TOR
Seminar Nasional dan Peluncuran Blog Sosial www.antikorupsiana.com:
“Menguatkan Strategi Nasional Gerakan Sosial Pemberantasan Korupsi” A.
LATAR BELAKANG
TUNTUTAN utama reformasi 1998 oleh gerakan pemuda dan mahasiswa, serta masyarakat sipil, yaitu mengikis korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sepertinya kurang terwujud, kalau tidak mau dibilang gagal. Tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia, menurut data www.infokorupsi.com, bukannya terkikis atau minimal mengurang, malah semakin meluas hingga ke seluruh aspek kemasyarakatan. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Di samping itu, otonomi daerah dan desentralisasi yang kurang matang dalam perencanaan dan kedodoran dalam pelaksanaan juga telah menyebabkan korupsi menyebar ke daerah-daerah. Jika sebelum reformasi umumnya yang melakukan korupsi adalah jajaran eksekutif, sekarang korupsi juga melanda jajaran legislatif. Keduanya adu cepat melalap uang negara, menghisap uang rakyat. Bahkan kalangan yudikatif tak mau ketinggalan dengan mengambil keuntungan “memperdagangkan” kasus-kasus korupsi yang sampai di tangan mereka. Akhirnya, terjadilah simbiosis dan kolaborasi “saling menguntungkan” dari ketiga pihak di atas, atau sindikasi korupsi. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Program-program antikorupsi yang diinisiasi oleh pemerintah pun, selama ini, patut diakui masih belum ada yang holistik. Langkah dan upayanya selalu parsial dan tambal sulam sehingga kurang maksimal, apalagi dukungan dana minim, yang adakalanya juga dikorupsi. Jangan heran jika pejabat-pejabat di pusat dan daerah tidak serius menjalankannya. Pemerintah terkesan tidak memiliki pijakan yang kuat sehingga kerap tergagap dalam menghadapi kasus-kasus korupsi besar. Pola penyelesaiannya pun cenderung mengutamakan tindakan bersifat populis dan memuaskan sesaat tanpa penyelesaian bersifat substansial dan berkelanjutan. Hal inilah yang menyebabkan dua problem besar bangsa ini, yaitu korupsi dan kemiskinan, tetap menjadi persoalan laten. Bahkan, dalam strategi nasional dan rencana aksi pemberantasan korupsi (Stranas dan RAPK 2010-2025) yang baru ditetapkan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), penguatan basis keluarga dan masyarakat sebagai gerbong utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sama sekali tidak disinggung, yang ada hanya rencana besar pencegahan, penindakan, harmonisasi, dan penguatan undangundang dan pengembalian aset, harmonisasi penyusunan undang-undang, serta kerjasama pemberantasan korupsi. Padahal, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah dan penegak hukum, tetapi juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor (Pasal 41) memberikan ruang kepada masyarakat, termasuk keluarga, untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan kondisi di atas, SIDAK (Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi) sebagai lembaga non-profit yang berkedudukan di Yogyakarta bekerjasama dengan
KEMITRAAN dan UNODC telah menyelenggarakan Pelatihan Citizen Journalism for Anti Corruption (CJAC) untuk menggalang kekuatan antikorupsi dan menyemai cara pikir antikorupsi yang berbasis jaringan. Pelatihan CJAC yang akan diselenggarakan SIDAK setahun tiga (3) kali tersebut ditujukan untuk generasi muda dari berbagai daerah se-Indonesia, dengan harapan mereka memiliki kesadaran antikorupsi dan ke depan turut aktif melaporkan kasus-kasus korupsi di daerahnya masing-masing. Pelatihan ini ditindaklanjuti dengan praktik menulis isu-isu antikorupsi, praktik investigasi kasus-kasus korupsi, pelatihan membuat dan mengelola Blog Sosial Antikorupsi, diskusi bulanan terkait isu-isu antikorupsi, serta membangun jaringan antikorupsi antarelemen daerah dan nasional. Salah satu outcome dari pelatihan CJAC adalah blog sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat dengan alamat www.antikorupsiana.com yang terintegrasi dengan www.infokorupsi.com. Antikorupsiana.com adalah sebuah Media Warga (Citizen Media) sebagai wujud Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menulis hal-ihwal antikorupsi. Jurnalisme Warga adalah kegiatan warga dalam mengumpulkan, melaporkan, mengolah, dan menyebarluaskan suatu fakta kejadian, peristiwa, aspirasi atau gagasan yang dilakukan atas dasar keinginan pribadi, dipublikasikan atas nama diri sendiri, dan dipertanggungjawabkan sendiri. Di Antikorupsiana.com, setiap orang didorong menjadi seorang pewarta warga, yang atas nama dirinya sendiri, melaporkan peristiwa pungli yang dialami, kasus korupsi yang terjadi di sekitarnya, analisis kasus, analisis peristiwa, atau pendapat, ulasan, dan gagasan antikorupsi yang solutif sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Setiap konten yang tayang di Antikorupsiana.com menjadi tanggungjawab masingmasing penulis, karenanya diperlukan tulisan atau gambar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran Blog Sosial Antikorupsiana.com merupakan wahana untuk membangun kerjasama seluruh lapisan masyarakat dengan beragam latar belakang budaya, hobi, profesi, dan kompetensi yang berjejaring (network) dalam melawan korupsi melalui kegiatan jurnalisme. Keterlibatan warga secara masif ini diharapkan dapat mempercepat arus informasi dan gagasan dalam rangka memperkuat semangat antikorupsi. Dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, Antikorupsiana.com yang mengusung semangat antikorupsi telah berwujud menjadi sebuah Social Media for Anticorruption yang pertama di Indonesia. Fakta menegaskan, partisipasi masyarakat (public) yang intensif dapat membuka tabir gelap penegakan hukum di Indonesia. Plesiran Gayus Tambunan, misalnya, tidak akan mungkin dapat terkuak jika tidak ada wartawan foto yang mengabadikannya ketika menonton pertandingan tenis di Bali, begitupun kepergian Gayus Tambunan ke luar negeri dapat diketahui karena ‘surat pembaca’ di media nasional yang ditulis seorang penumpang pesawat. Dari sini, dapat dikatakan bahwa rakyatlah pihak yang paling kompeten dalam membantu penegak hukum. Kita harus menyadari hal ini dan harus secara bersama-sama membangun sistem yang secara sistematis melibatkan publik dalam mendorong gerakan sosial antikorupsi. Bila sistem ini berjalan, maka kita pun akan memiliki harapan. Harapan memiliki masyarakat yang antikorupsi. Harapan memiliki negara yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang berbasis jaringan baik online maupun offline, SIDAK yang telah bergerak di bidang media dan capacity building akan terus berupaya fokus di bidang pencegahan, khususnya peningkatan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. SIDAK memandang, kehadiran www.antikorupsiana.com yang terintegrasi dengan www.infokorupsi.com dapat membangun jaringan bersama
untuk menjaga kesinambungan mindset antikorupsi. Lebih dari itu, semoga, peluncurannya kali ini juga dapat memberikan inspirasi kepada semua pihak, baik pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mengembangkan upaya bersama dalam rangka pemberantasan korupsi. B.
TEMA KEGIATAN
Berkenaan dengan latar pemikiran di atas, SIDAK (Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi) bekerjasama dengan KEMITRAAN dan UNODC akan menyelenggarakan Seminar Nasional dan Peluncuran Blog Sosial www.antikorupsiana.com dengan tema: “Menguatkan Strategi Nasional Gerakan Sosial Pemberantasan Korupsi” C.
TUJUAN •
Tujuan Umum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang strategi nasional pemerintah dan strategi gerakan sosial dalam pemberantasan korupsi, serta meningkatkan partisipasi publik untuk terlibat secara aktif dan interaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui Blog Sosial; www.antikorupsiana.com.
• Tujuan Khusus: 1. Merumuskan bentuk “keterlibatan” masyarakat sipil dalam rangka mengawal dan berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Mendorong formulasi strategi antikorupsi terbarukan yang mencakup aspek sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi di level nasional. 3. Meletakkan pemahaman antikorupsi kepada masyarakat sipil secara aktif dan interaktif melalui kegiatan tulis-menulis dan meningkatkan jumlah blogger sosial yang menulis tentang antikorupsi di www.antikorupsiana.com. 4. Menurunkan peringkat korupsi dengan cara nyata yaitu memberitakan kasuskasus korupsi melalui media, sebab media mempunyai peran penting untuk pemberantasan korupsi. D.
WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Seminar Nasional dan dilaksanakan pada :
Peluncuran
Blog
Sosial
www.antikorupsiana.com
ini
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2011 Tempat : Balai Kunthi - Mandala Bhakti Wanitatama, Jl. Laksda Adisucipto No. 88 Yogyakarta. Waktu : 09.00 – 13.00 WIB (On Time)
E.
NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
Keynote Speaker: Mahyudin Al Mudra, SH., MM (Dewan Pendiri SIDAK & Pimred Infokorupsi.com) Tema; “Menguatkan Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi”
NARASUMBER: 1.
Dr. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum (Ketua KPK dan Mantan Ketua KY) Sub Tema; “Formulasi Strategi Penegak Hukum dalam Pemberatasan Korupsi”
2.
Laode Syarif, P.hD (Chief of Cluster, Security & Justice Governance, Partnership) Sub Tema; “Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 20102025, Efektifkah?”
3.
Aris Arif Mundayat, P.hD (Koordinator SIDAK dan Dosen Pascasarjana UGM) Sub Tema; “Arah Baru Format Gerakan Sosial Antikorupsi”
4.
Rimawan Pradiptyo, P.hD (Pengamat Ekonomi dan Dosen FEB UGM) Sub Tema; “Pilar-pilar Penanggulangan Korupsi di Indonesia; Perspektif Ekonomi”
MODERATOR: Hasrul Halili, SH (Kepala Devisi Korupsi dan Peradilan PUKAT UGM) PESERTA UNDANGAN: Tokoh Masyarakat, Praktisi dan Akademisi; 1. Syukri Fadholi (Tokoh Agama) 2. Hary Dendi (Budayawan) 3. Sahlan Said, SH (Dewan Etik ICM Yogyakarta) 4. Triyandi Mulkan, SH (Advokat & Kimisi Disiplin PSSI) 5. Daris Purba, SH (Advokat) 6. Nur Ismanto, SH (Ketua Peradi Yogyakarta) 7. Irsyad Thamrin, SH., MH (Direktur LBH Yogyakarta) 8. Dekan Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) 9. Direktur PKBH-Universitas Gadjah Mada (UGM) 10. Dekan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) 11. Direktur PKBH-Universitas Islam Indonesia (UII) 12. Dekan Fak. Hukum Universitas Atmajaya (UAJY) 13. Direktur PKBH-Universitas Atmajaya (UAJY) 14. Dekan Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 15. Direktur PKBH-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 16. Dekan Fak. Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 17. Direktur PKBH-Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 18. Dekan Fak. Hukum Universitas Janabdra (UJB) 19. Direktur PKBH-Universitas Janabdra (UJB) 20. Dekan Fak. Hukum Universitas Cokroaminoto (UCY) 21. Direktur PKBH-Universitas Cokroaminoto (UCY) 22. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 23. Dr. Riawan Chandra, SH., M.Hum 24. Dr. Lukas Suryanto Ispandriarno 25. Acil Suyanto, SH., MH 26. Kamal Firdaus, SH., MH 27. Jeremias Lemek, SH., MH 28. Andi Rais, SH., MH 29. Zahru Arqom, SH., MH 30. Ahmad Nyarwi, MA (Dosen Ilmu Komunikasi UGM) Instansi Pemerintah; 31. Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
32. Pengadilan Negeri Yogyakarta 33. Pengadilan Negeri Sleman 34. Pengadilan Negeri Wates 35. Pengadilan Negeri Bantul 36. Pengadilan Negeri Wonosari 37. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta 38. Kejaksaan Negeri Yogyakarta 39. Kejaksaan Negeri Sleman 40. Kejaksaan Negeri Bantul 41. Kejaksaan Negeri Wates 42. Kejaksaan Negeri Wonosari 43. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 44. Poltabes Kota Yogyakarta 45. Kesbangpol & Linmas Kota Yogyakarta 46. Kesbangpol & Linmas Pemprof DIY 47. Kesbangpol Kemendagri Jakarta 48. Kanwil Kemenkumham DIY Lembaga; 49. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) 50. Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) 51. PW Muhammadiyah DIY 52. PW Aisyiah DIY 53. PW Nahdlatul Ulama DIY 54. PW Muslimat DIY 55. Forum LSM Yogyakarta (Mbak Rani) 56. Indonesia Court Monitoring (Tri Wahyu KH) 57. Jogja Corruption Watch (Nanang) 58. KEMITRAAN Yogya (Andi Nuraini & Deborah Siahaan) 59. Institute of Development and Economic Analysis / IDEA (Wasingatu Zakiyah) 60. Institute for Research and Empowerment / IRE (Arie Soedjito) 61. Lembaga Bantuan Hukum / LBH Yogyakarta (Suki Ratnasari, SH) 62. Lembaga Konsumen Yogyakarta / LKY (Nanang Ismuhartoyo) 63. RIFKA ANNISA (Rooswati, SH) 64. SATUNAMA (Frans Toegimin dan Metha Yanti) 65. Aliansi Jurnalis Independen /Aji (Bambang Muryanto) 66. WALHI Yogyakarta (Suparlan dan Fathur Roziqin) 67. Masyarakat Transparansi Bantul (Irwan) 68. DIAN Interfidei (Elga Sarapung) 69. AJI Damai/LSIP (Subkhi Ridho) 70. SYARIKAT (Ahmad Shidqi) 71. LKiS (Siti Habibah Jazila) 72. Pusham UII (Eko Riady) 73. GEPAK DIY (Aditika Permana & Tuan Muda Wage) Media Massa; Online, Cetak & Elektronik 74. Redaksi Harian Kedaulatan Rakyat 75. Redaksi Harian Radar Yogyakarta 76. Redaksi Infokorupsi.com 77. Redaksi Jogjatrip.com 78. Redaksi MelayuOnline.com 79. Redaksi Harian Jogja 80. Redaksi Harian Bernas
81. Redaksi 82. Redaksi 83. Redaksi 84. Redaksi 85. Redaksi 86. Redaksi 87. Redaksi 88. Redaksi 89. Redaksi 90. Redaksi 91. Redaksi
Tribun Yogyakarta Harian Jogja Raya (Jawa Pos DIY) Harian Koran Tempo (Biro DIY & Jateng) Harian Media Indonesia (Biro DIY) Harian Seputar Indonesia (Biro DIY) Antara (Biro DIY) Harian Republika (Biro DIY) TVRI-Yogyakarta Jogja TV RB-TV RRI
Mahasiswa; Organisasi, Persma & BEM 92. ACSC (Anti Corruption Student Community) DIY 93. HMP (Himpunan Mahasiswa Pascasarjana) UGM Yogyakarta 94. LAK-MM (Lembaga Anti Korupsi-Mahasiswa Muhammadiyah) 95. GPMK (Gerakan Pemuda Melawan Korupsi) DIY 96. Lembaga Mahasiswa Antikorupsi Akademi Teknik Kulit 97. PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) DIY 98. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) DIY 99. GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) DIY 100. FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) DIY 101. LMND (Lembaga Mahasiswa Nasional Demokratik) DIY 102. PPMI (Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia) DIY 103. Lembaga Pers Mahasiswa UGM (Balairung) 104. Lembaga Pers Mahasiswa Fak. Hukum UGM (Mahakamah News) 105. Lembaga Pers Mahasiswa UII (Himmah) 106. Lembaga Pers Mahasiswa Fak. Hukum UII (Keadilan) Lembaga Pers Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Arena) 107. 108. Lembaga Pers Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum UIN (Advokasia) 109. Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Atmajaya (UAJY) 110. Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 111. Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (Poros) 112. Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Janabdra (UJB) 113. Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Cokroaminoto (UCY) 114. Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) 115. BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) 116. BEM Universitas Islam Indonesia (UII) 117. BEM UIN SunanKalijaga 118. BEM Universitas Atma Jaya (UAJY) 119. BEM Universitas Muhammadiyah (UMY) 120. BEM Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 121. BEM Universitas Jana Badra (UJB) 122. BEM Universitas Cokroaminoto (UCY) 123. BEM Universitas Sanata Dharma (USD) 124. BEM Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) 125. BEM Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Undangan Peserta Terbuka (Umum) sebanyak 125 orang (Formulir pendaftaran dapat didownload di website INFOKORUPSI.com atau ANTIKORUPSIANA.com, kemudian kirimkan lembar kesediaan seminar ke email:
[email protected] atau ke alamat Sekretariat SIDAK: Jl. Gambiran 85-A Umbulharjo Yogyakarta 55161, paling lambat: Rabu, 18 Mei 2011). TOTAL PESERTA : 250 Orang (Tempat Terbatas)
CONTACT PERSON : 1. Tasyriq Hifzhillah (081 2288 4141 7) 2. Yuhastina Naina (08 1313 9494 25) KETERANGAN : 1. Peserta seminar tidak dipungut biaya (gratis) dan bersifat terbatas (maks. 250 orang, kuota 50% perempuan). 2. Peserta akan mendapatkan fotocopy makalah/powerpoint dari narasumber (gratis). 3. Selama proses seminar, panitia dari SIDAK menyediakan Coffe Break.
SEKILAS TENTANG SIDAK SIDAK (Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi) atau CIDAC (Centre of Information and Data for Anti Corruption) adalah lembaga non-profit yang berkedudukan di Yogyakarta. VISI SIDAK adalah mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan Indonesia yang bersih dari korupsi, demokratis, berkeadilan ekonomi, sosial, dan jender. MISI SIDAK adalah membangun masyarakat Indonesia berpola pikir antikorupsi melalui penyediaan informasi dan data, serta analisis mengenai korupsi dan APBD/APBN via portal (pangkalan data) bernama www.infokorupsi.com.
