BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Sesuai Pasal 6 ayat (1) dari PP Nomor 3 Tahun 2007, Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi; Kerja Sama Antar Daerah (KSAD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSPK), Koordinasi dengan instansi vertikal

di

daerah,

Pembinaan

batas

wilayah,

Pencegahan

dan

penanggulangan bencana, Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan Tugas – tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan seperti dipaparkan di bawah ini. A. Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Tiga (KSPK) Menurut Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kerja Sama Daerah pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pelaksanaannya didasarkan

atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas

pelayanan publik serta saling menguntungkan. Selanjutnya pada ayat (2) kerja sama ini dapat dilakukan oleh daerah dengan: a. Daerah lain; b. Pihak ketiga; dan/atau, c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kerja sama daerah dengan daerah lain ini dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni: a. Kerja sama wajib; dan b. Kerja sama sukarela. Adapun sesuai Pasal 364 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana tersebut di atas, yang dimaksud dengan kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan: a. Yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan

Bab V Tugas Umum Pemerintahan

Halaman

366


b. Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Kemudian di dalam Pasal 364 ayat (2) kerja sama wajib ini mencakup; a. Kerja sama Antar Daerah Provinsi; b. Kerja sama Antar Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya; c. Kerja sama Antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Provinsi yang bebeda; d. Kerja sama Antar Daerah Kabupaten/Kota dari daerah Provinsi yang bebeda; e. Kerja sama Antar Derah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi. Sedangkan yang dimaksud kerja sama sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 365 itu dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau yang tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan beKerja Sama. Kemudian lebih lanjut berkaitan dengan kerja sama sesuai Pasal 369 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan ketentuan mengenai kerja sama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, mengingat sampai diberlakukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut di atas hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang baru belum diterbitkan. Maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 408 yang berbunyi, “pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Atas dasar Pasal Peralihan sebagaimana diungkapkan di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dianggap masih berlaku, bahkan digunakan sebagai rujukan dalam melaksanakan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSPK). Kemudian ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut yang secara teknis operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.


Halaman

366


1. Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Menyimak

pengertiandi

atas,

maka

KSAD

yang

telah

dilaksanakan pada Tahun 2015 sebagaimana dikemukakan dibawah: a.

KSADPemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tetangga yang tergabung dalam kerjasama Pembangunan Daerah di Wilayah Selingkar Gunung Wilis yang lebih dikenal dengan“Tunggal Rogo Mandiri” (Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri)

N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri Nomor: 1. 181/08/013/2014 2. 130.5/660/406.003/2014 3. 134.4/732/405.01.1/2014 4. 188.65/6/402.031/2014 5. 415/11/411.010/2014 6. 074/934/418.11/2014

2.

Nama Kegiatan

Koordinasi dan Fasilitasi Perumusan Kerjasama/Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya serta Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Trenggalek.

3.

SKPD Penyelenggara

Bagian Administrasi Pemerintahan sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, dalam penyelenggaraan KSAD ini secara teknis melibatkan; Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Binamarga dan Pengairan, Bappeda, Dinas Koperindagtamben, Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Nakertransos, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, KPPM, Dukpencapil, serta SKPD lain sesuai obyek Kesepakatan Bersama.

4.

Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Rp.315.000.000,00 Realisasi Rp.279.727.302,00 (88,8%)

5.

Jangka Waktu Kerja Sama

12 bulan sejak Tanggal 11 Juni 2014

6.

Realisasi Kegiatan

Dilaksanakan beberapa kali rapat koordinasi serta peninjauan lapangan pada jalan lingkar Gunung Wilis yang akan dilakukan penyusunan pelaksanaankerja sama Tunggal Rogo Mandiri.


Halaman

366


b. N o

KSAD dengan Provinsi Jawa Timur dan Polres Trenggalek Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 974/02/406.022/2012. Nomor : 970/53/120.22/2012. Nomor : MOU/01/I/2012/POLRI Tanggal 22 Pebruari 2012

2.

Nama Kegiatan

Fasilitasi dan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Trenggalek

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

4.


-

5.


5 (lima) Tahun sejak penandatanganan

6.

Realisasi Kegiatan

1. 2. 3.

c. N o

Mengoptimalkan PAD dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Meningkatkan kualitas pelayanan parkir di tepi jalam umum Mengefektifkan pemungutan retribusi parkir dengan cara berlangganan

KSAD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

MOU Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Nomor: 120.1/08/012/2015 dan Nomor: 440/001/406.024/2015

2.

Nama Kegiatan

Pengembangan Program Prioritas

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Kesehatan

4.


5.


6.

Realisasi Kegiatan

d.

KSAD

Bantuan Keuangan APBD Provinsi JatimRp.522.000.000,00 Sharing APBD Kabupaten TrenggalekRp.480.000.000,00 Realisasi APBD Provinsi Rp.522.000.000,00 (100%) Realisasi APBD Kab Rp.480.000.000,00(100%) 1 (satu) Tahun Jumlah perawat Ponkesdes yang diberikan honorarium sebanyak 81 orang dan Jumlah dokter Puskesmas Rawat Inap Standart diberikan honorarium sebanyak 1 orang.

Pemerintah

Kabupaten

Trenggalek

dengan

Pemerintah

Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara


Halaman

366


N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

UU Nomor 15 Tahun 1997 Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009

2.

Nama Kegiatan

Pemberangkatan Transmigrasi

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

4.


APBD Kab. Trenggalek :Rp.265.150.000,00

5.


-

6.

Realisasi Kegiatan

Pemberangkatan transmigran sebanyak 10 Kepala Keluarga.

7.

Permasalahan

8.

Solusi

e.

Keberangkatan calon transmigran masih tergantung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kesiapan daerah transmigran. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

KSAD Pemerintah Kabupaten Trenggalek

dengan Pemerintah

KabupatenBengkulu Utara Provinsi Bengkulu N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

UU Nomor 15 Tahun 1997 Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009

2.

Nama Kegiatan

Pemberangkatan Transmigrasi

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

4.


APBD Kab. Trenggalek :Rp.265.150.000,00

5.


-

6.

Realisasi Kegiatan

Pemberangkatan transmigran sebanyak 15 Kepala Keluarga.

7.

Permasalahan

8.

Solusi

Keberangkatan calon transmigran masih tergantung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kesiapan daerah transmigran. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

2. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSPK) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSPK), yang dimaksud dengan KSPK adalah

kesepakatan

antara


Gubernur,

Bupati/Walikota

atas

Halaman

nama

366


Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain dan badan hukum. Pada Tahun Anggaran 2015 KSPK yang dilaksanakan antara lain: a. KSPK dengan PT. Askes/BPJS N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

MOU Nomor: 293/KTR/VII-II/1214 406.024/2014.

2.

Nama Kegiatan

Pelayanan Kesehatan Kepada Peserta BPJS.

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Kesehatan.

4.


APBDRp.3.884.791.000,00 Realisasi Anggaran Rp.3.307.664.929,00

5.


1 (satu) Tahun

6.

Realisasi Kegiatan

Jumlah kunjungan peserta BPJS yang dilayanisebanyak 175.985 kunjungan.

b. N o

dan Nomor: 440/6099/

KSPK dengan PT. Bumi Mina Jaya Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Nomor : 13/071.4/Kdr/II/2003 dan Nomor :188.45/1370/406.011/2003, Tanggal 11 Desember 2003.

2.

Nama Kegiatan

Pengelolaan Lahan Kawasan Hutan Perum Perhutani di Pantai Prigi.

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Pendapatan.

4.


APBD 2015Rp.26.486.894,00

5.


25 (Dua Puluh Lima) Tahun

6.

Realisasi Kegiatan

c. N o

Kemitraan dengan PT.Bumi Mina Jaya (Pabrik Tepung Ikan dan Bahan BakuPakan Ternak serta Pengolahan Hasil Laut Lainya) dengan kontribusi 50% dari keuntungan bersih.

KSPK dengan Perum Perhutani KPH Kediri Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Perjanjian Kerja Sama Nomor : 296/PHBM/Kdr/II/2012 dan Nomor : 500/ 01/406.022/2012 tanggal 25 Januari 2012

2.

Nama Kegiatan

Pemanfaatan Kawasan Lingkungan Pengembangan Perekonomian.

3.

SKPD

Dinas Pendapatan.


Gunung

Jaas

Halaman

untuk

366


N o

Uraian

Keterangan

Penyelenggara 4.


APBD 2015Rp.9.201.522,00

5.


20 (Dua Puluh) Tahun

6.

Realisasi Kegiatan

Kegiatan Perdagangan dan Wanawisata.

d. N o

KSPK denganBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

2.

Nama Kegiatan

Pemenuhan kompetensi dasar CPNS dan pengembangan karier pegawai.

3.

SKPD Penyelenggara

BKD Kabupaten Trenggalek.

4.


APBD Kab. Trenggalek : Rp.87.665.000,00 Realisasi Rp.68.661.500,00

5.


Tanggal 30 April s/d 22 Mei 2015

6.

Realisasi Kegiatan

Terlaksananya Ujian Dinas Tingkat I dan II.

e. N o

KSPK dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 2. Undang – Undang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera.

2.

Nama Kegiatan

Diklat Kepemimpinan .

3.

SKPD Penyelenggara

BKD Kab. Trenggalek.

4.


APBD Kab. Trenggalek : Rp.554.660.000,00 Realisasi Rp.471.863.400,00


Halaman

366


N o

Uraian

5.


Tanggal 18 Agustus s/d 1 Desember 2015.

6.

Realisasi Kegiatan

Terlaksananya Diklat Kepemimpinan IV.

f.

Keterangan

KSPK dengan Perum Perhutani KPH Kediri N o 1.

Uraian

Keterangan

Dasar Hukum

1.

2.

3.

KSO Nomor: 580/PHBM/II/2011 dan 180/1294/406.013/2011 Perjanjian Kerja Sama Antara PemerintahKabupaten Trenggalek dengan Perum Perhutani KPH Kediri tentang Pemanfaatan Kawasan Lingkungan Goa Lawa. KSO: 578/PHBM/Kdr/II/2011 dan 180/1295/406.013/2011 Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perum Perhutani KPH Kediri tentang Pemanfaatan Kawasan Pantai Pelang Untuk Pengembangan Pariwisata. KSO:579/PHBM/Kdr/II/2011dan 180/1296/406.031/2011 Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perum Perhutani KPH Kediri tentang Kawasan Wisata Karanggongso.

2.

Nama Kegiatan

Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perum Perhutani KPH Kediri.

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

4.


-

5.


30 Tahun

6.

Realisasi Kegiatan

1.

Pemanfaatan KawasanLingkungan destinasi wisata.

2.

Pemanfaatan Kawasan Pantai Pelang sebagai destinasi wisata.

3.

Pengelolaan Kawasan destinasi wisata.

Pantai

Guo

Lawa

sebagai

Karanggongso sebagai

Dari Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perum Perhutanai KPH Kediri yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Trenggalek,

Pihak

Perum

Perhutani

mendapatkan bagi hasil sebagai berikut: 1)

Gua Lawa : Pihak Perum Perhutani mendapatkan bagi hasil sebesar 12 % (dua belas persen) dari pendapatan bruto yang diperoleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;


Halaman

366


2)

Pantai Karanggongso: Pihak Perum Perhutani mendapatkan bagi hasil sebesar 15 % (lima belas persen) dari pendapatan bruto yang diperoleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

3)

Pantai Pelang : Pihak Perum Perhutani mendapatkan bagi hasil sebesar 15 % (lima belas persen) dari pendapatan bruto yang diperoleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

Untuk bagi hasil ketiga obyek wisata yang di kerja samakan tersebut pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp.741.110.000 (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dari pagu tersebut terserap Rp.619.644.585 (Enam ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh empat lima ratus delapan puluh lima rupiah). g. N o

KSPK dengan Pemerintah Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Surat Perjanjian Nomor : 593.1/2323/ 406.026/2012 tanggal 19 Nopember 2012

2.

Nama Kegiatan

Pembangunan Sub pendukungnya.

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika.

4.


APBD Tahun 2015 Rp.15.600.000,00

5.


5 (lima) Tahun sejak penandatanganan.

6.

Realisasi Kegiatan

h. N o

Terminal

Durenan

beserta

fasilitas

Sewa-menyewa tanah kas Desa Ngadisuko untuk dipergunakan sebagai Sub Terminal Durenan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

KSPK dengan Pemerintah Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Surat Perjanjian Nomor : 140/016/406.057.07/2014Tanggal 24 April 2014.

2.

Nama Kegiatan

Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek.

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Pendapatan.

4.

Sumber dan

APBD Tahun 2015Rp.10.000.000,00


Halaman

366


N o

Uraian

Keterangan

Jumlah Anggaran 5.


1 (satu) Tahun

6.

Realisasi Kegiatan

Pendirian Pasar Kelapa Kabupaten Trenggalek dengan fasilitas pendukungnya dan fasilitas umum.

i.

KSPK dengan Pemerintah Desa Durenan Kecamatan Durenan N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Surat Perjanjian Nomor : 028/460a/ 406.076/ 2007 dan Nomor : 143/167/406.093.003/ 2007 Tanggal 23 April 2007.

2.

Nama Kegiatan

Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Durenan Kec. Durenan Kab. Trenggalek.

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Pendapatan.

4.


APBD Rp.11.400.000,00.

5.


20 (Dua Puluh) Tahun

6.

Realisasi Kegiatan

Pendirian dan operasionalisasi pasar hewan Durenan serta Fasilitas Umum dan Fasilitas Pendukung Lainnya.

j.

KSPK dengan Pemerintah Desa Bendoagung Kecamatan Kampak N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Surat Perjanjian Nomor: 028/1070A/406.012/2006 dan Nomor : 042/436A/406.099.01/2006 Tanggal 18 Oktober 2006.

2.

Nama Kegiatan

Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Bendoagung Kecamatan Kampak.

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Pendapatan.

4.


APBD Rp.4.750.000,00.

5.


20 (Dua Puluh) Tahun.

6.

Realisasi Kegiatan

k. N o 1.

Pendirian dan Operasionalisasi Sub Terminal MPU, Tempat Perbelanjaan serta Fasilitas Umum dan Fasilitas Pendukung Lainnya.

Kerja Sama Daerah dengan Kementerian Pendidikan Nasional Uraian Dasar Hukum

Keterangan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.


Halaman

366


N o

Uraian

Keterangan

2.

Nama Kegiatan

Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah.

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.


APBDRp.75.000.000,00.

5.


2 minggu

6.

Realisasi Kegiatan

l.

Dilaksanakan tanggal 4-5 Desember 2015/ telah dilaksanakan kegiatan seleksi akademik calon kepala SD dari 50 peserta dan dinyatakan lulus 40 orang.

Kerja Sama Daerah dengan PT. Jasa Raharja N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan PT. Jasa Raharja Putera Nomor : P/R/002/ I /2014 dan Nomor : 970/012/406.030/2014Tanggal 2 januari 2014, Addendum Nomor : P/R/144/XI/2014 Nomor : 188. 45/208/406.030/2014 Tanggal 24 Nopember 2014.

2.

Nama Kegiatan

Perjanjian Kerja Sama tentang Asuransi Kecelakaan diri di Kawasan Wisata Goa Lawa, Pantai Simbaronce, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, Panatai Damas, Pantai Pelang, Pantai Konang dan Kolam Renang Tirta Jwalita.

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

4.


APBD Rp.60.000.000,00 (untuk pembayaran premi terserap Rp.59.912.800).

5.


Sejak ditanda tangani sampai dengan adanya perubahan Kerja Sama selanjutnya.

6.

Realisasi Kegiatan

Terbayarnya klaim asuransi kecelakakan diri yang dialami oleh wisatawan dikawasan yang Kerja Samakan Goa Lawa, Pantai Simbaronce, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, Panatai Damas, Pantai Pelang, Pantai Konang dan Kolam Renang Tirta Jwalita.

Pada Tahun 2015, dua orang pengunjung (wisatawan) Pantai Pelang terseret arus dan meninggal.Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian

tersebut,

Jasa

Raharja

membayar

klaim

asuransi

kecelakaan diri tersebut dengan baik kepada keluarga korban.

m. Kerja Sama Daerah dengan Kejaksaan Negeri Trenggalek


Halaman

366


N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Perjanjian Kerja SamaNomor 180/2490/ 406.004/2014 dan Nomor 03/0.5.28/Gs.1/ 11/2014Tanggal 27 November 2014.

2.

Nama Kegiatan

Penanganan Permasalahan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara.

3.

SKPD Penyelenggara

Sekretariat Daerah Trenggalek Bagian Hukum.

4.


APBD.

5.


1 Tahun sejak penandatangan.

6.

Realisasi Kegiatan

Rapat koordinasi penagihan klaim kekurangan pembayaran dari penyedia jasa.

n. N o

KSPK dengan Pemerintah Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Adendum Perjanjian Nomor : 500/27/406.022/2012 dan Nomor : 042/68b/406.054.01/2012Tanggal 9 Juni 2012

2.

Nama Kegiatan

Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kas Desa Bendoagung Kecamatan Kampak untuk pasar Agrobis Kabupaten Trenggalek.

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Pendapatan.

4.


APBD Kabupaten TrenggalekRp.13.300.000,00

5.


3 (tiga) Tahun

6.

Realisasi Kegiatan

o.

Pendirian Pasar Agrobis Kab. Trenggalek beserta fasilitas pendukungnya dengan kontribusi 50% setelah dikurangi PBB serta PPJU.

KSPK dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur

N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Kesepakatan Bersama Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek Nomor: 360/1051/222.01/2015 Tanggal 3 Agustus 2015.

2.

Nama Kegiatan

Bantuan Dana Belanja Tak Terduga APBD Provinsi Jawa Timur untuk Darurat Kekeringan dalam rangka tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015.

3.

SKPD Penyelenggara

BPBD Kabupaten Trenggalek.


Halaman

366


N o

Uraian

4.


APBD Provinsi Jawa Timur Rp.288.000.000,00.

5.


Selama 56 hari Tanggal 2 Agustus s/d 26 Desember 2015 masa tanggap darurat kekeringan.

6.

Realisasi Kegiatan

Untuk pembelian dan pendistribusian air bersih 40 desa.

p.

Keterangan


N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Kesepakatan Bersama Antara BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek Nomor: 360/1509/222.01/2015 dan Nomor : 360/1665/406.065/2015 Tanggal 27 Oktober 2015.

2.

Nama Kegiatan

Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Jawa Timur untuk penanganan darurat kekeringan dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015.

3.

SKPD Penyelenggara


4.


APBD Provinsi JatimRp.306.000.000,00.

5.


Tanggap darurat kekeringan Tanggal 27 Oktober 2015 sampai darurat kekeringan.

6.

Realisasi Kegiatan

Untuk pembelian dan pendistribusian air bersih 40 desa.

Untuk KSPK sebagaimana tersebut di atas, dari anggaran sebanyak Rp.306.000.000,00 di setor kembali ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.95.846.150,00. Sisa anggaran ini dikarenakan masa tanggap bencana berakhir atau sudah memasuki musim penghujan, hal ini sesuai dengan klausule yang di atur dalam kesepakatan bersama. q.


N o 1.

Uraian Dasar Hukum

Keterangan Nota Kesepahaman Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dengan Ba dan


Halaman

366


N o

Uraian

Keterangan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek Nomor: 360/158/222.01/2015 dan Nomor : 360/1121/406.065/2015. Tanggal 7 Sep tember 2015.

2.

Nama Kegiatan

3.

SKPD Penyelenggara


4.


APBN-BNPB (DSP)Rp.600.000.000,00

5.


10 Minggu setelah DSP kekeringan.

6.

Realisasi Kegiatan

Pengadaan pipanisasi di Desa Depok Kecamatan Bendungan dan di Desa Salamwates Kecamatan Dongko.

r.

Bantuan Dana Siap Pakai penanganan darurat kekeringan di wilayah Kabupaten Trenggalek.

KSPK dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Nota Kesepahaman Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dengan Badan Penanggulangan Bencana Dae rah (BPBD) Kabupaten Trenggalek Nomor : 360/159/222.01/2015 dan Nomor : 360/1122/406.065/2015. Tanggal 7 Sep tember 2015.

2.

Nama Kegiatan

Bantuan Dana Siap Pakai (BDSP) BNPB RI untuk pananganan darurat kekeringan dalam rangka tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015.

3.

SKPD Penyelenggara


4.


APBN-BNPBRp.72.000.000,00.

5.


10 Minggu setelh DSP kekeringan di terima.

6.

Realisasi Kegiatan

Pembelian dan pendistribusian air bersih dalam rangka tanggap darurat bencana kekeringan.

s.

Kerja Sama Daerah dengan Stiching SNV Nederlandse Ontwikkelings Organisatie

N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2014 Nomor: 050/1478/406.021/2015, Nomor: 200/RKT/SNV/IX/ 2015. Tanggal 10 September 2015.

2.

Nama Kegiatan

Kerja Sama Pembangunan Wilayah Terpadu Yang Berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jatim.


Halaman

366


N o

Uraian

Keterangan

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Koperasi, Perda gangan, Perindus trian,Pertambangan dan Energi Kabupa ten Trenggalek Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek.

4.


Sebesar 70.000 Euro dari dan terhadap anggaran tersebut dikelola oleh Stiching SNV Nederlandse Ontwikkeling sorganisatie.

5.


1 (satu) Tahun sejak ditandatanganinya Rencana Kegiatan Tahunan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2015.

6.

Realisasi Kegiatan

Melaksanakan kegiatan pertanian berkelanjutan dengan sub kegiatan sebagai berikut: 1. Membantu petani singkong untuk mendapatkan pelatihan swadaya praktek pertanian singkong yang baik dan berkesinambungan. 2. Membuat demo plot singkong dilahan petani dengan skema diskon pupuk. 3. Membantu para kelompok tani untuk penyediaan pupuk organik dan pengembangan bisnis penyediaan pupuk. 4. Memfasilitasi kerja sama petani singkong dengan pihak lain. 5. Meningkatkan peran kelompok masyarakat, koperasi dan/atau UKM dalam hal distribusi dan pemasaran hasil produksi singkon. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi. 7. Menyususun Rencana Kegiatan Tahun 2016 yang difasilitasi oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Bappeda Prov Jawa Timur.

7.

Permasalahan

Belum ada kemitraan dalam industri pengolahan singkong.

8.

Solusi

Akan difasilitasi kemitraan dalam industri pegolahan singkon pada Tahun 2016.

t.

KSPK dengan RSIA “HST”, RS. Budi Asih, RSUD dr. Soedomo Trenggalek N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Surat Perjanjian Kerja Sama RSIA “HST”, RS. Budi Asih, RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

2.

Nama Kegiatan

Pelayanan pemasangan kontrasepsi.

3.

SKPD Penyelenggara

BPPPA dan KB.

4.


APBD Tahun Anggaran 2015.

5.


1 (satu) Tahun.

6.

Realisasi Kegiatan

Terlaksananya pelayanan KB (MOW).


Halaman

366


u. N o

KSPK dengan Balai Besar Insemminasi Buatan (BBIB) Singosari Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 188.45/128/406.032/2015 tanggal 29 Desember 2015.

2.

Nama Kegiatan

Penyelamatan Plasma Nutfah sapi Galekan.

3.

SKPD Penyelenggara

Dinas Peternakan.

4.


-

5.


3 (tiga) Tahun

6.

Realisasi Kegiatan

Pemberian Hibah Ternak untuk penyelamatan Plasma Nutfah Sapi Galekan dari Dinas Peternakan Kab. Trenggalek kepada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari/ Bibit Semen Beku Sapi Galekan sebanyak 1000 straw.

7.

Permasalahan

Belum dilaksanakan seluruhnya.

8.

Solusi

Dipenuhi syarat ketentuan yang berlaku sesuai perjanjian.

v. N o

:

KSPK dengan Perwakilan BPKP Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1. Kesepakatan Bersama Nomor: 180/ 217/ 406.021/ 2012 PRJ3416/PW 13/ 3/ 2012Tanggal 2 Maret 2012 Tentang Pengembangan Penyeleng garaan Managemen Pemerintahan Daerah di Kabupaten Trenggalek 2. Naskah Pelaksanaan Kerja Sama (NKPT) Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Trenggalek T.A 2015 Nomor 900/193/406.036/2015 Tanggal 02Pebruari 2015

2.

Nama Kegiatan

Pendampingan Aplikasi Keuangan Daerah.

3.

SKPD Penyelenggara

BPKAD.

4.


APBD Rp.244.000.000,00.

5.


1 (satu) Tahun.

6.

Realisasi Kegiatan

Bulan Desember Tahun 2015 Bimtek Aplikasi SIMDA Versi 2.7.07 Kepada Tim Fokus SKPD dan SKPKD.

7.

Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan pendampingan tidak maksimal karena keterbatasan tenaga dari BPKP, sehingga apabila ada permasalahan aplikasi BPKAD konsultasi langsung ke BPKP karena BPKP tidak bisa ke Trenggalek.

Perangkat

Lunak

Pengelolaan

w. KSPK dengan Perwakilan BPKP


Halaman

366


N o

Uraian

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1. Kesepakatan Bersama Nomor: 180/ 217/ 406.021/ 2012 PRJ3416/PW 13/3/2012Tanggal 2 Maret 2012 Tentang Pengembangan Penyeleng garaan Managemen Pemerintahan Daerah di Kabupaten Trenggalek. 2. Naskah Pelaksanaan Kerja Sama (NKPT) Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Trenggalek T.A 2015 Nomor 900/193/406.036/2015 Tanggal 02Pebruari 2015.

2.

Nama Kegiatan

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

3.

SKPD Penyelenggara

BPKAD.

4.


APBD Rp.125.000.000,00.

5.


1 (satu) Tahun.

6.

Realisasi Kegiatan

Bulan Desember Tahun 2015 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Restatement kepada PPK, Pengurus Barang, Bendahara Penerimaan dan Tim Fokus SKPD dan SKPKD.

7.

Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Bimtek direncanakan dilaksanakan bulan Oktober terealisasi di Bulan Desember, karena keterbatasan tenaga dari pihak narasumber (BPKB).

Suatu daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan per-undang - undangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah maupun KSPK Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga diharapkan agar berbagai masalah dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Adapun alasan perlu dilakukan kerja sama antar pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1. Pihak-pihak yang beKerja Sama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan Kerja Sama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang beKerja Sama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa beKerja Sama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.


Halaman

366


2. Pihak-pihak yang beKerja Sama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Dengan Kerja Sama, masing-masing daerah akan mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama. 3. Pihak-pihak yang beKerja Sama dapat lebih berdaya. Dengan Kerja Sama, masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum Kerja Sama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan. 4. Pihak-pihak yang beKerja Sama dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan Kerja Sama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut. 5. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan Kerja Sama. Masing-masing daerah yang terlibat Kerja Sama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan. 6. Masing-masing pihak

yang

beKerja

Sama

akan

memelihara

keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang diKerja Samakan. Dengan Kerja Sama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan. 7. Kerja Sama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui Kerja Sama tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh. Di masa mendatang, karena Kerja Sama antar pemerintah daerah harus dilihat sebagai suatu kebutuhan penting yang tidak terelakkan maka harus ada upaya yang sistimatis dan berkesinambungan dari pihak pemerintah

untuk


memperkenalkan,

mendorong

Halaman

dan

366


menginstitusionalisasikan Kerja Sama antara daerah agar pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat mengambil manfaatnya. Kerja sama jika dikaitkan dengan misi Pembangunan Pro-Rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Trenggalek, merupakan sesuatu yang urgent karena melalui kerja sama dimana pemerintah daerah sesuai Azas Desentralisasi, diberi kewenangan mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai azas tersebut di atas, disamping daerah diberi kewenangan mengatur serta mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Daerah juga dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberi kewenangan melakukan kerja sama dengan daerah lain maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Pada prakteknya pelaksanaan kerja sama yang dilakukan selama ini dapat memberikan kontribusi positif selama ini, hal ini tercermin dari manfaat yang didapat antara lain : 1. Melalui

kerja sama dapat

lebih

memantapkan hubungan

dan

keterkaitan daerah satu dengan daerah lain, menyerasikan serta mempercepat pembangunan antar daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, informasi dan alih teknologi; 2. Eksistensi kerja sama dirasa dapat

mengeliminir

terjadinya

kesenjangan antar desa atau antar wilayah, baik desa dengan perkotaan maupun desa yang berbatasan dengan kabupaten lain terutama dalam penyediaan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah; 3. Melalui kerja sama diharapkan pula: a. meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah; b. dapat mengoptimalkan aset daerah serta potensi yang dimiliki oleh daerah dan masyarakat; dan c. lebih mempercepat upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah untuk

lebih memenuhi

kompetensi

serta kebutuhan yang

diperlukan.

B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasidengan instansi vertikal dilakukan oleh pemerintah kabupaten Trenggalek dimaksudkan dalam rangka untuk pelaksanaan tugas umum pemerintahan di daerah sehingga tercipta harmonisasi dan sinkronisasi dalam


Halaman

366


pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing instansi vertikal serta pemerintah daerah itu sendiri. Untuk Tahun 2015, pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah telah melakukan kebijakan koordinasi antara lain : 1. Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORPIMDA) Forum koordinasi ini sebagai forum koordinasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD), Kepala dan Wakil Kepala dari Institusi Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort (Polres), Komando Distrik Militer (KODIM) dan instansi vertikal di daerah. 2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi kegiatan koordinasi pada Tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 kali melalui kegiatan dialog / audiensi Forpimda dan kungker kepala/wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, kepala/wakil instansi vertikal didaerah, masyarakat,

pimpinan/

anggota

organisasi

sosial

kemasyarakatan

bertempat di Pendopo Kabupaten Trenggalek. Anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana diung kapkan

diatas

sebesar

Rp.300.000.000,00

dengan

realisasi

sebesarRp.11.100.000,00 (3,00%), yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Sedahgkan materi yang menjadi pokok bahasan dalam koordinasi ini mengenai Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 dan pentingnya menajaga ketenteraman dan ketertiban umum. 3. Permasalahan dan solusi Selama Tahun 2015 agenda para anggota Forpimda sangat padat dengan kegiatan baik itu kedinasan maupun kegiatan yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Hal ini cukup menyulitkan untuk menyusun jadual resmi pertemuan dan audiensi dalam forum Forpimda. Dampaknya adalah bahwa kegiatan audiensi dengan masyarakat yang dilakukan oleh anggota Forpimda yang dianggarkan dalam kegiatan dialog/audiensi Forpimda dan kunker Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan masyarakat, pimpinan/anggota sosial kemasyarakatan, tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga anggaran dalam kegiatan ini tidak dapat terserap secara maksimal pula. Namun demikian sebenarnya kegiatan dialog audiensi oleh para anggota Forpimda secara riil telah dilaksanakan diluar kegiatan dialog audiensi


Halaman

366


resmi ini. SKPD lingkup pemerintah kabupaten Trenggalek secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan di SKPD masingmasing telah memfasilitasi pertemuan antara para anggota FORKOPIMDA dengan masyarakat. Berbagai kegiatan dari seluruh SKPD lingkup pemerintah Trenggalek telah memberikan kesempatan kepada para anggota Forkopimda untuk melakukan dialog secara langsung dengan masyarakat. 4. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Audiensi yang telah dilaksanakan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pilkada serentak yang terkoordinasikan secara intensif, baik dari aspek pengamanan (Polres Trenggalek, Kodim 0806, Satpol PP dan Linmas), aspek pengawasan (Panwaskab) serta aspek teknis penyelenggaraan (KPUD). C. Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan

dalam

rangka

pembinaan

batas-batas

wilayah

Kabupaten Trenggalek, telah dilakukan penelusuran bersama pada dua segmen batas yaitu batas antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung dan batas antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo. Penelusuran ini dilakukan bersama antara pemerintah kabupaten Trenggalek dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Untuk batas antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Pacitan kegiatan penelusuran dan penegasan batas dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun pilar batas daerah dengan 3 kabupaten tersebut sebagaimana diungkapkan pada tabel di bawah ini: Tabel 5.1

Lokasi Pilar Batas Kabupaten Trenggalek dengan KabupatenTulungagung

No 1

Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Tulungagung

Koordinat Geografi

Desa

Kec.

Desa

Kec.

LS

BT

2

3

4

5

6

7

PABU.001 Tasikmadu

Watulimo

Keboireng


Besuki

08˚17’17.2929” 111˚46’07.0942”

Halaman

366


No

Kabupaten Trenggalek Desa

Kabupaten Tulungagung

Kec.

Desa

Kec.

Koordinat Geografi LS

BT

1 2 PABU.002 Tasikmadu

3 Watulimo

4 Keboireng

5 Besuki

6 7 08˚15’09.0612” 111˚44’25.0778”

PABU.003 Watulimo

Watulimo

Sedayuagung

Besuki

08˚14’25.9701” 111˚43’43.1294”

PABU.004 Watuagung

Watulimo

Sedayuagung

Besuki

08˚12’32.0593” 111˚44’19.0491”

PABU.005 Watuagung

Watulimo

Nglampir

Bandung

08˚10’58.0364” 111˚42’57.5062”

PABU.006 Watuagung

Watulimo

Talunkulon

Bandung

08˚09’41.7640” 111˚43’17.6670”

PABU.007 Ngadirejo

Pogalan

Sukoharjo

Bandung

08˚08’21.0607” 111˚44’46.0958”

PABU.008 Ngadisuko

Durenan

Ngepeh

Bandung

08˚08’18.0529” 111˚46’31.4911”

PABU.009 Durenan

Durenan

Suwaluh

Pakel

08˚06’13.6473” 111˚48’27.0737”

PABU.010 Karanganom Durenan

Gempolan

Pakel

08˚06’38.2644” 111˚50’47.5563”

PABU.011 Kamulan

Durenan

Notorejo

Gondang

08˚05’20.5603” 111˚49’23.1347”

PABU.012 Gador

Durenan

Notorejo

Gondang

08˚05’15.7155” 111˚48’46.5171”

PABU.013 Sumberejo

Durenan

Wonorejo

Pagerwojo 08˚02’14.3564” 111˚46’36.3201”

PABU.014 Ngulanwetan Pogalan

Wonorejo

Pagerwojo 08˚02’11.8969” 111˚46’16.4771”

PABU.015 Parakan

Trenggalek Wonorejo

Pagerwojo 08˚01’54.4920” 111˚45’19.8782”

PABU.016 Dawuhan

Trenggalek Wonorejo

Pagerwojo 08˚00’27.3225” 111˚45’17.5770”

PABU.017 Depok

Bendungan Samar

Pagerwojo 07˚58’37.6676” 111˚47’10.4578”

PABU.018 Depok

Bendungan Sidomulyo

Pagerwojo 07˚57’32.1421” 111˚44’17.2270”

PABU.019 Dompyong

Bendungan Sidomulyo

Pagerwojo 07˚56’35.9715” 111˚44’47.4325”

PABU.020 Botoputih

Bendungan Gondanggunung Pagerwojo 07˚55’21.2935” 111˚45’40.3888”

PABU.021 Botoputih

Bendungan Gondanggunung Pagerwojo 07˚54’30.1277” 111˚45’19.4256”

Sumber : Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek

Tabel 5.2

Lokasi Pilar Batas Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Pacitan

No

Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Pacitan

Koordinat Geografi

Desa

Kecamatan

Desa

Kecamatan

LS

BT

2

3

4

5

6

7

1

PABU.001 Karangtengah Panggul

Klepu

Sudimoro

8˚11’31.884” 111˚25’28.4354”

PABU.002 Terbis

Panggul

Karangmulyo

Sudimoro

8˚11’51.344” 111˚24’14.0191”

PABU.003 Besuki

Panggul

Sudimoro

Sudimoro

8˚13’36.726” 111˚23’41.5352”

PABU.004 Besuki

Panggul

Sumberejo

Sudimoro

8˚14’46.643” 111˚23’59.1284”

PABU.005 Wonocoyo

Panggul

Sumberejo

Sudimoro

8˚16’13.164”

111˚24’12.681”


Tabel 5.3

Lokasi Pilar Batas Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo


Halaman

366


No 1

Kabupaten Tulungagung Desa Kec.

Kabupaten Trenggalek Desa

Kec.

2

3

4

Koordinat Geografi

5

LS

BT

6

7

PABU.022 Botoputih PBU.023 Suren Lor

Bendungan Jurug Bendungan Bedoho

Sooko Sooko

07˚54’10.10601” 111˚42’18.43840” 07˚55’43.1612” 111˚41’27.6778”

PBU.024 Masaran

Bendungan Klepu

Sooko

07˚58’03.9701”

111˚40’18.6294”

PABU.025 Suren Lor

Bendungan Sriti

Sawoo

08˚12’32.593”

111˚44’19.0491”

PABU.026 Prambon

Tugu

Tempuran

Sawoo

08˚00’17.9364”

111˚39’20.5062”

PBU.027 Prambon

Tugu

Tempuran

Sawoo

08˚01’10.4640”

111˚39’15.9670”

PABU.028 Dermosari

Tugu

Tempuran

Sawoo

08˚00’19.2607”

111˚38’31.6958”

PBU.029 Pucanganak

Tugu

Tumpakpelem Sawoo

08˚00’34.2529”

111˚36’01.3911”

PABU.030 Gading

Tugu

Tumpakpelem Sawoo

08˚01’07.7473”

111˚36’25.5737”

PBU.031 Gading

Tugu

Pangkal

Sawoo

08˚01’08.2414”

111˚36’27.3528”

PBU.032 Nglinggis

Tugu

Pangkal

Sawoo

08˚01’25.5016”

111˚35’13.9419”

PABU.033 Nglinggis

Tugu

Tumpuk

Sawoo

08˚05’15.7155”

111˚34’35.1171”

PABU.034 Karanganyar

Pule

Tumpuk

Sawoo

08˚02’56.6371”

111˚33’52.3799”

PBU.035 Tanggaran

Pule

Cepoko

Ngrayun

08˚04’05.6159”

111˚32’35.9226”

PBU.036 Tanggaran

Pule

Cepoko

Ngrayun

08˚05’12.2920”

111˚31’38.1782”

PBU.037 Tanggaran

Pule

Cepoko

Ngrayun

08˚06’27.8225”

111˚31’38.2770”

PABU.038 Puyung

Pule

Cepoko

Ngrayun

08˚06’31.8676”

111˚31’09.8578”

PBU.039 Puyung

Pule

Selur

Ngrayun

08˚06’40.0000”

111˚29’40.3270”

PBU.040 Sidomulyo

Pule

Selur

Ngrayun

08˚08’38.2715”

111˚28’37.1325”

PABU.041 Tangkil

Panggul

Wonodadi

Ngrayun

08˚10’09.3935”

111˚28’43.6888”

PABU.042 Tangkil

Panggul

Wonodadi

Ngrayun

08˚10’26.2277”

111˚28’15.1256”


2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan tata batas daerah pada TahunAnggaran 2015 telah dialokasikan anggaran melalui kegiatan Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas sebesar Rp.310.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.203.213.000,00 atau (65,55%). Pembiayaan digunakan untuk kegiatan Pendataan namanama rupabumi unsur alami di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Panggul dan Kecamatan Watulimo serta pendataan nama-nama rupabumi unsur buatan di seluruh Kecamatan Trenggalek. Disamping pendataan nama rupabumi juga digunakan untuk proses pembahasan Batas Daerah antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung. Sampai saat ini telah dilaksanakan dua kali pembahasan batas antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung. Pihak yang membahas antara lain dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial,


Halaman

366


Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 3. Permasalahan dan Solusi Secara umum tidak ada permasalahan terhadap batas yang telah ditelusuri bersama antara pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan melalui Kerja Sama dengan Topdam V Brawijaya. Pembahasan batas daerah tahap selanjutnya Permendagri

akan

segera

untuk

Batas

dilaksanakan antara

dengan

Kabupaten

pembuatan

Trenggalek

draft

dengan

Kabupaten Tulungagung. Untuk batas antara Kabupaten Trenggalek

dan Kabupaten

Ponorogo telah dilakukan penelusuran dan penegasan Batas. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pemerintah Kabupatem Trenggalek kembali bekerja Sama dengan Topdam V Brawijaya pada Tahun 2009. Hasil penelusuran dan penegasan batas antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo telah diusulkan pada Tahun 2009 kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri untuk dibahas. Namun demikian sampai dengan saat ini belum dilaksanakan pembahasan terhadap usulan tersebut. Untuk mempercepat proses pembahasan pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengusulkan kembali ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri serta Badan Informasi Geospasial untuk dapatnya batas daerah antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo segera dibahas pada Tahun 2016. D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya Sepanjang Tahun 2015 Kabupaten Trenggalek telah

mengalami

beberapa kali kejadian bencana yang ada di 14 kecamatan.Adapun kejadian bencana

baik yang menyangkut jenis bencana, lokasi serta

waktu terjadinya bencana selengkapnya sebagaimana dikemukakan dibawah ini: Tabel 5.4

Kejadian Bencana Yang Terjadi Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015


Halaman

366


No. 1.

Jenis Bencana Angin Topan dan Putting Beliung

Lokasi Bencana - Ds. Winong Kec. Tugu

25 Januari 2015

- Ds. Pandean Kec. Durenan

9 Pebruari 2015

- Ds. Gading, Ds. Pucanganak Kec. Tugu dan Ds. Ngetal, Ds. Ngadirenggo Kec. Pogalan

23 Pebruari 2015

- Ds. Semarum Kec. Durenan

24 Pebruari 2015

- SDN 2 Tawing Kec. Munjungan

2.

Tanah Longsor

11 Desember 2015

- Ds. Parakan Kec. Trenggalek, Ds. Pogalan Kec. Pogalan

19 Desember 2015

- Ds. Pucanganak Kec. Tugu

8 Januari 2015

- Ds. Nglebo Kec. Suruh, Ds. Besuki Kec. Munjungan

5 Pebruari 2015

- Ds. Nglinggis Kec. Tugu

11 Pebruari 2015

- Ds. Cakul Kec. Dongko

12 Pebruari 2015

- Ds. Mlinjon Kec. Suruh

13 Pebruari 2015

- SDN 2 Pule Kec. Pule

6 Maret 2015

19 Maret 2015

- Ds. Nglinggis, Ds. Gading Kec. Tugu

24 Maret 2015

- SDN 4 Botoputih Bendungan

1 April 2015

- Ds. Pucanganak Kec. Tugu, Ds. Mlinjon Kec. Suruh

7 April 2015

- Ds. Pringapus Kec. Dongko, Ds. Salamrejo Kec. Karangan, Ds. Karangtengah, Ds. Manggis Kec. Panggul

8 April 2015

- Ds. Barang, Ds. Ngrambingan Kec. Panggul

22 April 2015 2 Mei 2015

- Ds. Senden Kec. Kampak

12 Mei 2015

- Ds. Karangturi Kec. Munjungan - Ds. Besuki Kec. Munjungan

Kebakaran

17 April, 24 April 2015

- Ds. Gading Kec. Tugu

- Ds. Jombok Kec. Pule

4.

11 Maret, 14 Maret 2015

- SMAN I Dongko Kec. Dongko

- Ds. Dawuhan Kec. Trenggalek

Banjir

12 Maret 2015

- Ds. Ngmebel Kec. Watulimo

- Ds. Sidomulyo, Ds. Sukokidul Kec. Pule

3.

Waktu Terjadinya Bencana

30 Nopember 2015 4 Juni 2015 6 Desember 2015

- Ds. Mlinjon Kec. Suruh, Ds. Wonocoyo Kec. Panggul

7 April 2015

- Ds. Karanganyar Kec. Gandusari, Ds. Senden, Ds. Bendoagung Kec. Kampak

12 Mei 2015

- Ds. Ngadirenggo Kec. Pogalan, Ds. Wonocoyo Kec. Panggul

13 Mei 2015

- Rt.07/RW. 03 Ds Winong Kec. Tugu (Rumah An. Suyono)

22 Pebruari 2015

- Desa Bendorejo Kec. Pogalan (rumah warga)

5 April 2015


Halaman

366


No.

Jenis Bencana

Lokasi Bencana - RT. 09 Ds. Widoro Kec. Gandusari (rumah warga)

1 Juli 2015

- RT.09/RW.02 Ds. Kerjo Kec. Karangan (Gudang Rosok An. Somono)

19 Juli 2015 6 September, 15 September, 23 September 2015

- RT. 09/RW.03 Ds. Bendorejo Kec. Pogalan (dapur rumah warga)

9 September 2015

- Ds. Bendorejo Kec. Pogalan (rumah warga)

10 September 2015

- Ds. Rejowonangun Kec. Trenggalek (Lahan tebu)

1 Oktober 2015

- Kel. Surodakan Kec. Trenggalek (Hutan lereng Gn. Cilik)

Kekeringan

22 Mei 2015

- RT. 33 /RW.04 Desa Bangun Kec. Munjungan (rumah An. Widodo)

- Ds. Ngadirenggo Kec. Pogalan (Hutan lereng Gn. Kebo)

5.


4 Oktober 2015, 13 Nopember 2015

- Ds. CakulKec. Dongko

15 Oktober 2015

- Ds. Sambirejo Kec. Trenggalek (Gudang penggilingan padi)

26 Oktober 2015

- Ds. Sidomulyo Kec. Pule (Hutan)

31 Oktober 2015

- Dsn. Sosutan Kel. Ngantru Kec. Trenggalek (Hutan belakang perumhan BMW)

1 Nopember 2015

- Ds. Puyung Kec. Pule (hutan)

1 Nopember 2015

- RT. 4 Rw. 1 Ds. Winong Kec. Tugu (rumah An. Urip)

24 Nopember 2015

- Ds. Jatiprau Kec. Karangan

Bln. Mei 2015

- Ds. Karangtengah, Ds. Besuki, Ds. Terbis, Ds. Ngrencak Kec. Panggul

Bln. Juni 2015

- Ds. Wonokerto, Ds. Puru, Ds. Mlinjon, Ds. Suruh Kec. Suruh, Ds. Bogoran, Ds. Timahan Kec. Kampak, Ds. Cakul Kec. Dongko

Bln. Juli 2015

- Ds. Ngadirenggo, Ds. Pogalan Kec. Pogalan, Ds. Karangan, Ds. Sumber Kec. Karangan, Ds. Sengon Kec. Bendungan, Ds. Watulimo Kec. Watulimo, Ds Ngrambingan Kec. Panggul, Ds. Sukokidul Kec. Pule

Bln. Agustus 2015

- Ds. Prambon Kec. Tugu, Ds. Petung, Ds. Bln. September 2015 Pandean, SDN I Dongko Kec. Dongko, Ds. Banjar Kec. Panggul, Ds. Gador Kec. Durenan, Ds. Parakan Kec. Trenggalek, Ds. Ngembel, Ds. Watuagung Kec. Watulimo, Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak, Ds. Ngentrong, Ds. Sukowetan Kec. Karangan - Ds. Senden, Ds. Karangrejo, Ds. Bendoagung Kec. Kampak, Ds. Gamping, Ds. Jombok, Ds. Tanggaran, Ds. Pule Kec. Pule, Ds. Depok

Bln. Oktober 2015

Kec. Bendungan, Ds. Jati Kec. Karangan, Ds. Bendoroto, Ds. Tawing, Ds. Munjungan Kec. Munjungan, Ds. Kertosono, Ds. Nglebeng, Ds. Bodag Kec. panggul, Ds. Slawe, Ds. Prigi Kec.


Halaman

366


No.

Jenis Bencana


Lokasi Bencana Watulimo, Ds. Sukosari, Ds. Karangsuko Kec. Trenggalek

- Ds. Sengon Kec. Bendungan, Ds. Puyung Kec. Bln. Nopember 2015 Pule, Ds. Craken Kec. Munjungan, Kel. Tamanan Kec. Trenggalek, Ds. Watulimo, Ds. Watuagung Kec. Watulimo, Ds. Bendoagung, Ds. Senden Kec. Kampak, Ds. Karangrejo Kec. Kampak 6.

Gempa Bumi

-

Sumber : BPBD dan Disnakertransos Kab. Trenggalek Tahun 2015

Terhadap bencana yang terjadi tentu tidak bisa dibiarkan, bahkan perlu adanya penyikapan serius dengan

menempuh berbagai upaya

penanggulangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Tenaga

Kerja,

Transmigrasi

dan

Sosial,

melakukan

upaya

penanggulangan terhadap bencana ini antara lain: a. Upaya saat pra-bencana 1) Menyiapkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). 2) Mitigasi (pemetaan/perkiraan jalan evakuasi, tempat pengungsian) 3) Up dating peta rawan bencana. 4) Penyiapan buffer stock (kebutuhan sandang, pangan) dalam penanggulangan bencana. 5) Pemantapan

penanggulangan

becana

berbasis

masyarakat

melalui kampung siaga bencana. b. Upaya saat tanggap darurat bencana: 1) Penyaluran sembako, sandang. 2) Mobilisasi alat, sewa alat berat. 3) Pengerahan potensi SDM (TRC, Taruna Siaga Bencana atau TAGANA dan relawan). c. Upaya pada pasca bencana: 1)

Rehabilitasi ( mental, spiritual, infrastruktur/fisik)

2)

Rekontruksi/membangun kembali kerusakan akibat bencana

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/ Kabupaten)


Halaman

366


Penentuan status bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan presiden, tingkat provinsi oleh gubernur sedangkan di tingkat kabupaten dilakukan bupati. Selama Tahun 2015 Bupati Trenggalek telah menetapkan tujuh (7) keputusan/pernyataan status bencana, yaitu: a. Surat Pernyataan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan Bupati Trenggalek, Nomor : 630/1592/406.065/2015 tanggal 15 Desember 2015; b. Surat Pernyataan Bencana Alam Bupati Trenggalek Nomor : 360/1090/406.033/2015 tanggal 27 Maret 2015; c. Surat Pernyataan Bencana Alam Bupati Trenggalek Nomor : 360/408/406.065/2015 tanggal 7 April 2015; d. Surat Pernyataan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor

dan

Angin

Topan

Bupati

Trenggalek,

Nomor

:

630/411/406.065/2015, tanggal 7 April 2015; e. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/600/406.004/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Status Keadaan Darurat Kekeringan Tahun 2015; f.

Keputusan

Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/756/406.004/2015

tanggal 16 September 2015 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2015; g. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/946/406.004/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/756/406.004/2015 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2015. 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran Penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan sumber pendanaan : a. APBD Kabupaten Trenggalek, diwujudkan dengan kegiatan : No.

Program dan Kegiatan


Pagu Anggaran

Halaman

366


1.

2.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a. Pemeliharaan dan Operasional Pemadam Kebakaran

Rp.88.000.000,00

b. Simulasi dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Tim PMK

Rp.40.000.000,00

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam a. Pengadaan logistik dan obat obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

Rp.115.000.000,00

b. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bencana

Rp.43.000.000,00

c. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Rp.264.600.000,00

d. Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Rp.55.000.000,00

e. Persediaan Dana Air Bersih

Rp.250.000.000,00

f.

Fasilitasi Tim Reksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana

Rp.155.000.000,00

g. Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Tata Laksana Reformasi Birokrasi

Rp.34.000.000,00

b. APBD Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan : Dana Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur untuk Pembelian

dan

pendistribusian

air

bersih

(40

desa)

Rp.594.000.000,00. c. APBN melalui BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB dengan kegiatan : 1) Dana Siap Pakai (DSP) APBN-BNPB sebesar Rp.600.000.000,00 dialokasikan untuk pembiayaan pengadaan Sarana dan Prasarana (Pipanisasi) untuk Desa Depok Kec. Bendungan 2)

dan Desa

Salamwates kec. Dongko. Dana Siap Pakai (DSP) APBN-BNPB sebesar Rp.72.000.000,00 dialokasikan untuk pembelian dan pendistribusian air bersih.

Disamping anggaran dari BPBD sebagaimana diuraikan di atas dalam penanggulangan bencana ada sumber dana yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui Disnakertransos sebesar Rp.100.000.000,00 melalui kegiatan penanganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Dengan berbagai kejadian bencana yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana melalui langkah-langkah antisipasi Bab V Tugas Umum Pemerintahan

Halaman

366


sebagai berikut: a. Mengoptimalkan

Pusdalops

Penanggulangan

Bencana),

dikendalikan

oleh

Badan

(Pusat dalam

Pengendalian melakukan

Penanggulangan

Operasi

kegiatan

Bencana

ini

Daerah

Kabupaten Trenggalek yang dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB. b. Penyediaan kesiapsiagaan

Tim

Reaksi

terhadap

Cepat kejadian

(TRC)

dan

bencana,

relawan

untuk

yang

dalam

pelaksanaannya dibawah kendali BPBD dengan melibatkan berbagai unsur baik dari TNI, Orari, PMI, relawan kecamatan, Satpol PP yang kesemuanya itu merupakan anggota TRC PB. c. Penyediaan kesiapsiagaan

Tim

Reaksi

terhadap

Cepat kejadian

(TRC)

dan

bencana,

relawan

untuk

yang

dalam

pelaksanaannya dibawah kendali BPBD dengan melibatkan berbagai unsur baik dari TNI, Orari, PMI, relawan kecamatan, Satpol PP yang kesemuanya itu merupakan anggota TRC PB. d. Penyiapan peralatan sarana dan prasarana serta perlengkapan untuk penanggulangan bencana baik yang dilakukan, oleh BPBD, PU Bina Marga dan PU Perkimsih. e. Penyediaan logistik untuk korban bencana yang dilaksanakan oleh BPBD dan Dinas Nakertransos yang dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Timur serta BNPB. f.

Mengupayakan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk penanganan kejadian bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Trenggalek.

g. Penyiapan tenaga medis dan peralatannya untuk antisipasi bencana, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan PMI. h. Penyiapan TAGANA dan dapur umum. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Berdasarkan Informasi yang ada baik yang berasal dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Provinsi Jawa Timur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Nakertransos serta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kabupaten Trenggalek ternyata memiliki potensi untuk terjadinya bencana berupa bencana alam Bab V Tugas Umum Pemerintahan

Halaman

366


(banjir,

tanah

longsor,

kekeringan,

angin

topan/putting

beliung,

gempa/gerakan tanah, tsunami), bahaya kebakaran dan bencana sosial. F. Pengelolaan Kawasan Khusus Merujuk Pasal 360 (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, kawasan khusus ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional. Kawasan khusus terdiri antara lain; kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbakala, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya, kawasan otorita dan kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan peraturan perundang – undangan. Berkaitan dengan pembentukan kawasan khusus ini dapat dilakukan oleh daerah dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat. Adapun landasan yuridis normatif yang ada selama ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Untuk dapat dinyatakan sebagai Kawasan

Khusus

harus

memenuhi beberapa persyaratan antara lain: 1. Administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan; 2. Diusulkan oleh Menteri atau Pimpinan Pemerintah Non Kementerian atau Gubernur atau Bupati; dan 3. Adanya persetujuan dari Presiden terhadap usulan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa di Kabupaten Trenggalek belum ada kawasan khusus yang keberadaannya telah

ditetapkan

oleh

Presiden

sesuai

dengan

amanat

ketentuan

sebagaimana diuraikan di atas. G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum Sat Pol PP telah melakukan pengamanan, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman


Halaman

366


Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja, Adapun pengamanan yang dilaksanakan selama Tahun 2015 melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: Tabel 5.5 No .

Pengamanan yang dilakukan oleh Sat Pol PPTahun 2015 Bulan Ke-

Kegiatan

Jumlah Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1. Pam Swakarsa

2

0

6

2

3

7

6

3

3

5

3

2. Pam Hari Besar Nasional dan Agama

1

0

0

0

0

0

2

53

2

0

0 33

3. Pam Obyek Vital

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

4. Pengawalan Bupati/Wabup

3

2

4

7

1 30 0

5

2

1

2

3

60 TNI,Polri,Dihub,Dinkes

5. Pengawalan dan Pengamanan Bupati/Wabup

2

0

5

2

1

7

8

1

0

7

37 Polri

2

14 Satpol

0

6. Pam Fasilitasi Pemilikada

4

4

8

5

45 Polri 91 Polri,TNI,Dishub

365 Polri

7. Pam Fasilitasi Pemilikada

1471 Linmas

8. Penilaian cipta Kampung Aman Jumlah

4

4 Polri,TNI,Pemerintahan, Bapemas,Kesbangpol

39 30 46 41 36 67 47 103 53 38 35 81

616

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Trenggalek

1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,Golongan Dan Diklat Yang Dikuti Sat Pol PP Dalam rangka pelaksanaan tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum, Satpol PP didukung dengan personil sebagai berikut: a. Jumlah Pegawai Sat Pol PP Berdasarkan Status Kepegawaian (PNS,Non PNS) No

Status Kepegawaian

Tempat Tugas

1

Kabupaten

2

Kecamatan

3

Kelurahan

PNS

Non PNS

Jumlah

52

1

53

80

Jumlah

0

80

11

0

11

143

1

144

Dari 144 pegawai Sat. Pol PP, sebanyak 4 orang merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), ditingkat kabupaten 3 orang dan di kecamatan 1 orang. b. Jumlah

Pegawai

Satpol

PP

Berdasarkan

Kualifikasi

Tingkat

Pendidikan


Halaman

366


No

Tempat Tugas

Kualifikasi Tingkat Pendidikan S2/S3

S1/D4

D3/D2

SLTA

SLTP

SD

Jumlah

1

Kabupaten

1

9

0

42

0

1

53

2

Kecamatan

0

25

1

51

3

0

80

3

Kelurahan

0

5

0

6

0

0

11

1

39

1

99

3

1

144

Jumlah

c. Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan dan Non PNS No

Tempat Tugas

Jumlah Golongan PNS dan Non PNS IV

III

II

I

Non PNS

Jumlah

1

Kabupaten

1

14

36

1

1

53

2

Kecamatan

1

44

35

0

0

80

3

Kelurahan

0

8

3

0

0

11

2

66

74

1

1

144

Jumlah

d. Jumlah Diklat Yang Diikuti Sat Pol PP No

Tempat Tugas

Jenis Diklat Yang Diikuti (orang) Diklat Diklat Diklat Diklat Struktural Pemerintahan Teknis Dasar 0 0 2 0

Jumlah

1

Kabupaten

2

Kecamatan

0

0

0

0

0

3

Kelurahan

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Jumlah

2

2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam rangka pelaksanaan mendapatkan

alokasi

tugas

anggaran

Satpol PP

yang

pada Tahun 2015

bersumber

dari

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2015

sebesarRp.6.391.613.582,00

yang

terealisasi

sebesar

Rp.5.822.600,00 atau 91,10% dengan rincian sebagai berikut :

Belanja

Tidak

Langsung

:

Rp.3.296.023.082,00

Rp.3.025.183.537,00 atau 91,78 %. Belanja Langsung:Rp.3.095.590.500,00

realisasi

direalisasikan

Rp.2.797.416.732,00 atau 90,37%.

H. Penanggulangan, Kendala, dan Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam rangka penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum serta

penyikapan terhadap situasi yang tengah berkembang saat ini,

maka diperlukan profesionalisme dalam pelaksanaan

tugas. Untuk itu

perlu didukung SDM yang handal serta memadai. Upaya penaggulangan


Halaman

366


terhadap

ancaman,

gangguan terhadap ketentraman masyarakat

maupun pelanggaran–pelanggaran Peraturan daerah/ Peraturan Bupati sehingga situasi serta kondisi tetap kondusif dan normal tetap dijaga, maka perlu penanganan terhadap permasalahan tersebut secara serius dan berkesinambungan.

Untuk itu, upaya penertiban dalam rangka

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipandang penting, karena dampak pelanggaran berakibat luas terhadap ketidak stabilan kondisi

sosial

masyarakat.

Maka,

untuk

meminimalisir

terhadap

pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP memprogramkan berbagai

kegiatan

yang

dimaksudkan

untuk

mengantisipasi

melakukan tindakan dini secara cepat dan tepat melakukan

misalnya

serta

dengan

operasi penertiban dan tindakan preventif (non yustisial).

Adapun kendala yang terjadi selama ini berupa belum optimalnya peran

masyarakat

dalam

pengamanan

swakarsa

maupun

sistem

keamanan lingkungan. Maka dalam rangka mengeliminir permasalahan ini perlu terus meningkatkan koordinasi dan Kerja Sama dengan instansi terkait

serta

aparat

keamanan

yang

berorentasi

pada

usaha

menggairahkan kesadaran masyarakat mengenai betapa pentingnya pengamanan swakarsa terhadap lingkungan masing – masing. Disamping langkah ini, perlu terus mengotimalkan kinerja peran serta fungsi Satpol PP sesuai dengan tuntutan dan perkembangan situasi dan regulasi yang ada. Dalam upaya penanggulangan juga memperhatikan titik rawan perlukan meningkatkan fungsi koordinasi, konsultasi maupun klarifikasi dengan instansi terkait, aparat Instansi terkait (Polri dan TNI) serta peran aktif, informasi masukan dari masyarakat maupun badan hukum. Adapun kegiatan Deteksi Dini Satpol PP Tahun 2015 sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 5.6 No. 1. 2.

3.

Kegiatan Deteksi Dini Sat Pol PP

Jenis Kegiatan Deteksi Dini Usaha Peternakan Deteksi Dini Pembangunan Tower Menara Telkom Deteksi Dini

Dasar Hukum Perda No. 23 Tahun 2010 Perda No. 23 Tahun 2011 Perda No. 4


Jumlah Pemantauan Bulan Ke1

2

3

4

5

1

4

6

7

8

9 10 11 12

Jumlah

1

2

1

1

1

5

Halaman

366


No.

4. 5. 6.

7.

8.

9. 10. 11 12

13

14

Jenis Kegiatan

Dasar Hukum

Pertambangan Galian C Deteksi Dini Mendirikan IMB Deteksi Dini Izin Usaha Klinik Kesehatan Pemantauan Tempat Wisata Menjelang Natal 2015, Tahun Baru 2016 Pemantauan Tempat Ibadah Desa Puru Kecamatan Suruh Pemantauan Anak Sekolah Nongkrong di Warung Kopi di Kecamatan Watulimo Pemantauan Rumah Makan Tempat Hiburan Pemantauan Tempat Keramaian Survey Infrastruktur Jalan Raya Deteksi Dini Pasca Pembebasan Lahan Untuk Bendungan Tugu Pemantauan Pelayanan Masyarakat Di Desa Banaran Pemantauan Trantibun dan Tranmas

Tahun 2011

Jumlah Pemantauan Bulan Ke1

2

3

4

Perda No. 4 Tahun 2013 Perbup No. 18 Tahun 2015 Perbup No. 37 Tahun 2013

5

6

7

8

9 10 11 12

Jumlah

1

1 2

2 7

Perda No. 3 Tahun 2010

1

SE Bupati No. 263 Tahun 2014

1

1

Perbup No. 18 Tahun 2015 Perbup No. 18 Tahun 2015 Perbup No. 63 Tahun 2014 Perbup No. 63 Tahun 2014

7

10

1

10 1

1

1

1 1

1

Perbup No. 63 Tahun 2014

1

1


12 28

40

1 17 29 7

74

Jumlah

1

5

11 3

0


Dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman diperlukan adanya pengamanan di Trenggalek, sehingga situasi dan kondisi terkendali dan lebih kondusif. Maka langkah pengamanan pada saat event – event penting seperti hari jadi kabupaten, hari besar nasional, Tahun baru, dan hari – besar keagamaan menjadi perhatian serius Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan selalu berkoordinasi dengan instansi vertikal lainnya. Untuk Kegiatan pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek secara rutin maupun insedintil sebagai berikut : Tabel 5.7

Penegakan Perda Sat Pol PP Trenggalek


Halaman

366


Dasar Hukum dan Bulan Pelaksanaan Kegiatan No.

Jenis Kegiatan

Dasar Hukum

1

2

3

4

1. Operasi dengan BNNK


4

2. Izin Pemanfaatan Ruang


1

3. Penertiban HO (Izin Gangguan )

Perda No. 12 Tahun 2010 Perbup No. 18 Tahun 2015

5

4. Penertiban Pertambangan Galian C


5. Pengecekan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)


6. Penataan Pedagang dan Parkir Kendaraan di Pasar Tradisioanal


1

7. Penertibaan Pasar Modern


1

8. Perizinan Pemasangan Baliho


9. Penertiban Spanduk/ Reklame


10. Patroli Wilayah Cipta Kondisi dan Daerah Rawan Bencana


11. Penertiban Tempat Hiburan


12. Penertiban Anak Sekolah

-

14. Operasi Gabungan Monitoring harga Sembako

-

Jumlah

4

8

5

6

7

8

4

9 10 11 12 4

4

16 (melibatkan Polri, BNN)

1

2

6 15 7

3

9

6

8

5

8

84

1

1

6

1

7

9

1

11

2

3 3

6

6

3

9 12 3 12 9 17 18 12 12 0 3

4

SE Bupati No. 263 Tahun 2014

13. Monitoring Penyaluran Subsidi Pupuk

Jumlah dan Keterangan

Bulan Ke-

5

3

3

5

8

116

3 14

28

6

13

4

17

4

4

8

8

8 14 11 21 21 34 12 29 30 21 21 14

236


I. Prestasi Keberhasilan Dalam Pembangunan Adapun prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Trenggalek baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di level nasional selama Tahun 2015 sebagaimana disajikan di bawah ini:


Halaman

366


No. 1.

Nama SKPD

Kategori / Lomba yang Diikuti

Dinas Pendidikan 1) Juara III Lomba Internasional Mathematics And dan Kebudayaan Science Olimpiad (IMSO) 2015 tingkat Internasional.

2) Juara I Lomba Internasional Mathematics And Science Olimpiad (IMSO) 2015 tingkat Nasional.

3) Juara I Lomba Karya Nyata Tutor KF Tingkat Nasional pada apresiasi PTK PAUDNI Tahun 2015.

4) Medali Perak Tingkat Nasional dalam Olimpiade Sains Nasional Bidang Astronomi.

5) Juara I Lomba Karya Nyata Instruktur Otomotif Tingkat Provinsi pada Apresiasi PTK PAUDNI Tahun 2015.

6) Juara I Lomba Karya Nyata Tutor KF Tingkat Provinsi Pada Apresiasi PTK PAUDNI Tahun 2015.

7) Juara II Lomba Karya Nyata Penyelenggara PAUD Tingkat Provinsi Pada Apresiasi PTK PAUDNI Tahun 2015.

8) Juara I Lomba Pembelajaran Kreatif Berbasis Kurikulum 13 PAUD Tingkat Provinsi.

9) 10 Nominasi (Non Rangking) Penulis Naskah Mendongeng/Bercerita Terbaik Guru TK Tingkat Provinsi.

10) Juara I Lomba Dalang Bocah Tingkat Provinsi 11) Juara III Lomba Membatik Tingkat Provinsi. 12) Juara II Tutor Kesetaraan Paket C Berprestasi Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2015.

13) Juara I Lomba Taman Bacaan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka HAI Ke-50 Tahun 2015.

14) Juara Harapan I Lomba Peserta Didik Kursus Bidang Merangkai Bunga Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

15) 5 Penyaji Terbaik Dan Penata Musik Terbaik Lomba Teater Tradisi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

16) Juara II Lomba Media Presentasi Pembelajaran Jenjang Smp/ Mts Provinsi Jawa Timur.

17) Penulis

Naskah Terbaik Provinsi Jawa TimurDalam Lomba Festival Sinema Sekolah Kategori Penulis Naskah Terbaik Provinsi Jawa


Halaman

366


No.

Nama SKPD

Kategori / Lomba yang Diikuti Timur.

18) Juara I Lomba Jurnalis Sekolah Tingkat Provinsi Jawa Timur.

19) Juara II Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Smp Bulutangkis).

Tingkat

Provinsi

(Cabang

20) Juara II Festifal Lomba Senisiswa (FLS2N) Smp Tingkat Provinsi Cabang Seni Baca Puisi.

21) Juara III Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Sma Tingkat Meja).

Provinsi(Cabor Tenis

22) Juara III Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Sma Tingkat Bulutangkis Tunggal Putra).

Provinsi

(Cabor

23) Juara III Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Perikanan Laut.

Bidang

Lomba

Nautica

24) Juara I Cabor Catur Putri Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar (O2SN SD/MI) Tahun 2015 Tingkat Provinsi.

25) Juara II Cabor Tenis Meja Putra dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar (O2SN SD/MI) Tahun 2015 Tingkat Provinsi.

26) Juara III Lomba Pidato Bahasa Indonesia dalam Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar (FLS2N-SD/MI) Tahun 2015 Tingkat Provinsi.

27) Juara III Lomba Membatik Dalam Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

28) Juara I Lomba Internasional Mathematics And Science Olimpiad (IMSO) Tahun 2015 Tingkat Provinsi. 29) Juara I Olimpiade IPA SMALB Tingkat Provinsi

30) Juara I Cerdas Cermat MIPA SDLB Tingkat Provinsi

31) Juara

Harapan III Olimpiade SMPLB Tingkat Provinsi.

Matematika

32) Juara II Lari 80 M Putri SDLB Tingkat Provinsi. 33) Juara III Bulutangkis Putra SDLB Tingkat Provinsi.

34) Juara Harapan II Catur SDLB/SMPLB Tingkat


Halaman

366


No.

Nama SKPD

Kategori / Lomba yang Diikuti Provinsi

35) Juara Harapan II Bocce Putri SMPLBTingkat Provinsi.

36) Juara II Cipta Baca Puisi SDLB Tingkat Provinsi 37) Juara III Menyanyi SMPLB Tingkat Provinsi. 38) Juara III Melukis SMALB Tingkat Provinsi. 39) Harapan I Melukis SDLB Tingkat Provinsi. 40) Harapan I Desain Grafis SMALB Tingkat Provinsi.

41) Harapan II Melukis SMPLB Tingkat Provinsi. 42) Juara Harapan II Tata Laksana Perkemahan (JAMBORE PK/ PLK) Tingkat Provinsi.

43) Juara III Karnaval (JAMBORE PK/ PLK) Tingkat Provinsi. 2.

Kantor Ketahanan 1) Juara II Stan Terbaik dalam Pameran Agribisnis Pangan dan Pangan Inovatif di Royal Plaza Surabaya. 2) Juara III Lomba Cipta Menu Penganekaragaman Pangan Tahun 2015 Kategori Penghargaan Menu Sarapan Tingkat Provinsi Jawa Timur.

3.

Dinas Pertanian, 1) Kategori “Emas” atas kepeduliannya dalam Kehutanan dan pembangunan hutan rakyat dalam rangka Perkebunan penyedian bahan baku industri kehutanan melalui kerja sama kemitraan dengan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, An Koperasi/Kelompok Tani Hutan Rakyat OPHR Rimba Jaya Lestari. 2) Juara Harapan III Lomba Gelar Potensi Produk Pertanian Dalam Rangka Gebyar Hari Krida Pertanian ke 43 Tahun 2015. 3) Juara Harapan III Kategori Makanan dan Minuman Berbahan Dasar Daun Berkhasiat Dalam Rangka Gelar Produk Olahan Memperingati Hari Krida Pertanian (HKP) Ke 43 Tahun 2015. 4) Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Unggul Nasional Tanaman Durian Varietas Kunir Jiman. 5) Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Unggul Nasional Tanaman Durian Varietas Rindu.


Halaman

366


No.

Nama SKPD


4

Dinas Pariwisata 1) 7 besar dalam babak final lomba Gelar Pemuda dan Makanan Khas Jawa Timur atas nama rumah Olahraga makan Arimbi. 2) Medali emas cabang senam dalam POR SD/MI VII tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Wahyu Romi Wijaya. 3) Medali emas cabang senam dalam POR SD/MI VII tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Difa. 4) Medali perunggu cabang senam dalam POR SD/MI VII tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Wahyu Romi Wijaya. 5) Medali perunggu cabang senam dalam POR SD/MI VII tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Vina Rona. 6) Medali perunggu cabang tenis meja tunggal putri dalam POR SD/MI VII tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Anin dan Anggi. 7) Medali perak cabang tenis meja tunggal putra dalam POR SD/MI VII tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Yazid. 8) Medali perunggu cabang panahan dalam POR SD/MI VII tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Hilmy. 9) Juara II dalam Kejurda Atletik (Lompat Jauh) Remaja Jatim Tahun 2015 atas nama Riyan Fanani AP. 10) Juara II dalam Kejurda Atletik (Lompat Jauh) Remaja Jatim Tahun 2015 atas nama Tawang Purnawan. 11) Juara II dalam Kejurda Atletik (Tolak Peluru) Remaja Jatim Tahun 2015 atas nama Thomas A Putra.

5.

Dinas Kesehatan

1) Juara I Otonomi Award PPIP Inovasi Kesehatan masyarakat Promotif dan Preventif melalui Pesan Mesra Tingkat Provinsi Jawa Timur. 2) Juara I Tingkat Provinsi Jawa Timur Inovasi taman Posyandu An. Heri, ST. 3) Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2015. An. dr. Tita Riskana. 4) Juara Teladan II Tenaga Kesehatan (Nutrisionis) Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Jawa Timur atas nama Eni Septiana, S.Gz. 5) Juara Teladan IV Tenaga Kesehatan


Halaman

366


No.

Nama SKPD

Kategori / Lomba yang Diikuti Masyarakat Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Jawa Timur atas nama Nina Wiji Astuti, SKM.

6.

BP3AKB

1) Penghargaan Presiden Sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2015 Di Istana Bogor Dengan Predikat Pratama. 2) Penghargaan Dari Menteri PP Dan PA Sebagai Juara I Tingkat Provinsi Bina Keluarga Balita (BKB) Tahun 2015. 3) Juara II Duta Remaja Genre Tingkat Provinsi Jawa Timur ( PIK R/M Dragon). 4) Juara Harapan I Duta Remaja Genre Tingkat Provinsi Jawa Timur ( PIK R/M Dragon). 5) Juara I Tingkat Provinsi Jawa Timur PIK Tegar Model (PIK R/M Tunas Harapan Bendungan). 6) Juara I Tk. Provinsi Jawa Timur lomba KIE, Genre dan PUP (PIK R Laskar Adi Kencana SMAN 1 Trenggalek). 7) Juara I Tk. Provinsi Jawa Timur Lomba Desain Game Inovatif Genre dan Kependudukan (PIK R Laskar Adi Kencana SMAN 1 Trenggalek). 8) Terpilihnya 11 pengurus dan anggota PIK R/M Se-Kabupaten Trenggalek kuliah singkat Enterpreneurship di Universitas Ciputra Surabaya. 9) Juara I Lomba Kelompok BKB Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

7.

Badan Juara II Lomba Pengelolaan Pasar Desa Tk. Pemberdayaan Provinsi Jawa Timur . Masyarakat dan Pemerintahan Desa

8.

Dinas Koperasi, 1) Pasar Tertib Ukur Tahun 2015 (Pasar Gondang Industri, Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Perdagangan, 2) Koperasi berkinerja Baik Tingkat Provinsi. Pertambangan dan Energi

9.

Dinas Tenaga Kerja, Juara I Olimpiade Pahlawan Indonesia Tingkat Transmigrasi, dan SMA/SMK Provinsi Jawa Timur, a.n Kresna Sosial Rahayu, Fajar Pradana, M. Azim Zubaid.

10.

Dinas Perhubungan, 1) Piala WTN Kategori Lalu Lintas pada Penilaian Komunikasi, dan Wahana Tata Nugraha (Kabupaten/Kota Kecil). Informatika 2) 6 besar Kabupaten/Kota se-Indonesia pada Penilaian Web Pemerintah Daerah (www.trenggalek.go.id).


Halaman

366


No.

Nama SKPD


11.

Dinas Peternakan

1) Juara III lomba higiene sanitasi pada kios daging di pasar tradisional tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 a/n kios daging pasar basah di Pasar Pon Trenggalek. 2) Peringkat 10 besar kontes Kambing PE Tingkat Nasional di Yogyakarta Tahun 2015, kategori betina kelas A a/n Cantika milik Tomo. 3) Juara I kontes kambing PE di Pemkab Blitar kategori Betina kelas A a/n Cantika pemilik Tomo.

12.

Badan Perencanaan Penilaian Program Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pembangunan Nasional “ Swasti Saba Padapa”. Daerah

13.

Kantor Hidup

14

Dinas Kelautan dan Perikanan

Lingkungan 1) Adipura Kategori Kota Kecil. 2) Harapan III Menuju Indonesia Hijau (MIH) Provinsi Jawa Timur. 3) Pratama Desa Bersih dan Sehat. Peringkat II Lomba Bidang Perikanan Budidaya Tingkat Provinsi Jawa Timur Kategori Kinerja Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.


Halaman

366

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents