Tugas Umum Pemerintahan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013

Tugas Umum Pemerintahan 5.1. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah 5.1.1.

Forum koordinasi Dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan didaerah dan terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan, maka perlu mengoptimalkan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal didaerah. Hal ini dilaksanakan karena ada beberapa kegiatan yang memerlukan kebijakan lintas sektoral sehingga dengan koordinasi dapat lebih mempermudah sinkronisasi dan keterpaduan program-program pemerintah pusat dan provinsi yang harus didukung dan disukseskan oleh karena daerah dan sebaliknya program pemerintah daerah didukung oleh pemerintah pusat dan provinsi. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan lewat satuan kerja perangkat daerah terkait menjalin hubungan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui forum koordinasi : 1. Forum Koordinasi Antar Umat Beragama 2. Koordinasi Penyelenggaraan Haji

5.1.2.

Materi Koordinasi a. Forum Koordinasi Antar Umat Beragama Forum koordinasi antar umat beragama merupakan salah satu bentuk usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam membina kerukunan antar umat beragama yang ada di Kabupaten Banggai kepulauan. Sehingga melalui forum ini dapat terbina rasa saling menghormati dan menghargai antar umat beragama dan Kabupaten Banggai Kepulauan tercipta suasana yang aman dan tentram. b. Koordinasi Penyelenggaraan Haji Kegiatan

ini

merupakan

sarana

koordinasi

dibidang

penyelenggaraan haji dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan haji sehingga pelaksaan haji dapat berjalan dengan baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014

V/1


5.1.3.

Instansi Vertikal Yang Terlibat 1). Forum Koordinasi Antar Umat Beragama Instansi Vertikal yang terlibat yaitu : Kantor Departeman Agama Kabupaten Banggai Kepulauan dan Polres Banggai Kepulauan. 2). Koordinasi Penyelenggaraan Haji Instansi Vertikal yang terlibat yaitu: Kantor Departeman Agama Kabupaten Banggai Kepulauan

5.1.4 . Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dan jumlah anggaran untuk mendukung pelaksaan koordinasi dengan instansi vertikal adalah sebagai berikut : 1). Koordinasi Penyelenggaraan Haji Anggaran untuk kegiatan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Haji bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan

tahun 2013

sebesar Rp 419.688.000,-.

5.1.5

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Instansi Vertikal 1). Forum Koordinasi Antar Umat Beragama Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara yaitu : Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2). Koordinasi Penyelenggaraan Haji Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara yaitu : Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

5.1.6

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Bagian Administrasi Kesra Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan : Jumlah Pegawai

:

6

Orang

Golongan I

:

-

Orang

Golongan II

:

2

Orang

Golongan III

:

3

Orang

Golongan IV

:

1

Orang

Pendidikan SLTA

:

2

Orang

Pendidikan SI

:

4

Orang

Pendidikan S2

:

-

Orang

Golongan

Pendidikan


V/2


5.1.7.

Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Dalam

pelaksanaan

koordinasi

dengan

instansi

vertikal

sebanyak 5 (Lima) kegiatan di masing-masing forum koordinasi instansi vertikal yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

5.1.8.

Hasil dan Manfaat Dengan adanya koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di kabupaten Banggai Kepulauan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan

memberi

hasil

dan

manfaat

diantaranya

yaitu

:

Dapat

meningkatkan rasa aman dan tentram di Kabupaten Banggai Kepulauan serta terbina kehidupan yang saling hormat menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama.

5.1.9.

Tindak Lanjut Koordinasi Tindaklanjut koordinasi yang telah dilakukan terus dilakukan dalam rangka terus meningkatkan kehidupan yang aman dan tentram serta tercipta kerukunan hidup antar umat beragama. disamping itu juga koordinasi terus dilakukan dan kegiatan-kegiatan terus dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik di Kabupaten Banggai Kepulauan.

5.2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banggai Kepulauan di tahun 2012 terjadi bencana tanah longsor yang menyebabkan kerugian atau korban pada masyarakat tetapi hal tersebut dapat segera diatasi oleh BPBD dan SATGAS TAGANA dengan cepat dan tepat, Kabapaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu daerah yang sangat rawan bencana terutama Rawan dengan potensi gempa, seperti yang terjadi di tahun 2000 yang mengakibatkan banyak kerugian pada masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui BPBD dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut : a. Membentuk Tim penanggulangan bencana. b. Melakukan Sosialisasi dan penyuluhan tentang pengetahuan akan bencana khususnya Gempa Bumi dan tanah longsor c.

Penyediaan logistik bencana.

Selain itu pula dalam mengatasi bencana yang terjadi BPBD membuat suatu program perencenaan pembangunan daerah rawan bencana.


V/3


5.2.1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana Satuan kerja perangkat Daerah yang menangani bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang didukung dengan instansi terkait.

5.2.2.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki komposisi pegawai sebagai berikut :

5.2.3.

Jumlah pegawai

:

4 Orang

Golongan I

: - Orang

Golongan II

: 1 Orang

Diploma

: -

Golongan III

:

2 Orang

S1

: 2 Orang

Golongan IV

: 1 Orang

S2

: 1 Orang

Pendidikan : SLTA

: 1 Orang Orang

Potensi Bencana Yang Diperkirakan Bencana yang sangat potensial terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Gempa Bumi, Tanah longsor, Banjir, Kebakaran Hutan dan Tsunami.

5.2.4.

Sumber dan Jumlah Anggaran Adapun sumber dan jumlah anggaran untuk mendukung program penanggulangan bencana sebagai berikut : 1. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Adapun anggaran untuk perencanaan pembangunan daerah rawan bencana bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 sebesar Rp 600.000.000 2. Program Penanggulangan Bencana Adapun anggaran untuk penanggulangan bencana bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan

tahun 2013 sebesar Rp

100.000.000.

5.3. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ditujukan untuk menciptakan iklim yang sejuk dan suasana yang kondusif guna mendukung pelaksanaan pemerintahan. pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban umum didaerah melalui berbagai kegiatan baik secara preventif yaitu rapat koordinasi, penyuluhan kepada masyarakat, patroli Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014

V/4


wilayah dan pelaksanaan pengamanan maupun secara represif melalui operasi yustisi dalam rangka penegakan Peraturan Daerah.

5.3.1.

Gangguan yang Terjadi Secara umum kondisi ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 sangat kondusif karena tidak terjadi gangguan/ peristiwa menonjol baik berupa konflik SARA, tindak anarkhisme, premanisme maupun gangguan ketentraman dan ketertiban umum lainnya yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Hal ini menunjukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menangani dan membina masyarakat guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Banggai Kepulauan yang tentunya juga didukung oleh peran serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

5.3.2.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan maka telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk mampu menangani dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat. Guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum tersebut juga didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan

Masyarakat

Kabupaten

Banggai

Kepulauan

yang

keberadaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.

5.3.3.

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan Keberhasilan

suatu

kegiatan

sangat

didukung

oleh

ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Untuk mewujudkan ketentaraman dan ketertiban umum di Kabupaten Banggai Kepulauan maka dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Berikut disajikan data pegawai yang ada di kedua instansi tersebut .


V/5


Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah pegawai 22 Orang Golongan I

: -

Orang

Pendidikan

: SMP

: -

Orang

Golongan II

: 13 Orang

SLTA

: 14 Orang

Golongan III

: 8

Orang

SI

: 7

Orang

Golongan IV

: 1

Orang

S2

: 1

Orang

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat memiliki komposisi pegawai sebagai berikut : Jumlah pegawai 24 Orang

5.3.4.

Golongan I

:

- Orang

Golongan II

:

7

Golongan III Golongan IV

Pendidikan :

SLTA

: 7

Orang

Diploma

: -

Orang

: 14 Orang

SI

: 14 Orang

:

S2

: 3

Orang

3 Orang

Orang

Penanggulangannya Penanggulangan

ketentraman

dan

ketertiban

umum

di

Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan melalui program sebagai berikut :  Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Guna mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum maka dilaksanakan program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan secara terpadu beserta satuan keamanan yang terkait. Dengan adannya program tersebut

diharapkan

agar

dapat

menekan

terjadinya

gangguan

ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta tidak terjadi tindak kriminal didaerah kabupaten banggai kepulauan.

5.3.5.

Sumber dan Jumlah Anggaran Adapun sumber dan jumlah anggaran untuk mendukung program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 sebesar Rp 146.830.000,-.


V/6

Tugas Umum Pemerintahan

Recommend Documents