BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pelaksanaan tugas umum pemerintahan menggunakan asas tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan asas kepastian hukum. Sebagai implementasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Sleman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: A. Kerjasama Antar Daerah Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan daerah lain dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kerjasama di

wilayah

perbatasan

diselenggarakan

untuk

memecahkan

berbagai

permasalahan lintas wilayah administratif guna mewujudkan kepentingan bersama. Demikian juga kerjasama antar daerah dimaksudkan agar kekuatan masing-masing menghadapi

daerah

yang

bekerjasama

dapat

disinergikan

untuk

ancaman lingkungan dan permasalahan, sehingga upaya

penyelesaiannya menjadi lebih efektif dan optimal. Dengan kerjasama tersebut pihak-pihak yang bekerjasama memiliki posisi tawar yang lebih baik atau lebih mampu

memperjuangkan

kepentingan

bersama

kepada

struktur

pemerinatahan yang lebih tinggi.

Wilayah perbatasan d isatu sisi memiliki potensi untuk dikembangkan, di sisi lain memiliki permasalahan yang memerlukan keterpaduan antar daerah dalam penyelesaiannya. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan optimalisasi kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan fisik prasarana dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Pengelolaan bersama wilayah perbatasan antar daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah dalam hal meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk dalam tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah.

403


Kerjasama antar daerah

dilaksanakan tidak hanya untuk mengatasi

permasalahan khususnya di daerah perbatasan secara efektif dan efisien, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu kerjasama tersebut juga untuk mensinkronkan program

pembangunan

serta

mengurangi

pengangguran

dan

tingkat

kemiskinan di Kabupaten Sleman. 1. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kabupaten berbatasan a. Daerah yang diajak kerjasama Dalam upaya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program untuk menentukan kebijakan bersama antar kabupaten berbatasan, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan

Pemerintah

Kabupaten

Gunungkidul,

Kabupaten

Bantul,

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Magelang b. Dasar Hukum 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 195 sampai dengan Pasal 198. 2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfrastruktur 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ/2005 Perihal Kerjasama Daerah. 6) Perjanjian Kerjasama bidang teknis antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul merupakan tindaklanjut Keputusan Bersama antara

Bupati Sleman dengan Bupati

Gunungkidul Nomor 04/SKB.KDH/A./2004 dan Nomor 125/1023 tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. 404


7) Perjanjian Kerjasama bidang teknis antara Pemerintah Kabupaten Sleman

dengan Kabupaten Magelang

merupakan tindaklanjut

Keputusan Bersama antara Bupati Sleman dengan Bupati Magelang Nomor:

06/Kep.KDH/2000

dan

Nomor:

188.4/88/Kep./01/2000

tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. 8) Keputusan Bersama Bupati Sleman dan Bupati Gunungkidul Nomor 04/SKB.KDH/A./2004 dan Nomor 125/1023 tentang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 9) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pengairan Pertambangan dan Penanggulangan

Bencana

Alam

Kabupaten

Sleman,

Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor 23/PK.KDH/D/2007,

Nomor

600/913

dan

Nomor

147/KPTS/SBBWS.SO/2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, 10) Perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Sleman dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Nomor: 24/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 147 Th 2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya 11) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

Sleman

dengan

Dinas

Kelautan,

Perikanan

dan

Peternakan Kabupaten Bantul Nomor: 26/PK.KDH/D/2008 dan Nomor

62/Perj/Bt/2008

tanggal

20

Desember

2008

tentang

Peningkatan KualitasTernak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan c. Bidang yang dikerjasamakan 1) Peningkatan kualitas ternak, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan budidaya 2) Sumber Daya Air 3) Kesehatan 405


d. Nama Kegiatan Kerjasama antar daerah dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Berbatasan. e. SKPD Penyelenggara Penyelenggara pembinaan batas wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan, dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan 2) Perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama; 3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan daerah 4) Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengembangan otonomi daerah; 5) Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama; dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan 406


f. Sumber Daya Manusia Sumber daya penyelenggara pembinaan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: Tabel 5.1. SDM Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah No. 1 2 3 4 5 6

Jenis Pendidikan SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah Sumber: Sekretariat Daerah

Jumlah SDM (orang) Jumlah 1 2 7 5 15

No 1. 2. 3. 4.

Golongan I II III IV Jumlah

Jumlah 2 12 1 15

SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan unsur staf yaitu terdiri dari 1 orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV. g. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran untuk mendukung kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten sebesar Rp60.000.000,00 realisasi Rp25.740.275,00 atau 42,90%. h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerja sama antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kota, Magelang, Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul adalah 5 tahun. i. Hasil dari Kerjasama 1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten direalisasikan

dengan penindaklanjutan perjanjian Kerjasama

pengelolaan Sumber Daya Air dalam bentuk pembangunan Embung yang berlokasi Kecamatan

di Dusun Kalinongko Lor, Desa Gayamharjo,

Prambanan

dan

Dusun

Kayoman,

Desa

Serut,

Kecamatan Gedangsari Kab. Gunungkidul. Tujuan pembangunan embung tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air baku bagi masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul, karena selama ini masyarakat diwilayah tersebut mengalami kekurang air bersih.

407


Sesuai dengan tahapan

pembangunan Embung Serut

yang

tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, bahwa : a) Tahun 2008 merupakan tahapan penyusunan Detail Enginering Design (DED), UKL-UPL, oleh Balai Besar Wilayah Sungai serayu Opak, pembentukan organisasi pengelola Embung Serut. b) Tahun 2009

penyediaan lahan oleh Kabupaten Sleman dan

Kabupaten Gunungkidul c) Tahun 2010 – 2011 tahap pembangunan konstruksi embung dan pendanaan menjadi kewajiban Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Pemerintah Kabupaten Sleman besama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan

embung

tersebut.

Lahan

diwilayah

Kabupaten

Sleman yang dibebaskan seluas 4.196,48 m² (25% dari total luas tanah yang direncanakan untuk pembangunan embung 16.609 m2). Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyediakan lahan lokasi pembangunan embung seluas 8.004,68 m². Pembanguan konstruksi bangunan Embung Serut direncanakan dimulai pada tahun 2010 selesai sesuai jadwal pada tahun 2011. Akan tetapi pembangunan tersebut belum bisa dilaksanakan karena alokasi anggaran pembangunan konstruksi Embung Serut di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak baru akan turun pada tahun 2011. 2) Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Nomor: 24/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 147 Th 2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya serta Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten

Bantul

Nomor:

26/PK.KDH/D/2008

dan

Nomor

62/Perj/Bt/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan 408


KualitasTernak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya. Hasil tindaklanjut kerjasama tersebut antara lain : a) Pengawasan kesehatan hewan di pasar, bahan asal hewan dan produk asal hewan yang dilaksanakan oleh Puskeswan di wilayah Perbatasan. b) penerbitan surat keterangan kesehatan hewan terhadap hewan yang akan keluar dari wilayah daerah c) pembinaan kesehatan ternak kepada petani ternak dilaksanakan oleh puskeswan d) pelaksanaan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan ternak serta gangguan reproduksi ternak di wilayah perbatasan e) pencegahan, pengawasan dan pengendalian ternak di perbatasan f) sosialisasi kepada peternak, pedagang ternak dan pedagang produk peternakan tentang Surak Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan g) penyediaan benih dan induk ikan yang tepat jumlah, tepat waktu, dan berkualitas baik h) pemberian data dan informasi kebutuhan ikan (konsumsi dan benih ikan) i) pengelolaan kualitas air di perairan umum pada daerah perbatasan j) sosialisasi peduli ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) kepada masyarakat 3) Penyusunan

draft

perjanjian

kerjasama

tentang

pelayanan

kesehatan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Secara substansi draft tersebut

memuat pelayanan kesehatan bagi

masyarakat di wilayah perbatasan, terutama masyarakat miskin yang memerlukan jaminan kesehatan. 4) Penyusunan evaluasi kerjasama antar wilayah perbatasan meliputi evaluasi seluruh kerjasama antar daerah yang masih berlaku dan yang telah habis masa berlakunya, sebagai bahan penyusunan prioritas kegiatan kerjasama pada tahun berikutnya.

409


j. Permasalahan dan Solusi Permasalahan kerjasama antar daerah lebih pada perbedaan kebijakan yang diterapkan para pelaku kerjasama baik ditingkat perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Hal tersebut menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerjasama, baik perumusan kerjasama baru maupun implementasi kerjasama yang telah ada. Solusi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan koordinasi secara aktif dan komunikasi dengan kabupaten lain pelaku kerjasama. 2. Sekretariat Bersama Java Promo a. Daerah yang diajak kerjasama Dalam upaya meningkatkan kegiatan bidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan 15 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yaitu Kab. Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kota Yogyakarta dan Kota Magelang dan Kabupaten Semarang yang tergabung dalam Forum Java Promo. Forum Java Promo dideklarasikan oleh 13 Kab/Kota dan bertambah anggota yaitu Kabupaten Karanganyar (tahun 2006) dan Kabupaten Semarang (tahun 2008) b. Dasar Hukum Pembentukan

Sekretariat

Java

Promo

berdasarkan

Deklarasi

Kerjasama Pariwisata antara 13 Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 26 Juni 2002 bertempat di Hotel Hyatt, Sleman. Selanjutnya Sekber tersebut dikukuhkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gde Ardika pada tanggal 21 Mei 2003 di Wonosobo. c. Bidang yang dikerjasamakan 1) Pengembangan pariwisata secara bersama-sama dalam 1 wilayah destinasi pariwisata 2) Pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata

410


3) Pengembangan produk paket wisata baru yang potensial 4) Pengembangan promosi pariwisata secara terpadu 5) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata. d. Nama Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan disebut Kegiatan Pendampingan Java Promo. e. SKPD Penyelenggara SKPD penyelenggara kegiatan Java Promo adalah Badan Perencanaan Pembangunan. Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009

Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah

perencanaan pembnagunan Daerah, Bidang

dibidang

Ekonomi mempunyai

fungsi yaitu : 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanian, perikanan, kehutanan, perekonomian, pariwisata, ketenagakerjaan, dan investasi 3) Penyelenggara, pengoordiansian, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan 4) Penyelenggara, pengoordiansian, dan pembinaan perencanaan bidang perekonomian dan pariwisata 5) Penyelenggara, pengoordiansian, dan pembinaan perencanaan bidang ketenagakerjaan lingkungan hidup perkotaan 6) Penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana dan lingkungan hidup perkotaan; dan 7) Evaluasi dan penyusunan

laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Perkotaan f. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara kegiatan Java Promo yaitu Bidang Perencanaan Sosial Ekonomi yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan harian adalah sebagai berikut: 411


Tabel 5.2. SDM Penyelenggara Kerjasama Sekretariat Java Promo Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 3 SMA 1 3. III 4 Sarmud/D3 1 4. IV 5 Strata 1 4 6 Strata 2 4 Jumlah 10 Jumlah Sumber: Bappeda

Jumlah 1 8 1 10

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan Sekretariat Java Promo terdiri dari 1 orang PIU eselon II, 1 orang eselon III, dan 2 orang eselon IV , 6 orang staf serta 3 orang pengarah (SC) dan 2 sekretariat OC. g. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran untuk mendukung kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo diperoleh dari iuran anggota yang besarnya Rp50.000.000,00 per Kabupaten/Kota per tahun. h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama 15 kabupaten/kota anggota Sekretariat Bersama Java Promo dalam rangka promosi dan pengembangan pariwisata serta pembangunan sarana dan prasarana pariwisata tersebut tidak dibatasi, tergantung keputusan anggotanya. Masa kerja pengurus Sekretariat Java Promo adalah 3 tahun dan setiap akhir masa kepengurusan dilaksanakan pemilihan Ketua Sekber. Ketua Sekber Java Promo selama 2 periode dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dan masa jabatan periode kedua ini akan berakhir pada tahun 2010. Kantor Sekretariat Java Promo berada di Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Sleman i. Hasil dari Kerjasama Kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan koordinasi dan fasilitasi yang menghasilkan: 1) Terlaksananya pertemuan Koordinaasi Java Promo

Tingkat

Bupati/Walikota dengan agenda Musyawarah Umum Java Promo untuk membahas periodisasi

Sekretariat Bersama Java Promo 3

(tiga) tahunan di Grha Sarina Vidi Kabupaten Sleman Tanggal 3 Februari 2010 412


2) Terlaksananya Misi Perdagangan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM) ke Jogjakarta pada tanggal 22-25 Februari 2010 3) Terlaksananya event “Fam Tour dan Pemaketan Wisata Java Promo” pada tanggal 17 April sd 11 Juli 2010 4) Terlaksananya

Konferensi

Nasional

Destination

Management

Organisation pada tanggal 6 agustus 2010 5) Terlaksananya Studi Komparasi Manajemen Sarana –Prasarana Pariwisata di Banten pada tanggal 21 – 25 September 2010 6) Pertemuan Koordinasi Java Promo Tingkat Kepala Bapeda & Pariwisata (3 Bulanan) di Kledung Pass, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 30 September 2010 7) Pelaksanaan

event

“Studi

Komparasi

Manajemen

Sarana-

Prasarana Pariwisata di Makassar pada tanggal 6 – 9 Oktober 2010 8) Pelaksanaan event Promosi Wisata Bersama di Bali  “Nusa Dua Fiesta 2010”. Pada tanggal 13 – 20 Oktober 2010 9) Java Promo bersinergi kerjasama dengan PUSPAR UGM dalam pelaksanaan Perlatiha

“Teknik Penilaian Kualitas Obyek Wisata

Bagi Anggota Java Promo” pada tanggal 23 – 24 November 2010 10) Java Promo bersinergi kerjasama dengan Departeman Kebudayaan & Pariwisata RI dalam pelaksanaan Perlatihan “Pengembangan Investasi Bidang Usaha Pariwisata” pada tanggal 26 November 2010 11) Java Promo dalam pelaksanaan event Travel Dialog, Promosi Wisata Dan Studi Komparasi Pengembangan Wisata di Jakarta – Cimahi pada tanggal 12 – 15 Desember 2010 12) Java

Promo

dalam

pelaksanaan

event

www.javapromo.com selama satu tahun

Pengelolaan

Admin

dan “Pelatihan Fotografi

Jurnalistik Admin www.javapromo.com” . j. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2010 adalah perbedaan komitmen personil antar anggota yang ditugaskan dalam forum Sekber Java Promo. Kondisi tersebut berpengaruh pada proses pelaksanaan program dan kegiatan diantara anggota Java Promo. Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi.

413


k. Hal-hal Lain Perlunya dibahas dan disiapkan regenerasi kepengurusan Sekber Kartamantul 3. Sekretariat Bersama Kartamantul a. Daerah yang diajak Kerjasama Kartamantul adalah Kerjasama antara 3 daerah di lingkungan Provinsi DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam bidang pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan. Kerjasama tersebut

dibentuk

dalam

rangka

mengatasi

permasalahan-

permasalahan yang muncul di wilayah aglomerasi perkotaan. b. Dasar Hukum Dasar Hukum yang mendasari Kerjasama Sekber Kartamantul adalah: 1) Perjanjian Nomor 04/Perj/BT/2001, Nomor 38/Kep. KDH/2001 dan Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan

Sarana

dan

Prasarana

Perkotaan

antara

Kota

Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. 2) Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati Bantul Nomor 1/SKB.KDH/A/2009; Nomor 27 tahun 2009; Nomor 01/SKB/2009 tentang Perubahan Keputusan Bersama Bupati Sleman,

Bupati

Bantul

1/SKB.KDH/A/2008; 01/SKB/2008

dan

Nomor

tentang

Walikota

1177

A

Pengangkatan

Yogyakarta tahun

2008;

Ketua,

Nomor

:

Nomor

:

Sekretaris

dan

Bendahara Sekretariat Bersama Kartamantul Periode 2008-2010. c. Bidang Kerjasama Bidang

yang

dikerjasamakan

meliputi

pengelolaan

sarana

dan

prasarana perkotaan khususnya pada 7 sektor, yaitu: persampahan, air limbah, air bersih, jalan, transportasi, drainase dan tata ruang. d. Nama Kegiatan Penunjangan Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Sekber Kartamantul) e. SKPD Penyelenggara Kerjasama SKPD penanggungjawab kegiatan kerjasama Kartamantul adalah Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

Bidang

Perkotaan. 414


Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Perkotaan mempunyai fungsi yaitu : 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perkotaan 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, dan lingkungan hidup perkotaan 3) Penyelenggara, pengoordiansian, dan pembinaan perencanaan tata ruang perkotaan 4) Penyelenggara, pengoordiansian, dan pembinaan perencanaan sarana dan prasarana perkotaan 5) Penyelenggara, pengoordiansian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup perkotaan 6) Penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana dan lingkungan hidup perkotaan; dan 7) Evaluasi dan penyusunan

laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Perkotaan f. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dalam pendukung penyelenggaraan kerjasama Sekber Kartamantul adalah sebagai berikut: Tabel 5.3. SDM Penyelenggara Kerjasama Kartamantul Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 1 4 Sarmud/D3 5 Strata 1 5 6 Strata 2 4 Jumlah 10 Sumber: Bappeda

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah 8 2 10

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan kerjasama kartamantul terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang eselon IV

415


g. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran pelaksanaan kegiatan Sekber Kartamantul dari iuran para anggota. Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2010 untuk Kegiatan penunjangan Sekber Kartamantul sebesar Rp 40.000.000,00 realisasi sebesar Rp34.937.200 (87,34%) h. Jangka Waktu Kerjasama Pada

dasarnya

Kartamantul

jangka

dilakukan

waktu

kerjasama

sepanjang

Sekretariat

diperlukan

dan

Bersama

masa

kerja

kepengurusan selama 2 tahun. Saat ini kepengurusan Sekber Kartamantul dipegang oleh Kabupaten Bantul. i. Hasil kerjasama 1) Kegiatan terkait Operasional Kantor Sekber Kartamantul, meliputi : a) Mekanisme sharing anggaran dan sumber pembiayaan kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana b) Rencana pengenaan pajak (PPH 21/PPN) pda anggaran OM Sekber Kartamantul c) Penyusunan RAB Sekber Kartamantul tahun 2010 – 2011 d) Pengambilan kebijakan tim pengarah sekber e) Pembahasan draft SKB pengurus Sekber f) Rakor Persiapan Workshop SOP Sekber Kartamantul 2) Kegiatan

terkait

promosi

KAD

dan

kunjungan

ke

Sekber

Kartamantul, meliputi : a) Persiapan seminar fot promoting ILGC b) Kunjungan konselor kerjasama ekonomi dan kedubes Jerman c) Kunjungan SAPTA MITRA PESONA d) Kunjungan SINGBEBAS Kalimantan Barat e) Kunjungan UNRI 3) Penanganan lepstospirosis 4) Presentasi pemanfaatan energi surya untuk infrastruktur perkotaan 5) Persampahan a) Pembuangan sampah sisa produksi PT Dong Young Tress 416


b) Pembahasan CDM Project (kejasama dengan Shimizu dan BPPT), meliputi : (1) Pengambilan kebijakan tim pengarah terkait kerjasama dengan Shimizu (2) Pembahasan biaya OM instalasi metane capture dalam proyek CDM (3) Penjelasan detail tentang LoI dan CER dari Shimizu (4) koordinasi

tim

pengarah

terkait

persetujuan

DPRD

Kabupaten/ Kota terhadap kerjasama CDM Shimizu (5) Penyiapan materi hasil kajian tim teknis terkait proyek CDM di TPA Piyungan (6) Pembahasan Project Agreement Shimizu - Kartamantul c) Peningkatan kinerja pengelolaan TPA Piyungan, meliputi : (1) Penanganan longsornya talud dermaga TPA Piyungan (2) Follow up penanganan kerusakan talud dermaga dan pembahasan bantuan PDF IRSDP (3) Pembahasan pemasangan stiker truk sampah dan hasil laporan hasil studi banding di TPA Sukowaten (4) Evaluasi peningkatan kinerja pengelolaan TPA Piyungan (5) Rencana sidak armada angkutan sampah (6) Brain storming kegiatan pengelolaan TPA 2011 (7) Pembahasan biaya OM TPST Piyungan Tahun Anggaran 2011 (8) Presentasi instalasi pengelolaan air limbah RINI JAYA (9) Presentasi Armada Pengelolaan Lingkungan ole PT OMNI (10) Presentasi Hasil Pekerjaan Konsultan Tentang RTH TPA Piyungan (11) Presentasi landfill minning dari investor Belanda (12) Audiensi proposal pengelolaan sampah untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan pemulung (13) Konsultasi pengelolaan sampah terpadu di TPA Piyungan oleh DPRD Kota Yogyakarta

417


d) Penanganan sampah terkait dengan kegiatan PROKASIH, meliputi : (1) Koordinasi pelaksanaan PROKASIH wilayah APY (2) Evaluasi

pemasangan

jaring

sampah

dan

dampaknya

terhadap ekologi sungai (3) Penyusunan Perjanjian Kerjasama TPST Piyungan (4) Persiapan seni dan edukasi di TPA Piyungan dengan tema "Waspadai Banjir Sampah 2010' (5) Penanganan TPA ilegal di Blok O, Jl. Janti dan Jembatan sekarsuli (perbatasan Sleman - Bantul) (6) Presentasi studi mahasiswa ITB tentang persampahan 6) Air Limbah a) Koordinasi penyiapan program MSMHP, meliputi : (1) Sinkronisasi

pengembangan

jaringan

air

limbah

untuk

implementasi program MSMHP (2) Komitmen

pendanaan

pengembangan

pengembangan

jaringan air limbah sistem terpusat KPY (MSMHP) b) Koordinasi penyusunan Raperda pengelolaan dan retribusi air limbah, meliputi : (1) Sinkronisasi penyusunan Perda pengelolaan air limbah Sleman dan Bantul (2) Tindak lanjut uji lab limbah dan rencana penyusunan Perda pengelolaan air limbah c) Koordinasi penanganan jaringan air limbah dan OM IPAL Sewon, meliputi : (1) Presentasi hasil updating data dan digitasi jaringan air limbah KPY (2) Penanganan jaringan air limbah dan pembiayaan koordinasi OM IPAL Sewon (3) Survai lapangan jaringan air limbah Dusun Krapyak dan Randubelang 7) Air Bersih a) Sinkronisasi Pemanfaatan Sumber Air Baku untuk wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) b) Koordinasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih 418


c) Sinkronisasi peningkatan sarana dan prasarana untuk perbaikan sistem jaringan perpipaan dan distribusi air bersih yang berkelanjutan. 8) Transportasi Kegiatan terkait penataan angkutan perbatasan, meliputi: a) Evaluasi angkutan perbatasan Yogyakarta – Bantul b) Review perjanjian kerjasama angkutan perbatasan Yogyakarta Bantul dan penyiapan perjanjian kerjasama angkutan perbatasan Yogyakarta – Sleman c) Tindak lanjut kerjasama angkutan perbatasan Yogya – Bantul d) Presentasi studi mahasiswa ITB tentang transporasi 9) Drainase Penanganan genangan kawasan di kawasan perbatasan : a) Jln. Prof. Yohannes (Kali Belik), meliputi : (1) Evaluasi pelaksanaan normalisasi drainase Jl. Prof Yohanes sampai dengan Jl. Notonagoro (2) Survai lapangan crossing utilitas PDAM dan air limbah di Jl. Prof Yohanes sampai dengan Jl. Notonagoro (3) Pembahasan crossing utilitas air limbah dengan jaringan drainase dan pipa PDAM (4) Persiapan pengukuran teknis penanganan genangan di kawasan Langensari (5) Normalisasi Kali Belik (6) Sosialisasi rencana kegiatan normalisasi kali Belik (7) Pembangunan talud di wilayah Sagan b) Perbatasan Yogyakarta - Bantul, meliputi : (1) Penanganan genangan/banjir di perbatasan Umbulharjo Banguntapan (2) Survei lapangan terkait rencana pelaksanaan penaludan di Karangmiri (3) Penanganan talud di perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul (4) Penanganan banjir kawasan PASTHY 419


(5) Penanganan genangan Jl Jambon dan penanganan goronggorong ringroad selatan c) Jalan Laksda Adisucipro (Kawasan Ambarukmo Plaza), meliputi : (1) Pelaksanaan pelumpuran dan rehab drainase di Jl. Adisucipto (depan Ambarukmo Plaza) (2) Survai lapangan terkait rencana pelaksanaan pelumpuran dan rehab drainase di Jl. Adisucipto (depan Ambarukmo Plaza) (3) Tindak

lanjut survai lapangan terkat rencana pelaksanaan

pelumpuran dan rehab drainase di Jl. Adisucipto (depan Ambarukmo Plaza) (4) evaluasi pelaksanaan pelumpuran dan rehab drainase Jl. Adisucipto (depan Ambarukmo Plaza) (5) Survei lapangan pengukuran pintu bagi di kawasan Jl. Adisucipto 10) Jalan di perbatasan Kegiatan terkait pengelolaan jalan di perbatasan, meliputi : a) Sikronisasi data dan program kegiatan kerjasama sektor jalan b) Survai lapangan untuk updating jalan c) Penanganan kemacetan di simpang empat mirota Godean j. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang muncul dalam kerjasama Kartamantul adalah : 1) Orientasi standar capaian suatu sektor kualitasnya sering tidak selaras antar anggota. 2) Belum sinkronnya utilitas pendukung (yang eksisting) 3) Belum sinkronnya standarisasi dan regulasi termasuk perijinan di suatu daerah Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah meningkatkan konsultasi dan koordinasi untuk tercapainya sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan kegiatan.

420


k. Hal-hal lain 1) Wacana dari Pemkab Sleman untuk memperluas bidang kerjasama Sekber Kartamantul dengan tambahan sektor yang baru yaitu pengelolaan sampah non rumah tangga (sampah spesifik) yaitu sampah industri termasuk limbah rumah sakit dan B3. 2) Adanya pengembangan kelembagaan di Provinsi DIY yaitu SOTK baru Balai IPAL sehingga nantinya perlu ada pembagian peran antara kegiatan yang ditangani Sekber Kartamantul dan yang ditangani Balai lPAL. B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1) Pendampingan Sustainable Capacity Building For Decentralization (SCBD) a. Mitra yang diajak Kerjasama Mitra Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka Penyelenggaraan Sustainable Capacity Building For Decentralization adalah Asian Development Bank (ADB) melalui kantor pusat manajemen proyek SCBD di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri. Sebagai pelaksana kegiatan adalah service provider konsorsium pemenang tender yaitu PT Widya Graha Asana (PT WGA), Jakarta berasosiasi dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM dengan Center for Economic and Information System Studies (CEISS) b. Dasar Hukum 1) Loan

Agreement

antara

Pemerintah

Indonesia

dan

Asian

Development Bank (ADB) Nomor Loan 1964-INO yang berlaku efektif mulai tanggal 5 September 2003. 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 193.05-180 Tahun 2002 Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Penyelenggaraan Bantuan ADB dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah.

421


3) Keputusan Mendagri Nomor 050/222 Tahun 2005 Tentang CBAP 14 Kabupaten/Kota Pelaksana SCBD, termasuk di dalamnya Kabupaten Sleman 4) Surat Mendagri Nomor 050/185/OTDA Perihal Penetapan 14 Kabupaten/Kota lokasi SCBD Tahap I. c. Bidang yang dikerjasamakan Bidang yang dikerjasamakan adalah lintas sektor dalam rangka pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang berkelanjutan untuk

desentralisasi

perkuatan

yang

kelembagaan,

meliputi

kerangka

manajemen

SDM,

strategi/kebijakan, peningkatan

SDM,

keuangan dan penganggaran.

d. Nama Kegiatan Kegiatan

Peningkatan

Berkelanjutan

untuk

Kapasitas

Pemerintah

Daerah

lanjutan

tahun

terakhir

untuk penyelenggaraan

kegiatan

Desentralisasi

2

yang

(Pendampingan SCBD-DP)

e. SKPD Penyelenggaraan Kerjasama SKPD

yang

bertanggungjawab

Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) cq. Bidang Teknologi dan Kerjasama. Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009


Perencanaan Pembangunan Daerah. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi. Fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bappeda, adalah

sebagai berikut : 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi 2) Perumusan

kebijakan

pembangunan

daerah,

teknis

pengendalian

penelitian

dan

dan

evaluasi

pengembangan,

dan

pengelolaan statistik dan informasi pembangunan daerah; 422


3) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 4) Penyelenggaraan

dan

pengorodinasian

penelitian

dan

pengembangan pembangunan daerah; 5) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengelolaan statistik dan informasi pembangunan daerah 6) Penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan statistik, perpustakaan dan kearsipan; dan 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi f. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan SCBD Kabupaten Sleman Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 5.4. SDM Penyelenggara Kerjasama SCBD Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 3 4 Sarmud/D3 5 Strata 1 4 6 Strata 2 4 Jumlah 11 Sumber: Bappeda

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah 10 1 11

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan SCBD terdiri dari 1 orang PIU eselon II, 1 orang eselon III dan 3 orang eselon IV. g. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan pendampingan SCBDP pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp220.000.000,00 dari APBD dengan realisasi penggunaan sebesar Rp177.246.800,00 (80,57%) h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka

waktu

kerjasama

adalah

5

tahun

terhitung

sejak

ditandatanganinya kontrak antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan pemenang tender (PT WGA) Nomor: 026/SCBD/56/CSC/2006 tanggal 7 Nopember 2006. 423


i. Hasil dari Kerjasama 1) Terlaksananya Koordinasi pemantauan dan pengendalian CBAP 3 Tahun SCBD dan peningkatan Sumber Daya Manusia (Diklat untuk eselon II, III,IV dan Staf) 2) Evaluasi SCBD Tahun 2006-2009 3) Revisi SIM Perijinan 4) Penyusunan CBAP untuk SCBD 2011 j. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan dalam pelaksanaan SCBD yang menyebabkan target keuangan dan kegiatan tidak tercapai sesuai dengan rencana adalah: pencairan dana Loan ADB No. 1964-INO di KPPN Khusus VI Jakarta cukup rumit dan membutuhkan waktu lama. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya ketentuan bahwa kegiatan harus selesai dilaksanakan dahulu dan harus ada berita acara serah terima out put kegiatan dari service provider ke unit pelaksana proyek (PIU) SCBDP. 2) Birokrasi pencairan uang yang panjang. Proses pencairan keuangan dimulai dari service provider ke PIU SCBDP kemudian diajukan ke kantor pusat (CPMO) SCBDP ADB Loan 1964-INO Ditjend PUOD Depdagri dilanjutkan ke KPPN Khusus VI Jakarta dan ADB Manila, setelah disetujui semua pihak baru dapat dicairkan melalui KPPN Khusus Vi Jakarta yang langsung diterima melalui rekening service provider/konsultan SCBDP (tanpa melalui Satker) Solusi yang ditempuh dalam rangka memperlancar pencairan dana Loan ADB no 1964-INO adalah dengan rmelakukan pencermatan bersama dokumen pengajuan pencairan (invoice) antara konsultanPIU SCBDP Kab Sleman dan Bendahara SCBDP di CPMO SCBDP Depdagri agar tidak ada kesalahan yang akan makin memperpanjang proses. Disamping itu PIU Kab Sleman juga terus melakukan koordinasi dan pemantauan kepada Konsultan dan ke CPMO SCBDP Depdagri.

424


2) Peningkatan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Sumber Daya Air/Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) Kabupaten Sleman a. Mitra yang diajak kerjasama Mitra yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka melaksanakan program Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP I) adalah Bank Dunia dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. b. Dasar Hukum 1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. 3) Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 900 /982/IV/Bangda tanggal 4 Agustus 2005 perihal Perlaksanaan WISMP dan Surat Dirjen Sumber

Daya

Air,

Departemen

Pekerjaan

Umum

Nomor

HL/02.02.DJ/554 tanggal 16 Agustus 2005 perihal Program WISMP. 4) Keputusan Bupati Sleman Nomor 233/Kep.KDH/A/2005 Tentang Unit Manajemen Proyek Kabupaten dan Unit Pelaksana Proyek Kabupaten WISMP tanggal 21 Desember 2005. 5) Surat Bupati Sleman Nomor 611/02192/2005 tentang Kesanggupan Pelaksanaan Program WISMP. c. Bidang Kerjasama Bidang kerjasama adalah bidang sumber daya air. d. Nama Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (WISMP) e. SKPD penyelenggara kerjasama SKPD penyelenggara kerjasama ini adalah

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah c.q Bidang Perencanaan Perdesaan serta Seksi Pengembangan dan Pembinaan Irigasi, Bidang Irigasi, Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral.

Bappeda dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009


Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Dinas

Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral.

425


Bidang Perencanaan Pedesaan mempunyai fungsi yaitu: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang perdesaan; 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam pedesaan 3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan tata ruang pedesaan 4) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan prasarana pedesaan; 5) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup dan sumber daya alam pedesaan; 6) Penyelenggaraan evaluasi

keboijakan teknis perencanaan tata

ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam pedesaan; dan 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang perdesaan; Bidang Irigasi mempunyai fungsi yaitu : 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Irigasi; 2) Perumusan

kebijakan

teknis

operasi

dan

pemeliharaan,

pengembangan, dan pembinaan irigasi; 3) Penyelenggaraan operasi pemeliharaan irigasi; 4) Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan irigasi;dan 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Irigasi f. Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia penyelenggara kegiatan WISMP adalah sebagai berikut: Tabel 5.5. SDM Penyelenggara Kerjasama WISMP Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 3 SMA 6 3. III 4 Sarmud/D3 5 4. IV 5 Strata 1 6 6 Strata 2 9 Jumlah 26 Jumlah Sumber: Bappeda dan Dinas Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral

Jumlah 5 15 6 26

426


g. Jumlah dan sumber anggaran Anggaran untuk kegiatan pendampingan WISMP bersumber pada: 1) APBN (DIPA Nomor 0417/033-06.4/XIV/2010 dengan Kegiatan Peningkatan

Pengelolaan

Irigasi

Partisipatif

sebesar

Rp80.000.000,00 realisasi sebesar Rp75.530.000,00 (91,91%) 2) APBD

Kabupaten

Sleman

dengan

kegiatan

Peningkatan

Kelembagaan dan kebijakan pengelolaan irigasi (WISMP) sebesar Rp115.843.800,00

realisasi sebesar Rp92.837.300,00 (80,14%),

dalam kegiatan Peningkatan (WISMP)

sebesar

Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Rp321.000.000,00

realisasi

sebesar

Rp

246.799.500,00 (76,88) h. Jangka Waktu Kerjasama Program Water Resources And Irrigation Sector Management dimulai tahun 2005 selama 10 tahun. Program ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman mulai tahun 2006. i. Hasil Kerjasama Hasil kegiatan peningkatan kelembagaan WISMP adalah: 1) Dokumen Profil Sosial ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK), sebanyak 15 buah 2) Penguatan Kelembagaan dengan melaksanakan Workshop Komisi irigasi Penyusunan Program dan Kegiatan PIP 1 Tahun 3) Fasilitasi

Sekretariat

Unit

Pengelolaan

Proyek,

Sekretariat

Koordinator LOAN 4) Pemberdayaan Penguatan Kelembagaan P3A 5) Terpeliharanya jaringan irigasi di 33 DI j. Permasalahan dan Solusi DIPA turunnya terlambat sedangkan

kegiatan sudah terjadwal sejak

awal tahun sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan terutama yang melibatkan pihak lain, seperti Tim Pendamping Masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan koordinasi dan konsultasi ke berbagai instansi/lembaga yang menaungi kegiatan WISMP (Bappenas, Depkimpraswil, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Bank Dunia)

427


k. Hal-hal lain Tercapainya Peningkatan Kinerja Pengembangan Sumber daya Air dan sistem irigasi Partisipatif dapat mewujudkan optimalisasi kelembagaan Sumber Daya Air.

3) Kerjasama Lainnya Kerjasama

Pembangunan

dilakukan

melalui

perencanaan

dan

pengembangan kerjasama. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman, penyediaan infrastruktur, peningkatkan pelayanan kesehatan dan perbaikan lingkungan, pemanfaatan peluang/tawaran kerjasama dari pihak lain untuk mengatasi masalah-masalah

kemiskinan

ataupun

pengangguran,

membantu

menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan kerjasama dimulai dari identifikasi potensi kerjasamaantar daerah dan swasta. Hasil identifikasi ini diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan merealisasikan potensi kerjasama tersebut guna mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan baik pelayanan maupun pembangunan di Kabupaten Sleman. Selama tahun anggaran 2010 terdapat 59 perjanjian kerjasama/nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan pihak lain. a. Mitra yang diajak Kerjasama Kerjasama dilakukan dengan pemerintah pusat, baik departemen maupun lembaga non departemen, lembaga pemerintah lainnya, perusahaan swasta maupun BUMN serta LSM, institusi pendidikan swasta. b. Dasar Hukum 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 195 sampai dengan Pasal 198.

428


2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfrastruktur 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ/2005 Perihal Kerjasama Daerah. c. Bidang Kerjasama Bidang yang dikerjasamakan meliputi bidang pembangunan daerah, kesehatan, pendidikan, transmigrasi, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. d. Nama Kegiatan Koordinasi Kerjasama Daerah antar Daerah Berbatasan e. SKPD Penyelenggara Penyelenggara pembinaan batas wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah yang bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretarist Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Bupati

tersebut

menyelenggarakan

Bagian

Tata

perumusan

Pemerintahan kebijakan,

mempunyai

tugas

pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan

otonomi

daerah, administrasi wilayah perbatasan, dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan

429


2) Perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama; 3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan

administrasi

dan

aparatur

bidang

administrasi

pemerintahan daerah 4) Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan aministrasi dan aparatur bidang pengembangan otonomi daerah; 5) Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama; dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Tabel 5.6. SDM Penyelenggara Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1. I 2 SMP 1 2. II 3 SMA 2 3. III 4 Sarmud/D3 4. IV 5 Strata 1 7 6 Strata 2 5 Jumlah 15 Jumlah Sumber: Sekretariat Daerah

Jumlah 2 12 1 15

SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan unsur staf yaitu terdiri dari 1 orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV. g. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran untuk mendukung kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten sebesar Rp60.000.000,00 realisasi Rp25.740.275,00 atau 42,90%. 430


h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka

waktu

kerjasama

seperti

tersebut

ditentukan

sesuai

kesepakatan masing-masing pihak. i. Hasil (out put) kerjasama Selama tahun anggaran 2010 terdapat 59 perjanjian kerjasama/nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Sleman dengan pihak lain, yaitu: 1) Nomor 1/PK.KDH/A/2010, tentang Perjanjian

Urusan Bersama

Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) nomor 2) Nomor 2/PK.KDH/A/2010, tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Resor

Sleman

tentang

Kerjasama

Kepariwisataan

3/PK.KDH/A/2010,

tentang

Perjanjian

Hibah

Kabupaten Sleman 3) Nomor

Antara

Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tentang Pemberian Dana Hibah Keolahragaan 4) Nomor

4/PK.KDH/A/2010,

tentang

Perjanjian

Hibah

Antara

Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 5) Nomor 5/PK.KDH/A/2010, tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Wilayah Kabupaten Sleman dan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 6) Nomor 6/PK.KDH/A/2010 dan W22-046.HN-03.03 Tahun 2010, tentang Nota Kesepahaman

Antara Kantor Wilayah Kementerian

431


Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarata Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai Konsultasi dan Bantuan Hukum 7) Nomor 7/PK.KDH/A/2010 dan 058/978/2010, tentang Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 8) Nomor

8/PK.KDH/A/2011,

tentang

Perjanjian

Hibah

Antara

Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Komando Distrik Militer 0732 Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Karya Bhakti TNI 9) Nomor 0/PK.KDH/C/2010, tentang Perjanjian Kerjasama Antara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

tentang

Pelaksanaan Operasional Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Data Kependudukan dan Keluarga Berencana (SIDUGA) Di Kabupaten Sleman 10) Nomor 1/PK.KDH/A/2010, tentang Kesepakatan Bersama Antara Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian

Pekerjaan Umum

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten

Sleman

tentang

Pembangunan

Rumah

Susun

Sederhana Sewa dan Prasarana Utilitas Lingkungan 11) Nomor 12/PK.KDH/D/2010, tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12) Nomor 12a/PK.KDH/A/2010, tentang Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Terletak Di Wilayah Kabupaten Sleman 13) Nomor 13/PK.KDH/A/2010 dan 76/1204-A, tentang Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Gerakan Pramuka 432


Kwartir Cabang 1204 Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Kepramukaan 14) Nomor 14/PK.KDH/A/2010

dan 07/PK/PKK.KAB/IV/2010, tentang

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 15) Nomor , 15/PK.KDH/A/2010 dan B/475/VI/2010, tentang Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Kodim 0732 Sleman tentang Pemberian Dana Hibah TNI Manunggal Membangun Desa 16) Nomor, 16/PK.KDH/A/2010 dan 696/02.05.03/UM/IV/2010 Perjanjian Hibah

Antara

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

Dengan

PMI

Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Palang Merah Indonesia 17) Nomor, 17/PK.KDH/A/2010 Perjanjian Kerjasama Tukar Menukar Tanah Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Balai Besar Latihan Ketransmigrasian Yogyakarta 18) Nomor 18/PK.KDH/A/2010, tentang

Perjanjian Kerjasama Pinjam

Pakai Antara PA dengan Pemerintah Kabupaten Sleman 19) Nomor 19/PK.KDH/A/2010, tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Dewats LPTP tentang Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 20) Nomor 21/PK.KDH/D/2010, tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 21) Nomor 22/PK.KDH/D/2010 dan 1525/STIKES/AU/V/2010, tentang Perjanjian

Kerjasama

Antara

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

433


22) Nomor 23/PK.KDH/D/2010 dan 2.006/MoU/UNRIYO/V/2010, tentang Perjanjian

Kerjasama

Antara

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

Dengan Universitas Respati Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 23) Nomor

24/PK.KDH/D/2010

Perjanjian

Kerjasama

dan

Antara

11/P.11/KH/O/V/2010,

Pemerintah

tentang

Kabupaten

Sleman

Dengan Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 24) Nomor 25/PK.KDH/D/2010, tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 25) Nomor

26/PK.KDH/D/2010,

tentang

Perjanjian

Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 26) Nomor

27/PK.KDH/D/2010,

tentang

Perjanjian

Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 27) Nomor 28/PK.KDH/D/2010 dan MoU/006/STIKES A YANI/2010, tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jendral Ahmad Yani

Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 28) Nomor

29/PK.KDH/D/2010,

tentang

Perjanjian

Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan lembaga Al-Qodir tentang Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan Napza Di Wilayah Kabupaten Sleman 29) Nomor 30/PK.KDH/D/2010, tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Masyarakat

Kabupaten Charis

Sleman

tentang

Dengan

Lembaga

Pendampingan

Bagi

Swadaya Korban

Penyalahgunaan Napza Di Wilayah Kabupaten Sleman 434


30) Nomor 31/PK.KDH/D/2010, tentang Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Sampan Community tentang Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan Napza Di Wilayah Kabupaten Sleman 31) Nomor 32/PK.KDH/D/2010, tentang Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten

Sleman

Dengan

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

Yayasan Tetiroh Dzikir tentang Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan Napza Di Wilayah Kabupaten Sleman 32) Nomor 33/PK.KDH/D/2010, tentang Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Siloam tentang Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan Napza Di Wilayah Kabupaten Sleman 33) Nomor 34/PK.KDH/D/2010, tentang Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Rehabilitasi

Sleman

Dengan

Kunci

tentang

Lembaga

Swadaya

Pendampingan

Masyarakat

Bagi

Korban

Penyalahgunaan Napza Di Wilayah Kabupaten Sleman 34) Nomor 35/PK.KDH/A/2010 dan KODIM/SKET/05/VII/2010, tentang Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Kodim 0732 Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Bhakti TNI-KB Terpadu 35) Nomor 36/PK.KDH/D/2010, tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Akademi Keperawatan Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 36) Nomor 37/PK.KDH/A/2010 dan 01/N.KES-DPRD/2010, tentang Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 37) Nomor 38/PK.KDH/A/2010, tentang Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tentang

Prioritas

dan

Plafon

Anggaran

Sementara

Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 435


38) Nomor 40/PK.KDH/C/2010, tentang Pinjam Pakai Gedung eks Kantor Pengadilan Agama Sleman 39) Nomor 41/PK.KDH/A/2010, tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah

Provinsi

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

Dengan

Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Pemberian Hibah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta

Kepada Pemerintah

Kabupaten

Sleman Tahun Anggaran 2010 40) Nomor 42/PK.KDH/A/2010, tentang Keputusan Bersama Bupati Bantul,

Bupati

Pengangkatan

Sleman, Ketua,

dan

Walikota

Sekretaris,

dan

Yogyakarta Bendahara

tentang

Sekretariat

Bersama Kartamantul Periode 2016-2012 41) Nomor 43/PK.KDH/A/2010, tentang Perjanjian Kerjasama Antara Balai

Pelestarian

Peninggalan

Purbakala

Daerah

Istimewa

Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko tentang Pengelolaan Taman Wisata Kraton Ratu Boko 42) Nomor

44/PK.KDH/D/2010,

tentang

Pelaksanaan

Program

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat KIPRAH (Kita Pro Rakyat) 43) Nomor 46/PK.KDH/A/2010, tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pelaksanaan Operasi Ketupat Progo 44) Nomor 50/PK.KDH/A/2010 dan SKEP/KONI/SLM/IX/2010, tentang Perubahan Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sleman Nomor 3/PK.KDH/A/2010. Nomor 905/KONI/SLM/I/2010 tentang Pemberian Dana Hibah Keolahragaan 45) Nomor 54/PK.KDH/A/2010 dan 025/DP.Kab SLm/IX/2010, tentang Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Korps Pegawai Republik Indonesia

436


46)Nomor

55/PK.KDH/A/2010

dan

16/KSP/IX/2010,

tentang

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 47)Nomor 58/PK.KDH/A/2010, tentang Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Pengawasan

Kabupaten Keuangan

Sleman dan

Dengan

Perwakilan

Pembangunan

Provinsi

Badan Daerah

Istimewa Yogyakarta tentang Kerjasama Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman 48)Nomor 59/PK.KDH/A/2010, tentang KUA 49)Nomor 60/PK.KDH/A/2010, tentang PPAS 50)Nomor

61/PK.KDH/A/2010,

tentang

Perjanjian

Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Lokasi Arongo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara 51)Nomor

62/PK.KDH/A/2010,

tentang

Perjanjian

Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Amorome SP.2 Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara 52)Nomor

63/PK.KDH/A/2010,

tentang

Perjanjian

Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Dadahup C.3 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah 53)Nomor

64/PK.KDH/A/2010,

tentang

Perjanjian

Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Swakarsa Berbantuan di Lokasi Sabung SP 1 (KTM Subah) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat 437


54)Nomor

65/PK.KDH/A/2010,

tentang

Perjanjian

Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Sebunga SP 1

Kecamatan Sajingan

Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat 55)Nomor

65/PK.KDH/A/2010,

tentang

Perjanjian

Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Sebunga SP 1

Kecamatan Sajingan

Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat 56)Nomor

66/PK.KDH/A/2010, tentang Penyelenggaraan Program

Trasmigrasi di Lokasi Sebunga SP 1 Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Timur 57)Nomor 67/PK.KDH/A/2010, tentang Kerjasama Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

antara

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

dengan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia 58)Nomor 68/PK.KDH/A/2010, tentang Perubahan Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PMI Kabupaten Sleman Nomor 16/PK.KDH/A/2010, Nomor 696/02.05.03/UMIX/2010 tentang Pemeberian Dana Hibah PMI 59)Nomor 69/PK.KDH/A/2010, tentang Peubahan

Perjanjian Hibah

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman j. Permasalahan dan Solusi 1) Sistem pengelolaan kerjasama belum terpola secara baku. Hal tersebut

menyebabkan

kesepakatan/MoU

tindak

lanjut

dari

masing-masing

belum lancar serta adanya kerjasama yang

secara esensial dirasa perlu tapi pada pelaksanaannya belum efektif karena masing-masing pihak punya sudut pandang berbeda.

438


2) Terdapat juga perjanjian kerjasama yang kegiatannya masih terus berjalan namun sebenarnya jangka waktunya sudah habis. Solusi yang ditempuh adalah melakukan peningkatkan koordinasi dan konsultasi serta sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman yang sama tentang pengelolaan kerjasama serta untuk tindak lanjut dari kesepakatan yang telah tertuang dalam MoU k. Hal-hal lain Dari kegiatan diidentifikasi potensi kerjasama dengan daerah lain dan swasta dapat dilihat bahwa cukup banyak peluang dari berbagai bidang yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat Sleman, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Sleman serta untuk peningkatan sarana prasarana di Kab. Sleman baik dari sisi jumlah fisik maupun peningkatan kualitas dan pemeliharaannya. C.

Koordinasi dengan Instansi Vertikal 1) Forum Koordinasi a. Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah adalah forum yang melibatkan unsur kepala dan wakil kepala dari institusi Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort (Polres), Komando Distrik Militer (Kodim) dan DPRD. b. Forum Komunikasi Pengadilan Kehakiman Kejaksaan dan Kepolisian (DILKEHJAPOL), melibatkan unsur Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort. 2) Materi Koordinasi Materi koordinasi meliputi bidang pemerintahan daerah yang bersifat strategis, sebagai upaya menjaga kesatuan bangsa dan negara serta perlindungan

kepada

masyaraka,

meliputi

bidang

politik,

hukum,

keamanan dan ketertiban, sosial kemasyarakatan, serta kriminalitas dan terorisme. Secara prinsip koordinasi dilaksanakan dengan tujuan menjaga stabilitas kondisi di wilayah Kabupaten Sleman, berupa: a. Peningkatan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat

dengan

mengupayakan patroli bersama sampai pada tingkat wilayah yang paling rendah dan pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan. 439


b. Perlu dilakukan upaya pendekatan budaya kepada masyarakat misalnya dengan meningkatkan komunikasi dialog lintas agama sehingga mengurangi munculnya tindakan anarkis. c. Pemberdayaan

lembaga-lembaga

kemasyarakatan

yang

dapat

membantu antisipasi terjadinya konflik sosial kemasyarakatan. d. Peningkatan antisipasi kejadian kriminal pencurian, perampokan dan aksi-aksi yang terkait dengan terorisme di berbagai tempat, sehingga tidak terjadi di wilayah Kabupaten Sleman mengingat Kabupaten Sleman memiliki pengalaman dengan terorisme dan perampokan yang diikuti dengan kekerasan. e. Kesiapan pemerintahan daerah dalam mengantisipasi bencana alam maupun yang terkait dengan kejadian/peristiwa meteorologis akibat perubahan cuaca ekstrim dan antisipasi siklus merapi. f. Peningkatan

pemahaman

wawasan

kebangsaan

dan

rasa

nasionalisme dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3) Intansi vertikal yang terlibat a. Pengadilan Negeri; b. Kejaksaan Negeri; c. Kepolisian Resort (Polres); d. Komando Distrik Militer (Kodim); e. Pengadilan Agama; f. DPRD. 4) Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal sebesar Rp269.644.600,00 bersumber pada APBD Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp215.869.550,00 atau sebesar 80,05%. Dana sebesar Rp27.525.000,00 yang akan digunakan bagi pelaksanaan Forum Dilkehjapol dikembalikan untuk penanganan bencana Merapi. 5) SKPD Penyelenggara Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 440


Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman. Berdasarkan

Peraturan Bupati tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan

dan pembinaan

administrasi

pemerintahan

administrasi daerah,

pelaksanaan

dan aparatur

pemantauan

dan

bidang evaluasi

pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama.

Untuk melaksanakan

tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan b. Perumusan kebijakan bidang administrasi Pelaksanaan analisis dan penyiapan

rancangan

kebijakan

serta

pelayanan

administrasi

penyelengaraan pemerintahan daerah, c. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan

administrasi

dan

aparatur

bidang

administrasi

pemerintahan daerah d. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengembangan otonomi daerah e. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi

dan aparatur bidang administrasi wilayah

perbatasan dan kerjasama;dan f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan.

441


6) Sumber Daya Manusia Sumber daya penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal adalah sebagai berikut: Tabel 5.7. SDM Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal No. 1 2 3 4 5 6

Jenis Pendidikan SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah Sumber: Sekretariat Daerah

Jumlah SDM (orang) Jumlah No 1. 1 2. 2 3. 4. 7 5 15


Jumlah 2 12 1 15

Pejabat struktural penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal adalah 1 orang pejabat eselon III, 3 orang pejabat eselon IV. 7) Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam bentuk penyelenggaraan

forum

komunikasi

kebijakan

pimpinan

daerah.

Sedangkan kegiatan koordinasi forum Dilkehjapol sendiri tidak terlaksana karena

anggaran

penyelenggaraannya

dikembalikan

untuk

penanggulangan bencana Merapi. 8) Hasil dan Manfaat Koordinasi a. Peningkatan hubungan koordinasi antar instansi vertikal yang semakin baik, dan perlu untuk secara konsisten ditingkatkan agar secara terpadu dapat menjaga keamanan dan ketertiban sebagai upaya melindungi masyarakat serta dalam rangka antisipatif menghadapi permasalahan-permasalahn di wilayah daerah. b. Peningkatan sistem keamanan dari tingkat yang paling bawah dengan mengaktifkan kembali siskamling dan pemantauan keberadaan orangorang yang tidak dikenal. c. Koordinasi seputar pemulihan situasi dan kondisi secara cepat akibat dari adanya bencana merapi, beserta permasalahan-permasalahan yang akan timbul kemudian. 442


d. Teridentifikasinya secara menyeluruh potensi bencana yang ada baik berkaitan dengan daerah potensi bencana, masyarakat rawan dan rentan bencana, dan prasarana-sarana yang dapat dimanfaatkan dalam upaya menanggulangi bencana. e. Mendapatkan informasi untuk mengantisipasi aksi teroris dan potensi konflik menuju kearah SARA antara lain penemuan bahan-bahan pembuatan bom di Kecamatan Pakem dan Kecamatan Prambanan. 9) Tindaklanjut Hasil Koordinasi a. Hubungan kerjasama antar instansi penanggulangan

bencana

maupun

yang lebih erat dalam upaya terhadap

pengendalian

dan

pencegahan tindakan kriminal. b. Peningkatan penyelesaian permasalahan dengan pendekatan budaya, antara lain dengan meningkatkan komunikasi dialog lintas agama sehingga dapat mengurangi munculnya konflik. c. Peningkatan upaya penanggulangan bencana dengan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, sebagai bentuk preventif dalam menekan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh adanya bencana. d. Terdorongnya sistem keamanan yang diaktifkan dari tingkatan yang paling bawah. 10) Hal-hal lain Dalam memperlancar penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan pengendalian situasi dan kondisi agar senatiasa kondusif, secara berkelanjutan

komunikasi

antar

pemangku

kepentingan

terus

dilaksanakan. Disamping itu koordinasi dengan instansi vertikal yang lain juga dilaksanakan antara lain dengan Kantor Pertanahan, BPS, dan Kantor Departemen Agama. D.

Pembinaan Batas-Batas Wilayah Pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan penegasan batas daerah antar Kecamatan dalam Kabupaten Sleman, yaitu Kecamatan Sleman dengan melaksanakan Rapat Koordinasi dan penelitian dokumen batas wialayah antar kecamatan Sleman dengan kecamatan sekitarnya sebanyak 3 kali, melaksanakan survey/pelacakan kembali dan penentuan

443


garis batas wilayah kecamatan

Sleman sebanyak 31 titik, pelaksanaan

pemasangan pilar batas wilayah kecamatan Sleman sebanyak 31 pilar serta penyusunan 1 (satu) set dokumen pelacakan dan pemasangan pilar batas kecamatan. 1) Sengketa Batas Wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Permasalahan batas wilayah yang muncul adalah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul terletak di Blok Tambakbayan, Blok Tambakkraman Desa Caturtunggal Kecamatan Depok dan Blok Santan, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok yang berbatasan dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Pada tahun 2008 Kabupaten Bantul mengajukan permohonan kepada Gubernur DIY agar ada peninjauan kembali tentang keberadaan tiga blok tersebut . Pemerintah Kabupaten Bantul menghendaki peninjauan kembali batas wilayah di Desa Caturtunggal dan Desa Maguwoharjo (Kecamatan Depok Sleman) dengan Desa Banguntapan (Kecamatan Banguntapan Bantul), dengan keluasan persil blok Tambakraman (+ 21.408 m²), persil blok Tambakbayan (+ 13.081 m²), dan persil blok Santan (+ 116.578 m²) merupakan bagian dari persil dan peta Kelurahan Pengawatrejo. 2) Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian. Solusi penyelesaian perselisihan batas wilayah yang terletak di Blok Tambakbayan, Blok Tambakkraman Desa Caturtunggal Kecamatan Depok dan Blok Santan, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok yang berbatasan

dengan

Desa

Banguntapan

Kecamatan

Banguntapan

Kabupaten Bantul dengan melakukan kajian dan pengumpulan data-data yuridis dan historis yang berkaitan dengan sejarah wilayah tersebut, selain upaya tersebut juga dilakukan koordinasi secara aktif kepada Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, Kantor Pertanahan Provinsi DIY,

Biro

Tata Pemerintahan Provinsi DIY. Pemerintah Provinsi DIY pada tahun 2010 telah melakukan upaya penyelesaian dengan mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 Februari 2010 tentang Permohonan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. 444


Kementrian Dalam Negeri mengundang Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah pada tanggal 24 Maret 2010. Hasil koordinasi menyebutkan bahwa Pemerintah Prov, DIY, Pemerintah Kabupaten

Sleman

dan

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

sepakat

menyerahkan penyelesaian masalah kepada Menteri Dalam Negeri dan akan menerima apapun yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri. Kementrian dalam Negeri kembali mengundang Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi DIY dalam Rapat Penyelesaian masalah Batas Wilayah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul Provinsi DIY pada tanggal 18 Oktober 2010, dengan hasil: a. Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul menyepakati untuk melanjutkan proses penyusunan draft Permendagri tentang Batas Daerah pada segmen yang tidak bermasalah. Pada segmen yang masih diperselisihkan, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman siap menerima apapun keputusan yang diambil Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Akan segera dilakukan verifikasi kembali pada PBU yang telah dipasang dan dilakukan pengukuran pilar-pilar yang sudah terpasang tetapi belum berkoordinat. c. Pada segmen batas daerah yang masih diperselisihkan , pemerintah Provinsi DIY akan memasang pilar dan mengukur koordinat batas setelah ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri d. Pembahasan rancangan awal draft Permendagri Batas Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan finalisasi draf rancangan Permendagri Batas Daerah untuk tahun anggaran 2011

445


Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 136/1983/PUM tanggal 15 Nopember 2010 Perihal Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman. Isi surat antara lain pada poin 5 sebagai berikut: “Berdasarkan data yuridis dan fakta lapangan serta Rekomendasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas diputuskan

bahwa

Blok

Santan,

Blok

Tambakbayan

dan

Blok

Tambakkraman masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Sleman”. 3) SKPD - Batas Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah SKPD penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Bupati mempunyai

tugas

tersebut Bagian Tata Pemerintahan

menyelenggarakan

perumusan

kebijakan,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan

dan pembinaan

administrasi

dan

aparatur

bidang administrasi pemerintahan daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama.

Untuk

melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan b. Perumusan kebijakan bidang administrasi Pelaksanaan analisis dan penyiapan

rancangan

kebijakan

serta

pelayanan

administrasi

penyelengaraan pemerintahan daerah, c. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan

administrasi

dan

aparatur

bidang

administrasi

pemerintahan daerah 446


d. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengembangan otonomi daerah e. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi

dan aparatur bidang administrasi wilayah

perbatasan dan kerjasama;dan f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan. 4) Sumber Daya Manusia Sumber daya penyelenggara pembinaan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: Tabel 5.8. SDM Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No 1 SD 1. 2 SMP 1 2. 3 SMA 2 3. 4 Sarmud/D3 4. 5 Strata 1 7 6 Strata 2 5 Jumlah 15 Sumber: Bagian Tapem, Sekretariat Daerah


Jumlah 2 12 1 15

SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan unsur staf yaitu terdiri dari 1 orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV.

E.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 1. Bencana yang terjadi dan penanganannya a. Bencana erupsi Gunung Merapi Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato, dengan ketinggian 2980 meter dari permukaan laut. Secara geografis terletak pada posisi 70 32.5’ lintang selatan dan 1100 26.5’ bujur timur. Gunung Merapi adalah salah satu gunung api yang teraktif di dunia. Periode ulang aktivitas erupsi berkisar antara 2–7 tahun. Aktivitas Merapi dengan ciri khas

erupsi gunung

mengeluarkan lava pijar dan awan panas, 447


tanpa membentuk kaldera (kawah). Gunung Merapi berada di ujungb utara

Kabupaten

Sleman

yang

meliputi

wilayah

Kecamatan

Cangkringan, Pakem, Turi dan Tempel. 1) Kronologi Bencana erupsi Gunung Merapi Status aktivitas merapi ditetapkan oleh Badan Geologi berdasarkan pengamatan terhadap deformasi, seismic, visual, dan aktivitas kimia kawah. Status aktivitas Merapi dari awal 2007 sampai dengan September 2010 adalah aktif normal. Setelah rentang wakttu tersebut aktivitas Gunung Merapi mengalami kenaikan. Perubahan aktivitas yang menandakan peningkatan status tersebut selalu dikomunikasikan melalui surat resmi seperti tercantum dalam tabel di bawah ini: Tabel 5.9. Perubahan Status Aktivitas Merapi No 1 2 3 4 5

Surat Badan Geologi No 846/45/BGL.V/2010 No 393/45/BGL.V/2010 No 2048/45/BGL.V/2010 No 3120/45/BGL.V/2010 No 2464/45/BGL.V/2010

Tanggal 22 September 2010 21 Oktober 2010 25 Oktober 2010 3 Desember 2010 30 Desember 2010

Status Aktivitas WASPADA SIAGA AWAS SIAGA WASPADA

Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

Sleman

sebelum terjadi bencana, khususnya saat terdapat potensi bencana adalah sebagai berikut: a) Pada saat status aktivitas merapi ”Waspada”: (1) Persiapan aktivasi posko Pakem (2) Updating Data penduduk terancam (3) Identifikasi kebutuhan barak dengan Kepala Desa sebagai koordinator barak. (4) Rapat Koordinasi dengan BPPTK tentang kemungkinan letusan merapi yang tidak lazim. (5) Sosialisasi status waspada di Kinahrejo dan Turgo

448


b) Pada saat status aktivitas Merapi “Siaga”: (1) Rapat Koordinasi Operasional Penanggulangan Bencana diikuti oleh Pemkab Sleman, Pemprov DIY, Kodim, Polres, PMI, dan SAR. Hasil rapat tersebut adalah percepatan program penanggulangan bencana, melalui: (a) Sosialisasi di 4 titik pada tanggal 22 Oktober pertemuan (Glagaharjo,

di 4 titik

Kepuharjo, Girikerto dan

Wonokerto) jumlah peserta per pertemuan 100 orang. (b) Perbaikan ruas jalan evakuasi mulai tanggal 22 Oktober 2010 diawali ruas jalan Kepuharjo dan Glagaharjo (c) Droping MCK Mobile di desa Umbulharjo (d) Droping perlengkapan barak tanggal 22 Oktober 2010 (tenda, alat dapur, alat makan) ke Wonokerto, Girikerto, Purwobinangun, Hargibinangun, Umbulharjo, Kepuharjo, dan Glagaharjo. (e) Persipapan armada transportasi evakuasi. (f) Pemasangan lampu penerang jalan di beberapa titik mulai tanggal 22 Oktober 2010. (g) Persiapan aktifasi pos pelayanan kesehatan (h) Persiapan droping logistic ke barak pengungsian. c) Pada saat status aktivitas Merapi “Awas” Pada saat permulaan status “awas” hampir setiap hari Gunung Merapi mengeluarkan awan panas dengan jarak luncur 2-4 kilometer radius aman adalah 10 km dari puncak. Setelah terjadi letusan tanggal 5 November 2010, radius aman diperluas menjadi 20 km (berdasarkan surat dari Badan Geologi No 2317/45/BGL.V/20k10, tanggal 5 November 2010). Beberapa kali letusan besar juga terjadi sampai dengan 7 Desember 2010. Pada saat status “awas” kegiatan yang dilakukan: (1) Pembentukan organisasi komando tanggap darurat.

449


(2) Evakuasi warga masyarakat pada tanggal 25 Oktober 2010 dibantu oleh TNI, Polri, SAR, PMI dan Ormas dengan target 13.581 orang (perkiraan berdasarkan rekomendasi PVMBG dan BPPTK tentang dusun-dusun yang harus dikosongkan).. (3) Penetapan 7 (tujuh) barak utama untuk pengungsian yaitu: Wonokerto, Girikerto (2 titik), Purwobinangun, Hargobinangun, Umbulharjo, Kepuharjo dan Glagahharjo (4) Aktivasi barak dengan droping logistic, pembangunan MCK darurat, droping air, dan sarana yang lain (5) Penetapan Posko Pakem sebagai pusat organisasi tanggap darurat (Posko Utama ). Kronologi aktivitas vulkanik Merapi pada saat status “awas” sebagaimana tabel 5.10 berikut: Tabel 5.10. Kronologi Erupsi Merapi 2010 No 1 1.

Tanggal (Jam) 2 26 Oktober 2010 (17.02 - 18.54 WIB)

Kronologi /Kejadian

3 Awan panas terebesar dengan durasi 33 menit. Letusan eksplosif dengan nyala api bersama kolom asap membumbung ke atas setinggi 1.5 km dari puncak 2. 1 November 2010 Awan panas besar 6 kali (10.00 – 12.00 WIB) berturut-turut, jarak luncur 4 km ke K.Gendol dan K. Woro 3. 3 November 2010 Awan panas besar selama (14.44 – 16.23 WIB) 1.5 jam; jarak luncur 9 km ke alur Kali Gendol 4. 5 November 2010 Letusan eksplosif besar; (00.34 WIB) luncuran lava dan awan panas dengan jarak luncur 17 km sampai ke wilayah Morangan, Sindumartani Ngemplak. Sumber: Bakesbanglinmas PB

Dampak 4 Dusun Kinahrejo dan Kaliadem terkubur material vulkanik; korban jiwa 40 orang; pengungsi kurang lebih 25.000 jiwa

Sebagian wilayah Cangkringan terkubur material vulkanik; korban jiwa 245 orang; pengungsi kurang lebih 150.000 jiwa

450


d) Pada masa tanggap darurat Pada masa tanggap darurat erupsi Gunung merapi, dilakukan beberapa kegiatan: (1) Penyusunan beberapa produk hukum. Sebagai kelengkapan administrasi masa tanggap

darurat,

telah dikeluarkan beberapa produk hukum sebagai berikut: (a) Keputusan Bupati No 327/Kep.KDH/A/2010 tanggal 26

Oktober 2010 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Gunungapi Merapi, dengan masa tanggap darurat 14 hari terhitung sejak 26 Oktober 2010. (b) Peraturan

Bupati No 31/Kep.KDH/A/2010 tanggal 9

November tentang Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi (c) Keputusan

Bupati

No

342/Kep.KDH/A/2010

tentang

Perpanjangan Status Masa Tanggap Darurat. Satus

ini

diperpanjang selama 14 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tanggap darurat sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Sleman No 327/Kep.KDH/A/2010. (d) Keputusan Bupati No 350/Kep. KDH/A/2010 tanggal 23

November 2010 tentang Perpanjangan Kedua Status Keadaan Darurat Bencana Gunungapi Merapi. Status keadaan darurat Gunung Merapi ini diperpanjang untuk kedua kalinya selama 14 hari sejak tanggal berakhirnya status tanggap darurat sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Bupati No 342/Kep.KDH/A/2010. (e) Keputusan

Bupati

355/Kep.

KDH/A/2010

tanggal

6

Desember 2010 Tentang Perpanjangan Ketiga Status Keadaan Darurat Bencana Gunungapi Merapi. Status keadaan darurat Gunung Merapi ini diperpanjang untuk kedua kalinya selama 14 hari sejak tanggal berakhirnya status tanggap darurat sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Bupati No 350/Kep. KDH/A/2010. 451


(f) Keputusan Bupati No 376/Kep. KDH/A/2010 tanggal 24

Desember 2010 tentang Perpanjangan Keempat Status Keadaan Darurat Bencana Gunungapi Merapi. Status keadaan darurat Gunung Merapi ini diperpanjang untuk kedua kalinya selama 14 hari sejak tanggal berakhirnya status tanggap darurat sebagaimana diatur berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati No 355/Kep. KDH/A/2010. (g) Keputusan Bupati 25/Kep.KDH/A/2011 tanggal 7 januari

2011 tentang Status Keadaan Darurat Pasca Erupsi Gunungapi Merapi yang berlaku selama 14 hari sejak diterbitkannya keputusan tersebut. (2) Evakuasi Evakuasi dilakukan oleh tim evakuasi dari unsur SAR Sleman, SAR Linmas Provinsi, SKSB, KLM, Tagana Sleman, PMI, Kodim 0732 Sleman, Polres Sleman, Batalyon 403, Batalyon 407, Kopasus, Paskhas, Marinir, Brimob, BASARNAS dan relawan dari berbagai organisasi masyarakat serta Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Dinas Kesehatan, dapat menemukan 40 jenazah dan terhadap ternak hidup. Sedangkan

untuk

ternak

mati

dilakukan

pembakaran,

penguburan dan penyemprotan untuk mengurangi dampak buruk kesehatan. Pemusnahan ternak di wilayah Kecamatan Cangkringan mencapai angka 632 ekor. (3) Pengungsian Pelayanan pengungsi dilakukan melalui beberapa sektor pelayanan yaitu kesehatan, logistik, sarana prasarana, dan transportasi.

452


(a) Pelayanan kesehatan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah kesehatan pengungsi meliputi: Melakukan penilaian cepat jumlah kebutuhan tenaga kesehatan Menyusun ulang jadwal piket Pos Kesehatan (shift, harian) Memberikan

pelayanan

pengobatan

dan

pendampingan kejiwaan Memberikan pelayanan dan penjaminan pembiayaan korban meninggal Penambahan pos kesehatan di barak pengungsian Penguatan sistem pelaporan dan informasi Melakukan rujukan dan upaya penguatan sistem rujukan Penambahan logistik kesehatan Surveilans penyakit dan gizi Inspeksi sanitasi Promosi kesehatan media komunikasi langsung Inventarisasi bantuan logistik dan relawan kesehatan Kerja bakti membersihkan lingkungan Upaya kesehatan reproduksi di barak pengungsian Pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dengan koordinator Dinas Kesehatan Pengusulan rekruitmen tenaga medis berjangka waktu 1-3 bulan untuk memenuhi kekurangan tenaga medis.

453


Berdasarkan hasil identifikasi terhadap penyakit yang diderita oleh pengungsi, sebagaimana tabel berikut Tabel 5.11. Jenis Penyakit di Pos Kesehatan dan Barak Pengungsian No Jenis Penyakit Jumlah 1. Ispa 2. Cepalgia 3. Common Cold 4. Myalgia 5. Hipertensi Primer 6. Penyakit Mata lain/iritasi mata 7. Dispepsi 8. Dermatitis Kontak Alergi 9. Faringitis Akut 10. Gastritis 11. Batuk 12. Diare dan GE 13. Demam tak diket sebab 14. Caries Gigi 15. Stomatitis 16. Konjung tivitis 17. Gangguan sendi / antralgia 18. Malaise dan Fatigue 19. Asma 20. Nyeri Kepala Sumber: Dinas Kesehatan

9419 3769 3710 2903 2861 1934 1589 1538 1461 1413 1292 1187 1121 591 536 484 465 462 451 417

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

Jumlah korban erupsi Merapi yang dirawat di rumah sakit, adalah sebagai berikut: Tabel 5.12. Jumlah Korban Erupsi Gunung Merapi No

Rumah Sakit

1. RS dr Sardjito 2. RS Bethesda 3. RS Puri Husada 4. RS Panti Rapih 5. RSUD Sleman 6. RS JIH 7. RSIY PDHI 8. RS Panti rini 9. RSCC 10. RS Harjolukito 11. RSUD Prambanan Sumber: Dinas Kesehatan

Jumlah

Luka Bakar

Non Luka Bakar

73 5 2 11 59 2 3 5 4 12 1

14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 4 2 11 59 3 4 5 4 12 3

454


(b) Pelayanan logistik Jenis logistik yang disalurkan terdiri atas bahan pangan beras, bahan pangan non beras, sandang, obat-obatan, perlengkapan mandi, perlengkapan umum, perlengkapan bayi, makanan bayi. Rekapitulasi droping yang telah dilakukan untuk bahan pangan beras, mie instan, air mineral dan gula pasir adalah sebagai berikut: Tabel 5.13. Rekapitulasi Droping Bantuan Untuk Pengungsi Merapi No

Kebutuhan

1 Beras 2 Mie Instant 3 Sarden 4 Air Mineral 5 Gula Pasir Sumber: Dinas Kesehatan

Satuan Kg Dos Dos Dos Kg

Penyaluran 372.664 13.874 1.018 8.510 13.287

(c) Pelayanan prasarana pengungsian Pelayanan sarana dan prasarana pengungsian yang telah dilakukan sebagamana pada tabel berikut: Tabel 5.14. Pelayanan Sarana dan Prasarana Tempat Pengungsian Uraian 1 Penyediaan Sarpras Sanitasi a. Pasangan MCK Portable b. Rehab. MCK permanen c. Pembangunan MCK permanen (1 unit) d. Pembuatan sumur resapan dan tempat cucian e. Penyedotan tinja dari MCK Pelayanan Persampahan a. Penyediaan kantong plastik b. Penyediaan bin container c.1. c. Pengangkutan sampah (Posko Induk Maguwo) c.2. d. Pengangkutan sampah (luar Posko Induk Maguwo) Air Bersih a. Penyediaan Hidran Umum b. Penyediaan Air Bersih

Jumlah 2

Satuan 3

301 20 14 14

Unit Unit Unit Unit

100

Tangki

13.000 200 1.021

Lembar Buah m3

1.322, 38

m3

309 7987

buah Tangki air

455


1 Pelayanan lain a. Operasional Pemakaman Massal di Dusun Petung b. Operasional Pemakaman Ternak c. Pemakaman di TPU Seyegan d. Pemasangan lampu penerangan e. Barak pengungsian/tenda f. Penerangan jalur evakuasi dan Cek Dam

2

3

24

Orang

117

Jenazah

180 unit 30 Flash 21 armatur 30 Flash

Sumber: Dinas PUP

(d) Pelayanan transportasi pengungsian Pelayanan transportasi pengungsian yang telah dilakukan dalam dua tahap kejadian, yaitu sebelum tanggal 5 November 2010, dan setelah tanggal 5 November 2010, sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.15. Pelayanan Transportasi Pengungsi Merapi sebelum 5 November 2010 No

Lokasi

1

2

Jumlah Armada Dikerahkan 24-27 Oktober 28-31 Oktober 1-5 November 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

Umbulharjo Kepuharjo Glagaharjo Purwobinangun Hargobinangun Girikerto Wonokerto Jumlah Sumber: Dinas Nakersos

7 6 7 3 3 5 4 35/hari

5 4 5 3 1 3 3 24/hari

5 4 5 3 1 3 3 24/hari

Armada transportasi untuk pengungsi yang siap luncur (on call) sebanyak 10 buah untuk melayani antar jemput anak dari barak ke sekolah, angkutan logistik, PMI, keperluan evakuasi ternak dan patroli. Tabel 5.16. Pelayanan Transportasi Pengungsi Merapi setelah 5 November 2010 No

1 2 3

Lokasi

Stadion Maguwoharjo Youth Center Gudang Dinakersos Jumlah Sumber: Dinas Nakersos

Jumlah Armada Dikerahkan 5-21 Nov 2010 22 Nov-5 Des 6-26 Des

28 6 3 37/Hari

28 6 3 37/Hari

28 6 3 37/Hari

456


Disamping itu armada yang disiapkan untuk mengangkut pengungsi disebar di tempat pengungsian masyarakat sebanyak 8 armada dan untuk mengangkut logistik disediakan 4 armada yang disiapkan di gudang Dinas Nakersos. Setelah tanggal 5 November 2010, setiap harinya juga disediakan 20 bus medium, 2 bus Damri, 8 truk TNI, 6 truk logistik, 2 pick up, yang di tempatkan di beberapa barak pengungsian. (e) Pelayanan pendidikan Pelayanan

pendidikan

di

pengungsian

dilakukan

berdasarkan dua tahapan, yaitu periode sebelum tanggal 5 November 2010 dan setelah tanggal 5 November 2010. Pelayanan pendidikan terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 5.17. Pelayanan Pendidikan Sebelum 5 November 2010 No 1 1.

Asal Nama Sekolah 2 Kec. Turi TK ABA Kemiri kebo TK Nganggring

SD Muh Girikerto SD Muh. Balerante SD Sukorejo SD Kloposawit SD Tarakanita Ngembesan SD Soprayan SD Nganggring SDN Banyu Urip SMPN 3 Turi SMP Negeri 2 Turi SMP Santo Aloysius SMPN 1 Turi SMAN 1 Turi Jumlah

Jumlah Siswa 3 30 42 175 134 157 140 85 167 167 142 125 30 25 33 29 1.481

Tempat Pengungsian 4 Rumah Dukuh Kemirikebo Rumah Ny Gunardiah Sorowangsan Girikerto SD Soprayan SD Soprayan Tetap Tetap SD Soprayan dan Tawangharjo Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

457


1 2

2

3

4

Kecamatan Cangkringan

TK Kepuharjo SD Petung SD Pangukrejo SD Umbulharjo SD Srunen SD Batur

29 94 100 150 109 128

SMK Cangkringan Barak (tenda) Belum sekolah Belum sekolah SD Glagaharjo SD Glagaharjo dan barak Kepuharjo Tetap Belum sekolah Tetap Tetap Tetap Tetap

SD Glagaharjo 179 SD Gondang 160 SMPN 2 Cangkringan 171 SMP TD Cangkringan 68 SMA N Cangkringan 54 SMK 1 Cangkringan 62 Jumlah 1.326 3. Kecamatan Pakem TK Negeri 3 Sleman 91 TK Darmasiwi Pakem SD Kaliurang 2 132 Ponggol dan SD Pandanpuro 2 SD Kaliurang 175 SD Pakem 1 SD Tarakanita 93 Relokasi Sudimoro SD Purworejo 177 SD Pakem 4 SD Tawangharjo 102 Rumah penduduk SD Banteng 115 SD Paraksari SMP 2 Pakem 194 Tetap SMA N 1 Pakem 34 Tetap SMA Islam 3 Pakem 4 Tetap Jumlah 1.117 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pelayanan pendidikan di pengungsian setelah tanggal 5 November 2010 dilakukan dengan cara menitipkan siswa didik di berbagai sekolah yang berada di sekitar sentral evakuasi. Pelayanan pendidikan juga dilakukan dengan pembentukan kelompok per barak pengungsian dengan mendatangkan guru kelas secara regular. Data berikut menunjukkan pelayanan pendidikan pengungsian setelah tanggal 5 November 2010.

458


Tabel 5.18. Pelayanan Pendidikan Pengungsian Setelah 5 November 2010 No

Jml siswa titipan

Sekolah Titipan

1.

SMP N 3 Sleman

24 siswa

2. 3. 4.

SMP Aloysius Sleman SMPN 2 Berbah SMPN 1 Berbah

3 siswa 1 siswa 13 siswa

Asal Sekolah SMPN 1 Turi SMPN 3 Turi MTs N Pakem SMP Aloysius Turi SMPN 3 Turi SMPN 1 Turi SMPN 4 Pakem SMPN 2 Pakem SMPN 1 Ngemplak SMPN 1 Cangkringan

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

e) Masa pemulihan awal Pada

tanggal

19

November

2010,

terjadi

pemulangan

pengungsi, dikarenakan perubahan zona aman yang dikeluarkan BPPTK.

Pemulangan

dilakukan

bergelombang,

terutama

pengungsi yang berasal dari Kecamatan Tempel, dan Pakem. Masa pemulihan awal bencana erupsi merapi, ditandai dengan beberapa

kegiatan

yang

diarahkan

untuk

menggerakkan

perekonomian masyarakat. (1) Padat karya untuk rehabilitasi kawasan pemukiman Kegiatan yang dilakukan adalah pemangkasan papah salak yang mengalami kerusakan, pembersihan sarana prasarana publik (sekolahan). Pemangkasan papah salak dilakukan di Nangsri, Girikerto Turi bersama-sama antara masyarakat, TNI, dan Dinas terkait. Pembersihan sekolah dibantu oleh Pemkab Bantul dengan jumlah rombongan 600 orang dan Tim SAR Sleman beserta elemen masyarakat di Kecamatan Pakem melakukan di wilayah Kecamatan Pakem. (2) Persiapan pembangunan hunian sementara/ shelter Berdasarkan survey Dinas PUP, rumah yang rusak akibat erupsi Merapi adalah 2.613 buah. Sebagai upaya pemulihan awal akan dibangun hunian sementara/huntara (shelter) untuk korban bencana. Rencana lokasi shelter

adalah

459


Banjarsari (Glagaharjo) sejumlah 546 unit, Jetis Sumur (Glagaharjo) sejumlah 262 unit, Dongkelsari (Wukirsari) sejumlah 194 unit, Kuwang (Argomulyo) sejumlah 261 unit, Gondang (wukirsari) sejumlah 1.017 unit, Plosokerep (Umbulharjo) sejumlah 307 unit dan Ketingan (Sindumartani) sejumlah 26 unit. Pembangunan tahap awal shelter di Kuwang, Argomulyo, dilaksanakan oleh masyarakat dibantu oleh 134 TNI (Zipur) dengan target penyelesaian 50 shelter dan telah dihuni 87 KK dari warga masyarakat Padukuhan Bakalan. Pada tahap ini pada setiap rumah diberi fasilitas kompor gas, tabung gas dan sembako. Shelter Kuwang dilengkapi dengan sumur bor, pos kesehatan, masjid, kolam ikan, dan kandang kelompok. Shelter Plosokerep juga telah dihuni sejak akhir Desember 2010 oleh masyarakat dari Dusun Kinahrejo (4 RT) dan sebagian masyarakat Dusun Pangukrejo (1 RT). Total jumlah warga yang sudah menempati shelter Plosokerep adalah 101 KK. Pada tahap awal setiap rumah mendapat perlengkapan rumah (kompor gas, tabung, perlengkapan cuci, perlengkapan mandi, karpet plastik), perpustakaan dan kandang kelompok yang berisi 15 sapi perah. Sampai dengan akhir Desember 2010 shelter Banjarsari sudah masuk tahap pembangunan kerangka bangunan, dan shelter Gondang masuk dalam tahap pematangan lahan. 2) Kerugian dan kerusakan akibat bencana erupsi gunung merapi a) Korban dan pengungsi Pengungsi bencana erupsi Gunung Merapi secara umum berfluktuasi berdasarkan perubahan zona aman, yaitu 10 km, 15 km, dan 20 km dan beberapa kali letusan besar. Pada tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan 5 November 2010, jumlah pengungsi berkisar 12.000 orang sampai dengan 25.000 orang 460


dengan titik pengungsian 8 sampai dengan 27 lokasi. Pada tanggal 5 November – 23 November 2010 saat zona aman diturunkan dari 20 km ke 10 km, jumlah pengungsi mencapai puncaknya yaitu 150.000 lebih orang yang tersebar di 553 titik pengungsian di 17 kecamatan. Fluktuasi jumlah pengungsi Merapi dalam masa tanggap darurat, disajikan dalam grafik di bawah ini.

Sumber: Bakesbanglinmas PB

Berdasarkan data terakhir tanggal 30 Desember 2010, jumlah korban meninggal akibat bencana letusan Merapi di Kabupaten Sleman adalah 298 jiwa yang terdiri dari 199 meninggal karena luka bakar dan 104

jiwa karena non luka bakar. Dari semua

korban meninggal terdapat 9 orang balita meninggal. Penduduk yang kehilangan rumah sebanyak 2.613 KK. Hasil analisa kerusakan

dan

kerugian

akibat

erupsi

Gunung

Merapi

didapatkan hasil sebagai berikut: Tabel 5.19. Rekapitulasi Kerugian Dampak Erupsi Merapi No 1 2 3 4 5

Perumahan Infrastruktur Sosial Ekonomi Lintas sektor Total Sumber: Bappeda

Uraian

Rincian kerugian (Rp) 477.684.984.000,00 224.426.945.088,00 49.639.528.731,00 1.261.330.945.178,00 3.392.686.800.897,00 5.405.681.153.844,00

461


b) Kerugian dan kerusakan Penilaian kerusakan dan kerugian per sektor dan sub sektor dapat dilihat pada uraian sebagai berikut : (1) Sektor perumahan Sektor perumahan terdiri dari sub sektor perumahan dan sub sektor taman. Sub sektor perumahan menempati posisi kerusakan dengan nilai tertinggi yaitu Rp446.332.974.000,00 atau sebesar 49,91% dari total dari keseluruhan nilai kerusakan. Jumlah rumah mengalami rusak berat sebanyak 2.613 unit, 156 unit rusak sedang, dan 632 unit rusak ringan. Penilaian terhadap kerugian sub sektor perumahan juga didasarkan

pada

nilai

pembuatan

tempat

tinggal

sementara/shelter, karena sebelum mereka menempati rumah di

relokasi

mereka

tinggal

di

shelter.

Besaran

nilai

kerugiannya adalah Rp 31,352 milyar. Kerusakan dan kerugian taman akibat bencana merapi berada di lokasi taman wisata kaliurang II seluas 167 m2 , Taman Wara 51 m2

Taman Eden 20 m2 dan di taman

swakelola seluas 35 m2 . Adapun perkiraan nilai kerusakan taman sebesar Rp115.440.000,00. (2) Sektor Infrastruktur Penilaian kerusakan dan kerugian pada sektor infrastruktur meliputi jalan, jembatan /gorong-gorong, bandara/ terminal/ kendaraan, gedung pemerintah, air bersih, bendung/ irigasi/ sungai/ mata air, energi, serta komunikasi dan informatika. Nilai

kerusakan

sektor

infrastruktur

adalah

sebesar

Rp219,461 milyar atau sekitar 24,54% dari nilai total kerusakan. nilai kerugian adalah sebesar Rp4,965 milyar atau sekitar 0,11% dari nilai total kerugian.

Adapun nilai total

kerusakan dan kerugian adalah sebesar Rp 224,427 milyar atau sekitar 4,15% dari nilai total kerusakan dan kerugian.

462


Penilaian kerusakan dan kerugian pada sub sektor jalan dilakukan

terhadap

jalan

desa

dan

kabupaten

serta

perlengkapan di atasnya seperti lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu lintas. Kerusakan jalan dapat berupa kerusakan berat seperti hancurnya jalan sampai kerusakan ringan seperti tertutupnya jalan oleh material vulkanik. Nilai kerusakan jalan desa adalah sebesar Rp43,682 milyar, jalan kabupaten sebesar Rp26,525 milyar, lampu penerangan jalan umum sebesar Rp935 juta, serta rambu lalu lintas sebesar Rp 88,05 juta. Nilai kerusakan pada sub sektor jembatan dan gorong-gorong sebesar Rp 2,3 milyar. Pada sub sektor bandara, terminal, kendaraan meskipun tidak mengalami kerusakan, erupsi Merapi menimbulkan sejumlah kerugian seperti yang dialami oleh Bandara Adisucipto yang tidak beroperasi selama 16 hari. Beberapa terminal angkutan umum juga terhenti kegiatannya. Nilai kerugian yang dialami oleh bandara, dan terminal adalah sebesar Rp 3,563 milyar. Kerusakan yang dialami oleh gedung pemerintah adalah berupa tertutupnya gedung oleh material vulkanik Merapi sehingga akhirnya tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan. Nilai kerusakan yang dialami oleh gedung pemerintah adalah sebesar Rp 6,2 milyar. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi memanfaatkan Sistem Instalasi Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) dengan cara mengalirkan air dari sumber mata air menggunakan pipa/selang ke rumah-rumah. Nilai kerusakan yang dialami oleh SIPAS adalah sebesar Rp20,250 milyar. Selain merusak SIPAS, erupsi Merapi juga merusak jaringan air bersih PDAM senilai Rp8,225 milyar serta menimbulkan kerugian senilai Rp 300 juta.

463


Material vulkanik yang dikeluarkan Gunung Merapi juga merusak bendung, saluran irigasi, sungai, serta mata air yang terdapat di sekitarnya. Nilai kerusakan terhadap bendung dan irigasi yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp9,975 milyar. Nilai kerusakan bendung dan irigasi yang ditangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) adalah Rp40,575 milyar. Adapun kerusakan sungai

diperkirakan

senilai

Rp15,536

milyar

dan

embung/mata air diperkirakan rusak senilai Rp 22,848 milyar. Kerusakan yang terjadi pada sub sektor energi meliputi bahan bakar bio solar yang dipergunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik yaitu sebesar Rp24 juta. Kerusakan juga dialami oleh prasarana listrik baik panel tenaga surya maupun instalasi listrik PLN yaitu sebesar Rp20,430 milyar serta kerugian sebesar Rp1,102 milyar. Terjangan material vulkanik berupa awan panas serta pasir telah merusak alat pemantau awan panas dan lahar dingin dan kamera pemantau CCTV serta sejumlah peralatan komunikasi dan informatika di sekitar Gunung Merapi. Nilai kerusakan pada sub sektor komunikasi dan informatika diperkirakan mencapai Rp 1,555 milyar. (3) Sektor Sosial Aktivitas masyarakat di sekitar Gunung Merapi praktis terhenti selama terjadinya erupsi Merapi. Masyarakat terfokus untuk menghindari ancaman bahaya erupsi Merapi dengan cara mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang tersebar di beberapa lokasi. Sektor sosial yang terdampak oleh erupsi Merapi antara lain sub sektor kesehatan, lembaga sosial, agama, budaya dan pendidikan.

464


Erupsi

Gunung

Merapi

telah

menghancurkan

serta

melumpuhkan beberapa fasilitas sosial seperti puskesmas, tempat ibadah, sekolah, gedung pertemuan serta lembaga sosial budaya lainnya. Hancurnya sarana dan prasarana sosial ini menyebabkan terhentinya aktivitas masyarakat. Penilaian kerusakan dilakukan terhadap fasilitas sosial yang mengalami kerusakan baik berat maupun ringan sampai fasilitas tersebut kembali dapat digunakan seperti semula. Penilaian kerugian dilakukan terhadap fasilitas sosial yang mengalami kerusakan sehingga potensi pendapatan atau pemasukan retribusi dari fasilitas sosial tersebut terhenti. Nilai kerusakan sektor sosial adalah sebesar Rp29,371 milyar atau sekitar 3,28% dari total nilai kerusakan, sedangkan nilai kerugian dari sektor sosial adalah sebesar Rp20,268 milyar atau sekitar 0,45% dari total nilai kerugian. Adapun total nilai kerusakan dan kerugian adalah sebesar Rp 49,639 milyar atau sebesar 0,92% dari total nilai kerusakan dan kerugian. Sub sekor kesehatan meliputi fasilitas sosial seperti rumah sakit,

puskesmas,

puskesmas

pembantu,

balai

pengobatan/rumah bersalin, polindes, posyandu, poskesdes, tempat praktek dokter swasta, tempat praktek bidan swasta, biaya

pemulasaran

jenazah,

biaya

perawatan

korban

bencana, biaya penanganan psikologis dan gangguan jiwa, serta pencegahan penyakit menular hingga bantuan tenaga kesehatan.

Adapun

nilai

kerusakan

pada

sub

sektor

kesehatan adalah sebesar Rp2,258 milyar dan nilai kerugian adalah sebesar Rp7,796 milyar sehingga nilai total kerusakan dan kerugian adalah sebesar Rp10,054 milyar.

465


Sub sektor lembaga sosial meliputi fasilitas sosial seperti panti asuhan, panti cacat, dan panti rehabilitasi sosial, serta lembaga-lembaga sosial lainnya seperti komunitas lereng merapi yang melakukan aktivitas pemantauan perkembangan Gunung Merapi. Besaran nilai kerusakan pada sub sektor lembaga sosial adalah sebesar Rp1,190 milyar dan nilai kerugian adalah sebesar Rp370 juta sehingga nilai total kerusakan dan kerugian adalah sebesar Rp1,560 milyar. Nilai kerusakan pada sub sektor agama adalah sebesar Rp9,64 milyar dan nilai kerugian pada sub sektor agama adalah sebesar Rp1,745 milyar sehingga nilai total kerusakan dan kerugian adalah sebesar Rp11,385 milyar. Kerusakan dan kerugian pada sub sektor agama meliputi tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja kristen, gereja katolik, pura, dan vihara yang terdapat di sekitar Gunung Merapi Nilai kerusakan pada sub sektor budaya adalah sebesar Rp1,322 milyar dan nilai kerugian pada adalah sebesar Rp1,932 milyar. Penilaian kerusakan dan kerugian pada sub sektor budaya meliputi kegiatan masyarakat di bidang kebudayaan beserta prasarana pendukungnya yang rutin dilaksansakan oleh penduduk di sekitar Gunung Merapi. Penilaian kerusakan dan kerugian pada sub sektor pendidikan meliputi

pendidikan

TK,

SD/sederajat,

SMA/SMK/sederajat

serta

pendidikan

kembali

sampai

biaya

SMP/sederajat,

pemeliharaan

dapat

dipergunakan

fasilitas untuk

kegiatan belajar dan mengajar. Besaran nilai kerusakan pada fasilitas TK adalah sebesar Rp2,523 milyar dan nilai kerugian sebesar Rp130,5 juta serta nilai kerusakan fasilitas SD adalah sebesar Rp9,76 milyar dan nilai kerugian adalah 466


sebesar Rp526,8 juta. Sedangkan untuk fasilitas SMP tidak terdapat unit yang rusak namun memiliki nilai kerugian sebesar Rp 200 juta. Adapun untuk fasilitas SMA/SMK nilai kerusakan didapat sebesar Rp2,676 milyar dan nilai kerugian sebesar Rp50 juta. Mengingat pentingnya penyelenggaraan pendidikan terutama pada pendidikan dasar dan menengah, maka

upaya

merehabilitasi

fasilitas-fasilitas

pendidikan

sampai dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan belajar dan mengajar dilakukan melalui pemeliharaan dan perawatan terhadap

sekolah-sekolah

tersebut.

Adapun

biaya

pemeliharaan fasilitas-fasilitas pendidikan tersebut yang merupakan nilai kerugian adalah Rp 8,84 milyar. (4) Sektor Ekonomi Aktivitas

vulkanik

yang

semakin

intensif

dan

erupsi

menyebabkan aktivitas perekonomian di sekitar Gunung Merapi lumpuh. Letusan dahsyat beserta lontaran material vulkanik

yang

dikeluarkan

oleh

Gunung

Merapi

telah

menghancurkan sebagian lahan pertanian di Kabupaten Sleman bagian utara. Sarana prasarana perekonomian lainnya

juga

terdampak

erupsi

Merapi

ini,

sehingga

masyarakat juga tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi harian seperti biasanya. Selain

merusak

perekonomian

sarana

masyarakat

dan

prasarana,

yang

terhenti

kegiatan

juga

telah

menimbulkan sejumlah kerugian. Berhentinya proses produksi dan

distribusi

pendapatan

transaksi

yang

ekonomi

seharusnya

mematikan

diperoleh

potensi

masyarakat.

Penilaian terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi dikonversikan ke dalam satuan uang rupiah serta mengacu pada sistem harga yang berlaku saat ini. 467


Nilai kerusakan sektor ekonomi adalah sebesar Rp193,437 milyar atau sekitar 21,63% dari total kerusakan. Sedangkan nilai kerugian sektor ekonomi adalah sebesar Rp1,068 trilyun atau sekitar 23,67% dari total kerugian. Adapun nilai total kerusakan dan kerugian sektor ekonomi adalah Rp1,261 milyar atau sekitar 23,33%. Penilaian terhadap kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi diuraikan ke dalam sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan (hutan rakyat), perkebunan, industri kecil rumah tangga dan koperasi, pasar, pariwisata, serta keuangan dan perbankan. Kerusakan dan kerugian fasilitas ekonomi berupa pasar, peternakan, pariwisata, keuangan dan perbankan termasuk akibat tidak berfungsinya sarana tersebut. Penilaian kerusakan dan kerugian pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dilakukan pada lima komoditas yaitu padi sawah, sayur, salak pondoh, tanaman hias dan palawija. Penilaian

kerusakan

tanaman

pangan

dan

hortikultura

dihitung dari biaya produksi (biaya pengolahan lahan, biaya bibit, biaya perawatan). Nilai kerusakan tanaman pangan dan hortikultura adalah Rp11,499 milyar dengan nilai rata-rata biaya produksi untuk tanaman pangan dan hortikultura adalah Rp6 juta per ha. Adapun penilaian kerugian dihitung dari rata-rata nilai jual komoditas pada saat ini dikurangi dengan rata-rata biaya produksi. Nilai kerugian yang ditimbulkan pada sub sektor tanaman pangan adalah sebesar Rp238,296 milyar terdiri dari kerugian padi sawah sebesar Rp2,795 milyar, sayur sebesar Rp32,927 milyar, salak pondoh sebesar Rp201,486 milyar, tanaman hias sebesar Rp1,011 milyar dan palawija sebesar

468


Rp 75,8 juta. Nilai kerugian dan kerusakan sub ektor tanaman pangan dan hortikura tersaji dalam tabel sebagai berikut Tabel 5.20. Nilai Kerugian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sleman No

Komoditas

Luas/Rumpun/Batang

Nilai Kerugian

1 Padi Sawah

238 Ha

2.795.131.440

2 Sayur

765 Ha

32.927.925.000

4,392,919 Rumpun

201.486.497.400

3 Salak Pondoh 4 Tan Hias

209,365 Btg

1.011.200.000

5 Palawija

35 Ha

75.800,000

Total

238.296.553.840

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan

Kerusakan dan kerugian pada sub sektor perikanan dinilai berdasarkan tiga jenis usaha yaitu Usaha Pembenihan Rakyat (UPR), pembudidayaan ikan konsumsi dan pembudidaya ikan hias. Kerugian yang diderita sub sektor ini adalah Rp 11,317 milyar, terdiri dari kerugian dari usaha pembenihan rakyat sebesar Rp6,384 milyar, pembudidaya ikan konsumsi sebesar Rp4,698 milyar, pembudidaya ikan konsumsi sebesar Rp206 juta, usaha pembenihan ikan rakyat di luar radius 20 km sebesar Rp20 juta dan pembudidaya ikan hias sebesar Rp11,317 milyar rupiah. Tabel 5.21. Nilai Kerugian Perikanan di Kabupaten Sleman No

Jenis Usaha

1 2

UPR (Usaha Pembenihan Rakyat) Pembudidaya Ikan Konsumsi (Ngemplak, Turi, Pakem, Cangkringan) Pembudidaya Ikan Konsumsi (di luar radius 20 km) UPR di luar Radius 20 Km Pembudidaya Ikan Hias Total

3 4 5

Jml Klp LuasKolam(Ha) Kerugian (Rp) 82 75 9 1 1 169

24.714 163.9

6,384,660,000 4,698,950,000 206,000,000 20,000,000 8,000,000 11,317,610,000

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

469


Awan panas yang dikeluarkan dapat mematikan hewan ternak, juga mengeluarkan material vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan serta menurunkan produktivitas hewan ternak. Jumlah hewan ternak yang mati akibat erupsi Merapi tercatat 2.233 ekor sapi perah, 235 ekor sapi potong, 110 ekor kambing, 37.000 ekor Burung Puyu, 47.000 ekor ayam potong dan 106.300 ekor ayam petelur dengan nilai total sebesar Rp32,495 milyar. Erupsi merapi juga merusak kandang hewan ternak senilai Rp10,172 milyar, tanaman Hijauan Makanan Ternak (HMT) senilai Rp1,394 milyar dan instalasi air senilai Rp 3,896 milyar. Nilai total kerusakan pada sub sektor peternakan tercatat sebesar Rp48,048 milyar. Kerugian yang dihadapi peternak adalah menurunnya atau berhentinya produksi hewan ternak karena terpapar material vulkanik. Jumlah susu seharusnya dapat diproduksi adalah sebesar 4.482 liter atau senilai Rp12,549 milyar. Jumlah telur burung puyuh yang seharusnya diproduksi adalah sebanyak 1.998 butir atau senilai Rp299,7 juta. Jumlah telur ayam yang seharusnya diproduksi adalah sebanyak 51.024 butir atau senilai Rp32,598 milyar. Kerugian lain yang dihadapi adalah biaya evakuasi hewan ternak sebesar Rp180,5 juta, biaya penyediaan tanaman HMT sebesar Rp953,400 juta dan pembuatan kandang sementara sebesar Rp1,602 milyar. Nilai total kerugian pada sub sektor peternakan karena itu tercatat sebesar Rp 48,184 milyar.

470


Tabel 5.22. Nilai Kerusakan Peternakan di Kabupaten Sleman No

Komoditas

Ternak mati Jumlah

Tanaman HMT rusak

Kandang

Nilai (000 Rp)

Luas/ekor

Jml (Ha)

Nilai (000 Rp)

Instalasi Air

Nilai (000 Rp)

unit

Nilai (000 Rp)

Jumlah (000 Rp)

1

Sapi Perah

2,233

22,330,000

10,049

m2

7,536,375

76.75

1,151,250

762

3,810,000

34,827,625

2

Sapi Potong

235

1,880,000

1,058

m2

793,125

11.25

168,750

45

135,000

2,976,875

3

Kambing

110

165,000

220

m2

55,000

27.60

74,100

276

41,400

335,500

4

Puyuh

37,000

925,000

40,000

ekor

100,000

5

Ayam Potong

47,000

1,880,000

50,000

ekor

625,000

2,505,000

6

Ayam Petelur

106,300

5,315,000

125,000

ekor

1,063,000

6,378,000

Jumlah Total

32,495,000

10,172,500

27

115.60

1,394,100 1,110

1,025,000

3,986,400

48,048,000

Sumber: Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tabel 5.23. Nilai Kerugian Peternakan di Kabupaten Sleman No

Komoditas

Produksi Susu/Telur Liter/ Butir (000)

1

Sapi Perah

2

Sapi Potong

3

Kambing

4

Puyuh

5

Ayam Potong

6

Ayam Petelur Jumlah Total

4,482

Nilai (000 Rp) 12,549,600

Evakuasi Jumlah

HMT

Kandang Shelter Luas (m2)

Nilai (000 Rp)

Jumlah (Rp)

Nilai (000 Rp)

Jumlah (Kg)

Nilai (000 Rp)

1,781

89,050

1,068,600

534,300

8,015

801,450

13,974,400,000

1,397

69,850

838,200

419,100

6,287

628,650

1,117,600,000

864

21,600

1,728

172,800

194,400,000

1,998

299,700

299,700,000

51,024

32,598,666

32,598,666,667

45,447,966

180,500

953,400

1,602,900

48,184,766,667

Sumber: Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan

471


Tabel 5.24. Nilai Kerusakan Hutan Rakyat di Kabupaten Sleman No. 1

2

3

Kerusakan Hutan Rakyat Per Jenis Tanaman (000 Rp)

KECAMATAN/ DESA

LUAS (Ha)

Sengon (300 btg/Ha)

Mahoni (85 btg/Ha)

Mindi (35 btg/Ha)

MPTS (50 btg/Ha)

Bambu (5Rumpun/Ha)

Jumlah (Rp)

Turi 1. Girikerto 2. Wonokerto Pakem

50 30

3,750,000 2,250,000

1,487,500 892,500

437,500 262,500

375,000 225,000

125,000 75,000

6,175,000 3,705,000

1. Purwobinangun 2. Hargobinangun

15 15

1,125,000 1,125,000

446,250 446,250

131,250 131,250

112,500 112,500

37,500 37,500

1,852,500 1,852,500

250,000 612,500 600,000 300,000 62,500 2,100,000

12,350,000 30,257,500 29,640,000 14,820,000 3,087,500 103,740,000

Cangkringan 1. Umbulharjo 2. Kepuharjo 3. Glagaharjo 4. Wukirsari 5. Argomulyo JUMLAH

100 245 240 120 25 840

7,500,000 18,375,000 18,000,000 9,000,000 1,875,000 63,000,000

2,975,000 7,288,750 7,140,000 3,570,000 743,750 24,990,000

875,000 2,143,750 2,100,000 1,050,000 218,750 7,350,000

750,000 1,837,500 1,800,000 900,000 187,500 6,300,000

Sumber: Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tabel 5.25. Nilai Kerusakan Perkebunan di Kabupaten Sleman No

Komoditas 1 2 3 4 5 6 7 8

Kelapa Kopi Cengkeh Kakao Lada Panili Teh Jarak pagar Total

Luas (Ha) 372 215 89.5 9.7 9.25 0.7 1 15

Jumlah Tan/Ha 125 1,000 150 1,100 1,000 4,500 10,000 2,500

Jumlah Tanaman (btg) 46,500 215,000 13,425 10,670 9,250 3,150 10,000 37,500

Nilai/pohon (Rp) 150,000 20,000 125,000 40,000 60,000 50,000 4,000 7,500

Kerusakan (Rp) 6,975,000,000 4,300,000,000 1,678,125,000 426,800,000 555,000,000 157,500,000 40,000,000 281,250,000 14,413,675,000

Kerugian (Rp) 2,929,500,000 774,000,000 1,611,000,000 1,728,540,000 407,000,000 239,400,000 3,000,000,000 10,689,440,000

Sumber: Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan

472


Sebagian kawasan hutan rakyat yang terkena aliran awan panas serta material vulkanik mengalami kehancuran. Luasan hutan rakyat yang mengalami kerusakan adalah 840 Ha yang tersebar di Kecamatan Turi, Pakem dan Cangkringan. Jenis tanaman yang rusak di kawasan hutan rakyat adalah sengon, mahoni, mindi, multi purpose trees species (MPTS)

dan

bambu senilai Rp 103,740 milyar. Perkebunan

di

sekitar

Merapi

dikembangkan

dengan

komoditas kelapa, kopi, cengkeh, kakao, lada, panili, teh, dan jarak pagar. Kerusakan yang terjadi akibat terkena dampak erupsi gunungapi pada sub sektor perkebunan setidaknya tercatat sebesar Rp 14,413 milyar. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar Rp 10,689 milyar. Dampak langsung erupsi Merapi terhadap industri kecil dan rumah tangga dan koperasi tercatat sebesar Rp 3,423 milyar, sedangkan dampak tidak langsung berupa kerugian akibat terhentinya kegiatan ekonomi tercatat sebesar Rp 8,008 milyar. Kegiatan ekonomi masyarakat berupa transaksi jual beli barang dan jasa yang biasa dilakukan di pasar selama terjadinya Erupsi Merapi juga terhenti. Kerusakan yang dialami oleh pasar tradisional baik berupa rusak berat, sedang maupun ringan adalah sebesar Rp3,125 milyar sedangkan kerugian yang dialami akibat tidak beroperasinya pasar diperkirakan senilai Rp372,126 milyar. Selain dari pertanian, perekonomian Kabupaten Sleman juga diwarnai oleh kegiatan pariwisata

yang memanfaatkan

keanekaragaman sumber daya alam serta budaya yang berkembang di sekitar Gunung Merapi. Erupsi Merapi telah menimbulkan kerusakan baik sarana maupun prasarana pendukung wisata di sekitar Gunung Merapi. Kerusakan yang 473


dialami oleh sub sektor pariwisata tercatat Rp7,488 milyar. Sedangkan kerugian yang dialami baik berupa hilangnya pendapatan serta potensi pendapatan yang seharusnya diterima adalah senilai Rp70,525 milyar. Masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha dapat mengagunkan aset-aset yang dimiliki baik berupa rumah

maupun

lahan

pertaniannya

kepada

lembaga

keuangan. Namun selama terjadinya letusan gunungapi sebagian masyarakat telah kehilangan aset baik rumah maupun lahan pertanian serta menjadi tidak mampu untuk melunasi hutang. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kredit

macet

pada

lembaga-lembaga

keuangan

serta

terhentinya program-program penguatan modal Pemerintah Daerah. Jumlah kerugian yang akan dihadapi oleh sub sektor keuangan dan perbankan adalah senilai Rp308,744 milyar. (5) Lintas Sektor Penilaian

kerusakan

dilakukan

terhadap

dan sub

kerugian sektor

pada

lintas

lingkungan

sektor hidup,

pemerintahan, ketertiban dan keamanan, serta tata ruang. Sub sektor lingkungan hidup pada uraian ini difokuskan pada Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang memegang peranan penting bagi keseimbangan ekosistem wilayah secara lebih luas. Nilai kerusakan pada sektor lintas sekor adalah sebesar Rp5,755 milyar atau sekitar 0,68% dari total kerusakan. Sedangkan nilai kerugian adalah sebesar Rp3,386 trilyun atau sekitar 75,48%. Adapun nilai total kerusakan dan kerugian pada sektor lintas sektor adalah 3,392 trilyun atau sekitar 63,62%.

474


Tabel 5.26. Nilai Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor di Kabupaten Sleman No

Nilai Kerusakan

Sektor/ Subsektor Lintas Sektor

Nilai Kerugian

Total

(Rp)

(%)

(Rp)

(%)

(Rp)

(%)

100.00

3,384,000,000,000

99.91

3,389,755,212,996

99.91

1

Lingkungan Hidup (TNGM)

5,755,212,896

2

-

1,018,748,000

0.03

1,018,748,000

0.03

3

Pemerintahan Ketertiban dan Keamanan

*

30,000,000

0.00

30,000,000

0.00

4

Tata Ruang

-

1,882,840,000

0.06

1,882,840,000

0.06

100.00 3,386,931,588,000 (75,07)

3,392,686,800,996

100.00 (100)

Total

5,755,212,896

100.00 (0,64)

Sumber: Bappeda

Kawasan

Taman Nasional Gunung Api Merapi (TNGM)

merupakan kawasan hutan lindung seluas ± 6.400 Ha (±4.000 ha adalah areal bervegetasi) yang berlokasi di Kabupaten Sleman Provinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Kawasan TNGM tertutup abu vulkanik yang menimbulkan kerusakan vegetasi (di tingkat semai dan pancang), migrasi satwa (burung, monyet ekor panjang, babi hutan, macan,) serta kerusakan ekosistem. Adapun kawasan bervegetasi (tegakan dan semak) yang terkena hembusan awan panas yang hancur dan terbakar di Kabupaten Sleman setidaknya tercatat seluas ±1.128 ha (Resort Cangkringan dan Resort Pakem - Turi) yang mengakibatkan kerusakan senilai Rp5,755 milyar serta kerugian senilai Rp 3,384 trilyun. Penilaian kerusakan adalah terhadap bangunan kantor maupun prasarana pendukung TNGM lainnya sedangkan kerugian adalah nilai hutan TNGM. Penilaian kerugian lain adalah dari sub sektor pemerintahan yaitu

biaya

yang

dikeluarkan

untuk

penyelenggaraan

pemerintahan sementara selama kantor utama tidak dapat digunakan.

Besaran

nilai

kerugian

dari

sub

sektor

pemerintahan adalah Rp1,018 milyar. Sedangkan untuk kerugian pada sub sektor ketertiban dan keamanan adalah Rp30 juta. 475


Saat ini di telah tersusun beberapa dokumen perencanaan tata ruang wilayah sekitar kawasan Gunung Merapi. Namun, pola aliran lava maupun lahar yang keluar dari letusan Gunung Merapi telah berubah sehingga kawasan rawan bencana

perlu

disesuaikan.

Sehingga

pada

akhirnya

dokumen-dokumen perencanaan tata runag tersebut juga perlu

disesuaikan.

Besaran

penyusunan/penyesuaian

nilai

dokumen

kerugian

rencana

untuk

tata

ruang

diperkirakan senilai Rp1,8 milyar. 3) Kebijakan pemerintah untuk tahap recovery pasca bencana erupsi. Berdasarkan sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, perekonomian dan lintas sektor secara makro

kebijakan pemerintah untuk

melakukan recovery pasca erupsi adalah sebagai berikut: a)

Sektor Pemukiman Mengingat luncuran awan panas menyebabkan kerusakan pemukiman warga yang tidak sedikit, maka kebijakan pemulihan dini di sektor pemukiman ditekankan pada pembuatan hunian sementara/huntara (shelter) Huntara dibangun diatas tanah kas desa untuk masa tinggal selama 1 tahun. Lokasi huntara tersebut ditetapkan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman, BNPB, BPPTK. dengan sumber pendanaan dari donor, yang dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Huntara dilengkapi

dengan

kandang

ternak

atau

sumber

mata

pencaharian lainnya, pos keamanan, pos kesehatan dan shelter sekolah

serta

fasilitas

umum

lainnya.

Dengan

demikian

kehidupan sosial ekonomi warga yang akan menempati shelter tersebut lambat laun akan pulih. Perubahan kawasan rawan bencana Gunung Merapi, perlunya penataan ulang daerah pemukiman atau pemukiman kembali bagi warga yang rumahnya rusak. Penataan kawasan lereng merapi dilakukan setelah kajian tata ruang merapi darurat disetujui oleh lembaga yang berwenang. Sosialisasi

terhadap 476


rencana pemukiman kembali dilakukan, agar tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Rehabilitasi pemukiman merupakan kegiatan awal penataan ruang dan kawasan di lereng Gunung Merapi dan sekitarnya. Faktor kejelasan status kepemilikan lahan dan daya dukung lingkungan guna memenuhi kebutuhan manusia (pemukiman, pertanian, padang rumput, fasilitas sosial dan umum, air bersih) menjadi perhatian utama. Dalam zona pemukiman di lereng Merapi tersebut, perlu dilengkapi petunjuk jalur-jalur evakuasi ataupun tanda-tanda guna peringatan dini sebagai antisipasi bila terjadi bencana. Akses jalan untuk evakuasi juga harus dibangun kembali agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan Gunung Merapi secara nyaman. Upaya mitigasi bencana dengan kearifan lokal juga perlu dihidupkan. b) Sektor Infrastruktur Luncuran awan panas menyebabkan sarana-prasarana publik serta fasilitas umum lainnya rusak dan tertutup material vulkanik. Sungai-sungai yang berhulu di Merapi juga tertutup material vulkanik dan berakibat tersumbatnya aliran sungai. Hal ini berpotensi menyebabkan banjir lahar dingin di daerah hilir. Untuk meminimalisasi dampak banjir lahar dingin tersebut, perlu dilakukan normalisasi sungai. Penambangan pasir yang ditujukan untuk normalisasi sungai perlu diberi pedoman untuk pengaturan dan pengendalian. Selain itu, mengingat status merapi masih siaga dan curah hujan yang masih tinggi maka diperlukan ke hatihatian dalam melakukan normalisasi sungai. Pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran air bersih, sanitasi, kelistrikan dan fasilitas umum lainnya, perlu dilakukan secara cepat. Hal ini harus dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan rehabilitasi serta rekonstruksi kehidupan masyarakat . 477


c) Sektor Sosial Recovery sektor sosial (sub sektor kesehatan, pendidikan dan sosial budaya) harus segera dilaksanakan, guna menghindari terjadinya ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan publik. Perawatan terhadap korban yang sakit serta pencegahan terhadap penyakit segera dilakukan, mengingat masih adanya korban yang dirawat dan kondisi lingkungan yang belum pulih. Pemenuhan gizi bagi kelompok rentan (pengungsi dan warga terdampak) terus dilakukan sejak kegiatan tanggap darurat agar derajat kesehatan tidak memburuk. Upaya penjaminan kesehatan bagi warga yang terkena dampak terus dilakukan untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan. Kegiatan belajar mengajar selama terjadi erupsi Merapi praktis terhenti. Pasca erupis kegiatan belajar mengajar harus segera dilaksanakan kembali. Kebijakan untuk menitipkan anak usia sekolah ke sekolah yang terdekat dengan barak pengungsian dilakukan ditunjang dengan fasilitas antar jemput. Shelter sekolah perlu dibangun guna menggantikan bangunan sekolah yang rusak tersapu awan panas, sampai dengan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak selesai dilaksanakan. Mitigasi bencana lebih disosialisasikan melalui pendidikan kebencanaan di sekolah, sehingga pengetahuan masyarakat lebih memahami perilaku Merapi. Revitalisasi kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan dengan memfasilitasi pembentukan RT/RW penghuni shelter, hal tersebut dimaksudkan agar budaya kebersamaan dan gotong royong tetap dipertahankan. d) Sektor Perekonomian Letusan Gunung Merapi ternyata sangat berdampak besar terhadap sektor perekonomian, hal ini dirasakan tidak hanya pada masyarakat yang terkena dampak langsung namun juga pada masyarakat yang terkena dampak tidak langsung. Pada

478


saat status Merapi awas, warga sejauh radius 20 km dari puncak Merapi harus mengungsi. Selain kerugian yang bersifat fisik, letusan gunungapi Merapi juga telah menimbulkan kerugian lain akibat rusaknya proses produksi dan distribusi. Beberapa hal diantaranya

adalah

hilangnya

pasar,

terputusnya

saluran

distribusi dan kapasitas produksi yang tidak dapat berlangsung normal. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya simpul sektor perekonomian yang berlokasi di sekitar lereng merapi untuk menggantungkan hidupnya, misalnya peternakan sapi perah, perikanan,

wisata

alam,

perkebunan,

pertanian

dan

penambangan pasir. Potensi kerugian yang dialami oleh berbagai sektor tersebut tidak terbatas pada yang berada didalam kawasan rawan bencana tetapi juga yang terletak diluar kawasan rawan bencana. Pemulihan ekonomi dimulai dengan mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan perekonomian pada masyarakat pengungsi yang telah kembali kerumah masing-masing. Program padat karya atau cash for work untuk pengelolaan lahan pertanian yang rusak dan pembersihan lingkungan pemukiman menjadi wacana yang berkembang untuk membantu masyarakat mengurangi kerugian yang diderita akibat letusan Merapi. Selain sebagai upaya ganti rugi untuk mendapatkan uang tunai karena hilangnya mata

pencaharian

mereka,

kegiatan

tersebut

juga

akan

berdampak terhadap kondisi psikologis masyarakat. Harapannya masyarakat cepat bangkit dan tidak larut. Kebutuhan awal untuk pemulihan ekonomi bagi masyarakat dilereng Merapi antara lain menghidupkan kembali usaha yang tidak memerlukan pembenahan fisik terlebih dahulu, aktivasi perdagangan di pasar tradisional, pengadaan benih, pemberian modal/kredit lunak, alat produksi, pakan ternak, pendampingan UMKM sampai dengan pemasaran hasil produksi, penciptaan mata pencaharian baru dengan memanfaatkan material yang

479


ada. Pelaksanaan revitalisasi kelompok tani dan koperasi sebagai sentra pemulihan dan pemberdayaan dan perwujudan kemandirian desa disekitar lereng Merapi juga perlu dilakukan. Untuk membangkitkan kembali masyarakat dari keterpurukan serta meningkatkan kunjungan wisata, maka perlu dilakukan “Gerakan Sleman Bangkit” di samping pengembangan obyek wisata lereng Merapi serta penambahan koleksi Museum Gunung Merapi. e) Lintas Sektor Masyarakat yang terkena dampak langsung letusan Gunung Merapi dan sudah tidak mempunyai tempat tinggal bisa tinggal di shelter selama 1-2 tahun. Shelter bagi pengungsi perlu dilengkapi dengan pos keamanan, termasuk pengaturan pengelolaannya. Dampak dari letusan gunungapi merapi juga berakibat rusaknya gedung kecamatan, balai desa, sekolah, puskesmas dan fasilitas publik lainnya. Pelayanan publik di daerah terdampak erupsi Merapi harus tetap dilaksanakan. Infrastruktur pelayanan publik tersebut dipindahkan walau hanya bersifat sementara sambil menunggu pembangunan dan rehabilitasi. Selain itu, juga dilakukan penyelamatan dan pergantian terhadap arsip dan data kependudukan. Kajian tataruang lereng Merapi telah dilakukan oleh tim dari Universitas Gadjah Mada mengingat adanya perubahan kawasan rawan bencana. Kajian tersebut perlu ditindak lanjuti agar mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menetapkan tata ruang di lereng merapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemerintah Provinsi DIY telah membuat usulan perluasan kawasan Taman Nasional Gunungapi Merapi (TNGM) kepada Pemerintah Pusat, dalam upaya untuk pergantian terhadap tanah milik warga.

480


Erupsi Gunung Merapi menyebabkan kerusakan hutan sehingga diperlukan revitalisasi agar fungsi resapan air di daerah hulu tetap bisa dipertahankan. Namun demikian harus didahului dengan penelitian terhadap tanah dan melakukan identifikasi terhadap kerusakan lingkungan guna tindak lanjutnya. b. Bencana angin kencang dan angin puting beliung Pada tahun 2010 di wilayah Kabupaten Sleman terjadi bencana angin kencang

dan

angin

lesus

yang

mengakibatkan

kerugian

bagi

masyarakat. Fasilitas umum dan harta benda masyarakat banyak mengalami kerusakan akibat bencana ini. Bencana angin kencang sering kali terjadi pada musim pancaroba. Sejak Januari 2010, jumlah kejadian berfluktuasi tergantung cuaca dan kondisi alam. Pada bulan Januari tercatat 5 kejadian, Februari 1 kejadian, Maret 3 kejadian, Mei 4 kejadian, September 5 kejadian dan Desember 1 kejadian. Kejadian angin kencang yang paling merugikan tercatat pada tanggal 25 September 2010 yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 1 orang luka ringan, 6 rumah rusak berat tertimpa pohon, 15 rumah rusak sedang tertimpa pohon, 50 rumah rusak ringan dan melanda 12 kecamatan. Angka estimasi total kerugian akibat bencana angin kencang mencapai Rp443.700.000,00. Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman atas bencana yang terjadi adalah: 1) Mengerahkan tim reaksi cepat yang dilengkapi dengan gergaji mesin dan mobil hidrolik untuk membuka jalan akses sehingga lalulintas normal kembali akibat pohon tumbang yang menutup jalan. 2) Membawa korban ke rumah sakit dan memberikan santunan bagi keluarga korban.

481


c. Bencana Kekeringan Wilayah

Kabupaten

Sleman

yang

sering

mengalami

bencana

kekeringan adalah 2 kecamatan yaitu Kecamatan Prambanan dan Gamping. Kekeringan terjadi di 3 desa Kecamatan Prambanan yaitu Wukirharjo (Dusun Klumprit I, Klumprit 2), Gayamharjo (Dusun Lemahbang, Nawung, Kalinongko Kidul, Jali dan Gayam), dan Desa Sumberharjo (Dusun Umbulsari A dan B) desa Sambirejo (Dusun Sumberwatu, Dawangsari, Gedang atas, dan Mlakan). Selain itu kekeringan terjadi di Balecatur (Dusun Sembung), Kecamatan Gamping. Pada tahun 2010 terjadi anomali cuaca, yaitu tidak terdapat musim kemarau, sehingga bencana kekeringan tidak terjadi. Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman atas bencana yang terjadi adalah: 1) Pengoperasian

sistem

jaringan

air

baku

Prambanan

untuk

memenuhi kebutuhan air bersih. 2) Pada tahun 2010 tidak melakukan droping air bersih karena tidak terdapat bulan kemarau dan permintaan masyarakat.

d. Bencana Tanah Longsor Pada tahun 2010 terjadi 3 kejadian bencana tanah longsor, 1 kali di kecamatan Cangkringan dan 2 kali di kecamatan Prambanan. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Cangkringan mengakibatkan 2 korban

meninggal

sedangkan

bencana

longsor

di

Kecamatan

Prambanan tidak menimbulkan korban. Kerugian akibat tanah longsor Rp16.050.000,00. Pada tahun 2010 terjadi ancaman batuan jatuh (rockfall) dengan volume 6m x 2m x 10m dengan kondisi telah terbelah akibat gempa 2006

di

Padukuhan Gedang Atas serta mengancam

Padukuhan Kikis di bawahnya. Pada tahun anggaran 2010 dilakukan chipping/pemecahan batu, sehingga menjadi batu-batu ukuran kecil dan tidak menjadi ancaman. Upaya yang dilaksanakan untuk menanggulangi adalah mengevakuasi material tanah longsor yang menutup jalan akses.

482


e. Bencana banjir bandang Pada

23 september 2010 terjadi curah hujan ekstrim yang memicu

jebolnya Dam Mlakan, Nglengkong, Sambirejo, Prambanan yang mengakibatkan 2 rumah hanyut, masjid tertimbun material pohon bercampur tanah, rusaknya sawah milik 18 KK, jembatan dan talud rusak serta rumah 16 KK tergenang banjir. f. Bencana banjir lahar dingin Dampak banjir lahar dingin yang merugikan telah terjadi beberapa kali, yaitu pada tanggal 29 November 2010 dan 4, 14, 23 Desember 2010. Kejadian tersebut

terjadi di hilir Kali Boyong di Caturtunggal (akibat

banjir lahar dingin di kali Code) dan Cangkringan. Dampak yang ditimbulkan berupa 2 rumah rusak ringan; pengungsian 69 jiwa di Blimbingsari.

Di Cangkringan akses jalan Umbulharjo-Kepuharjo

tertimbun material di Jembatan Pagerjurang, Koramil Cangkringan terendam, Jembatan Pagerjurang ambrol, Kantor Polsek Cangkringan terendam, 6 rumah terendam lahar dan 250 jiwa warga mengungsi. Penanggulangan

bencana alam dilaksanakan melalui langkah-langkah

pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan

pada saat

sebelum terjadinya bencana, tanggap darurat, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadinya bencana dan rehabilitasi mental, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana. Penanggulangan

bencana di Kabupaten Sleman menggunakan prinsip

menitikberatkan pada pengurangan resiko bencana sehingga sebagian besar kegiatan berada pada fase pra bencana dan memadukan mitigasi fisik dan mitigasi non fisik.

483


Pada fase pra bencana dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan dilakukan beberapa langkah: a. Sosialisasi Kawasan rawan bencana. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Sosialisasi tergantung dari sumber ancaman di masingmasing wilayah, sedang pemateri berasal dari para ahli dibidang masing-masing. Sosialisasi Kawasan rawan bencana

dilaksanakan

sebanyak 15 kali di 5 kecamatan. b. Pelatihan SAR Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang penanggulangan bencana alam telah dilaksanakan Pelatihan SAR (Search and Rescue) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sebanyak 2 angkatan bagi 60 orang yang terdiri tas tim SAR Air dan SAR Darat yang dilaksanakan di Karang Pramuka dan Sungal Elo Magelang. c. Gladi Lapang Gladi lapang

pada tahun 2010 dilaksanakan dengan desain untuk

bencana Erupsi Gunung Merapi. Gladi lapang merupakan kerjasama antara Pemkab Sleman–Mabes TNI–dan tentara Amerika Serikat (USPACOMM). Gladi lapang dilakukan melalui tahapan tahapan workshop, gladi posko dan diakhiri gladi lapang. Unsur-unsur yang terlibat adalah masyarakat Desa Kepuharjo, Pemkab Sleman, Mabes TNI, Unsur AL, AU dan polisi. d. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tim Reaksi Cepat merupakan tim multisektor yang merupakan peningkatan intensitas piket 24 jam. Tim reaksi dibentuk cepat hanya dilakukan pada musim penghujan di mana ancaman bencana pada umumnya meningkat.

484


e. Pembuatan Rencana Kontijensi Gempa Bumi Pembuatan rencana kontijensi gempa bumi merupakan pedoman tanggap darurat untuk bencana gempa bumi. Dokumen ini disusun berdasarkan peta mikrozonasi yang menggambarkan

amplifikasi

tanah/watak tanah terhadap getaran gempa. Daerah-daerah yang beramplifikasi tinggi menjadi kawasan yang harus diprioritaskan dalam penanganan tanggap darurat gempa bumi. f. Updating Sistim Informasi Penanggulangan bencana Alam (SIPBA) Sistim Informasi Penanggulangan bencana Alam (SIPBA) merupakan peta rawan bahaya, semua jenis bencana di Kabupaten Sleman. Peta ini menjadi salah satu pedoman dasar pengambilan kebijakan dalam penanggulangan bencana. SIPBA pertama kali disusun tahun 2004, dan diupdating pada tahun 2010. g. Wajib Latih Wajib latih adalah pelatihan bencana dengan tujuan akhir pembentukan penduduk mandiri mitigasi, yang diharapkan

dapat membentuk

komunitas-komunitas peduli bencana. Sistem pelatihan dilakukan dengan

lebih

mengaplikasikan

banyak hasil

praktek, latihan

dan pada

diakhir

pelatihan

komunitas

tertentu

langsung dengan

simulasi/gladi lapang. Pada tahun 2010 wajib latih dilakukan 2 kali yaitu pada guru, pamong dan karangtaruna di kawasan Gunung Merapi dan kawasan rawan gempa bumi. 2. Status Bencana Bencana alam erupsi gunung merapi yang terjadi pada tahun 2010 merupakan bencana alam dengan skala nasional, hal ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan maupun besaran kerugian. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan urusan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.528.191.500,00 dalam

pelaksanaannya

anggaran

tersebut

terealisasi

sebesar

Rp1.353.482.567,00 atau sebesar 88.57%. 485


4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan Bencana Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam diperlukan manajemen penanggulangan bencana alam yang merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan tersistem baik pada masa pra bencana, pada saat bencana terjadi maupun pada masa pasca bencana.

Kegiatan

tersebut

bencana,

diawali

dengan

perencanaan

kawasan

rawan

pembangunan sarana prasarana, sehingga pada saat bencana sistem penanggulangan dapat diaktifkan dan diakhiri tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Antisipasi terjadinya bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman atas bencana yang terjadi, dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana meliputi : 1) Operasional Penanggulangan Bencana Alam selama 12 bulan. 2) Sosialisasi

Kawasan rawan bencana sebanyak 14 kali

di 9

Kecamatan 3) Operasional dan Pelatihan SAR

sebanyak 2 angkatan

dengan

peserta 60 orang 4) Wajib latih dilakukan sebanyak 2 angkatan/60 orang 5) Pembinaan Pengelolaan Air Baku

Kawasan Kekeringan

di 2

Kecamatan yaitu Kecamatan Gamping dan Kecamatan Gamping. 6) Gladi Lapang penanggulangan bencana alam selama 4 hari di bulan Juli 2010 b. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana meliputi : 1) Operasional dan pemeliharaan 3 unit bunker dan 2

sistem Early

Warning System berupa 10 unit sirine dan 3 unit penakar hujan . 2) Program Pengembangan data, informasi dan statistik daerah melalui kegiatan pemetaan kawasan rawan bencana dengan kegiatan penyusunan dokumen kontijensi bencana gempa bumi dan updating SIPBA

486


c. Program

Peningkatan

Keamanan dan Penanggulangan Kebakaran

tersebut dilaksanakan dengan kegiatan pencegahan dan operasional pemadaman kebakaran

dengan melaksanakan penyuluhan

dan

pelatihan pemadam kebakaran sebanyak 4 kali, melaksanakan 50 kali kegiatan pemadaman kebakaran, dan 66 kali kegiatan kesiap siagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK), terlaksananya identifikasi 24 obyek rawan kebakaran serta terlaksannya monitoring sarana PBK sebanyak 24 obyek.

5. SKPD yang menangani SKPD yang menangani penanggulangan bencana adalah Badan Kesatuan Bangsa,

Perlindungan

Masyarakat

dan

Penanggulangan

Bencana

Kabupaten Sleman yang dibentuk sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemeritah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman. a. Bidang Penanggulangan Bencana Struktur Organisasi

Bidang Penanggulangan Bencana adalah sebagai

berikut: 1) Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 2) Subbidang Operasional Penanggulangan Bencana; dan 3) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang

Penanggulangan

Bencana

mempunyai

tugas

menyelenggarakan dan mengoordinasikan pencegahan, kesiapsiagaan dan operasional penanggulangan bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana kerja bidang penanggulangan bencana;

487


2) Perumusan operasional

kebijakan

teknis

penanggulangan

pencegahan, bencana,

kesiapsiagaan

serta

rehabilitasi

dan dan

rekonstruksi pasca bencana; 3) Penyelenggaraan

dan

pengkoordinasian

pencegahan

dan

kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 4) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pembinaan operasional penanggulangan bencana; 5) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang penanggulangan bencana. b. Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Struktur Organisasi Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah sebagai berikut : 1) Subbidang pemadam kebakaran; dan 2) Subbidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Bidang

Penanggulangan

Bahaya

Kebakaran

mempunyai

tugas

menyelenggarakan dan membina operasional dan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Penyusunan

rencana

kerja

Bidang

Penanggulangan

Bahaya

Kebakaran; 2) Perumusan kebijakan teknis operasional dan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan operasional pemadam kebakaran; 4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

488


6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Sumber daya penyelenggara urusan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana tabel berikut. Tabel 5.9. SDM Penyelenggara Penangulangan Bencana Alam dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 2 3 4 5 6

SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah Sumber: Bakesbanglinmas dan PB

1 41 0 5 3 50

1. 2. 3. 4.

I II III IV

0 28 21 1

Jumlah

50

7. Kelembagaan yang dibentuk Fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan seseuai Perda

Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi

Perangkat

Daerah. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah serta pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di setiap Kabupaten Kota dapat dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Kabupaten Sleman telah

mengimplementasikan pembentukan BPBD melalui Perbup No 34/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang mewadahi ketugasan

penanggulangan

bencana pada dinas yang memiliki fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana. 8. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi a. Erupsi Merapi Gunung Merapi di Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di dunia dengan tinggi puncak hampir 3000 meter di atas permukaan laut. Merapi memiliki karakteristik gunung api stratovolkano yaitu tubuh gunung api tinggi berbentuk kerucut yang terbentuk dari endapan awan 489


panas dan lava berselang-seling. Merapi memiliki periode erupsi yang singkat (terpendek hanya 2 tahun) sehingga menjadi ancaman bahaya bagi kehidupan disekitarnya. Awan panas Merapi yang merupakan bahaya utama dapat meluncur dengan kecepatan sampai 100 km/jam sejauh belasan kilometer. Merapi memiliki tipe erupsi spesifik yaitu munculnya piroclastic flow/awan panas (wedhus gembel). Awan panas inilah sebenarnya merupakan letusan Merapi yaitu keluarnya sejumlah material magmatik (batu, pasir dan abu) dan konsentrasi gas sangat tinggi bersuhu ratusan derajat celcius. Abu yang dikeluarkan akan menyebar menurut arah dan besar angin, berpotensi merusak tanaman pertanian, mencemarkan air serta

mengganggu

pernafasan.

Tidak

ada

jalan

lain

untuk

menyelamatkan diri dari awan panas kecuali segera menghindar sejauh mungkin dari jangkauannya. Awan panas mempunyai daya rusak luar biasa

dengan

temperatur

yang

sangat

tinggi

sehingga

dapat

menghancurkan bangunan. Kawasan rawan bencana awan panas adalah akibat erupsi 2010 menjadi lebih luas daripada sebelumnya. Kondisi tersebut lebih mengancam mengingat, bukaan kawah berada di tenggara/kecamatan cangkringan, dengan eksisting lereng sungai yang penuh tersisi material. Keadaan tersebut mengakibatkan material awan panas yang relatif sedikit akan mempunyai jarak luncur yang lebih panjang daripada jangkauan normalnya. b. Banjir Lahar dingin Saat ini terdapat 80 juta m3 material sedimen di sungai-sungai yang berhulu di Merapi yang melewati wilayah Sleman, yaitu Kali Gendol, Kali Opak, Kali Kuning, Kali Boyong dan Kali Krasak. Sungai-sungai tersebut akan melalui 7 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik dan Kalasan. Daerah hulu keempat sungai tersebut merupakan wilayah dengan curah hujan tinggi di Kabupaten Sleman.

490


Keberadaan tumpukan vulkanik menjadi ancaman yang sangat serius di musim hujan, karena dengan curah hujan yang tinggi di sekitar puncak Merapi akan memicu terjadinya banjir lahar. Sementara itu di sepanjang alur sungai sebagian masyarakat melakukan aktivitas penambangan pasir beserta truk-truk pengangkut pasir. Selain itu pada kanan kiri sungai terdapat pemukiman penduduk padat, pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan jembatan lintasan yang digunakan masyarakat untuk mobilitas baik di saat situasi normal maupun saat terjadi banjir lahar. Material/sedimen yang bergerak melalui sungai-sungai yang berasal dari Gunung Merapi tersebut dapat terjadi dalam jumlah yang sangat banyak sehingga dapat mengundang permasalahan berupa daya rusak yang ditimbulkan berikut dampak negatif lainnya. Mitigasi bencana secara struktural ditempuh dengan cara membangun bangunan pengendali sedimen atau bangunan sabo dam yang ditujukan untuk mengurangi besarnya daya perusak tersebut dengan cara menahan laju aliran sedimen yang mengalir ke hilir. Untuk menghindari terjadinya korban ketika terjadi lahar dingin, maka telah

diupayakan

peningkatan

kewaspadaan

para

aparat

dan

masyarakat di sekitar lembah dan sungai yang berpotensi dilewati lahar dingin. c. Bahaya Tanah Longsor Wilayah Kabupaten Sleman juga rawan terhadap bahaya longsor. Resiko bahaya longsor disebabkan oleh kondisi jenis tanah, batuan dan kemiringannya. Kemiringan tanah juga menjadi faktor krusial pemicu longsoran. Sebagai contoh daerah Sengir Kecamatan Prambanan mempunyai kemiringan tanah lebih dari 45º, sehingga memiliki resiko tinggi akan terjadinya bahaya longsor. Daerah berjenis tanah pasir dengan kemiringan 45º juga memilki resiko bahaya longsor yang tinggi. Tanah longsor sering terjadi pada musim hujan dengan volume curah hujan tinggi dan dalam waktu lama. 491


Wilayah-wilayah yang memiliki resiko bahaya tanah longsor di Kabupaten Sleman diantaranya di Kecamatan Prambanan, Moyudan, Ngemplak, Pakem, Cangkringan dan sebagian wilayah Kecamatan Minggir dan Seyegan. d. Bahaya angin dan kekeringan Terdapat 10 kecamatan yang rawan bencana angin di Kabupaten Sleman. Wilayah yang telah diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana angin tersebut merupakan wilayah yang dilintasi angin dengan kecepatan tinggi, yakni Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Berbah, Mlati, Turi, Tempel, Seyegan, Moyudan dan Godean. Masyarakat Kabupaten Sleman juga menghadapi resiko bencana kekeringan pada musim kemarau. Resiko kekeringan dihadapi oleh masyarakat yang bermukim di wilayah dengan ketersediaan air sangat rendah dan muka air tanah yang sangat dalam. Wilayah yang memiliki resiko bahaya kekeringan adalah Desa Gayamharjo, Prambanan dan sebagian wilayah Kecamatan Gamping. e. Gempa Bumi Berdasarkan peta mikrozonasi gempa yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, daerah yang memiliki amplifikasi tanah tinggi adalah Kecamatan Berbah, Kalasan dan Prambanan. Hal ini terjadi karena kawasan tersebut berada yang berada di jalur patahan aktif Cesar Opak. Kawasan dengan amplifikasi tinggi dan sangat tinggi terdapat di Desa Purwomartani, Tirtomartani dan Tamanmartani Kecamatan Kalasan, di Desa Kalitirto, Tegaltirto dan Sendangtirto Kecamatan Berbah dan di Desa Bokoharjo, Desa Sumberharjo dan Wukirharjo Kecamatan Prambanan. Disamping adanya cesar aktif, wilayah Sleman yang terdiri dari lapisan batuan sedimen hasil erupsi Merapi menyebabkan bertambahnya efek getaran gempa sehingga gempa dapat dirasakan di seluruh wilayah Sleman.

492


F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat merupakan salah satu faktor utama terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kondisi yang aman dan tertib akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial politik sehingga akan mewujudkan pemerintahan yang dinamis. Kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 cukup kondusif dibanding tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari angka kejahatan pada tahun 2010 yang sudah berkurang dari 2.251 pada tahun 2009 menjadi 1.416 kasus. Upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Sleman dilakukan dengan tujuan memandirikan dan memberdayakan anak jalanan melalui berbagai pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman secara koordinatif dan integratif telah bekerjasama dengan instansi lembaga/LSM dalam melaksanakan penanganan anak jalanan. Pendataan pedagang kaki lima yang menempati fasilitas publik atau pinggir jalan di wilayah aglomerasi perkotaan (Gamping, Depok, Mlati, Ngaglik dan Kalasan) dan kajian PKL di wilayah Kabupaten Sleman terus dilakukan. Usaha informal yang tidak membutuhkan modal yang besar dan proses pendirian usaha yang tidak rumit, menjadi daya tarik masyarakat untuk berdagang dan mendirikan lapak di pinggir jalan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menertibkan para pedagang kaki lima diantaranya adalah melakukan pendataan dan penertiban pedagang kaki lima yang mengunakan fasilitas publik serta melakukan sosialisasi tentang Perda PKL. Anak jalanan (anjal) yang berada di Kabupaten Sleman sebagian besar bukan berasal dari penduduk kabupaten Sleman. Selain anjal, permasalahan lain adalah adanya gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kabupaten Sleman. Mereka bermain, mencari nafkah, bertempat tinggal dan menghabiskan waktu di pasar, terminal, kolong jembatan, trotoar maupun ruang terbuka yang ada sehingga sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dan pelecehan.

493


Anjal dan gepeng di Kabupaten Sleman yang melakukan aktivitas di perempatan jalan, mengamen dan mengemis menganggu kelancaran lalu lintas.Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah melakukan

penertiban

dan

operasi

kemudian

dilakukan

pembinaan.

Pelaksanaan pembinaan dan rehabillitasi dilakukan di dalam maupun di Luar Panti Sosial . Beberapa tempat di wilayah Sleman (Jl Palagan dan Jl Magelang) disinyalir ada penyalahgunaan fungsi salon kecantikan menjadi tempat prostitusi terselubung. Salon-salon seperti ini kerap disebut sebagai Salon Plus. Pemerintah

Kabupaten

Sleman

berupaya

melakukan

penertiban

dan

pengecekan ke salon kecantikan agar tidak terjadai penyalahgunaan ijin dan mengurangi potensi konflik dengan masyarakat. Secara ringkas penyelenggaran ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 1. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban a. Tindak kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2010 sejumlah 1.416 kasus. Tindak kejahatan tersebut terdiri dari 40 kasus narkoba; 4 kasus pembunuhan, 22 kasus kejahatan seksual, 170 kasus penganiayaan, 797 kasus pencurian biasa, 311

kasus penipuan. Jumlah demonstrasi di

bidang politik 5 kasus, bidang ekonomi 3 kasus dan unjuk rasa 64 kasus b. Pedagang kaki lima yang menempati fasilitas publik dan pinggir jalan. c. Banyaknya anak jalanan dan gelandangan pengemis yang berasal dari daerah lain. d. Adanya penyalahgunaan salon kecantikan menjadi salon Plus 2. SKPD yang menangani SKPD yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana serta Satuan Polisi Pamong Praja. SKPD dibentuk dengan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 494


Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

Masyarakat

dan

Penanggulangan

Bencana Kabupaten Sleman, dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamog Praja. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten

Sleman

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Badan Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

Masyarakat

dan

Penanggulangan

Bencana Klabupaten Sleman Mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri,

perlindungan

masyarakat,

penanggulangan

bencana

dan

penanganan kebakaran. b. Pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyrakat, penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran. c. Penyelenggaraan pelayanan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri,

perlindungan

masyarakat,

penanggulangan

bencana

dan

penanganan kebakaran. d. Pembinaan kesatuan bangsa,

politik dalam negeri, perlindungan

masyarakat, penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran. e. Pengoodinasian kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Satuan

Polisi

Pamong

Praja

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan tugas ketentraman, ketertiban umum, dan

penegakan 495


peraturan perundang-undangan; c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Pembinaan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Sumberdaya penyelenggara Ketentraman dan ketertiban Umum adalah: Tabel 5.10. SDM Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum No. 1 2 3 4 5 6

Jenis Pendidikan SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah Sumber: Bakesbanglinmas dan PB

4.

Jumlah SDM (orang) Jumlah 5 118 4 37 9 173

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah 2 88 75 8 173

Penanggulangan dan Kendalanya Dalam rangka menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan maka disusun program kegiatan sebagai berikut: a. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku dengan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku Kawasan Rawan Kekeringan. b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan: 1) Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 2) Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran. a) Penyuluhan dan pelatihan PBK b) Kesamaptaan petugas Damkar

496


3) Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran a) Pemeriksaan peralatan PBK di Instansi Pemerintah /Swasta dan pemeriksaan sarana prasarana Perlindungan Bangunan Instansi Pemerintah/ Swasta. b) Pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran 4) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran a) Posko Siaga PBK b) Operasional pemadam kebakaran dan pengamanan c) Kesiapsiagaan PBK c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan: 1) Bimtek, workshop, seminar, lokakarya berupa Operasional Korsik Pemda 2) Pengelolaan Kepegawaian d. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan: 1) Peningkatan

Kapasitas

Aparat

dalam

rangka

pelaksanaan

Siskamswakarsa a) Pembinaan Linmas tingkat kabupaten b) Pembinaan Linmas tingkat kecamatan c) Optimalisasi Rupusdalkom d) Pembentukan dan Pembinaan Tim SAR Air 2) Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas a) Operasional Linmas dan Kesipsiagaan Linmas b) Operasional Linmas di 17 Kecamatan c) Pengerahan Linmas d) Karya Bhakti Linmas dalam mendukung kegiatan TMMD e) Fasilitasi dan koordinasi Kasatgas Desa dan kasi Trantib Kecamatan f) Implementasi Wasbang ( Upacara Bendera) g) Belanja Modal

497


e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Peningkatan

toleransi

dan

kerukunan

dalam

kehidupan

beragamayang diwujudkan dalam Forum kerukunan umat beragama. f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan: 1) Pembinaan Wasbang dan Pemantapan Ideologi Negara 2) Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan a) Porkom wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda antar Etnis dan Suku b) Deteksi Dini dan Cegah Intellijen c) Monitoring/pengawasan dan Update Data bekas Anggota OT 3) Pemantauan dan pendataan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing g. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan: 1) Penyuluhan kepada masyarakat a)

Sosialisasi pemahaman Kehidupan Demokrasi dan HAM

b)

Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan

c)

Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik

2) Koordinasi Forum-forum diskusi Politik dengan kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 4) Tim koordinasi Kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5) Forum Komunikasi Antar Partai ( FKAP) h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat dengan kegiatan: 1) Pembinaan dan fasilitasi ketertiban masyarakat 2) Pengawasan dan pengendalian keamanan i. Program Penegakan Hukum dengan kegiatan: 1) Operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda 2) Operasi penertiban

498


5.

Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan Dalam

pelaksanaan

berkoordinasi

ketentraman

dan

ketertiban

umum

selalu

dan melibatkan instansi terkait dalam penanganannya,

sehingga penanganan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Aparat yang terlibat meliputi: PPNS, Kepolisian, Polisi Pamong Praja, dan aparat instansi terkait. 6.

Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp 2.551.510.180,00 Dalam pelaksanaannya

anggaran

tersebut

terealisasi

sebesar

Rp2.411.171.061,00 atau sebesar 94,49% .

499

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents