BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan kerjasama dengan daerah lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 195 dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemanfaatan serta pemasaran potensi daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dengan mempertimbangkan kesamaan geografis, kesamaan budaya, kesamaan bahasa, adanya ikatan emosional, adanya keterikatan sejarah lokal. Ada beberapa kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yaitu : 1. SAMPAN Sejak Tahun 2003 Kerjasama Antar Daerah (kabupaten/kota) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan kabupaten/kota lain dilembagakan dalam “Sapta Mitra Pantura (SAMPAN)“ yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (Letter of Intent) 7 (tujuh) Kepala Daerah yang melaksanakan kerjasama, yaitu Walikota Tegal, Walikota Pekalongan, Bupati Brebes, Bupati Tegal, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan dan Bupati Batang. SAMPAN ditujukan sebagai upaya : a. Mewujudkan sinergisitas dan sinkronisasi kebijakan publik; b. Mengeliminasi bentuk-bentuk “ancaman pembangunan daerah” sebagai ekses euphoria otonomi daerah (egoisme lokal, potensi konflik antar daerah, persaingan tidak sehat, benturan kepentingan dan disintegrasi); c. Meningkatkan posisi tawar/daya saing daerah sehingga mampu mengakses pasar regional, nasional dan internasional; d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan sumber daya pembangunan dan pemanfaatan potensi daerah. Kegiatan SAMPAN diwujudkan antara lain melalui : a. Promosi Potensi Wilayah melalui pengembangan Website SAMPAN, Pembuatan leaflet pariwisata dan peluang investasi, kerjasama promosi dengan media massa, dan pembuatan Materi Promosi Pameran; b. Pengembangan Pariwisata Terpadu; c. Pemasaran Produk-produk Unggulan Daerah melalui koordinasi Koperasi dan UKM Fair, SAMPAN Expo, Pasar Lelang Forward serta pemasaran produk-produk unggulan bekerjasama dengan jaringan usaha nasional Pantura Koperasi; d. Pengupayaan masuknya Investasi melalui penyusunan media sosialisasi tentang investasi dan perijinan usaha, Roadshow ke lembaga Asosiasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

299

dan Perusahaan Besar, serta pertemuan dengan investor dalam dan luar negeri.; e. Kerjasama dengan KADIN, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

f.

Komoditi (BAPPEPTI) perbankan, Perguruan Tinggi dan Lembaga Internasional; Pra Study Kelayakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Utama Wilayah Sampan.

2. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan Dasar kerjasama : Persetujuan kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan Nomor : 616/12/PK/2011 a. Kebijakan kerjasama yang pernah dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka pemanfaatan air dari sumber mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat Kota Pekalongan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan dengan memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya alam (air) yang ada di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. b. Hasil (Output) Dari Kerjasama : - Terciptanya kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kota -

Pekalongan. Memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya alam (air) yang ada di Kabupaten Pekalongan Mencukupi kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Pekalongan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan dari kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

3. Kerjasama dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI dengan Pemprov Jateng dan Pemkab Pekalongan, Pemkab Batang, dan Pemkot Pekalongan. Dasar kerjasama : Mou Nota Kesepakatan Nomor : 690/12/Mou/2011 a. Kebijakan kerjasama yang pernah dilakukan antara Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI dengan Pemprov Jateng dan Pemkab Pekalongan, Pemkab Batang, dan Pemkot Pekalongan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) di Kawasan Regional Petanglong ( Kab. Pekalongan). b. Hasil (Output) Dari Kerjasama : -

Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) di Kawasan Regional Petanglong (Kab. Pekalongan)


300

4. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan a. Dasar kerja sama : - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 15 Tahun 1997 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi - Kerja Sama Antar Daerah : a) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan No.94/126/SET Kabupaten Pekalongan No.475/116 Tanggal 25 Juni 2009. b. Bidang Kerjasama penyelenggaraan transmigrasi, meliputi : - Peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor -

dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi

c. Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang d. Hasil : - Terlaksananya kesepakatan antar kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab masing-masing. -

-

yang

Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. Terpenuhinya prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.

5. Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu a. Dasar kerja sama - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 15 Tahun 1997 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi - Kerja Sama Antar Daerah : a) Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu No. 223 Tahun 2010 Kabupaten Pekalongan No.595/31/DK/2010 Tanggal 16 April 2010. b. Bidang kerja sama penyelenggaraan transmigrasi, melliputi : - Peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi - Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

301

c. Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang d. Hasil : - Terlaksananya kesepakatan antar kedua belah pihak -

-

yang

mempunyai tanggung jawab masing-masing. Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. Terpenuhinya prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.

6. Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu a. Dasar kerja sama - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Nomor Penyelenggaraan Transmigrasi

2

Tahun

1999

tentang

Kerja Sama Antar Daerah : a) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu No.475/162/111/2011 Kabupaten Pekalongan No.475/162 Tanggal 6 September 2011.

b. Bidang kerja sama penyelenggaraan transmigrasi, melliputi : - Peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi - Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi - Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM c. Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang d. Hasil : - Terlaksananya kesepakatan antar kedua belah pihak yang mempunyai tanggung jawab masing-masing. - Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. - Tersedianya Prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi. 7. Kerjasama kabupaten Pekalongan dengan kabupaten Pemalang dan Batang a. Dasar kerja sama : Perjanjian kerjasama pengelolaan Nomor 523.53/II/PK/2011


302

b. Bidang kerja sama : Kerjasama Pengelolaan lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut di Kab. Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang Prov. Jateng c. Hasil : - Pengelolaan dan pengembangan pelabuhan dan pengembangan pelabuhan perikanan Pantai Wonokerto Permasalahan : 1. Dana sharing yang menjadi kewajiban pemerintah daerah belum dapat direalisasi pada setiap awal tahun anggaran. Hal ini akan berpengaruh pada kegiatan SAMPAN yang sangat bergantung pada dana tersebut. 2. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan air dari sumber mata air Desa Rogoselo Kecamatan Doro adalah water meter sebagai alat baca pemakaian air sudah rusak. 3. Besarnya Kuota transmigrasi untuk kabupaten Pekalongan tidak sebanding dengan besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi 4. Sarana prasarana di lokasi transmigrasi tidak sesuai dengan harapan calon transmigrans 5. Setelah masa pembinaan 5 tahun sering terjadi keterlambatan dalam pengurusan sertifikat lahan para transmigran di daerah transmigrasi Solusi : 1. Mempercepat upaya alokasi dana sharing sehingga dapat menjamin ketepatan dan kecepatan program/kegiatan; 2. Koordinasi dan komunikasi lebih dioptimalkan antara lain melalui agenda rapat koordinasi rutin (bulanan) untuk menyamakan persepsi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksananaan kerjasama antar daerah di lingkungan SAMPAN. 3. Perlu diganti/dipasang water meter yang baru pada pemanfaatan air dari sumber mata air Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. 4. Mengajukan usulan tambahan kuota transmigrasi untuk Kabupaten Pekalongan pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 5. Diberikannya pengertian dan pemahaman seputar lokasi transmigrasi kepada calon transmigrans sebelum keberangkatan 6. Koordinasi dengan pemerintah tujuan mengacu pada kesepakatan KSAD (Kerjasama Antar Daerah) . B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten

Pekalongan

dengan

Lembaga

Pemerintah Dalam Negeri a. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah - Lembaga yang diajak kerjasama : Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah - Dasar kerjasama : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

303

-

Bidang kerja sama : Pendidikan dan Pelatihan Nama/bentuk kerjasama : Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah

-

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 48.110.000,Hasil dari kerja sama : Terselenggaranya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah sebanyak 199 orang

-

b. Usulan Satya Lencana Karya Satya - Lembaga yang diajak kerjasama : Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah - Dasar kerjasama : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang -

Penganugerahan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Bidang kerja sama : Kepegawaian Nama/bentuk kerjasama : Usulan Satya Lencana Karya Satya Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 10.475.000,Hasil dari kerja sama : Terselenggaranya Usulan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 303 orang

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD - Lembaga yang diajak kerjasama : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah - Dasar kerjasama : a) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah c) Keputusan Kepala LAN RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III d) Keputusan Kepala LAN RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II e) Surat Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.5/1507 tanggal 18 Pebruari 2011 perihal Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Provinsi Jawa Tengah CPNS Golongan I, II, dan III di Kabupaten Pekalongan f) Keputusan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor 895./150 tentang Penetapan Kurikulum dan Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I, II, dan III Pola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

304

Kemitraan Kabupaten Pekalongan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 g) Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa

-

Tengah Nomor 893.3/8860 tanggal 26 September 2011 perihal Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II EksHonorer di Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 h) Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelaihan Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.5/8861 tentang Penetapan Kurikulum dan Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I dan II Pola Kemitraan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Bidang kerja sama : Pendidikan dan Pelatihan Nama/bentuk kerjasama : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 2.106.856.140,Hasil dari kerja sama : Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD sebanyak 644 orang

d. Bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN - Lembaga yang diajak kerjasama : Departemen Dalam Negeri - Dasar kerjasama : Surat Edaran Mendagri Nomor 892.1/1245/SJ tanggal 6 April 2011 perihal Penetapan Calon Praja IPDN Tahun anggaran 2011/2012 - Bidang kerja sama : Kepegawaian dan Diklat - Nama/bentuk kerjasama : Bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN -

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 16.125.000,Hasil dari kerja sama : Tersedianya kader 3 kader pemerintahan yang siap pakai

e. Diklat Kompetensi Pejabat struktural - Lembaga yang diajak kerjasama : Universitas Diponegoro -

-

Dasar kerjasama : PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahn atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Bidang kerja sama : Kepegawaian dan Diklat Nama/bentuk kerjasama : Diklat Kompetensi Pejabat struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

305

-

Jumlah anggaran Rp. 48.247.500,Hasil dari kerja sama : Terpenuhinya Diklat Kompetensi Pejabat struktural sebanyak 147 orang

f.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Barang Jasa - Lembaga yang diajak kerjasama : Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah - Dasar kerjasama : a) Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tenang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 - Bidang kerja sama : Pendidikan dan Pelatihan - Nama/bentuk kerjasama : Penyelenggaraan Pendidikan dan -

Pelatihan Barang Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 47.771.000,Hasil dari kerja sama : Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Barang Jasa

g. Pelayanan pengiriman surat dinas - Lembaga yang diajak kerjasama : PT. Pos Indonesia (Persero) - Dasar kerjasama : a) Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang APBD kabupaten Pekalongan TA 2011 b) Peraturan Bupati Pekalongan nomor 1 Tahun tentang Penjabaran APBD kabupaten Pekalongan TA 2011 - Bidang kerja sama : Jasa pengiriman surat dinas dinas Pemerintah -

daerah dengan sistem kredit Nama/bentuk kerjasama : Pelayanan pengiriman surat dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : Bagian Umum Setda Kabupaten Pekalongan Hasil dari kerja sama : Terpenuhinya pelayanan pengiriman surat dinas dengan sistem kredit

h. Alat Kesehatan Laparascopy untuk MOW - Lembaga yang diajak kerjasama : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah - Dasar kerjasama : Kesepakatan bersama Nomor 5523/KB.101/J.3/2011 dan Nomor 445/1243/2011 tanggal 12 Nopember 2011 - Bidang kerja sama : Alat Kesehatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

306

-

Nama/bentuk kerjasama : Bantuan dan Pemanfaatan Alat Laparascopy untuk Center Pelayanan Metode Operatif Wanita (MOW)

-

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan Hasil dari kerja sama : Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera

-

2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri a. Rehabilitasi sosial bibir sumbing - Lembaga yang diajak kerjasama : Yayasan Citra Baru Jakarta -

Dasar Hukum : Bidang Kerja Sama : Rehabilitasi Sosial Bibir Sumbing Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Kepada Penyandang Cacat Bibir Sumbing, Anak Nakal dan Tuna Sosial. SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan Jangka Waktu Kerja Sama 1 tahun / bisa diperpanjang Hasil : Terlaksananya Kegiatan Operasi Bibir Sumbing Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS

b. Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Bermasalah Sosial - Lembaga yang diajak kerjasama : PSPA Satria Baturaden - Dasar Kerjasama : -

Bidang Kerja Sama : Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Bermasalah Sosial Nama Kegiatan : Pelayanan petirahan anak sekolah bermasalah sosial SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan angka Waktu Kerja Sama : 1 bulan Hasil : Terlaksananya kegiatan rehabilitasi anak nakal bermasalah sosial Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS

c. Rehabilitasi Sosial Anak Nakal berhadapan dengan hukum dan anak nakal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

307

-

Lembaga yang diajak kerjasama : PSMP Antasena Magelang Dasar Kerjasama : Bidang Kerja Sama : Rehabilitasi Sosial Anak Nakal berhadapan dengan hukum dan anak nakal Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Anak Nakal berhadapan dengan hukum dan anak nakal SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan Jangka Waktu Kerja Sama : 1 tahun Hasil : Terlaksananya kegiatan pembinaan anak nakal berhadapan dengan hukum dan anak nakal Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga penyelanggara kesejahteraan sosial Solusi : Peningkatan sosialisasi

d. Pembinaan Anak Terlantar dan Putus Sekolah - Lembaga yang diajak kerjasama : Balai Rehabilitasi Sosial Anak -

Wira Adhikarya Ungaran Dasar Kerjasama : Bidang Kerja Sama : Pembinaan Anak Terlantar dan Putus Sekolah Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan Jangka Waktu Kerja Sama : 1 tahun Hasil : Terlaksananya kegiatan pembinaan Anak Nakal Permasalahan dan solusi : -

e. Pembinaan Wanita Rentan Tuna Sosial - Lembaga yang diajak kerjasama : Balai Rehabilitasi Sosial Karya -

f.

wanita Wanodyatama Kendal Dasar Kerjasama : Bidang Kerja Sama : Pembinaan Wanita Rentan Tuna Sosial Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan Jangka Waktu Kerja Sama : 1 tahun Hasil : Terlaksananya kegiatan pembinaan wanita rentan tuna sosial Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS

Pembinaan Eks.Penyakit Jiwa dan Gelandangan - Lembaga yang diajak kerjasama : Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Psikotik Margo Widodo Semarang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

308

-

Dasar Kerjasama : Bidang Kerja Sama : Pembinaan Gelandangan

-

Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan Sumber Dana : Anggaran : Realisasi Anggaran : Jangka Waktu Kerja Sama : 1 tahun Hasil : Terlaksananya penampungan dan pembinaan eks.penyakit jiwa dan gelandangan Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS

-

-

Eks.Penyakit Jiwa dan

g. Pengiriman Lanjut Usia Terlantar - Lembaga yang diajak kerjasama : Balai Rehabilitasi Sosial Bisma -

-

Upakara Pemalang Dasar Kerjasama : Bidang Kerja Sama : Pengiriman Lanjut Usia Terlantar Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan Sumber Dana : Anggaran : Realisasi Anggaran : Jangka Waktu Kerja Sama : 1 tahun Hasil : Terlaksananya pengiriman lanjut usia terlantar Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS

h. Pengiriman Penyandang Cacat Tubuh - Lembaga yang diajak kerjasama : Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSDB) Prof.Dr.Soeharso Surakarta - Dasar Kerjasama : - Bidang Kerja Sama : Pengiriman Penyandang Cacat Tubuh -

-

Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan Sumber Dana :Anggaran :Realisasi Anggaran : Jangka Waktu Kerja Sama : 1 tahun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

309

-

Hasil : Terlaksananya Pengiriman Penyandang Cacat Tubuh Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS

i.

Pengiriman Anak Putus Sekolah - Lembaga yang diajak kerjasama : Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta - Dasar Kerjasama : - Bidang Kerja Sama : Pengiriman Anak Putus Sekolah - Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS - SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan - Sumber Dana :Anggaran :-

j.

Realisasi Anggaran : Jangka Waktu Kerja Sama : 1 tahun Hasil : Terlaksananya pengiriman anak putus sekolah Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS

Kerja sama pengadaan sarana prasarana - Lembaga yang diajak kerjasama : a) CV. MAHARANI b) CV. KARYA MITRA c) CV. SARANA JAYA d) CV. KARAYA ABADI - Dasar kerjasama : Petunjuk Teknis penggunaan DAK Bidang KB tahun 2011 Nomor -

-

-

652/Per/B3/2010 tanggal 29 Desember 2010 Bidang kerja sama : a) Program Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya b) Program keluarga berencana c) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu PAUD Nama/bentuk kerjasama : a) Pengadaan alat kedokteran (pengadaan Gynologybad) b) Pengadaan KIE Kit c) Pengadaan sarana mobilitas Tim KB Keliling (MUPEN) d) Pengadaan BKB Kit SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

310

-

Jumlah anggaran Rp. 1.051.151.000,Jangka waktu kerja sama 1 (satu) tahun Hasil dari kerja sama : tersedianya alat-alat penunjang untuk operasional Bidang KB dilini lapangan

k. Alat Kesehatan BS-300 - Lembaga yang diajak kerjasama : PT. RAJAWALI NUSINDO - Dasar kerjasama : Perjanjian Kerjasama nomor 160/DIV/NUS.05.14/VI/08 tanggal 17 Juni 2008 - Bidang kerja sama : Alat Kesehatan - Nama/bentuk kerjasama : Kerjasama operasional alat auto analizer BS-300 - SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan -

-

Jumlah anggaran Rp. 199.564.200,Hasil dari kerja sama : Terpenuhinya kebutuhan alat auto analizer BS-300 sebagai alat pemeriksaan laborat pasien rawat inap dan rawat jalan RSUD Kajen Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Belum terpenuhinya target pembelian reagensia Solusi : Penambahan anggaran belanja dan promosi untuk peningkatan jumlah pasien laborat

l.

Alat Kesehatan Mesin Hemodialisa type Surdial - Lembaga yang diajak kerjasama : PT. SINAR RODA UTAMA - Dasar kerjasama : Perjanjian Kerjasama nomor 050/259/X/2009 dan nomor 608/SRU/NP-HD/X/2009 tanggal 1 Pebruari 2007 - Bidang kerja sama : Alat Kesehatan -

Nama/bentuk kerjasama : Kerjasama operasional alat auto analizer BS-300 SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 94.034.325,Hasil dari kerja sama : Peningkatan pelayanan kesehatan dengan adanya pelayanan cuci darah bagi masyarakat. Permasalahan dan solusi : Permasalahan : 1) Gedung/ruang Hemodialisa yang kurang memenuhi standar pelayanan dikarenakan masih bersebelahan/menempel dengan loundry 2) Masih terbatasnya jumlah SDM yang mempunyai kompetensi dibidang pelayanan cuci darah karena keterbatasan anggaran


311

Solusi : 1) Pembangunan gedung untuk loundry agar tidak satu atap dengan pelayanan cuci darah 2) Penambahan anggaran terutama Dikat tentang kompetensi pelayanan cuci darah m. Asuransi Kesehatan INHEALTH - Lembaga yang diajak kerjasama : PT. ASKES (Persero) Cabang Pekalongan - Dasar kerjasama : Perjanjian Kerjasama nomor 206/ADD/VI.02/0411 dan nomor 445/695/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 - Bidang kerja sama : Pelayanan Kesehatan - Nama/bentuk kerjasama : Pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES - SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : -

RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan Hasil dari kerja sama : Pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES. Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Terbatasnya SDM terutama Medis (dokter spesialis) Solusi : Pengadaan SDM medis (dokter spesialis)

n. Asuransi Kesehatan INHEALTH - Lembaga yang diajak kerjasama : PT. Asuransi Jiwa INHEALT INDONESIA - Dasar kerjasama : Perjanjian Kerjasama nomor 285A/KTR/0110 dan nomor 445/669.1/2011 tanggal 31 Desember 2010 - Bidang kerja sama : Pelayanan Kesehatan -

Nama/bentuk kerjasama : Pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan Hasil dari kerja sama : Pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi INHEALTH baik rawat jalan maupun rawat inap. Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Terbatasnya SDM terutama Medis (dokter spesialis) Solusi : Pengadaan SDM medis (dokter spesialis)

o. Kerja sama pengadaan reaktor biogas - Lembaga yang diajak kerjasama : CV. Cahaya Mulia Cicalengka Bandung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

312

-

Dasar kerjasama : No. SPK/Kontrak 02/PPK/BIOGAS/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Bidang kerja sama : Lingkungan Hidup Nama/bentuk kerjasama : pengadaan rektor biogas SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 78.375.000,Hasil dari kerja sama : Tersedianya 5 unit reaktor biogas

p. Kerja sama pengadaan mesin pengolah sampah - Lembaga yang diajak kerjasama : CV. Bangkit Mandiri Sragi - Dasar kerjasama : No. SPK/Kontrak 050/61/2011 tanggal 28 Mei 2011 - Bidang kerja sama : Lingkungan hidup - Nama/bentuk kerjasama : Pengadaan mesin pengolah sampah -

SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 95.370.000,Hasil dari kerja sama : Tersedianya 3 unit mesin pengolah sampah

q. Kerja sama penyediaan sistem informasi lingkungan -

Lembaga yang diajak kerjasama : CV. Srikandi Kedungwuni Dasar kerjasama : No. SPK/Kontrak 050/64/2011 tanggal 31 Mei 2011 Bidang kerja sama : Lingkungan hidup Nama/bentuk kerjasama : Penyediaan sistem informasi lingkungan SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 53.383.000,Hasil dari kerja sama : Tersedianya sistem informasi lingkungan

r. Kerja sama penyelesaian IPAL terpadu industri kecil batik di Simbangkulon - Lembaga yang diajak kerjasama : CV. Wahyu Griya Lestari Semarang, CV. Bangkit Mandiri Sragi, CV. Rafli Putra Wonokerto - Dasar kerjasama :

-

1. No. SPK/Kontrak 05/48.1/2011 tanggal 25 Juni 2011 2. No. SPK/Kontrak 050/122/2011 tanggal 29 September 2011 3. No. SPK/Kontrak 050/140/2011 tanggal 1 Nopember 2011 4. No. SPK/Kontrak 050/124/2011 tanggal 30 September 2011 Bidang kerja sama : Lingkungan hidup Nama/bentuk kerjasama : Kerja sama penyelesaian IPAL terpadu industri kecil batik di Simbangkulon Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

313

-

SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 239.783.000,Hasil dari kerja sama : b) Terpeliharanya jaringan IPAL c) Tersedianya saluran tersier IPAL d) Tersedianya talud dan pengerukan sungai di IPAL e) Tersedianya bibit tanaman f) Tersedianya instalasi listrik

s. Kerja sama Pengadaan alat pembuat lubang biopori - Lembaga yang diajak kerjasama : CV. Misfalah Wiradesa - Dasar kerjasama : No. SPK/Kontrak 050/72/2011 tanggal 16 Juni 2011 - Bidang kerja sama : Lingkungan Hidup

t.

-

Nama/bentuk kerjasama : Pengadaan alat pembuat lubang biopori SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan

-

Jumlah anggaran Rp. 47.740.000,Hasil dari kerja sama : Tersedianya 140 unit alat pembuat lubang biopori

Kerja sama pengadaan alat pengukur emisi gas - Lembaga yang diajak kerjasama : CV. Jaya Mandiri Wiradesa - Dasar kerjasama : No. SPK/Kontrak 050/88/2011 - Bidang kerja sama : Pengadaan alat alat pengukur emisi gas - Nama/bentuk kerjasama : Lingkungan Hidup - SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan - Jumlah anggaran Rp. 92.730.000,-

Hasil dari kerja sama : tersedianya 1 unit alat penguji emisi gas

u. Kerja sama Pengadaan bibit tanaman dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim - Lembaga yang diajak kerjasama : CV. Anugrah Dwi Tunggal Wiradesa - Dasar kerjasama : No. SPK/Kontrak 050/138/2011 tanggal 1 Nopember 2011 -

Bidang kerja sama : Lingkungan Hidup Nama/bentuk kerjasama : Pengadaan bibit tanaman dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Kantor Lingkungan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 48.064.000,Hasil dari kerja sama : tersedianya bibit tanaman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

314

v. Kerja sama pembangunan taman hijau - Lembaga yang diajak kerjasama : CV. Lumintu Sragi - Dasar kerjasama : No. SPK/Kontrak 050/135/2011 tanggal 28 -

Oktober 2011 Bidang kerja sama : Lingkungan Hidup Nama/bentuk kerjasama : pembangunan taman hijau SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 78.105.000,Hasil dari kerja sama : Terbangunnya taman hijau

w. Kerja sama pengadaan mesin pengolah sampah - Lembaga yang diajak kerjasama : CV. Bangkit Mandiri Sragi - Dasar kerjasama : No. SPK/Kontrak 050/116/2011 tanggal 21 -

September 2011 Bidang kerja sama : Lingkungan Hidup Nama/bentuk kerjasama : pengadaan mesin pengolah sampah SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 95.370.000,Hasil dari kerja sama : Tersedianya mesin pencacah sampah

x. Kerja sama pengadaan reagen laboratorium - Lembaga yang diajak kerjasama : CV. ASA Kajen - Dasar kerjasama : No. SPK/Kontrak 050/55/2011 - Bidang kerja sama : Lingkungan Hidup - Nama/bentuk kerjasama : pengadaan reagen laboratorium - SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : -

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Jumlah anggaran Rp. 18.520.000,Hasil dari kerja sama : Tersedianya reagen laboratorium

y. Penyelenggaraan Kajen Expo, Pengadaan Water Meter - Lembaga yang diajak kerjasama : CV. Bhumi Lestari, CV. Bana, CV. Borobudur Crafindo, CV. Sekar Indah -

Dasar Hukum : a) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011. b) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2011. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

315

c) Peraturan Bupati Pekalongan No. 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011.

-

d) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 41 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011. Bidang Kerja Sama : Pengadaan Barang Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Kajen Ekspo, Pengadaan Water Meter SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Bagian Perekonomian dan PM Ssetda Kabupaten Pekalongan Jangka Waktu Kerja Sama : 2 bulan Sumber dan jumlah anggaran : Rp. 256.040.600,Hasil : a) Terlaksananya Kajen Expo 2010 dan Sampan Expo b) Terlaksananya workshop Pembedayaan Usaha Rumah tangga produktif di lingkungan Industri Hasil Tembakau. c) Terpenuhinya Peralatan serta perlengkapan kantor Sekretariat DBHCHT; d) Terpasangnya water meter di lokasi sumber air Desa Rogoselo.

z. Kerjasama pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Karangdadap - Lembaga yang diajak kerjasama : Departemen Pendidikan - Bidang Kerjasama : Sarana dan prasarana pendidikan - Nama/bentuk kerjasama : Kesepakatan bersama antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Pemkab Pekalongan tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Karangdadap. -

SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Jangka waktu kerjasama 5 (lima) tahun Hasil Kerjasama : Tersedianya USB SMK dengan program keahlian tata busana, teknik las dalam rangka memberikan kesempatan pada lulusan MTs yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMKN Karangdadap dengan mendayagunakan potensi sumber daya dari kedua belah pihak dan masyarakat setempat.

aa. Pembangunan MAN bertaraf Internasional - Lembaga yang diajak kerjasama : Dirjen Pendidikan Islam DEPAG - Bidang kerjasama : Sarana dan prasarana pendidikan - Nama/bentuk kerjasama : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

316

Naskah nota kesepahaman antara Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentang pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional di -

-

-

Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pekalongan Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Jangka waktu kerjasama 5 (lima) tahun Hasil kerjasama : Mewujudkan madrasah yang berkualitas dan berstandar internasional di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Permasalahan dan solusi : Permasalahan : Proses perubahan alih status tanah Solusi : Proses hibah tanah

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik dalam pelaksanakan program-program dan kegiatankegiatan pembangunan, maka dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal untuk mewujudkan keserasian antara kebijakan daerah, kebijakan provinsi dan nasional. Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi lengkap antara Bupati selaku Pimpinan Penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan Forum MUSPIDA (KOMINDA) yang dilaksanakan setiap bulan. Disamping itu dilakukan pula rapat koordinasi dengan seluruh dinas/instansi vertikal yang ada di kabupaten Pekalongan yaitu Kantor BPN, Kantor BPS, Kantor Departemen Agama, Kantor Pengadilan Agama, dan BUMN/BUMD yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan secara rutin pada acara Coffee Morning serta pada acara Rapat Dinas Pemkab Pekalongan yang dilakukan setiap tanggal 17 tiap bulan. Disamping agenda rapat koordinasi yang sudah berjalan rutin/tetap, ada pula kegiatan insidentil terutama dalam menginventarisir dan menyikapi permasalahan bersifat khusus yang memerlukan koordinasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi permasalahan yang lebih besar. Permasalahan-permasalahan yang ada diinvetarisir kemudian dicarikan solusi pemecahannya, serta antisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan yang lebih besar ataupun menyebar. D. Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas wilayah merupakan sarana untuk membina kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Batas wilayah/daerah merupakan hal penting terutama kaitannya dengan pemekaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

317

dan penghapusan wilayah/daerah, karena akan memberikan kejelasan batasbatas kewenangan Pemerintah Daerah secara pasti. Kejelasan batas-batas tersebut baik batas alami (sungai, gunung, danau) maupun buatan seperti tugu batas akan dapat menghindarkan dari konflik yang mungkin timbul karena adanya ketidakjelasan batas tersebut. Pelaksanaan pembinaan batas wilayah diperlukan mengingat : 1. Untuk melaksanakan Pembinaan Batas Daerah/Wilayah yang menghubungkan antar kabupaten yang berbeda setidak-tidaknya harus dilaksanakan kerjasama antara daerah yang berbeda terlebih dahulu yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama sebagai bentuk kerjasama antar daerah. 2. Bahwa berdasarkan identifikasi masalah yang ada dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan batas daerah, ada beberapa pemasangan pilar batas yang harus dikoordinasikan dengan daerah lain setidak-tidaknya ada kerjasama antar daerah/kabupaten tetangga. Kabupaten Pekalongan memiliki perbatasan dengan 5 (lima) kabupaten/Kota yaitu dengan Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan akhir tahun 2011 untuk penyelesaian penegasan dan penetapan batas daerah kabupaten Pekalongan yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah : 1. Batas daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan (Permendagri Nomor 64 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009); 2. Batas daerah kabupaten Pekalongan dengan kabupaten Banjarnegara (Permendagri Nomor 47 tahun 2009, tanggal 31 Desember 2009). Pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementeran Dalam Negeri bekerjasama dengan Pemkab. Pekalongan, Pemkab. Pemalang, Pemkab. Batang dan Pemkab. Purbalingga melakukan kegiatan penegasan dan penetapan batas daerah yang berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Pelaksana kegiatan penegasan dan penetapan batas daerah Kabupaten Pekalongan dengan daerah yang berbatasan (Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kabupaten Purbalingga) dilaksanakan oleh PT Damarwuri Utama, adalah sebagai berikut : 1. Persiapan Tahap persiapan disini yaitu dengan koordinasi tim penegasan batas daerah, penyediaan peta kerja, sosialisasi, penelitian dokumen batas maupun masalah perijinan. 2. Pelacakan batas Dilakukan dengan pelacakan dan pemasangan patok sementara, pelacakan diatas peta kerja serta pelacakan dilapangan dan pemasangan patok sementara. 3. Pembuatan dan pemasangan pilar batas


318

Pilar Batas Utama dipasang pada titik awal dan akhir dari garis batas serta titik-titik pertemuan beberapa daerah (desa, kecamatan, kabupaten/kota). 4. Pengukuran pilar batas Dilakukan dengan pengukuran dan penentuan pilar batas maupun survey penentuan posisi dengan GPS. 5. Penggambaran hasil ukur GPS Koordinat pilar batas kemudian digambarkan pada peta rupabumi skala 1:25.000 untuk mendapatkan gambaran posisi pilar batas digaris batas. 6. Pembuatan peta batas daerah Berdasarkan gambaran hasil ukuran GPS pada peta RBI selanjutnya dibuat peta batas daerah dengan skala 1:25.000 sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Diharapkan di tahun 2012 dilakukan verifikasi dan koreksi dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri kepada keempat daerah yang berbatasan (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kabupaten Purbalingga) sehingga dapat segera dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pekalongan terdiri dari wilayah pegunungan di bagian Selatan serta wilayah dataran rendah (pantai) di bagian utara. Di bagian Selatan merupakan daerah lereng pegunungan Dieng meliputi Kecamatan Petungkriyono, Paninggaran, Lebakbarang dan Kandangserang. Topografi daerah yang demikian memiliki potensi terjadinya bencana alam seperti bencana tanah longsor, dan angin putting beliung yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun korban jiwa. Untuk mengantisipasi kejadian bencana alam di Kabupaten Pekalongan telah di bentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Intensitas bencana alam pada tahun 2011 meningkat dibanding tahun 2010. Bencana banjir pada tahun 2010 terjadi sebanyak 2 kejadian, sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 51 kejadian, tanah longsor ditahun 2010 terjadi sebanyak 67 kejadian meningkat menjadi 140 kejadian, kebakaran ditahun 2010 terjadi sebanyak 12 kejadian pada tahun 2011 meningkat menjadi 20 kejadian sedangkan bencana angin pada tahun 2010 terjadi 20 kejadian ditahun 2011 meningkat menjadi 23 kejadian. Adapun Jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


319

Tabel 5.1 Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2011 Jenis Kejadian Bencana Alam No.

Kecamatan

Banjir

Longsor

Kebakaran

Angin

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

1.

Paninggaran

-

-

12

10

-

1

4

2

2.

Lebakbarang

-

13

40

75

1

1

-

-

3.

Wonopringgo

-

1

2

-

1

-

-

-

4.

Sragi

-

-

-

-

-

-

1

-

5.

Siwalan

-

-

-

-

-

4

3

3

6.

Kesesi

1

2

3

9

1

2

1

4

7.

Kandangserang

-

-

5

9

2

-

-

1

8.

Bojong

-

-

-

-

-

3

1

-

9.

Kajen

-

3

1

2

1

1

5

-

10.

Karanganyar

-

2

1

2

-

1

-

1

11.

Doro

-

5

1

9

2

2

3

5

12.

Petungkriyono

-

11

2

21

1

1

-

1

13.

Karangdadap

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Tirto

1

1

-

-

1

-

1

3

15.

Buaran

-

-

-

-

2

-

-

-

16.

Wonokerto

-

1

-

1

-

1

-

-

17.

Talun

-

6

-

2

-

1

-

-

18.

Kedungwuni

-

6

-

-

-

1

1

1

19.

Wiradesa

-

-

-

-

-

1

-

2

2

51

67

140

12

20

20

23

JUMLAH

Sumber : Kantor Kesbangpolinmas

Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun ulah manusia dan gabungan dari keduanya seperti banjir, longsor, kebakaran, angin, kesalahan teknologi serta konflik sosial telah mengancam dan berada ditengah lingkaran kehidupan segenap masyarakat. Siapapun tidak ada yang dapat menjamin Kabupaten Pekalongan bebas dari bencana. Penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat tidak semestinya dibebankan kepada satu pihak saja. Pengertian dan pemahaman bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana melalui berbagai kegiatan termasuk penyuluhan dan program pelatihan maupun pembentukan barisan relawan bencana. F. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Kondisi yang aman, tenteram dan tertib memungkinkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat mengembangkan perekonomiannya, dan para investor baik dalam maupun luar wilayah Kabupaten Pekalongan tidak ragu-ragu untuk menanamkan modalnya sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

320

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Pekalongan baik yang diselenggarakan Kantor KESBANGPOLINMAS maupun SATPOL PP pada tahun 2011 dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a. Kegiatan Antisipasi Wilayah. b. Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) c. Kegiatan Koordinasi pelaksanaan pengamanan hari Raya, Natal dan Tahun Baru. d. Kegiatan pengamanan Pemilukada. e. Kegiatan Pelatihan Polmas, Binmas, KPD dan Linmas 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a. Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan a. Kegiatan Fasilitasi Forum Wawasan Kebangsaan b. Kegiatan Pengawasan Orang Asing 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat b. Program Pendidikan Politik Masyarakat c. Kegiatan Koordinasi antar pengurus Parpol terwakili. 5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana a. Fasilitasi Operasional Satlak PBA 6. Program pemeliharaan KAMTIBMAS dan pencegahan tindak kriminal. a. Operasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya b. Pengamanan dan pengawalan pejabat pusat dan daerah c. Pengamanan acara pemda, hari-hari besar keagamaan dan nasional d. e. f. g. h.

daerah Pemberantasan barang kena cukai ilegal dan sarana pendukungnya Tahun 2011 Penertiban periklanan Pengamanan pelaksanaan Pilkada 2011 Patroli wilayah Pengamanan pelaksanaan Pilkada 2011

Berikut ini tabel tentang capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan umum :

pembangunan

di


bidang

321

Tabel 5.2 Capaian kinerja pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri TAHUN

No

Bidang Urusan/ Indikator

2010

2011

1.

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas

3

-

2.

Jumlah Partai Politik

30

31

3.

Jumlah Ormas

63

67

4.

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

3

4

5. 6.

Jumlah LSM Petugas Perlindungan Masyarakat (Jumlah Linmas _ x 100%) Jumlah penduduk

16 0,81%

21 0,81%

7.

Jumlah Linmas per jumlah penduduk (Jumlah Linmas x 10.000) Jumlah penduduk

10.000

81,576

81,576

8.

Rasio pos kampling per jumlah desa/ kelurahan (Jumlah Pos Kampling) Jumlah Desa/ kelurahan

5,228

5,228

Untuk membangun kondisi Kabupaten Pekalongan yang kondusif pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Kepolisian tidak hanya ditingkat kabupaten, tetapi juga ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram ditingkat kecamatan, Camat berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor (Kapolsek). Disamping itu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ditingkat desa/kelurahan, mengingat keterbatasan personil Polisi Pamong Praja, maka perlu diberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS). Sehingga upaya perwujudan kondisi Kabupaten Pekalongan yang aman, tenteram dan tertib dilakukan secara terpadu antara Satuan Polisi Pamong Praja, SATLINMAS dan Kepolisian.


322

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents