KEBIJAKAN INTEGRAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI ASSET RECOVERY

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KEBIJAKAN INTEGRAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI ASSET RECOVERY

Penulisan Hukum (Tesis) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Magister S2 dalam Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama Hukum Pidana Ekonomi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : BIBIANUS HENGKY WIDHI ANTORO NIM. S331202003

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014 commit to user i


digilib.uns.ac.id

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: BIBIANUS HENGKY WIDHI ANTORO

NIM

: S331202003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (tesis) berjudul: KEBIJAKAN INTEGRAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI ASSET RECOVERY adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (tesis) ini diberi tanda footnote dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (tesis) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (tesis) ini.

Surakarta, Januari 2014 Yang membuat pernyataan

Bibianus Hengky Widhi Antoro NIM. S331202003

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Lebe dein leben deen du lebst nu einmal (hidup hanya sekali jangan disia-siakan) (Citra Ayu Kardiana)

Penegak Hukum, baru dapat memberantas korupsi kalau hati mereka lebih dahulu bersih dari segala pamrih dan nafsu serakah (Baharuddin Lopa)

Vivere pericoloso (Hidup harus berani mengambil resiko) (Bung Karno)

Lakukanlah yang terbaik apa yang menjadi bagian kita. (Penulis)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan. (Thomas Alva Edison)

Musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yangkuat. (Andrew Jackson)

Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. (Mahatma Gandhi) commit to user v


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :  Tuhan Yesus Kristus sang Juruselamat dunia  Kedua Orangtuaku tercinta Bapak Adrianus Darminto dan Ibu Elisabeth Niken Hapsari Bapak Cipto Adi dan Ibu Ratnaningsih yang selalu memberikan doa, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasihat serta motivasi yang tida hentinya kepada Penulis.  Citra Ayu Kardiana, seseorang yang memberikan inspirasi, motivasi, kasih sayang yang tiada hentinya kepada Penulis.  Badan Mediasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan tempat buat Penulis untuk mengembangkan ilmunya.  Teman-temanku yang telah memberi warna kehidupan selama penulis menyelesaikan studi di institusi pendidikan.  Almamater.  Diriku sendiri.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasihNya selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat terselesaikan penyusunan penulisan hukum (tesis) dengan judul “KEBIJAKAN INTEGRAL PEMBERANTASAN

TINDAK

PIDANA

KORUPSI

MELALUI

ASSET

RECOVERY ”. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (tesis) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ravik Kasidi M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, S.H., M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta; 3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan bimbingan, arahan, kemerdekaan berpikir, memberikan catatan-catatan kritis dan motivasi yang tak pernah putus dalam penyelesaian penelitian tesis ini serta telah menjadi inspirasi bagi penulis; 4. Bapak Prof. Dr. H. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan hukum (tesis). 5. Dr. Hudi Asrori S, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) yang telah commit to user vii


digilib.uns.ac.id

memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan hukum (tesis). 6. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H., M.S. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan bimbingan, arahan, kemerdekaan berpikir, memberikan catatan-catatan kritis dan motivasi yang tak pernah putus dalam penyelesaian penelitian tesis ini serta telah menjadi inspirasi bagi penulis; 7. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H,M.Hum selaku sekretaris penguji yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan demi kesempurnaan penelitian tesis ini. 8. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menempuh kuliah di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 9. Mas Rhino dan Mbak Lely selaku staff Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum UNS yang telah membantu dalam mengurus administrasi, jadwal perkuliahan, nilai dan prosedur-prosedur tesis mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai pendaftaran ujian tesis. 10. Bapak Dr Hari Purwadi S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan masukan berkaitan dengan penulisan tesis ini 11. Ibu Dr. Yenti Garnasih selaku Pakar Pencucian Uang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat berkaitan dengan tesis ini. 12. Ibu Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H.,M.H selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah me membantu penulis dalam melakukan penelitian, memperoleh data-data, dan berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini. commit to user viii


digilib.uns.ac.id

13. Bapak Dr. Yudi Kristiana, S.H.,M.Hum selaku Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah memembantu penulis dalam melakukan penelitian, memperoleh data-data, dan berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini; 14. Bapak Ari Praptono, S.H selaku Penuntut Umum pada Bagian Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah memembantu penulis dalam melakukan penelitian, memperoleh data-data, dan berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini; 15. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H, Bapak Heri Hartanto, S.H.,M.Hum, Ibu Adriana Grahani Firdausy, S.H.,M.H, Ibu Erna Dyah Kusumawati, S.H.,M.Hum.,LL.M, Ibu Anugrah Adiastuti, S.H.M.Hum selaku pengurus BMBH FH UNS yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menimba ilmu, memberikan nasihat dan motivasi serta meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan masukan, arahan dalam penyelesaian tesis ini; 16. Ibu Endah R. Ariyani, S.H dan Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. Konco lawas yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi bagi Penulis; 17. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak Adrianus Darminto dan Ibu Elisabeth Niken Hapsari, Kakak dan Adiku terkasih Alfonsos Danang Widhi Anggoro dan Albertus Dimas Widhi Kuncoro, Yulianti, Devi Destiany yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasihat serta motivasi yang tida hentinya kepada Penulis; 18. Keluarga Besar Cokrowiyono‟s dan Suprat yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasihat serta motivasi yang tida hentinya kepada Penulis; 19. Citra Ayu Kardiana, seseorang yang memberikan inspirasi, motivasi, kasih sayang yang tiada hentinya kepada Penulis; 20. Bapak Cipto Adi dan Ibu Ratnaningsih yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasihat serta motivasi yang tida hentinya kepada Penulis;

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

21. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2012 Program Magister Ilmu Hukum UNS terima kasih atas kebersamaan, persahabatan dan kekeluargaan yang indah selama ini. 22. Teman-temanku GODFATHER dan Bholotuwo terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini. 23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Demikian semoga penulisan hukum (tesis) ini dapat bermanfaat bagi khalayak akademika civitas hukum serta berbagai pihak yang membutuhkannya. Penulis juga sadar bahwa penulisan hukum (tesis) ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Surakarta, 15 Januari 2014

Penulis

commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.............................................,.......... ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI................................................................ iii HALAMAN PERNYATAAN................................................................................. iv HALAMAN MOTTO............................................................................................... v HALAMAN PERSEMBAHAN.............................................................................. vi KATA PENGANTAR............................................................................................. vii DAFTAR ISI............................................................................................................. xi DAFTAR SKEMA................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL.................................................................................................... xiv ABSTRAK............................................................................................................... xv ABSTRACT............................................................................................................ xvi BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... .1 A. Latar Belakang Masalah............................................................................... 1 B. Perumusan Masalah...................................................................................... 11 C. Tujuan Penelitian.......................................................................................... 11 D. Manfaat Penelitian........................................................................................ 12 BAB II LANDASAN TEORI................................................................................... 13 A. Kebijakan Integral......................................................................................

13

B. Tindak Pidana Korupsi..............................................................................

24

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi......................................................... 24 2. Jenis dan Tipologi Tindak Pidana Korupsi............................................. 27 3. Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi............................................. 30 C. Teori Hukum.............................................................................................

35

1. Teori Pengembalian Aset........................................................................ 35 2. Teori Sistem Hukum............................................................................... 36 3. Teori Penegakan Hukum........................................................................ 38 commit to user xi


digilib.uns.ac.id

D. Penelitian yang relevan................................................................................. 40 E. Kerangka Berpikir......................................................................................

41

BAB III METODE PENELITIAN……………………........................................... 43 A. Jenis Penelitian.............................................................................................. 43 B. Sifat Penelitian…………….……………………………………………….. 44 C. Pendekatan Penelitian…………….……………………………………..

45

D. Lokasi Penelitian………………………………………………………....

45

E. Sumber Penelitian Hukum……….……………………………………….

45

F. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian…………………………………

48

G. Teknik Analisis Bahan Penelitian………………………………………..

48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN........................................... 49 A. Hasil Penelitian.............................................................................................. 49 1. Pengembalian Aset Peraturan di Indonesia dan UNCAC...................

49

2. Pelaksanaan Keijakan Integral asset recovery oleh Penegak Hukum... 67 B. Pembahasan................................................................................................... 74 BAB V PENUTUP.................................................................................................. 131 A. Kesimpulan.................................................................................................. 131 B. Implikasi...................................................................................................... 132 C. Saran............................................................................................................ 134 DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................. 135

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR SKEMA

Skema 1

Birokrasi Penegak Hukum............................................................... 38

Skema 2

Kerangka Pemikiran ...................................................................... 41

Skema 5

Perampasan Aset melalui Instumen Pidana....................................

Skema 6

Perampasan Aset melalui Instrumen Perdata................................... 58

Skema 7

Perampasan Aset melalui UU TPPU................................................ 64

commit to user xiii

54


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Tabel 1

Perbedaan Pembuktian Perdata dan Pidana..................................... 115

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Bibianus Hengky Widhi Antoro, S331202003. 2014. KEBIJAKAN INTEGRAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI ASSET RECOVERY. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Kebijakan Integral Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Asset Recovery ditinjau dari teori pengembalian aset, sistem hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan pengembalian aset. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif/doktrinal, bersifat deskriptif, Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber bahan primer dan sumber bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis yang dilaksanakan menggunakan teknik analisis pendekatan perundang-undangan, kasus dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu bahwa Kebijakan Integral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Asset Recovery yang meliputi Pengembalian aset melalui Instrumen Pidana dengan Upaya Penyitaan dan perampasan (in personam forfeiture), kedua melalu instrumen perdata (in rem forfeiture) dan ketiga menggunakan instrumen Undang-Undang Pencucian Uang. Pada dasarnya dapat mengembalikan aset hasil tindak pidana, tetapi apabila dilihat berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Tinggi Semarang, KPK, dan Kepolisan hasil penelitian yang dilakukan di masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Kedua, Kebijakan Integral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui asset recovery sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dapat dijadikan sebagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mendasari perampasan aset melalui UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seringkali digunakan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia dalam melakukan upaya penyitaan pada tahapan penyidikan melalui asset tracing merupakan upaya jitu yang dapat dilakukan terhadap adanya dugaan aset tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana Pasal dalam tindak pidana pencucian uang. Tetapi dalam ketentuan di undang-undang tersebut hanya terbatas pada aset yang berasal dari penyedia jasa keuangan domestik. Pada hakikatnya Indonesia sudah memiliki regulasi dan hal-hal pendukung teknis lainnya dalam mengaplikasikan upaya perampasan aset. Kendala dalam memaksimalkan upaya pengembalian aset berasal dari faktor eksternal, faktor internal, serta kemampuan aparat terkait, kecepatan merespon seta kemauan politik. Kata kunci : Kebijakan Integral , Asset Recovery, Penegakan Hukum

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Bibianus Hengky Widhi Antoro, S331202003. 2014. An Integral Policy of Corruption Crime Eradication through Asset Recovery. Thesis: Law Science Program Magister of Sebelas Maret University. This research aimed to find out and to study the implementation of the integral policy of corruption crime eradication through Asset Recovery viewed from asset recovery theory, legal system, and factors affecting the law enforcement related to the asset recovery. This study was a normative law research, that is drescriptive. The law material source employed in this research included primary and secondary ones. The procedure of law material sources collection employed in this research included interview, documentation study, and library study. The law material analysis was conducted using state approach, case approach, and comparative approach. Considering the result of research and discussion, it could be concluded as follows. Firstly, the integral policy in eradicating the corruption crime through Asset Recovery included asset recovery through criminal instrument by means of confiscation and seizure (inpersonam forfeiture); then, it was conducted through civil instrument (in rem forfeiture) and next, it used Money Laundering Act. Basically, the asset resulted from the crime could be returned, but considering the data from TIPIKOR (Corruption Crime) Court in Semarang District Court, Semarang Provincial Attorney, KPK (Corruption Eradication Commission), and Police office, the result of research had not been optimal yet. It was because of some factors affecting the implementation of law enforcement. Secondly, the integral policy in eradicating the corruption crime through Asset Recovery as mentioned in the earlier chapter could be a try to the eradication of corruption crime. Considering the asset confiscation through the Law Number 8 of 2010 about Corruption Crime Prevention and Eradication frequently used by the Republic of Indonesia‟s Corruption Eradication Commission, the confiscation attempt in investigation stage through asset tracing was a precise attempt that could be done against the suspicion of corruption crime asset as the violation of money laundering crime. However, the provision of such the law was only limited to the asset originating from domestic financial service provider. Essentially, Indonesia had had regulation and other technical supporting factors in applying the asset confiscation attempt. The constraints with the maximization of asset recovery attempt derived from external, internal factors and the related apparatus‟ ability, responsiveness and political will. Keywords: Integral policy, Asset Recovery, Law Enforcement

commit to user xvi

KEBIJAKAN INTEGRAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI ASSET RECOVERY

Recommend Documents