Kode Etik GN-PK
1
KODE ETIK
GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN–PK)
PEMBUKAAN Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelanggaraan negara diatur oleh UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara. Maksud peran serta masyarakat ini untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih, diwajibkan dalam bentuk, antara lain : Mencari, memperoleh dan memberikan data atau informasi penyelenggara negara, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara. Sebaliknya penyelenggara diwajibkan memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan penyelenggara negara menggunakan hak jawab, berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat melakukan fungsinya melaksanakan gerakan nasional pemberantasan tindak pidana korupsi, maka demi tegaknya harkat, martabat, integritas dan profesional serta kepercayaan masyarakat luas, dengan ini GN-PK Pusat menetapkan kode etik yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota GN-PK, sebagai berikut : Kode Etik GN-PK
2
BAB I KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS Pasal 1 Anggota Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, ksatria, menjunjung tinggi hukum dan keadilan, serta mengabdi kepada kepentingan Nusa dan Bangsa Indonesia.
Pasal 2 Anggota GN-PK dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan rasa tanggung jawab dan bijaksana, dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan negara,
persatuan
dan
kesatuan
bangsa
serta
bertekad
mewujudkan
penyelenggara negara yang bersih.
Pasal 3 Anggota GN-PK tidak memberikan informasi/laporan yang bersifat memfitnah, memutarbalikkan fakta, sehingga menyesatkan penegak hukum dan masyarakat luas.
Pasal 4 Anggota
GN-PK
tidak
menerima
imbalan
dalam
bentuk
apapun
untuk
menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atas dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidikinya.
BAB II CARA MELAKSANAKAN TUGAS Pasal 5 Anggota GN-PK, menerima, mencari informasi dan atau laporan masyarakat harus meneliti kebenarannya dengan memperhatikan kredibilitas pemberi informasi dan wajib memegang teguh asas praduga tak bersalah
dan melakukan klarifikasi
dengan menempuh cara yang sopan dan bermoral, serta mengutamakan kecermatan, tidak mencampur-adukan fakta dengan opini pribadi.
Kode Etik GN-PK
3
Pasal 6 Anggota GN-PK, setelah melakukan klarifikasi menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup, wajib menginformasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Pasal 7 Anggota GN-PK, dalam melaksanakan tugas harus mencerminkan sikap ksatria, sopan dan bermoral, melindungi sumber informasi dan selalu memberitahu identitasnya kepada pihak-pihak terkait.
Pasal 8 Anggota GN-PK dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap informasi yang diberikannya apabila ternyata tidak akurat dan wajib memberikan hak jawab secara proporsional kepada para pihak terkait.
Pasal 9 Anggota GN-PK, tidak boleh melakukan tindakan tercela dengan menggunakan informasi yang ada padanya untuk keuntungan/kepentingan pribadi atau pihak lain, apabila hal ini dilanggar, maka menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
BAB III PELAKSANAAN KODE ETIK Pasal 10 Anggota GN-PK, menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan kode etik ini adalah hal yang utama dan bersemayam di dalam hati sanubari masing-masing.
Kode Etik GN-PK
4
Pasal 11 Anggota GN-PK, menyadari dan mengakui pelaksanaan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya menjadi hak GN-PK yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang bersifat ad-hock dan dipimpin oleh Wakil Ketua bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat disetiap tingkatan organisasi.
BAB IV PENUTUP Pasal 12 Bahwa tidak ada satu pun instansi
di luar GN-PK yang dapat mengadili
pelanggaran kode etik ini. Dan kode etik ini untuk pertama kalinya dibuat dan disahkan oleh Badan Pendiri.
Ditetapkan dan Disyahkan : Di Jakarta.
PENGURUS PUSAT GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) Ketua,
TTD
ADI WARMAN, SH, MH, MBA
Untuk SALINAN yang sah Sesuai dengan aslinya SEKRETARIS JENDERAL TTD H. TB IMAMUDIN, S.Pd
Kode Etik GN-PK
5
