BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A.

KERJASAMA ANTAR DAERAH Kebijakan pengembangan kerjasama daerah telah diatur dalam

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (pasal 195, 196 dan 197) dan tindaklanjutnya pada tahun 2007 Pemerintah kemudian menerbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008

tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak

Luar Negeri dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan pelaksanaannya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan

kerjasama daerah pada tahun 2012 adalah : a.

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Sesuai tupoksi yaitu melalui Bagian Pemerintahan Umum, Sub

Bagian Kerjasama dan Kemitraan dengan kegiatan meliputi :

a) Rapat Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah dengan SKPD terkait Provinsi Kalimantan Selatan.

b) Rapat Dekonsentrasi Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kerjasama

Daerah melalui asistensi dana APBN dalam rangka peningkatan pemahaman kepada aparatur pelaksana kerjasama baik pada SKPD di lingkup

Pemerintah

Kabupaten/Kota.

Provinsi

maupun

pelaksana

pada

c) Agenda Penandatangan Dokumen Kerjasama Tahap II dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

d) Koordinasi dan Evaluasi Kerjasama Daerah dengan Provinsi Jawa Timur.

e) Pembinaan Kerjasama dan Kemitraan Daerah serta pemetaan f)

kegiatan kerjasama di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Agenda Penjajagan kerjasama dengan Provinsi Bali.

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

425

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan Realisasai pelaksanaan kegiatan dari SKPD Biro Pemerintahan

adalah sebagai berikut :

1) Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi Kerjasama Daerah dengan SKPD terkait Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pertama pada tanggal 14 Mei 2012 dengan fokus

penghimpunan dokumen kerjasama dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi 2)

Kalimantan Selatan baik progres maupun kendala yang dihadapi;

Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait tanggal 3 September 2012

dengan fokus pembahasan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur yang telah memasuki tahun ke

V (terakhir) sekaligus rencana perpanjangan penandatangan

Naskah Dokumen Kerjasama Tahap II (2012-2017) serta upaya peningkatan kerjasama kedua Daerah.

3) Koordinasi kegiatan kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur dilakukan dalam 2 kali pertemuan sebagai berikut: 

Pada tanggal 5 Oktober 2012 bertempat di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dilaksanakan pertemuan dalam rangka

evaluasi dan rencana peningkatan kerjasama kedua provinsi sekaligus pembahasan draft perpanjangan Naskah Kesepakatan

Bersama Kerjasama Tahap II (2011-2016) serta draft Surat 

Perjanjian Kerjasama Antar Bidang (SKPD) kedua daerah.

Pada tanggal 30 Oktober 2012, bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin dilakukan pertemuan kedua Tim Kerjasama dengan fokus penjadualan penandatangan Naskah Kesepakatan Bersama Kerjasama Tahap II serta,

penandatangan 7 Surat Perjanjian Kerjasama antar Bidang

(SKPD), yang diagendakan dilaksanakan di Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2013

4) Agenda Penandatangan Dokumen Kerjasama dengan Provinsi

Sulawesi Selatan yang semula dijadualkan pada Bulan September 2012 di Makassar, sehubungan dengan adanya kegiatan Pemilihan

Gubernur Sulawesi Selatan pada Januari 2013, atas arahan Bapak Gubernur maka penandatanganan Dokumen Kerjasama kedua


426

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan Provinsi

diagendakan

untuk

penandatanganannya

terpilihnya Gubernur Sulawesi Selatan definitif.

menunggu

5) Kegiatan Pembinaan Kerjasama dan Kemitraan Kabupaten / Kota,

dilakukan pada Triwulan IV tahun 2012 untuk melakukan koordinasi

bagian/sub bagian pada sekretariat daerah masing-masing, guna mendapatkan informasi untuk pemetaan kegiatan Kerjasama dan Kemitraan se-Kalimantan Selatan.

6) Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemberdayaan masyarakat, seiring dengan terbukanya

arus informasi

dan

globalisasi dipandang perlu untuk meningkatkan pemahaman dan

pengayaan terhadap perundangan terkait kerjasama daerah bagi aparatur pelaksana baik dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan maupun aparatur pelaksana Kabupaten /Kota dengan asistensi dana APBN melalui Rapat Dekonsentrasi Kegiatan Fasilitasi

Pengembangan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan dalam dua tahap sebagai berikut: 

Tahap pertama dilaksanakan tanggal 19 s.d 22 Juni 2012

bertempat di Banjarmasin dengan fokus pada peningkatan pemahaman terhadap perundangan terkait kerjasama daerah,

melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007

tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas

Pelaksana Kerjasama Daerah dengan Narasumber dari Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM Kemendagri dengan peserta rapat dari seluruh pelaksana pada SKPD Provinsi dan 

koordinator kerjasama daerah pada Kabupaten/Kota

Tahap kedua dilaksanakan tanggal 22 s.d 25 Oktober 2012

bertempat di Banjarmasin dengan fokus pada pelaksanaan teknis kerjasama daerah yakni sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara

Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

Kerjasama Antar Daerah, dengan peserta Tim Koordinasi


427

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan Kerjasama Daerah Provinsi dan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi

pembuatan

dokumen

kerjasama

Kesepakatan Bersama sebagai payung hukum kerjasama antar daerah.

yakni

Naskah

pelaksanaan

7) Tanggal 20 Desember 2012 dilaksanakan pertemuan antara Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan

Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Bali di Denpasar dengan

fokus penjajagan kerjasama kedua provinsi, kedua Tim sepakat untuk membangun

kerjasama

khususnya

pada

bidang-bidang

yang

memungkinkan untuk dilakukan kerjasama, agenda pertemuan dalam

rangka

membahas

obyek

kerjasama

dijadualkan pada Triwulan I/II tahun 2013.

kedua

provinsi

Berdasarkan uraian tersebutkan diatas, ada beberapa kendala

permasalahan di dalam melakukan kerjasama daerah antara lain :

a) Kurangnya pemahaman steakholder dalam hal kerjasama maupun memahami aspek-aspek yuridisnya.

b) Belum seluruh daerah memiliki kelembagaan yang secara khusus menangani kerjasama.

c) Terdapat kendala informasi termasuk belum tersedianya profil daerah secara memadai.

d) Belum siapnya kerangka kerja kerjasama daerah baik antar daerah, luar negeri dan pihak ketiga dalam bentuk rencana induk data base dan action plan kerjasama daerah.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, secara tehnis dapat

dilakukan solusi antara lain :

a) Dalam upaya meningkatkan pemahaman aparatur baik kerjasama

antar daerah, luar negeri dan pihak ketiga, Pemerintah Pusat perlu secara intensif melakukan fasilitasi, pembinaan dan dukungan.

b) Aparatur pelaksana kerjasama daerah seyogianya memiliki siprit, kemauan, keunggulan dan kemampuan serta nyali yang kuat yang

dapat mendukung upaya implementasi kerjasama daerah. Tanpa itu

semua mustahil kerjasama daerah dapat terwujud dengan baik.


428

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan Untuk itu diperlukan kesediaan aparatur untuk membangun diri sendiri melalui optimalisasi pengembangan diri sehingga diharapkan

aparatur memiliki kemampuan memahami, manfaat aturan main, peluang kelebihan dan keterbatasan daerah.

b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kerjasama antar daerah pada Badan Litbang dalam rangka

menunjang kegiatan penelitian, antara lain dilaksanakan dengan:

a) Kerjasama dua daerah (Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan), antara lain menyangkut

kegiatan penelitian. Kerjasama penelitian tersebut berlangsung dari

tahun 2007 – 2011. Pada tahun 2012, tidak ada kerjasama dalam

kegiatan penelitian. Hal ini dikarenakan tidak teralokasi anggaran untuk kegiatan kajian atau riset secara bersama-sama, kedua daerah tetap ada kerjasama dalam bentuk sharing data dan informasi untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah masing-masing.

b) Kerjasama antar daerah (Regional)

Kegiatan ini terdiri atas beberapa Balitbangda/BAPPEDA provinsi di

wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu: Provinsi DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan

Kalimantan Selatan. Bentuk kerjasama antar daerah ini berupa Forum Komunikasi Daerah, yang ditujukan dalam bentuk kegiatan sharing data dan informasi hasil penelitian ataupun kerjasama

penelitian. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan rapat koordinasi Forum Koordinasi Daerah, sebagai berikut:

1) Rapat koordinasi FKPPD Regional di Jawa Timur (Surabaya), pada kesempatan ini masing-masing anggota menyampaikan beberapa informasi dan hal-hal yang dapat menjadi masukan bagi daerah lain.

2) Rapat koordinasi FKPPD Regional di Nusa Tenggara Barat (Mataram), pada kesempatan ini masing-masing anggota

menyampaikan beberapa informasi dan hal-hal yang dapat menjadi masukan bagi daerah lain.


429


c.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kerjasama yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah pada tahun 2012 adalah :

a) Kesepakatan Kerjasama antara

Pemerintah Kalimantan Selatan

dengan Pemerintah Kalimantan Tengah, Pemerintah Kalimantan Timur dan Pemerintah Kalimantan Barat tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap di Provisi Kalimantan Selatan, Provisi Kalimantan Tengah, Provisi Kalimantan Timur dan Provisi Kalimantan Barat.

b) Kerjasama antar Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPPT dan BPBD Provinsi dalam rangka kerjasama pemadaman kebakaran hutan, lahan dan kabut asap atau Tekhnologi Modifikasi cuaca (TMC)

yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan tanggal 10 s/d 28 Oktober 2012. B.

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 1.

Badan Kepegawaian Daerah Dalam rangka melaksanakan tugas umum pemerintahan terutama

yang berkaitan dengan manajemen sumberdaya manusia aparatur, maka

BKD sebagai lembaga yang mengelola sumberdaya manusia aparatur menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga. Bentuk kerjasama dimaksud adalah kegiatan pendidikan formal pada beberapa perguruan tinggi

terakreditasi di Indonesia bagi PNSD berdasarkan formasi dan

perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan formal sehingga memiliki kompetensi

akademis untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang pada akhirnya mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam rangka hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan

Nomor 3.A Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas

Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan


430

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan Selatan Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga telah diterbitkan

Keputusan Gubernur kalsel Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, langkah nyata yang telah

ditempuh oleh Badan Kepegawaian daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah melakukan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Ekonomi

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang ditandatangani pada tanggal 21 januari 2008. Kerjasama itu adalah dalam rangka

penyelenggaraan pendidikan program diploma akutansi kekhususan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui pendidikan dan latihan

formal tersebut diharapkan tercipta PNSD yang kompeten dan mampu menyelesaikan setiap tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.

