BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sleman dengan daerah lain a. Daerah yang diajak kerjasama 1) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2) Provinsi Kalimantan Selatan 3) Kabupaten Gunung Kidul 4) Kabupaten Kulon Progo 5) Kabupaten Bantul 6) Kabupaten Magelang 7) Kabupaten Ogan Komering Ilir 8) Kabupaten Konawe Selatan 9) Kabupaten Tana Tidung 10) Kabupaten Kubu Raya 11) Kabupaten Sijunjung 12) Kabupaten Bulungan 13) Kota Samarinda b. Dasar Hukum 1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah

Provinsi

55/PK.KDH/A/2010

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

tentang Penyelenggaraan

Nomor

Sistem Jaminan

Kesehatan Semesta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

Nomor

44/PK.KDH/A/2011 tentang Kerjasama Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gunung api Merapi di Kabupaten Sleman Provinsi DIY. 3) Perjanjian Kerjasama Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 425


45/PK.KDH/A/2011 tentang Kerjasama Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman Provinsi DIY. 4) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pengairan Pertambangan dan Penanggulangan

Bencana

Alam

Kabupaten

Sleman,

Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor 23/PK.KDH/D/2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 5) Perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

Sleman

Kabupaten

Kulon

dengan Progo

Dinas

Nomor:

Pertanian

dan

24/PK.KDH/D/2008

Kelautan tentang

Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya. 6) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 2/PK.KDH/A/2011 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu. 7) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

Sleman

dengan

Dinas

Kelautan,

Perikanan

dan

Peternakan Kabupaten Bantul Nomor: 26/PK.KDH/D/2008 tentang Peningkatan KualitasTernak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan. 8) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Nomor 37/PK.KDH/A/2011 tentang Penyelenggaraan

Program Transmigrasi di Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten

Ogan

Komering

Ilir

Provinsi

Sumatera

Selatan

(Pengiriman 2011). 9) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Nomor

38/PK.KDH/A/2011

tentang

Penyelenggaraan

Program Transmigrasi di Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan 426


Kabupaten

Ogan

Komering

Ilir

Provinsi

Sumatera

Selatan

(Pengiriman 2012). 10) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten

Sleman

dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor

75/PK.KDH/A/2011

tentang

Penyelenggaraan

Program transmigrasi di Lokasi Tolihe, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah. 11) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Nomor 475/005/MoU/HukOrg/II/2001 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam, Desa Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur. 12) Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan

Timur

Nomor

43/PK.KDH/A/2011

tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur. 13) Perjanjian

Kerjasama antara

Pemerintah Kabupaten Sleman

Dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Nomor 36/PK.KDH/A/2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Terentang Hulu SP.1 Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. 14) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Nomor 41/PK.KDH/A/2011

tentang

Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi di Terentang Hulu SP.1 Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. 15) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten

Kubu Raya Provinsi

Sleman Kalimantan

Barat Nomor 73/PK.KDH/A/2011 tentang Penyelenggaraan Program 427


Transmigrasi di Lokasi Sungai Bulan C, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat . 16) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten Barang

Nomor

Kubu Raya Provinsi

74/PK.KDH/A/2011

tentang

Sleman Kalimantan

Penyelenggaraan

Program Transmigrasi di Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Terentang, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. 17) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Nomor 40/PK.KDH/A/2011

tentang

Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi di UPT. Padang Tarok Kawasan Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. 18) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39/PK.KDH/A/2011

tentang

Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi di Lokasi Tanjung Buka Kecamatan Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur. 19) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kota Samarinda Nomor 26/PK.KDH/A/2011 tentang Kerjasama Pembangunan Prasarana dan Sarana Kesehatan. 20) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kota Samarinda Provinsi Nomor

Kalimantan Timur

26/PK.KDH/A/2011 tentang kerjasama pembangunan

prasarana dan sarana kesehatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Gunung Api Merapi di wilayah Kabupaten Sleman. c. Bidang yang dikerjasamakan 1) Peningkatan kualitas hewan ternak, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan budidaya 2) Pengelolaan sampah terpadu

428


3) Pembangunan prasarana dan sarana kesehatan dan pendidikan dalam rangka rehabiltasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi 4) Transmigrasi 5) Sumber Daya Air d. Nama Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah e. SKPD Penyelenggara Penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan, dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan 2) Perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama; 3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan

administrasi

dan

aparatur

bidang

administrasi

pemerintahan daerah 4) Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan

429


pembinaan administrasi dan aparatur bidang

pengembangan

otonomi daerah; 5) Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama; dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan f.

Sumber Daya Manusia Sumber daya penyelenggara kerjasama pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Tabel 5.1. SDM Penyelenggara Kerjasama Pemerintah Daerah No. 1 2 3 4 5 6

Jenis Pendidikan

SD SMP SMA Sarjana Muda/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah Sumber: Sekretariat Daerah

Jumlah SDM (orang) Jumlah 2 9 8 19

No 1. 2. 3. 4.

Golongan I II III IV

Jumlah

Jumlah 2 12 5

19

SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan unsur staf yaitu terdiri dari 4 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV. g. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran untuk mendukung kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten sebesar Rp105.450.000,00 realisasi Rp88.171.600,00 atau 83,61%. h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama dilaksanakan dalam rentang waktu sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.

430


i. Hasil dari Kerjasama 1. Kerjasama

antara

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

dengan

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak adalah sudah dimulainya pembangunan konstruksi Embung Serut pada tahun 2011, yang telah didahului dengan penyusunan Detail Enginering Design (DED) dan dokumen UKL-UPL pada tahun 2008, serta penyediaan lahan oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2009 dan 2010. 2. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah pemberian bantuan dan pendanaan untuk kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Puskesmas Rawat inap Ngemplak I di Koroulon, Bimomartani, Ngemplak senilai Rp1.725.897.615,00. 3. Kerjasama

dengan

Pemerintah

Kota

Samarinda

adalah

terbangunnya Puskesmas Pembantu di Desa Umbulharjo dan Wukirsari Cangkringan, serta pemberian 1 unit Ambulan Suzuki APV Tahun 2011. 4. Kerjasama

antara

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

dengan

Kabupaten Bantul pada tahun 2011 telah disepakatinya pengelolaan bersama Tempat Pembuangan Sampah

Terpadu (TPST)

di

Piyungan Kabupaten Bantul. 5. Kerjasama

antara

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

dengan

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas adalah telah ditempatkannya 70 KK yang terdiri dari 25 KK di Kabupaten Kubu Raya, 25 KK di Konawe Selatan, 5 KK di Kabupaten Sambas, 5 KK di Kabupaten Kapuas dan 10 KK di Kabupaten Ogan Komering Ilir. j. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan

dalam

kerjasama

antar

daerah

adalah

adanya

perbedaan kebijakan yang diterapkan para pelaku kerjasama baik di tingkat perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Hal tersebut menyebabkan

belum

optimalnya

pelaksanaan

kerjasama,

baik 431


perumusan kerjasama baru maupun implementasi kerjasama yang telah ada. Solusi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan koordinasi secara aktif dan komunikasi dengan kabupaten lain pelaku kerjasama. 2. Kerjasama Pariwisata Java Promo a. Mitra yang diajak kerjasama Dalam upaya meningkatkan kegiatan bidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan 14 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Sleman,

Kabupaten

Bantul,

Kabupaten

Kulonprogo,

Kabupaten

Gunungkidul, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar,

Kabupaten

Boyolali,

Kabupaten

Kebumen,

Kota

Yogyakarta dan Kota Magelang yang tergabung dalam Forum Java Promo. b. Dasar Hukum Forum Java Promo dibentuk berdasarkan Deklarasi Kerjasama Pariwisata antara Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 26 Juni 2002 di Hotel Hyatt Regency, Sleman. Untuk memfasilitasi Forum Java Promo maka dibentuk sekretariat bersama yang dikukuhkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gde Ardika pada tanggal 21 Mei 2003 di Wonosobo. c. Bidang yang dikerjasamakan 1) Pengembangan pariwisata secara bersama-sama dalam 1 wilayah destinasi pariwisata 2) Pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata 3) Pengembangan produk paket wisata baru yang potensial 4) Pengembangan promosi pariwisata secara terpadu 5) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata. d. Nama Kegiatan Promosi Wisata Java Promo

432


e. SKPD Penyelenggara Kegiatan SKPD penyelenggara kegiatan Java Promo adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Bappeda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009

Tentang

Uraian

Tugas, Fungsi,

dan

Tata

Kerja

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah

dibidang perencanaan

pembnagunan Daerah, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi yaitu : 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi; 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanian, perikanan, kehutanan,

perekonomian,

pariwisata,

ketenagakerjaan,

dan

investasi; 3) Penyelenggara, pengoordiansian, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; 4) Penyelenggara, pengoordiansian, dan pembinaan perencanaan bidang perekonomian dan pariwisata; 5) Penyelenggara, pengoordiansian, dan pembinaan perencanaan bidang ketenagakerjaan lingkungan hidup perkotaan; 6) Penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana dan lingkungan hidup perkotaan; dan 7) Evaluasi dan penyusunan

laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Perkotaan. f. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara kegiatan Java Promo yaitu Bidang Ekonomi Bappeda yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan harian adalah sebagai berikut: Tabel 5.2. SDM Penyelenggara Kerjasama Sekretariat Java Promo Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 3 SMA 1 3. III 4 Sarjana Muda/D3 1 4. IV 5 Strata 1 2 6 Strata 2 5 Jumlah 9 Jumlah Sumber: Bappeda

Jumlah 6 3

9

433


Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan Sekretariat Java Promo terdiri dari 1 orang eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang eselon IV. g. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran untuk mendukung kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo bersumber dari alokasi dana bantuan sosial, digunakan untuk iuran anggota yang besarnya Rp50.000.000,00 per Kabupaten/Kota per tahun dan pendampingan Sekber sebesar Rp125.000.000,00. h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama pariwisata Java Promo tidak dibatasi. i. Hasil Kerjasama Kegiatan yang dilaksanakan Sekber Java Promo pada tahun 2011 adalah: 1) Pertemuan Koordinasi Java Promo Tingkat Kepala Bappeda dan Pariwisata (3 Bulanan) di Etasia Tlatar, Kabupaten Boyolali, tanggal 17 Februari 2011. 2) Workshop Java Promo dengan Tema “Prospek Java Promo ke depan” pada tanggal 28 Februari 2011. 3) Terlaksananya event “Fam Tour Java Promo” pada tanggal 26-27 Februari 2011. 4) Java Promo bekerjasama dengan CV Nindya Grafika dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan materi promosi “Pembuatan Paper Bag dan Booklet Profil Daya Tarik Wisata Java Promo, tanggal 16 Maret 2011 - 16 Agustus 2011. 5) Java Promo bekerjasama dengan Cipta Media Tabloid Info Wisata Jogja dalam pelaksanaan kegiatan promosi melalui media cetak atau Elektronik, tanggal 30 Maret 2011- 30 Desember 2011. 6) Java Promo bekerjasama dengan Tim Riset Bappeda Kab. Purworejo dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan Buku Profil Industri dan Investasi Java Promo. 7) Java

Promo

bekerjasama

dengan

PUSPAR

UGM

dalam

pelaksanaan Penyusunan RPJM Java Promo 2011-2016.

434


8) Pelaksanaan kegiatan Promosi dan Studi Pengembangan Investasi & Industri Pariwisata Ke China pada tanggal 23-28 Mei 2011. 9) Pertemuan Koordinasi Java Promo Tingkat Kepala Bappeda & Pariwisata (3 Bulanan) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Kabupaten Purworejo tanggal 21 Juni 2011. 10)

Java

Promo

pelaksanaan

bekerjasama kegiatan

dengan

pelatihan

PUSPAR

SDM

UGM

“Pelatihan

dalam

Kebijakan

Penanganan Kepariwisataan Pasca Bencana Alam” dan Observasi kunjungan lapangan di ODTW Gunung Bromo Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur, tanggal 5-7 Juli 2011. 11)

Pengadaan cinderamata dan materi pameran dari anggota Java Promo.

12)

Pertemuan Koordinasi Java Promo Tingkat Kepala Bappeda & Pariwisata (3 Bulanan) di gedung Pertemuan Pindusta Pabrik Gula Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tanggal 20 September 2011.

13)

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Wisata Remaja Java Promo, dengan kegiatan kunjungan ke Desa Wisata Kebon Agung Kab. Bantul dan Desa Wisata Wanurejo Kab. Magelang, tanggal 1-2 Oktober 2011.

14)

Java

Promo

bekerjasama

dengan

Sahabat

Tour

Travel

melaksanakan kegiatan Travel Dialog dan Studi Komparasi Potensi Pariwisata di Malang, tanggal 4 - 8 Oktober 2011. 15)

Pertemuan Koordinasi Java Promo Tingkat Kepala Bapeda & Pariwisata (3 Bulanan) di Aula pasar Seni Gabusan, Kabupaten Bantul tanggal 14 Desember 2011.

16)

Pelaksanaan Pengelolaan Admin www.javapromo.com selama satu tahun.

435


3. Penunjangan Sekretariat Bersama Yogyakarta Sleman Bantul (Sekber Kartamantul) a. Mitra Kerjasama Mitra Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka penunjangan Sekber Kartamantul adalah Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. b. Dasar Hukum Keputusan Bersama Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta dan Bupati bantul Nomor 01/PK.KDH/2001, Nomor 03 Tahun 2001, Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Prasarana Perkotaan Antar Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. c. Bidang yang dikerjasamakan 1) Persampahan 2) Air Limbah 3) Air Bersih 4) Jalan dan transportasi 5) Drainase 6) Tata Ruang d. Nama Kegiatan Penunjangan Sekber Kartamantul e. SKPD Penyelenggara Kerjasama SKPD

yang

Penunjangan

bertanggungjawab Sekber

untuk penyelenggaraan kegiatan

Kartamantul

adalah

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal ini Bidang Perencanaan Perkotaan. Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan Perkotaan adalah sebagai berikut : 436


1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perkotaan 2) Perumusan kebijakan

teknis perencanaan tata ruang, sarana,

prasarana dan lingkungan hidup perkotaan 3) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengendalian tata ruang perkotaan; 4) Penyelenggaraan

dan

pengorodinasian

dan

pembinaan

perencanaan sarana prasarana perkotaan; 5) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pembinaan perencanaan lingkungan hidup perkotaan; 6) Penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana dan lingkungan hidup perkotaan; dan 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perkotaan Serta didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Pengelola Keuangan dan kekayaan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Hukum. f. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kegiatan Penunjangan Sekber Kartamantul Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 5.3. SDM Penyelenggara Kerjasama Sekber Kartamantul Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 3 SMA 1 3. III 4 Sarjana Muda/D3 4. IV 5 Strata 1 5 6 Strata 2 3 Jumlah 9 Jumlah Sumber: Bappeda

Jumlah 7 2

9

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan Kegiatan Penunjangan Sekber Kartamantul terdiri dari 1 orang eselon II, 1 orang eselon III dan 3 orang eselon IV.

437


g. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan

Penunjangan

Sekber

Kartamantul

pada

tahun

2011

dialokasikan anggaran sebesar Rp48.200.000,00 dari APBD dengan realisasi penggunaan sebesar Rp45.488.000 (94,37%) h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama adalah 10 tahun terhitung sejak tahun 2003. i. Hasil dari Kerjasama 1. Sektor Persampahan a. Finalisasi perjanjian pengelolaan TPST Piyungan b. Pembahasanan OM TPST Piyungan (1) Finalisasi OM TPST Piyungan (2) Pembahasan sharring OM TPST Piyungan Tahun 2012 (3) Finalisasi OM TPST Piyungan TA 2012 c. Pembahasan Proyek CDM (1) Proyek CDM TPA Piyungan (2) Rapat koordinasi lanjutan kerjasama proyek penangkapan gas metan antara Shimizu corporation dengan Kartamantul (3) Kunjungan dan diskusi tentang kelanjutan kerjasama proyek CDM d. Peningkatan Pengelolaan TPST Piyungan (1) Rapat

koordinasi

pembahasan

laporan

kegiatan

TPA

Piyungan Tahun 2010 (2) Rakor evaluasi pengelolaan TPST Piyungan Semester I Tahun 2011 (3) Review SOP TPST Piyungan (4) Evaluasi pengelolaan TPA Piyungan (5) Pembahasan isu kandungan Pb di dalam daging sapi yang berada di TPA Piyungan (6) Penanganan masalah pengelolaan sapi di TPA Piyungan (7) Evaluasi pemasangan instalasi WTP TPST Piyungan

438


(8) Rakor evaluasi topografi untuk optimasi kapasitas daya tampung TPA Piyungan (9) Rapat koordinasi lanjutan hasil analisis topografi TPA Piyungan e. Pebahasan Teknologi Pengelolaan TPST Piyungan (1) Rakor tindak lanjut rapat di PIP Jakarta terkait Waste To Energy Project Pipe Line untuk penyusunan rekomendasi kepada Gubernur DIY (2) Technical meeting persiapan Market Study Technology RDF (3) Presentasi pengolahan sampah dari PT. Enviro Asia f. Pembahasan Sampah Ilegal di Perbatasan 2. Sektor Air Limbah a. Rapat

Koordinasi

Implementasi

Metropolitan

Sanitation

Management and Health Project (MSMHP) Untuk Aglomerasi Perkotaan

Yogyakarta

(Pengembangan

Jaringan

dan

Pengembangan Kelembagaan) b. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (1) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Uji Lab Batan Terhadap Sludge IPAL Sewon (2) Rapat Koordinasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat (3) Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat c. Rapat

Koordinasi

Implementasi

Project

MSMHP

Untuk

Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (Pengembangan Jaringan Dan Pengembangan Kelembagaan) d. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (1) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Uji Lab Batan Terhadap Sludge IPAL Sewon (2) Rapat Koordinasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat (3) Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat e. Survey Lapangan Pemeliharaan Jaringan Pipa Air Limbah Sistem Terpusat Jaringan Air Limbah Sagan–UGM

439


f. Rapat Koordinasi Pembahasan Operational and Maintenance (OM) IPAL Sewon Tahun 2012 g. Review Pembahasan SKB IPAL Sewon 3. Sektor Air Limbah a. Rakor Penyediaan Air Baku Kawasan Perkotaan Yogyakarta b. Rapat koordinasi persiapan kerjasama air bersih Gelangmantul c. Rapat koordinasi pembahasan draft MoU SPAM Gelangmantul 4. Sektor Air Limbah a. Koordinasi Penanganan Jalan (1) Rakor Penanganan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Jambon (Perbatasan Kota Yogyakarta–Kabupaten Sleman) (2) Rakor sinkronisasi program pemeliharaan/pembangunan jalan dan drainase di wilayah perbatasan b. Rakor Tindak Lanjut Pembangunan Embung Langensari 5. Sektor Lain-lain a. Penanganan Lepstospirosis b. Rakor rencana pengembangan kawasan Heritage Kotagede c. Penjajagan kerjasama bidang kesehatan d. Gender dan perubahan iklim dalam industri dan daerah perkotaan e. Pembahasan operasional Sekber Kartamantul (1) Tindak Lanjut Workshop SOP Sekber Kartamantul (2) Evaluasi RAB Sekber Kartamantul Semester 1

Tahun

Anggaran 2010 – 2011 (3) Rapat

Koordinasi Lanjutan

Evaluasi Keuangan Sekber

Kartamantul (4) Rapat Koordinasi Penyusunan RAB Sekber Kartamantul Tahun Anggaran 2011 – 2012 (5) Rapat Finalisasi Penyusunan RAB Sekber Kartamantul Tahun Anggaran 2011 – 2012

440


f. Pengambilan kebijakan Tim Pengarah Sekber g. Diskusi fokus tentang nasib KAD pasca Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos j. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang muncul adalah sering terkendalanya upaya mewujudkan kesepakatan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana

perkotaan

karena

terbatasnya

kemampuan

anggaran

pemerintah kabupaten/kota. Solusinya adalah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1. Pendampingan Sustainable Capacity Building For Decentralization (SCBD) Batch I Reward 2011 a. Mitra yang diajak Kerjasama Mitra Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka Penyelenggaraan Sustainable Capacity Building For Decentralization adalah Asian Development Bank (ADB) melalui kantor pusat manajemen proyek SCBD di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri. Sebagai pelaksana kegiatan adalah service provider konsorsium pemenang tender yaitu PT. Widya Graha Asana (PT. WGA) Jakarta. Pelaksanaan b. Dasar Hukum 1) Loan

Agreement

antara

Pemerintah

Indonesia

dan

Asian

Development Bank (ADB) Nomor Loan 1964-INO yang berlaku efektif mulai tanggal 5 September 2003. 2) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 57/KEP.KDH/A/2010 Nomor 03/N.KES-DPRD/2010 tentang Pelaksanaan proyek Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan Untuk Desentralisasi Tahap II di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011. 3) Surat Mendagri N0 163/CPMO/SCB-DP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Persetujuan ADB Mengenai Negoisasi Kontrak 441


Additional Package C.2 CB-AP Kabupaten Sleman Proyek SCB-DP: ADB Loan 1964-INO. 4) DIPA Kementerian Keuangan RI No 3103/010-07.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010. 5) Kontrak untuk jasa konsultan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PT. WGA nomor 001/Kontrak/SCBD/Slm/IV/2011 tanggal 27 April 2011. c. Bidang yang dikerjasamakan Bidang yang dikerjasamakan adalah lintas sektor dalam rangka pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang berkelanjutan untuk desentralisasi yang meliputi kerangka peningkatankapasitas, perkuatan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan latihan). d. Nama Kegiatan Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Pemerintah

Daerah

yang

Berkelanjutan untuk Desentralisasi Tahun 2011 (Pendampingan SCBD Batch I Reward 2011) e. SKPD Penyelenggaraan Kerjasama SKPD

yang

bertanggungjawab

untuk penyelenggaraan kegiatan

Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal ini Sekretariat Bappeda. Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009

Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Bappeda adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi 2) Perumusan

kebijakan

pembangunan

daerah,

teknis

pengendalian

penelitian

dan

dan

evaluasi

pengembangan,

dan

pengelolaan statistik dan informasi pembangunan daerah; 3) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 442


4) Penyelenggaraan

dan

pengorodinasian

penelitian

dan

pengembangan pembangunan daerah; 5) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengelolaan statistik dan informasi pembangunan daerah 6) Penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan statistik, perpustakaan dan kearsipan; dan 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi f. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan SCBD Kabupaten Sleman Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 5.4. SDM Penyelenggara Kerjasama SCBD Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 9 4 Sarjana Muda/D3 1 5 Strata 1 6 6 Strata 2 6 Jumlah 22 Sumber: Bappeda

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 7 12 3

22

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan SCBD terdiri dari 1 orang PIU eselon II, 1 orang eselon III dan 3 orang eselon IV. g. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan pendampingan SCBDP pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp487.860.400,00 dari APBD dengan realisasi penggunaan sebesar Rp487.860.400,00 (100%). h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka

waktu

kerjasama

adalah

1

tahun

terhitung

sejak

ditandatanganinya kontrak antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

pemenang

tender

(PT.

WGA)

nomor

001/Kontrak/SCBD/Slm/IV/2011 tanggal 27 April 2011 sampai dengan akhir tahun 2011.

443


i. Hasil dari Kerjasama Terlaksananya 11 kegiatan SCBD Batch I Reward 2011, yang terdiri dari 3 komponen yaitu: 1) Peningkatan Kapasitas a) Pelatihan Motivasi dan Pengembangan Kerjasama Tim melalui Penguatan Daya Pikir. b) Pelatihan Teknik Pengukuran Ekonomi c) Pelatihan Pengelola Keuangan Daerah d) Pelatihan Evaluasi Proyek Sektor Publik e) Penyusunan panduan dan strategi implementasi Open Source System dalam rangka pengembangan tehnologi informasi di kabupaten Sleman yang diarahkan pada perangkat lunak legal sesuai Surat Edaran MenPAN No. 1 Tahun 2009. dengan output kegiatan, meliputi : (1) Penyusunan kebijakan berupa Surat Keputusan Bupati Sleman No. 299/KDH/A/2011 tentang pemanfaatan open source di kabupaten Sleman. (2) Pendampingan untuk memandu proses migrasi OSS. f) Survey kepuasan masyarakat ( individu dan bisnis ) Survey dilakukan di kecamatan Ngaglik, Godean dan Minggir, dengan sampel berjumlah 127 responden ( bisnis ) dan 435 responden ( masyarakat ). Tujuan survey adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat

dalam

merespon

pelayanan

yang

diberikan

Pemerintah Daerah. Lingkup survey meliputi : (1) Pelayanan dasar (administrasi dan perijinan) (2) Infrastruktur dasar dan penggunaannya (jalan, drainase, penerangan

jalan,

kebersihan

jalan,

penyediaan

air,

pembuangan sampah, pengaturan lalu lintas, pemungutan sampah, pencegahan kebakaran).

444


2) Perkuatan Kelembagaan a) Penyusunan alat ukur dan implementasi beban kerja pegawai, yang merupakan bagian dari desain besar penataan struktur kelembagaan untuk mencapai performa yang maksimal pada aparatur

pemerintah

kabupaten

Sleman.

Penyusunan

dilaksanakan di 26 unit kerja pada 10 SKPD. b) Pengembangan modul SIM pelayanan perijinan terpadu di Kantor Pelayanan Perijinan, Dinas PUP dan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dengan melakukan penyempurnaan pada sistemnya sehingga dapat terimplementasi lebih sempurna dalam usaha pelayanan publik. c) Pengembangan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah, berisi modul-modul

yang dirancang untuk mampu meningkatkan

efektifitas perencanaan pembangunan dari tahap perencanaan hingga pengendalian. d) Pengembangan aplikasi SIM

rumah sakit, yang terintegrasi

dengan SIM kemiskinan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. 3) Pengembangan SDM a) Pelatihan motivasi dan pengembangan kerjasama tim melalui penguatan daya pikir dengan peserta 88 orang. Dari pelatihan ini diharapkan

aparatur

pemerintah

kabupaten sleman

dapat

motivasi di level individual dan mampu membangun kerjasama tim dalam organisasi. b) Pelatihan evaluasi proyek sektor publik dengan peserta 27 orang. Melalui pelatihan ini diharapkan agar pejabat dan staf Pemkab Sleman dapat terlatih dalam penghitungan dan evaluasi terhadap kelayakn suatu proyek/ kegiatan. c) Pelatihan Pengelola Keuangan Daerah dengan peserta 90 orang, dimaksudkan agar aparatur pengelola keuangan unit kerja dapat terlatih dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja di UPT Sekolah maupun di BLUD Puskesmas. 445


d) Pelatihan kebijakan penggunaan perangkat lunak open source untuk eselon III, IV dan staf dengan peserta 70 orang diharapkan agar pejabat dan staf dapat terlatih dalam menggunakan perangkat lunak berlisensi. e) Pelatihan tehnik pengukuran ekonomi dengan peserta 30 orang, dimaksudkan agar peserta memiliki kemampuan terlatih terkait penggunaan sumber – sumber data kuantitatif dalam perencanan pembangunan. j. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama program SCBD adalah: 1) Terlambatnya pencairan uang muka 2) Pelaksanaan CBAP 2011 yang singkat, dimulai bulan Oktober 2011 dan harus selesai pada akhir bulan Desember 2011. Solusi yang ditempuh untuk meminimalisasi permasalahan adalah dengan melakukan koordinasi intensif antara pelaksana, PIU, CPMO dan semua pihak agar kelancaran kegiatan dapat berlangsung dengan baik.

2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga lainnya a. Mitra yang diajak Kerjasama 1)

Pemerintah

2)

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

3)

Universitas Negeri Yogyakarta

4)

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

5)

Universitas Budi Luhur Jakarta

6)

Universitas Cenderawasih Papua

7)

STIKES Guna Bangsa Yogyakarta

8)

STIKES Al Islam Yogyakarta

9)

STIKES Wira Husada Yogyakarta

10) POLTEKES Kemenkes Surakarta 11) POLTEKES Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta 12) POLTEKES Kemenkes Yogyakarta 446


13) AKPER Notokusumo Yogyakarta 14) AKPER Panti Rapih Yogyakarta 15) Akademi Fisioterapi YAB 16) Bapelkes Yogyakarta 17) BPK RI 18) BPKP 19) Kejaksaan Negeri Sleman 20) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY 21) PT. Monex Investindo Futures Cabang Yogyakarta 22) PT. Telekomunikasi Indonesia 23) PT. Pikiran Rakyat Bandung 24) PT. Pupuk Kaltim 25) Ponpes Al-Qodir Cangkringan 26) Ponpes Tetirah Dzikir 27) Yayasan Media Group 28) Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Cabang Yogyakarta 29) Koperasi "Gemah Ripah" Ambarketawang Gamping 30) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM CHARIS, LSM Komunitas Sampan, LSM LOTUS , LSM SILOAM dan LSM KUNCI) b. Dasar Hukum 1)

Perjanjian Urusan Bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 1/PK.KDH/A/2011 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)

2)

Perjanjian Kerjasama Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Fisioterapi YAB Nomor 3/PK.KDH/D/2011 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

3)

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan AKPER Panti Rapih Yogyakarta Nomor 4/PK.KDH/D/2011 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

447


4)

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan AKPER Notokusumo Nomor 5/PK.KDH/D/2011 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

5)

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Bapelkes Yogyakarta Nomor

6/PK.KDH/D/2011 tentang

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 6)

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Poltekes Kemenkes Yogyakarta Nomor 7/PK.KDH/D/2011 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

7)

Perjanjian Kerjasama Pemerintah antara Kabupaten Sleman dengan STIKES Al Islam Nomor 8/PK.KDH/D/2011 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

8)

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan STIKES Wira Husada Nomor 9/PK.KDH/D/2011 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

9)

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PT. Pikiran Rakyat Bandung Nomor 10/PK.KDH/A/2011 tentang Pembangunan Fisik Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gunung api Merapi

10) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Kedokteran Gigi UGM Nomor 11/PK.KDH/D/2011 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 11) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kejaksaan Negeri Sleman Nomor 12/PK.KDH/A/2011 tentang Kerjasama Bidang Hukum 12) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Cenderawasih Nomor 13/PK.KDH/D/2011 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 13) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Nomor 14/PK.KDH/A/2011 tentang Perpanjangan Jangka

Waktu

Nota

Kesepahaman

antara

Kantor

Wilayah 448


Kementerian Hukum dan HAM DIY Nomor:W22-046.HN-03.03 Tahun 2010 dengan Pemkab Sleman Nomor:6/PK.KDH/A/2010 Mengenai Konsultasi dan Bantuan Hukum Melalui Kecamatan. 14) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kementerian PU Nomor 16/PK.KDH/A/2011 tentang PNPM Mandiri Perkotaan. 15) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Ponpes Al-Qodir Nomor 17/PK.KDH/D/2011 tentang Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sleman. 16) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Tetirah Dzikir (Ponpes) Nomor 18/PK.KDH/D/2011 tentang Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sleman. 17) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Koperasi "Gemah

Ripah"

Ambarketawang Gamping

Sleman Nomor 19/PK.KDH/D/2011 tentang Pengelolaan Instalasi Biogas Pasar Buah "Gemah Ripah" Ambarketawang Gamping Sleman. 18) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

LSM

LOTUS

Nomor

20/PK.KDH/D/2011

tentang

Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sleman. 19) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

LSM

KUNCI

Nomor

21/PK.KDH/D/2011

tentang

Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sleman. 20) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

LSM

SILOAM

Nomor

23/PK.KDH/D/2011

tentang

Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sleman.

449


21) Perjanjian Kerjasama

antara Pemerintah Kabupaten Sleman

dengan Kementerian PU Nomor 25/PK.KDH/A/2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Neighbourhood Development di Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak dan Desa Sumberarum Kecamatan Moyudan. 22) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan

BPK

RI

Nomor

29/PK.KDH/A/2011

tentang

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Pemerintah

Kabupaten Sleman

Dalam Rangka

Pemeriksaan,Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. 23) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Yayasan Media Group Nomor 30/PK.KDH/A/2011 tentang Pembangunan Gedung SD Gungan di Padukuhan Duwet Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan. 24) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPKP Nomor 31/PK.KDH/A/2011 tentang Kerjasama Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Rencana Tindak (Action Plan) Upaya Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. 25) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Nomor 32/PK.KDH/A/2011

tentang

Pelaksanaan

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) Kabupaten Sleman. 26) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

STIKES

33a/PK.KDH/D/2011

Guna tentang

Bangsa

Yogyakarta

Peningkatan

Mutu

Nomor Pelayanan

Kesehatan .

450


27) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Poltekes Kemenkes Kendari Nomor 33b/PK.KDH/D/2011 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan . 28) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor 49/PK.KDH/A/2011 tentang pembangunan Sekolah Dasar Negeri Bronggang Baru di Padukuhan Panggung, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan 29) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 50/PK.KDH/A/2011 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Cangkringan 30) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 51/PK.KDH/A/2011 tentang

Kerjasama

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Sumberdaya Daerah di Kabupaten Sleman. 31) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

LSM

CHARIS

Nomor

55/PK.KDH/D/2011

tentang

Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kab. Sleman . 32) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan LSM Komunitas Sampan Nomor 56/PK.KDH/D/2011 tentang Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kab. Sleman . 33) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

Universitas

58/PK.KDH/A/2011

Mercu

tentang

Buana

Kerjasama

Yogyakarta

Nomor

Pengembangan

dan

Pemberdayaan Sumberdaya Daerah di Kabupaten Sleman. 34) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

Lembaga

Kemanusiaan

Nasional

PKPU

Cabang

Yogyakarta Nomor 59/PK.KDH/A/2011 tentang Pembangunan Gedung SD Negeri Umbulharjo 2 di Padukuhan Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan. 451


35) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Gadjah Mada Nomor 63/PK.KDH/A/2011 tentang Kerjasama

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Sumberdaya

Daerah di Kabupaten Sleman. 36) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Universitas Budi Luhur Jakarta Nomor 65/PK.KDH/A/2011 tentang

Kerjasama

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Sumberdaya Daerah di Kabupaten Sleman. 37) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PT. Monex Investindo Futures Cabang Yogyakarta Nomor 66/PK.KDH/A/2011 tentang Kerjasama Pengembangan Sarana Prasarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan SDN Umbulharjo 2 di Padukuhan Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman . 38) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

POLTEKES

69/PK.KDH/D/2011

Kemenkes

tentang

Peningkatan

Surakarta Mutu

Nomor Pelayanan

Kesehatan 39) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Poltekes Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta Nomor 77/PK. KDH/A/2011 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan c. Bidang yang dikerjasamakan Bidang yang dikerjasamakan adalah multi bidang yaitu: 1)

Hukum

2)

Kesehatan

3)

Pendidikan

4)

Keuangan dan aset

5)

Pemberdayaan masyarakat

6)

Penanggulangan bencana

7)

Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA

452


d. Nama Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah e. SKPD Penyelenggara Penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Bagian menyelenggarakan

Tata Pemerintahan mempunyai tugas perumusan kebijakan, pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan daerah, administrasi wilayah perbatasan, dan kerjasama.

otonomi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan 2) Perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama; 3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan

administrasi

dan

aparatur

bidang

administrasi

pemerintahan daerah 4) Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang

pengembangan

otonomi daerah; 5) Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama; dan

453


6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan f. Sumber Daya Manusia Sumber daya penyelenggara kerjasama pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Tabel 5.5. SDM Penyelenggara Kerjasama Pemerintah Daerah No. 1 2 3 4 5 6

Jenis Pendidikan


Jumlah SDM (orang) Jumlah 2 9 8 19

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah 2 12 5

Jumlah

19

SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan unsur staf yaitu terdiri dari 4 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV. i. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran untuk mendukung kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten sebesar Rp105.450.000,00 realisasi Rp88.171.600,00 atau 83,61%. j. Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerja sama dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. k. Hasil dari Kerjasama 1) Pelaksanaan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Melalui

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) 2) Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan. 3) Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, fasilitas umum di wilayah terdampak bencana erupsi Merapi.

454


4) Pengembangan dan pengeloaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. 5) Pelaksanaan Konsultasi, Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Advokasi Permasalahan PNS dan Perangkat Desa). 6) Pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas. 7) Pengelolaan instalasi biogas di Pasar Buah Gamping. 8) Pendampingan Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA . l. Permasalahan dan Solusi C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal 1. Forum Koordinasi a. Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah adalah forum yang melibatkan unsur kepala dan wakil kepala dari institusi Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort (Polres), Komando Distrik Militer (Kodim) dan DPRD. b. Forum Komunikasi Pengadilan Kehakiman Kejaksaan dan Kepolisian (DILKEJAKPOL), melibatkan unsur Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort. 2. Materi Koordinasi Materi koordinasi meliputi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis, di antaranya permasalahan politik, hukum, ketertiban, keamanan dan sosial kemasyarakatan. 3. Intansi vertikal yang terlibat a. Pengadilan Negeri; b. Kejaksaan Negeri; c. Kepolisian Resort (Polres); d. Komando Distrik Militer (Kodim); e. Pengadilan Agama; f. DPRD.

455


4. Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal sebesar Rp372.600.000,00,00 bersumber pada APBD Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp327.558.250,00atau sebesar 87,92%. Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

Forum

Komunikasi

Pengadilan

Kehakiman Kejaksaan dan Kepolisian sebesar Rp36.550.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp31.000.000,00 atau sebesar 85%. 5. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan instansi vertikal

dilaksanakan oleh Bagian Tata

Pemerintahan, Sekretariat Daerah berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman. Berdasarkan

Peraturan Bupati tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan

dan pembinaan

administrasi

pemerintahan

administrasi daerah,

pelaksanaan

dan aparatur

pemantauan

dan

bidang evaluasi

pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama.

Untuk melaksanakan

tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan b. Perumusan kebijakan bidang administrasi Pelaksanaan analisis dan penyiapan

rancangan

kebijakan

serta

pelayanan

administrasi

penyelengaraan pemerintahan daerah, c. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan

456


pembinaan

administrasi

dan

aparatur

bidang

administrasi

pemerintahan daerah d. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengembangan otonomi daerah e. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi

dan aparatur bidang administrasi wilayah

perbatasan dan kerjasama;dan f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan. 6. Sumber Daya Manusia Sumber daya penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal adalah sebagai berikut: Tabel 5.6. SDM Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal No. 1 2 3 4 5 6

Jenis Pendidikan


Jumlah SDM (orang) Jumlah No 1. 2. 2 3. 4. 9 8 19


Jumlah

Jumlah 2 12 5

19

Pejabat struktural penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal adalah 4 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III, 3 orang pejabat eselon IV. 7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam bentuk penyelenggaraan Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah dan 2 kali dalam bentuk Forum Pengadilan Kejaksaaan dan Kepolisian.

457


8. Hasil dan Manfaat Koordinasi a. Meningkatnya kualitas koordinasi antar instansi vertikal dalam upaya mewujudkan menjaga keamanan dan ketertiban. b. Antisipasi berbagai permasalahan keamananan, ketertiban, politik dan hukum di wilayah Kabupaten Sleman. c. Terdeteksinya secara dini aktivitas masyarakat/kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik SARA, teroris dan lainnya yang mengancam/merugikan keamanan/ketertiban daerah. d. Meningkatnya sistem keamanan pada lapisan masyarakat paling bawah dengan merevitalisasi fungsi siskamling. 9. Tindaklanjut Hasil Koordinasi a. Koordinasi dan kerjasama yang lebih erat antar isntansi dalam mewujudkan dan menjaga keamanan dan ketertiban. b. Antisipasi dan deteksi dini terhadap berbagai potensi permasalahan terkait keamanan, ketertiban dan potensi konflik serta kerawanan sosial. c. Berjalannya sistem keamanan mandiri dan kewaspadaan dini dalam masyarakat. 10. Hal-hal lain Koordinasi dengan instansi vertikal juga dilaksanakan dengan Kantor Pertanahan, Badan Pusat Statistik dan Kantor Kementerian Agama. Hal ini dilakukan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan di daerah D. Pembinaan Batas Wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2011 melaksanakan program pengembangan wilayah perbatasan dalam bentuk kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dengan realisasi berupa koordinasi dalam rangka inventarisasi permasalahan di wilayah perbatasan baik perbatasan antar daerah dalam satu Provinsi DIY maupun antar daerah di Provinsi Jawa Tengah, serta permasalahan antar kecamatan dan desa dalam satu kabupaten, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah. 458


Pada

Program

Peningkatan

Administrasi

Pemerintahan

dilaksanakan

kegiatan penegasan batas wilayah Kecamatan se Kabupaten Sleman yang mengambil lokus wilayah perbatasan Kecamatan Turi yang berbatasan dengan Kecamatan Pakem, Kecamatan Tempel, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Ngaglik, dengan ruang lingkup dan realisasi kegiatan meliputi survey/pelacakan kembali dan penentuan garis batas wilayah sementara Kecamatan Turi sebanyak 35 titik, pemasangan 35 pilar batas wilayah Kecamatan Turi, buku laporan dan peta kerja 6 eksemplar. Selain wilayah perbatasan Kecamatan Turi, juga dilakukan penegasan batas di wilayah perbatasan Kecamatan Cangkringan, yang berbatasan dengan Kecamatan Pakem, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Ngemplak dengan memasang 27 pilar batas wilayah Kecamatan dan 61 pilar batas wilayah desa

dalam

wilayah Kecamatan Cangkringan, buku laporan dan 1 buah peta kerja 1 eksemplar. 1. Permasalahan Batas Wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. a. Belum diterbitkannya Permendagri tentang batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul, sehingga belum ada kepastian hukum penyelesaian batas antara Kabupaten Bantul dan Sleman. b. Kurang rapatnya pilar batas di wilayah perbatasan antara Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Kecamatan Umbulharjo

dan

Kecamatan

Gondokusuman

Kota

Yogyakarta

sehingga batas di lapangan kurang jelas. c. Penambangan bahan galian Golongan C di Sungai Progo yang tidak terkendali sehingga mengancam kelestarian lingkungan perbatasan alam antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo. d. Batas antara desa di beberapa Kecamatan (Pandowoharjo SlemanDonoharjo Ngaglik, Triharjo Sleman-Sumberadi Mlati) masih belum jelas,

sehingga

menimbulkan

permasalahan

dalam

penetapan,

penagihan dan pembayaran PBB. 2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian. Solusi yang telah dilakukan antara lain: 459


a. Melakukan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Kabupaten

Bantul,

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam upaya percepatan tindak lanjut dari Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Permendagri tersebut. b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencermati kembali pilar batas yang sudah terpasang. c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pengendalian penambangan sepanjang aliran Sungai Progo. d. Melakukan penegasan batas wilayah kecamatan dan koordinasi dengan kecamatan serta pemerintah desa, sehingga batas wilayah desa antar kecamatan menjadi jelas. 3. SKPD Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah SKPD penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Bupati mempunyai

tugas

tersebut Bagian Tata Pemerintahan

menyelenggarakan

perumusan

kebijakan,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan

dan pembinaan

administrasi

dan

aparatur

bidang administrasi pemerintahan daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi pemerintahan daerah, pengembangan otonomi daerah, administrasi wilayah perbatasan dan kerjasama.

Untuk

melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan b. Perumusan kebijakan bidang administrasi Pelaksanaan analisis dan penyiapan

rancangan

kebijakan

serta

pelayanan

administrasi

penyelengaraan pemerintahan daerah, 460


c. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan

administrasi

dan

aparatur

bidang

administrasi

pemerintahan daerah d. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengembangan otonomi daerah e. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi

dan aparatur bidang administrasi wilayah

perbatasan dan kerjasama;dan f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan. 4. Sumber Daya Manusia Sumber daya penyelenggara pembinaan batas wilayah adalah sebagai berikut: Tabel 5.8. SDM Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 2 4 Sarjana Muda/D3 5 Strata 1 9 6 Strata 2 8 Jumlah 19 Sumber: Sekretariat Daerah

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 2 12 5

19

Pejabat struktural penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal adalah 4 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III, 3 orang pejabat eselon IV. E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 1. Bencana yang terjadi dan penanganannya Erupsi Merapi 2010 meninggalkan sedimen material vulkanik yang berada di sekitar kawasan Gunungapi Merapi dengan volume ±130 juta m3. Hasil 461


kajian BPPTK Vulkanologi pada awal tahun 2011 menyatakan bahwa banjir lahar hujan berpotensi terjadi di sungai-sungai yang berada di sektor selatan (berada di wilayah Kabupaten Sleman). Estimasi volume tersebut adalah 34 juta m3 di alur Kali Gendol, 5 juta m3 di alur Kali Opak, 3,7 juta m3 di alur Kali Kuning dan 2 Juta m3 di alur Kali Boyong.

Banjir lahar hujan potensial terjadi ketika hujan turun dengan curah dan intensitas yang tinggi dan durasi yang lama. Banyaknya volume sedimen material vulkanik dan posisi sedimen yang berada di lereng curam semakin memungkinkan terjadinya banjir lahar hujan. Banjir ini merupakan ancaman bagi warga yang bermukim di sepanjang aliran Kali Gendol, Kali Opak, Kali Boyong, Kali Kuning, Kali Krasak dan Kali Progo (ruas Minggir). Banjir lahar hujan semakin berbahaya karena membawa material lahar dingin berupa pasir, batu, batangan kayu, sisa-sisa bangunan rumah dan abu vulkanik. Selama musim hujan tahun 2011 telah terjadi beberapa kali banjir lahar hujan, dengan catatan banjir lahar yang paling besar sebagai berikut : a. Banjir Lahar hujan tanggal 19 dan 22 Maret 2011 Curah hujan dengan intensitas tinggi di kawasan lereng Merapi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 dan Selasa 22 Maret 2011 menyebabkan banjir lahar hujan berdampak pada wilayah-wilayah sebagai berikut: 1. Dampak banjir lahar di Kecamatan Cangkringan : Tingginya kecepatan arus banjir lahar dan besarnya volume material di Kali Gendol dan Opak menyebabkan hanyutnya jembatan darurat yang baru proses dibangun (80%) di Desa Argomuyo dan menimbulkan korban sebanyak 3 orang korban luka, 73 rumah tertimbun material (di Padukuhan Panggung, Teplok, Banaran, Jaranan, Cawisan, Brongkol, dan Guling), 1 rumah cagar budaya tertimbun material, 1 masjid tertimbun material, 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing mati terbawa aliran, 11 unit sepeda motor tertimbun material, serta lahan sawah siap panen tertimbun material. Bencana

462


banjir lahar juga mengakibatkan ambrolnya gorong-gorong di Shelter Banjarsari Desa Glagaharjo. 2. Dampak banjir lahar Kecamatan Ngemplak Tingginya kecepatan arus banjir lahar di Kali Gendol dan Opak mengakibatkan kerusakan di wilayah Kecamatan Ngemplak, yaitu di Desa Sindumartani berupa kerusakan 34 rumah, 14 buah kolam ikan produksi milik warga tertimbun, 5,2 hektare lahan padi siap panen seluas milik 23 warga tertimbun, sumur tercemar lumpur, dan rusaknya 2 rumah di Desa Bimomartani. 3. Dampak banjir lahar di Kecamatan Prambanan Banjir lahar hujan di Kali Gendol menimbulkan kerusakan sampai radius 25 km dari puncak Merapi di Desa Bokoharjoyaitu rusaknya 1 rumah di Padukuhan Kranggan Randusari. 4. Dampak banir lahar di Kecamatan Kalasan Dampak banjir lahar hujan di Desa Purwomartani antara lain 1 orang terluka, 1 rumah rusak berat, talud sepanjang 56 m ambrol dan 7 rumah tegerus di Padukuhan Sanggrahan. 5. Dampak banjir lahar di Kecamatan Depok Banjir lahar yang terjadi di Kali Boyong mengakibatkan 16 rumah kemasukan material lahar dan membuat 60 warga di Desa Caturtunggal mengungsi selama 3 hari. b. Banjir Lahar hujan 1 Mei 2011 Hujan deras dengan durasi yang panjang pada hari Minggu 1 Mei 2011 menimbulkan banjir lahar hujan yang berdampak sebagai berikut: 1. Dampak banjir lahar hujan di Kecamatan Cangkringan Derasnya aliran banjir lahar hujan di Kali Opak menyebabkan jebolnya tanggul di ruas Padukuhan Teplok Desa Argomulyo dan mengakibatkan material lahar hujan masuk ke permukiman sehingga 3 rumah warga Teplok mengalami kerusakan. Untuk mengamankan masyarakat, warga diungsikan ke Padukuhan Kwangen. Selain itu

463


bronjong yang baru dipasang untuk mengamankan tebing di Banjarharjo ikut hanyut terbawa arus banjir. 2. Dampak banjir lahar hujan di Kecamatan Ngemplak Meluapnya banjir lahar hujan di Kali Opak pada ruas Padukuhan Ngerdi dan jebolnya tanggul Kali Gendol di ruas Padukuhan Rogobangsan menyebabkan 52 unit rumah warga rusak tertimbun material lahar.

Korban banjir lahar hujan diungsikan ke tempat-

tempat aman sebagai berikut: (a) 51 KK warga Ngerdi diungsikan di SD Rogobangsan, kemudian dipindahkan ke barak pengungsian SMA Veteran di Bimomartani. (b) Warga Tambakan dan Bokesan diungsikan ke Desa Bimomartani; sedangkan

warga

Padukuhan

Morangan,

Brongkol

dan

Cangkringan diungsikan ke PSAA Banjarharjo. Adapun data kerusakan di Padukuhan Ngerdi Sindumartani adalah 7 unit rumah rusak berat, 19 unit rumah rusak sedang, 16 unit rumah rusak ringan, 1 mobil pick up rusak, 1 unit traktor rusak, 3 ekor kambing mati dan 1 unit kandang ayam petelur dengan kapasitas 10.000 ekor roboh total. Sementara itu derasnya aliran banjir lahar hujan di Kali Kuning ruas Padukuhan Sawahan menyebabkan bangunan bendung irigasi rusak berat, dan mengganggu suplai air untuk persawahan di Desa Umbulmartani. 3. Dampak banjir lahar di Kecamatan Prambanan Banjir lahar hujan Kali Opak yang melanda wilayah Prambanan, terjadi di ruas Padukuhan Randusari Desa Bokoharjo yang menyebabkan 2 rumah warga mengalami kerusakan. 4. Dampak banjir lahar di kecamatan Minggir Banjir lahar hujan di Kali Progo menyebabkan tinggi muka air Kali Progo meningkat, sehingga banjir lahar hujan meluap dan merendam 4 rumah warga sampai setinggi 1,5 m di Padukuhan Kisik I, Sendangagung.

464


c. Bencana angin kencang Bencana angin kencang sering kali terjadi pada musim pancaroba, dan secara statistik terjadi pada siang sampai dengan petang hari. Jumlah kejadian bencana angin kencang berfluktuasi tergantung cuaca dan kondisi alam. Data menunjukkan bahwa tahun 2010 tercatat terdapat 19 kejadian dan pada tahun 2011 terdapat 8 kejadian. Walaupun terjadi penurunan kejadian, tetapi dampak bencana di tahun 2011 lebih besar yaitu menimpa 149 rumah, sedangkan pada tahun 2010 menimpa 71 rumah. Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2011 telah menyalurkan bantuan

kepada

korban

akibat

angin

kencang

sebesar

Rp83.450.000,00. Kejadian angin kencang yang paling merugikan tercatat pada tanggal 2 Desember 2011 yang mengakibatkan 113 rumah rusak ringan hingga berat, di Kecamatan Ngemplak, Gamping, Minggir, dan Moyudan. Angka estimasi total kerugian akibat bencana angin kencang mencapai Rp643.200.000,00. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Mengerahkan tim reaksi cepat yang dilengkapi dengan gergaji mesin dan mobil hidrolik untuk membuka akses jalan yang tertutup akibat pohon tumbang, sehingga lalulintas kembali normal. 2) Membawa korban luka ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. 3) Melakukan kajian cepat dan verifikasi korban bencana untuk bantuan korban bencana. d. Bencana Kekeringan Di wilayah Kecamatan Prambanan kekeringan terjadi di 3 desa yaitu Wukirharjo (Padukuhan Klumprit I, Klumprit 2), Gayamharjo (Padukuhan Lemahbang, Nawung, Kalinongko Kidul, Jali dan Gayam), Sumberharjo (Padukuhan

Umbulsari

A

dan

B)

dan

Sambirejo

(Padukuhan

Sumberwatu, Dawangsari, Gedang Atas dan Mlakan). Kekeringan di

465


wilayah

Kecamatan

Gamping

terjadi

di

Padukuhan

Sembung,

Balecatur. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 1) Pengoperasian sistem jaringan air baku Prambanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sehingga sedikit demi sedikit ketergantungan masyarakat terhadap droping air bersih dikurangi. 2) Pada tahun 2011 droping air bersih dilakukan secara selektif, terutama di daerah yang jauh dari sistem jaringan air baku. Droping 100 tangki air tersebut ditujukan bagi penduduk di wilayah Desa Wukirharjo, Gayamharjo, Sambirejo, Sumberharjo, dan Balecatur sebanyak. e. Bencana Tanah Longsor Potensi bencana tanah longsor banyak terjadi di wilayah Kecamatan Prambanan. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya rumah yang dibangun di bawah perbukitan, di mana hal tersebut memicu terjadinya tanah longsor ketika terjadi hujan dengan curah tinggi. Pada tahun 2011 terjadi 2 kali bencana tanah longsor di wilayah Kecamatan Prambanan yang mengakibatkan 3 rumah rusak. Sebagai bentuk kepedulian telah diberikan

bantuan

sosial

untuk

korban

bencana

sebesar

Rp2.000.000,00. 2. Antisipasi Daerah dalam penanggulangan Bencana Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam diperlukan manajemen penanggulangan bencana alam. Hal ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan

tersistem secara baik pada masa pra

bencana, pada saat bencana terjadi maupun pada masa pasca bencana. Antisipasi terhadap terjadinya bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman, terutama pasca erupsi Merapi 2010, dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: a. Perlindungan masyarakat kawasan rawan bencana, meliputi: 1) Normalisasi aliran sungai di Kali Opak, Kali Gendol, Kali Kuning. 466


2) Pembuatan bronjong di tanggul-tanggul sungai yang kritis dan mengancam pemukiman di sekitarnya. 3) Droping air bersih di kawasan terdampak langsung Merapi. b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana meliputi : 1) Operasional Penanggulangan Bencana Alam . 2) Pemantauan dan penyebaran infromasi potensi bencana berupa sosialisasi kawasan rawan bencana di 3 Kecamatan. 3) Operasional dan Pelatihan SAR . 4) Wajib latih Penanggulangan Bencana. 5) Pembinaan Pengelolaan Air Baku

Kawasan Kekeringan

di

Kecamatan Gamping dan Kecamatan Gamping. 6) Gladi Lapang penanggulangan bencana alam. c. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana meliputi : 1) Operasional dan pemeliharaan 2 unit bunker dan 2

sistem Early

Warning System (EWS). 2) Penyusunan peta resiko gempa bumi dan penyusunan data base kawasan rawan Merapi. 3) Pembangunan EWS banjir lahar hujan. 4) Fasilitasi komunitas peduli bencana berupa alat komunikasi, baju lapangan, bantuan lampu penerangan kepada 6 komunitas di Cangkringan, Pakem, Turi, dan Minggir, yang melakukan upaya pemantauan di sungai-sungai yang berhulu di Merapi. d. Melaksanakan

penyuluhan-pelatihan

pemadam

kebakaran

dan

monitoring sarana PBK. e. Tahap Rehabilitasi dan rekonstruksi merapi Rencana aksi (renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi Merapi menentukan beberapa program kegiatan berdasarkan sub sektor sebagai berikut (1) Sektor perumahan Sektor perumahan terdiri dari sub sektor perumahan dan sub sektor taman. Jumlah rumah masuk program rehab rekon sebanyak 2.682 unit. 467


(2) Sektor Infrastruktur Pembangunan infrastuktur meliputi jalan, jembatan/gorong-gorong, gedung pemerintah, air bersih, bendung/irigasi/sungai/mata air, energi, serta komunikasi dan informatika. (3) Sektor Sosial Sektor sosial yang terdampak oleh erupsi Merapi antara lain sub sektor kesehatan, lembaga sosial, agama, budaya dan pendidikan. (4) Sektor ekonomi Berhentinya proses produksi dan distribusi transaksi ekonomi mematikan

potensi

pendapatan

yang

seharusnya

diperoleh

masyarakat. (5) Lintas Sektor Pada akhir 2011, tahapan rehab rekon masih pada tataran pematangan rencana sektor infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Renaksi direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2012. Sebagai sebuah perkecualian, pada akhir tahun 2011rehab rekon sektor pemukiman telah dilaksanakan yaitu pembangunan 146 rumah hunian tetap di Kepuharjo, Wukirsari dan dilanjutkan proses pembangunan 400 rumah di Umbulharjo, dan Kepuharjo. Total target penerima

rehab rekon pemukiman tahun

2011 adalah 546

rumah/KK. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan urusan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana adalah Rp1.591.631.500,00 dalam

pelaksanaannya

anggaran

tersebut

terealisasi

sebesar

Rp1.412.410.455,00 atau sebesar 88,74%. 4. SKPD yang menangani SKPD yang menangani penanggulangan bencana adalah Badan Kesatuan Bangsa,

Perlindungan

Masyarakat

dan

Penanggulangan

Bencana

Kabupaten Sleman yang dibentuk sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 468


2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemeritah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman. a. Bidang Penanggulangan Bencana Struktur Organisasi

Bidang Penanggulangan Bencana adalah sebagai

berikut: 1) Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 2) Subbidang Operasional Penanggulangan Bencana; dan 3) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang

Penanggulangan

Bencana

mempunyai

tugas

menyelenggarakan dan mengoordinasikan pencegahan, kesiapsiagaan dan operasional penanggulangan bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana kerja bidang penanggulangan bencana; 2) Perumusan kebijakan teknis pencegahan, kesiapsiagaan dan operasional

penanggulangan

bencana,

serta

rehabilitasi

dan

rekonstruksi pasca bencana; 3) Penyelenggaraan

dan

pengkoordinasian

pencegahan

dan

kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 4) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pembinaan operasional penanggulangan bencana; 5) Penyelenggaraan

dan

pengkoordinasian

rehabilitasi

dan

rekonstruksi pasca bencana; dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang penanggulangan bencana. b. Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Struktur Organisasi Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah sebagai berikut : 1) Subbidang pemadam kebakaran; dan 2) Subbidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran. 469


Bidang

Penanggulangan

Bahaya

Kebakaran

mempunyai

tugas

menyelenggarakan dan membina operasional dan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Penyusunan

rencana

kerja

Bidang

Penanggulangan

Bahaya

Kebakaran; 2) Perumusan kebijakan teknis operasional dan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan operasional pemadam kebakaran; 4) Penyelenggaraan

dan

pembinaan

pengelolaan

sarana

dan

prasarana pemadam kebakaran; dan 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Sumber daya penyelenggara urusan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana tabel berikut. Tabel 5.9. SDM Penyelenggara Penangulangan Bencana Alam dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 2 3 4 5 6

SD SMP SMA Sarjana Muda/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah Sumber: Bakesbanglinmas dan PB

1 41 0 5 3 50

1. 2. 3. 4.

I II III IV

0 28 21 1

Jumlah

50

6. Kelembagaan yang dibentuk Fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan sesuai Perda Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah serta pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 470


Penanggulangan Bencana, di setiap kabupaten kota dapat dibentuk Badan Penanggulangan

Bencana

Daerah.

Kabupaten

Sleman

telah

mengimplementasikan pembentukan BPBD melalui Perbup No 34/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang mewadahi ketugasan

penanggulangan

bencana pada dinas yang memiliki fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana. 7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi a. Erupsi Merapi Gunung Merapi di Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di dunia dengan tinggi puncak hampir 3000 meter di atas permukaan laut. Merapi merupakan gunung api dengan karakteristik stratovolkano yaitu tubuh gunung api tinggi berbentuk kerucut yang terbentuk dari endapan awan panas dan lava berselang-seling. Merapi memiliki periode erupsi yang singkat (terpendek hanya 2 tahun) sehingga menjadi ancaman bahaya bagi kehidupan disekitarnya. Merapi memiliki tipe erupsi spesifik yaitu munculnya piroclastic flow/awan panas (wedhus gembel). Awan panas inilah sebenarnya merupakan letusan Merapi yaitu keluarnya sejumlah material magmatik (batu, pasir dan abu) dan konsentrasi gas sangat tinggi bersuhu ratusan derajat celcius. Awan panas Merapi yang merupakan bahaya utama dapat meluncur dengan kecepatan sampai 100 km/jam sejauh belasan kilometer. Abu yang dikeluarkan akan menyebar menurut arah dan besar angin, berpotensi merusak tanaman pertanian, mencemarkan air serta mengganggu pernafasan. Awan panas mempunyai daya rusak luar biasa dengan temperatur yang sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan bangunan. Kawasan rawan bencana awan panas akibat erupsi 2010 menjadi lebih luas daripada erupsi-esrupsi sebelumnya. Kondisi tersebut lebih mengancam mengingat bukaan kawah berada di tenggara/Kecamatan Cangkringan, dengan eksisting lereng sungai yang penuh terisi material endapan vulkanik. Keadaan tersebut mengakibatkan material awan 471


panas yang relatif sedikit akan mempunyai jarak luncur yang lebih panjang daripada jangkauan normalnya. b. Banjir Lahar dingin Kabupaten Sleman dilalui 5 sungai (Kali Gendol, Kali Opak, Kali Kuning, Kali Boyong dan Kali Krasak) yang berhulu di Kaki Merapi. Aliran sungai tersebut melalui 7 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik dan Kalasan. Masyarakat banyak menambang bahan galian Golongan C

di sepanjang sungai

tersebut. Selain itu pada kanan kiri sungai terdapat pemukiman penduduk, pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan jembatan-jembatan. Material vulkanik dengan volume besar dalam bentuk banjir lahar yang bergerak melalui sungai-sungai tersebut dapat merusak daerah yang dilaluinya. Mitigasi bencana secara struktural ditempuh dengan cara membangun bangunan pengendali sedimen atau bangunan sabo dam di sepanjang aliran sungai. Sabo dam dibangun dengan tujuan mengurangi besarnya daya rusak aliran banjir lahar hujan dengan cara menahan laju aliran. Selain itu untuk menghindari terjadinya korban ketika terjadi banjir lahar hujan, maka telah diupayakan peningkatan kewaspadaan aparat dan masyarakat di sekitar lembah dan sungai yang berpotensi dilewati lahar hujan. c. Bahaya Tanah Longsor Terjadinya bahaya longsor di wilayah Kabupaten Sleman disebabkan oleh jenis tanah, batuan dan kemiringannya. Sebagai contoh adalah wilayah Sengir di Kecamatan Prambanan di mana kemiringan tanahnya lebih dari 45º. Daerah berjenis tanah pasir dengan kemiringan 45º juga memilki resiko bahaya longsor yang tinggi. Tanah longsor sering terjadi pada waktu hujan terjadi dengan curah yang tinggi dan durasi waktu yang lama. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko bahaya tanah longsor di Kabupaten Sleman diantaranya di Kecamatan Prambanan, Moyudan, Ngemplak, Pakem, Cangkringan dan sebagian wilayah Kecamatan Minggir dan Seyegan. 472


d. Bahaya angin kencang dan kekeringan Terdapat 10 kecamatan yang rawan bencana angin kencang di Kabupaten Sleman yakni Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Berbah, Mlati, Turi, Tempel, Seyegan, Moyudan dan Godean. Resiko kekeringan di wilayah Kabupaten Sleman juga dihadapi oleh masyarakat yang bermukim di wilayah dengan ketersediaan air sangat rendah dan muka air tanah yang sangat dalam. Wilayah yang memiliki resiko bahaya kekeringan adalah Desa Gayamharjo, Prambanan dan sebagian wilayah Kecamatan Gamping. e. Gempa Bumi Berdasarkan peta mikrozonasi gempa yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, daerah yang memiliki amplifikasi tanah tinggi berada di wilayah Kecamatan Berbah, Kalasan dan Prambanan. Hal ini terjadi karena kawasan tersebut berada yang berada di jalur patahan aktif Cesar Opak. Kawasan dengan amplifikasi tinggi dan sangat tinggi terdapat di Desa Purwomartani, Tirtomartani dan Tamanmartani Kecamatan Kalasan, Desa Kalitirto, Tegaltirto dan Sendangtirto Kecamatan Berbah dan di Desa Bokoharjo, Desa Sumberharjo dan Wukirharjo Kecamatan Prambanan. Jenis batuan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari lapisan batuan sedimen hasil erupsi Merapi menyebabkan bertambahnya efek getaran gempa sehingga dapat dirasakan di seluruh wilayah Sleman. f.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang Terjadi Gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, anarkisme dan separatisme tidak terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Namun demikian tercatat angka kejahatan pada tahun 2010 sebanyak 421 kasus meliputi pencurian dan perampasan, penipuan, pembunuhan, penganiayaan, penggelapan,

pemerasan,

perjudian,

perkosaan,

penemuan

mayat,

lakalantas dan unjuk rasa. Hal demikian menunjukkan bahwa secara umum

473


penyelenggaraan keamanan ketertiban di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2011 berjalan dengan baik. 2. SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum SKPD yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana serta Satuan Polisi Pamong Praja. SKPD dibentuk dengan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

Masyarakat

dan

Penanggulangan

Bencana Kabupaten Sleman, dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamog Praja. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten

Sleman

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Badan Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

Masyarakat

dan

Penanggulangan

Bencana Klabupaten Sleman Mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri,

perlindungan

masyarakat,

penanggulangan

bencana

dan

penanganan kebakaran. b. Pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyrakat, penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran. c. Penyelenggaraan pelayanan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri,

perlindungan

masyarakat,

penanggulangan

bencana

dan

penanganan kebakaran. d. Pembinaan kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran. e. Pengoodinasian kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran. 474


f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Satuan

Polisi

Pamong

Praja

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan tugas ketentraman, ketertiban umum, dan

penegakan

peraturan perundang-undangan; c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Pembinaan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan; f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Sumberdaya penyelenggara Ketentraman dan ketertiban Umum adalah: Tabel 5.9. SDM Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah SDM (orang) Jenis Pendidikan Jumlah SD SMP 5 SMA 118 Sarjana Muda/D3 4 Strata 1 37 Strata 2 9 Jumlah 173 Sumber: Bakesbanglinmas dan PB dan Satpol PP No. 1 2 3 4 5 6

No 1. 2. 3. 4.

Golongan I II III IV Jumlah

Jumlah 2 88 75 8 173

4. Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi

anggaran

yang

disediakan

APBD

untuk

penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp 2.039.697.700,00 Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.011.159,00 atau sebesar 98,60% . 475


5. Penanggulangan dan Kendalanya Dalam rangka menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban, maka disusun program kegiatan sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan: 1) Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 2) Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran. a) Penyuluhan dan pelatihan PBK b) Kesamaptaan petugas Damkar 3) Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran a) Pemeriksaan peralatan PBK di Instansi Pemerintah /Swasta dan pemeriksaan sarana prasarana Perlindungan Bangunan Instansi Pemerintah/ Swasta. b) Pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran 4) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran a) Posko Siaga PBK b) Operasional pemadam kebakaran dan pengamanan c) Kesiapsiagaan PBK b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan: 1) Bimtek, workshop, seminar, lokakarya berupa Operasional Korsik Pemda 2) Pengelolaan Kepegawaian c. Program Pemeliharaan Kantramtibmas

dan Pencegahan Tindak

Kriminal dengan kegiatan: 1) Peningkatan

Kapasitas

Aparat

dalam

rangka

pelaksanaan

Siskamswakarsa a) Pembinaan Linmas tingkat kabupaten b) Pembinaan Linmas tingkat kecamatan c) Optimalisasi Rupusdalkom d) Pembentukan dan Pembinaan Tim SAR Air 2) Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas a) Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas 476


b) Operasional Linmas di 17 Kecamatan c) Pengerahan Linmas d) Karya Bhakti Linmas dalam mendukung kegiatan TMMD e) Fasilitasi dan koordinasi Kasatgas Desa dan kasi Trantib Kecamatan f) Implementasi Wasbang ( Upacara Bendera) g) Belanja Modal d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragamayang diwujudkan dalam Forum kerukunan umat beragama. e. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan: 1) Pembinaan Wasbang dan Pemantapan Ideologi Negara 2) Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan a) Forkom wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda antar Etnis dan Suku b) Deteksi Dini dan Cegah Intellijen c) Monitoring/pengawasan dan Update Data bekas Anggota OT 3) Pemantauan dan pendataan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing f.

Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan: 1) Penyuluhan kepada masyarakat a) Sosialisasi pemahaman Kehidupan Demokrasi dan HAM b) Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan c) Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik 2) Koordinasi Forum-forum diskusi Politik dengan kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 4) Tim koordinasi Kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5) Forum Komunikasi Antar Partai ( FKAP)

477


g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat dengan kegiatan: 1) Pembinaan dan fasilitasi ketertiban masyarakat 2) Pengawasan dan pengendalian keamanan h. Program Penegakan Hukum dengan kegiatan: 1) Operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda 2) Operasi penertiban 5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanganan Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban, koordinasi dan pelibatan

instansi

terkait

selalu

diilakukan,

sehingga

penanganan

permasalahan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Aparat yang terlibat meliputi: Kepolisian, TNI, PPNS, Polisi Pamong Praja dan aparat instansi terkait.

478

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents