BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Di samping tugas-tugas desentralisasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Kota Medan dalam tahun 2006 juga meliputi tugas umum pemerintahan, seperti kerjasama antar Kota/Kabupaten dan kota bersaudara, koordinasi, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Secara teknis fungsional, tugas umum pemerintahan ini diselenggarakan oleh SKPD terkait, baik Badan, Dinas, Kantor, maupun Bagian di lingkunan Pemerintah Kota Medan. Kedudukan, fungsi tugas-tugas umum pemerintahan dapat dianggap cukup penting dan strategis, khususnya dalam rangka mengembangkan sumber daya pembangunan kota secara terintegrasi dengan kawasan-kawasan regional Kota Medan, termasuk mendorong singkronisasi kebijakan, dan program pembangunan kota selama tahun 2006 dengan instansi vertikal lainnya di Kota Medan. Melalui

penyelenggaraan

tugas

umum

pemerintahan

ini

juga,

Kota Medan mampu mempertahankan dan meningkatkan citra kota yang dianggap aman, nyaman, terbuka dan kondusif bagi penanaman modal. A. Kerjasama Antar Daerah dan Kota Bersaudara Selama tahun 2006, fungsi kerjasama antar daerah dituangkan dalam program peningkatan kerjasama antar Kota/Kabupaten dan kota bersaudara, yang dilakukan melalui kegiatan pokok antara lain :

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

V-1

1. Hubungan antar Kota/Kabupaten melalui wadah Asosiasi Pemerintah Kota

Seluruh

Indonesia

(APEKSI),

dan

kegiatan-kegiatan

yang

difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Departemen Dalam Negeri dan dengan berbagai

Pemerintah Kabupaten/Kota

lainnya. 2. Hubungan Kota Bersaudara dengan 4 (empat) Kota Bersaudara sebagai berikut : o Kota Pulau Pinang, Malaysia, (sejak Tahun 1984) o Kota Ichikawa, Jepang, (sejak Tahun 1989) o Kota Gwangju, Korea, (sejak Tahun 1997) o Kota Chengdu, RRC, (sejak Tahun 2002) Selain itu juga telah dilakukan penjajakan kerjasama dengan kota – kota lainnya di Luar Negeri, termasuk penjajakan bantuan Luar negeri dari lembaga - lembaga internasional, baik yang berkaitan secara langsung dengan kota bersaudara maupun di luar kota bersaudara. Untuk

melaksanakan

kebijakan,

program

dan

kegiatan

peningkatan kerjasama antar Kota/Kabupaten selama tahun 2006 dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 832.600.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 686.216.770,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp. 146.383.230,- yang menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut : 1. Partisipasi aktif dalam Rakernas Apeksi di Kota Surabaya 2. Penerimaan kunjungan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) Malaysia dalam rangka menyaksikan rangkaian kegiatan MTQN ke – 39 Tingkat Kota Medan, tanggal 28 Peb s/d 3 Maret 2006. 3. Penerimaan kunjungan Delegasi Wakil Walikota Ichikawa dan Ketua DPRD Kota Ichikawa, Jepang tanggal 17 s/d 21 Mei 2006.


V-2

4. Penerimaan kunjungan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan Pengerusi Persatuan Kota Kembar Medan – Pulau Pinang yang baru pada tanggal 9 s/d 11 Juli 2006. 5. Pengiriman Pelajar Kota Medan ke Kota Ichikawa, Jepang dalam rangka program pertukaran pelajar pada tanggal 9 s/d 18 Juli 2006. 6. Penerimaan kunjungan rombongan Kepala Kampung Kota Pulau Pinang, Malaysia ke Kota Medan pada tanggal 4 s/d 7 Agustus 2006. 7. Penerimaan Pelajar Kota Pulau Pinang, Malaysia ke Kota Medan dalam rangka Program Pertukaran Pelajar pada tanggal 12 s/d 18 Agts 2006. 8. Pengiriman Pelajar Kota Medan ke Kota Gwangju, Korea dalam rangka Program Pertukaran Pelajar pada tanggal 15 s/d 24 Agustus 2006. 9. Pengiriman Staf