2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam

rangka

untuk

meningkatkan

meminimalisasi keterbatasan yang

fungsi

kelitbangan

dan

dimiliki, Balitbangda Provinsi

Kalimantan Selatan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dengan:

a) Bidang Litbang Pertanian Departemen Pertanian, kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ini ditandatangani pada tanggal

30 Desember 2009 di Banjarmasin. Salah satu kegiatan yang dikerjasamakan pada tahun 2012.

b) Keikutsertaan bersama dalam kegiatan pameran Expo Kalimantan

Selatan Tahun 2012, dengan menampilkan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dari UPT Balitbang Pertanian di daerah (BPTP dan Balitra);

c) Seminar dalam rangka Peringatan Hari Pekan Rawa Nasional bertempat di Balai Penelitian Lahan Rawa (Balitra) pada bulan

Agustus 2012. Kegiatan ini dihadiri instansi SKPD lingkup Provinsi


431

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan Kalimantan Selatan, Bappeda Kabupaten/Kota, anggota DRD, UPT Litbang di daerah, dan Perguruan Tinggi.

d) Pelaksanaan Sosialisasi Model Pengembangan Pertanian Lahan Sub

Optimal yang dilaksanakan oleh BPTP Banjarbaru dan Badan Peelitian dan Pengembangan Pertanian. Pada acara tersebut juga

diisi materi dari Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi, yang juga memaparkan topik yang sama.

Selain kegiatan kerjasama di atas, beberapa kegiatan yang bersifat

kemitraan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan stakeholder yang lain, seperti dalam kegiatan: 

Kementerian Riset dan Teknologi melakukan kegiatan Focus Group

Discussion mengenai Kebijakan IPTEK dalam mendukung MP3EI di

Kalimantan Selatan , pada kegiatan ini juga dilakukan pengisian

kuisioner untuk mengetahui kebutuhan SIDa di Kalimantan Selatan. Metode yang dipergunakan, yaitu Analysis of National Innovation Systems (ANIS), yang menghasilkan beberapa rekomendasi. 3.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan a) Kebijakan dan kegiatan:

Kebijakan dan kegiatan yang bekerjasama dengan pihak ketiga antara lain :

 Kegiatan Peningkatan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan;  Kegiatan sosialisasi kegiatan-kegiatan Dewan;

 Kegiatan pengembangan peningkatan kualitas SDM Anggota Dewan;

 Kegiatan pengadaan pakaian dinas Anggota Dewan dan Kegiatan pengadaan pakaian dinas Sekretariat;

 Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat

dan Gedung Dewan, kendaraan bermotor, serta pemeliharaan rumah dinas jabatan Pimpinan Dewan;

 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Gedung Dewan serta alat-alat rumah dinas jabatan Pimpinan Dewan;

 Kegiatan pengadaan barang pakai habis.


432

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan b) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

 Realisasi kegiatan peningkatan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan bekerjasama dengan PT. Asuransi Takapul Keluarga;

 Realisasi

kegiatan

sosialisasi

kegiatan-kegiatan

Dewan

bekerjasama dengan media cetak yaitu Banjarmasin Post,

Kalimantan Post, Mata Banua, dan Barito Post sebanyak 44 kali penerbitan dalam bentuk berita bergambar/lensa foto, serta Radar Banjarmasin dan Media Kalimantan sebanyak 14 kali

terbit dalam bentuk tulisan khusus (advetorial). Sedangkan dengan media elektronik setempat dalam bentuk dialog interaktif

antara lain dengan RRI sebanyak 24 kali, Perlementaria dengan

Radio Abdi Persada FM sebanyak 24 kali, Talkshow dengan radio Smart FM sebanyak 24 kali, dan 24 kali untuk program dialog

forum Legislatif dengan TVRI Kalimantan Selatan, dan Banjar TV,

Duta TV dan TVB bekerjasama dalam bentuk penyajian beritaberita khusus kegiatan dengan yang dilakukan 3x dalam 1 minggu;

 Realisasi kegiatan Pengembangan Peningkatan Kualitas SDM

Anggota Dewan bekerjasama dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;

 Realisasi kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan

bekerjasama dengan CV. Borneo dan Realisasi kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Sekretariat bekerjasama dengan CV. Surya Pelita;

 Realisasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat dan Gedung Dewan, kendaraan bermotor, serta

pemeliharaan rumah dinas jabatan Pimpinan Dewan sebagai

berikut : untuk pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan Bermotor bekerjasama dengan CV. 99 Motor, perbaikan dan pemeliharaan Lift Gedung DPRD bekerjasama dengan CV. Sangkakala Bersinar;

 Realisasi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor

Sekretariat Gedung Dewan serta alat-alat rumah dinas jabatan

Pimpinan Dewan antara lain untuk pembelian mesin potong

rumput bekerjasama dengan CV. Integral Investama Mandiri,


433

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan pembuatan gudang belakang kantor DPRD bekerjasama dengan CV. Mega Bersaudara, pengadaan skat ruang kerja kantor DPRD

bekerjasama dengan CV. Eka Prasetya, pembuatan Mushola kantor

DPRD

bekerjasama

dengan

CV.

Tenaga

Gerak,

pemasangan keramik lantai Gedung DPRD bekerjasama dengan CV. Mentari Jaya, pembuatan lemari Aluminium untuk ruang

kerja kantor DPRD bekerjasama dengan CV. Integral Investama Mandiri, pengadaan meja meubelier Rumah Dinas Ketua DPRD

bekerjasama dengan CV. Sekar Taji, pemasangan keramik lobbi

lantai Gedung DPRD bekerjasama dengan CV. AN NUR, pemasangan karpet ruang Pimpinan DPRD bekerjasama dengan CV. Cahaya Borneo, pemasangan kanopi Rumah Dinas Ketua

DPRD bekerjasama dengan CV. BUNRAFLIA, rehabilitasi lantai tiang bendera halaman Gedung DPRD bekerjasama dengan CV. Langkah Mandiri Indonesia, persiapan pengaspalan halaman

Gedung DPRD bekerjasama dengan CV. Tiga Dara, pembelian calculator citizen bekerjasama dengan CV. Kios Ayu, pembuatan

papan tulis kantor DPRD bekerjasama dengan CV. Tenaga Gerak, pemasangan CCTV kantor DPRD bekerjasama dengan Electronic Service, pembelian alat perekam/rekaman ICD PX bekerjasama dengan Electronic Service, pembelian handy talky bekerjasama dengan Electronic Service, pembelian printer Canon 287 dan

printer Epson LX 800 bekerjasama dengan Widya Kencana Komputer, pembuatan sekat jati ukir Yasin bekerjasama dengan

CV. Bangkit Bersama, pembelian dispenser Sanken bekerjasama dengan CV. Integral Investama Mandiri, pembelian AC split LG

bekerjasama dengan CV. Putra Bersama, pembelian Notebook

Toshiba bekerjasama dengan CV. Bintang Timur, pembelian

stabilizer litf Gedung DPRD bekerjasama dengan CV. Daya Cipta Sarana, pembelian Komputer PC kantor DPRD bekerjasama dengan CV. Anugerah Putra Mandiri, pemasangan wireless

Access Point kantor DPRD bekerjasama dengan CV. Anugerah

Putra Mandiri, pembelian kamera digital Canon bekerjasama dengan CV. Bangkit Bersama, pembuatan meja kaca coffee drink

kantor DPRD bekerjasama dengan CV. Tenaga Gerak, pembelian


434

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan jam dinding Sakana untuk tiap ruangan kantor

DPRD

bekerjasama dengan CV. Kios Ayu, pemasangan Exhouse Fan kantor DPRD bekerjasama dengan CV. Sinar Indah Permata;

 Realisasi kegiatan pengadaan barang pakai habis antara lain pengadaan ATK untuk operasional Bagian Umum, Bagian Persidangan,

Bagian

Keuangan

dan

Bagian

Layanan

Publik/Humas bekerjasama dengan CV. Bangkit Bersama, pengadaan barang cetakan Sekretariat bekerjasama dengan CV. Rahmatan Jaya Abadi, pengadaan pengharum ruangan Gedung

DPRD bekerjasama dengan CV. Miftah Nabila, pengadaan plakat dan cinderamata DPRD bekerjasama dengan CV. Titipan Silahi,

pengadaan ATK untuk Rapat Paripurna, pembahasan Raperda dan kegiatan Reses DPRD bekerjasama dengan CV. Medika Indo

Farma, pengadaan cetakan Triwulan II bekerjasama dengan CV.

Lia Abadi, pengadaan ATK untuk Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi-komisi dan Fraksi-fraksi DPRD bekerjasama

dengan CV. Berkah Abadi, pengadaan cetakan Triwulan III

bekerjasama dengan CV. Dinamika Bumi Pertiwi, pengadaan cetakan kalender dan buku Tatib DPRD bekerjasama dengan CV. Tenaga Gerak. C.

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) a.

Kebijakan Kebijakan didalam melaksanakan koordinasi dengan instansi

vertikal di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.


435

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan Pada pasal 6 dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas

daerah bagi kelancaran pembangunan daerah dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah ( Forkopimda).

Kebijakan ini mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1986

tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).

Di Provinsi Kalimantan Selatan kebijakan ini ditindaklanjuti

dengan diterbitkannnya Peraturan Gubernur Nomor 028 tahun 2011

tentang Pembentukan Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang keanggotaannya terdiri dari : 1) Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu :

a) Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Pengarah ;

b) Komandan Koren 101 Antasari sebagai Penanggung Jawab ;

c) Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sebagai Ketua ;

d) Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai Wakil Ketua ;

e) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Sekretaris ;

2) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terdiri dari : a) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ; b) Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ;

c) Kepala Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan ;

d) Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan ;

e) Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Selatan ; f)

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan ;

g) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan;

h) Kepala

Kesatuan

Masyarakat;


Bangsa,

Politik

dan

Perlindungan

436

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan i) j)

Komandan Pangkalan Angkatan Udara Syamsuddin Noor ; Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banjarmasin.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memfasilitasi kegiatan

Forkopimda dimaksud adalah Biro Pemerintahan Setda Provinsi

Kalimantan Selatan, dimana untuk pembiayaannya di anggarkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mekanisme dekonsentrasi melalui Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012 adalah

sebanyak satu kali sesuai dengan revisi RKA K/L yang semula

sebanyak 3 kali. Adapun materi yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat b.

di Provinsi Kalimantan Selatan.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 1). Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selama tahun 2012 sebanyak 1 kali kegiatan.

2). Rapat yang diselenggarakan dipimpin oleh Gubernur.

3). Rapat dilaksanakan bertujuan meningkatkan stabilitas wilayah dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban..

4). Rapat dilaksanakan juga untuk membahas kebijakan terhadap isu strategis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah provinsi Kalimantan Selatan.

5). Hasil Rapat secara opersional dilaksanakan oleh Instansi masingmasing sesuai dengn tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6). Manfaat Koordinasi: terciptanya Penyelenggaran Pemerintahan,

Pembangunan dan kemasyakatan serta kondisi yang kondusif

c.

dan terpeliharanya Stabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan.

Permasalahan Dan Solusi

Penyelenggaraan Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

tahun 2012 hanya dapat dilaksanakan 1 kali dikarenakan harus disesuaikan dengan RKA/KL, bukan berdasaarkan kebutuhan daerah. Untuk tahun 2013 diharapkan rapat forkopimda setidaknya pertriwulan.


437


2. Badan Penanggulan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Koordinasi dengan Basarnas, Kepolisian, TNI, BMKG dan BKSDA

dalam hal penanganan bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan selama

tahun 2012. Pelaksanaan koordinasi tidak mendapat kendala dan permasalahan dan dapat berjalan dengan baik. 3. Dinas Perkebunan Koordinasi upaya percepatan dan ketepatan laporan fisik dan

keuangan ke pusat, dalam hal laporan dana dekonsentrasi dan tugas

pembantuan harus dilaporan secara rutin bulanan, triwulan, dan tahunan secara rutin dan tepat waktu, dengan kegiatan sebagai berikut; -

Sinkronisasi realisasi fisik dan keuangan oleh petugas Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan yang menangani SAI dan SABMN dengan

petugas Instansi Vertikal di daerah (Kantor BPTP Banjarbaru, DJPb dan KPPN Banjarmasin).

Koordinasi upaya pembenahan asset pusat yang berada di daerah,

dalam hal laporan inventarisasi barang milik negara pengadaan melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan harus dilaporkan secara

rutin bulanan, triwulan, dan tahunan secara rutin dan tepat waktu, dengan kegiatan sebagai berikut; -

Sinkronisasi realisasi pengadaan barang milik negara melalui dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan segera dibukukan dientry kedala aplikasi SABMN oleh petugas yang menangani

dan

dikoordinasikan dengan petugas Instansi Vertikal di daerah (Kantor BPTP Banjarbaru, DJPb dan KPPN Banjarmasin)

Realisasi kegiatan, Sinkronisasi fisik, keuangan dan barang milik

negara oleh petugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang

menangani SAI dan SABMN dengan petugas Instansi Vertikal di daerah (Kantor BPTP Banjarbaru, DJPb

dan KPPN Banjarmasin), telah

dilaksanakan secara rutin paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.


438

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan Permasalahan; a. Arus laporan keuangan tugas pembantuan (bulanan dan Tri Wulan) b.

dari Kabupaten/Kota sebagian besar (20%) masih terlambat.

Sering terjadinya mutasi petugas yang menangani laporan di tingkat Kabupaten/Kota.

Solusi; a. Diadakan bimtek petugas Monitoring Evaluasi (MONEV) dan Sistem

Akutansi Informasi (SAI), dan pertemuan petugas khusus yang

b.

menangani laporan Kab./Kota di Tingkat Provinsi.

Kepada Kabupaten/Kota agar tidak memutasi petugas MONEV dan

SAI yang telah terlatih dilatih selama periode 3 (tiga) tahunan, kecuali yang bersangkutan mutasi promosi.

D.

PEMBINAAN BATAS WILAYAH Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan

pembinaan batas wilayah adalah Bagian pemerintahan Umum, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

1.

Kebijakan Dan Kegiatan

a. Kegiatan penetapan dan penyelesaian batas daerah antar Provinsi.

b. Fasilitasi penyelesaian masalah batas daerah antar Kabupaten/Kota

di Kalimantan Selatan sehingga terwujudnya batas batas yang definitif sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Toponimi/penamaan rupabumi Wilayah Administrasi di Provinsi 2.

Kalimantan Selatan.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Penetapan dan penegasan Batas Daerah Subbag Batas Antar Daerah Pada Tahun Anggaran 2012 secara

khusus menjalankan Program Penetapan dan Penegasan Batas

Daerah dengan rencana dan pelaksanaan serta tingkat pencapaian sebagai berikut : 

Rapat Fasilitasi :

Rapat Fasilitasi batas daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan

Selatan dapat direalisaikan pencapaian 67% atau 6 kegiatan dari rencana 9 kegiatan dengan penyerapan dana 73 %.


439

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan 

Penelusuran Lapangan Untuk kegiatan Penelusuran Lapangan dari rencana 10

kegiatan terealisasi pada tahun anggaran 2012 dengan 8 kegiatan atau tingkat pencapaian 80 %.

Keseluruhan kegiatan yang tercantum pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Sub Bagian Batas Antar Daerah

alokasi anggaran kegiatannya sebesar Rp. 200.000.000,- sedangkan realisasi kegiatannya tercapai sebesar 74,95 % atau dengan besaran dana Rp. 149.894.600 hal ini dikarenakan : a.

Kegiatan penelusuran lapangan tidak bisa secara keseluruhan dilaksanakan

karena

kendala

koordinasi

dengan

Kabupaten/Kota yang berbatasan terkait waktu pelaksanaan

penelusuran lapangan, karena ada beberapa kab/kota yang

terkonsentrasi untuk melaksanakan kegiatan lain seperti b. c.

Pilkada;

Terkendala cuaca yang cukup ekstrim terjadi pada tahun 2012, sedangkan medan yang harus diterlusuri cukup berat, sehingga kegiatan penelusuran lapangan terpaksa harus ditunda;

Ada kegiatan lain yang cukup penting terkait pelaksanaan

kegiatan Toponimi yaitu kegiatan Survey Pulau Lari-larian dan Survey Sungai-Sungai besar dalam rangka pembinaan dan pembakuan nama rupabumi unsur alam di Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Toponimi/penamaan

Rupabumi

Unsur

Administrasi

Pemerintahan Jumlah dana yang teralokasikan Rp. 598.900.000,00 yang

bersumber dari dana APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun 2012.

Realisasi

penggunaan

dana

Rp.388.676.000,00 atau sebesar 64,90%.

dapat

terserap

sebesar

Kegiatan Berupa Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/kota

serta kegiatan Survey Pulau Larilarian dan Sungai-sungai Besar di Kalimantan Selatan dalam rangka Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alam.


440

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan Realisasi kegiatan berupa Rapat dan Survey dilaksanakan

total 100%, anggaran yang tidak terserap antara lain karena :

1). Efisiensi anggaran; dari rencana awal kegiatan survey

dilaksanakan selama 4 (empat) hari, namun bisa ditekan

2)

menjadi hanya 3 (tiga) hari;

Tim Pendamping dari Pusat yang dijadwalkan untuk mengikuti survey sebanyak 4 (empat) kali, namun karena terbenturnya

jadwal

kegiatan

narasumber

pendamping

dengan jadwal kegiatan survey sehingga pendamping dari pusat hanya bisa mendampingio dalam 2 (dua) kali survey saja. 3.

Permasalahan Dan Solusi Permasalahan a.

Antar Kabupaten/Kota Penegasan Batas Daerah di Kalimantan Selatan, ada beberapa kendala yang di hadapi, antara lain : 1) Dari sisi Regulasi;

- Pembuatan UU. suatu daerah otonom, umumnya tidak dilengkapi peta wilayah yang sesuai dengan kaedah yang

berlaku, seperti : adanya titik koordinat. Kondisi ini menyebabkan pelbagai kegiatan penegasan batas secara

pasti di lapangan mengalami kesulitan, baik diakibatkan oleh perbedaan

persepsi

dalam

menerjemahkan

UU.

pembentukan suatu daerah maupun membaca lampiran peta UU. tersebut;

- Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 sebagai revisi dari

Permendagri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman

Penegasan Batas Daerah, memang terdapat beberapa point penting yang mendapat perubahan dan kemudahan terutama dalam hal penyelesain permasalahan batas antar Kab/Kota dalam Provinsi serta ketidakharusan

dilaksanakannya

pemasangan pilar batas daerah, namun demikian belum secara penuh memberikan kewenangan kepada Gubernur


441

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan untuk memutuskan perselisihan batas antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi..

2) Dari sisi Kebijakan Pemerintah Daerah; Walaupun

perhatian

Pemerintah

Kabupaten/

Kota

di

Kalimantan Selatan atas kegiatan penegasan batas antar daerah maupun antar wilayah di dalam daerah (batas Kecamatan dan

Desa/ Kelurahan) sudah menunjukkan perhatian yang semakin

baik, akan tetapi kegiatan penegasan batas daerah belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan Daerah, padahal penuntasan batas antar daerah maupun antar wilayah dalam

daerah, berimplikasi serius pada pemutakhiran bentuk tata ruang daerah, data kependudukan, data Pilkada, Pilpres dan Pemilu,

kejelasan

wilayah

penyelenggaraan

fungsi

pemerintahan, cakupan pelayanan publik, kualitas layanan investasi maupun pergerakan arus barang dan jasa.

3) Dukungan Sarana dan Prasarana;

Berhubung kegiatan penegasan batas daerah belum menjadi

prioritas dalam kebijakan Pemda, maka akibatnya ada beberapa

Tim PBD dan Tim Tekhnis PBD dalam mengoperasionalisasikan kebijakan batas daerah di lapangan kesulitan melaksanakan tugasnya, baik disebabkan : kekurangan alat, pembiayaan, pelatihan dan prasarana lainnya. Kondisi ini berakibat selain

menurunkan motivasi/ kinerja Tim dalam melaksanakan tugasnya, juga berpengaruh pada hasil kerja Tim seperti : hasil

yang kurang valid, digugat keabsahannya oleh berbagai pihak maupun target kerja yang tidak tercapai.

4) Dari sisi Non Tekhnis;

Dalam melaksanakan tugasnya, beberapa Tim PBD dan Tim

Tekhnis PBD kesulitan melepaskan dirinya dari pengaruh/ intervensi kekuatan sosial politik dan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan persoalan : etnis/ sub etnis, daerah pemilihan

(dapil) dan penguasaan SDA. Akibatnya, hasil kerja Tim

diragukan banyak pihak dan tidak sepenuhnya didasarkan oleh pertimbangan profesionalitas/ tekhnis tetapi dalam rangka


442

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan memenuhi kepentingan dan aspirasi pihak atau golongan tertentu.

b. Antar Provinsi Sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, maka

penyelesaian Batas Daerah Antar Provinsi ádalah kewenanganTim PBD Pusat, walaupun pihak Tim PBD Kalimantan Selatan bersama Tim

Kalimantan

Tengah

dan

Kalimantan

Timur

sudah

menyampaikan permohonan secara resmi kepada Pemerintah

Pusat, namun hinggá saat ini Tim PBD Pusat belum mengambil langkah-langkah konkrit atas penyelesaian batas antar provinsi. Solusi 1)

Akselarasi

kegiatan

penegasan

batas

antar

daerah

dapat

ditingkatkan jika pihak-pihak yang terkait dapat mencapai kesepakatan lebih awal untuk antarr Kabupaten/ Kota di Kalsel, sedangkan

untuk

antar

Provinsi

yang

berbatasan,

harus

mendapatkan fasilitasi penuh dari Departemen Dalam Negeri sesuai

kewenangan Legal Formal yang ada pada Depdagri – dhi. Tim PBD. 2)

Pusat.

Proses penyelesaian batas antar daerah yang sedang berlangsung

rencananya selesai pada tahun 2014, maka perlu dilakukan

berbagai upaya guna makin memantapkan pemahaman yang benar tentang batas daerah kepada berbagai pihak, agar tidak terjadi

konflik/ perselisihan di masyarakat. Sehubungan hal tersebut,

peran aktif dari Bupati/ Walikota terkait dengan penyelesaian kegiatan penegasan batas antar daerah harus di dorong secara 3)

positif.

Perlunya dukungan kebijakan, asistensi maupun anggaran dari Pemerintah Pusat secara konsisten dalam kegiatan penegasan batas

antar daerah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi atau antar Provinsi.


443

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan E.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya Potensi bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan yaitu : kebakaran,

angin puting beliung, banjir, gelombang pasang dan tanah longsor. Jumlah kejadian bencana pada tahun 2012 dan lokasi terjadinya bencana tersebut disajikan pada Tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1. Rekapitulasi Data Kejadian Bencana Tahun 2012

No. 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Bencana

Banjir

Angin Puting Beliung Tanah Longsor Gelombang Pasang Kebakaran

Kekeringan

Sumber : BPBD Prov.Kalsel

Jumlah Kejadian 8 49

2 5

449

10

Lokasi Kejadian

7 Kab/Kota, 11 Kecamatan 4 Kab/Kota, 4 Kecamatan 2 Kab/Kota, 2 Kecamatan 4 Kab/Kota, 27 Kecamatan 13 Kab/Kota 2 Kab/Kota, 3 Kecamatan

Korban Bencana 4.127 KK 15.566 jiwa 242 KK 843 jiwa 0 KK 0 jiwa 1.995 KK 9.148 jiwa 867 KK 3.008 jiwa 2.039 KK - jiwa

2. Status Bencana

Penanganan bencana di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara

berjenjang yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab utama dan sekaligus pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya.

Pada saat kejadian bencana, dukungan bantuan tanggap darurat oleh

Pemprov. Kalsel dengan mempertimbangkan : jumlah korban manusia,

kerusakan prasarana dan sarana, kerugian harta benda, luas areal terkena bencana dan dampak mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Bantuan dari Pemprov. Kalsel bersumber pada Belanja Tidak

Terduga dan alokasi anggaran yang tersedia pada SKPD terkait disamping

menyalurkan sumbangan bantuan dari dunia usaha dan masyarakat umum.


444


3. Sumber dan Jumlah Anggaran BPBD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2012 mendapatkan

alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan melalui: APBD Provinsi Kalimantan Selatan :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 6.853.800.000,00 - Belanja Langsung Rp. 3.572.400.000,00 APBN (BNPB)

Dana yang diterima berjumlah Rp 34.078.549.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Program Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana (Penguatan Kelembagaan) : Rp 861.936.500,00

- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Bantuan Sosial Berpolah Hibah) : Rp. 1.182.025.000,00

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp. 8.355.432.000,00

- Rehabilitasi

dan

12.133.009.000,00

Rekonstruksi

di

Kabupaten

Tanah

Bumbu

Rp.

- Bantuan dana On Call untuk kejadian bencana banjir di Kab. Banjar Rp. 1.119.947.000,00

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Dalam rangka mengantisipasi potensi dan resiko bencana di Kalimantan Selatan, langkah yang diambil yaitu : -

Memfokuskan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi

-

Melanjutkan pembentukan kelembagaan BPBD Kabupaten/Kota yang

-

bencana dengan usaha pengurangan resiko bencana masih belum membentuk.

Peningkatan koordinasi dan keterpaduan program dan kegiatan penanggulangan bencana secara lintas sektor dan lintas wilayah Pemetaan daerah –daerah rawan bencana

Menggalakkan pencegahan dan mitigasi dengan meningkatkan

frekwensi sosialisasi, pemasangan baliho, poster dan spanduk serta pembagian brosur pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.


445


5. Kepegawaian -

Jumlah pegawai pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana

sebanyak 34 personil, terdiri dari 24 orang laki-laki dan 10 orang -

perempuan.

-

orang, S-1 sebanyak 20 orang dan S-2 sebanyak 4 orang.

-

sebanyak 23 orang dan Gol.II sebanyak 6 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan : SLTP 1 orang, SLTA 5 orang, D-III 3 Berdasarkan pangkat/golongan : Gol.IV sebanyak 5 orang, Gol.III Berdasarkan Usia : U 18-30 sebanyak 11 orang, U 31-40 sebanyak 2 orang, U41-50 sebanyak 13 orang dan > U 50 sebanyak 8 orang.

6. Kelembagaan Kebencanaan Dalam upaya penanganan bencana di Kalimantan Selatan telah

dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009.

Sedangkan BPBD Kabupaten/Kota yang telah dibentuk yaitu :

1. Kabupaten Tanah Bumbu 2. Kabupaten Barito Kuala 3. Kabupaten Banjar

4. Kabupaten Hulu Sungai Utara

5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 6. Kota Banjarmasin

7. Kabupaten Kotabaru 8. Kabupaten Tapin

Sedangkan 5 Kabupaten/Kota masih belum dibentuk, masih bergabung dengan Kesbangpollinmas.

7. Potensi dan Resiko Bencana Berdasarkan catatan kejadian bencana dan analisis potensi resiko

bencana alam dan sosial yang menimbulkan ancaman bencana, telah ditetapkan Daerah

Rawan Bencana Kalimantan Selatan (memuat


446

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan berbagai jenis bencana alam dan bencana sosial) yang mencakup 10 Kabupaten yaitu :          F.

Kabupaten Tabalong Kabupaten Balangan

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Tapin

Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Barito Kuala

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 1.

Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) Gangguan yang terjadi (konflik yang berbasis SARA, anarkisme,

separatisme, atau lainnya) di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun

2012 tidak ada yang menonjol dalam arti keadaan aman, damai serta kondusif.

Ketentraman dan ketertiban umum harus dipelihara dengan

sebaik–baiknya, oleh karena itu adanya kecendrungan terjadi konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga perlu disikapi dan diantisipasi secara tepat, cepat dan efektif,

agar tidak menimbulkan implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti terjadinya disharmoni sosial, yang pada akhirnya berdampak

pada

terhambatnya

kesejahteraan masyarakat. 2.

perkembangan

peningkatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani adalah Satuan

3.

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Selatan keadaan sampai dengan bulan Januari 2013


447

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan sebanyak 90 orang yang terdiri 82 orang PNS dan orang Tenaga Kontrak/Honor.

a. Kualifikasi Pendidikan :

Untuk kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat digambarkan sebagai berikut : -

Berpendidikan Pasca Sarjana (S2) : 6 orang Berpendidikan Sarjana (S1)

: 18 orang

Berpendidikan SLTA

: 55 orang

Berpendidikan D.III

: 2 orang

Berpendidikan SLTP

: 1 orang

b. Pangkat dan Golongan

Dari 82 orang Pegawai Negeri Sipil yang ada dilihat dari

pangkat dan golongan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : -

Golongan IV

: 7 orang

Golongan II

: 50 orang

Golongan III Golongan I

: 24 orang : 1 orang

c. Pejabat Struktural/Fungsional

Pejabat struktural yang ada pada Satuan Polisi pamong Praja

Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 2 Tahun 2012, tanggal 30 Januari 2012, terdiri dari :

1) Kepala Satpol. PP

: 1 org,

3) Kepala Bidang

: 4 org, Eselon : III/a

2) Sekretaris

4) Kepala Sub Bagian 5) Kepala Seksi

Eselon : IV/a

: 1 org, Eselon : III/a : 3 org, Eselon : IV/a : 8 org, Eselon : IV/a

Sampai dengan bulan Januari 2013 semua jabatan Struktural

sudah terisi sedangkan untuk

kelompok Jabatan Fungsional

sementara ini masih menunggu proses Peraturan yang mengatur

tentang sebutan Jabatan Fungsional untuk Satuan Polisi Pamong Praja.


448

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan 4.

Sumber Dan Jumlah Anggaran Untuk Tahun Anggaran 2012 Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp4.778.029.000,00

yang

Rp3.651.779.000,00

Rp1.126.250.000,00.

dan

terdiri

dari

APBD

APBD

Murni

Perubahan

sebesar sebesar

Dari alokasi dana sebagaimana diatas, sampai dengan akhir bulan

Desember 2012 dapat terealisasi sebesar Rp 3.138.311.270,00 atau 66%. 5.

Penanggulangan Dan Kendalanya. a. Permasalahan

1) Keterbatasan Jumlah Pegawai /Anggota Polisi Pamong Praja.

Jumlah Pegawai/Anggota yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan saat ini jika dibandingkan

dengan tugas pokok yang harus dilaksanakan dirasakan masih kurang terutama untuk Anggota Polisi Pamong Praja yang

bertugas dilapangan (Pelaksana Operasional) yang hanya

berjumlah 82 orang dari kebutuhan yang diharapkan antara 120 s/d 165 orang.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan dana untuk menunjang

ketentraman

Operasional dan

pelaksanaan

ketertiban

Peraturan Daerah dan lainnya.

umum

tugas

serta

di

bidang

Penegakkan

3) Dukungan dari instansi terkait dirasakan masih kurang terutama

didalam

koordinasi

dan

kesediaan

untuk

menginformasikan adanya Peraturan Daerah yang ada pada instansi masing – masing.

b. Solusi yang diharapkan

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, tentunya diperlukan

solusi yang baik yang seharusnya dapat mengatasi permasalahan tersebut, seperti, antara lain :

1) Menambah jumlah Pegawai/Anggota Polisi Pamong Praja baik dengan melalui mutasi dari instansi lain ke Satpol. PP maupun dengan cara penerimaan CPNS baru (diharapkan adanya


449

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V Tugas Umum Pemerintahan penerimaan CPNS khusus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat menjadi Pol. PP).

2) Diharapkan adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas sehari – hari dilapangan seperti penambahan Mobil (Kendaraan Roda 4) dan

lainnya, sehingga dengan demikian akan dapat menunjang dan mendukung

meningkatkan

kinerja

Satpol.

PP

dalam

melaksanakan tugas di bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan lainnya di Kalimantan Selatan.

3) Meningkatkan kemampuan Anggota satpol. PP Prov. Kal Sel dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan keterampilan, bintek, diklat dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

4) Mengalokasikan dana yang cukup untuk menunjang tugas – tugas operasional lainnya di lapangan dalam upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan lainnya. Disamping itu juga memberikan

kesempatan untuk melakukan orientasi pelaksanaan tugas bagi Anggota Satpol. PP Prov. Kal Sel ke Luar Daerah yang telah berhasil (maju). 6.

Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Selama ini apabila terjadi unjuk rasa atau demo atau penyampaikan

aspirasi baik diminta maupun tidak diminta secara formal pihak keamanan terutama POLRI dan pihak Intel dari aparat lain selalu

membantu dan selalu dapat bekerjasama dengan baik. Khusus kerjasama dengan aparat Kepolisian Negara, Gubernur dan Kapolda

Kalimantan Selatan telah membuat MoU atau Perjanjian Kerjasama yang telah tertuang dengan surat Nomor :119/565/PEM dan Nomor : POL.:B/480/XII/2002

tentang

Kerjasama

Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 23 Desember 2002 hingga sekarang masih berjalan dengan baik.


450

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents