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial kurang menjamin komitmen partai dalam berkoalisi sehingga pemerintah rentan mendapat intervensi dari DPR termasuk dari partai koalisinya sendiri. Kata Kunci : Presidensial, Eksekutif, Legislatif, Multipartai, Amandemen UUD 1945
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya saya sebagai penulis diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga mampu manyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan syarat untuk menyelsesaikan studi di Departemen Ilmu Politik FISIP USU. Adapun Judul Skripsi ini adalah Hubungan Legislatif dan Eksekutif Pasca Reformasi. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pergeseran format hubungan antara legislative dan eksekutif pasca reformasi. Dimana pasca reformasi sering terjadi kekurangharmonisan antara legislative dan eksekutif. Skripsi ini berupaya menggali latar belakang yang menyebabkan pergeseran hubungan kedua lembaga ini. Sebuah sistem pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sistem kepartaian sistem pemilu yang tepat. Tanpa adanya dominasi kekuatan DPR akibat sistem multipartai di Indonesia tentunya dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan. Selain itu perlunya aturan yang jelas dan seimbang antar lembaga-lembaga penyelenggara Negara sehingga sehingga tiap lembaga-lembaga lain dapat menjalankan tugasnya secara maksimal tanpa adanya intervensi lembaga lain yang lebih kuat. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam peneyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini saya sangat berterimah kasih kepada Bpk. Ahmad Taufan Damanik, MA. Disamping kesibukan yang sangat padat, bpk sebagai dosen pembimbing telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi saya. Begitu juga dengan Bpk. Faisal Andri Mahrawa, S,IP, M,si Selaku dosen pembaca yang telah memberikan masukan maupun kritik membangun dalam penyelesaian skripsi. Selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terimah kasih kepada : 1. Bpk Prof Badarudin, selaku Dekan FISIP USU 2. Ibu, Dra. T Irmayani, M,si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP USU
Universitas Sumatera Utara
3.
Kepada kedua orang tuaku, J. Sagala dan D Hutauruk yang telah selalu memberikan dukungan dalam peneyelesaian skripsi ini. Begitu juga dengan adik-adikku serta seluruh keluarga besar yang telah banyak membantu
4. Seluruh Dosen Ilmu Politik USU 5. Kepada Staff pegawai FISIP USU 6. Seluruh teman-temanku di Departemen Ilmu politik FISIP USU. Jenius, Doni, Arthur, Pipin, Rizki, Daniel, Adel, Roma, dan masih banyak yang gak bisa disebutin semuanya. 7. Kepada geng cempaka 68 A Gordon Tumanggor, Sahat Tumanggor, King, Dion, Bang Tri, Bang Rusli, Bang Tito, Bang Dedi, dan Candra. Sukses buat semuanya Akhir kata penulis, masih merasa memiliki banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan maupun isi skripsi.oleh karenanya penulis dengan senang hati menerima setiap saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.
Medan, 3 Maret 2012
Penulis
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI Halaman
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang
1
2. Perumusan Masalah
8
3. Pembatasan Masalah
8
4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
8
5. Kerangka Teori
9
5.1 Perspektif dan Konsep demokrasi
9
5.2 Teori Kedaulatan
11
5.3 Teori dan Konsep Kekuasaan
14
5.4 Partai politik
19
5.4.1 Pengertian Partai Politik
19
5.4.2 Sistem Kepartaian
20
5.4.3 Fungsi Partai Politik
21
5.5 Legislatif
24
5.5.1 Teori Perwakilan Politik
24
5.5.2 Fungsi Legislatif
26
5.6 Konsepsi Sistem Presidensial
28
5.6.1 Sejarah Singkat
28
5.6.2 Prinsip-prinsip Sistem Presidensial
30
5.6.2 Ciri Umum Sistem Presidensial
31
5.7 UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
32
5.8 Kerangka Konsep
33
5.8.1 Negara
33
5.8.2 Kekuasaan
34
5.8.3 Eksekutif
34
5.8.4 Legislatif
35
Universitas Sumatera Utara
5.8.5 Amandemen UUD
35
6. Metodologi Penelitian
38
6.1 Jenis Penelitian
38
6.2 Teknik Pengumpulan Data
38
6.3 Teknik Analisa Data
38
7. Sistematika Penulisan
39
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 1. Lembaga Eksekutif Pasca Reformasi
40
1.1 Gambaran Lembaga Eksekutif Pasca Reformasi
40
1.2 Kekuasaan, Wewenang, dan Tugas Presiden
42
1.2.1 Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Eksekutif
42
1.2.2 Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Negara
45
1.2.3 Tugas dan Wewenang Presiden
46
1.3 Kedudukan Presiden
50
1.4 Pemilihan Presiden Secara Langsung
51
2. Lembaga Legislatif Pasca Reformasi
53
1.1 Sejarah Berkembangnya Lembaga Legislatif di Indonesia 53 1.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Legislatif BAB
III
HUBUNGAN
LEGISLATIF
DAN
EKSEKUTIF
58 PASCA
REFORMASI 1. Sistem Presidensial di Indonesia
62
2. Peta Kekuatan Politik di Parlemen
68
3. Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif
77
Universitas Sumatera Utara
BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan
88
2. Rekomendasi ( saran)
95
Daftar Pustaka Lampiran
Universitas Sumatera Utara