Pemerintah Kota Medan ke Kota Pulau Pinang,

Malaysia dalam rangka Program Pertukaran Staf Medan – Pulau Pinang pada tanggal 21 s/d 25 Agustus 2006. Implementasi Kota/Kabupaten

dan

program kota

dan

bersaudara

kegiatan selama

kerjasama tahun

antar

2006

telah

berdampak kepada : 1. Meningkatnya Hubungan Persahabatan dan Persaudaraan antara Kota Medan dan Kota Bersaudara (Sister City) Kota Medan serta kota di luar negeri lainnya. 2. Meningkatnya wawasan, pengetahuan, kapasitas dan pengalaman Para Pejabat dan Staf Pemerintah Kota Medan, khususnya tentang kemajuan di luar negeri. 3. Meningkatnya wawasan, pengetahuan, kapasitas dan pengalaman para pelajar Kota Medan, khususnya tentang kemajuan di luar negeri. Pada umumnya, masalah yang dihadapi dalam pengembangan kerjasama antar Kota/Kabupaten maupun kota bersaudara antara lain :


V-3

1. Kegiatan bersifat High Cost dilakukan

senantiasa

(biaya tinggi) karena kegiatan yang

mengacu

kepada

Standart

dan

Protokol

Internasional. 2. Kecermatan mensikronkan/menselaraskan masing – masing kebijakan dari 2 (dua) atau lebih kebijakan Pemerintah Kota yang mempunyai kekhasan sesuai dengan nilai yang dianut dan budaya yang berkembang di Negara dan atau Kota masing – masing, belum sepenuhnya optimal. 3. Kesulitan memprediksi teknis dan biaya kegiatan atau program yang akan dilakukan pada waktu tertentu

(1 tahun ke depan), karena

sangat tergantung dengan kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota (kondisi aktual, faktual dan monumental). 4. Hambatan komunikasi yang dilakukan yang bersifat komunikasi jarak jauh/antar negara (antar bahasa) melalui teknologi tinggi (Internet, E-Mail dan SLI), sehingga sangat mempengaruhi waktu kegiatan, perubahan jadwal, personal yang terlibat, acara protokoler dan termasuk yang sangat krusial adalah masalah biaya yang dibutuhkan dimana sering menjelang waktu atau menit – menit terakhir (last minute), item dan point kegiatan dapat berubah dan berkembang sedemikian rupa yang berkonsekwensi sangat luas. Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil positif dapat dicapai

selama

tahun

2006,

namun

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan, khususnya di bidang hubungan antar Kota/Kabupaten dan kota bersaudara tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan kendala yang kompleks. Oleh karena itu, berbagai tindak lanjut sebagai solusi masalah pada masa yang akan datang perlu mempertimbangkan kebijakan sebagai berikut :


V-4

1. Menyamakan persepsi tentang nilai positif dan konstruktif dari pelaksanaan program hubungan antar Kota/Kabupaten dan kota bersaudara Kota Medan. 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan program hubungan antar Kota/Kabupaten dan kota bersaudara. 3. Penyediaan dana yang cukup termasuk dukungan sarana dan prasarana guna mendukung program hubungan antar Kota/Kabupaten dan Kota Bersaudara Kota Medan. B. Koordinasi Secara geografis, demografis, dan dukungan potensi daerah serta faktor sosiologis kemasyarakatan lainnya,

Kota Medan memiliki

kedudukan, fungsi dan peranan penting, baik sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara maupun pendukung kegiatan pemerintahan skala propinsi, termasuk upaya membangun masyarakat kota yang maju dan citra daerah yang kondusif sekaligus sebagai Melting Potnya-Indonesia. Berbagai

faktor

pokok

yang

selalu

mempengaruhi

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kota adalah kedudukan

Kota Medan sebagai Pusat Pemerintahan Propinsi

Sumatera Utara, di samping luas wilayah yang terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang relatif besar, sehingga selalu memunculkan persoalan-persoalan di berbagai aspek pembangunan kota, seperti aspek perumahan dan pemukiman, penataan wilayah, transportasi, lingkungan dan berbagai persoalan penyediaan fasilitas pelayanan umum lainnya. Kondisi dan situasi serta gambaran umum Kota Medan tersebut memerlukan adanya pembinaan dan koordinasi yang dikembangkan dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan kota. Koordinasi pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota


V-5

selama tahun 2006 adalah koordinasi Institusional. Kegiatan koordinasi yang dilakukan mampu secara efektif mengkomunikasikan berbagai informasi dan masukan yang diperlukan oleh segenap penyelenggara pemerintahan, sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi segenap aparatur

penyelenggara

Negara

dapat

berjalan

optimal

melalui

pengaturan bersama, dan kesepakatan bersama. Adanya

saling

keterkaitan,

ketergantungan,

dan

saling

membutuhkan dari setiap perangkat penyelenggara pemerintahan mulai tingkat Pusat, Propinsi dan Kota Medan serta perangkat daerah lainnya, telah menempatkan koordinasi sebagai kegiatan penting yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, dan solidaritas kebangsaan. Koordinasi

bahkan

merupakan

alat

efektif

untuk

menciptakan

kepemerintahan yang baik sekaligus kemajuan secara bersama-sama. Beberapa koordinasi yang pokok yang dilaksanakan antara lain: o Koordinasi dengan DPRD Kota Medan o Koordinasi dengan unsur Muspida Kota Medan o Koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum o Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat o Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal lainnya Pelaksanaan koordinasi yang bersifat pokok dan strategis dilakukan oleh Walikota Medan bersama-sama dengan unsur Muspida Kota Medan serta Perangkat Daerah yang ada. Bersama dengan para Pimpinan Wilayah, Walikota Medan melakukan rapat-rapat atau menyelenggarakan forum Musyawarah Pimpinan Daerah Plus (Muspida Plus), sedangkan dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi yang sifatnya koordinasi teknis. Rapat atau forum

koordinasi

dimaksudkan

dalam

rangka


konsultasi

dan

V-6

koordinasi untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas juga situasi serta kondisi daerah yang kondusif. Dalam prakteknya Walikota Medan selaku Ketua merangkap anggota, sedapat mungkin langsung memimpin rapat-rapat koordinasi Muspida Plus, untuk dapat merumuskan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan permufakatan dan kesamaan pendapat di antara seluruh anggota. Selama tahun 2006 pelaksanaan rapat-rapat koordinasi di

tingkat

Muspida

memperlancar

Plus

proses

selalu

efektif

penyelenggaraan

dalam

membantu

pemerintahan

dan

pembangunan kota, termasuk memelihara kehidupan sosial dan politik yang sehat serta kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh. Di samping fungsi tersebut peran forum Muspida Plus ini juga sangat sentral dan strategis guna memadukan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan kota dan pelayanan umum, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah. Rapat

Muspida

yang

dilakukan

memiliki

beberapa

tujuan

antara lain : 1. Membangun pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kebijakankebijakan yang ditempuh dalam rangka mengefektifkan programprogram pembangunan kota yang dilaksanakan, seperti pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur kota, keamanan wilayah dan lain-lain. 2. Mengkoordinasikan,

mengintegrasikan

dan

mensinkronisasikan

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan secara berdaya guna dan berhasil guna. 3. Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas intensitas, ekstensitas, situasi dan kondisi ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan taktis yang diperlukan dalam rangka pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

V-7

4. Menentukan

sistem,

prosedur

dan

mekanisme

operasional

pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kota guna mewujudkan stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali serta kondusif. Selain koordinasi ke samping (horizontal) dan ke bawah, tugas umum pemerintahan yang bersifat koordinatif juga diselenggarakan secara vertikal,

baik kepada Instansi vertikal di tingkat Propinsi,

maupun dengan berbagai Departemen teknis terkait. Pelaksanaan koordinasi vertikal ini efektif menjadi sarana pelaksanaan

tugas

pembinaan dan pengawasan umum jalannya pemerintahan kota oleh Gubernur dan Pemerintah Pusat, sehingga mampu mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota. Koordinasi ini juga

merupakan

bentuk

konkrit

hubungan

kelembagaan

antara

Pemerintah Kota dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Propinsi serta Pusat yang harmonis. Koordinasi teknis dalam prakteknya dilakukan dalam bentuk koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi

dan

pelaporan. Di bidang perencanaan, koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota dalam bentuk-bentuk Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota, secara periodik. Koordinasi perencanaan juga dilakukan dalam skala Propinsi dan Nasional (Musrenbang Propinsi dan Nasional). Secara

keseluruhan,

pelaksanaan

tugas-tugas

umum

pemerintahan dalam bentuk koordinasi dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, rapat-rapat dan forum koordinasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil pokok yang dicapai selama tahun

2006

adalah

meningkatnya

manajemen

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan kota yang lebih efektif dan terpadu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

V-8

C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Secara keseluruhan kejadian-kejadian bencana selama tahun 2006 masih

didominasi

bentuk

kebakaran,

bahkan

tercatat

mencapai

177 kejadian. Akibat kejadian tersebut tercatat 8 orang meninggal dan 8 orang luka-luka. Walaupun frekkuensi bencana kebakaran secara kuantitatif cukup tinggi, tetapi status bencana secara keseluruhan masih bersifat lokal. Sehingga secara maksimal menjadi tanggungjawab Pemerintah kota sepenuhnya. Dalam

rangka

penanggulangan

bencana

Pemerintah

kota

mengalokasikan bantuan sosial, juga Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2006. Melalui bantuan yang diberikan, korban bencana dapat memperoleh pertolongan sebagaimana mestinya. Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dilakukan dengan metode-metode preventif, seperti peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya bencana, penyuluhan hukum tentang

pentingnya

memenuhi

ketentuan-ketentuan

perundang-

undangan dalam pengelolaan ruang dan permukiman, peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan bencana, dan lain-lain. Potensi bencana selain kebakaran, yang perlu mendapat perhatian adalah banjir, baik yang bersifat makro atau mikro, angin putting beliung, tsunami, dan gempa bumi. Besarnya potensi bencana tersebut memerlukan

tindakan-tindakan

prefentif

yang

serius,

diantaranya

perlunya ada ”Master Plan Mitigasi Bencana”.


V-9

D. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan

ketenteraman

dan

ketertiban

umum

merupakan bagian dari tugas-tugas umum pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan kota dan pelayanan umum yang dilaksanakan. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang efektif juga sangat terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dengan demikian terkait dengan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat serta seluruh Aparat penegak hukum dan penyelenggara negara secara keseluruhan. Arah dan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Medan ditujukan pada penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif. Fokus kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Medan diarahkan kepada : 1. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban terhadap warga masyarakat melalui sosialisasi kebijakan, peraturan, operasi penertiban pedagang kaki lima, asongan dan sejenisnya, gelandangan, wanita tuna susila (WTS), waria dan sejenisnya, tempat hiburan serta rekreasi, dan sebagainya. 2. Pembinaan

masyarakat

melalui

pengawasan,

pengamanan,

pemantauan aksi-aksi unjuk rasa, serta tindakan kriminal yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam

rangka

mempertahankan

dan

meningkatkan

ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2006 telah dilaksanakan berbagai upaya konsepsional, teknis operasional dan


V - 10

taktis bersama-sama unsur lainnya yang terkait untuk tetap menjaga kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif. Walaupun harus diakui hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal, namun tindakantindakan operasional yang telah dilakukan mampu secara relatif lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Medan. Upaya-upaya yang ditempuh dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain : 1. Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan daerah-daerah vital dan masyarakat. 2. Peningkatan sosialisasi hukum masyarakat. 3. Peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran ketertiban umum. 4. Peningkatan pengamanan swakarsa di masing-masing lingkungan, baik lingkungan permukiman maupun tempat-tempat vital lainnya 5. Peningkatan intensitas penegakan hukum khususnya terhadap pelanggaraan Peraturan Daerah. 6. Peningkatan silaturrahmi di antara tokoh-tokoh masyarakat. 7. Dan lain-lain. Untuk

mendukung

kebijakan

taktis

operasional

selama

tahun 2006, Pemerintah Kota Medan juga melaksanakan program sistem pengamanan kota yang didukung oleh anggaran dalam APBD Kota Medan. Adanya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk mendanai kegiatankegiatan operasional pelaksanaan sistem pengamanan kota tersebut, menjadikan upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum relatif didukung oleh jumlah petugas serta sarana operasi yang lebih memadai.


V - 11

Tujuan dan sasaran dari kegiatan serta program tersebut adalah : 1. Terwujudnya kinerja pengamanan dan ketertiban yang optimal. 2. Terpenuhinya kebutuhan administrasi penunjang kelancaran tugas petugas ketenteraman dan ketertiban. 3. Terwujudnya kondisi kota yang aman, nyaman dan kondusif. 4. Terwujudnya peran serta masyarakat. 5. Terwujudnya sistem informasi manajemen penanggulangan bencana yang berdaya guna dan berhasil guna. Walaupun

upaya

–

upaya

peningkatan

ketenteraman

dan

ketertiban umum telah dilakukan secara terpadu, namun harus diakui selama tahun 2006 masih terjadi berbagai kasus kriminalitas dengan berbagai jenis kasus sebagai berikut : Tabel V.1 Kasus Kriminalitas Tahun 2006 di Poltabes Medan dan Sekitarnya

No.

Jumlah Tindak

Penyelesaian

Pidana

Tindak Pidana

Jenis Kasus Kriminalitas

1 Pencurian dengan Kekerasan (CURAS)

%

405

204

50,4

2 Pencurian Berat (CURAT)

1.675

1.044

62,3

3 Penganiayaan Berat (ANIRAT)

1.834

1.251

68,2

1.663

99

6,0

5 Judi

232

200

86,2

6 Preman

360

319

88,6

7 Narkoba

1.630

1.814

111,3

Pencurian Kendaraan Bermotor 4 (CURANMOR)

Sumber : Poltabes Medan dan Sekitarnya, 2007

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus kriminalitas yang tingkat frekuensinya paling tinggi adalah berbentuk penganiayaan berat, yang mencapai (1.834 kasus), disusul pencurian berat (1.675 kasus), Narkoba (1.630 kasus), dan kasus kriminal lainnya sebanyak 997 kasus. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

V - 12

Salah satu yang harus menjadi perhatian serius pada masa yang akan datang adalah kasus Narkoba, yang intensitasnya masih tetap tinggi, dimana dalam jangka panjang bila tidak dapat tertangani secara baik, akan berdampak luas kepada kualitas generasi muda penerus masa depan pembangunan kota. Di samping itu, motivasi tindakan pelanggaran dan kejahatan sering terkait dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan kriminalitas juga harus dilakukan dengan mengupayakan partisipasi aktif masyarakat. Bersama-sama dengan berbagai komponen masyarakat, Pemerintah Kota Medan

maupun

pihak

Poltabes

Medan

dan

Sekitarnya

juga

melakukan berbagai kegiatan pembinaan, santiaji, dialog dan lainlain dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Medan. Kebijaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam mengurangi kriminalitas dan angka kecelakaan lalu lintas juga dilaksanakan antara lain dengan : 1. Sosialisasi penyelaan lampu sepedamotor di siang hari 2. Sosialisasi penggunaan sabuk pengaman 3. Sosialisasi penyalahgunaan narkoba 4. Membentuk tim pemburu preman oleh Poltabes MS Adapun upaya dalam mengatasi masalah yang terjadi antara lain dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuntitas razia dan penindakan. Upaya lain penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Bentuk dan Susunan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 061 / 1056.K tanggal 14 Juni 2005 sebagai tindak lanjut PP Nomor : 32 Tahun 2004.


V - 13

Berdasarkan Perda tersebut pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui program dan kegiatan juga dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut : 1. Penanganan

Pedagang

Kaki

Lima

(PKL/Sektor

Informal);

di Kota Medan dilakukan pengaturannya seoptimal mungkin dengan menyediakan tempat-tempat usaha yang pada jalur tertentu ditata dan perkembangannya tetap memperhatikan daya dukung

dan

daya

tampung

lingkungan.

Keberadaan

sektor

informal yang masih melakukan kegiatan usaha di lokasi yang tidak dibenarkan tetap menjadi sasaran penertiban.

Satpol PP

berkoordinasi dengan Camat dan Kelurahan mendata pedagang kaki lima dengan prinsip jalan - jalan protokol tidak diperkenankan berjualan, adapun pada sebagai

tempat

kebersihannya

jalan - jalan alternatif yang memungkinkan

berjualan

tidak

diadakan

terkesan

penataan

semrawut

dan

agar

terjaga

tidak

sampai

mengganggu lingkungan sekitarnya. Terhadap pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peringatan Camat dan Kelurahan akan diperingati secara tertulis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, kemudian dilakukan tindakan repressif dengan mengangkut dan membongkar barang dagangannya untuk

dijadikan

barang

bukti

dalam

pengajuan

tuntutan

ke

Pengadilan Negeri Klas I - A Medan atas pelanggaran Perda (Tipiring ). Skala prioritas dalam program jangka pendek pada jalan – jalan protokol inti kota dalam tindakan repressif bila dipandang perlu melibatkan aparat keamanan dari Kodim, Poltabes dan Denpom serta instansi terkait lainnya untuk menegakan PERDA Nomor 31 Tahun 1993.


V - 14

Sasaran Pengawasan / Penataan. -

Pasar Kampung Lalang ( Jl. Jendral Gatot Subroto )

-

Pasar Sei Sikambing ( Jl. Kapten Muslim )

-

Pasar Pagi Dini Hari ( Jl. Sutomo simpang Jl. Seram )

-

Pasar Pulo Brayan ( Jl. K.L Yos Sudarso )

-

Pasar Supermarket Simpang Limun ( Jl. S.M Raja )

-

Pasar Aksara ( Jl. Prof. H. M Yamin. SH )

-

Pasar Sukaramai ( Jl. Arief Rahman Hakim )

-

Pasar Ikan Lama ( Jl. Perniagaan dan Jl. Ahmad Yani )

-

Depan Deli Plaza ( Jl. Guru Patimpus )

-

Jl. Stasiun depan Kantor Pos

-

Pasar Peringgang ( Jl. Iskandar Muda )

-

Lapangan Merdeka ( Seputarannya )

-

Jl. L i s t r i k

-

Jl. Gajah Mada

-

Jl. Jendral Abdul Haris Nasution

-

Jl. S. M Raja

-

Jl. Letda Sujono

-

Jl. A k s a r a

-

Jl. Prof. H. M Yamin. SH ( depan RS. Dr. Pringadi )

-

Jl. Perintis Kemerdekaan

-

Jl. Diponegoro

-

Jl. Imam Bonjol

2. Peningkatan kegiatan pencegahan pelanggaran umum; Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota beserta Instansi terkait yang bersifat pencegahan adalah berupa pengawasan, patroli dan pencegahan

secara

berkelanjutan

pada

titik/lokasi

rawan

pelanggaran ketertiban, yang diharapkan berdampak kepada penurunan pelanggaran, termasuk kawasan.


V - 15

3. Peningkatan pengamanan swakarsa di masing-masing lingkungan baik permukiman maupun tempat vital. Pengamanan swakarsa baik di lingkungan

permukiman maupun

tempat-tempat vital dengan pelibatan masyarakat diharapkan berdampak terwujudnya rasa aman dan tertib bagi masyarakat yang bertempat

tinggal juga yang melakukan

usaha-usaha

ekonomi. 4. Personil Satpol PP Kota Medan yang berpatroli diwajibkan mengangkat bila menjumpai Gepeng/ Pengamen yang menjalankan aktivitasnya pada persimpangan jalan untuk dibawa pada Trantib Kecamatan terdekat di dalam pembinaannya Terhadap Gepeng/Pengamen yang berulang kali tertangkap di lapangan, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara dikirim ke Pusat Rehabilitasi di Pungei Binjai bagi yang sehat dan R.S Kusta Sicanang bagi penderita Kusta. Sasaran Pengawasan / Penindakan : -

Jl. Gajah Mada simpang Jl. Iskandar Muda

-

Jl. Iskandar Muda simpang Jl. Kapten Jamin Ginting

-

Jl. Jendral Gatot Subroto ( Bundaran Majestik )

-

Jl. Perintis Kemerdekaan simp. Jl. Irian Barat / Jl. Gaharu

-

Jl. Sutomo simpang Jl. Perintis Kemerdekaan

-

Jl. S. M Raja simpang Jl. Ir. H. Juanda

-

Jl. Tritura simpang Jl. Brigjend Katamso

-

Jl. Ir. H. Juanda simpang Jl. Imam Bonjol

-

Jl. Brigjend Katamso simpang Jl. Ir. H. Juanda

-

Depan Istana Maimon ( Jl. Brigjend Katamso )

-

Depan Kantor Waspada ( Jl. B. Katamso/Jl. R. Suprapto )

-

Jl. S. Parman simpang Jl. Jendral Sudirman


V - 16

-

Jl. K.L Yos Sudarso simpang Jl. Bambu

-

Tugu Adipura ( Jl. H. Adam Malik )

-

Jl. Imam Bonjol ( depan Hotel Danau Toba )

-

Jl. Tengku Daud

-

Jl. Hayam Wuruk

-

Jl. Gajah Mada

-

Jalan - jalan penting lainnya

4. Penertiban WTS dan Waria; Secara dadakan perdua minggu diadakan Razia PSK dan Waria pada malam hari berkoordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara, Dinas Pariwisata Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Kantos Sosial Kota Medan, Kecamatan dan Aparat Keamanan untuk menegakkan PERDA nomor : 6 Tahun 2005. Langkah pembinaan awal dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Medan dan terhadap yang berulang kali terkena Razia akan dikirim ke Panti Rehabilitasi Parawasa Brastagi. Sasaran Pengawasan / Penindakan : -

Depan Kantor DPRD Kota Medan ( Jl.Maulana Lubis )

-

Sekitar Jl. Nibung Raya ( sekitar Petisah )

-

Jl. Kapten Jamin Ginting ( Hotel - hotel Malati )

-

Seputaran Lapangan Merdeka

-

Depan Makam Pahlawan ( Jl. S.M Raja )

-

Hotel Melati Jl. Sutomo ( sekitar Sambu )

-

Sepanjang Jl. Iskandar Muda

-

Sepanjang Jl. Jendral Gatot Subroto

-

Jl. Gajah Mada

-

Jl. Sei Wampu


V - 17

-

Jl. A k s a r a

-

Jl. Perintis Kemerdekaan

-

Jl. Gunung Karakatau Upaya lain yang dilakukan adalah dengan upaya peningkatan

dan perubahan pola waktu pengawasan dan penertiban, yaitu dengan operasi-operasi diluar jam kerja (seperti malam hari dan dini hari) dan pergantian waktu-waktu operasi dengan hasil antara lain : - Operasi PK 5

: Pada dini hari ( Pasar-pasar), pagi hari, siang dan sore hari jumlah pada Tahun 2006 ± 425 lokasi Penertiban.

- Operasi Gepeng

: Pada Pagi, Siang, Sore dan adakalanya pada malam hari, jumlah pada Tahun 2006 ± 938 orang.

- Operasi PSK & Waria

: Pada tengah malam hingga dini hari, jumlah pada Tahun 2006 ± 90 orang.

Peningkatan ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan selain

ditujukan

untuk

meningkatkan

disiplin

dan

kepatuhan

masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah, juga

sebagai bentuk komitmen kuat

untuk mewujudkan Kota Medan yang aman, nyaman, dan tertib yang selaras dengan upaya besar menarik penanaman modal asing dan domestik ke Kota Medan sehingga membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Dampak penting penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2006 adalah adanya pelayanan umum yang dirasakan semakin baik oleh masyarakat, khususnya di bidang ketenterman dan ketertiban sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan


V - 18

aman, nyaman, dan tertib tanpa perasaan terancam secara menonjol, dengan tetap meningkatkan kewaspadaan. Dampak lainnya sebagai berikut : 1. Terselenggaranya sosialisasi Perda-perda melalui himbauan langsung, pengawasan dan pembinaan dilapangan oleh setiap unit Patroli kepada sasaran

tertentu

sebagai

objek

tugas

Polisi

Pamong

Praja, menjadikan pelanggaran Perda pada basis-basis tertentu khususnya di daerah Inti Kota semakin berkurang. 2. Terkendalinya situasi ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Perda pada setiap acara-acara pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemko Medan dan Instansi / Lembaga lainnya di Kota Medan, baik dalam acara Ceremonial, Hari Besar Keagamaan, Hiburan, Olah Raga dan sebagainya. 3. Terlaksananya peningkatan frekuensi pengawasan dan penertiban pada ruas-ruas jalan protokol di Kota Medan baik pada pagi hari, siang dan malam

hari

tertentu, menjadikan

bahkan

pada

hari

–

hari

libur

pertumbuhan PKL, Gepeng, Waria dan PSK

sementara semakin berkurang dan dapat ditekan seminimal mungkin, namun sebaliknya dampak pada sisi yang lain menurut hasil pengamatan, frekwensi kegiatan unjuk rasa oleh kelompok PKL dan Gepeng juga meningkat. 4. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan Instansi terkait dalam kegiatan-kegiatan

pengawasan,

pembinaan

dan

penertiban

menambah kekuatan dan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan di lapangan, memperkecil resiko yang tidak diinginkan antara lain adanya komplain dan bentrok dilapangan antara petugas dan objek/sasaran

penertiban,

dan lebih menjamin objektifitas

tindakan karena lebih selektif berdasarkan informasi/keterangan sebelumnya yang diterima dari berbagai pihak sebagai hasil kerjasama yang baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

V - 19

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents