BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Ambon disamping melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan, diberikan kewenangan pula untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang terkait dengan upaya-upaya pembinaan wilayah.

A. Kerjasama Antar Daerah Kerjasama antar daerah merupakan upaya untuk saling belajar dan mengisi, serta bertukar pengalaman antar daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), ibukota Provinsi Maluku, Kota Ambon sangat terbuka untuk membuka kerjasama dengan daerah lain, meskipun seringkali kerjasama tidak dilakukan secara formal dengan MoU atau Berita Acara dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya. Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan jaring pengalaman kerja dan studi dengan Pemerintah Kota Bogor mengenai pelayanan perijinan yang optimal. Dengan pengalaman dan studi ini, Pemerintah Kota Ambon telah dan akan terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang perizinan yang terpadu.

Pada sisi lain, Dinas Pendapatan Kota Ambon juga melakukan jaring pengalaman kerja dan studi dengan Pemerintah Kota Surabaya terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah yang sudah lebih maju. Berbekal pengalaman tersebut, ke depan akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan dan optimalisasi PAD Kota Ambon dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 1 ]

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Kota Ambon, beberapa daerah di Indonesia menyempatkan datang untuk menimba pengalaman. Pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Ambon menerima kunjungan kerja dari rombongan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk menimba pengalaman tentang E-Kinerja di Pemerintah Kota Ambon. Kami juga menerima kunjungan kerja dari rombongan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menimba pengalaman tentang pengelolaan pajak air bawah tanah. Selain itu dalam kemitraan Pemerintah Daerah, DPRD Kota Ambon juga melakukan kunjungan kerja dan sharing pengalaman ke daerah lain, seperti DPRD Kabupaten Bongo, Provinsi Jambi yang belajar tentang penataan kependudukan dan pengembangan Kota Ambon sebagai kota perdagangan dan jasa.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Dinamika perkembangan Kota Ambon yang pesat, mendorong terbukanya berbagai kerjasama dengan banyak pihak, baik atas inisiatif Pemerintah Kota Ambon, maupun inisiatif dan kepedulian para mitra untuk membangun kerjasama dengan Pemerintah Kota Ambon.

1. Global Fund (GF). Kerjasama Global Fund didasarkan pada Grant Agrement antara Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF-ATM) dengan Direktorat Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang, Departemen Kesehatan RI, melalui Grant No. IND-102-G02-M-00, tanggal 11 Juni 2003. Program GF dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon, dengan kegiatan selama tahun 2014 adalah: a.

Program Penanggulangan Malaria. Untuk mendukung program ini, dana GFATM yang dikucurkan sebesar Rp.273.178.550,- dan terserap sebesar Rp.273.178.550,- (100%) untuk

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 2 ]

membiayai kegiatan-kegiatan: 1) Pemeriksaan slide darah malaria di puskesmas. 2) Cros cek slide di puskesmas. 3) Surveilans. 4) Supervisi pada 22 Puskesmas. 5) Distribusi kelambu. 6) Maas Blood Survey (MBS) yaitu survei darah massal untuk menemukan penyakit malaria di masyarakat. 7) Honor dan operasional.

b.

Penanggulangan HIV-AIDS. Program ini dilakukan oleh Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Kota

Ambon.

Alokasi

dana

yang

tersedia

adalah

sebesar

Rp.153.090.000,- dan terealisasi sebesar Rp.121.723.299,- (80%) untuk kegiatan-kegiatan: 1) CSS building community. 2) Routine data collection, analysis and use. 3) Management. 4) Operasional pokja tanjung Batu Merah. 5) Condomnisasi. Selain jumlah tersebut diatas, GF juga memberikan dana kepada bidang P2M (Program Penanggulangan HIV/ AIDS) sebesar Rp.21.146.578,- dan terealisasi 100%, yang diperuntukan bagi kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi klinik layanan HIV AIDS di Kota Ambon. KPA Kota Ambon juga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya didukung dengan dana APBD Kota Ambon sebesar Rp.213.780.000,dengan realisasi sebesar Rp.141.010.000,- (66%).


c.

Penanggulangan Tubercolosis (TB Paru). Untuk program ini alokasi dana yang tersedia sebesar Rp.79.408.000,dan terealisasi sebesar 100%, untuk kegiatan-kegiatan: Case Finding/ supervise program, monitoring dan evaluasi program.

2. Nederland Lekprosi Rite (NLR). Kerjasama NLR berasal dari Belanda digunakan dalam rangka menurunkan prevelensi penyakit kusta di Kota Ambon. Operasional program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon. Dana yang tersedia adalah sebesar

Rp.5.735.500,-

dan

telah

termanfaatkan

seluruhnya

untuk

melaksanakan supervisi program kusta di puskesmas dan kegiatan cetak blangko laporan, kartu obat, kartu penderita dan kartu POD.

3. Kerjasama Sister City. Kota Ambon telah lama membina kerjasama Kota Bersaudara (sister city) dengan Kota Vlissingen di Belanda. 1.

Sister City Ambon – Darwin Kerjasama Pemerintah Kota Ambon dengan Pemerintah Northern Teritory di Kota Darwin lebih utama dilakukan di bidang pariwisata dengan lomba perahu layar (yacht race) Darwin – Ambon. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2014, Walikota Ambon berkesempatan hadir di Darwin dan melepas start perahu peserta lomba. Pada tahun 2014, lomba ini diikuti oleh 25 perahu layar, yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 24 perahu layar. Meningkatnya jumlah peserta lomba memberikan indikasi yang positif bahwa Kota Ambon adalah kota yang aman sekaligus mendorong Kota Ambon sebagai kota tujuan wisata internasional di Bagian Timur Indonesia. Dalam upaya memberikan pelayanan yang baik sekaligus kenyamanan kepada para tamu dari Darwin ini, para peserta lomba


disambut dengan gelar musik dan tari-tarian daerah serta permainan/ lomba persahabatan. Sebagai balasan atas kunjungan Walikota Ambon, Wakil Walikota Darwin melakukan kunjungan ke Kota Ambon untuk mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun Kota Ambon ke-439, pada 7 September 2014.

2.

Sister City Ambon – Vlissingen. Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Ambon dengan Kota Vlissingen di Negeri Belanda adalah untuk merealisasi kegiatan yang tertuang dalam MOU yang ditandatangani oleh kedua pejabat kota pada tanggal 12 September 2006, dan telah dilanjutkan dengan pembentukan Steering Comitte berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 472 Tahun 2009, tanggal 16 Juni 2009. Kesepakatan kerjasama ini telah dilanjutkan sampai saat ini dan lebih di fokuskan pada bidang persampahan, pendidikan, kesehatan, parawisata dan perikanan yang melibatkan beberapa SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ambon. Untuk bidang kesehatan lebih difokuskan pada pelayanan kesehatan mata sehingga pada tahun 2013 lalu telah diresmikan Klinik Mata AmbonVlissingen di Negeri Passo dan telah melakukan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan mata. Untuk tahun 2014 klinik mata telah dilengkapi dengan ruang perawatan dan operasi dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan mata serta telah menyiapkan 3 tenaga paramedis khusus pelayanan mata dengan cara magang di Rumah sakit mata Bandung sehingga diharapkan tahun 2015 Klinik Mata AV di fungsikan secara maksimal/di buka setiap hari kerja. Selain Kegiatan Pelayanan Kesehatan mata, Tim Vlissingen telah melaksanakan serangkaian kegiatan bakti sosial berupa : a) Kegiatan Operasi Bibir Sumbing sebanyak 15 penderita di RSUD dr. Haulussy Ambon;


b) Kegiatan Operasi Luka bakar sebanyak 12 penderita di RSUD dr Hauluusy Ambon; c) Kegiatan Operasi Urologi sebanyak 95 penderita di RSUD dr. Haulussy Ambon.

4. Kerjasama Bidang Pendidikan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan beberapa mitra dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ambon. Kerjasama dilakukan dengan: a.

Surya Institute, untuk pelaksanaan kegiatan belajar matematika dengan metode GASING (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan); pembinaan kepada Master Teacher; dan pendidikan lanjutan bagi calon 12 guru (siswa berprestasi hasil seleksi) untuk memenuhi standar kualifikasi akademik.

b.

Universitas

Pattimura,

Kualifikasi

Hasil

melalui

Belajar

program

(PPKHB).

Pengakuan Program

ini

Pendidikan bertujuan

meningkatkan dan memenuhi standar kualifikasi akademik tenaga pendidik. Di tahun 2014 telah diwisudakan 117 guru, sementara sisa 120 guru masih dalam proses penyelesaian perkuliahan dan direncanakan selesai di akhir tahun 2015. c.

PT. TELKOMSEL, melalui kegiatan open school, yang dilaksanakan guna meningkatkan pelayanan dan transparansi sekolah mengenai pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta dapat diakses oleh sekolah dan masyarakat.

5. Kerjasama Indonesia Urban Water, Sanitation, & Hygiene (IUWASH) Pemerintah Kota Ambon sejak tahun 2011 telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Urban Water, Sanitation, & Hygiene (IUWASH), suatu lembaga donor yang dibiayai oleh Pemerintah Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID), yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 6 ]

pada 7 September 2011, bertepatan dengan HUT Kota Ambon ke-436 Tahun 2011. Kesepakatan kerjasama ini direncanakan berlangsung untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan pelayanan di bidang air minum dan sanitasi perkotaan dalam kerangka tata kelola kepemerintahan yang baik serta partisipasi masyarakat, dengan tujuan: a. meningkatkan akses untuk memperoleh pelayanan air dan sanitasi yang layak melalui penguatan penyedia layanan yang bertanggungjawab seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat perkotaan. b. memfasilitasi penguatan partisipasi lembaga masyarakat yang memiliki keinginan dan kapasitas untuk membantu peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi perkotaan secara berkelanjutan c. memperkuat tumbuhnya lingkungan pendukung bagi terlaksananya tata kelola kepemerintahan yang baik serta mendorong reformasi kebijakan serta penyediaan anggaran daerah untuk akses air minum dan sanitasi perkotaan yang melibatkan peran aktif pemerintah kota, DPRD, PDAM dan masyarakat. Pada tahun 2014, kegiatan IUWASH di Kota Ambon adalah: a. Penyusunan memorandum Program Sanitasi Kota Ambon Tahun 2012 2017. b. Penyusunan master plan Air Limbah Kota Ambon yang disusun oleh IUWASH melalui Yayasan Murkele.

Sumber pagu untuk kegiatan IUWASH adalah dari APBD Kota Ambon dengan jumlah anggaran sebesar Rp.74.969.470,-. Dari kegiatan dengan IUWASH, masih terdapat permasalahan yaitu belum adanya kesepakatan program/ kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi (MPS) oleh Poka. Solusinya adalah melaksanakan rapat koordinasi Pokja Sanitasi Kota Ambon untuk bersama-sama menyepakati program/


kegiatan sanitasi Kota Ambon selanjutnya untuk mendapat pengesahan Walikota Ambon.

6. Kerjasama dengan Kick Andy Foundation Dalam rangka memperingati HUT Kota Ambon ke-439 Tahun 2014, Kick Andy Foundation melalui Program Lantera Jiwa melakukan serangkaian bakti sosial, yang dilakukan adalah pelayanan kesehatan melalui operasi Bibir Sumbing bagi 20 penderita dan Opersai katarak bagi 74 penderita serta pelayanan sosial lainnya berupa pemberian kaki palsu dan bantuan alat olahraga bagi masyarakat Kota Ambon.

7. Kerjasama Australian Agency for International Development (AusAID) Kegiatan dengan AusAID dilakukan untuk program penguatan sanitasi permukiman. Program ini didasarkan pada: a) Surat Menteri Keuangan Nomor: S-176/MK.7/2014, tanggal 11 April 2014 tentang Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri untuk Program Hibah Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi kepada Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp.800.000.000,-. b) Surat Menteri Keuangan Nomor: S-68/MK.7/2014, tanggal 7 Februari 2014 tentang Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri untuk Program Hibah Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi kepada Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp.1.600.000.000,-.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini adalah: a) Pembangunan sistem air limbah terpusat skala lingkungan di Desa Nania. Pekerjaan ini adalah pekerjaan lanjutan dari Tahun 2013. Pada akhir 2014, pekerjaan fisik di lapangan mengalami keterlambatan dan baru mencapai 85%. Keterlambatan ini disebabkan oleh masalah lahan dan perubahan penyampungan antar rumah.


b) Penyusunan DED septic tank komunal Kecamatan Sirimau khususnya kawasan Kelurahan Pandan Kasturi, Negeri Batu Merah, dan kawasan Kayu Tiga – Negeri Soya. c) Penyusunan DED septic tank komunal Kecamatan Teluk Ambon Baguala, khususnya untuk kawasan Negeri Passo dan Negeri Halong.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Pelaksanaan pemerintahan di daerah selain menyelenggarakan urusan desentralisasi atau pemerintahan daerah yang termasuk dalam urusan wajib dan urusan pilihan, juga menyelenggarakan Tugas Pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, yang salah satunya koordinasi dengan instansi vertikal. Koordinasi dengan instansi vertikal, merupakan pelaksanaan azas dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Wakilnya di daerah, yang umumnya berupa instansi vertikal atau pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah.

1. Urusan Politik dan Keamanan Politik dan keamanan merupakan urusan yang tidak didesentralisasi dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun demikian, sebagai Kepala Daerah, Walikota Ambon senantiasa melakukan koordinasi terkait urusan politik dan keamanan di wilayah Kota Ambon, antara lain melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kota Ambon yang melibatkan Komandan Kodim 1504 Pulau Ambon, Kapolres Pulau Ambon dan PP Lease, Kepala Kejaksanaan Negeri Ambon, dan Ketua DPRD Kota Ambon. Forkopinda Kota Ambon merupakan forum diskusi dan koordinasi untuk menjamin tetap terkendalinya stabilitas politik dan keamanan di Kota Ambon. Secara berkala Rapat Forkopinda dilakukan untuk mencermati dan mengevaluasi kondisi sosial politik dan keamanan, maupun sebagai upaya mencegah dan menangkal isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 9 ]

dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Selain itu dalam kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon juga melakukan koordinasi dengan KOREM 151/ Binaya, KODAM XVI/ Pattimura dan POLDA Maluku, sebagai jejaring kerjasama untuk keamanan dan ketertiban di Kota Ambon yang adalah ibukota Propinsi Maluku. Sedangkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014 untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, Pemerintah Kota Ambon berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon dan KPU Provinsi Maluku, serta mendorong sehingga penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014 di Kota Ambon, dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

2.

Urusan Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Kewenangan dalam penanganan Urusan Hukum dan Hak-Azasi Manusia termasuk didalamnya kewenangan dibidang peradilan dilaksanakan oleh Pemerintah. Sehubungan dengan itu peran Pemerintah Kota Ambon lebih diutamakan kepada sosialisasi produk perundangan kepada masyarakat, dan pembuatan

produk-produk

hukum

sebagai

implementasi

peraturan

perundangan yang lebih tinggi. Pada tahun 2014, melalui program Penataan Peraturan

Perundang-

undangan, telah dilakukan Legislasi rancangan peraturan perundangundangan, melalui asistensi, dan finalisasi draf rancangan peraturan perundang-undangan tingkat Kota Ambon, meliputi draf Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota, dan Keputusan Walikota. Produkproduk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan selama tahun 2014 adalah tiga belas Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Ambon yang disetujui DPRD Kota Ambon. Selain PERDA, telah diundangkan pula 61 Peraturan Walikota Ambon, ditetapkan 762 Keputusan Walikota Ambon, dan dikeluarkan 2 Intruksi Walikota Ambon. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 10 ]

3.

Urusan Agama Penyelenggaraan urusan agama di Kota Ambon bersifat koordinasi, karena urusan ini adalah kewenangan Pemerintah. Penyelenggaraan kewenangan ini dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan urusan agama di Kota Ambon dikoordinasikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon. Koordinasi dan kerjasama juga dilakukan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Ambon, dan lembaga-lembaga/ tokoh-tokoh agama di Kota Ambon seperti Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Kota Ambon, Klasis GPM Pulau Ambon, Wakil Uskup Kota Ambon, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ambon. Koordinasi dan kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka menjaga harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Ambon. Salah satu urusan Kementerian Agama yang dikoordinasi Pemerintah Kota Ambon adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji setiap musim haji. Kegiatan yang dilaksanakan adalah koordinasi dengan Kantor Imigrasi Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon, dan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon untuk meningkatkan pelayanan bagi Calon Jemah Haji Kota Ambon dalam pengurusan paspor, pemeriksaan kesehatan, dan bimbingan Manasik Haji. Pada pelaksanaan Ibadah Haji pada Musim Haji Tahun 2014, Pemerintah Kota Ambon mengalokasikan Dana Bantuan Haji melalui APBD Kota Ambon Tahun 2014 sebesar Rp.487.590.000,- dan terealisasi sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk bantuan Ongkos Naik Haji (ONH) bagi dua petugas pendamping Jemaah Haji Kota Ambon yaitu seorang Tenaga Pembimbing Haji Daerah (TPHD), dan seorang Tenaga Kesehatan Haji Daerah (TKHD), termasuk biaya pelaksanaan Manasik Haji, dan biaya perjalanan dinas petugas pendamping kepada Jemaah Haji di Embarkasi Makassar. Sementara itu, jumlah Jemaah Haji Kota Ambon tahun 2014 adalah 246 orang, dalam satu kelompok terbang (kloter). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 11 ]

Selain itu, dalam hal pembinaan terhadap umat beragama di Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon melaksanakan pula kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui pemberian bantuan dana penunjang untuk pembinaan kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Perparawi) umat Kristen Protestan, Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) umat Kristen Katolik, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan lomba festival seni Qasidah (LASQI) di Kota Ambon.

Dana pembinaan pesparawi tahun 2014 dikhususkan untuk pelatihan, pembinaan dan konsolidasi Tim Kota Ambon dalam pesparawi tingkat Kota Ambon dan tingkat Provinsi Maluku yang juga dilakukan di Kota Ambon. Pada lomba pesparawi tingkat Provinsi Maluku, Kota Ambon berhasil menjadi juara umum. Pada sisi lain juga dilakukan pembinaan pesparani Kota Ambon, khususnya dalam mengikuti pesparani tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo.

Sementara

itu,

juga

dilakukan

pemberian

bantuan

dana

kepada

penyelenggaraan MTQ di Kota Ambon yang dimulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Kota Ambon, yang berpusat di Desa Batu Merah, dan tingkat Provinsi Maluku di Kota Piru, Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkang lomba Festival Seni Qasidah (LASQI) dimulai dari tingkat Kota Ambon, tingkat Provinsi Maluku di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan tingkat Nasional di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada sisi lain, dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha 1435 H/ 2014 M, Pemerintah Kota Ambon telah menyerahkan bantuan hewan kurban berupa 15 ekor sapi, dan 55 ekor kambing. Hewan kurban tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Ambon kepada masyarakat yang berhak menerimanya.


4.

Urusan Sosial Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial, menjalankan beberapa program Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Bantuan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat, Bantuan Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Alat Bantu Kecacatan. a.

Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) 1) Dasar Hukum Pelaksanaan ASLUT tahun 2014 di Kota Ambon adalah

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

1998

tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia. 2) Pelaksanaan dan Realisasi Program/ Kegiatan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) tahun 2014 di Kota Ambon tersebar pada 15 desa/ kelurahan di 5 kecamatan, dengan sasaran penerima bantuan berjumlah 152 orang. Penyalurannya dilakukan dalam 3 tahap, yaitu: - Tahap I

pada Bulan Januari s/d April 2014;

- Tahap II

pada Bulan Mei s/d Agustus 2014;

- Tahap III

pada Bulan September s/d Oktober 2014.

Besaran anggaran yang tersalur kepada ASLUT bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI dan penyalurannya melalui Kantor Pos Ambon sebesar Rp. 304.000.000,- masing-masing penerima ASLUT sebesar Rp.2.000.000,- selama 10 bulan.

b.

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas 1) Dasar Hukum pelaksanaan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas adalah: a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;


c. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan, Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama- Nama Orang dengan Kecacatan (Penyandang Disabilitas) Berat Penerima Asistensi Sosial Tahun 2014. 2) Pelaksanaan dan Realisasi Program/ Kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2014 kepada 116 orang penyandang disabilitas di 5 kecamatan yakni: -

Kecamatan Nusaniwe

41 orang

-

Kecamatan Sirimau

34 orang

-

Kecamatan T.A. Bagula

13 orang

-

Kecamatan Teluk Ambon

17 orang

-

Kecamatan Leitimur Selatan

11 orang

Pada tahun 2014, penyaluran dana hanya sampai 10 bulan (Januari s/d Oktober) masing-masing per bulannya Rp.300.000,- dengan total dana keseluruhan Rp.348.000.000,-. c.

Bantuan Alat Bantu Kecacatan dari Kick Andy Foundation tanggal 5 September 2014 diberikan kepada 35 orang penyandang cacat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan bantuan social ini adalah: 1) Keterbatasan sarana dan prasarana maupun tenaga dalam menunjang kegiatan-kegiatan operasional. 2) Kurangnya

kesadaran

masyarakat

penerima

bantuan

dalam

penggunaan dana bantuan dengan baik. Terkait dengan permasalahan di atas, maka solusi yang dilakukan adalah: 1) Menggunakan potensi sumber pekerja sosial masyarakat (PSM) sebagai tenaga pembantu di lapangan. 2) Pengusulan nama penerima bantuan yang tidak menggunakan dana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 14 ]

sesuai peruntukannya.

5.

Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMP dan KB), juga melakukan kerjasama dengan instansi vertikal, yaitu: a. Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kota bekerjasama dengan Perum Bulog Divre Maluku untuk melakukan penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN). Program RASKIN merupakan kebijakan Pemerintah untuk membuka akses

pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat/

keluarga miskin, khususnya Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). 1)

Dasar Hukum Pelaksanaan Program RASKIN di Kota Ambon tahun 2014, didasarkan pada: a.

Keputusan Gubernur Maluku Nomor 34 Tahun 2014, tentang Penetapan Pagu Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kota Ambon Tahun 2014.

b.

Keputusan Walikota Ambon Nomor 172 Tahun 2014, tentang Penetapan Pagu Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kota Ambon Tahun 2014.

2) Pelaksanaan dan Realisasi Program/ Kegiatan Pagu RASKIN Kota Ambon Tahun 2014 adalah untuk 11.265 Rumah Tangga Sasaran (RTS), yang masing-masing RTS mendapat 15 Kg per bulan, sehingga total pagu RASKIN Kota Ambon tahun 2014 adalah 2.027.700 Kg atau 9% dari pagu Provinsi Maluku (Tabel V.1). sampai dengan akhir Desember 2014, Raskin telah disalurkan kepada semua kecamatan.


Tabel V.1 Pagu dan Penyaluran RASKIN di Kota Ambon Tahun 2014 Jumlah Alokasi (Kg)

Jumlah

No

Kecamatan

Pagu per RTS

RTS-PM 1 2 3 4 5

Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon Baguala Leitimur Selatan Teluk Ambon

3.355 3.500 1.743 614 2.053

Pagu per Bulan

15 15 15 15 15

Pagu Setahun

50.325 52.500 26.145 9.210 30.795

603.900 630.000 313.740 110.520 369.540

KOTA AMBON

11.265

15

168.975

2.027.700

PROVINSI MALUKU

119.825

15

1.797.375

21.568.500

Sumber: BPMP dan KB Kota Ambon, 2015. Permasalahan dalam penyaluran Raskin di Kota Ambon adalah masih terjadi tunggakan pembayaran Raskin pada beberapa desa ke Perum Bulog Drive Maluku. Untuk mengatasi hal ini, selalu dilakukan koordinasi antara tim koordinasi Raskin Kota Ambon dengan para Camat, para Raja/ Kepala Desa/ Lurah dan pihak Perum Bulog Drive Maluku, agar penyaluran dan pembayaran Raskin dapat berjalan dengan lancar.

6.

Urusan Kesehatan Jaminan kesehatan kepada masyarakat mengalami perubahan yang sangat mendasar pada tahun 2014, seiring dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN merupakan perlindungan kesehatan masyarakat, dimana setiap masyarakat/ setiap peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran, atau diberikan kepada orang yang iurannya telah dibayarkan oleh Pemerintah. Penyaluran JKN menggunakan Dana Kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka sebelum pelayanan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 16 ]

Dana kapitasi dihitung berdasarkan jumlah peserta JKN yang terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan. Pembayaran kapitasi diperuntukan bagi pelayanan kesehatan dasar peserta di psukesmas. a. Pelaksanaan JKN di Kota Ambon Terhitung 1 Januari 2014, Program JKN di Kota Ambon telah berjalan di 22 puskesmas sebagai FKTP, sesuai kontrak kerja antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Ambon. Peserta JKN yang terdaftar sampai Desember 2014 berjumlah 124.041 peserta, yang tersebar pada 22 puskesmas se-Kota Ambon. Pagu dana yang tersedia untuk program ini pada DIPA Dinas Kesehatan Kota ambon adalah sebesar Rp.7.136.175.660,-. Peserta JKN di Kota Ambon terdiri dari: (1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu, yang semula dikenal sebagai peserta Jamkesmas. (2) Non PBI yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran ke BPJS Kesehatan.

Pembayaran

kapitasi

disesuaikan

dengan

ketersediaan

jumlah

sumberdaya manusia bidang kesehatan dan fasilitas yang tersedia pada FKTP. Total dana kapitasi yang diterima sampai Desember 2014 berjumlah Rp.6.763.153.000,- atau 94,77% dari pagu yang tersedia. Dana kapitasi tersebut antara lain: (1) Periode Januari sampai dengan Mei 2014, diterima kapitasi sebesar Rp.2.817.001.000,- dan terealisasi 100%. Dana ini ditransfer melalui Rekening Dinas Kesehatan Kota Ambon dan selanjutnya ditarik dan disetor ke Kas Pemerintah Kota Ambon. (2) Periode Juni sampai dengan Desember 2014, dana kapitasi diterima sebesar Rp.3.461.152.000,-, langsung ke rekening puskesmas,


sesuai kapitasi terdaftar setiap awal bulan berjalan. Dana ini dapat dimanfaatkan sebesar Rp.2.893.250.340,- atau 73,32%. Dengan demikian, jumlah total realisasi dana kapitasi JKN di Kota Ambon tahun 2014 adalah Rp.5.710.251.340,- atau 84,43% dari dana yang dikucurkan. Dana JKN tahun 2014 ini digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, berupa: persalinan normal sebanyak 6.532 ibu bersalin; ANC (K4) sebanyak 7.021 ibu hamil; PNC (KF3) sebanyak 6.431 ibu bersalin; rawat jalan tingkat pertama sebanyak 77.519 kunjungan; dan pelayanan rujukan sebanyak 8.890 kasus.

b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) Belum semua pengelola memahami dengan benar mekanisme penyaluran dana JKN, seperi waktu pemasukan dokumen pertanggungjawaban

realisasi

dana

JKN

sesuai

Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014. (2) Masih terjadi mobilisasi tenaga medis cukup tinggi, sehingga berpengaruh terhadap kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka ke depan akan ditempuh langkah-langkah penyelesaian yaitu: (1) Pelatihan tenaga pengelola keuangan JKN di tingkat puskesmas. (2) Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Dasar Pertama, bagi semua petugas puskesmas se-Kota Ambon.


7.

Urusan Pemerintahan Umum Kerjasama instansi vertical pada urusan pemerintahan umum dilakukan terkait dengan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Kegiatan ini dikoordinasian oleh Badan Kepegawaiaan Kota Ambon. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tahun 2014 adalah: a.

Kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Surabaya untuk pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, yang diikuti oleh 1 orang Pejabat Eselon II selama 96 hari dan dinyatakan lulus.

b.

Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, dalam rangka pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi secara terus menerus, baik 10, 20, atau 30 tahun, melalui pemberian penghargaan Satya Lencana. Pada tahun 2014, penghargaan Satya Lencana diberikan kepada 631 PNS lingkup Pemerintah Kota Ambon, dengan rincian: 221 PNS mendapat Satya Lencana 30 Tahun, 294 PNS mendapat Satya Lencana 20 Tahun, dan 116 PNS mendapat Satya Lencana 10 Tahun.

c.

Kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, dan Badan Kepegawaian Regional di Makassar, dalam rangka proses pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun.

d.

Kerjasama dengan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam penguatan manajemen birokrasi, khususnya mendorong inovasi di bidang birokrasi.

8. Urusan Kelautan dan Perikanan Seperti tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 melakukan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), yaitu untuk usaha penangkapan, budidaya, dan pengolahan usaha perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya adalah:


a) PUMP penangkapan diberikan kepada 3 kelompok nelayan, yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Kelompok-kelompok tersebut antara lain: -

Pada Kecamatan Nusaniwe diterima oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Wemai di Negeri Latuhalat.

-

Pada Keamatan Teluk Ambon diterima oleh KUB Imanuel di Negeri Hative Besar, dan KUB Latuputi di Negeri Laha.

b) PUMP usaha budidaya diberikan kepada 3 kelompok nelayan, masing-masing terdiri dari 12 orang. Kelompok-kelompok tersebut antara lain: -

Pada Kecamatan Teluk Ambon Baguala diterima oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kelurahan Lateri, untuk pembesaran ikan kerapu.

-

Pada Kecamatan Teluk Ambon diterima oleh Pokdakan Flonilaris, dan Pokdakan Martha Fons, keduanya dari Desa Poka.

c) PUMP pengolahan hasil perikanan diberikan kepada 3 kelompok nelayan berupa bantuan langsung masyarakat (BLM). Kelompokkelompok tersebut adalah satu Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) di Negeri Batu Merah, dan dua Poklahsar di Negeri Hative Kecil.

9. Urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan mengkoordinasikan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dan Program Keanekaragaman Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Ambon, yang termuat dalam DIPA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku. a) Program

Peningkatan

Diversifikasi

dan

Ketahanan

Pangan

Masyarakat meliputi:


(1) Kegiatan pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan desa mandiri pangan, yang berlokasi di Dusun KarangKarang Desa Poka kepada 2 kelompok yaitu Kelompok Mawar, dan Kelompok Melati. (2) Kegiatan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar kepada kelompokkelompok tani untuk pembelian tanaman semusim seperti cabe, kacang panjang, tomat, dan ketimun. b) Program Keanekaragaman Rumah Pangan Lestari (KRPL) Program ini merupakan kelanjutan program tahun 2013 kepada 8 Kelompok Tani (KT) yaitu (1) KT Melati, Dusun Air Ali; (2) KT Kartika, Negeri Rumah Tiga; (3) KT Sejahtera Mandiri, Desa Waiheru; (4) KT Beeri, Negeri Soya; (5) KT Delinda, Kelurahan Rijali; (6) KT Cemara, Negeri Hutumuri; (7) KT Sinar Kasih, Dusun Airlow; dan (8) KT Mawar, Kelurahan Benteng. Setiap kelompok diberikan bantuan sosial sebesar Rp.47.000.000,sehingga total anggaran adalah Rp.376.000.000,-. Paket bantuan yang diterima oleh masing-masing kelompok untuk pengadaan benih tanaman semusim yaitu benih sayur-sayuran dan buah-buahan seperti sawi, kangkung, petsai, kacang panjang, talas, pisang, cabe, dan tomat.

10. Urusan Kehutanan Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon juga mengkoordinasikan kegiatan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Waehapu Batu Merah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), yang memberdayakan 3 kelompok tani untuk pembuatan kebun bibit. Setiap kelompok mendapat paket bantuan senilai Rp.50.000.000,-, kelompok tersebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 21 ]

adalah Kelompok Pelindung Sumber Air Soya di Negeri Soya, Kelompok Anak Negeri di Negeri Hatalai, dan Kelompok Leahari di Negeri Leahari. b) Pemeliharaan Tanaman Hutan Kota Tahun I, yang melibatkan 2 kelompok tani pada lahan seluas 16 Ha. Kelompok tani dimaksud adalah (1) Kelompok Tani El Shaday seluas 10 Ha, dengan paket bantuan berupa anakan mahoni, anakan trembesi, anakan tanjung, dan anakan duku, masing-masing sebanyak 800 anakan; dan (2) Kelompok Tani Cendana seluas 6 Ha, dengan paket bantuan berupa anakan mahoni, anakan trembesi, anakan tanjung, dan anakan duku, masing-masing sebanyak 480 anakan.

11. Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) adalah program lanjutan dari PNPM Perkotaan sebagai salah satu alternatif program penataan permukiman yang menggunakan pendekatan berbasis komunitas dalam proses pelaksanaannya. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perencanaan kawasan,

menyelesaikan

masalah

permukiman

masyarakat

serta

mengubah perilaku masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Model penataan

kawasan

diantaranya

untuk

peningkatan

lingkungan

permukiman kawasan pesisir, pelestarian cagar budaya, wisata dan kumuh. Selama 5 tahun belakangan, PLPBK menjadi model tersendiri dalam penataan kawasan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat di Indonesia, dan pada tahun 2014 mulai dirintis di Kota Ambon. Pada tahun 2014, Program PLPBK di Kota Ambon dilakukan di Kelurahan Wainitu, dan Negeri Batu Merah, khususnya untuk penataan kawasan kumuh dan padat permukiman di bantaran sungai Wai Batu Gantung, dan Wai Batu Merah. Kegiatan PLPBK merupakan kelanjutan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 22 ]

dari PNPM Mandiri Perkotaan, dengan Badan Keswadayaan Masyarakat di masing-masing lokasi sebagai penggerak. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 adalah: a) Lokakarya tentang persiapan pelaksanaan PLPBK di Kota Ambon. b) Lokakarya peran Pemerintah Daerah dalam keberlanjutan program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Lokakarya ini menghasilkan Panduan Peran Pemuda dalam PLPBK, dan Rencana Aksi pelaksanaan Panduan Peran Pemuda dalam PLPBK. c) Sosialisasi PLPBK kepada masyarakat di Kelurahan Wainitu dan Negeri Batu Merah. d) Pembentukan tim teknis kegiatan PLPBK di Kota Ambon.

Pada tahun 2015, kegiatan PLPBK akan dilanjutkan dengan implementasi rencana penataan kawasan di Kelurahan Wainitu dan Negeri Batu Merah untuk mendapatkan lingkungan permukiman yang berkualitas berbasis masyarakat.

D. Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas wilayah di daerah didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, untuk mengatur penegasan batas daerah antar Provinsi dan Kabupaten/ Kota menggunakan metode kartometrik, yaitu menggunakan sistem pemetaan dengan penentuan titik-titik koordinat batas daerah, dan dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Metode kartometrik ini tidak mengharuskan dipasang pilar batas daerah (seperti diwajibkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 yang telah dicabut). Pilar batas daerah dapat dipasang jika dipandang perlu dan memungkinkan untuk dipasang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 23 ]

Sebelumnya pada tahun 2008, telah dilakukan penegasan batas Kota Ambon dengan Kabupaten Maluku Tengah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perluasan Wilayah Kota Ambon. Hasil kegiatan tersebut adalah (1) terbangunnya 20 pilar batas wilayah darat pada Jazirah Leihitu dan titik-titik acuan batas pengelolaan wilayah laut sejauh 4 mil pada Teluk Ambon bagian luar dan Jazirah Leitimur, (2) tersedianya laporan hasil survey pemetaan batas wilayah laut (bathimetri), dan (3) tersedianya peta penegasan batas wilayah darat dan peta penegasan pengelolaan wilayah laut.

Sejalan dengan itu, pada tahun 2013 melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi Maluku, dilakukan koordinasi Penegasan Batas Daerah dalam Provinsi Maluku antara Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah khususnya mengenai batas sebelah timur antara Negeri Passo dan Negeri Suli, dan batas sebelah barat antara Negeri Laha/Negeri Tawiri, dengan Negeri Hatu.

Secara faktual pada tahun 2014, pembinaan batas wilayah antar Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah tidak dilakukan secara khusus. Proses penegasan batas yang dilakukan pada tahun 2013, yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Maluku sementara dalam tahap penyelesaiannya, agar dapat ditentukan batas wilayah yang baku oleh Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Pengalaman tahun-tahun terakhir ini dimana hampir setiap tahun terjad bencana

alam, menunjukan bahwa Kota Ambon adalah kota yang rentan

terhadap bencana. Keberadaan Kota Ambon di pulau kecil dengan topografi yang berbukit, dataran dan pantai berpotensi terhadap bencana. Kondisi perubahan cuaca/ iklim juga turut mempengaruhi kebencanaan di Kota Ambon, seperti banjir ketika curah hujan yang ekstrim. Pada sisi lain pertumbuhan penduduk yang tinggi, sedangkan ketersediaan lahan untuk permukiman sangat terbatas, menyebabkan banyak penduduk yang mendiami daerah perbukitan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 24 ]

serta daerah pesisir pantai yang sangat beresiko terhadap bencana dan keselamatan manusia. 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanganannya Beberapa kejadian bencana telah terjadi di Kota Ambon pada tahun 2014, berupa bencana kebakaran, tanah longsor dan juga bencana sosial insiden antar warga. d) Tanah longsor, bencana ini mengakibatkan rumah-rumah warga terancam longsor, bahkan ada yang kehilangan tempat tinggal karena kerusakan berat terhadap 37 unit rumah korban di Kota Ambon. Bantuan yang disediakan adalah terpal, sekop, pacul, karung, dll. e) Angin kencang, musibah ini mengakibatkan 60 unit rumah warga rusak ringan/ berat, antara lain pada Kecamatan Nusaniwe 45 unit, Kecamatan Baguala 7 unit, Kecamatan Teluk Ambon Baguala 6 unit, dan Kecamatan Sirimau 2 unit. f) Kebakaran, pada tahun 2014 kebakaran terjadi di 3 kecamatan yakni Kecamatan Sirimau terdapat 116 unit rumah hangus terbakar, Kecamatan Nusaniwe terdapat 8 unit rumah hangus terbakar, dan Kecamatan Teluk Ambon terdapat 4 unit rumah hangus terbakar. Bencana kebakaran yang menonjol di Tahun 2014 adalah kebakaran di kawasan Jalan Baru Kelurahan Honipopu yang mengakibatkan 154 KK atau 514 jiwa mengungsi, dimana rumah yang habis terbakar berjumlah 106 unit. Secara keseluruhan korban bencana kebakaran selama tahun 2014 yang dievakuasi ke tempat pengungsian berjumlah 174 KK atau 606 jiwa. Jumlah total rumah yang terbakar adalah 128 unit, dengan korban meninggal dunia sebanyak 1 orang. Terkait dengan korban meninggal dunia, Pemerintah Kota Ambon telah memberikan santunan sedangkan untuk korban kebakaran telah dibantu dengan biaya rehabilitasi berupa dana stimulan.


Khusus untuk korban kebakaran di kawasan Jalan Baru Kelurahan Honipopu sementara dilakukan pengusulan penanganan ke Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial RI karena jumlah rumah terbakar melebihi 30 unit rumah. g) Bentrok Warga. Kejadian ini terjadi di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon dan menyebabkan 2 unit rumah warga mengalami rusak berat serta kerugian harta benda. Penanganan terhadap bentrok ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon. Sementara itu, bentrok warga juga terjadi di Kelurahan Nusaniwe dalam dua peristiwa dengan waktu yang berbeda. Kejadian pertama mengakibatkan 18 unit rumah warga rusak berat dan telah tertangani.

2. Penanggulangan Bencana yang dilakukan Dalam proses penanganan bencana, BPBD selaku instansi yang memiliki fungsi komando dan pelaksana, selalu mengutamakan koordinasi dengan instansi terkait, baik pada tataran Pemerintah Kota, maupun Pemerintah Provinsi,

serta

stakeholder

lainnya

yang

konsen

terhadap

upaya

penanggulangan bencana. Pemerintah Kota Ambon juga menyalurkan bantuan berupa terpal, sekop, pacul, karung, dll. Sementara bantuan material lain belum tertangani/ dialokasikan kepada korban terkena dampak langsung oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi maupun BNPB pusat. Selama tahun 2014 telah dilaksanakan pula upaya penanggulangan bencana, berupa beberapa kegiatan rehabilitasi/ rekonstruksi fisik dan ekonomi, yaitu: a. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial meliputi fasilitasi dan simulasi rehabilitasi rumah akibat bencana. b. Program Penanggulangan Bencana Alam/ Sosial meliputi sosialisasi pembentukan PRB-BK di Kota Ambon, sosialisasi PRB bagi Pelajar SMU di Kota Ambon, dan pembuatan Buku Bencana Kota Ambon.


c. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi, pengadaan ramburambu evakuasi bencana alam, dan biaya operasional Pusat Informasi Bencana (PIB) Kota Ambon. d. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi sosialisasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan pemulihan psykologis masyarakat Kota Ambon pasca konflik sosial. e. Program Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam meliputi pembangunan rumah pengungsi akibat bencana alam (tanah retak), serta pembangunan jalan dan pematangan tanah.

3. Status Bencana Berdasarkan kejadian dan dampak bencana yang terjadi, status bencana di Kota Ambon umumnya bencana lokal, kecuali bencana kebakaran di Kawasan Jalan Baru. Berdasarkan skala kerusakan, bencana kebakaran di Jalan Baru, Kelurahan Honipopu dapat dikategorikan sebagai bencana nasional. Menyikapi kejadian tersebut, Pemerintah Kota Ambon telah mengeluarkan Surat Penetapan Keputusan Status Tanggap Darurat Bencana yakni Keputusan Walikota Ambon Nomor 608 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Kebakaran Pemukiman di Daerah Jalan Baru Kelurahan Honipopu Kota Ambon, tanggal 1 November 2014. Sesuai pedoman standarisasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2014, Kementerian RI, bencana kebakaran yang terjadi di daerah Jalan Baru Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau dikategorikan sebagai bencana nasional sehingga perlu adanya perhatian Pemerintah Pusat. 4. Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam upaya penanganan bencana, khususnya saat tanggap

darurat,

Pemerintah Kota Ambon menggunakan dana yang berasal dari APBD Kota Ambon. Permintaan dana bencana dilakukan sebanyak 2 kali, masing-masing pada bulan Mei 2014 yaitu permintaan dana antisipasi logistik sebesar Rp.139.000.000,- dan pada bulan Oktober 2014 yaitu permintaan dana tanggap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 27 ]

darurat saat bencana sebesar Rp.98.575.000,-. Jadi total permintaan dana tanggap darurat bencana tahun 2014 berjumlah Rp.237.575.000,-. Penggunaan dana tanggap darurat dapat dirincikan sebagai berikut: (1) Dana antisipasi peralatan logistik yaitu pengadaan 55 unit gerobak, 100 unit sekop, 5.000 unit karung plastik, 100 unit pacul, 500 unit tali rafia, 100 unit garu-garu, 317 unit terpal ukuran (4x6), dan 210 unit terpal ukuran (3x4). (2) Dana saat bencana yaitu 150 unit tikar gulung, 150 unit matras, 40 lusin pakaian dalam laki-laki dan 40 lusin pakaian dalam perempuan, 220 lembar selimut, 20 lusin handuk, 220 kain sarung, 144 unit peralatan sabun mandi, 144 unit peralatan odol gigi, dan 5 dos peralatan sikat gigi.

Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, untuk penanganan penanggulangan bencana di Kota Ambon tahun 2014 juga ditangani oleh Dinas Sosial Kota Ambon. Dinas Sosial menggunakan dana APBD Kota Ambon melalui mata anggaran belanja tanggap darurat dengan total anggaran sebesar Rp.1.201.581.900,-. Dana tanggap darurat terdiri dari belanja tanggap darurat bencana sebesar Rp.1.018.018.900,-, belanja ganti rugi rumah terbakar sebesar Rp.180.000.000,-, dan santuan korban meninggal dunia sebesar Rp.3.500.000,-.

5. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Sebagai wilayah yang rawan akan terjadinya bencana, maka Pemerintah Kota Ambon dalam upaya menghadapi kemungkinan bencana di Kota Ambon, melakukan beberapa kegiatan antisipatif, antara lain: a.

Memperingati warga Kota Ambon akan ancaman bahaya bencana lewat surat-surat peringatan yang disalurkan ke Desa/Negeri/Kelurahan, maupun kepada pihak Masjid/Gereja di Kota Ambon.

b.

Menyalurkan brosur – brosur waspada bencana kepada warga maupun di tempat-tempat pendidikan.


kota

c.

Membuat papan-papan peringatan bahaya bencana dan meletakannya ke lokasi-lokasi rawan bencana

d.

Membuat kegiatan-kegiatan yang mengandung unsus peringatan terhadap ancaman bencana, seperti simulasi dan lain sebagainya.

e.

Pemerintah Kota Ambon melalui Tim Penanggulangan Bencana Tingkat Kota Ambon melakukan pemetaan daerah rawan bencana.

f.

Melalui Dinas Sosial Kota Ambon menyiapkan bufferstock tanggap darurat bencana.

g.

Mempersiapkan tenaga pembantu berupa TAGANA (Taruna Siaga Bencana) oleh Dinas Sosial Kota Ambon.

h.

Menyiapkan alat-alat perbantuan untuk tanggap darurat.

i.

Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan pada hari Jumat (Jumpa Berlian).

6. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Melihat kondisi wilayah Kota Ambon baik dari segi topografi maupun demografi, serta kondisi kultur sosial masyarakat yang ada maka potensi bencana baik bencana alam maupun bencana non alam sangatlah besar kemungkinannya. Beberapa potensi bencana yang bisa saja menjadi ancaman antara lain : a.

Bencana Tanah Longsor dan Retakan Tanah. Secara umum kondisi tanah di Kota Ambon memiliki tingkat kelabilan yang tinggi dan berpotensi rawan longsor. Hal ini diperparah dengan kondisi

cuaca ekstrim yang

memungkinkan tingginya intensitas hujan dan

memicu timbulnya

bencana tanah longsor dan retakan tanah. b. Bencana Banjir. Bencana ini merupakan bencana yang berpotensi terjadi, mengingat kejadian dua tahun terakhir, serta data curah hujan dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun

Meterologi Pattimura

Laha Ambon, yang memperkirakan bahwa pada bulan Mei sampai Agustus rata-rata curah hujan lebih dari 1000 mm. Hal ini didukung pula dengan semakin sempitnya wilayah resapan air (cathmen area) di Kota Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 29 ]

Ambon, serta mengecilnya Daerah Aliran Sungai (DAS), akibat pesatnya pertumbuhan permukiman. c. Bencana Angin Kencang dan Pohon Tumbang. Mengacu pada data Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Laha Ambon tentang analisa streamline, diperkirakan adanya tekanan rendah pada bagian utara Australia yang menyebabkan pembelokan massa udara yang menimbulkan awan-awan cumulus dan cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan secara tiba-tiba dan angin kencang-kencang pada bulan Januari. d. Bencana Genangan Air/Rob, serta Tsunami. Dengan adanya perubahan iklim yang ekstrim akibat pemanasan global, dan kegempaan yang terjadi didalam laut, dapat mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara drastic. Bencana ini merupakan ancaman tersendiri bagi warga Kota Ambon, mengingat banyaknya pemukiman terdapat di pesisir ataupun di pinggiran pantai. e. Bencana Gempa Bumi. Bencana ini dapat terjadi karena pergeseran tibatiba dari lapisan tanah di bawah permukaan bumi. Ketika terjadi pergeseran, timbul getaran yang disebut gelombang seismik gempa ke segala arah di dalam bumi. Provinsi Maluku tergolong daerah berpotensi tinggi atau rawan dan rentan terhadap gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan lempeng Halmahera, dan lempeng Maluku ke arah barat di bawah busur Minahasa – Sangihe yang masih aktif sampai sekarang. f. Bencana Kebakaran. Bencana yang sering terjadi dikarenakan akumulasi dari meningkatnya suhu di permukaan bumi akibat pemanasan global, serta faktor kelalaian manusia. g. Bentrok Warga. Bencana ini merupakan fenomena sosial yang marak terjadi, karena interaksi kepentingan setiap aktor di dalam masyarakat berbeda. Dilain sisi masih tersimpannya bibit-bibit permusuhan antar warga, dan upaya pengentasan masalah yang belum berlangsung secara Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 30 ]

maksimal, serta mudahnya masyarakat terpancing kepada hal-hal provokatif menjadi pemicu.

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Ambon dikoordinasikan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2014 adalah : 1. Gangguan yang terjadi. Ketentraman dan ketertiban umum adalah faktor yang sangat penting di suatu wilayah karena merupakan faktor penunjang yang sangat penting untuk menentukan maju dan berkembangnya suatu wilayah. Kondisi dinamis inilah yang membuat pemerintah dan

masyarakat dapat melakukan

kegiatannya dengan aman, tertib dan teratur. Di tahun 2014, kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kota Ambon mulai terusik di awal Bulan Januari, dimana terjadi aksi baku lempar dan perkelahian hingga tindakan anarkis secara terbuka yang menggunakan senjata tajam antar dua kelompok warga di Batu Merah dan kejadian tersebut sempat membuat arus lalu lintas terganggu dengan diblokirnya jalan Jenderal Sudirman yang merupakan pintu masuk menuju dalam kota. Selain itu, di bulan yang sama terjadi juga konflik anarkis yang menggunakan senjata tajam bahkan senjata api antar kelompok warga di Kudamati yang mengakibatkan korban nyawa seorang warga yang bertempat tinggal di lorong Akper Kudamati. Di bulan Februari terjadi konflik anarkis antar warga di Batu Gantung yang menyebabkan terbakarnya sejumlah rumah tinggal warga di lokasi tersebut. Beberapa konflik horizontal juga terjadi sepanjang tahun 2014 yang melibatkan dua kelompok warga yang tinggal berdekatan, antara lain: -

Warga lorong PMI dan tempat putar di Kudamati

-

Warga Batu Gantung Ganemo dan Batu Gantung Dalam

-

Warga Mangga Dua dan Silale

-

Warga di Bentas.


Konflik yang sempat mengganggu ketentraman masyarakat dengan ditutupnya arus lalu lintas di sekitar lokasi tersebut, tetapi kesigapan aparat keamanan (TNI dan POLRI) sehingga konflik tersebut tidak berlanjut dan dapat diatasi secepat mungkin sehingga aktifitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik dan keamanan kembali kondusif. Disamping konflik horizontal yang terjadi, Kota Ambon juga dilanda bencana kebakaran yang terjadi pada beberapa tempat pemukiman warga, rumah tinggal, pertokoan, penginapan, perkantoran, maupun badan usaha yang ada dalam wilayah Kota Ambon seperti Jl. Sam Ratulangi, BTN Wayame, Kudamati, Gunung Nona, Benteng Atas, Air Salobar, OSM, Halong, Pasar Lama, Pasar Mardika, dan sebagainya. Kebakaran yang terjadi pada lokasi tersebut diatas, tidak sampai menimbulkan korban jiwa, hanya di Dok Wayame yang menewaskan seorang pekerja. Penyebab terjadinya kebakaran karena beberapa faktor, antara lain; arus pendek, lilin, korek api, rokok, api dari balon, petasan, api las, dan pembakaran hutan.

2. Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Keadaan pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Ambon

pada akhir Desember 2014 berjumlah 159 orang, yang terdiri dari 77 orang PNS dan 82 orang pegawai kontrak. Klasifikasi pendidikan para PNS adalah, 15 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidkan diploma, 59 orang berpendidikan SMU/SMK, dan 2 orang berpendidikan SD. Sedangkan klasifikasi pendidikan para tenaga Kontrak adalah 3 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D3, 74 orang berpendidikan SMA/ SMK, dan 2 orang berpendidikan SMP. Klasifikasi PNS menurut pangkat dan golongan adalah Pembina Tk,I-IV/b sebanyak 1 orang, Pembina-IV/a sebanyak 1 orang, Penata Tk.I-III/d sebanyak 4 orang, Penata-III/c sebanyak 6 orang, Penata Muda Tk.I-III/b Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 32 ]

sebanyak 10 orang, Penata Muda- III/a sebanyak 7 orang, Pengatur-Tk.I II/d sebanyak 2 orang, Pengatur-II/c sebanyak 31 orang, Pengatur Muda Tk.III/b sebanyak 11 orang, Pengatur Muda- II/a sebanyak 3 orang, dan Juru-I/c sebanyak 1 orang.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran Untuk pelaksanaan program dan kegiatan operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon tahun 2014, maka Jumlah anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp.3.075.259.900,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.053.736.900,-.

4. Penanggulangan Gangguan dan Kendala Penanggulangan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dilakukan langkah-langkah, antara lain: a. Untuk penegakan terhadap pelanggaran Perda, dilakukan penertiban terpadu bersama SKPD terkait yang dikoordinasi dengan Tim Penertiban Kota. b. Kegiatan operasional patroli pengawasan dilakukan dengan menambah intensitas jam patroli dengan sasaran terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rawan. c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon berupaya mengedepankan tindakan persuasif (melakukan pendekatan komunikatif) sehingga tidak terjadi benturan di lapangan, apabila hal tersebut tidak berhasil maka ditempuh langkah-langkah sesuai dengan standar operasional prosedur Sat.Pol.PP, yang pada akhirnya dilakukan tindakan represif (penertiban dan penataan kembali). d. Patroli terpadu bersama aparat keamanan TNI/ POLRI juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik horizontal. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab V - 33 ]

5. Kendala dalam Penanggulangan Gangguan Dalam penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjadi telah dilakukan dengan penanganan secara proporsional dan profesional, walaupun hal ini sering terkendala dengan masalah yang ada, antara lain: a. Terbatasnya anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja. b. Sumberdaya aparatur serta sarana prasarana pendukung yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Gangguan Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum, Penegakan PERDA, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan

kebijakan Kepala Daerah tidak

semata-mata bersifat internal namun juga secara eksternal dilakukan dengan melibatkan instansi vertikal seperti TNI/POLRI. Bentuk-bentuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud antara lain: c. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk pengamanan swakarsa. d. Melaksanakan back up terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda, dan peraturan walikota, antara lain dengan pelaksanaan razia hotel/ penginapan dan tempat-tempat keramaian, penertiban bangunanbangunan liar, penertiban penyakit masyarakat (PEKAT), dan penanganan unjuk rasa. e. Melakukan penanganan tindak pidana. f. Melakukan pengawasan dan pengendalian.


BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents