BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB V |1

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

5.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan tugas umum pemerintahannya, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat. Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia di era otonomi daerah ini adalah upaya peningkatan kerjasama antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 pasal 195,

kerjasama antar daerah dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemanfaatan serta pemasaran potensi daerah masing-masing. Dalam konteks kerjasama antar daerah di Kabupaten Pekalongan sendiri dilakasanakan dengan semangat yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut. Kerjasama tersebut tidak lain merupakan upaya serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pekalongan. Dalam menjalankan kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperhatikan kedekatan maupun kesamaan geografis, kedekatan historis, serta juga kedekatan emosional dan dalam rangka sharing “Best Practices” dengan daerah lainnya. Berikut ini dijabarkan sejumlah kerjasama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Pekalongan. Kerjasama antar daerah

tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua): satu, kerjasama yang dilakukan secara terlembaga dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); Dua, merupakan kerjasama antar daerah di luar SKPD.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013

BAB V |2

5.1.1 Keterpaduan Klaster Industri Batik Regional SAMPAN Sebagai daerah yang terkenal dengan sentra industi Batik, Kabupaten Pekalongan terlibat dalam sebuah kerjasama antar pemerintah daerah. Daiawali pada tahun 2003 dinisiaasilah sebuah kerjasama regional khususnya di wilayah Pantura dalam wadah “Sapta Mitra Pantura” atau yang lebih dikenal dengan sebutan SAMPAN. Kerajasama tersebut merupakan sbentuk kerjasama regional antar daerah yang diikuti oleh 7 daerah di daerah pantura. Ke-7 (tujuh) daerah tersebut adalah: Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan sendiri. Kegiatan SAMPAN ini dilakasanakan sebagai bentuk sinergisitas dan sinkronisasi kebijakan public di 7 wilayah pemerintah daerah. Selain itu kegiatan SAMPAN ini sendiri merupakan bentuk simbiosis mutualisme antar pemerintah daerah. Kegiatan ini justru ditujukan untuk menghilangkan ekses negatif dari unfruitful decentralization. Keberadaan SAMPAN ini merupakan wadah untuk menghilangkan dampak-dampak negative egoism kedaerahan dari diberlakukannya otonomi daerah. Dengan diadakannya program SAMPAN ini diharapkan pula mampu meningkatkan daya saing regional termasuk Kabupaten Pekalongan di dalamnya sehingga mampu mengakses pasar baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dengan demikian diharapakn pula pada gilirannya keberadaan program SAMPAN ini mampu menghadirkan efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam hal pelayanan publik, pembangunan SDM serta pemanfaatan potensi daerah. Bentuk kegiatan SAMPAN ini cukup beragam, amun secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 6 (enam) kegiatan utama, yakni: 

Publikasi dan promosi Potensi Wilayah, termasuk kabupaten pekalongan

di

dalamnya.

Bentuk

kegiatan

ini

berupa

pengembangan Website SAMPAN, Pembuatan leaflet pariwisata


BAB V |3

dan peluang investasi, kerjasama promosi dengan media massa, dan pembuatan Materi Promosi Pameran; 

ke-dua, kegiatan sampan juga berupa Kegiatan Pengembangan Pariwisata Terpadu;



ke-tiga, kegiatan sampan juga selain menyiapakn materi promosi dan publikasi, kegiatan ini juga secara aktif mengikuti kegiatan Pemasaran Produk-produk Unggulan Daerah melalui koordinasi Koperasi dan UKM Fair, SAMPAN Expo, Pasar Lelang Forward serta pemasaran produk-produk unggulan bekerjasama dengan jaringan usaha nasional Pantura Koperasi;



ke-empat, dengan ditunjang keberadaan publiksasi yang baik, upaya berikutnya yang dilakukan dalam skema kerjasama antar daerah ini adalah Pengupayaan masuknya Investasi, Roadshow ke lembaga Asosiasi dan Perusahaan Besar, serta pertemuan dengan investor dalam dan luar negeri dalam rangka sosialisasi peluang investasi dan mekanisme perijinan investasi;



ke-lima,

Kerjasama

Perdagangan

dengan

Berjangka

KADIN,

Komoditi

Badan

(BAPPEPTI)

Pengawas perbankan,

Perguruan Tinggi dan Lembaga Internasional; 

terakhir,

dilakukan

upaya

evaluasi

Pra

Study

Kelayakan

Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Utama Wilayah Sampan. 5.1.2 Pemanfaatan Air dari Sumber Air Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kab. Pekalongan Program Pemanfaatan Air ini dilaksanakan Antara Kab. Pekalongan dengan Kota Pekalongan. Pada program ini Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan menjadikan sumber Air yang terdapat di wilayahnya untuk dimanfaatkan oleh Kota Pekalongan sebagai pemasok air bersih. Berikut adalah deskripsi kerjasama Pemanfaatan Air tersebut:


BAB V |4

a. Dasar Hukum -

Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air Minum.

-

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tentang Pemerintah Daerah.

-

Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

-

Undang-undang No. 28 untuk tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

-

Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang sistem pengelolaan air minum.

-

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

-

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

-

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksana Kerjasama Daerah.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 11 tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah.

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

-

Persetujuan kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan Nomor :

616/12/PK/2011 dan

Nomor 415.4/05669/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Air Dari Sumber Mata air Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.


BAB V |5

b. Bidang Kerjasama Pemanfaatan air dari sumber mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro

Kabupaten

Pekalongan

dimaksudkan

untuk

pemenuhan

kebutuhan air masyarakat Kota Pekalongan dan meningkatkan Pendapatan

Asli

Daerah

Kabupaten

Pekalongan

dengan

memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya alam (air) yang ada di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Jangka waktu kerja sama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang c. Hasil (Output) dari Kerjasama Terciptanya

kerjasama

yang

baik

dengan

Pemerintah

Kota

Pekalongan. Memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya alam (air) yang ada di Kabupaten Pekalongan Mencukupi kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Pekalongan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan dari kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. 5.1.3 Kerjasama dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Pemenrintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 juga mengadakan kerjasama antar daerah dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kerjasama antar daerah tersebut secara khusus dilakukan oleh SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan. Kerjasama tersebut berfokus pada pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi Kebutuhan SDM.


BAB V |6

a. Dasar Hukum -

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Transmigrasi.

-

Perjanjian Kerjasama Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah No.29/2013.

-

Perjanjian Kerjasama Kabupaten Pekalongan No.475/3.1/PK/2013 Tanggal 30 April 2013.

b. Bidang Kerjasama -

Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan Transmigrasi.

-

Pengerahan

dan

Fasilitasi

Perpindahan

serta

Penempatan

Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM. c. Anggaran -

Alokasi

: Rp. 64.000.000

-

Realisasi

: RP. 60.872.000

-

Sumber Dana : APBD

d. Hasil (ouput) Kerjasama -

Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan

antar

sektor

dalam

rangka

pengembangan

kawasan

transmigrasi. -

Tersedianya Prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi

UPT.Tumbang

Jutuh

SP1

Kecamatan

Rungan

Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. -

Terlaksananya Persiapan penempatan Calon Transmigran 5 KK ke Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Permasalahan -

Lokasi pengiriman yang tidak sesuai dengan harapan calon transmigran.

-

Lokasi pusat kabupaten yang cukup jauh dari lokasi transmigran.


BAB V |7

f. Solusi -

Melalui motivasi agar Calon transmigran tidak berubah pikiran dan sosialisasi secara intensif.

-

Pelatihan ketrampilan pertanian bagi calon transmigran untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi lokasi penempatan.

5.1.4 Bantuan dan Pemanfaatan Alat Laparascopy untuk Center Pelayanan Metode Operatif Wanita (MOW) a. Dasar Kerjasama -

Kesepakatan Bersama (dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah) Nomor 5523/KB.101/J.3/2011

-

Kesepakatan Bersama (dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah) Nomor 445/1243/2011 tanggal 12 November 2011


Alat kesehatan

c. Anggaran -

Alokasi

: Rp. 251.300.000

-

Realisasi

: Rp. 251.300.000

-

Sumber

: DIPA

d. Output -

Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan

Kesehatan

Reproduksi

kepada

masyarakat

Kabupaten

Pekalongan dan sekitarnya, dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera e. Permasalahan -

Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM.


BAB V |8

5.2 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Selain kerjasama dengan antar daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga melakukan sejumlah kerjasama dengan pihak ketiga. Berikut ini kerjasamakerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga: 5.2.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Dasar Hukum -

Perjanjian

Kerjasama

554.21/I/PK/2013

dengan

PT.

Pos

Indonesia

No.

No.290/Penjualan-VI/PK/0313,Tanggal

02

Januari 2013. b. Bidang Kerjasama -

Pengiriman Surat, Dokumen dan Barang melalui PT. POS.

c. Jangka Waktu Kerjasama -

Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan PT. Pos Indonesia berlaku selama 1 tahun. Dalam hal ini kerjasama dilakukan Antara PT. Pos Indonesia dengan SKPD terkait yakni Bagian Umum Setda.

d. Anggaran -

Alokasi

: Rp. 91.900.000

-

Realisasi

: Rp. 85.660.000

-

Sumber

: APBD Kabupaten Pekalongan.

e. Output atau luaran yang dicapai -

Pengiriman surat dan barang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan menjadi lebih mudah melalui PT. Pos Indonesia.


BAB V |9

5.2.2 Kerjasama dengan SPBU 44.511.14 Gejlik a. Dasar Hukum -

Perjanjian Kerjasama No. 602/16/I/2013, Tanggal 02 Januari 2013


Pengisian BBM rutin atau berkala

kendaraan dinas/operasional

Setda Kabupaten Pekalongan. c. Jangka Waktu -

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Pekalongan dengan SPBU 44.511.14 Gejlik tersebut berlaku selama 1 tahun.

d. Anggaran -

Alokasi

: Rp. 1,337,215,200

-

Realisasi

: Rp. 1,232,686,005

5.2.3 Rehabilitasi sosial bagi penyandang anak bermasalah sosial a. Dasar Hukum -

Ploting di PSPA Satria Baturaden Dengan Surat PSPA No.738 /PSPA-PAS/RH.00.01.05/

II/2013,

tentang

Pemberitahuan

Kegiatan Petirahan Anak Tahun 2013. b. SKPD Penyelenggara dengan Pihak Ketiga -

Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan.

c. Bidang Kerjasama -

Rehabilitasi sosial Anak Nakal

d. Anggaran: -

APBD Kab.Pekalongan -

Anggaran

: Rp. 60.000.000,-

-

Realisasi Anggaran

: Rp. 59.665.500,- (99,44 %)

-

Realisasi fisik

: 100 %


B A B V | 10

e. Jangka Waktu Kerjasama: -

1 (satu) Tahun

f. Output -

Terlaksananya kegiatan rehabilitasi anak nakal sejumlah 55 anak.

g. Permasalahan -

Terbatasnya anggaran penanganan PMKS.

h. Solusi -

Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS.

5.2.4 Rehabilitasi Sosial Bibir Sumbing a. Mitra yang diajak kerjasama -

Yayasan Citra Baru Jakarta.

b. Bidang Kerja Sama -

Rehabilitasi Sosial Bibir Sumbing.

c. Nama Kegiatan -

Fasilitasi Pengiriman PMKS dan PSKS Kab.Pekalongan

d. SKPD Penyelenggara -

Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan

e. Jumlah Pegawai,Kualifikasi Pendidikan,Pangkat dan Golongan -

Jumlah Pegawai

: 68 orang

PNS

: 65 orang

PTT

: 3 orang

(Data Per Desember 2013) -

Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S2)

:

Sarjana (S1)

: 32 orang

Ahli Madya SLTA SLTP

(D III)

:

9 orang 3 orang

: 16 orang :

2 orang


B A B V | 11

SD

:

6 orang

(Data Per Desember 2013) -

Pangkat dan Golongan

Golongan IV

:

8 Orang

Golongan III

:

44 Orang

Golongan II

:

11 Orang

Golongan I

:

2 Orang

PTT

:

3 Orang

-

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural

: 21 orang

Fungsional

:

- orang

f. Sumber Dana -

APBD Kab.Pekalongan

-

Anggaran

: Rp.50.000.000

-

Realisasi Anggaran

: Rp.49.795.000 (99,59 %)

-

Realisasi fisik

: 100 %

g. Jangka Waktu Kerja Sama -

1 Tahun / bisa diperpanjang

h. Hasil (output) kerjasama -

Terlaksananya Kegiatan operasi bibir sumbing bagi 8 orang.

i. Permasalahan -


j. Solusi -



B A B V | 12

5.2.5 Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Netra a. Mitra yang diajak kerjasama -

Barehabsos Distra Rastra Pemalang


Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Netra.

c. Nama Kegiatan -

Pengiriman PMKS.

d. SKPD Penyelenggara -


e. Sumber Dana -

APBD Kab.Pekalongan

-

Anggaran

: Rp.50.000.000

-

Realisasi Anggaran

: Rp.49.795.000 (99,59 %)

-

Realisasi fisik

: 100 %

f. Hasil -

Terlaksananya Kegiatan pengiriman penyandang cacat Tuna Netra sebanyak 2 orang.

g. Permasalahan -


h. Solusi -


5.2.6 Rehabilitasi Sosial Eks. Prikotik a. Mitra yang diajak kerjasama -

Balai Rehabilitasi Sosial Tuna Laras Ngudi Rahayu Kendal


Rehabilitasi Sosial eks psikotik.

c. SKPD Penyelenggara -



B A B V | 13

d. Sumber Dana -

APBD Kab.Pekalongan

-

Anggaran

: Rp.50.000.000

-

Realisasi Anggaran

: Rp.49.795.000 (99,59 %)

-

Realisasi fisik

: 100 %

e. Hasil -

Terlaksananya Kegiatan pengiriman eks psikotik sebanyak 4 orang.

f. Permasalahan -


g. Solusi -


5.2.7 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar/Putus Sekolah a. Mitra yang diajak kerjasama -

Balai Bina Remaja Adhi Karya Ungaran


Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar/Putus Sekolah.



d. Sumber Dana -

APBD Kab.Pekalongan

-

Anggaran

: Rp.50.000.000

-

Realisasi Anggaran

: Rp.49.795.000 (99,59 %)

-

Realisasi fisik

: 100 %


B A B V | 14

e. Hasil (output) Kerjasama -

Terlaksananya Kegiatan pengiriman anak terlantar/putus sekolah sebanyak 15 orang.

f. Permasalahan -


g. Solusi -


5.2.8 Fasilitasi Rehabilitasi eks. Tuna Sosial a. Mitra yang diajak kerjasama -

Balai Rehabilitasi Karya Samektokarti Comal Pemalang.


Rehabilitasi orang terlantar eks tuna sosial.



d. Sumber Dana -

APBD Kab.Pekalongan

-

Anggaran

-

Realisasi Anggaran

: Rp.49.795.000 (99,59 %)

-

Realisasi fisik

: 100 %

: Rp.50.000.000

e. Hasil (output) hasil kerjasama -

Terlaksananya Kegiatan pengiriman orang terlantar eks tuna sosial sebanyak 3 orang.

f. Permasalahan -


g. Solusi -



B A B V | 15

5.2.9 Fasilitasi Rehabilitasi Disabilitas a. Mitra yang diajak kerjasama -

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa ” Prof. Dr. Soeharso” Surakarta.


Balai Rehabilitasi disabilitas.



d. Sumber Dana -

APBD Kab.Pekalongan

-

Anggaran

: Rp.50.000.000

-

Realisasi Anggaran

: Rp.49.795.000 (99,59 %)

-

Realisasi fisik

: 100 %

e. Hasil (output) kerjasama -

Terlaksananya Kegiatan pengiriman cacat tubuh sebanyak 16 orang.

f. Permasalahan -


g. Solusi -


5.2.10 Fasilitasi Pelatihan Keterampilan Tuna Grahita a. Mitra yang diajak kerjasama -

Balai Latihan Koperasi dan UMKM Semarang


Pelatihan ketrampilan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).




B A B V | 16

d. Sumber Dana -

APBD Kab.Pekalongan

-

Anggaran

: Rp.50.000.000

-

Realisasi Anggaran

: Rp.49.795.000 (99,59 %)

-

Realisasi fisik

: 100 %

e. Hasil -

Terlaksananya Kegiatan pengiriman Tuna Grahita sebanyak 3 orang.

f. Permasalahan -


g. Solusi -


5.2.11 Fasilitasi Pelatihan Penyandang Cacat a. Mitra yang diajak kerjasama -

Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat Pudak Payung Semarang.


Pelatihan Penyandang Cacat.



d. Sumber Dana -

APBD Kab.Pekalongan

-

Anggaran

: Rp.50.000.000

-

Realisasi Anggaran

: Rp.49.795.000 (99,59 %)

-

Realisasi fisik

: 100 %

e. Hasil (Output) Kerjasama -

Terlaksananya Kegiatan pengiriman Penyandang Cacat sebanyak 10 orang.


B A B V | 17

f. Permasalahan -


g. Solusi -


5.2.12 Kerjasama Operasional Alat Auto Analizer BS-300 a. Mitra Yang diajak Kerjasama -

PT. RAJAWALI NUSINDO

b. Dasar Hukum -

Perjanjian Kerjasama Nomor 160/DIV/NUS.05.14/VI/08 tanggal 17 Juni 2008.

c. Bidang Kerjasama -

Alat Kesehatan

d. Satuan SKPD penyelenggara kerjasama -

RSUD Kajen

e. Sumber dan Jumlah Anggaran -

Sumber

:APBD

-

Alokasi

: Rp 199.564.200

-

Realisasi

: Rp 199.564.200

f. Jangka Waktu Kerjasama: -

48 Bulan (4 tahun)

g. Hasil (Output) dari kerjasama -

Terpenuhinya kebutuhan Alat Auto Analizer BS-300 sebagai alat pemeriksaan Laborat Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Kajen.

h.

Permasalahan -

i.

Belum terpenuhinya target pembelian Reagensia Solusi

-

Penambahan Anggaran Belanja


B A B V | 18

-

Promosi untuk Peningkatan jumlah pasien Laborat

j. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan -

Auto Analizer adalah merupakan alat utama untuk pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD Kajen.

-

Perjanjian kerjasama dapat diperpanjang apabila target belanja belum terpenuhi.

5.2.13 Kejasama Operasional Alat Kesehatan Mesin Hemodialisa Type SURDIAL a. Mitra Yang diajak Kerjasama -

PT. SINAR RODA UTAMA

b. Dasar Hukum -

Perjanjian

Kerjasama

Nomor

050/259/X/2009

dan

Nomor

608/SRU/NP-HD/X/2009 tanggal 1 Februari 2007. c. Bidang Kerjasama -

Pelayanan kesehatan Hemodialisa (cuci darah)

d. Satuan SKPD penyelenggara kerjasama -

RSUD Kajen

e. Anggaran -

Sumber

: APBD

-

Alokasi

: Rp. 94,034,325

-

Realisasi

: Rp. 94,034,325

f. Jangka Waktu Kerjasama -

72 Bulan (6 tahun)

g. Hasil (Output) dari kerjasama -

Peningkatan pelayanan kesehatan dengan adanya pelayanan cuci darah bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.


B A B V | 19

h. Permasalahan -

Gedung/ruang Hemodialisa yang kurang memenuhi standar pelayanan dikarenakan masih bersebelahan/menempel dengan laundry.

-

Masih terbatasnya Jumlah SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan cuci darah karena keterbatasan anggaran.

i. Solusi: -

Pembangunan gedung untuk laundry agar tidak satu atap dengan pelayanan cuci darah

-

Penambahan anggaran terutama Diklat tentang kompetensi pelayanan cuci darah.

j. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan -

Setelah perjanjian ini selesai unit Mesin Hemodialisa dan Water Treatment dengan Reverse Osmosis System tetap menjadi milik PT. Sinar Roda Utama.

5.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal untuk mewujudkan keserasian antara kebijakan daerah, kebijakan provinsi dan nasional dilakukan dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik dalam pelaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Bentuk-bentuk koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan melalui rapat koordinasi yaitu rapat koordinasi lengkap antara Bupati selaku Pimpinan Penyelenggara Pemerintahan Daerah didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD). Selain itu juga dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh dinas/instansi vertikal yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu meliputi Kantor BPN, Kantor BPS, Kantor Departemen Agama, Kantor Pengadilan Agama,


B A B V | 20

dan BUMN/BUMD yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan secara rutin dan dikemas dalam acara Coffee Morning serta pada acara Rapat Dinas Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang dilakukan setiap bulan. Juga dilakukan kegiatan insidentil terutama dalam menginventarisir dan menyikapi permasalahan bersifat khusus yang memerlukan koordinasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi permasalahan yang lebih besar. Dilakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada kemudian coba dicarikan solusi pemecahannya, beserta antisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan yang lebih besar. Beberapa pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah antara lain: 5.3.1. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 1. Forum koordinasi a) Kerjasama Pengelolaan

Bumi Perkemahan

Linggoasri dan b) Kerjasama Pengelolaan OW Pantai Depok 2. Materi Koordinasi, berupa Pengelolaan Kerjasama Bumi Perkemahan Linggoasri dan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Depok 3. Instansi Vertikal yang terlibat, yaitu Perum Perhutani, Kwarcab Gerakan Pramuka, dan LMDH Linggoasri 4. Jumlah Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan satu kali setahun 5. Hasil dan Manfaat Koordinasi, yaitu terwujudnya pengelolaan kawasan berwawasan kearifan lokal 6. Tindak lanjut dari hasil koordinasi adalah pengembangan objek wisata yang berkelanjutan 5.3.2. Kecamatan Wonokerto 1. Forum Koordinasi, berupa Rapat Dinas, Rapat Khusus dan Slapanan Desa. 2. Materi

Koordinasi,

berupa

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.


B A B V | 21

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat, yaitu Instansi Terkait, Kepolisian, Koramil, UPT, Desa. 4. Sumber dan jumlah anggaran adalah berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan dengan jumlah anggaran Rp. 2.912.000,00. 5. Jumlah Pegawai, Kualitas Pendidikan, Pangkat dan Golongan adalah sebagai berikut: 

Jumlah Pegawai 10 orang



Pendidikan S.2 (2 orang); S.1 (4 orang); D.3(1 orang); SLTA (3 orang)



Pangkat/Golongan Gol IV (2 orang); Gol III (7 orang) dan Gol II (1 orang)

6. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan adalah berupa Rapat Koordinasi/Dinas sebanyak 12 kali dan Rapat Khusus secara insidentil 7. Hasil dan Manfaat Koordinasi, yaitu a) terjalin komunikasi dan informasi yang baik; b) tersusunnya program kecamatan; c) terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat; d) tercapainya kesejahteraan masyarakat. 8. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi, berupa Pelaksanaan Program dan Pelaporan.

5.4 PEMBINAAN BATAS WILAYAH Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota diPropinsi Jawa Tengah, yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut Jawa memanjang ke selatan dengan Kota Kajen sebagai Ibu Kota pusat pemerintahan. Secara geografis terletak diantara: 60 – 70 23’ Lintang Selatan dan antara 1090 – 1090 78’ Bujur Timur yang berbatasan dengan Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah Timur; Laut Jawa


B A B V | 22

dan Kota Pekalongan di sebelah Utara; Kabupaten Banjarnegara di sebelah Selatan dan Kabupaten Pemalang di sebelah Barat. Secara Topografis, Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah datar di wilayah bagian utara dan sebagian merupakan wilayah dataran tinggi/pegunungan di wilayah bagian selatan yaitu di antaranya Kecamatan Petungkriyono dengan ketinggian 1.294 meter di atas permukaan laut dan merupakan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Lebakbarang, Paninggaran, Kandangserang, Talun, Doro, dan sebagaian di wilayah Kecamatan Karanganyar serta Kajen. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dikatakan bahwa batas daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah. Sedangkan batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Wilayah perbatasan ini merupakan sesuatu yang potensial untuk dikembangkan, akan tetapi pada sisi yang lain juga memiliki potensi permasalahan yang memerlukan koordinasi antar daerah dalam mencari penyelesaian. Untuk itu diperlukan optimalisasi kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan fisik prasarana dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Faktor daya saing wilayah menjadi pertimbangan utama di dalam pengelolaan bersama wilayah perbatasan antar daerah yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk dalam tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah.


B A B V | 23

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Menteri melalui Direktur

Jenderal

Pemerintahan

Umum

melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan terhadap penyelenggaraan penegasan batas daerah. Sedangkan Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penegasan batas daerah di provinsi dan kabupate/kota di wilayahnya, serta Bupati/Walikota

melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan penegasan batas daerah di kabupate/kota. Dalam konteks pembinaan batas wilayah merupakan sarana untuk membina kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Batas wilayah/daerah merupakan hal penting terutama kaitannya dengan pemekaran dan penghapusan wilayah/daerah, karena akan memberikan kejelasan batas-batas kewenangan Pemerintah Daerah secara pasti. Kejelasan batas-batas tersebut baik batas alami (sungai, gunung, danau) maupun buatan seperti tugu batas akan dapat menghindarkan dari konflik yang mungkin timbul karena adanya ketidakjelasan batas tersebut. Pelaksanaan pembinaan batas wilayah diperlukan mengingat : 1) untuk melaksanakan Pembinaan Batas Daerah/Wilayah yang menghubungkan antar kabupaten yang berbeda setidaktidaknya harus dilaksanakan kerjasama antara daerah yang berbeda terlebih dahulu yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama sebagai bentuk kerjasama antar daerah dan 2) bahwa berdasarkan identifikasi masalah yang ada dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan batas daerah, ada beberapa pemasangan pilar batas yang harus dikoordinasikan dengan daerah lain setidak-tidaknya ada kerjasama antar daerah/kabupaten tetangga. Kabupaten Kabupaten/Kota

Pekalongan yaitu

dengan

memiliki Kota

perbatasan Pekalongan,

dengan Kabupaten

5

(lima)

Pemalang,


B A B V | 24

Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan akhir tahun 2012 untuk penyelesaian penegasan dan penetapan batas daerah Kabupaten Pekalongan yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah : 1.

Batas

Daerah

Kabupaten

Pekalongan

dengan

Kota

Pekalongan

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009); 2.

Batas Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara (Permendagri Nomor 75 tahun 2009, tanggal 31 Desember 2009). Pelaksana kegiatan penegasan dan penetapan batas daerah Kabupaten

Pekalongan dengan daerah yang berbatasan (Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kabupaten Purbalingga) dilaksanakan oleh PT Damarwuri Utama Jakarta pada tahun 2011, adalah sebagai berikut : 1. Persiapan Tahap persiapan disini yaitu dengan koordinasi tim penegasan batas daerah, penyediaan peta kerja, sosialisasi, penelitian dokumen batas maupun masalah perijinan. 2. Pelacakan batas Dilakukan dengan pelacakan dan pemasangan patok sementara, pelacakan diatas peta kerja serta pelacakan dilapangan dan pemasangan patok sementara. 3. Pembuatan dan pemasangan pilar batas Pilar Batas Utama dipasang pada titik awal dan akhir dari garis batas serta

titik-titik

pertemuan

beberapa

daerah

(desa,

kecamatan,

kabupaten/kota). 4. Pengukuran pilar batas Dilakukan dengan pengukuran dan penentuan pilar batas maupun survey penentuan posisi dengan GPS. 5. Penggambaran hasil ukur GPS


B A B V | 25

Koordinat pilar batas kemudian digambarkan pada peta rupabumi skala 1:25.000 untuk mendapatkan gambaran posisi pilar batas digaris batas. 6. Pembuatan peta batas daerah Berdasarkan gambaran hasil ukuran GPS pada peta RBI selanjutnya dibuat peta batas daerah dengan skala 1:25.000 sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Pemkab. Pekalongan, Pemkab. Pemalang, Pemkab. Batang dan Pemkab. Purbalingga melakukan kegiatan verifikasi penegasan dan penetapan batas daerah yang berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Tim Batas Daerah baik Pusat maupun Provinsi didampingi Pemkab. Pekalongan, Pemkab. Pemalang, Pemkab. Batang dan Pemkab. Purbalingga melakukan cek kejelasan pilar batas daerah hasil pekerjaan dari PT. Damarwuri Utama Jakarta di 4 titik yang dijadikan sampel. Setelah disepakati batas-batas wilayah masing-masing daerah kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan batas daerah untuk dikirim ke Pusat sebagai kelengkapan penerbitan Permendagri. Meskipun di tahun 2012 sudah dilakukan verifikasi dan koreksi dari Tim Batas Daerah baik Pusat (Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri) maupun Tim Batas Daerah Provinsi (Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah) kepada keempat daerah yang berbatasan (Kabupaten Pekalongan,

Kabupaten

Pemalang,

Kabupaten

Batang

dan

Kabupaten

Purbalingga) akan tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah belum bisa terbit (masih berupa draf) dikarenakan menunggu proses pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. Setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah sudah disahkan, keempat daerah yang berbatasan (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang


B A B V | 26

dan Kabupaten Purbalingga) akan menindaklanjutinya dengan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman/acuan kejelasan batas daerah.

5.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 5.5.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana di Kabupaten Pekalongan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Beberapa bencana yang terjadi antara lain Longsor, Banjir, Angin Ribut dan Kebakaran, dengan status bencana adalah bencana lokal kabupaten. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan verifikasi dan kajian bencana ke lokasi bencana bersama SKPD terkait. Dari hasil verifikasi dan kajian tersebut, akan ditentukan penanganan bencana lebih lanjut. Serta mengirimkan logistik bencana yang ada di gudang BPBD Kabupaten Pekalongan sesuai kebutuhan para korban bencana. Sumber dan jumlah anggaran adalah berasal dari 1) APBD Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.2.241.614.000,00; 2) BNPB/APBN berupa DSP (Dana Siap Pakai) sejumlah Rp.200.000.000,-; 3) Pada Tahun 2013 juga telah dianggarkan Dana Tak Terduga sejumlah Rp.5.750.000.000,00. Dana Tak Terduga tersebut digunakan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak akibat bencana alam. Beberapa langkah antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana adalah melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa: a.

Mempersiapkan logistik bencana yang diperkirakan dibutuhkan oleh para korban bencana. Logistik bencana tersebut berupa makanan instant,antara lain mi instant, air mineral, makanan bayi, gula pasir, minyak goreng, kecap, saus, biskuit, dan lain-lain, termasuk kebutuhan lain untuk para korban bencana seperti pasta gigi, sikat gigi, pembalut wanita, salep, baju-


B A B V | 27

baju/pakaian seperti daster, sarung, kain panjang/jarit, baju seragam sekolah SD, SMP dan SMA, kaos, baju, celana panjang, celana dalam, dll; b.

Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan bencana berupa tenda beserta perlengkapannya, alas tidur, veldbed, perahu karet beserta mesinnya, tenda gulung, matras, selimut, kompor, dll;

c.

Melakukan pelatihan-pelatihan penanganan bencana, terutama yang diikuti oleh karyawan dan karyawati BPBD Kabupaten Pekalongan, beserta para relawan penanggulangan bencana;

d.

Mengikutsertakan

para karyawan dan karyawati

BPBD Kabupaten

Pekalongan dalam pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana, baik yang diselenggarakan oleh BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun oleh Instansi-instansi lain yang terkait dalam penanggulangan bencana. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan adalah sebagai berikut:  Jumlah Pegawai 15 orang  Pendidikan S.2

(1 orang); S.1 (9 orang); SMA (4 orang); dan SMP

(1 orang)  Pangkat/Golongan Gol IV (1 orang); Gol III (9 orang) dan Gol II (4 orang); dan Gol I (1 orang). Potensi bencana yang diperkirakan terjadi adalah tanah longsor/tanah bergerak, banjir, angin ribut, kebakaran dan kekeringan. Permasalahan: a. Kurang memadainya gedung kantor yang ditempati saat ini; b. Tidak adanya gudang penyimpan Logistik bencana, beserta peralatan dan perlengkapan kebencanaan; dan c. Kurangnya jumlah staf, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga pelaksanaan tugas kurang maksimal.


B A B V | 28

Solusi: a.

BPBD telah mengajukan dana untuk Pembangunan Gedung Kantor BPBD Kabupaten Pekalongan kepada Direktorat Jenderal PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada Tahun Anggaran 2014 telah disetujui untuk membangun gedung kantor tersebut melalui Dana Tugas Pembantuan (TP);

b. Melakukan penataan ruang kerja agar lebih nyaman dan memadai untuk bekerja. BPBD juga akan segera mengajukan permohonan pembangunan gudang logistik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, karena dana untuk Pembangunan Gedung BPBD Kabupaten Pekalongan dari Direktorat Jenderal PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tidak termasuk untuk pembangunan gudang, pagar keliling dan pavingisasi; dan c.

Memaksimalkan potensi karyawan dan karyawati BPBD Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tugas. Tabel 5.1 Kejadian Bencana yang Terjadi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 dan 2013

NO 1 2 3 4 5

JENIS BENCANA Longsor Banjir Angin Kebakaran Kecelakaan Kapal Jumlah

TAHUN 2012 2013 61 82 15 16 20 22 21 18 0 1 117

139

NAIK/ TURUN (angka) 21 1 2 (3) 1 22

Persentase (%) 34,43 6,67 10 (14,28) 100

KETERANGAN Tahun 2012 tidak ada laporan yang masuk

18.80

Tabel 5.2 Rekapitulasi Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Pekalongan Bulan Januari s/d Desember 2013 NO

BULAN

LONGSOR

BANJIR

ANGIN

KEBAKARAN

1 2 3

Januari Februari Maret

48 14 7

5 7 1

5 3 7

1 1 0

KECELAKAAN KAPAL 0 1 0


JUMLAH 59 26 15

B A B V | 29

NO

BULAN

LONGSOR

BANJIR

ANGIN

KEBAKARAN

4 5 6 7 8 9 10 11 12

April Mei Juni Juli Agustus Sept. Oktober Nov. Des. Jumlah

3 0 0 0 0 0 4 2 4 82

0 2 0 1 0 0 0 0 0 16

1 0 0 1 0 0 2 2 1 22

0 0 0 1 4 4 3 4 0 18

KECELAKAAN KAPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

JUMLAH 4 2 0 3 4 4 9 8 5 139

5.5.1.1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Bencana yang ditangani Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain longsor akibat perilaku sungai, longsor akibat struktur tanah, ROB dan banjir dengan status bencana kabupaten/lokal. 5.5.1.2. Kecamatan Petungkriyono Beberapa bencana yang terjadi dengan skala lokal di Kecamatan Petungkriyono adalah: 1.

Sabtu, 12 Januari 2013 jam 20.00 WIB terjadi bencana tanah longsor di Dukuh Kambangan Desa Tlogopakis karena hujan turun lebat sehingga mengakibatkan tebing longsor dengan ukuran kurang lebih 10 x 4 meter menimpa dapur marta. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja bakti muspika dengan masyarakat untuk membersihkan tanah longsor dan mengajukan permohonan bantuan ke BPBD Kabupaten Pekalongan untuk pembuatan senderan sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).

2.

Sabtu, 12 Januari 2013 jam 20.00 WIB telah terjadi bencana Tanah Longsor menutup jalan berupa batu balok ujuran 2 x 3 x 4 meter di Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono. Batu tersebut menancap dan menutup jalan sehingga jalan tersebut tidak bisa dilewati. Penanggulangan


B A B V | 30

yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja bakti Muspika dengan Pemerintah Desa mengajukan bantuan biaya untuk memecah batu tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke BPBD Kabupaten Pekalongan. 3.

Pada Hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013 jam 19.30 WIB terjadi tebing longsor setinggi 50 meter, menutup jalan dengan ukuran panjang 30 meter, lebar 5 meter tinggi longsoran 2 meter pada ruas jalan Kayupuring Petungkriyono tepatnya di Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriyono. Akibat hujan lebat tiap hari dengan curah hujan tinggi sehingga tanah jadi lembek dan mengakibatkan longsoran. Penanggulangan yang dilakukan adalah menggunakan alat berat dari DPU Kabupaten Pekalongan dikarenakan volume longsorannya yang besar. Antisipasi yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Petungkriyono adalah

dengan berkoordinasi dengan tim Satkorlak Bencana Alam Tingkat Kabupaten mengadakan penyuluhan terhadap aparatur desa tentang penanggulangan bencana alam. Camat berkoordinasi dengan Muspika membentuk tim Satkorlak tingkat desa dan Kecamatan untuk mempercepat arus informasi apabila terjadi bencana.

5.6 PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Pekalongan belum mengembangkan sebuah kawasan khusus. Dengan potensi yang dimiliki, ke depan perlu dipikirkan bersama untuk pengembangan sebuah kawasan khusus baik untuk ekonomi, pariwisata, kebudayaan, ataupun bidang yang lain.


B A B V | 31

5.7 PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting sebuah daerah, tidak terkecuali Kabupaten Pekalongan. Bagi Kabupaten Pekalongan, keberadaan perekonomian yang stabil dan progresif menjadi titik fokus yang tak dapat dihindarkan. Dengan demikian upaya penciptaan kawasan ekonomi yang kondusif bagi investasi, baik dari dalam maupun dari luar wilayah Kabupaten Pekalongan menjadi hal yang begitu sentral. Keberadaan kawasan yang aman, tertib merupakan hal vital dalam investasi. Oleh karena itu dengan menciptakan Kabupaten Pekalongan yang aman, tentram dan tertib merupakan hal yang penting dilakukan. Dasar yuridis terkait pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pekalongan sendiri sudah memiliki Payung Hukum, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Perda tersebut telah mengatur sejumlah aspek yang berhubungan dengan ketertiban umum di Kabupaten Pekalongan. Dengan keberadaan Perda tersebut sejumla kegiatan penertiban umum seperti: penertiban pedagang kaki lima, tempat hiburan malam maupun hotel yang diduga digunakan sebagai sarana prostitusi terselubung dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan tugas ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara khusus dibantu oleh SATPOL PP melaksanakan upaya penertiban. Pelaksanaan program-program tersebut dapat digolongkan menjadi dua program besar, yakni: 5.7.1 Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. a. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah -

Anggaran setelah perubahan : Rp. 32.500.000,-

-

SP2D

: Rp. 31.940.000,-

-

Realisasi

: Rp. 32.500.000,- ( 100 % )

-

STS

: Rp. -

-

Sisa anggaran

: Rp. –


B A B V | 32

-

Dana anggaran habis dibelanjakan.

b. Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah -


-

SP2D

: Rp. 82.520.000,-

-

Realisasi

: Rp. 123.720.000,- ( 99,77 % )

-

STS

: -

-

Sisa anggaran

: Rp.

280.000,-

Sisa anggaran karena adanya acara pemda yang tidak diadakan. c. PAM Pilkades 2013 Satpol PP -


-

SP2D

: Rp. 29.650.000,-

-

Realisasi

: Rp. 38.650.000,- ( 69,64 % )

-

STS

: -

-

Sisa anggaran

: Rp. 16.850.000,-

Sisa anggaran karena disesuaikan dengan adanya Pilkades di Kabupaten Pekalongan. d. PAM Pilgub 2013 ( Linmas ) -


-

SP2D

: Rp. 55.776.000,-

-

Realisasi

: Rp. 55.776.000,- ( 100 % )

-

STS

: -

-

Sisa anggaran

: -

Dana anggaran habis dibelanjakan. e. Patroli Wilayah -


-

SP2D

: Rp. 23.000.000,-

-

Realisasi

: Rp. 23.000.000,- ( 100 % )

-

STS

: -


B A B V | 33

-

Sisa anggaran

: -

Dana anggaran habis dibelanjakan. 5.7.2 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah a. Operasi Penegakan Perda dan Produk Hukum Daerah Lainnya -


-

SP2D

: Rp. 40.450.000,-

-

Realisasi

: Rp. 40.450.000,- ( 98,66 % )

-

STS

: -

-

Sisa anggaran

: Rp.

550.000,-

Sisa anggaran sisa honor Tim Pengarah yang tidak diberikan karena disesuaikan dengan SK yang ada. b. Penertiban Periklanan -


-

SP2D

: Rp. 20.240.000,-

-

Realisasi

: Rp. 21.000.000,- ( 100 % )

-

STS

: -

-

Sisa anggaran

: -

Dana anggaran habis dibelanjakan. c. Pemberantasan

Barang

Kena

Cukai

Ilegal

Dan

Sarana

Pendukungnya Tahun 2012 -


-

SP2D

: Rp. 249.058.900,-

-

Realisasi

: Rp. 249.058.900,- ( 99,62 % )

-

STS

: -

-

Sisa anggaran

: Rp.

941.100,-

Sisa anggaran nota rokok disesuaikan dengan pembelian. Selain itu Kabupaten Pekalongan juga merupakan Kabupaten yang memiliki komposisi demografis penduduk yang dinamis. Sejumlah potensi gangguan juga


B A B V | 34

sangat dimungkinkan muncul dari public sendiri. Hal ini tentu sangat perlu ditanggulangi, agar tidak mengganggu keamanan dan etertiban di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, pada tahun 2013, SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan upaya penanggulangan gangguan yang dimunculkan akibat Unjuk Rasa di Kabupaten Pekalongan. Berikut ini dajabarkan dua upaya yang telah dilakukan oleh SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menanggulangi ekses buruk dari unjuk rasa selama tahun 2013, yakni: 5.7.3 Pendekatan dengan anggota SPN dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi oleh kelompok unjuk rasa. Pada, 19/09/203, Anggota SPN Kab/Kota Pekalongan berjumlah 2.000 orang berunjuk rasa di lingkungan Komplek Setda dan Gedung DPRD. Aksi Unjuk Rasa tersebut terkait penolakan Penetapan UMK Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 sebesar Rp.1.145.000,- oleh Gubernur Jawa Tengah. Perwakilan buruh menyampaikan orasi yang dipimpin oleh Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan menuntut kenaikan UMK, mereka beranggapan bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah masih jauh dari kebutuhan hidup riil. Para

buruh

berharap kepada

anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk membantu aspirasi buruh agar UMK Kabupaten Pekalongan menjadi Rp. 1.165.000,Dalam menanggulangi dampak buruk akibat unjuk rasa ini, maka pihak Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan upaya pendekatan dengan anggota SPN untuk menemukan solusi atas gangguan unjuk rasa yang terjadi. 5.7.4 Mediasi Pertemuan Tripartit Selain upaya pendekatan terhadap pihak SPN, upaya lain dalam rangka menanggulangi dampak buruk dari unjuk rasa, adalah dengan dilakukannya Mediasi Pertemuan Tripartit oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan akibat Unjuk rasa terkait PHK terhadap 31 org karyawan PT.Pisma Putra Kec.Siwalan yang dimutasi ke Perusahaan lain (tapi masih dalam satu group dengan PT. Pisma


B A B V | 35

Putra). Pemicu unjuk rasa terjadi dikarenakan terjadi pemindahan 31 Orang Karyawan PT. Pisma Putra ke Perusahaan Anak Cabang PT. Pisma Putra yang berujung pada PHK 31 orang tersebut. PHK dilakukan dikarenakan ke-31 karyawana yang dipindahkan tersebut dinilai mangkir sehingga dianggap secara otomatis mengundurkan iri. Kasus tersebut menjadi memanas dikarenakan Karyawan yang di PHK tersebut melaporkan permasalahannya pada DPC SPN Kabupaten Pekalongan dan juga melaporkan masalah hubungan industrial tersebut ke Dinsosnekertrans Kabupaten Pekalongan. Hasil dari tindakan tersebut telah memunculkan mediasi Tripartit antara pihak karyawan dengan pihak perusahaan. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan menarik keberadaan Investor. Kedua upaya penanggulan gangangguan akibat unjuk rasa tersebut dilakukan sepanjang tahun 2013 dengan memakan besaran dana bersumber dari APBD sebesar Rp. 247.736.000 dengan realisasi sebesar Rp. 247.562.000. Dalam

menjalankan

fungsi-fungsi

tersebut,

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan mengandalkan keberadaan dua SKPD, yakni: SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik, dan SKPD Satpol PP. berikut ini dijabarkan rincian jumlah SDM masing-masing.

5.7.5

Sumber Daya Manusia

b. Sumber Daya Manusia Kanor Keatuan Bangsa dan Politik Sumber Daya Manusia Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan saat ini adalah sebanyak 22 orang terdiri dari: a. PNS Struktural/Non Struktural - Eselon III

:

1 orang

- Eselon IV

:

4 orang

- Non Struktural

: 17

orang

: 15

orang

b. Menurut Jenis Kelamin - Laki -laki


B A B V | 36

- Perempuan c.

:

7 orang

- S2

:

2 orang

- Sarjana/ S1

:

5 orang

- D4/ Sarjana Muda

:

4 orang

- SLTA sederajat

:

8 orang

- SLTP

:

2 orang

- SD

:

1 orang

Menurut Pendidikan

d. Menurut Golongan

c.

- Golongan IV

:

1

orang

- Golongan III

:

8

orang

- Golongan II

:

11 orang

- Golongan I

:

2

orang

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan

berjumlah 94 Orang yang terdiri dari : a.

Jumlah PNS menurut Struktur Organisasi - Kepala Satpol PP Eselon III / a

: 1 Orang

- Kasubag Eselon IV / a

: 1 Orang

- Kepala SeksiEselon IV / a

: 4 Orang

- Jabatan Fungsional

: -

- Staf

: 74 Orang

b. Jumlah PNS menurut Pendidikan - Sarjana (S2)

: 2 Orang

- Sarjana (S1)

: 9 Orang

- D3

: 1 Orang

- SLTA

: 58 Orang

- SLTP

: 8 Orang

- SD

: 2 Orang


B A B V | 37

c.

Jumlah Pegawai menurut Golongan - Golongan IV

: 1 Orang

- Golongan III

: 19 Orang

- Golongan II

: 54 Orang

- Golongan I

: 6 Orang

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap sebanyak 8 Orang dengan rincian : - Banpol

: 5 Orang

- Tenaga Administrasi

: 2 Orang

- Penjaga Malam

: 1 Orang

Selain upaya penciptaan Ketentraman dan ketertiban yang telah disebutkan di atas, dalam mengupayakan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum Pemerintah Kbupaten Pekalongan juga menggandeng pihak Kepolisian, tidak hanya ditingkat Kabupaten, tetapi juga ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan. DI tingkat kecamatan sendiri misalny, camat berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) masing-masing. Misal di Kecamatan Bojong terjadi gangguan berupa pencemaran lingkungan (limbah industri), lokasi PKL yang tidak teratur, dan pemasangan poster, tulisan dan gambar bukan pada tempatnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani adalah Satpol PP Kabupaten dan Seksi Ketertiban dan Keamanan (Trantib) Kecamatan. Demikian juga di Kecamatan Wonokerto dengan gangguan pencemaran lingkungan (limbah industri), lokasi PKL yang tidak teratur serta penjualan Miras dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani adalah Satpol Kabupaten, Seksi Ketertiban dan Keamanan (Trantib) Kecamatan, Kepolisian dan Koramil

serta

Instansi

Terkait.

Penanganan

yang

dilakukan

adalah

mensosialisasikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban. Kendala yang dihadapi adalah a) masih rendahnya alokasi dana untuk kegiatan Ketentraman dan Ketertiban b) keterbatasan jumlah SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga kurang dapat menunjang dan mendukung


B A B V | 38

pelaksanaan tugas. Sumber dana dan jumlah anggaran adalah berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 4.600.000. Upaya penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Pekalongan, bukan berarti tidak mengalami kendala. Kendala utama adalah minimnya jumlah personil aparat penegak hukum, utamanya Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, kedepan perlu diberdayakan keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS). Sehingga upaya perwujudan kondisi Kabupaten Pekalongan yang aman, tenteram dan tertib dilakukan secara terpadu antara Satuan Polisi Pamong Praja, SATLINMAS dan Kepolisian.


BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents