Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif ...... -Aliyth Prakarsa & Rena Yulia

Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia*

Abstrak

Aset negara yang dikorupsi tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi (asset recovery). Ketika melihat negara dari perspektif korban, maka negara harus memperoleh perlindungan, dalam hal ini pemulihan dari kerugian yang diderita akibat tindak pidana korupsi. Tulisan ini mengkaji model pengembalian aset hasil kejahatan korupsi dalam proses penegakan hukum baik melalui jalur pidana yang memaksimalkan peran jaksa sebagai jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan penerapan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan maupun melalui gugatan perdata dengan mengoptimalkan peran jaksa pengacara negara. Kata kunci: korupsi, pemulihan aset, kerugian Negara.

menjadikan Negara sebagai korban (victim

A. Pendahuluan Kejahatan korupsi secara langsung

state).1

maupun tidak langsung merugikan keuangan

Aset negara yang dikorupsi tersebut

Negara atau perekonomian Negara, yang

tidak saja merugikan negara secara sempit,

pada saat yang sama merugikan rakyat.

tetapi

Korban (victim) dari kejahatan korupsi

rakyatnya.

juga

merugikan Beberapa

negara

koruptor

beserta dijatuhi

adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan

perekonomian

negara

menjadi

berkurang dan terganggu. Para koruptor

31

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1 Artidjo Alkostar, Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008, hlm 34-35.

Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1 Tahun 2017


pidana

denda,

tetapi

kemudian

lebih

tidak sedikit pelaku korupsi yang siap

memilih diganti dengan pidana kurungan.

masuk penjara apabila ia memperkirakan

Hal itu berarti kerugian negara tidak

bahwa selama menjalani masa hukuman,

dipulihkan. Belakangan ini muncul ide

keluarganya masih akan dapat tetap hidup

pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan

makmur dari hasil korupsi yang dilakukan.2

dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara. Akan

tetapi

Oleh

karena

itulah

maka

pemberantasan korupsi tidak cukup dengan

pendekatan

formal

menghukum para pelakunya, namun harus

prosedural melalui hukum acara pidana yang

diimbangi dengan upaya untuk memotong

berlaku sekarang ternyata belum mampu

aliran hasil kejahatan. Dengan merampas

untuk mengembalikan kerugian negara.

harta benda yang dihasilkan dari kejahatan

Padahal kerugian negara yang diakibatkan

korupsi, maka diharapkan pelaku akan

oleh korupsi merupakan aset negara yang

hilang motivasinya untuk melakukan atau

harus

karenanya,

meneruskan perbuatannya, karena tujuan

diperlukan cara lain untuk menyelamatkan

untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya

aset

akan terhalangi atau menjadi sia-sia.3

diselamatkan.

negara

Oleh

tersebut.

Yaitu

dengan

pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi.

Jika ada instrument perampasan aset, maka sangat dimungkinkan, pertama, sedikit

Penegakan hukum dan pemulihan

mungkin

pelaku

akan

berpikir

untuk

aset kejahatan merupakan dua sisi mata

melakukan tindak pidana karena tidak akan

uang yang tidak dapat dipisahkan dalam

menguntungkan atau keuntungannya akan

pemberantasan tindak pidana khususnya

dirampas untuk Negara. Kedua, pidana

tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan

hilang kemerdekaan (penjara) tidak akan

yang didasari kalkulasi atau perhitungan

mampu

(crime of calculation), maka pengelolaan

pidana karena pelaku masih bisa menikmati

dan pengamanan hasil kejahatan merupakan

hasil/keuntungan tindak pidananya. Ketiga,

kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan

perampasan aset dapat menambah dukungan

kerah

putih.

Seseorang

akan

dilakukannya

tindak

berani

melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi akan lebih tinggi dari resiko hukuman (penalty) yang dihadapi, bahkan

32

mencegah

2

Basrief Arief, Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm 1. 3 Ibid, hlm 2.



masyarakat dan menjadi pesan penting

sistem peradilan pidana saat ini. Juga

bahwa

bersungguh-sungguh

mengkaji penerapan model pemulihan aset

pidana.

Keempat,

dalam mengembalikan kerugian negara.

perampasan aset merupakan cerminan dalam

Perlu diingat, dalam kasus korupsi, negara

mendukung dilakukannya perang terhadap

merupakan korban kejahatan yang harus

tindak pidana tertentu. Kelima, pidana denda

direstorasi kerugiannya.

yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku,

B. Pembahasan

dinilai tidak cukup untuk menjerakan pelaku

1. Peran

pemerintah

memerangi

tindak

Jaksa

ketika

Negara

tindak pidana. Keenam, perampasan aset

Sebagai Korban Tindak Pidana

berperan

Korupsi

untuk

memperingatkan

bagi

mereka yang hendak melakukan kejahatan.4

Selain mewakili dan memberikan

Pemberian hukuman adalah tidak

perlindungan terhadap korban individu,

cukup, untuk itu, dengan atau disertai

jaksa penuntut umum juga harus mewakili

perampasan aset melalui penyitaan hasil

negara, ketika negara menjadi korban

tindak pidana akan memberikan dampak dan

kejahatan. Ada beberapa perbuatan warga

pengaruh yang signifikan terhadap calon

negara

pelaku tindak pidana. Mereka akan takut

Semisal korupsi, kejahatan pajak, dan lain-

jika semua keuntungan hasil tindak pidana

lain. Perbuatan tersebut dapat merugikan

akan disita oleh Negara, tanpa harus melalui

negara sekian rupiah maka jaksa dapat

peradilan pidana.5

mewakili negara untuk melakukan gugatan,

Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah

mengkaji

penerapan

model

dalam

yang dapat

hal

ini

merugikan

jaksa

disebut

negara.

sebagai

pengacara negara.

pemulihan aset sebagai alternatif penegakan

Sebutan jaksa pengacara negara

hukum yang dapat dilakukan dalam kasus

(JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam

tindak pidana korupsi. Termasuk mengkaji

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

prosedur

yang

tentang Kejaksaan RI dan UU sebelumnya,

dalam

yaitu UU 5/1991, serta Keppres 55/1991

dan

memungkinkan

mekanisme untuk

dilakukan

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 4

Suhariyono AR, Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm 3. 5 Ibid, hlm 3.

33

Kejaksaan RI. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”.



Berdasarkan

asumsi

tersebut,

istilah

1. Bantuan hukum mewakili negara,

pengacara negara, yang adalah terjemahan

instansi perintah di pusat maupun

dari landsadvocaten versi Staatblad 1922

daerah,

Nomor 522 (pasal 3), telah dikenal secara

berdasarkan Surat Kuasa Khusus-

luas oleh masyarakat dan pemerintah.6

SKK

Lebih jelas penjabaran tugas jaksa sebagai JPN dalam Keppres 55/1991 tentang Susunan

Organisasi

sebagai

penggugat

maupun tergugat). 2. Pertimbangan hukum (memberikan pendapat hukum/legal opinion dan

Kejaksaan RI dalam pasal 24 dan pasal 25

atau pendampingan/legal asistance

huruf e, disebutkan, JAM Datun mempunyai

atas dasar permintaan dari lembaga

tugas dan wewenang memberikan bantuan,

maupun

pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada

pusat/daerah

instansi pemerintah dan negara di bidang

berdasarkan

perdata dan tata usaha negara untuk

JAMDATUN

menyelamatkan

Kejari).

melakukan maupun

di

kekayaan

Tata

baik

BUMD

Kerja

menegakkan

dan

BUMN,

negara

kewibawaan tindakan luar

dan

pemerintah,

hukum

di

pengadilan,

dalam

mewakili

kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan

instasi

3. Pelayanan

yg

pemerintah pelaksanaannya

Surat atau

hukum

Perintah Kejati

atau

(memberikan

penjelasan tentang masalah perdata dan

TUN

kepada

anggota

masyarakat yang meminta). 4. Penegakan

hukum

(mengajukan

atau kuasa khusus di dalam atau di luar

gugatan atau permohonan kepada

negeri.

Pengadilan Adapun Tugas dan wewenang Jaksa

Pengacara Peraturan

Negara Jaksa

No.040/A/JA/12/2010,

(JPN)

berdasarkan

Agung adalah

RI sebagai

berikut:

sebagaimana peraturan dalam

http://persatuan-jaksaindonesia.org/view.php?do=pji_jpn&w=inc#.UjeqKa wsvMw [diakses pada 17/09/ 2013].

bidang ditetapkan

perdata oleh

perundang-undangan rangka

memelihara

ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta

6

di

hak-hak

keperdataan

masyarakat, antara lain: - Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 Tahun 1974).

34



- Permohonan

perwalian

anak

dibawah umur (pasal 360 BW)

Gugatan

perdata

terkait

dengan

pengembalian kerugian keuangan negara

- Permohonan pembubaran PT (UU No.40 Tahun 2007)

akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan ketika dalam kondisi sebagai berikut: ketika

- Permohonan kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004)

tindak pidana tidak cukup unsur bukti akan tetapi

- Gugatan uang pengganti (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun

kerugian

terdakwa

Negara

divonis

bebas

nyata

terjadi,

atau

karena

tersangka atau terdakwa meninggal dunia.

2001)

Kondisi di atas memungkinkan Jaksa

- Permohonan

untuk

pemeriksaan

Pengacara

Negara

untuk

mengajukan

Yayasan atau membubarkan suatu

gugatan meskipun harus mengajukan bukti-

Yayasan (UU No.18 Tahun 2001 jo

bukti formil yang belum diajukan dalam

UU No. 28 Tahun 2004)

perkara pidana. Dengan demikian jaksa

- Permohonan Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004)

pengacara negara harus menemukan buktibukti baru yang secara faktual mempunyai

- Pelaporan Notaris yang melanggar

nilai pembuktian sehingga dapat mendukung

hukum dan keluhuran martabat

kebenaran gugatannya. Ini semua dengan

notaris (pasal 50 UU No.30 Tahun

tujuan

2004).

kerugian Negara.

dapat

berhasilnya

pengembalian

Dengan demikian, jaksa memiliki

Pemulihan

aset

adalah

peran untuk melakukan penegakan hukum

penanganan aset

hasil

kejahatan

(mengajukan gugatan atau permohonan

dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap

kepada

penegakan hukum, sehingga nilai aset

Pengadilan

sebagaimana

di

bidang

ditetapkan

perundang-undangan

oleh

peraturan

dalam

rangka

memelihara

ketertiban

melindungi

kepentingan

pemerintah masyarakat).

serta

tersebut

dapat

dipertahankan

dan

kejahatan,

termasuk

kepada

negara

dan

Pemulihan

aset

meliputi

keperdataan

dalam

yang

dan

dikembalikan seutuhnya kepada korban

hukum,

hak-hak

Termasuk

perdata

proses

juga

negara. segala

tindakan yang bersifat preventif untuk

gugatan

keperdataan kerugian Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

35



menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.

7

berbagai Negara, kejaksaan RI mengemban tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Perlunya rumusan kebijakan dan

Dengan tanggungjawab yang diembannya

langkah aksi yang kongkrit, dikarenakan

tersebut, kejaksaan sangat berkepentingan

prosedural

meliputi

akan terjalinnya kerjasama internasional

penyitaan,

yang efektif baik dalam menyita dan

perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan

membekukan aset khususnya yang diduga

pengembalian

dicuri/hasil

berasal dari tindak pidana korupsi dan

kejahatan kepada korban kejahatan/negara.

pencucian uang, dan memulihkan aset yang

Dalam

hilang akibat kejahatan.9

pelacakan,

hal

pengembalian

asset

recovery

pembekuan,

aset

yang

kejahatan aset

korupsi, hasil

maka

kejahatan

Kejaksaan

RI

mengantisipasi

merupakan hak negara yang dipandang

fenomena tersebut dengan membentuk Pusat

sebagai korban kejahatan.8

Pemulihan Aset yang disebut PPA, sebagai

Peran jaksa pengacara Negara dalam memulihkan

kerugian

menjadi

yang khusus menangani Pemulihan Aset

penting untuk dimaksimalkan mengingat

tindak pidana berdasarkan PERJA Nomor

kerugian Negara sebagai akibat dari tindak

PER

pidana korupsi menjadi bagian yang penting

diundangkan di lembaran Negara tahun

dalam

2014 no. 453.10

penegakan

Negara

satuan kerja dibawah struktur Kejaksaan RI

hukum

006/A/JA/3/2014

dan

telah

saat

ini.

Pemidanaan berupa penjara bagi

para

PPA merupakan implementasi dari

koruptor tidak cukup menjerakan dan tidak

cetak biru terhadap perlunya unit kerja yang

memberikan efek yang signifikan dalam

didedikasikan untuk menangani aset di

mengembalikan kerugian Negara.

Kejaksaan Agung, yang berfungsi sebagai

Kejaksaan memiliki posisi yang strategis dalam upaya pemulihan aset hasil

sentral manajemen, kontrol dan taktis operasional.

Tugas

utamanya

adalah

kejahatan. Seperti halnya penuntut umum di 9 7

Widyopramono, “Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asasasas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini”, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm 4. 8 Widyopramono, ibid, hlm 4.

36

Basrief Arief, Sambutan Jaksa Agung pada Pembukaan Pertemuan Umum Tahunan Ke 1 Asset Recovery Interagency Network For Asia And The Pasific Countries (ARIN-AP), Yogyakarta, 25 Agustus 2014. 10 Chuck Suryosumpeno, Pemulihan Aset Sistem yang Terintegrasi, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm 1.



melakukan

pelacakan,

pemeliharaan

dan

penguasaan,

pengembalian

aset

Dengan demikian peran kejaksaan dalam menggunakan instrumen hukum perdata

kejahatan dan hasil kejahatan di dalam

terkait

dengan

pengembalian/pemulihan

maupun di luar negeri.11

keuangan negara akibat tindak pidana

2. Pemulihan Aset sebagai Upaya

korupsi harus diartikan secara luas termasuk

Pengembalian Kerugian Negara

juga melakukan gugatan di luar negeri

Esensi pemberantasan tindak pidana

dalam

rangka

penyelamatan

dan

korupsi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal

pengembalian/pemulihan aset negara akibat

yaitu melalui tindakan preventif, tindakan

tindak pidana korupsi.13

represif dan restoratif. Tindakan preventif

Setelah ratifikasi Konvensi Anti

terkait adanya pengaturan pemberantasan

Korupsi, tahun 2003, berdasarkan Undang-

tindak pidana korupsi dengan harapannya

undang Nomor 7 Tahun 2006, Pemerintah

masyarakat tidak melakukan tindak pidana

Indonesia

korupsi. Tindakan restoratif dimana salah

perubahan penting yaitu langkah pertama

satunya adalah pengembalian aset pelaku

menyusun

tindak pidana korupsi berupa tindakan

mencantumkan kriminalisasi atas perbuatan

hukum pidana dan gugatan perdata.12

(baru) tertentu ke dalam lingkup tindak

Dalam era globalisasi dimana upaya mengembalikan/memulihkan

telah

melakukan

RUU

perubahan-

Tipikor

yang

pidana korupsi yaitu antara lain, perbuatan

kekayaan

memperkaya diri sendiri secara ilegal (illicit

negara yang dicuri (stolen asset recovery)

enrichment); suap terhadap pejabat publik

melalui tindak pidana korupsi cenderung

asing atau pejabat organisasi internasional

tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku

(bribery of foreign public officials and

tindak pidana korupsi memiliki akses yang

officials

luar biasa dan sulit dijangkau dalam

organization), dan suap di kalangan sektor

menyembunyikan

swasta (bribery in the private sector);

maupun

melakukan

of

publik

international

pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. 11

Widyopramono, opcit, hlm 7. Bernadeta Maria Erna, Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, hlm 2. 12

37

13

ST. Burhanuddin, MM. Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, hlm 6.



penyalahgunaan function).

wewenang

(abuse

of

14

penyusunan naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tahun 2008.16

Langkah

pasca

ratifikasi

Korupsi

adalah

merupakan proses penanganan aset hasil

pemberlakuan Undang-undang Nomor 8

kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi

Tahun

dan

di setiap tahap penegakan hukum, sehingga

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan

Uang

dikembalikan seutuhnya kepada korban

Konvensi

kedua,

Anti

2010

yang

tentang

Pencegahan

mencabut

pemberlakuan

Pemulihan aset

(asset

recovery)

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian

kejahatan,

termasuk

kepada

Uang (tahun 2002/2003). Di dalam undang-

Pemulihan

aset

meliputi

undang

dicantumkan

tindakan yang bersifat prefentif untuk

ketentuan pembuktian terbalik dalam dua

menjaga agar nilai aset tersebut tidak

pasal yaitu Pasal 77 dan 78 dan Pasal 81).15

berkurang.17

tersebut

telah

juga

negara. segala

Langkah ketiga, yang sangat penting

Pengembalian aset-aset negara yang

dalam hal perampasan aset, terdapat pada

dicuri (stolen asset recovery) sangat penting

RUU Tipikor (2009). Dalam RUU Tipikor

bagi

telah dianut cara perampasan aset melalui

berkembang karena pengembalian aset-aset

keperdataan (in rem forfeiture) akan tetapi

yang dicuri tidak semata-mata merestorasi

ketentuan yang diatur dalam Bab III di

aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk

bawah judul Perampasan Aset (Pasal 23 s.d

menegakan supremasi hukum dimana tidak

Pasal 25) masih mengandung kelemahan-

satu orang pun kebal terhadap hukum.18

pembangunan

negara-negara

kelemahan yang berarti dilihat dari sudut

Prinsip asset recovery diatur secara

perlindungan hak asasi terdakwa dan dari

eksplisit dalam Konvensi Anti Korupsi.

sudut penggunaan wewenang oleh jaksa.

Ketentuan Pasal 51 (article 51) Konvensi

Kebijakan legislasi tersebut telah diperkuat

Anti Korupsi secara teknis memungkinkan

pemerintah

tuntutan, baik secara perdata (melalui

dengan

diselesaikannya

gugatan) 14

Romli Atmasasmita, Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm 5. 15 Romli Atmasasmita, ibid, hlm 6.

38

maupun

pengembalian

aset

secara negara

yang

pidana telah

16

Romli Atmasasmita, ibid, hlm 6. Widyopramono, opcit, hlm 4. 18 Bernadeta Maria, opcit, hlm. 2. 17



diperoleh oleh seseorang melalui perbuatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1)

korupsi.

huruf a undang-undang tersebut.19

Konvensi Anti Korupsi ini pun memungkinkan

dilakukannya

UU PTPK memberikan dua jalan

tindakan-

atau dua cara berkenaan dengan perampasan

tindakan perampasan atas kekayaan tanpa

aset hasil tindak pidana yang menimbulkan

pemidanaan dalam hal pelaku tidak dapat

kerugian

dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari

Negara.

(kabur) atau tidak hadir dalam kasus-kasus

perampasan

lain yang sama.

perampasan melalui gugatan perdata.20

Undang-Undang Nomor 31 Tahun

keuangan Kedua

atau

jalan

melalui

Pertama,

perekonomian

dimaksud jalur

perampasan

yaitu

pidana

aset

dan

hasil

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

dilakukan dengan catatan penuntut umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

harus

(UU PTPK) memberikan ancaman kepada

terdakwa dalam melakukan tindak pidana

pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana

korupsi tersebut. Aset-aset yang disita pun

penjara, pidana denda dan pembayaran uang

harus merupakan asset yang dihasilkan dari

pengganti. Khusus untuk uang pengganti

perbuatan korupsi.

jika

terpidana

pengganti

tidak

tersebut,

perampasan

harta

membayar maka

membuktikan

kesalahan

uang

Untuk membuktikan hal tersebut,

dilakukan

tentu memerlukan jaksa penuntut umum

aset

yang memiliki pengetahuan yang cukup dan

terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda

ketelatenan dalam membuktikan semua aset

yang

terpidana

yang dirampas adalah hasil dari tindak

tersebut, maka akan dikenakan hukuman

pidana korupsi. Hal itu karena perampasan

kurungan sebagai pengganti denda. Selain

aset

memuat ketiga jenis sanksi tersebut UU

bergantung pada pembuktian yang diberikan

PTPK

tentang

oleh jaksa penuntut umum di peradilan.

dilakukan

Jaksa penuntut umum dapat membuktikan

perampasan asset yang merupakan asset atau

kesalahan terdakwa dan juga membuktikan

tidak

kekayaan

dapat

dibayarkan

juga

mengatur

dimungkinkannya

hasil

dari

oleh

tindak

untuk

pidana

atau

tindak

pidana

korupsi

sangat

korupsi 19

Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia), Kompas, Jakarta, 2013, hlm 161-162. 20 Muhammad Yusuf, Ibid, hlm 162.

39



bahwa asset asset yang akan dirampas

kepastiannya

merupakan asset

pengembalian kerugian keuangan Negara

yang dihasilkan dari

perbuatan korupsi yang didakwakan. Konsep

yang

terdakwa

demikian

(Conviction

berkorelasi

dengan

melalui perampasan aset. Perampasan aset ini

tersebut dapat berupa:22

dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan

yang

a) Perampasan barang bergerak yang

Based

berwujud atau tidak berwujud atau

Assets Forfeiture), artinya perampasan suatu

barang yang tidak bergerak yang

aset hasil tindak pidana korupsi sangat

digunakan untuk atau yang diperoleh

tergantung pada keberhasilan penyidikan

dari tindak pidana korupsi, termasuk

dan penuntutan kasus pidana tersebut.21

perusahaan milik terpidana di mana

Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan

tindak

Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

begitu pula harga dari barang yang

Pasal 38B Ayat (2) UU PTPK menyatakan

dilakukan,

menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU PTPK).

merupakan hasil tindak pidana korupsi juga

b) Pembayaran uang pengganti yang

termasuk jika terdakwa tersebut tidak dapat

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama

membuktikan

dengan harta benda yang diperoleh

bahwa

harta

benda

yang

diperoleh

pidana

korupsi,

terpidana

tidak

sehingga harta benda tersebut dianggap

pengganti

sebagaimana

diperoleh juga dari tindak pidana korupsi

dalam ayat (1) huruf b paling lama

dan hakim berwenang memutuskan seluruh

dalam waktu satu bulan sesudah

atau sebagian harta benda tersebut dirampas

putusan

untuk Negara.

kekuatan hukum tetap, maka harta

bukan

karena

dimaksud

aset

korupsi

yang

sebagaimana

perampasan

pidana

tindak

dari

Apabila dirinci perampasan aset dari

tindak

pidana

yang

korupsi.

membayar

telah

Jika uang

dimaksud

memperoleh

bendanya dapat disita oleh jaksa dan

jalur tuntutan pidana ini dilakukan melalui

dilelang

proses persidangan di mana hakim di

pengganti

samping menjatuhkan pidana pokok juga

terpidana tidak mempunyai harta yang

dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana

mencukupi untuk membayar uang

tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam

pengganti

21

Muhammad Yusuf, Ibid, hlm 162.

40

22

untuk

menutupi

tersebut.

uang

Dalam

sebagaimana

hal

dimaksud

Muhammad Yusuf, Ibid, hlm 163-164.



dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana

Dengan demikian perampasan aset

dengan pidana penjara yang lamanya

melalui

tidak melebihi ancaman maksimum

dilakukan dengan memaksimalkan peran

dari pidana pokoknya sesuai dengan

jaksa

ketentuan dalam undang-undang ini

penegakan hukum tindak pidana korupsi.

lamanya

sudah

Mulai dari pembuktian kesalahan terdakwa

ditentukan dalam putusan pengadilan.

dan pembuktian aset hasil tindak pidana

(Pasal 18 ayat (2), (3) UU PTPK).

korupsi

pidana

tersebut

c) Masih berkenaan dengan perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana UU

jalur

tuntutan

penuntut

umum

hingga

pidana

dalam

daapt

proses

penuntutan

pidana

pembayaran uang pengganti bagi pelaku korupsi.

PTPK juga memberikan jalan keluar

Persoalan selanjutnya adalah pada

terhadap perampasan terhadap harta

tahap eksekusi pidana uang pengganti yang

benda hasil tindak pidana korupsi

sering

yang perkara pidananya tidak dapat

diakibatkan

dilanjutkan proses hukumnya karena

selalu disubsiderkan dengan penjara sekian

sang

dunia

bulan. Sehingga para terpidana korupsi lebih

setelah proses pembuktian dan dari

memilih untuk menjalani masa penjara

pemeriksaan alat bukti di persidangan

daripada membayar pidana uang pengganti.

terdakwa

meninggal

mengalami

kesulitan.

penjatuhan

Hal

pidana

ini

tersebut

terdapat bukti yang cukup kuat bahwa

Pelaksanaan perampasan asset dan

yang bersangkutan telah melakukan

eksekusi pidana uang pengganti baru dapat

tindak pidana korupsi, maka hakim

dilakukan jika terdakwa sudah terbukti

atas

bersalah. Mekanisme tersebut seringkali

tuntutan

menetapkan

penuntut

perampasan

umum barang-

sulit

diterapkan

karena

kemungkinan

perampasan sebagaimana dimaksud

beralih tangan sehingga pada saatnya tidak

dalam

dapat ditemukan bukti untuk diajukan

dimohonkan

(5) upaya

tidak

dapat banding.

Ketentuan dimaksud ada dalam Pasal 38 ayat (5) dan (6).

tersebut

tertutup

barang yang telah disita dan penetapan

ayat

asset-aset

tidak

sudah

tuntutan perampasan aset. Kedua, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Melihat

beberapa

kelemahan

dalam

penerapan perampasan aset melalui jalur

41



pidana, maka diperlukan jalur lain yang

ganti rugi terhadap kerugian keuangan

dapat dijadikan alternatif dalam merampas

Negara

asset koruptor. Yaitu melalui jalur gugatan

tersebut.24

akibat

perbuatan

tersangka

perdata. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan

Ketentuan lain yang memungkinkan

Pasal 31 UU PTPK yang pada pokoknya

dilakukannya perampasan aset hasil tindak

menyebutkan bahwa dalam hal penyidik

pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata

menemukan dan berpendapat bahwa satu

dapat dilihat dalam Pasal 34 UU PTPK yang

atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak

mengatur

bahwa

dalam

terdapat cukup bukti, sedangkan secara

meninggal

dunia

pada

nyata telah ada kerugian keuangan Negara,

pemeriksaan

maka penyidik segera menyerahkan berkas

sedangkan secara nyata telah ada kerugian

perkara hasil penyidikan tersebut kepada

Negara,

Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan

menyerahkan salinan berkas acara sidang

gugatan perdata atau diserahkan kepada

tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara

instansi yang dirugikan untuk mengajukan

atau

gugatan. Sedangkan Pasal 31 ayat (2)

dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata

memberikan

diajukannya

terhadap ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan

gugatan perdata terhadap perkara tindak

tersebut pada pokoknya mengatur tata cara

alasan

untuk

pidana korupsi yang diputus bebas.

23

dasar

hukum

jalur

dilakukan

sidang

penuntut

kepada

pengadilan,

umum

instansi

segera

yang

tentang

proses hukumnya. Ketentuan dalam Pasal 38C UU

perdata

yang

PTPK mengatur tentang dimungkinkannya

dunia

saat

diajukan gugatan terhadap aset hasil tindak

perkaranya sedang disidik dan dari penyidik

pidana korupsi yang perkara pidananya

tersebut telah ditemukan adanya kerugian

dapat diproses dan diputus oleh pengadilan

keuangan Negara. Gugatan perdata tersebut

dengan kekuatan hukum tetap, namun

akan diajukan terhadap ahli warisnya,

ternyata masih terdapat aset atau harta benda

tentunya gugatan tersebut dapat ditujukan

milik terpidana yang diduga atau patut

terhadap aset hasil korupsi atau gugatan

diduga juga berasal dari tindak pidana

23

24

tersangkanya

gugatan

diserahkan

saat

perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan

perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui

maka

terdakwa

perampasan aset dan hasil korupsi yang

Selanjutnya Pasal 33 UU PTPK juga memberikan

di

hal

meninggal


42




korupsi yang belum dikenakan perampasan

diasumsikan sebagai ihwal yang bersifat

untuk Negara sebagaimana dimaksud Pasal

imperatif.

38C Ayat (2) UU PTPK, maka Negara dapat

tuntutan pembayaran uang pengganti atau

melakukan

gugatan perdata pengembalian kerugian

gugatan

perdata

terhadap

terpidana dan atau ahli warisnya.25

Bahkan

apabila

dilakukan

keuangan Negara, jaminan keberhasilannya

Ketentuan – ketentuan sebagaimana

masih sangat bergantung pada adanya harta

tersebut memberikan kewenangan kepada

kekayaan terdakwa/terpidana yang berhasil

Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang

dirampas atau disita atau setidak-tidaknya

dirugikan

diketahui sebagai milik terpidana yang

untuk

mengajukan

gugatan

perdata kepada terpidana dan atau ahli

kemudian dapat dituntut.26

warisnya pada waktu yang sesuai dengan ketentuan

sebagaimana

dimaksud

pada

masing-masing pasal tersebut. Dengan

demikian,

Baik melalui jalur pidana maupun perdata, keduanya memerlukan peran dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum dalam

melalui

jalur

jalur pidana dan jaksa sebagai pengacara

gugatan perdata, jaksa pengacara Negara

Negara

dapat tetap mengajukan gugatan akibat

memiliki pengetahuan yang cukup dengan

tindak pidana korupsi jika terdapat keadaan-

kinerja yang optimal dengan cara pandang

keadaan pelaku meninggal, diputus bebas,

pengembalian

tidak ditemukan unsure tindak pidana tetapi

kerangka memulihkan kerugian Negara

nyata terdapat kerugian Negara. Hal ini akan

sebagai korban tindak pidana korupsi.

dapat

mengembalikan

kerugian

Negara

dalam

gugatan

kerugian

perdata,

Negara

yang

dalam

Penutup

tanpa harus melalui proses pidana terlebih

1. Kesimpulan

dahulu.

Penerapan Model Pemulihan Aset Meskipun

secara

prinsip,

dalam tindak pidana dapat dilakukan untuk

pengembalian kerugian keuangan Negara

pengembalian kerugian Negara melalui dua

bersifat fundamental, namun secara normatif

jalur hukum pidana dan perdata dengan

dan teknis bersifat sangat bergantung pada

memfungsikan Jaksa Penuntut Umum dalam

inisiasi atau putusan jaksa penuntut umum. 26

Optimalisasi keuangan 25

pengembalian

Negara,

pertama-tama


43

kerugian harus

Hadi Purwadi, Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata, Seminar Nasional Otimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Bandung, 26 Oktober 2013, hlm 9.



proses penegakan hukum pidana dan Jaksa

memiliki kewenangan sebagai Pengacara

Pengacara Negara dalam gugatan perdata.

Negara. Oleh karena itu dalam kasus

Dalam proses penegakan hukum pidana

korupsi, tidak saja fungsi penuntutan yang

ternyata memiliki kelemahan ketika proses

dilakukan tetapi juga fungsi jaksa sebagai

pembuktian

Pengacara Negara. Optimalisasi peran jaksa

kesalahan

terdakwa

dan

perampasan aset terdakwa harus dinyatakan

baik sebagai

bersalah, sementara dalam proses tersebut

pengacara negara harus dilakukan secara

bisa saja terjadi aset berpindah tangan

optimal agar pemulihan kerugian negara

sehingga

oleh

dapat dilakukan secara maksimal.

Negara. Selain itu juga dalam hal pidana

DAFTAR PUSTAKA

tindak

dapat

dirampas

uang pengganti, adanya ketentuan pidana

Artidjo

penuntut

Alkostar,

umum

Kerugian

maupun

Keuangan

subsider justru menyulitkan proses asset

Negara dalam Perspektif Tindak

recovery ketika terdakwa lebih memilih

Pidana Korupsi, Varia Peradilan No.

untuk menjalankan pidana penjara pengganti

275 Oktober 2008.

sehingga tujuan pengembalian kerugian Negara tidak tercapai. Upaya pengembalian aset kerugian

Basrief

Arief,

Pemulihan

Kejahatan

dalam

Aset

Hasil

Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, Workshop

Negara justru lebih dapat diwujudkan

Pemulihan

melalui jalur hukum perdata karena dalam

Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus

proses ini Jaksa Pengacara Negara dapat

2014.

melakukan

gugatan

menyelamatkan

aset

kondisi

terbukti

tidak

Aset

Tindak

perdata

untuk

sekalipun

dalam

Pembukaan

unsure

tindak

Tahunan Ke 1 Asset

Pidana,

___________, Sambutan Jaksa Agung pada Pertemuan

Umum Recovery

pidananya, terdakwa sudah meninggal atau

Interagency Network For Asia And

terdakwa sudah divonis bebas. Sehingga

The Pasific Countries (ARIN-AP),

ketika Negara menjadi korban tindak pidana

Yogyakarta, 25 Agustus 2014.

korupsi tetap dapat dipulihkan kerugiannya.

Bernadeta Maria Erna, Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara,

2. Saran Jaksa

Seminar tidak

saja

memiliki

kewenangan sebagai penuntut umum juga

44

Nasional

Kewenangan

Optimalisasi

Kejaksaan

dalam

pengembalian Aset hasil Korupsi



melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban

Chuck

Hadi

Pasundan,

FH

ST.

Burhanuddin,

MM.

Optimalisasi

Kewenangan

Kejaksaan

dalam

Universitas Pasundan, Bandung 26

Pengembalian Aset Hasil Korupsi

Oktober 2013.

Melalui Instrumen Hukum Perdata,

Suryosumpeno,

Pemulihan

Aset

Seminar

Nasional

Optimalisasi

Sistem yang Terintegrasi, Workshop

Kewenangan

Pemulihan

Pidana,

pengembalian Aset hasil Korupsi


melalui Instrumen Hukum Perdata,

2014.

Paguyuban

Purwadi,

Aset

Tindak

Optimalisasi

Pemulihan

Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Melalui

Kejaksaan

dalam

Pasundan,

FH

Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013. Suhariyono

AR,

Rancangan

Undang-

Gugatan Perdata, Seminar Nasional

undang tentang Perampasan Aset

Otimalisasi Kewenangan Kejaksaan

Tindak

Pidana,

dalam

Pemulihan

Aset

Pengembalian

Aset

hasil

Workshop

Tindak

Pidana,

Korupsi Melalui Instrumen Hukum


Perdata, Bandung, 26 Oktober 2013.

2014.

Muhammad

Yusuf,

Koruptor

Merampas

(Solusi

Aset

Pemberantasan

Widyopramono, “Peran Kejaksaan Terhadap Aset

Revocery

Dalam

Perkara

Korupsi di Indonesia), Kompas,

Tindak Pidana Korupsi”, Pelatihan

Jakarta, 2013.

Hukum Pidana dan Kriminologi

Romli Atmasasmita, Asset Recovery dan Mutual

Assistance

In

Criminal

“Asas-asas

Hukum

Pidana

dan

Kriminologi serta Perkembangannya

Matters, Pelatihan Hukum Pidana

Dewasa

dan Kriminologi Asas-asas Hukum

MAHUPIKI dan Universitas Gadjah

Pidana

Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari

dan

Kriminologi

perkembangannya Mahupiki

dan

Dewasa FH

serta Ini,

ini”,

Kerjasama

2014.

Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

45


Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Recommend Documents