BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan Secara spesifik belum ada kebijakan untuk pelaksanaan kerja sama antar daerah di kabupaten Bangka. Bentuk kebijakan yang ada saat ini adalah aktif dalam forum kerjasama yang tergabung dalam wadah APKASI, dimana Kabupaten Bangka bertindak sebagai koordinator APKASI wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan dalam forum kerjasama APKASI antara lain : -

Rapat koordinasi APKASI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2008.

dimana

Kabupaten

Bangka

sebagai

penyelenggara,

yang

dilaksanakan di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat Bangka. Peserta yang hadir terdiri dari delegasi Pemerintah Daerah Kabupaten se Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. -

Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Bangka dengan Keputusan Bupati Bangka nomor : 188.45/624/I/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Bangka tahun 2008 tanggal 30 Agustus 2008

3. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan pada pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan antara lain : -

Belum adanya hal-hal atau kegiatan yang akan dilakukan secara bersama atau diwacanakan untuk dikerjasamakan.

-

Format jalinan kerjasama antar daerah, masih memerlukan pembahasan secara mendalam, serta memerlukan komitmen antar pemimpin daerah maupun dukungan stakeholder dan masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

V-1

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan Kebijakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang dilaksanan pada tahun 2008 antara lain berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 20 Tahun 2007 tentang Retribusi izin usaha kepariwisataan, dimana beberapa objek / sarana pariwisata dan hiburan pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

2. Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

dan

realisasi

pelaksanaan

kegiatan

dalam

tugas

umum

pemerintahan untuk kerjasama daerah dengan pihak ketiga khususnya dibidang kepariwisataan meliputi : a. Pelaksanaan

koordinasi/pembangunan

objek

pariwisata

dengan

lembaga/dunia usaha, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan berupa pengelolaan dan peningkatan kolam renang Loka Tirta Sungailiat, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dengan Surat Perjanian nomor: 556/695/Budpar/2008 dan nomor : 026/PT.AK/IX/2008 tanggal 30 September 2008 dengan kontrak 1 tahun sebesar Rp. 60.000.000,b. Pemeliharaan rutin/berkala objek wisata dengan realisasi kegiatan kerjsama penjagaan gerbang pantai Matras berdasarkan Surat Perjanjian nomor : 556/044/Parsebud/2009 tanggal 28 Januari 2008 dengan kontrak 1 tahun sebesar Rp. 30.000.000,-

3. Permasalahan dan Solusi. Ada

beberapa

permasalahan

dalam

pelaksanaan

kedua

kerjasama

dimaksud, yaitu : a. Banyaknya sarana dan prasarana kolam renang yang mengalami kerusakan antara lain : lantai kolam renang banyak yang rusak, kualitas air kolam yang kurang memenuhi syarat, pelayanan pengamanan bagi perenang belum tersedia, sarana prasarana pendukung lainnya yang masih perlu dipenuhi seperti warung, shower bilasan, pelampung serta sarana permainan anak-anak.


V-2

b. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penjaga yang ada di Pintu gerbang I (kampung Matras) maupun Pintu gerbang II (kampung) Ake, sehingga penjagaan kurang optimal. Solusi yang dapat dilakukan antara lain : -

Meminta kepada pihak mitra kerjsama untuk segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas kolam renang yang rusak, melakukan pengembangan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian.

-

Meminta kepada pihak pengelola penjagaan gerbang Matras untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi secara lebih aktif untuk mengoptimalkan penjagaan kedua pintu gerbang pantai Matras.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 1. Kebijakan Kebijakan koordinasi dengan instansi vertical di daerah, dititikberatkan pada pelaksanaan tugas umum pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban dengan membentuk Tim Terpadu antara unsur Pemkab Bangka, Polres maupun Lanal serta Pihak-pihak terkait lainnya. 2. Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa Patroli Tim Terpadu Operasi Penertiban TI Apung dan TI illegal maupun operasi pekat lainnya: -

Operasi penertiban gabungan antara Satpol PP dan TNI AL atas kegiatan TI Apung di Air Kantung kecamatan Sungailiat pada tanggal 10 Pebruari 2008.

-

Operasi penertiban gabungan antara Satpol PP, Buser, Kasat Samapta dan Anggota Polres Bangka atas kegiatan penebangan kayu di Kecamatan Merawang pada tanggal 28 Pebruari 2008.

-

Patroli Garnizun bersama Aparat terkait, Kepolisian, TNI di kecamatan Sungailiat pada tanggal 28 Mei 2008.

3. Permasalahan dan Solusi. Tidak ada permasalahan yang berarti. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

V-3

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1. Kebijakan Kebijakan

dalam

pembinaan

batas

wilayah

adalah

mengupayakan

pemasangan patok batas desa secara bertahap, terutama untuk batas terluar wilayah kabupaten Bangka yang berbatasan langsung dengan daerah lain.

2. Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Kegiatan -

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemasangan patok dan penegasan batas desa untuk desa-desa dalam wilayah kecamatan Merawang dengan alokasi anggaran Rp. 129.065.000,- Kegiatan ini belum dapat direalisasikan pada tahun 2008 dikarenakan adanya restrukturisasi SKPD, sehingga dikhawatirkan kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sampai berakhir tahun anggaran.

-

Penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah serta Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat yang difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, hasilnya adalah terbitnya Permendagri Nomor 48 tahun 2008 tentang Batas Wilayah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah.

3. SKPD Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan Batas Wilayah dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda kabupaten Bangka dengan jumlah pegawai sebanyak 11 orang pegawai.

4. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan dalam pembinaan batas wilayah antara lain : -

Seluruh batas wilayah mulai dari tingkat desa perlu dipetakan kembali serta ditegaskan kembali koordinatnya.

-

Pelaksanaan pembinaan batas wilayah, melibatkan banyak pihak sehingga memerlukan komunikasi dan kesepakatan dari masing-masing pihak.


V-4

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya Bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka merupakan bencana dalam skala kecil/local yang

meliputi bencana social kebakaran yang terjadi secara

insidentil di beberapa tempat, maupun bencana banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan yang menyebabkan terjadinya kerusakan beberapa ruas jalan. Penanggulangan bencana dilakukan melalui kerjasama semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Beberapa kegiatan dalam penanggulangan bencana meliputi : a. Kegiatan bantuan sosial, 1) Bantuan bahan bangunan bagi korban bencana angin puting beliung 1 KK dan dan bantuan uang tunai bagi korban kebakaran 4 KK. Adapun korban bencana kebakaran menimpa 8 KK, dengan lokasi : -

Kecamatan Mendo Barat sebanyak 3 KK yaitu 1 KK di desa Air Buluh dan 2 KK di desa Paya Benua.

-

Kecamatan Sungailiat sebanyak 3 KK yaitu 1 KK di Kelurahan Parit Padang dan 2 KK di Kelurahan Sinar Baru.

-

Kecamatan Riau Silip 1 KK yaitu di desa Silip.

-

Kecamatan Belinyu 1 KK yaitu di Kelurahan Bukit Ketok.

2) Bantuan sembako kepada masyarakat yang rawan pangan, korban kapal terdampar maupun penderita penyakit kronis, dengan total bantuan : -

Beras

: 4.735 kg.

-

Roti marie

: 230 bungkus.

-

Minyak goreng

: 326 liter.

-

Kecap

: 1.298 botol.

-

Sambal botol

: 642 botol.

-

Ikan Kaleng

: 3.420 kaleng.

-

Mie instant

: 1.370 bungkus.


V-5

b. Kegiatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur : Kegiatan perbaikan dan pembangunan infarastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana pada tahun 2008 secara keseluruhan menelan dana sebesar Rp. 889.415.000,- dengan rincian yaitu : 1)

Pembangunan baru plaat duikers W-2, H-2,5 dan L-7 m pada ruas jalan jurusan Simpang Kd Mentok – Mapur Kecamatan Riau Silip dengan dana sebesar Rp. 66.075.000,-

2)

Pembangunan baru jembatan W-13, H-5 dan L-4 m pada ruas jalan Sincong - Mengkubung Kecamatan Belinyu dengan dana sebesar Rp. 101.630.000,-

3)

Pembangunan baru plaat duikers W-2, H-2,5 dan L-7 m pada ruas jalan Pha Kak Liang Kecamatan Belinyu dengan dana sebesar Rp. 97.898.000,-

4)

Pembangunan baru plaat duikers W-3, H-2,5 dan L-7 m pada ruas jalan jurusan Simpang Tiga – Simpang Pesaren Kecamatan Belinyu dengan dana sebesar Rp. 95.893.000,-

5)

Pembangunan baru plaat duikers W-3, H-2,5 dan L-7 m pada ruas jalan pekuburan china di Kecamatan Belinyu dengan dana sebesar Rp. 122.025.000,-

6)

Pembangunan jembatan kayu W-6, H-3 dan L-4 m pada ruas jalan Ali Hamzah Kp. Air Asam Timur di Kecamatan Belinyu dengan dana sebesar Rp. 51.439.000,-

7)

Pembangunan baru plaat duikers W-2, H-1,5 dan L-5 m pada ruas jalan Transmigrasi Desa Kayu Besi di Kecamatan Puding besar dengan dana sebesar Rp. 32.774.000,-

8)

Pembangunan baru jembatan land hoof beton lantai papan W-8, H4 dan L-4 m pada jalan tambang Dusun III desa Merawang di Kecamatan Merawang dengan dana sebesar Rp. 173.681.000,-

9)

Pembangunan baru plaat duikers W-3, H-2,5 dan L-6 m pada ruas jalan jurusan Pha Kak Liang Dusun Kumpai desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dengan dana sebesar Rp. 84.000.000,-

10) Pembangunan baru plaat duikers W-2, H-1,5 dan L-7 m pada ruas jalan Simpang Tiga – Simpang Pesaren desa Bintet Kecamatan Belinyu dengan dana sebesar Rp. 64.000.000,Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

V-6

2. Status Bencana Status bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu tahun 2008 masih merupakan bencana local.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran dalam penanggulangan bencana bersumber dari baik dari APBD kabupaten Bangka, maupun dari sumber-sumber lainnya yang sah. Jumlah anggaran yang disediakan untuk belanja tak terduga ini adalah melalui Penyediaan Pos Anggaran Darurat/Tidak Tersangka dari APBD Kabupaten Bangka sebesar Rp. 3.000.000.000,- atau sebesar 0,52 % dari total APBD sebesar Rp. 579.015.195.043,4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana di Kabupaten Bangka antara lain : a. Penyediaan

Pos

Anggaran

Darurat/Tidak

Tersangka

dari

APBD

Kabupaten Bangka b. Penyediaan buffer stock bahan makanan untuk bantuan social bagi korban bencana. c. Mengintensifkan

kesiapsiagaan

penanganan

dan

penanggulangan

bencana melalui koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi, TAGANA maupun lembaga-lembaga social lainnya serta penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan terjadi Sejauh ini belum ditemukan adanya permasalahan yang berarti dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka, hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Bangka belum merupakan wilayah yang rawan bencana, namun demikian potensi bencana yang harus tetap diwaspadai adalah tsunami, angin puting beliung maupun bencana social kebakaran.

Ada

beberapa

permasalahan

dalam

upaya

persiapan

pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka :


V-7

-

Satkorlak

yang

dibentuk

penanggulangan

belum

bencana

pernah

maupun

melakukan

pelatihan

simulasi

manajemen

penanggulangan bencana. -

Sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana yang masih terbatas antara lain : belum ada alat pendeteksi dini bencana, sarana pemadam kebakaran yang kurang memadai, dan lain-lain.

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan dan melaksanakan mitigasi bencana, penguatan satkorlak serta penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana yang memadai.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS 1. Jenis Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah Jenis kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yakni wilayah pedesaan dalam suatu kecamatan yang diharapkan terjadi peningkatan peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan. Salah satu titik berat pengembangan perdesaan adalah diversifikasi usaha pertanian ke arah komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, berdaya saing tinggi baik tingkat regional maupun internasional dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan. Kawasan khusus dimakasud adalah wilayah Kecamatan Mendo Barat dimana sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan agropolitan dan telah dibuat master plan kawasan agropolitan. 2. Sumber Anggaran Kegiatan pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana

tersebut

diatas

adalah

dengan

melakukan

lokakarya

penetapan Kawasan Strategis Kecamatan serta penyusunan rencana pembangunan infrastruktur yang akan dibiayai melalui anggaran Tugas Pembantuan PNPM-PISEW mulai tahun 2009 sampai 2011 dengan alokasi anggaran tiap tahun sebesar Rp.2.000.000.000,- selama 3 tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

V-8

3. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan pengelolaan kawasan khusus KSK belum didukung dengan payung hukum Peraturan Daerah.

G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan yang Terjadi Gangguan yang terjadi bukanlah merupakan konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya, tetapi lebih bersifat pelanggaran Perda dan / atau Peraturan Bupati yang terjadi pada aktivitas penambangan timah rakyat maupun penyakit masyarakat.

2. SKPD yang menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 69 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 5 orang, DIII sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 50 orang, SLTP sebanyak 6 orang dan SD sebanyak 6 orang, sedangkan pegawai honorer 100 orang Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 10 orang, golongan II sebanyak 55 orang dan golongan I sebanyak 3 orang. 4. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran penyelenggaraan tugas ketenteraman dan ketertiban umum pada Satpol PP Kabupaten Bangka pada tahun 2008 bersumber dari APBD Kabupaten Bangka dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp.

1.213.132.050,- dan realisasi Rp. 1.111.959.250,-

atau 91,66%

dengan sisa anggaran Rp. 101.172.800,-


V-9

5. Penanggulangan dan Kendalanya Kegiatan penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum berupa operasi penertiban secara rutin maupun berkala, dimana untuk tahun 2008 dapat diuraikan sebagai-berikut : -

Operasi dan penyitaan Miras di desa Petaling Kecamatan Mendo Barat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2008;

-

Operasi penertiban anak sekolah di Pantai Lepar Kecamatan Belinyu, Operasi penertiban kegiatan pertambangan illegal dibibir pantai serta Patroli ke tempat hiburan Café Bidadari di Kecamatan Belinyu; Penyitaan Miras di dua tempat hiburan lainnya di Kecamatan Belinyu yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2008;

-

Operasi Pengamanan dan penyitaan barang bukti aktivitas TI di Pantai Rebo yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2008;

-

Operasi penertiban dan pembongkaran pasar buah, kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka pada tanggal 31 Januari 2008;

-

Pemberian peringatan tegas kepada penambang timah di kawasan pelabuhan Jelitik serta melakukan Operasi penertiban TI Apung di kawasan Air Kantung Sungailiat pada tanggal 4 Pebruari 2008.

-

Operasi penertiban aktivitas penebangan kayu di kelurahan Parit Padang serta penertiban Kafe

di Air Anyut Kelurahan Kuday pada tanggal 5

Pebruari 2008; -

Patroli rutin ke Kecamatan Merawang serta penghentian aktivitras TI di kolong PLN merawang, Patroli dan penertiban aktivitas penebangan kayu di hutan Tuing desa Mapur Kecamatan Riau Silip yang dilaksanakan pada tanggal 11 Pebruari 2008.

-

Siaga di Kantor Bupati Bangka untuk pengamanan demonstrasi warga dari perkebunan sawit PT. Sumarco pada tanggal 13 Pebruari 2008.

-

Patroli, pengintaian serta penyitaan aktivitas penebangan kayu di air cangkir desa Gunung Muda kecamatan Belinyu pada tanggal 14 Pebruari 2008.

-

Operasi penyitaan Miras di desa Penagan kecamatan Mendo Barat pada tanggal 19 Pebruari 2008.


V - 10

-

Operasi penertiban penebangan kayu di Bukit Bulin kecamatan Mendo Barat pada tanggal 20 Pebruari 2008.

-

Patroli rutin di kecamatan Merawang dan penertiban aktivitas perjudian pada permainan bilyard di desa Batu Rusa pada tanggal 8 Maret 2008.

-

Patroli rutin, pemantauan serta penertiban aktivitas TI serta patroli aktivitas penebangan kayu di sekitar jembatan Parit 19 kecamatan Belinyu, pada tanggal 13 Maret 2008.

-

Operasi penertiban aktivitas TI di depan SMA I Unggulan kecamatan Pemali pada tanggal 14 April 2008.

-

Operasi penertiban serta penyitaan alat TI Apung di Pelabuhan Jelitik Sungailiat pada tanggal 10 Mei 2008.

-

Operasi penertiban pedagang kaki lima di pasar Sungailiat pada tanggal 12 Mei 2008.

-

Operasi penertiban aktivitas TI di sekitar jembatan Kayu Besi kecamatan Puding Besar pada tanggal 9 Juni 2008.

-

Razia pelanggaran disiplin PNS dilingkungan Pemkab Bangka di Sungailiat pada tanggal 14 Juni 2008.

-

Operasi penertiban spanduk dan atribut partai maupun spanduk komersil di Sungailiat pada tanggal 13 Oktober 2008.

-

Patroli di kecamatan di Sungailiat serta operasi penyakit masyarakat (razia waria dan minuman keras) pada tanggal 15 Oktober 2008.

-

Operasi penertiban dan penutupan Karaoke dan Café Safari Beach Batu Bedaun kecamatan Sungailiat pada tanggal 18 Oktober 2008.

-

Pendataan KTP di Lingkungan Cokro dan Sri Bulan kecamatan Sungailiat pada tanggal 4 Nopember 2008.

-

Operasi penertiban dan penutupan bilyar serta penyitaan miras di desa Air Anyir kecamatan Merawang pada tanggal 5 Nopember 2008.

-

Operasi penyitaan makanan kadaluarsa kerjasama dengan BPOM kabupaten Bangka di pasar Sungailiat pada tanggal 3 Desember 2008.

-

Operasi penertiban dan penghentian aktivitas tambang emas di desa Air Anyir kecamatan Merawang pada tanggal 4 Desember 2008.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP antara lain : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

V - 11

-

Personil Satpol PP masih kurang;

-

Kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 masih kurang.

Solusi yang dilakukan sampai saat ini adalah dengan mengefektifkan pemanfaatan personil maupun sarana yang ada.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Keikutsertaan aparat keamanan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bangka yakni bantuan dari aparat kepolisian, melalui operasi-operasi gabungan maupun dengan melibatkan personil dari TNI-AL, Polair, Brimobda dan Kodim 0413 Bangka sesuai Surat Keputusan Bupati Bangka atau Surat Tugas Bupati Bangka tentang Penugasan Tim Gabungan Penertiban.


V - 12

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents